SETELAH menginstruksikan nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membuat pernyataan yang mengejutkan dalam acara silaturahmi dengan para purnawirawan TNI dan perwira aktif di Markas Besar TNI pada Jumat, 22 September 2017. Dia menyebut berdasarkan informasi intelijen A1, ada institusi di luar militer yang memesan 5.000 senjata. Akun Pusat Penerangan TNI @Puspen_TNI mencuit pernyataan Panglima TNI itu yang di- mention oleh akun TNI AU @_TNIAU : “5 ribu pucuk itu banyak lho, gimana cara ‘ngumpetinnya’? Dan apakah penyataan Panglima ini memang benar? Krn dari @Puspen_TNI blm ada ket.” Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Jemi Trisonjaya kemudian mengeluarkan press release (24/9/2017) meminta maaf atas mention admin twitter TNI AU dan menyatakan bahwa “Admin TNI AU tidak menyanggah kebenaran isi pernyataan dari Panglima TNI selama itu memang benar pernyataannya dan mendapat izin dari beliau atau puspen TNI, karena organisasi TNI jalur komandonya adalah tegak lurus, sehingga masyarakat jangan menginterpretasikan ke arah lain dari pernyataan airmin di Twitter.” Wajar saja bila admin TNI AU mempertanyakan ribuan senjata itu mengingat TNI AU pernah dituduh melakukan black flight ke Tiongkok untuk mengambil 25.000 pucuk senjata cung dengan pesawat Hercules. Pada 2 Oktober 1965, Panglima Kostrad Mayjen TNI Soeharto memperlihatkan senjata cung kepada Presiden Sukarno di Istana Bogor. “Banyak laskar Pemuda Rakyat (organisasi pemuda PKI, red ) mengadakan kegiatan dan latihan di sekitar Pangkalan Udara Halim dan mereka juga memiliki senjata api yang kelihatannya seperti yang dimiliki Angkatan Udara,” kata Soeharto dalam otobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Men/Pangau Laksdya Udara Omar Dani membantahnya. “Saya kira, tidak betul. Bapak Presiden. Tidak betul itu senjata milik Angkatan Udara.” Komodor Udara Leo Wattimena angkat bicara, “tidak mungkin, karena semua senjata Angkatan Udara harus didaftar dan diberi nomor inventaris dan disimpan dalam gudang.” Menurut Soeharto setelah memeriksanya, Leo mengakui senjata itu milik Angkatan Udara. “Mungkin mereka mencurinya dari gudang. Kami akan meneliti lagi, Bapak Presiden,” kata Leo. Sementara itu, Kolonel Udara Wisnu Djajengminardo, mantan komandan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, mengatakan bahwa “senjata cung bukan hanya milik AURI, Angkatan Darat juga punya. Yang jelas, itu bukan dari gudang di Halim. Saya tidak menyimpan cung,” kata Wisnu dalam wawancara dengan Tempo , 14-20 Juni 1999. Senjata cung itu dijadikan bukti keterlibatan AURI dalam peristiwa G30S. Hal itu tercantum dalam dakwaan Omar Dani bahwa AURI mengadakan black flight ke Tiongkok untuk mengambil 25.000 pucuk senjata cung. Kepada interogator, Omar Dani menjelaskan bahwa penerbangan dari Indonesia ke Tiongkok harus melapor terlebih dahulu kepada Singapore Control dan kemudian ke Hongkong Control, sehingga tidak mungkin terjadinya black flight . “Ah, itu kan peraturannya, AURI kan sering mengadakan black flight ,” kata sang interogator. “AURI hanya mengadakan black flight untuk menjebak foreign intruders , penyelundup/penyusup asing, seperti waktu operasi melawan PRRI dan Permesta, yang mempergunakan pesawat dan penerbang asing,” kata Omar Dani. PRRI dan Permesta didukung oleh CIA (Dinas Intelijen Amerika Serikat). Para interogator masih ngotot bahwa AURI tentu membawa senjata secara gelap dari Tiongkok. Omar Dani pun menjelaskan, “andaikata AURI mau mengangkut 25 ribu senjata, yang seberat kira-kira 3 kg per pucuk senjata, maka yang diangkut adalah minimal 75 ribu kg, itu belum bungkusnya, belum amunisinya, yang menjadikan kesemua yang harus diangkut hampir 150 ribu kg. Ini berarti paling sedikit harus ada minimal 15 sortie (terbang pulang-pergi sebuah pesawat, red ).” Omar Dani kembali dari Tiongkok pada 20 September 1965, jadi masih ada sembilan hari sampai 1 Oktober 1965. “Apakah ada 15 sortie dalam jarak waktu itu? Yang ada adalah flight C-130 ke Tiongkok untuk Seskau (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara),” kata Omar Dani. Dengan penjelasan itu, para interogator tidak bisa apa-apa lagi, tapi tetap bertanya: “Kalau dengan Garuda bagaimana?” “Tanya sendiri kepada Garuda,” jawab Omar Dani. Menurut Omar Dani, pada pokoknya para interogator dalam hal teknis kurang, bahkan tidak menguasai bahannya. Karena mereka diberi tugas untuk mencari dan membuktikan kesalahan para terdakwa dengan cara apapun, maka mereka mencari-cari pada hal-hal yang nonteknis, atau ngotot, bahwa yang mereka katakan itu harus benar, dan yang dikatakan tersangka pasti bohong, pasti salah. Lantas, bagaimana sebenarnya soal senjata cung itu? Pada akhir 1964, Waperdam I merangkap Menteri Luar Negeri Dr. Soebandrio berkunjung ke Tiongkok. Dia didampingi Menteri Penerangan Achmadi, Deputi Operasi Men/Pangad Mayjen TNI Moersjid, Men/Pangal Laksdya Laut RE Martadinata, Deputi Operasi Men/Pangau Laksda Udara Sri Muljono Herlambang, dan Men/Pangak Irjen Pol. Soetjipto Joedodihardjo. Perdana Menteri Chou En Lai menawarkan 100.000 pucuk senjata ringan kepada Indonesia. “Setelah tiba di tanah air, tawaran bantuan senjata dari Tiongkok tersebut dilaporkan kepada Presiden/Pangti ABRI di hadapan forum rapat KOTI (Komando Operasi Tertinggi, red ). Semua yang hadir setuju menerima tawaran itu, termasuk Men/Hankam KSAB Jenderal TNI AH Nasution. Sebanyak 100.000 pucuk itu untuk keempat angkatan,” kata Omar Dani. Omar Dani kemudian berangkat ke Tiongkok sepengetahuan Presiden Sukarno. Tujuannya selain mengurus senjata itu, juga untuk mengurus pesawat MIG-19 untuk Pakistan. Dalam perang India-Pakistan, Indonesia dan Tiongkok membantu Pakistan dengan pesawat MIG-19. Dia juga menjajagi kemungkinan mencari substitusi bagi keperluan AURI karena pada waktu itu pengiriman material dari Uni Soviet kurang lancar. “Bapak (Sukarno, red. ) telah menyetujui saya mengurus senjata tersebut adalah untuk keperluan Dwikora (konfrontasi dengan Malaysia, red. ), yang berarti bahwa senjata tersebut dipakai oleh AURI,” kata Omar Dani. Akhirnya, karena pernyataan Panglima TNI menimbulkan kegaduhan, pada Minggu, 24 September 2017, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan bahwa institusi yang memesan senjata adalah Badan Intelijen Negara sebanyak 500 pucuk bukan 5.000 pucuk dari PT Pindad untuk keperluan sekolah intelijen. Setelah ada klarifikasi dari Menkopolhukam itu, akun twitter TNI AU pun berkicau: “Wilayah udara RI pagi ini aman! Tidak ada black flight !”

Hari ini dalam sejarah Islam di Nusantara, 22 September 1605 (Jumat, 9 Jumadil awal 1014 H), Raja Tallo sekaligus mangkubumi Kerajaan Gowa, I Malingkang Daeng Manyonri’, memeluk Islam. Dia mendapat nama Islam, yaitu Sultan Abdullah Awwalul Islam. Pada saat yang sama, Raja Gowa ke-14, I Manga’rangi Daeng Manrabia, juga memeluk Islam. Dia menerima nama Islam, yaitu Sultan Alauddin. Raja Gowa dan Raja Tallo memutuskan memilih Islam dan mengundang guru agama dari Koto Tengah, Minangkabau yang berada di Aceh, untuk mengajarkan Islam di Sulawesi Selatan. Datanglah tiga mubalig yang dikenal sebagai Dato’ Tallu di Makassar atau Datu’ Tellu di Bugis, yaitu Dato’ri Bandang (Abdullah Makmur alias Khatib Tunggal), Dato’ri Pattimang (Sulaiman alias Khatib Sulung), dan Dato’ri Tiro (Abdul Jawad alias Khatib Bungsu). Ketiganya berperan penting dalam Islamisasi di Sulawesi Selatan. Menurut Prof. Dr. Ahmad M. Sewang dalam Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI sampai Abad XVII, Sultan Alauddin kemudian mengeluarkan dekrit pada 9 November 1607 di hadapan jemaah salat Jumat bahwa Kerajaan Gowa sebagai kerajaan Islam dan pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan. Islam menjadi agama kerajaan dan agama masyarakyat. Untuk merealisasikan dekrit itu, Sultan Alauddin mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan tetangga dengan membawa hadiah untuk para raja. Kerajaan-kerajaan yang menyambut baik antara lain Sawitto, Balanipa di Mandar, Bantaeng, dan Selayar. Selain dengan jalan damai, menurut Ahmad, penyebaran Islam juga dilakukan dengan peperangan. Tiga kerajaan Bugis: Bone, Wajo, dan Soppeng yang tergabung dalam aliansi Tellunpoccoe (tiga kerajaan besar), persekutuan untuk menghadapi Kerajaan Makassar, menolak seruan agar memeluk Islam. Maka, pecahlah perang antara Kerajaan Makassar yang terdiri dari Kerajaan Gowa dan Tallo melawan Kerajaan Bugis yang terdiri dari Kerajaan Bone, Soppeng, dan Wajo. Menurut lontara Bugis perang itu disebut mussu selleng (perang pengislaman) yang oleh antropolog Prancis, Christian Pelras, penulis Manusia Bugis, diterjemahkan sebagai Islamic war . “Meskipun terjadi perang dengan raja-raja Bugis yang menolak ajakan pengislaman akibat kesalahpahaman, Gowa senantiasa tetap menyebarkan Islam menurut prinsip dawah Islamiyah. Bagi masyarakat Bugis perang itu dianggap sebagai musu selleng (perang pengislaman) yang menyimpan banyak korban dan dendam,” tulis Prof. Dr. Abu Hamid dalam biografi ulama Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Seorang Ulama Seorang Pejuang. Ahmad menyatakan bahwa terlepas dari motivasi yang mendorong Sultan Alauddin mengumumkan perang terhadap kerajaan-kerajaan Bugis, perang itu menguntungkan proses Islamisasi di Sulawesi Selatan sebab diiringi dengan pengislaman terhadap raja-raja yang ditaklukkan. Gowa menaklukkan Kerajaan Soppeng pada 1609, Kerajaan Wajo pada 1610, dan Kerajaan Bone 1611. Dengan Raja Bone masuk Islam, sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan telah memeluk Islam, kecuali Tana Toraja. “Dengan demikian proses Islamisasi antara 1605 sampai 1611 merupakan periode penerimaan Islam secara besar-besaran. Setelah itu, dimulailah proses sosialisasi Islam ke dalam struktur kerajaan dan kehidupan masyarakat. Kelihatannya, proses itu berjalan dengan tidak banyak menimbulkan pertentangan. Hal ini terjadi karena sejak semula, penyebaran Islam dilakukan atas prakarsa raja, serta atas kemampuan adaptasi yang diperlihatkan oleh para penyiar Islam,” tulis Ahmad.

SETELAH sempat dihentikan penayangannya semenjak September 1998, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan agar film Pengkhianatan G30S/PKI besutan sutradara Arifin C. Noer kembali diputar di berbagai tangsi militer dan sekolah-sekolah di Indonesia. Gagasan tersebut memicu kontroversi, bukan hanya karena persoalan akurasi sejarahnya, melainkan pula karena komentar eksentrik panglima atas pro-kontra pemutaran film itu: “Emang gue pikirin?!” Melalui telegram nomor ST/1192/2017, panglima menyebutkan dasar pemutaran film itu merupakan bentuk “kewaspadaan terhadap bakal maraknya pemutaran film The Look of Silence, diskusi tragedi 1965 dan kegiatan propaganda pemutarbalikan sejarah.” Telegram yang sama juga menyebutkan bahwa pemutaran film tersebut untuk “mengingatkan kembali peristiwa pemberontakan G30S/PKI tahun 1965, khususnya bagi generasi muda yang tidak mengerti tentang PKI dan bahaya latennya.” Pertanyaannya, seberapa efektifkah film tersebut menggalang solidaritas anti-komunis di kalangan generasi muda zaman milenial ini? Mampukah film tersebut meraih sukses untuk merawat trauma massa atas komunisme dan melanggengkan hegemoni ingatan penguasa atas warganya sebagaimana yang pernah terjadi di masa pemerintahan Soeharto?

PADA 9 Februari 1967, sidang paripurna DPR-GR mengeluarkan dua resolusi yaitu memberhentikan Presiden Sukarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS yang menurut pendirian DPR-GR terbukti dengan nyata kesalahan­nya (sesudah pendirian ini dibenarkan oleh MPRS), dan memilih/mengangkat pejabat presiden sesuai Pasal 3 Ketetapan No.XV/MPRS/1966; serta memerintahkan Badan Kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan secara hukum. Kabar pelantikan Soeharto sebagai pejabat presiden pada Maret 1967 dan pengadilan terhadap Sukarno mendapat perhatian internasional. Bukan hanya menjadi berita di media-media Barat, namun juga mengisi lembaran rubrik di beberapa koran dari dunia Arab (Timur Tengah). Reaksi masing-masing koran beragam.

Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dikepung massa pada Minggu (17/09) hingga Senin (18/09). Gegaranya, LBH menyelenggarakan acara yang berkaitan dengan peristiwa 1965. Melalui rilisan pers yang diterima Historia, LBH Jakarta menulis, “Massa meneriakkan ancaman mengerikan, melakukan stigma dan tuduhan-tuduhan tidak berdasar, serta mencoba masuk, melempari dengan batu dan melakukan provokasi, serta mencoba membuat kerusuhan.” Padahal, YLBHI saat itu sedang menyelenggarakan acara yang menampilkan pertunjukan seni dengan nama #AsikAsikAksi. Ancaman terhadap LBH sesungguhnya tidak hanya terjadi pada hari ini saja. Pada era Orde Baru (Orba), ancaman dan tekanan juga pernah mereka alami. Kendati pada awal pembentukannya, LBH didukung pemerintah namun belakangan pemerintah Soeharto menunjukkan ketidaksukaannya kepada LBH. Demikian menurut Adnan Buyung Nasution dalam Demokrasi Konstitusional: Pikiran & Gagasan. Buyung menyebutkan, pada 1974 Ali Moertopo pernah memerintahkan untuk menangkap dirinya saat terjadi peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari). Buyung lantas ditahan selama dua tahun tanpa proses peradilan karena dituduh sebagai dalang Malari. “Semua pengacara LBH masuk dalam daftar hitam pemerintah. Kantor, rumah, dan kendaraan mereka sering dirusak. Bahkan ada yang diancam akan ditahan,” ungkap Buyung. LBH sendiri merupakan lembaga bantuan hukum yang digagas Buyung pada 1969. Dalam otobiografinya, Adnan menceritakan tentang awal mula pendirian LBH. Dia bercerita bahwa pada mulanya ide tentang pendirian LBH dia kemukakan dalam kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) III pada 18-20 Agustus 1969. Ternyata, ide ini didukung oleh kongres kemudian ditindaklanjuti oleh Adnan. Selain dukungan politis dari Peradin, Buyung juga mendapat dukungan moril dari mahasiswa dan cendekiawan. Agar LBH "tidak digebuk", Buyung melakukan "siasat ala Jawa" untuk sekadar kulonuwun kepada pemerintah dengan menemui Ali Murtopo untuk meminta persetujuan pendirian LBH. Secara personal, Buyung mengenal Ali sejak aktivis-aktivis kesatuan aksi pengganyangan PKI sering berkumpul di markas Kostrad. Pangkostrad Kemal Idris memperkenalkan Ali sebagai orang kepercayaannya. “Wah saya gembira sekali, saya akan mendukung,” kata Ali. Tidak cukup sampai Ali Moertopo, Buyung juga menyiapkan uraian tertulis mengenai pembentukan LBH untuk Presiden Soeharto. “Pak Harto sudah baca, katanya bagus, teruskan ide ini,” kata Ali kepada Buyung. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah, Buyung mencari dukungan dari pemerintah DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Ali Sadikin. Buyung mengenal Ali Sadikin sebagai orang yang mendukung para seniman dan budayawan dengan membangun Taman Ismail Marzuki. Buyung optimis mendapat dukungan dari Ali Sadikin. Dalam otobiografinya, Buyung menulis bahwa Ali Sadikin memiliki peran besar dalam pembentukan LBH. Bersama seorang aktivis sosial Nani Yamin, Buyung menemui Ali Sadikin di Rumah Sakit Ciptomangunkusumo. Sekretaris Gubernur Kris Hutapea ikut dalam pertemuan tersebut. “Negara hukum tidak bisa ditegakkan hanya dengan pidato, tapi dengan tindakan nyata, yaitu membela rakyat. Supaya rakyat sadar akan hak dan kepentingan hukumnya... Ini termasuk pelayanan negara kepada rakyat yang butuh bantuan di bidang hukum... Dalam pembangunan Jakarta saya lihat bidang pelayanan hukum ini bagian yang belum digarap Bang Ali,” ujar Buyung. “Wah, saya setuju dah, setuju! Saya mau. Buyung bikin proposalnya ya,” jawab Ali Sadikin. Selain membuat proposal, Buyung juga diminta untuk melampirkan SK organisasi. Namun, Buyung tidak memiliki organisasi. Ali Sadikin lantas mengusulkan untuk melampirkan SK yang dibuat oleh Peradin untuk pendirian LBH. Permintaan Buyung tentang SK ini sempat membuat bingung Lukman Wiradinata. Lalu dia disarankan untuk pergi menemui S. Tasrif. “Ya sudah, Pak Tasrif, sekjen suruh bikin SK.” Dengan sedikit mengomel akhirnya S. Tasrif membikin SK pembentukan LBH yang dibuat Peradin. Setelah syarat pembentukan LBH lengkap, perngurus LBH dilantik pada 28 Oktober 1970 di Balai Kota oleh Ali Sadikin. Frans Hendra Winata dalam Pro Bono Publico menyebut langkah Buyung sebagai awal gerakan perkembangan bantuan hukum di Indonesia. Pada peresmian kantor LBH di Jalan Ketapang, Ali Murtopo memberikan sumbangan lima sepeda motor untuk operasional. Banyak orang-orang yang mengkritik keputusan Buyung menerima bantuan Ali Murtopo. Namun Buyung menjawab bahwa dia percaya pada itikad baik Ali Murtopo. Sayangnya, pemberian motor itu hanya bagian dari politik kosmetik pemerintah Soeharto. Dia ingin membangun citra bahwa pemerintah Orba mendukung demokrasi, hukum, dan HAM. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Hal ini bisa dilihat dari keputusan Orba untuk menahan Buyung selama dua tahun tanpa peradilan dengan tuduhan sebagai dalang Malari. Tidak hanya itu, para pengacara LBH juga sering menerima ancaman ketika menangani kasus. Kasus yang diangkat umumnya melibatkan orang kurang mampu yang terintimidasi oleh militer. Misalnya, membela orang-orang yang tanahnya diambil untuk pembangunan Simprug, kasus Tanjung Priok, pembangunan TMII, buku putih ITB, dan Kasus Waduk Kedungombo. Beragam tantangan dan ancaman terhadap LBH datang dari dulu hingga kini. Buyung menyebut bahwa tantangan paling ringan berupa upaya penyuapan hingga intimidasi dan ancaman kekerasan. “Namun, lama-kelamaan pengacara kami kebal dengan ancaman, terutama dalam kasus penting,” kata Buyung.

Data Kekerasan Militer Belanda Terhadap Rakyat Indonesia Pasca Kemerdekaan

Anggota DPR menuding peraturan menyalakan lampu motor di siang hari karena pengaruh produsen aki.

Arteria Dahlan, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, protes tidak dipanggil dengan sebutan “Yang Terhormat” oleh pimpinan KPK dalam Rapat Dengar Pendapat pada 11 September 2017. Dia menyebut bahwa Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal (Pol.) Tito Karnavian juga memanggil anggota DPR dengan sebutan “Yang Terhormat” bahkan Tito Karnavian terkadang menyebut “Yang Mulia.” Publik menilainya negatif dan menyebut anggota DPR “gila hormat.” Dalam sejarah Indonesia, pernah ada panggilan Paduka Yang Mulia, Yang Mulia, dan Padukan Tuan. Jenderal Polisi (Purn.) Awaluddin Jamin, mantan Kapolri (1978-1982), mengalami masa ketika sebutan tersebut digunakan dalam rapat-rapat pemerintahan. “Saya menjadi Kepala Seksi Umum dari 1955 sampai 1959, di bawah Kapolri Said Soekanto. Saya mendampinginya saat rapat, lalu mencatat apapun yang disampaikannya. Saat itu ya, kalau rapat, Soekanto dipanggil oleh anak buahnya Paduka Tuan Soekanto. Kan dulu berlaku panggilan Paduka Yang Mulia Presiden, Yang Mulia Menteri, dan Paduka Tuan. Kalau Soekanto memanggil bawahannya dengan sebutan tuan-tuan,” kata Awaluddin kepada Historia . Sejarawan Peter Kasenda yang banyak menulis buku tentang Sukarno mengatakan bahwa panggilan Paduka Yang Mulia muncul dari orang-orang di sekitar Sukarno. Hal ini berbeda dengan panggilan yang muncul pasca Demokrasi Terpimpin, yakni Pemimpin Besar Revolusi. “Pemimpin Besar Revolusi itu dari Sukarno sendiri. Dalam pidato-pidatonya dia sering bilang kalau dia adalah penyambung lidah rakyat. Tapi kalau penyebutan Paduka Yang Mulia itu menurut saya dari orang-orang sekitar istana,” kata Peter Kasenda kepada Historia . Sebutan Pemimpin Besar Revolusi disahkan melalui TAP MPRS No. II/MPRS/Mei 1963 sekaligus menetapkan Sukarno sebagai presiden seumur hidup. Namun, menurut Barlan Setiadijaya dalam 10 November 1945: Gelora Kepahlawanan Indonesia , sebutan Paduka Yang Mulia dan sebagainya merupakan warisan feodalisme Jepang. Kebiasaan menambah san (tuan), kan (paduka tuan), kaka (yang mulia) digunakan sejak awal kemerdekaan. Tapi pada 6 September 1945, Presiden Sukarno membuat pengumuman di media massa terkait sebutan Paduka Yang Mulia, sebagai berikut: “Ketjoeali dalam oeroesan jang resmi-resmi benar mengenai NEGARA REPOEBLIK INDONESIA, maka saja minta didalam seboetan sehari-hari diseboet ‘BOENG KARNO’ sadja, djangan ‘PADUKA JANG MOELIA’. Djakarta, 6 September 1945. ttd. SOEKARNO.” Sebutan Paduka Yang Mulia, Yang Mulia dan Paduka Tuan digunakan selama masa Orde Lama dalam acara-acara resmi pemerintahan. Sampai-sampai Soetedjo menciptakan lagu Oentoek PJM Presiden Soekarno pada 1963 dan dinyanyikan oleh Lilis Suryani. Sebutan Paduka Yang Mulia, Yang Mulia, dan Paduka Tuan dihapuskan melalui TAP MPRS No. 31/1966 karena mencerminkan feodalisme dan kolonialisme serta tidak egaliter. Penggantinya dengan sebutan Bapak/Ibu atau Saudara/Saudari.

Telah lama batu itu diletakkan di depan masjid. Ia digunakan sebagai pijakan untuk masuk ke dalam masjid. Setiap orang yang akan masuk masjid menyeka kakinya sehingga merusak beberapa bagian batu itu. Melihat tulisan pada batu itu, imam masjid menyuruh orang-orang untuk memindahkannya ke sungai. Pada 1889, seorang pedagang Arab dan peneliti timah, Sayid Husain Ibn Ghulam al-Bukhari menemukan batu itu di Sungai Teresat, dekat Kuala Berang, sekira 32 km dari muara Sungai Terengganu. Dia mempersembahkan batu kepada Sultan Zainal Abidin I, pendiri kembali Kesultanan Terengganu pada paruh pertama abad 18. Sekarang, batu yang disebut Batu Bersurat itu tersimpan di museum negara Terengganu. Penelitian terbaru dilakukan Ludvik Kalus, profesor dari Universitas Paris IV-Sorbonne. Dia melontarkan pendapat yang mengejutkan bahwa dilihat dari model tulisannya, Batu Bersurat berasal dari Kairouan, Tunisia, yang dibawa para pedagang Muslim sebagai jangkar kapal. Menurut Ayang Utriza Yakin, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, penemuan Batu Bersurat menunjukkan bahwa Islam telah ada dan mapan di Kesultanan Terengganu. Dua sumber menyebut Islam masuk ke Terengganu dari Samudera Pasai atau Champa. Batu Bersurat menjadi salah satu penemuan terpenting di Asia Tenggara dan contoh paling tua tulisan Arab-Melayu (Jawi). Ia juga menunjukkan telah ada tradisi menulis di Terengganu. “Kalau ada orang mengatakan hukum Islam tanpa melampirkan sumber bukti, kayanya hanya mimpi di siang bolong. Kita sebagai sejarawan harus bicara sumber. Hampir semua sejarawan sepakat bahwa Batu Bersurat merupakan bukti tertulis tertua mengenai hukum pidana Islam di Nusantara,” kata Ayang yang merampungkan master dan doktor di bidang sejarah, filologi, dan hukum Islam dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris, Prancis. Dia membahas Batu Bersurat dalam bukunya, Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX . “Hal paling penting dari Batu Bersurat itu adalah dekrit seorang raja Muslim yang memberlakukan hukum Islam kepada para penduduknya,” tulis Ayang. “Kita mungkin dapat mengatakan bahwa raja itu sangat berambisi untuk menyebarkan keyakinan barunya.” Hukuman Bagi Pezina Ayang melakukan alih aksara dari Jawi ke Latin dan membagi Batu Bersurat ke dalam tiga bagian: pembukaan (muka A), hukum yang diundangkan (muka B dan C), dan penutup (muka D). Pada bagian pembukaan, Raja Mandalika yang membuat undang-undang memerintahkan kepada Sri Paduka Tuhan untuk membangun dan memelihara keteraturan di Terengganu. Hukum yang diundangkan (muka B dan C) terdiri dari sembilan pasal: pasal 1-3 hilang, pasal 4-5 tentang hukum utang-piutang, pasal 6-7 tentang hukum zina, pasal 8 tentang saksi palsu dengan hukuman denda, dan pasal 9 tentang klausul umum untuk penghentian pembayaran denda. Pada bagian penutup (muka D), undang-undang menuntut kepatuhan semua penduduk Terengganu. Barang siapa yang tidak patuh akan dilaknat oleh Allah. Undang-undang tersebut diberlakukan pada 4 Rajab 702 H atau 22 Februari 1303 sebagai undang-undang negara. “Berdasarkan tarikh yang tercatat pada buku itu juga menunjukkan bahwa negeri Terengganu merupakan negeri terawal yang mempunyai undang-undang Islam secara tertulis,” tulis Zaini Nasohah dalam Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia: Sebelum dan Menjelang Merdeka . Menurut Ayang, Batu Bersurat menunjukkan kepada kita adanya mata rantai hukum, yaitu Dewata Mulia Raya (Allah), Raja Mandalika, dan sepuluh hukum. Mandalika kemungkinan besar adalah salah satu dari keturunan Raja Telanai yang pernah memerintah Terengganu. Nama Mandalika masih terus eksis hingga awal abad 16. Dari sepuluh hukum hanya pasal 6-7 yang paling jelas yaitu hukum tentang zina. Ada dua jenis zina, yaitu muhsan dan gayru muhsan . Muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah dengan orang merdeka, sedangkan gayru muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah atau budak. Setiap orang yang melakukan zina dihukum dengan hukuman hadd , yaitu sanksi atas perbuatan yang dilarang yang hukumannya telah ditentukan di dalam Alquran. Perbuatan tersebut dilihat sebagai kejahatan melawan agama. Keempat mazhab hukum Islam Suni (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) sepakat bahwa hadd zina bagi muhsan adalah dirajam dengan batu atau apa pun hingga mati. Sementara hadd bagi gayru muhsan adalah 100 cambukan bagi orang merdeka dan 50 cambukan bagi budak. Hukuman tersebut berdasarkan Alquran dan Hadis. Terkait hukuman rajam untuk muhsan , Nabi Muhammad Saw. bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “…Jika ia mengaku telah melakukan zina, maka rajamlah.” Adapun bagi gayru muhsan berdasarkan Alquran: “Bagi pezina perempuan dan pezina lelaki, cambuklah masing-masing 100 kali cambukan.” “Di sini kita melihat bahwa hukum yang ke-6 dari Batu Bersurat itu benar-benar merujuk pada hukum Islam,” tulis Ayang. Kendati demikian, Ayang menegaskan bahwa undang-undang itu membedakan antara orang biasa dan bangsawan, seperti keluarga raja. Tampaknya hukum Islam diterapkan hanya untuk orang-orang biasa, sementara untuk kelas elite, maka hukum adat yang diterapkan. Hukuman zina untuk masyarakat umum adalah cambuk dan rajam, sementara untuk bangsawan dan keluarganya hanyalah hukuman denda. “Hukuman di dalam Batu Bersurat jelas diambil dari hukum adat, yaitu membayar denda, yang tidak ditemukan sama sekali contoh hukuman seperti itu di dalam hukum Islam. Dengan demikian, batu itu menandakan peralihan dari hukum lama, yaitu hukum adat yang dipengaruhi Hindu-Budha ke hukum adat dan hukum Islam,” tulis Ayang. Bukti Penting Dalam Batu Bersurat terlihat jelas adanya diskriminasi dalam penerapan hukum Islam. Ayang melihatnya dalam konteks politik bahwa penerapan hukum Islam itu harus perlahan. Mungkin saat itu keluarga kerajaan baru menerapkannya untuk masyarakatnya tidak untuk kalangan bangsawan. Sebab, kalau ia diterapkan untuk kalangan bangsawan akan terjadi kekacauan di tengah kerajaan yang dapat berujung pada usaha menumbangkan kekuasaan. Batu Bersurat merupakan contoh terbaik dari sebuah hukum yang diundangkan oleh masyarakat Terengganu pada abad 14. Hukum tersebut merujuk pada dua hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam. “Hukum Islam tampak hanya sebagai pelengkap hukum adat dan hukum alternatif,” kata Ayang. Ayang memang tidak menemukan bukti adanya pengaruh Batu Bersurat terhadap undang-undang di Nusantara seperti Undang-Undang Malaka pada abad 15. Namun, yang ingin dia tunjukkan bahwa Batu Bersurat merupakan bukti penting penerapan hukum Islam. “Walaupun undang-undang itu pendek, namun ia merupakan contoh sangat penting untuk sejarah hukum Islam di Nusantara,” pungkas Ayang.

UNIVERSITAS Leiden sejak lama terkenal sebagai salah satu pusat kajian Asia dengan koleksi pustaka terlengkap di dunia. Kajian Indonesia (Indologi) di Univeritas Leiden bahkan telah dimulai sejak dua dekade awal abad ke-19 sebagai bagian dari dominasi kolonial atas Indonesia (dulu Hindia Belanda). Calon-calon pegawai yang akan dikirim bertugas ke Hindia Belanda terlebih dahulu mendapatkan pendidikan di jurusan Indologi Universitas Leiden untuk memahami kehidupan masyarakat jajahan. Pelajaran yang mereka terima meliputi sejarah dan kebudayaan sampai dengan penguasaan bahasa. Sebagai bagian dari upaya itu dan pula pengembangan ilmu pengetahuan, para Indolog (ahli kajian Indonesia) telah memiliki tradisi mengumpulkan berbagai ragam kepustakaan dari negeri-negeri koloni Belanda. Hari ini, Kamis, 14 September pukul 10:00 pagi waktu Belanda, Ratu Maxima, permaisuri Raja Willem membuka secara resmi pusat koleksi pustaka Asia di gedung Pieterskerk, kota Leiden. Rektor Universitas Leiden Prof. Dr Carel Stolker dalam sambutan persnya mengatakan pusat koleksi Asia di perpustakaan universitasnya itu merupakan hasil kerjasama berbagai lembaga yang juga menyimpan koleksi kepustakaan Asia. “Selama tiga tahun terakhir Perpustakaan Universitas Leiden mengambil alih tanggungjawab mengumpulkan berbagai koleksi Asia Universitas Leiden dan dari lembaga lainnya untuk berada di bawah satu atap,” kata dia. Rangkaian acara pembukaan, selain dihadiri oleh Ratu Maxima, juga akan dibuka dengan pidato kunci sejarawan Univeritas Oxford Prof. Peter Frankopan. Penulis buku The Silk Roads: A New History of the World itu menyampaikan materi bertema Asia dan riwayat pembentukan dunia modern. Selain Frankopan, puluhan akademisi ahli Asia lainnya akan tampil di berbagai forum yang diselenggarakan dalam rangka pembukaan ini. Selama seharian Universitas Leiden dipenuhi kegiatan diskusi, pameran, tur perpustakaan, serta pemutaran film bertema Asia. Pada bagian koleksi Indonesia, Marije Plomp dan Dick van der Meij akan mempresentasikan materi mengenai manuskrip-manuskrip bersejarah yang tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden. Berbagai manuskrip yang tersimpan di sini dikumpulkan oleh para Indolog yang datang ke Hindia Belanda dan ini menjadi alasan kenapa sejak ratusan lalu Leiden menjadi tujuan penting bagi mereka yang ingin mempelajari Indonesia di negeri bekas penjajahnya itu.

KENDATI gagal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tadinya direncanakan akan menggowes sepeda pada peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 9 September 2017 di Kota Magelang, Jawa Tengah. Rute yang akan dilalui: dari Lapangan Secaba hingga Stadion Moch Soebroto.

KRISIS kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar menuai protes dan kecaman dari berbagai pihak. Massa berdemonstrasi di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta sampai membakar bendera Myanmar. Muncul juga desakan menarik duta besar Indonesia dari Myanmar, bahkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Myanmar. “Masalah yang terjadi di Myanmar bukan masalah bilateral antara Indonesia dan Myanmar. Selama ini hubungan antarnegara baik-baik saja dan tidak pernah ada benturan apapun. Oleh karenanya memanggil pulang Dubes Indonesia di Myanmar bukan suatu tindakan tepat,” kata Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, kepada Historia.ID. Persahabatan Indonesia dan Myanmar (dulu Burma, Birma) sudah terjalin sejak awal Indonesia merdeka bahkan Burma belum merdeka secara penuh. Pada 30 Oktober 1946, Jenderal Aung San, kepala pemerintahan sementara Burma, mengirim kawat kepada Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Sutan Sjahrir.