Pemilihan umum (pemilu) 2024 tak sampai setahun lagi. Persiapan telah dilakukan berbagai pihak yang terlibat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku panitia pelaksana pun sudah melakukan persiapan. Antara lain memastikan kesiapan logistik pemilu.

Namun, untuk pemilu kali ini, KPU melakukan hal berbeda. Sejumlah jenis logistik pemilu rencananya akan dikelola KPU daerah lewat pendistribusian wewenang.

“Saya percayakan sepenuhnya karena kebijakan KPU RI yang tertuang dalam Peraturan KPU yang sebentar lagi akan disahkan itu nanti akan kita distribusikan kewenangannya,” ujar Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat sebagaimana dikutip KPU dalam lamannya, kpu.go.id, 7 Juni 2023.  

Baca juga: Histori Inflasi Jelang Pemilu

Logistik merupakan hal penting dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Di masa Orde Baru, masa dimulainya pemilu di Indonesia rutin dihelat tiap lima tahun, nama Ali Moertopo mencuat bila membicarakan logistik pemilu.

Ali Moertopo, mantan perwira  pasukan pemukul di Banteng Raider, merupakan perwira kepercayaan Presiden Soeharto sejak di Kodam Diponegoro. Ia kemudian dijadikan perwira intelijen di Kostrad yang dipimpin Soeharto. Setelah Jenderal Soeharto mendapat Supersemar pada 1966, Letkol Ali Moertopo menjadi perwira yang sibuk dan banyak tugas. Ketika Soeharto jadi pejabat presiden pada 1967, Ali dijadikan Staf Pribadi (Spri) urusan sosial-politik. Ali kemudian dikenal sebagai kepala Operasi Khusus (Opsus), yang memainkan peran penting dalam banyak peristiwa di tanah air.  

Baca juga: Muslihat Opsus di Papua

Ali Moertopo ada dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua pada 1969. Dia yang mengerahkan banyak pemuda dan tentara dari Jawa untuk menggalang dukungan agar Papua bergabung dengan Republik Indonesia. Ali juga berperan dalam normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia pasca-Konfrontasi “Gayang Malaysia”. Dalam Pemilu 1971 pun Ali ada.

Menurut buku Pemilihan umum 1971Volume 1, Ali adalah kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan dalam Lembaga Pemilihan Umum (LPU), lembaga yang menginduk pada Departemen Dalam Negeri. Tugas Badan Perbekalan dan Perhubungan tersebut adalah: mengadakan barang-barang yang menurut jumlah, bentuk, jenis dan kualitas direncanakan sekretariat LPU dan sisahkan Ketua LPU; lalu mengangkut barang-barang tersebut ke tempat-tempat dan menurut waktu yang ditentukan dan menyerahkannya ke pihak yang berkepentingan. Selain melakukan pengadaan dan pengangkutan barang kebutuhan pemilu, badan yang dipimpin Ali Moertopo ini juga mengurusi hubungan pos dan telekomunikasi.

Baca juga: Amirmachmud Larang PKI Ikut Pemilu

Dari Angkatan Darat, di badan yang dikepalai Ali tersebut terdapat Letkol Ngaeran. Joseph Rakimin Ngaeran –adalah ayah dari Letnan Jenderal Johannes Suryo Prabowo– di badan itu menjadi kepala Bagian Pembelian Luar Negeri.

Pemilu 1971, yang melarang bekas PKI dan mereka yang dicap G30S ikut Pemilu itu, menampilkan Golkar sebagai pemenang, yang mengalahkan 9 partai dalam perebutan suara. Lagi-lagi, itu tak lepas dari peran Ali yang menganggap Pemilu 1971 sebagai perang. Menurut Krissantono dalam “Ali Moertopo dan Orde Baru” di Majalah Prisma edisi khusus 20 tahun 1971-1991, peran Ali menonjol dalam kemenangan Golongan Karya (Golkar) di Pemilu 1971.

“Perang yang paling besar bagi saya,” kata Ali mengomentari Pemilu 1971, dikutip Krissantono.

Dalam “perang” itu, Ali menggunakan mantan tahanan politik (tapol) DI/TII. Penggunaan itu merupakan kelanjutan dari penggunaan awal ketika Jenderal Soeharto menggunakan mantan tapol DI/TII untuk ikut menumpas PKI.

Baca juga: Ali Moertopo

Mantan DI/TII pertama yang “dibina” Ali yakni Danu Muhammad Hasan, mantan panglima utama di DI TII. Ia merupakan anak buah Ali di laskar Hizbullah semasa Perang Kemerdekaan. Dani mau menerima “uluran tangan” Ali karena kepercayaan.

“Orang yang melarang Soeharto menghancurkan DI adalah Ali Moertopo. Dianggap sebagai penyelamat DI, Danu pun percaya bahwa Ali Moertopo mempunyai komitmen keislaman yang baik,” kata Solahuddin, peneliti DI/TII.

Baca juga: Riwayat Tangan Kanan Ali Moertopo

Keberhasilan dalam Pemilu 1971 membuat Ali kembali dilibatkan dalam Pemilu 1977 dan Pemilu 1982. Jabatannya masih sama, sebagai kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan.

Pada 1977, pangkat Ali sudah Letnan Jenderal. Namun, Kolonel Ngaeran tidak lagi membantunya di Badan Perbekalan dan Perhubungan karena sudah tutup usia pada 4 Oktober 1975. Pemilu 1977 ini juga dimenangkan oleh Golkar. Setahun setelah Pemilu, Letjen Ali Moertopo, yang sudah jadi Dewan Pembina Golkar sejak 1974, diangkat menjadi menteri penerangan.

Dalam Pemilu 1982, Ali sebagai kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan dilibatkan untuk mengurusi pengadaan dan angkutan logistik pemilu lagi. Namun Pemilu 1982 adalah pemilu terakhir yang melibatkan Ali Moertopo. Pada 15 Mei 1984, ia tutup usia di Jakarta.