Diperbarui: 17 Apr
HASIL penelitian dekolonisasi yang disusun tiga lembaga pemerintah Belanda menimbulkan pro dan kontra di ranah publik hingga Parlemen Belanda sendiri. Tetapi Perdana Menteri (PM) Mark Rutte menyambut baik karena penelitian itu jadi upaya mencari kebenaran, mengingat ia menyebutkan perang di Indonesia periode 1945-1950 adalah sejarah yang belum selesai.
Rutte menyampaikannya di sela sesi debat di Tweede Kamer (Parlemen Belanda) terkait penelitian “Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950” (Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945-1950) pada Rabu (14/6/2023). Penelitian yang hasilnya dirilis pada 14 Februari 2022 itu menimbulkan polemik, utamanya terkait temuan kekerasan ekstrem militer Belanda yang terstruktur terhadap penduduk sipil dan kekerasan “Masa Bersiap”.
“Baru beberapa dekade ini Belanda melihat sejarah ke belakang dengan lebih kritis dan terbuka. Kolonialisasi, perbudakan, dan dekolonisasi menghasilkan trauma kolektif dan kita tidak bicara tentang dekolonisasinya saja tapi juga dampaknya yang masih terasa sampai sekarang. Atas nama pemerintah, saya mengucapkan permintaan maaf atas apa yang terjadi di masa itu,” kata Rutte di parlemen sebagaimana diterjemahkan Arjan Onderdenwijngaard daria live streaming laman Tweede Kamer.
Ingin membaca lebih lanjut?
Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.
