Diperbarui: 18 Mei
PEMBUKAAN dokumen rahasia AS pada 17 Oktober 2017 seharusnya menjadi momen penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengklarifikasi sejarah peristiwa 1965. Namun, momen ini tidak akan berarti tanpa kehendak pemerintah untuk mencari kebenaran dan keadilan terkait pembunuhan massal pasca peristiwa 1965.
“Momen baru bisa diciptakan kalau ada kehendak dari pemerintah. Dokumen ini bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran sejarah untuk mencari kebenaran dan keadilan,” kata Usman Hamid, direktur Amnesty Internasional Indonesia, dalam konferensi pers di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, 20 Oktober 2017.
Peneliti IPT 65, Sri Lestari Wahyuningrum mengatakan untuk melakukan klarifikasi sejarah dibutuhkan partisipasi semua pihak. Hal ini menjadi proses bersama dalam masyarakat. “Kalau upaya klarifikasi sejarah ini dilembagakan, ia (lembaga tersebut, red.) harus inklusif dan partisipatif. Jadi, bukan hanya satu orang, kayak Nugroho Notosusanto membuat buku putih tentang peristiwa itu,” kata Sri.
Ingin membaca lebih lanjut?
Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.
