Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman menyuarakan masalah Papua dalam Sidang Umum PBB, Sabtu, 26 September 2020. Dia menyebut masyarakat Papua menderita. Dia pun meminta pemerintah Indonesia menyetujui seruan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik untuk mengizinkan Komisi HAM PBB masuk ke Papua.

Diplomat muda Indonesia, Silvany Austin Pasaribu, menggunakan hak jawab Indonesia untuk menanggapi pernyataan tersebut. Menurutnya sangat memalukan, negara yang satu ini terus menerus dan berlebihan berkomentar tentang bagaimana Indonesia harus bersikap tentang urusan dalam negerinya. Dia menyebut Vanuatu tidak mengerti prinsip dasar Piagam PBB yaitu tidak ikut campur dalam urusan domestik negara lain.

“Dan untuk melakukan yang benar adalah dengan menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial negara lain. Sebelum Anda melakukan itu semua, simpan saja ceramah itu untuk Anda sendiri,” kata Silvany dikutip KompasTV.

Di samping soal Papua, bagaimana sebenarnya hubungan diplomatik Indonesia dan Vanuatu?

Republik Vanuatu merupakan negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Bangsa Melanesia ini memperjuangkan kemerdekaannya dari Prancis dan Britania Raya pada 1970. Mereka berhasil meraih kemerdekaannya pada 30 Juli 1980.

Tak lama kemudian, Vanuatu menjadi anggota PBB pada 15 September 1981. Selain itu, Vanuatu juga menjadi anggota Negara-negara Persemakmuran, Francophonie (negara-negara berbahasa Prancis), dan Forum Kepulauan Pasifik.

Pembukaan hubungan diplomatik Vanuatu dan Indonesia diawali dengan kedatangan Perdana Menteri Maxime Carlot Korman pada awal Juli 1995. Kunjungan kenegaraan itu hingga 5 Juli 1995. Selain mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soeharto, Perdana Menteri Korman juga berkunjung ke Bandung untuk meninjau Museum Konferensi Asia Afrika dan pabrik pesawat IPTN.

“Kami menyambut dengan gembira pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara kita dengan ditandatanganinya Komunike Bersama siang tadi. Hari ini kita sama-sama memancangkan tonggak sejarah baru dalam hubungan antara kedua bangsa dan negara kita,” kata Presiden Soeharto dalam pidato pada jamuan santap malam resmi untuk menghormati Perdana Menteri Republik Vanuatu Maxime Carlot Korman pada 3 Juli 1995 di Istana Negara.

Soeharto percaya bahwa pembukaan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Vanuatu, tidak saja akan memperluas dan meningkatkan jangkauan kerja sama bilateral antara kedua negara, tetapi juga dalam rangka mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kedua kawasan.

Pernyataan Soeharto itu agaknya terkait dengan Timor Timur yang tengah berjuang melepaskan diri Indonesia. Karena soal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono, kepada media massa.

Menurut Moerdiono, Perdana Menteri Korman menegaskan masalah Timor Timur merupakan urusan dalam negeri Indonesiakarena rakyat Timor Timur telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Indonesia.“Itulah posisi pemerintah Vanuatu,” ujar Moerdiono dikutip Media Indonesia, 4 Juli 1995.

Setelah Soeharto jatuh, Presiden B.J. Habibie mengizinkan rakyat Timor Timur mengadakan referendum. Hasilnya, provinsi ke-27 ini lepas dari Indonesia dan menjadi negara Republik Demokratik Timor Leste.

Kendati Komunike Bersama telah ditandatangani pada 1995, namun tidak diikuti dengan pembukaan kedutaan besar di kedua belah pihak. Hingga kini, urusan diplomatik dengan Vanuatu dipegang oleh duta besar untuk Australia yang berkantor di Canberra.

Pada 2015, sebagaimana diberitakan cnnindonesia.com,Menteri Luar Negeri Vanuatu, Meltek Sato Kilman Livtunvanu menyampaikan akan segera membuka kedutaan besar di Jakarta. Livtunvanu hadiri dalam Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika di Jakarta dan Bandung pada 19–24 April 2015.

Saat itu, Vanuatu belum lama dilanda bencana badai topan Pam pada 17 Maret 2015. Sebagai bentuk hubungan diplomatik yang baik, Indonesia memberikan bantuan sebesar US$2 juta ke Vanuatu untuk membantu upaya pemulihan.

Strategi diplomatik dengan pembukaan kedutaan besar barangkali akan semakin mendekatkan Indonesia dengan Vanuatu. Sebagaimana disarankan oleh pengamat politik internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah dalam kumparan.com, “Kita harus gerak di level kenegaraan, buka KBRI dengan dubes yang mengerti sejarah Pasifik Selatan dan mengerti budaya lokal. Untuk itu, harus dicari dubes yang etnisnya Melanesia, harus cari orang yang pas.”