Setelah menuai kontroversi terkait kealpaan lema KH Hasyim Asy’ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I, Kemendikbud RI menyatakan akan segera melakukan revisi. Semua buku terkait sejarah modern juga akan ditarik untuk disempurnakan.

“Untuk memastikan isu ini tidak berlarut, saya sudah instruksikan untuk menurunkan semua buku yang terkait sejarah modern sampai ada penyempurnaan yang lebih cermat,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid dalam siaran pers yang diterima Historia.id, Kamis, 22 April 2021.

Hilmar juga menegaskan bahwa tim pengkoreksi akan dibentuk dengan melibatkan berbagai organisasi yang turut membangun negara termasuk Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya narasi sejarah yang luput dimasukan dalam kamus.

Sementara itu, Profesor Susanto Zuhdi yang menjadi salah satu editor kamus tersebut mengatakan bahwa draf Kamus Sejarah Indonesia Jilid I memang belum sempurna.

“Tahun 2017, draf buku kamus ini memang kami simpulkan belum sempurna,” jelas Zuhdi.

Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia itu menambahkan, “Nama KH. Hasyim Asy’ari ada pada uraian pendirian tokoh Nahdlatul Ulama. Bagaimana mungkin kita melupakan tokoh ini ketika berbicara pendirian Nahdlatul Ulama?”

Hilmar kembali menegaskan bahwa tidak ada upaya untuk membelokkan atau menghapus sejarah. Meski tidak cermat dan luput memberikan lema tersendiri untuk KH Hasyim Asy’ari, namun namanya disebut dalam beberapa halaman di lema NU dan lema tokoh-tokoh lain.

Secara teknis, lanjut Hilmar, meski belum selesai pada 2017, draf kamus tetap dilaporkan karena tahun anggaran telah berakhir. Hal inilah yang membuat kamus tersebut masih banyak kekuarangan termasuk belum dimasukannya lema KH Hasyim Asy’ari.

“Penyusunan dimulai tahun 2017 namun belum selesai karena begitu panjangnya perjalanan sejarah Indonesia sejak 1900. Karena pada saat itu tahun anggaran sudah berakhir, sebagai pertanggungjawaban kami tetap melaporkan draf naskah yang belum selesai tersebut dalam format pdf,” terangnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim juga telah mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta, Kamis, 22 April 2021, untuk meminta maaf. Nadiem diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan mengatakan akan segera merevisi total kamus tersebut.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami sudah membentuk tim untuk merevisi total kamus tersebut,” kata Nadiem seperti dikutip Nu.or.id.

Sekjen PBNU HA Helmy Faishal mengatakan telah memberi kritikan dan masukan terkait beberapa hal yang lalai dalam kamus sejarah tersebut. Selain KH Hasyim Asy’ari, yang juga tak tercantum dalam kamus ialah nama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden ke-4 RI.

“PBNU menyampaikan kritikan dan masukan yang sangat luas sekali kepada Mas Menteri bahwa sejarah berdirinya Indonesia tidak lepas dari peran para kiai dan ulama NU dalam konteks membangun dan merintis berdirinya NKRI,” ucap Helmy.

Sementara itu, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengapresiasi niat baik Mendikbud untuk segera merevisi kamus tersebut agar tidak menyebabkan distorsi dalam sejarah.

“Kami mengapresiasi Mas Menteri Nadiem yang sudah responsif walaupun peristiwa pembuatan kamus tersebut bukan terjadi di zaman beliau, tapi beliau menunjukkan komitmen untuk memperbaiki dan merevisi,” kata Yenny.