- 3 jam yang lalu
- 5 menit membaca
KENDATI sudah 71 tahun berlalu, makna, pesan, hingga gaung Konferensi Asia-Afrika (KAA) belum usang untuk dibicarakan. Konflik yang terjadi di dunia selama tujuh dekade hingga kini adalah problem lama yang juga jadi perhatian di forum KAA di Bandung: neo-kolonialisme dan neo-imperialisme yang terus mencengkeram negara-negara dunia ketiga.
Hal itu disampaikan sejarawan asal India Vijay Prashad dalam public lecture “The Bandung Spirit: Reviving Global South Solidarity in a Time of Crisis” di peringatan ke-71 KAA, Minggu (19/4/2026) siang di Gedung Merdeka, Bandung. Event tersebut disiarkan secara daring di akun Youtube Historia.ID.
Hingga kini pun, menurut Vijay, kolonialisme dan imperialisme Barat terus berusaha membungkam mayoritas dunia. Kolonialisme tidak hanya mencuri kekayaan. Hal dramatis tentang kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di abad ke-19 dan abad ke-20 adalah pembungkaman gagasan-gagasan dari masyarakat dunia ketiga dan negeri-negeri Selatan yang dianggap tidak penting. Negara-negara dunia ketiga dianggap tidak penting sebagai kontributor dari sejarah dunia. Dengan kata lain, mereka membuat sejarah dan negara-negara dunia ketiga hanya berpartisipasi di dalamnya.
“Namun apa yang dipahami para pemimpin perjuangan anti-kolonial kita, dari Gamal Abdel Nasser (Mesir), Jawaharlal Nehru (India), juga Sukarno (Indonesia), ketika mereka datang ke sini, mereka datang untuk mengukir sejarah sendiri. Ketika Nehru bilang bahwa Bandung adalah ibukota Afrika dan Asia karena dari sinilah dasar persatuan diciptakan untuk membangun sebuah dunia yang berbeda, ekonomi global yang berbeda,” ungkap Prashad.
Menurut penulis buku The Darker Nations: A People’s History of the Third World (2007), Poorer Nations: A Possible History of the Global South (2013), dan Letters to Palestine (2015) tersebut, ada satu isu inti penting namun jarang dibicarakan, bahkan dilupakan setiap peringatan KAA, yakni soal ekonomi.
“Itulah pesan (KAA) Bandung. Bicara sekarang, mungkin orang mengira Bandung adalah tentang perdamaian. Justru adalah tentang ekonomi. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, Anda tak bisa bicara tentang perdamaian. Anda tak bisa memulainya dengan perdamaian. Anda harus memulainya dengan roti, dengan tanah, (kebutuhan sandang), pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dimulai dari fakta bahwa kekayaan alam tidak boleh dihabiskan dengan cara-cara kolonial dengan dikirim ke Eropa dan Amerika Serikat (AS). Itu pembicaraan pertamanya di komisi ekonomi. Benar-benar terlupakan. Dan itu masih terkait isu-isu hari ini,” tambahnya.
Lantaran “peminggiran” terhadap soal ekonomi itu, masalah-masalah lama tetap masih belum selesai dicarikan solusinya hingga sekarang.
“Hari ini di Indonesia Anda masih memperdebatkan apa yang harus dilakukan dengan nikel. Hari ini 71 tahun kemudian masih perdebatan yang sama. Ada (kereta cepat) ‘Whoosh’ Bandung-Jakarta, apakah itu buatan Indonesia? Di India juga sama. Bengaluru ‘Silicon Valley-nya’ India tapi mana ponsel-ponsel buatan India? Jadi inti persoalannya adalah ekonomi, benar-benar tersingkirkan setelah Konferensi Bandung. Karena mereka (AS dan sekutu-sekutunya tak membolehkan kita membangun sebuah tatanan ekonomi baru.”
Moral, Power, dan Kedaulatan Ekonomi
Dunia bungkam ketika Palestina, baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat, didera pembersihan etnis (genosida) dan penindasan oleh zionis Israel sejak 1948 hingga sekarang. Dunia pun memilih bungkam dan tutup mata ketika AS- Israel pada hari pertamanya menyerang Iran (28 Februari 2026) menghantam sebuah sekolah dan menewaskan lebih dari 160 siswa. Namun dunia justru resah ketika Iran sedang mempertahankan kedaulatannya, termasuk ekonominya, dengan menutup Selat Hormuz, jalur penting perniagaan minyak dunia.
“Bagaimana kita memahami dunia saat ini? Kenapa kita tidak bisa menghentikan genosida terhadap penduduk Palestina? Kita juga harus mengerti sistem yang berjalan. Ini bukan multipolar, unipolar, istilah-istilah itu datang dari ilmu politik AS, tidak mencerminkan realitas. AS dan Israel secara biadab membom Iran di sebuah sekolah yang menewaskan 168 anak-anak, tidak ada yang bersuara. Apakah multipolar ada di situ? Iran menolak menyerah, itu artinya tidak ada unipolar juga,” sambung Prashad.
Kegelisahan dunia, utamanya negara-negara Barat, terhadap aksi Iran menutup Selat Hormuz mencerminkan kompas moralnya hanya tertuju pada ekonomi. Artinya, warisan kolonialisme dan imperialisme dengan menggunakan power demi ekonomi masih sangat terasa.
Problemnya, kekuatan, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hanya dimiliki lima negara permanen yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB: AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris. Ratusan negara anggota di Majelis Umum PBB boleh saja mengutuk blokade AS di Kuba dan genosida Israel di Palestina, namun yang didengar hanya lima negara anggota permanen DK PBB.
“Apakah kita bisa mempraktikkan kekuatan terhadap AS dan Israel agar mereka menghentikan genosida yang terus terjadi? Atau pemboman ilegal di Lebanon, perang ilegal terhadap Iran? Kita merasa tak berdaya. Kita bisa bicara namun kita tidak didengar. Pesan dari (KAA) Bandung, kita tidak hanya punya hak bicara namun juga hak untuk didengar. Artinya power harus dianggap serius. Sukarno berkata di sini, kita punya suara moral. Saya bisa katakan pada mendiang Sukarno, moral tidaklah cukup. Haruslah moral dengan power. Suara kita harus berakar secara institusional,” lanjutnya.
Semestinya, persatuan negara-negara Asia dan Afrika plus negara-negara Amerika Latin bisa jadi kekuatan tersendiri. Kuncinya dengan mempertahankan kedaulatan ekonomi. Isu ini jadi pembicaraan penting, bahkan terpenting di KAA.
“Konferensi Bandung tidak hanya menentukan sistem politk yang bisa dijalankan di Afrika dan Asia namun juga ekonomi. Sebuah agenda kerjasama ekonomi dengan 12 poin mengidentifikasikan pembangunan sebagai prioritas bagi negara-negara Asia-Afrika karena para pemimpin Asia dan Afrika merasa sistem dunia modern yang secara hierarki rasis dan melulu Eropa-Utara dan Amerika-sentris tidaklah cocok,” tulis Sabelo J. Ndlovy-Gatsheni dalam Decolonization, Development and Knowledge in Afrca: Turning Over a New Leaf.
Dalam KAA, Komite Ekonomi yang dipimpin Menteri Perekonomian RI Prof. Ir. Roosseno menghasilkan 12 poin dasar kerjasama antarnegara-negara Asia dan Afrika. Di antaranya bantuan ekonomi, diversifikasi ekonomi, kerjasama teknis, pembentukan bank/lembaga khusus, dan konektivitas transportasi dan komunikasi.
“Kita berhak atas bahan-bahan mentah, atas mengendalikan kekayaan alam kita, menggunakan lahan, tambang-tambang, hutan-hutan, dengan cara kita sendiri dan memutuskan untuk menggunakannya demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang kebanyakan perusahaan-perusahaan imperialis,” imbuh Prashad.
Tentu, sambung Prashad, akan terus ada “tangan-tangan” jahat yang akan berusaha mencegah negara-negara dunia ketiga untuk mencapai kedaulatan ekonomi. Mereka merasa paling dirugikan.
“Pada 1951 di Iran, pemerintahan (perdana menteri) Mohammad Mosaddegh mengatakan ingin menasionalisasi minyak mereka. Perusahaan-perusahaan Belanda dan Inggris pun marah. Inggris pertama kali dalam sejarah dunia modern mengancam menutup Selat Hormuz. Ancaman pertama Selat Hormuz tidak datang dari Iran atau Oman, melainkan dari perusahaan-perusahaan Inggris dan pemerintahan di London.
Mereka menumbangkan pemerintahan Mosaddegh, kenapa? Karena ia mempraktikkan apa yang kemudian juga dibicarakan di sini (KAA 1955). Di Kongo, pemerintahan Patrice Lumumba dijatuhkan pada 1961. Juga pemerintahan João Goulart di Brasil pada 1964. Dan Anda tahu sendiri apa yang terjadi pada Sukarno di Indonesia pada 1965, terdapat tangan-tangan yang menepuk pundak kita bahwa kita tidak boleh mengubah struktur ekonomi dunia.”
Memang puluhan tahun berselang ada “perlawanan” terhadap hegemoni ekonomi Barat ketika pada 2009 BRICS lahir. Namun, menurut Prashad, BRICS dibentuk secara pragmatis hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi praktis yang intinya para anggotanya saling berdagang.
“Memang ada sedikit percikan Semangat Bandung di dalamnya, bahwa kita sudah semestinya menggunakan kekayaan alam kita dengan cara kita sendiri. Ada gairah terhadap kedaulatan di sana. Walaupun untuk benar-benar menghidupkan api semangat KAA, harus ada gerakan bersama-sama, baik menentang perusahaan-perusahaan multinasional, G7, gerakan-gerakan anti-globalisasi terhadap hak air, hak perempuan, hingga hak masyarakat pribumi,” tandas Prashad.
Komentar