PEMIMPIN Central Sarekat Islam (CSI), koordinator Sarekat Islam lokal, Haji Agus Salim dan Soerjopranoto, berusaha mendepak kaum komunis yang berada di SI Semarang, di bawah Semaun sekaligus pendiri dan ketua Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka menggelar pertemuan pimpinan CSI di Yogyakarta pada 30 September 1920, tanpa dihadiri ketua SI, HOS Tjokroaminoto, karena sedang menghadiri persidangan kasus Afdeling B, Cimareme, Garut.

Semaun juga tidak hadir karena sedang di Moskow, dan mengutus Darsono untuk mewakilinya. Pimpinan CSI yang tidak hadir kebanyakan dari kelompok tengah dan kiri yang enggan berpisah dengan pihak komunis. Agus Salim dan Soerjopranoto menolak Darsono dengan alasan dia bukan anggota penuh CSI.

Dalam Menjadi Indonesia, Parakitri T. Simbolon menulis bahwa rapat pimpinan CSI itu semacam kudeta terhadap Tjokroaminoto. Karena keputusan rapat ini mempreteli Tjokroaminoto hanya sebagai ketua kehormatan dengan tugas memimpin propaganda umum. Semua anggota pimpinan yang dekat dengannya dikeluarkan, sedangkan sekretariat CSI dipindahkan dari Surabaya ke Yogyakarta.

Kepemimpinan baru CSI dipegang oleh Soerjopranoto (wakil ketua), Agus Salim (sekretaris), dan Fachrudin (bendahara). Putusan penting lain adalah menyelenggarakan kongres CSI dalam dua minggu kedepan sejak pertemuan diselenggarakan, yakni 16 Oktober 1920. Penetapan ini mengabaikan telegaram dari Tjokroaminoto agar menunda kongres CSI.

Putusan tersebut, menurut Parakitri, tidak bisa dilaksanakan gara-gara tulisan Darsono di Sinar Hindia pada 6, 7, dan 9 Oktober 1920. Rangkaian tulisan ini menyerang Tjokroaminoto dan Brotosoehardjo (wakil sekretaris) karena menyelewengkan uang CSI untuk kepentingan sendiri.

Darsono menulis “karena kas CSI kosong, Tjokroaminoto meminjamkan uang 2.000 gulden untuk kas itu, tapi dengan jaminan mobil, yang sebenarnya dibeli oleh bendahara CSI untuk dipakai oleh ketua CSI. Baik bendahara maupun ketua CSI itu adalah Tjokroaminoto sendiri. Ketua CSI itu mampu pula membeli mobil seharga 3.000 gulden dan perhiasan untuk istrinya yang kedua. Demikian juga halnya dengan Brotosoehardjo, yang sering menggunakan uang kas CSI untuk keperluan sendiri.”

Menurut Ruth T. McVey dalam Kemunculan Komunisme Indonesia, sangatlah beralasan untuk menganggap tuduhan Darsono tersebut benar, karena kas CSI ternyata hampir kosong. Meskipun demikian, McVey mengakui, “tanggungjawab keuangan bukanlah kelebihan kepemimpinan SI dan pihak komunis pun tidak terbebas dari kelemahan keuangan semacam itu.”

Dalam tulisanya terakhir, Darsono bertanya, “mengapa kas CSI hampir kosong tapi Tjokroaminoto banyak uang. Rakyat kecil (kromo) memerlukan pemimpin yang jujur, berbudi, kukuh pendirian, tinggi cita-cita dan perilaku tak tercela. Pergerakan bumiputra berada pada tahap yang sulit. Sudah waktunya memberesihkan diri sendiri, menebus kesalahan.”

“Nama baik keduanya, terutama Tjokroaminoto, demikian hancur sampai istilah ‘men-Tjokro’ di kalangan SI berarti ‘menyeleweng’,” tulis Parakitri.

Tuduhan Darsono itu merupakan pukulan berat bagi Tjokroaminoto di depan umum, karena dia dianggap seorang pemimpin ideal yang mewakili citra seorang Ratu Adil.*