Menurut rencana, pada Minggu, 19 Desember 1948, akan diadakan latihan perang-perangan di ibukota Yogyakarta. Letnan Kolonel Sukanda Bratamanggala yang akan memimpin latihan perang-perangan itu. Sebab, Kolonel Abdul Haris Nasution selaku komandan Markas Besar Komando Djawa (MBKD) sedang berada di Jawa Timur untuk merampungkan perkara Sungkono.

“Untuk melakukan evaluasi latihan, dibentuk satu tim penilai di samping ada peninjau dari KTN,” aku Sukanda Bratamanggala, seperti dicatat Dharmasena Nomor 150, Tahun 1987.

Namun, latihan perang-perangan itu akhirnya tak bisa dilakukan karena para kombatan RI di Yogyakarta harus berperang sungguhan melawan tentara Belanda yang secara tiba-tiba menyerang. Hari itu adalah hari pertama dari Agresi MIliter Belanda kedua, yang oleh Belanda disebut Aksi Polisionil kedua.

Baca juga: Yogyakarta Usai Serangan Umum

“Selepas subuh jam 05.00 piket MBKD yang terdiri dari Mayor Gani dan Mayor Widya mengetuk pintu kediaman saya. Mereka melapor bahwa Maguwo (kini Lanud Adisutjipto, red.) telah diduduki Belanda,” kenang Sukanda.

Sukanda bersama perwira lain lalu menuju kantor MBKD. Ketika tiba, pesawat-pesawat tempur Belanda mengitari udara Yogyakarta. Pesawat-pesawat itu tak hanya meraung-raung mengintai kota Yogyakarta, tapi berkali-kali menjatuhkan bom. Bahkan di sekitar kantor MBKD.

“Aneh, bom pertama jatuh tepat pada kursi yang biasa diduduki oleh Pak Nas,” aku Sukanda. “Di halaman MBKD diketemukan sejumlah boneka tentara Belanda yang diterjunkan dari udara dengan payung, sebagai samaran. Melihat situasi kritis seperti itu, segera saya perintahkan untuk memindahkan semua dokumen MBKD ke rumah saya di Jalan Sumbing 20. Boneka-boneka serdadu Belanda juga saya suruh bawa serta.”

Sukanda lalu melapor ke Istana Negara Gedung Agung. Dia tiba di sana ketika Presiden Sukarno dan Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Suryadarma tengah minum kopi. Mereka bersiap menuju India. Tak lama kemudian, Panglima Besar Jenderal Sudirman datang juga.

Baca juga: Ketika Panglima Besar Soedirman Turun Gunung

Rapat untuk merespon keadaan pun digelar. Bermacam argumen muncul. Ada rencana presiden dan pejabat teras lain akan dibawa ke Samigaluh, namun tidak terlaksana. Hanya tentara yang kemudian bergerilya. Presiden berserta Suryadarma kemudian menjadi tawanan. Sukanda sendiri kemudian bergerilya.

Gerilya Sukanda berakhir di akhir 1949. Dia kemudian ditugaskan ke Kalimantan untuk mengurusi konsolidasi tentara di sana.

Di era 1950-an, Sukanda –yang punya nama lengkap Raden Kendo Sukanda Bratamanggala, namun  biasa disapa Pak Kendo atau Kobra, singkatan dari Kolonel Bratamanggala–menjadi salah satu perwira anti-komunis. Pangkatnya naik menjadi kolonel. Kolonel Sukanda sempat menjadi Inspektur Jenderal Pendidikan dan Latihan.

“Sebagai Inspektur Jenderal Latihan dan Pendidikan, Sukanda Bratamanggala memang mempunyai hubungan yang sangat luas dengan para perwira AD. Jabatannya itu membawahi Inspektorat Infanteri, Inspektorat Artileri, Inspektorat Kavaleri, dan Resimen Pendidikan Komando Angkatan Darat (yang kemudian menjadi Resimen Para Komando AD-RPKAD),” tulis RZ Leirissa dalamPRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis.

Baca juga: Kemal Idris, Jenderal Gusar Pengirim Pasukan Liar

Namun, pangkat Sukanda mentok di kolonel. Penyebabnya apa lagi kalau bukan karena perlawanannya kepada pemerintah pusat.

“Eks Kolonel Sukanda Bratamanggala ditangkap karena terlibat dalam dan Gerakan Front Pemuda Sunda atau Legiun Sunda. Setelah pada tahun 1959 dibebaskan ia kembali membentuk Corps Dinas Rahasia (CDR), yang merupakan organisasi gelap, tetapi dihancurkan sebelum beraksi,” catat buku Siliwangi Dari Masa Ke Masa.

Kobra menjadi tokoh yang sangat disegani dalam kelompok anti-komunis di sekitar Bandung. Namun, jaringan dan kiprahnya tak hanya berkutat di Bandung tapi juga di pusat.

“Pada Oktober 1956, beberapa hari setelah Bung Karno kembali dari perlawatan ke negara-negara komunis, diadakan pertemuan tertutup di kediaman resmi Kolonel Sukanda Bratamanggala di Jalan Riau 74 (sekarang Jalan Martadinata). Dalam pertemuan itu sejumlah perwira membicarakan masalah perkembangan politik, terutama mengenai bahaya komunisme, korupsi, dan pimpinan Angkatan Darat. Kelompok ini menjadi inti dari apa yang dinamakan Kelompok Perdamaian Nasional atau Kopernas,” sambung Leirissa.

Baca juga: Sukarno dan Trauma PRRI

Sebuah peristiwa lalu terjadi di Pusat Kavaleri (Puskav) Bandung sekitar 8 Juli 1960. Sekelompok tentara yang bersimpati pada gerakan Kobra hendak bergerak, namun Puskav kemudian dikepung pasukan angkatan darat lain. Keponakan Kobra, yang bernama Toto Pradjamanggala, akhirnya ditangkap dan dipenjara. Kobra sendiri kemudian terseret dan dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Toto dan Kobra baru dibebaskan setelah pemerintahan Sukarno melemah.

“Sukanda dinyatakan oleh mahkamah bersalah, antara lain ‘mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang direncanakan Sam Karundeng seperti penyerbuan Jakarta, menculik tokoh-tokoh pemerintah sipil dan militer dan terdakwa (Sukanda) diserahi follow-up-nya telah mengadakan hubungan dengan PRRI (Simbolon) dan DI (Abas Abdurachman, Kartosuwirjo, Sanusi Partawidjaja).’ Seorang peninjau mengatakan kepada saya setidak-tidaknya Sukanda tidak dijatuhi hukuman mati. Kelak kalau sudah ada perubahan rezim, Sukanda tentu dibebaskan, demikian ditambahkannya,” catat Rosihan Anwar dalam Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961-1965.