top of page

Pattimura Pernah Jadi Tentara Inggris

Sebelum memusuhi Belanda, Mattulesi pernah belajar ilmu kemiliteran dari militer Inggris.

loading_historia_white.gif
transparant.png

Masyarakat Maluku berfoto bersama. Terlihat bendera Belanda di belakang mereka (Wikimedia Commons)

13 Agu 2019
3 menit membaca

Diperbarui: 25 Jun

KETIKA Inggris kembali menjadi penguasa tunggal Maluku, rakyat diatur dalam suasana kebebasan. Inggris belajar atas kesalahan mereka di masa lalu, juga melihat kebijakan pemerintahan Belanda sebelumnya yang berhasil menyulut reaksi rakyat untuk melawan.


Dampak pemerintahan baru Inggris di Maluku dinilai baik oleh semua kalangan. Rakyat tidak merasa adanya tekanan dari penguasa lama yang kembali tersebut. Hal itu dirasakan juga oleh Thomas Mattulesi dan teman-teman seperjuangannya di Lease, Kepulauan Maluku bagian tengah. Sesekali ia memanfaatkan kelonggaran peraturan pemerintah Inggris itu untuk bekayuh ke Ambon, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari pusat pemerintahan Inggris di Maluku.


“Kebebasan ini, terutama kebebasan kaum muda di seluruh negeri, nantinya mempunyai akibat buruk bagi Belanda yang kembali lagi sesudah pemerintah Inggris berakhir,” kata I. O. Nanulaitta dalam Kapitan Pattimura.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

bg-gray.jpg
Pemilihan Augustine Magdalena “Tiene” Waworuntu sebagai walikota Manado menjadikannya walikota perempuan pertama pasca pembubaran RIS. Pemilihannya menimbulkan polemik daerah-pusat, hingga menyeret militer.
bg-gray.jpg
Dibuang ke Belanda tak menghentikan pergerakan Semaoen. Bekerjasama dengan kelompok sosialis dan komunis serta para pelaut Indonesia. Namun, keputusan membuat kesepakatan dengan Perhimpunan Indonesia mengakibatkan pemecatan.
bg-gray.jpg
Kepulangan Semaoen ke Indonesia setelah 33 tahun di pengasingan disambut semarak. Presiden Soeharto menawarkan keluarga agar jenazahnya dimakamkan di Kalibata.
bg-gray.jpg
Memutus perkara adalah amanah, bukan mainan. Siapa mengkhianatinya harus menanggung akibat yang sepadan. Itulah yang tersurat dalam sistem dan tata kelembagaan hukum Jawa yang diterapkan Kesultanan Demak hingga Yogyakarta.
transparant.png
bottom of page