SERANGAN Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta menjadi awal sinyal perdamaian hadir di Indonesia. Pendudukan kota selama 6 jam oleh TNI itu berhasil menyadarkan dunia bahwa Republik Indonesia masih hidup. Berkat peristiwa itu dunia terus mendesak Belanda agar segera mengadakan perundingan dengan pihak Indonesia. Dewan Keamanan pun meminta Belanda melaksanakan resolusi damai, tertanggal 28 Januari 1949, yang mereka buat tentang penyerahan kedaulatan kepada Indonesia sebelum 1 Januari 1950.

Pihak Indonesia yang sejumlah pejabat terasnya (termasuk Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta) ditawan Belanda, membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Menurut sejarawan Nugroho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia VI, pemerintah darurat ini bertugas melanjutkan perjuangan secara politik, militer, dan kenegaraan sepeninggal Sukarno-Hatta. Sjafruddin Prawiranegara ditunjuk sebagai ketua, didampingi T.M. Hassan. Dalam menjalankan tugasnya PDRI juga mendapat dukungan penuh dari TNI.

"Akan tetapi, hubungan dengan para pemimpin RI yang ditawan Belanda di Pulau Bangka tidak ada sama sekali. Oleh karena itulah kemudian terdapat perbedaan pendapat antara PDRI dan pihak Bangka, khususnya mengenai Pernyataan Roem-Roijen," kata Nugroho.

Perundingan Roem-Roijen menimbulkan perpecahan di kalangan republik. Sukarno yang statusnya masih tahanan malah memberi kuasa kepada Mohammad Roem untuk berunding, sedangkan wewenang politik seharunya berada di tangan PDRI. Sikap Sukarno itu mendapat tentangan keras dari Partai Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Dikisahkan salah seorang tokoh PSI Soebadio Sastrosatomo, dalam biografinya Soebadio Sastrosatomo: Pengemban Misi Politik, Sutan Sjahrir sampai-sampai harus meminta bantuan Kolonel T.B. Simatupang, Kepala Staf Angkatan Perang, untuk memberi tahu orang-orang di Sumatra agar Sukarno jangan dibiarkan ikut campur dalam urusan perundingan dengan Belanda. Biar pemerintahan sementara yang bertindak atas wewenangnya sendiri.

Meski begitu, tidak semua pihak menentang sikap Sukarno tersebut. Banyak kalangan yakin keputusan Si Bung dapat membawa perubahan ke arah lebih baik. Keyakinan itu ditunjukkan L.N. Palar saat dirinya mengirim salah seorang perwakilan Indonesia di Amerika Serikat, Soedarpo, untuk meyakinkan orang-orang di dalam negeri agar mendukung semua keputusan Sukarno.

"Soedarpo belajar dari pengalaman dan kenyataan. Betapa hebatnya Sukarno terlihat waktu pertempuran di Semarang, Ambarawa, dan Surabaya. Inggris minta perantaraan Sukarno untuk menghentikan pertempuran. Sukarno bilang stop, ya, pertempuran stop. Begitu besar pengaruh Sukarno," kata Soebadio.

Walaupun Sukarno ditahan Belanda di Bangka, kata Soebadio, dunia internasional umumnya masih menganggapnya ada. Soedarpo sendiri ketika pulang ke Indonesia langsung menghadap Sukarno di Bangka, bukan PDRI. Ia melaporkan segala perkembangan diplomasi di Dewan Keamanan dan segala bentuk dukungan terhdap RI kepada Sukarno.

"Waktu itu Soedarpo memberitahukan kepada Sukarno penilaian wakil Inggris dan Prancis di Dewan Keamanan PBB yaitu mengakui besarnya pengaruh dan kewibawaan Sukarno atas rakyat Indonesia dan karena itu untuk menyelesaikan masalah Indonesia tetap harus berunding dengan Sukarno," ucapnya.

Soedarpo bersikeras jika Inggris secara khusus menginginkan Sukarno selalu berada di garis depan perjuangan Indonesia. Pengalaman mereka di Ambarawa dan Surabaya benar-benar telah membuka pandangan mereka terhadap Sukarno.

Namun ucapan perwakilan RI di New York itu tidak begitu saja diterima Sukarno. Si Bung malah hampir-hampir tidak percaya dengan pernyataan yang menurutnya berlebihan itu. Tapi Soedarpo meyakinkan Sukarno jika ucapan itu memang benar adanya. Inggris memang berpikir demikian. Bahkan Prancis di Dewan Keamanan pun sampai ikut mengaminkan pernyataan Inggris.

"Sungguhpun demikian, Soedarpo mengatakan kepada orang-orang di Bangka supaya mereka memperhatikan PDRI sebagai faktor dalam menghadapi Belanda. Tapi mereka tidak mendengar," kata Soebadio.