Hasil pencarian

KEHADIRAN Freemason di Indonesia sudah melewati jalan yang panjang sejak loji mason pertama didirikan di Batavia pada 1762. Perkembangannya makin pesat sejak 1870 ketika loji-loji bermunculan di pusat-pusat komunitas Eropa di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Namun, seabad kemudian senjakala Freemason di Indonesia tiba bersamaan dengan pendudukan Jepang.

JAKARTA, 16 Januari 1962. Sejumlah tokoh nasional (Sutan Sjahrir, Sultan Hamid Alkadrie, Anak Agung Gde Agung, Mohamad Roem, Soebadio Sastosatomo dan Prawoto Mangkusasmito) ditangkap. Tuduhan yang membelit mereka: terlibat dalam komplotan yang merencanakan pembunuhan Presiden Sukarno. Awalnya mereka ditahan di Mess CPM, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta. Tiga hari kemudian Sjahrir bersama tahanan-tahanan lainnya dipindahkan ke wilayah selatan Jakarta (Jalan Daha, Kebayoran Baru). Tepat tiga bulan setelah penangkapannya, dia dipindahkan lagi. Kali ini lebih jauh: ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun. Di rumah tahanan yang terletak di Jalan Wilis itu mereka diperlakukan secara baik. Sjahrir dan Sultan Hamid masing-masing memiliki kamar yang lumayan besar. Anak Agung  dan Soebadio menempati kamar besar lain. Sementara Roem ditempatkan satu kamar bersama Prawoto.

PERANG besar Aceh-Belanda memasuki babak baru. Setelah menuai malu pada perang pertama (awal 1873), Belanda datang dengan kekuatan lebih besar di tahun berikutnya. Sebanyak 60 buah kapal –terdiri dari kapal perang, kapal pengawal, dan kapal logistik– bersenjata lengkap diberangkatkan dari Batavia. Jenderal Van Swieten ditunjuk memimpin agresi kedua ini. Besarnya kekuatan Belanda nyatanya tidak menyurutkan perlawanan rakyat Aceh. Semangat juang mereka justru semakin merepotkan. Pertahanan rapat yang disiapkan di berbagai tempat juga menambah beban mereka untuk masuk ke Serambi Mekkah. Saling bertahan dan menyerang menghiasi rangkaian perang yang baru mereda pada 1910 itu. Di tengah persiapan perang yang semakin masif, sepucuk surat datang dari penguasa Britania Raya, Ratu Victoria (1819-1901). Dikisahkan Mohammad Said dalam Aceh Sepanjang Abad , surat itu dibuat secara pribadi oleh ratu untuk Sultan Aceh. Seorang perwira dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris yakni Kolonel Woolcombe diutus untuk menyampaikan pesan sang ratu tersebut. “Dalam pada itu semakin menarik perhatian persoalan di sekitar kedatangan sesuatu perutusan kepada pihak Aceh di saat-saat Belanda hendak memulai penyerangannya itu,” tulis Said. Berdasar penelitian Said, surat tersebut berisi anjuran dari Ratu Victoria agar Sultan Aceh menghentikan segala perlawanan yang menyebabkan perang besar di sekitar Malaka. Ia diminta tidak melawan dengan kekerasan dan memenuhi segala kemauan Belanda di negerinya. Dengan kata lain Aceh disarankan untuk menyerah. Namun Woolcombe tidak bisa segera menyampaikan surat dari ratunya itu. Ia dan kapal perang Inggris “Thalia” tertahan di Kuala Aceh karena belum mendapat izin berlabuh dari Belanda yang telah mengepung perairan Aceh. Belanda tidak ingin perwakilan Inggris itu menghentikan sementara penyerbuan mereka ke Aceh. Mengingat Belanda harus menjamin keselamatan orang Inggris setelah kedua negara itu terikat perjanjian politik. Karena tidak kunjung diberi kabar, Woolcombe berencana memberikan suratnya kepada pemerintah Belanda agar disampaikan ke Sultan Aceh. Namun melihat situasi panas keduanya, ia tidak yakin surat itu akan tiba di tangan sultan. Di lain pihak, militer Belanda tidak bisa membiarkan seorang perwira Inggris berkeliaran di Aceh. Namun keselamatan Woolcombe juga tidak bisa dijamin jika ia menemui penguasa Aceh bersama-sama perwakilan pemerintah Belanda. Berhari-hari dilanda kebuntuan di atas kapal, para wakil ratu Inggris akhirnya pulang dengan tangan kosong. “Demikianlah, hasilnya surat Ratu Victoria tidak dapat disampaikan, dan Kolonel Woolcombe pulang percuma ke negerinya,” tulis Said. Saling bertukar surat antara penguasa Aceh dengan Inggris itu bukan kali pertama terjadi. Dua abad yang lalu, tepatnya tanggal 6 Juni 1602, seorang perwira AL kerajaan Inggris James Lancaster dikirim oleh Ratu Elizabeth I untuk memberikan sepucuk surat kepada penguasa Aceh, Sultan Alauddin Riayat Syah (berkuasa hingga 1604). Diketahui, surat tersebut menjadi penanda hubungan pertama Kesultanan Aceh dengan Kerajaan Inggris. Dalam buku Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh , yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Kebudayaan, diceritakan bahwa melalui surat tersebut Kerajaan Inggris yang diwakili Lancaster dan rombongannya bermaksud melakukan hubungan dagang di wilayah perairan Malaka, melalui penguasa Aceh. “Mereka diterima di kraton Aceh dalam sebuah resepsi yang diadakan oleh Sultan Aceh untuk menyambut dan menghormati mereka secara kebesaran.” Setelah menerima surat dan penjelasan dari Lancaster tentang maksud kedatangannya, perwakilan Sultan Aceh mempersilahkan rombongan Ratu Inggris menemui sang sultan. Mereka disambut baik. Sebelum pulang, Sultan Aceh menitipkan surat balasan untuk Ratu Inggris sebagai bukti telah diterima hubungan diplomatik kedua negeri. Terbukanya jalan ke Aceh membuat kegiatan niaga Inggris di Malaka menjadi lancar. Inggris diharapkan menjadi sekutu terbaik Aceh. “Para penguasa Aceh tidak pernah ragu-ragu bahwa mereka membutuhkan seorang sekutu yang memiliki angkatan laut yang kuat jika mereka ingin berhasil mengusir Belanda,” tulis Anthony Reid dalam Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19.*

PADA usia 16 tahun, Jacob Cornelis Matthieu Radermacher, berlayar ke Hindia Belanda sebagai pedagang VOC (Kongsi Dagang Hindia Timur). Ayahnya, Joan Cornelis Radermacher, seorang pejabat tinggi di Kerajaan Belanda, dan pamannya anggota dewan direksi VOC. Radermacher menikah dengan putri Hugo Verijssel, anggota Dewan Hindia. Suami kedua mertuanya adalah Reinier de Klerk, anggota Dewan Hindia yang kemudian menjadi gubernur jenderal. Posisi ini membuat kariernya naik dengan cepat hingga menjabat Pedagang Kepala ( Oppperkoopman ), salah satu jabatan tinggi dalam kepegawaian VOC.

WABAH penyakit tidak mengenal kasta. Siapa pun bisa terkena tanpa pandang bulu: laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Termasuk mereka dari kelompok rakyat jelata hingga keluarga Istana. Keadaan demikian juga berlaku belakangan ini. Seluruh dunia tengah sibuk berjuang menghadapi wabah Covid-19 yang lebih dikenal sebagai Virus Corona. Wabah pandemik inipun menyasar kaum dari segala golongan. Di Inggris, putra mahkota kerajaan, Pangeran Charles sempat terinfeksi Virus Corona. Di Indonesia, sejumlah pejabat negara dinyatakan positif terjangkit virus yang sama. Mereka antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Di masa silam, sejarah mencatat beberapa raja di Nusantara yang menjadi korban wabah penyakit. Kolera menjadi wabah yang paling banyak merenggut nyawa beberapa raja. Selain itu, wabah lain seperti cacar dan malaria turut pula menjadi penyebab raja lainnya mangkat. Siapa saja mereka? Sultan Alauddin Mahmud Syah Sultan Alauddin Mahmud Syah merupakan sultan Aceh terakhir sebelum invasi Belanda.  Sultan berkuasa pada periode 1870—1874. Pada masa pemerintahannya, Sultan menolak pengakuan kedaulatan Kerajaan Belanda dalam Traktat Sumatra yang ditandatangani Inggris dan Belanda pada 1871. Atas penolakan itu, Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh.    Pada 28 Januari 1874, Istana Sultan Aceh jatuh ke tangan serdadu Belanda pimpinan Letnan Jenderal (pensiunan) Jan van Swieten. Swieten menggantikan Jenderal Kohler yang tewas tertembak pejuang Aceh dalam ekspedisi pertama penaklukan Aceh. Sebanyak 8.500 serdadu tempur, 4.300 pelayan dan kuli, serta 1.500 pasukan cadangan dikerahkan Swieten untuk menyerang Istana. Sultan Mahmud Syah yang terdesak, menyingkir ke pegunungan Leungbata. Dalam pelariannya, Sultan mangkat pada hari itu juga akibat terjangkit wabah kolera. Namun menurut sejarawan Mohammad Said cukup alasan untuk menuduh bahwa Belanda telah sengaja menjadikan penyakit kolera itu sebagai "senjata" untuk membinasakan rakyat Aceh. “Satu dari alasan tersebut ialah bahwa penyakit itu sudah ketahuan menjalar kepada orang-orang selagi kapal (Belanda) masih di Priok,” tulis Said dalam Aceh Sepanjang Abad Jilid 2. Kendati demikian, orang Aceh tetap melanjutkan perjuangan. Perlawanan terhadap Belanda ini kemudian mengobarkan perang yang dikenal sebagai “Perang Atjeh” atau Atjeh Oorlog . Perang baru berakhir ketika Aceh telah ditaklukkan sepenuhnya pada 1904.      Si Singamangaraja XI Gelar lengkapnya bernama Raja Ompu Sohahuaon Sinambela. Dia merupakan Raja-Imam Batak ke-11 dari dinasti Si Singamangaraja. Tidak diketahui persis kapan Si Singamangaraja XI dinobatkan sebagai raja. Si Singamangaraja XI diperkirakan memegang tampuk kepemimpinan ketika kaum Paderi meninggalkan Tanah Batak pada 1830-an. Masa kekuasaan Si Singamangaraja XI beriringan dengan kehancuran total di seluruh roda kehidupan Tanah Batak pasca serangan pasukan Paderi. Si Singamangaraja XI mencoba membangun kembali pusat pemerintahannya yang luluh lantak. Dia membuka huta  (perkampungan) yang baru di pedalaman yang dinamai Huta Lumban Raja. Sayangnya, kolera masih mewabah di Tanah Batak pada era Si Singamangaraja XI. “Penyakit kolera bercokol terus di Tanah Batak sejak pembumihangusan tentara Padri. Banyaknya mayat yang tidak sempat dikuburkan menyebabkan berkembangnya penyakit di seluruh Tanah Batak,” tulis Tiurma Tobing dalam Raja Si Sisingamangaraja . Faktor usia ditambah fisik yang lemah menyebabkan Si Singamangaraja XI menjadi sangat rentan terserang kolera. Setelah lama menderita kolera, Si Singamangaraja XI wafat pada 1872. Trah kerajaan diteruskan oleh anaknya Patuan Bosar bergelar Si Singamangaraja XII yang kelak menjadi pahlawan nasional Indonesia. Sultan Syarif Hasyim Sultan Syarif Hasyim bergelar Yang Dipertuan Besar As-Sayyidi Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin. Dia adalah Sultan ke-11 dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Syarif Hasyim dinobatkan sebagai sultan pada 25 Oktober 1889 dan bertahta selama 19 tahun. Di bawah kepemimpinan Syarif Hasyim, Siak mencapai kemakmuran. Wilayah kekuasaan Siak terbentang dari Langkat sampai Jambi. Lambang kemegahan Siak di masa Syarif Hasyim terwujud dalam bangunan bernama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang mencampurkan unsur Eropa, Moor, dan Melayu. Sultan juga berperan memodernisasi tatanan pemerintahan Kesultanan Siak dengan menerapkan sistem pemerintahan konstitusional. Pada masa pemerintahannya disusun Undang-Undang Kerajaan Siak yang dibukukan dalam Babul Qawa’ied ( Pintu Segala Pegangan ). Pada suatu hari di tahun 1908, Sultan beristirahat di salah satu rumahnya di Singapura. Dua jam kemudian, beliau meninggal dunia. Mengutip berita Pembrita Betawi , 2 April 1908, Taufik Rahzen dalam  Kronik Kebangkitan Indonesia: 1908-1912  menyebut bahwa Sultan Syarif Hasyim meninggal karena penyakit malaria yang dideritanya. Sultan Agung Sultan Agung sebagaimana dicatat sejarawan Merle Calvin Ricklefs merupakan penakluk terbesar di Tanah Jawa setelah era Majapahit. Dia menjadi sultan ketiga Kesultanan Mataram dan memerintah dari tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung menguasai sebagian besar wilayah Jawa, kecuali Batavia dan Banten. Pada 1640-an wabah penyakit merajalela di Jawa (Ricklefs tak menyebut secara khusus nama penyakit tersebut). Di saat yang sama, kesehatan Sultan Agung menurun. Dia jatuh sakit pada 1642. Tidak lama berselang, tepatnya tahun 1646, Sultan Agung meninggal dunia, kira-kira antara awal Februari dan awal April.   “Kematian Agung mungkin sekali disebabkan oleh salah satu wabah tersebut,” tulis Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern: 1200—2000 .  Mengenai wabah penyakit itu, sejarawan Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 1 , mengutip  Babad ing Sangkala  bahwa pada 1643–1644 di Mataram (Jawa) terjadi “epidemi beratus-ratus mati setiap hari”.  Pangeran Antasari Pangeran Antasari merupakan Sultan Banjar yang terkenal gigih menentang penjajahan Belanda. Pada 1859, Antasari memimpin perlawanan rakyat di Kalimantan Selatan dan Tengah yang dikenal sebagai Perang Banjar. Pada September 1862, Antasari bersiap untuk menyerang benteng Belanda di Montallat, Barito Utara.  Bala bantuan berupa peluru dan mesiu dari Kutai menambah kekuatan pasukan Antasari. Namun rencana ini mesti tertunda karena pasukan Antasari dilanda wabah cacar. Antasari sendiri meninggal dunia pada 11 Oktober 1862 di Bayan Begak. Dalam biografi Pangeran Antasari, M. Idwar Saleh mengutip laporan Belanda yang menyebutkan bahwa Pangeran Antasari telah meninggal karena cacar, pukul 09.00 pagi. Pangeran Antasari berwasiat kepada anak-anaknya untuk meneruskan perjuangan dengan pesan “ Haram manyarah ” atau pantang menyerah. Untuk mengenang jasanya, pemerintah Indonesia menetapkan Pangeran Antasari sebagai pahlawan nasional pada 1968. Wajahnya diabadikan dalam lembaran uang rupiah edisi 2009 bernilai Rp. 2.000. Raja Josephus Mbako II Merentang ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores. Tersebutlah nama Josephus Mbako II bergelar lengkap Raja Moang Ratu Don Jozef Ximenes da Silva. Dia merupakan raja Sikka yang memerintah dari 1898 hingga 1902. Kerajaan Sikka telah berdiri sejak tahun 1600-an dan dipimpin oleh seorang raja secara turun-temurun. Pada 1902, Josephus mengadakan perjalanan meninjau sebagian wilayahnya yang pernah melawan Sikka. Kampung-kampung yang dikunjungi terletak di Maumere Timur yang pada 1900 berpihak pada kerajaan lokal Kangae dibantu oleh Raja Larantuka, wilayah Flores Timur. Namun pada saat itu, wabah penyakit sedang merebak. “Malang bagi kunjungan raja kali ini, karena ia diserang penyakit perut, ternyata penyakit kolera ganas yang merenggut nyawa,” tulis Paulus Jepolus Gessing dalam Memori Perjuangan dan Pengabdian Moan Teka Iku . Raja Josephus Mbako II wafat pada 29 November 1902 akibat penyakit kolera. Dia digantikan oleh anaknya Nong Meak da Silva.*

AKHIR 1961. Rumor itu bertiup kencang di kalangan tentara. Adalah Organisasi Gerilya Hindia Belanda (NIGO) yang didesas-desuskan akan menumbangkan pemerintah. Bahkan kelompok bawah tanah yang disebut-sebut mendapat dukungan dari intelijen Belanda dan para perwira Amerika Serikat itu memiliki rencana untuk membunuh Presiden Sukarno pada 10 Desember 1962. “Mr. Subarjo, bekas Menteri Luar Negeri meneruskan 'dokumen rahasia' yang berisi nama orang-orang NIGO tersebut,” ungkap A.H. Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas Jilid V: Kenangan Masa Orde Lama. Persoalan NIGO itu kemudian ditindaklanjuti oleh Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) I. Sebagai penguasa wilayah (Jakarta), intel Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kodam Jaya) kemudian dipersilakan untuk menyelidiki lebih dalam kasus tersebut. Ternyata hasilnya nihil. Laporan-laporan terkait aksi agen NIGO terbukti hanya isapan jempol semata.

ZAKARIA RAIB, kepala Biro Industrialisasi di Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Perdatam), pada suatu sore mengunjungi rumah sahabat sekaligus atasannya di Dep. Perdatam, Chairul Saleh. Sang tuan rumah terlihat lesu ketika Zakaria tiba. Zakaria pun langsung menanyakannya ke Johanna SM Saidah, istri Chairul. “Ia lagi dongkol, lagi dikibulin si Pingji (kuping siji),” kata Zus  Yo, sapaan akrab Johanna, menerangkan kepada Zakaria mengapa suaminya lesu, dikutip Irna HN Soewito dalam Chairul Saleh Tokoh Kontroversial . Pingji yang disebut Zus  Yo merupakan panggilan Chairul dan Yo untuk Subandrio, Wakil perdana menteri (Waperdam) I  sekaligus Menko Luar Negeri dan ketua Biro Pusat Intelijen. Hubungan Chairul dan Subandrio bak kucing dan tikus. Bukan rahasia bila di era Demokrasi Terpimpin para pejabat saling sikut untuk mengambil hati Presiden Sukarno. Hasjim Ning, keponakan Bung Hatta berjuluk “Raja Mobil Indonesia” yang dekat dengan Sukarno maupun Chairul, tahu betul hal itu. Menurutnya, dalam otobiografi berjudul Pasang Surut Pengusaha Pejuang,  “Dalam masyarakat lingkungan Istana terdapat serigala dan ular yang saling mengincar mangsa untuk disergap ramai-ramai atau difitnah.” Fitnah itu pula yang sering dilontarkan Subandrio, yang dijuluki “Durno”, kepada Chairul. Menteri Penerangan di Kabinet Ali II Sudibyo menjadi saksinya. “Sangat saya sesalkan adalah sikap Subandrio yang menuduh Chairul Saleh sebagai orang yang termasuk dinasti ekonomi,” kata Sudibyo. Posisi Chairul yang “basah” dalam kabinet membuat banyak orang iri. Namun bukan itu saja penyebab ketidaksukaan Subandrio kepadanya. “Aidit dan Subandrio memang mencurigai Chairul Saleh, mereka berdua tidak senang melihat Chairul terlalu dekat dengan Jenderal Achmad Yani,” tulis Irna. Angkatan Darat merupakan lawan politik BPI-nya Subandrio. Sebelum Peristiwa 30 September meletus, Chairul sering berdebat sengit dengan Subandrio. Terlebih ketika isu “Dewan Jenderal” sudah memanasi perpolitikan nasional. Di suatu pagi, Subandrio bertamu ke rumah Chairul. Dia diterima lalu diajak sarapan bersama. Di meja makan itulah keduanya kembali berdebat panas. Sikap Subandrio yang sering menuduh lawan-lawan politiknya untuk mengambil hati Sukarno itulah yang membuat Soeharto meminta bantuan Hasjim Ning agar membujuk Sukarno supaya mau memberi kepercayaan kepada Soeharto untuk memulihkan keamaanan yang kacau pasca-G 30 S. “Aku datang menemui kau, karena aku ingin Bung Karno diselamatkan dari pengaruh-pengaruh cecunguk di sekelilingnya,” kata Hasjim pada Chairul. Ketika menemui presiden di Istana Bogor awal 1966, Hasjim, yang diutus Soeharto, terus terang mengutarakan kelicikan Subandrio. “Antara Bapak dan rakyat Bapak ada penyekatnya. Yaitu Subandrio. Di sekitar Subandrio ada lagi PKI. Apabila Bapak terus melindungi Subandrio dan PKI, rakyat akan kecewa kepada Bapak. Mereka akan berhadapan dengan Bapak akhirnya, karena Bapak ingin melindungi orang yang mereka benci.” Sikap Subandrio yang suka menjilat itulah yang membuat Chairul dongkol ketika didatangi Zakaria di rumahnya. “Gimana gue enggak dongkol. Udah capai-capai meyakinkan Babe (maksudnya Bung Karno) untuk lebih memperhatikan pembangunan ekonomi dan Babe setuju untuk ditimbang di sidang terbatas kabinet dan menggariskan kebijaksanaan, nyatanya pagi tadi Babe berbalik 180 derajat. Selidik punya selidik, ternyata tadi malam si Pingji datang ke istana, dengan alasan bahwa Babe sakit. Sambil memijit-mijit, si Pingji merubah pendirian Babe, yang kemudian menerima usulan si Pingji. Siapa yang enggak kesal dengan cara-cara ini,” kata Chairul menjelaskan pada Zakaria, dikutip Irna. Pernyataan Chairul membuat Zakaria tertawa. Sambil berkelakar, Zakaria lalu menanyakan kenapa Chairul tak meniru apa yang dilakukan Subandrio. “Gue bukan tipe tukang pijit seperti si Pingji,” kata Chairul.*

SUPREMASI politik dan kultural Turki Usmani menyebar ke berbagai wilayah dunia muslim, termasuk Nusantara. Banyak tradisi lisan dan literatur awal Nusantara memberikan kesaksian. Sejarawan Azyumardi Azra dalam  Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII  menjelaskan Sumatra dan Semenanjung Malaya adalah wilayah di mana Islam pertama kali menancapkan akar terkuatnya. Para penguasa muslim sering menghubungkan dirinya dengan kekuasaan besar di Timur Tengah.

DI sebuah kota tua Besançon, Prancis, 15 Februari 1809, lahir seorang Pierre-Joseph Proudhon. Berasal dari keluarga petani pegunungan yang tangguh sejak beberapa generasi, Proudhon merupakan pemikir awal anarkisme dan orang pertama yang menyebut dirinya anarkis di kemudian hari. Ayah Proudhon adalah seorang pembuat bir dan tong bir. Ia sendiri hidup di pertanian sampai usia sepuluh tahun. Pada usia 12 tahun, ia bekerja di gudang bawah tanah dalam bisnis ayahnya. Proudhon kemudian mendapat beasiswa di College de Besançon. Ketika menginjak usia 18 tahun, bisnis ayahnya bangkrut dan ia keluar dari sekolah untuk mencari nafkah.

PEMERINTAH mengalokasikan Rp405,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menangani wabah covid-19. CNN Indonesia  mengabarkan, dana tersebut akan diberikan untuk insentif kesehatan sebesar Rp75 triliun, insentif perlindungan sosial Rp110 triliun, insentif perpajakan dan Kredit Usaha Rakyat Rp70,1 triliun, dan insentif pembiayaan dan restrukturisasi Kredit Rp150 triliun. Adapun insentif untuk petugas kesehatan yang ikut menangani covid-19 diberikan sebanyak Rp15 juta untuk dokter spesialis, Rp10 juta untuk dokter umum, Rp7,5 juta untuk bidan dan perawat, dan Rp5 juta untuk tenaga medis lainnya. Pada masa kolonial, insentif juga diberikan kepada petugas medis yang dikerahkan untuk menangani wabah. Kala malaria melanda Jawa pada abad ke-19, Kepala Dinas Kesehatan Koloni dokter Willem Bosch mengusulkan agar seluruh petugas kesehatan yang ikut menangani wabah mendapat status pegawai negeri. Sejak 1824 para vaksinatur diangkat sebagai pegawai negeri. Residen Pasuruan dalam suratnya kepada Gubernur Jeneral Duymaer mengusulkan agar vaksinatur atau mantri cacar di daerahnya mendapat gaji f 40 per bulan. Mereka juga diizinkan untuk mengenakan payung kala berpergian. Hal serupa juga berlaku untuk dokter Jawa. Kala itu, payung jadi simbol status sosial bagi orang Jawa dan Madura juga di mata para pejabat Eropa. Bosch tidak menyukai rekomendasi itu. Pada Maret 1853 ia memberi tahu gubernur jenderal bahwa mantri cacar adalah jabatan medis paling rendah. Mereka tak tahu banyak tentang penanganan kesehatan selain instruksi vaksinasi paling sederhana, sehingga tidak seharusnya mereka mendapat penghargaan sebanyak itu. Menurut Liesbeth dalam bukunya Healers on the Colonial Market, Bosch khawatir penghargaan sosial yang tak beda jauh antara mantri dan dokter Jawa akan berdampak negatif pada perekrutan dokter Jawa baru dari keluarga Jawa terpandang. “Tidak jelas juga apakah lulusan sekolah dokter Jawa yang mendapat posisi sebagai pemberi vaksin menikmati gaji dan status yang sama seperti vaksinatur biasa,” kata Liesbeth. Pada 1854 di Priangan kala cacar mewabah, mantri cacar mendapat kenaikan gaji dari 3 gulden menjadi f21 per bulan. Dan usulan residen Pasuruan untuk menggaji mantri cacar sebanyak f40 gulden per bulan dikabulkan. Gaji tersebut dua kali lipat dari standar gaji mantri yang maksimum f25 per bulan. Apresiasi pada kerja para mantri rupanya tak berlanjut kala malaria melanda Jawa. Untuk memberantas malaria, Dokter Eropa JT Terburgh dan dokter Tjipto Mangoenkoesoemo dibantu 10 mantri ditugaskan di daerah terjangkit. Hans Pols dalam Nurturing Indonesia  mengisahkan, para mantri dibayar amat rendah. Mereka pun beerkeluh-kesah pada Tjipto sebagai dokter pribumi sekaligus atasan mereka. Tjipto melaporkan hal tersebut ke pejabat Eropa setempat. Laporan Tjipto disanggah Terburgh dengan menyatakan para mantri Jawa hanya mau bekerja jika dibayar di atas standar upah. Lebih jauh Terburgh menuduh Tjipto dan para mantri Jawa tidak paham dengan kerja kemanusiaan. Tjipto jelas tidak terima dengan tuduhan Terburgh. Tjipto pun mengancam kalau permintaan kenaikan gaji tidak dikabulkan, dia akan mengundurkan diri. Pada akhirnya Terburgh menolak protes Tjipto dan dia mengundurkan diri. Sementara, kala pes pertama kali merebak, dokter Logem datang bersama 14 dokter Jawa ke daerah terjangkit. Martina Safitry, dosen IAIN Surakarta, menyebut dalam tesisnya “Dukun dan Mantri Pes”, para mantri dan dokter Jawa jadi ujung tombak pemberantasan pes yang bermula di Malang pada 1910. Para dokter Eropa enggan masuk ke desa-desa untuk mengobati penduduk pribumi secara langsung. Selain karena sekat rasial dan kelas, akses yang jauh membuat mayoritas dari mereka enggan masuk ke desa-desa. Tjipto menjadi salah satu dokter yang terjun langsung menangani wabah itu bersama para mantri dan dokter Jawa lain. Namun sayang, para dokter Jawa ini mengalami diskriminasi berupa upah yang kecil. Padahal, mereka bertugas sejak jam 6.30 pagi hingga 5 sore. Setelah menangani pasien, mulai pukul 5.30 mereka harus membuat laporan kepada dokter Eropa yang mengawasi kerja mereka. “Bikin laporannya bisa sampai jam 9 malam. Jadi sudah tak ada jeda untuk diri mereka sendiri,” kata Martina pada Historia.   Meski terjun ke lapangan kala wabah pes, nasib para dokter Jawa kian buruk pada masa kepemimpinan dokter O.L.E. de Raadt. Gaji mereka diturunkan dari f60 menjadi f40. Selain itu, menurut Tjahaja Timoer  14 Januari 1914, fasilitas rumah mereka dicabut. “Gaji perawat Eropa yang mengajar perempuan Jawa f250 per bulan. Jauh sekali gajinya, sangat diskriminatif,” kata Martina. Banyaknya beban kerja dus  gaji kecil tersebut akhirnya memicu protes. Martina menyebut banyak konflik ketika kepemimpinan de Raadt yang dipicu pengurangan gaji. Perubahan struktur besar-besaran dalam penanganan pes pun mulai dilakukan pada 1914. Jumlah mantri dan dokter Jawa yang diterjunkan makin banyak. Tugas mantri tidak terbatas pada vaksinasi tetapi juga penerangan (sosialisasi) tentang penyakit pes. Petugas medis Eropa sekali-dua berkunjung ke pedalaman. Namun demikain, ada atau tidaknya perubahan insentif untuk tenaga medis tidak disebutkan. Faktanya, hingga generasi Bahder Djohan menjadi dokter tahun 1927, diskriminasi pada tenaga medis pribumi masih tercatat.*

Rencana cepat Belanda mengamankan seluruh wilayah Sumatera terganjal di wilayah Aceh. Kerasnya perjuangan rakyat, serta medan yang asing membuat orang-orang dari Benua Biru ini harus rela mengalihkan seluruh fokusnya ke sana. Tentu bukan perkara mudah. Kurangnya informasi tentang daerah tersebut benar-benar membuat Belanda kewalahan. Terbukti ketika pasukan tempur Belanda melakukan serangan ke wilayah itu pada 1873 –dikenal sebagai Perang Aceh Pertama. Di bawah pimpinan Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah, rakyat Aceh berhasil memukul mundur J.H. Kohler dan ribuan pasukannya. Mereka yang selamat kocar-kacir meninggalkan Aceh, sementara Kohler sendiri tewas dalam upaya pendudukan tersebut. Kehilangan muka pada percobaan pertama membuat Belanda kembali merapatkan barisan di tahun berikutnya. Dalam penelitian Arndt Graf, dkk dalam Aceh: History, Politics, dan Culture, para pemimpin Belanda bersikeras menguasai wilayah Aceh yang strategis bagi kepentingan dagang mereka. Serangan besar pun disiapkan. Kekuatannya diperkirakan tiga kali lipat dari pendaratan yang pertama. “Kehilangan muka itulah hendak ditebusnya dengan segala keangkaramurkaan dan cara-cara yang jauh dari peri kemanusiaan, bahkan juga melanggar hukum internasional sendiri,” tulis Mohammad Said dalam Aceh Sepanjang Abad Jilid Kedua . Namun Belanda harus menghadapi kenyataan bahwa persiapan perang rakyat Aceh begitu matang. Bagian pantai utara dan timur yang biasa menjadi tempat masuk kapal-kapal ke wilayah tersebut dijaga dengan sangat baik. Begitu pula jalur darat di selatan dan pantai barat yang tidak kalah ketat penjagaan dari pasukan kerajaan Aceh. Menyerang dari Dalam Demi bisa menghancurkan pertahanan rakyat di daerah-daerah tersebut, kata Said, Belanda menggunakan dua cara: Pertama, menghancurkan perkampungan dan pelabuhan dengan tembakan meriam dari kapal-kapal perang mereka. Kedua, mengangkat orang-orang yang mudah diperalat untuk menjalankan siasat pecah belah. Mengenai cara yang kedua, para penjajah ini telah menjalankannya selama bertahun-tahun sebelum dimulainya Perang Aceh Pertama. Salah satunya melalui Sultan Mahmud dari Kesultanan Deli. Ia yang bersedia menandatangani perjanjian politik dengan Belanda, pada 22 Agustus 1862, menjadi jalan bagi Belanda untuk melancarkan rencananya. Deli menjadi batu loncatan bagi mereka menguasai daerah-daerah di sekitar pusat Kerajaan Aceh. Dari wilayah milik Sultan Deli tersebut, Belanda berhasil melebarkan kekuasaannya ke daerah Asahan dan Pulau Kampai. Dijelaskan Anthony Reid dalam Asal Mula Konflik Aceh: dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19 , bersedianya Deli membantu Belanda tidak lain karena wilayah mereka telah lama diusik oleh Aceh. Sehingga datangnya orang-orang Eropa ini menjadi harapan Deli menjauhkan Aceh dari wilayahnya. “Deli mencari perlindungan dari serangan Aceh, sedangkan Serdang tidak dapat menentukan mana yang tidak terlalu buruk dari kedua yang buruk itu,” ujar Reid. Selain Sultan Deli, seorang Minangkabau bernama Raja Burhanuddin diikutkan juga dalam pengumpulan infromasi tentang Aceh. Menurut Anthony Reid, Raja Burhanuddin tercatat sebagai pegawai tetap Belanda di Batavia. Mula-mula ia pergi ke Serdang, menyamar sebagai haji dan pedagang. Tugasnya menghentikan keterlibatan Tanah Batak ke dalam Perang Aceh. “Provokasi yang dilancarkan oleh Burhanuddin, bahwa Aceh hendak memaksa Batak masuk Islam, ternyata tidak mempan. Terus terang dijawab oleh raja-raja Batak, bahwa mereka tidak ingin memusuhi Aceh. Baru mereka bersedia melawan siapapun kalau mereka diserang, sebelum itu tidak percaya provokasi Belanda,” tulis Said. Gagal di Tanah Batak, Raja Burhanuddin melanjutkan perjalannya ke Barus, baru ke Aceh Besar. Hampir selama 25 hari pegawai tetap Belanda ini berada di Aceh, ia sudah mendapat begitu banyak informasi untuk dilaporkan. Raja Burhanuddin berkesimpulan bahwa kekuasaan yang disiapkan di banyak daerah hanya ditujukan bagi penjagaan lokal, tidak untuk bergabung dengan pasukan utama Aceh. Upaya memasuki wilayah Aceh rupanya datang juga dari penduduk asing. Menurut Said, beberapa tahun sebelum penyerangan Belanda, ada seorang Tionghoa yang datang dari Penang telah berhasil mendekati Sultan Mansur Sjah di ibukota. Tionghoa itu adalah Ang Pi Auw. Ia menyatakan diri masuk Islam dan diberi nama Chi’ Putih, serta diberi gelar kepercayaan (Panglima Setia Bakti) oleh Sultan Mansur. Namun belakangan diketahui Tionghoa ini berperan sebagai agen ganda, baik bagi Aceh maupun Belanda. “Sejauh mana keyakinan Sultan Aceh kepadanya tidaklah jelas, tapi sukar untuk mencari nama Ang Pi Auw yang sudah disebut panglima dalam usaha perlawanan rakyat ketika Belanda menyerang. Nama Ang Pi Auw muncul kembali sesudah dia mendapat angkatan sebagai “luitenant de Chineezen” dari Belanda. Rupanya dia memperoleh tanda jasa pula dari Belanda,” ujar Said. Demi mematangkan rencananya, Belanda mengirim mata-mata lain. Adalah G. Lavino, konsul Belanda di Penang. Sebagai sekutu, basis kekuatan Aceh di Penang cukup besar sehingga Lavino ditugasi mengacaukannya. Tugas pertama Lavino adalah mengusik Panitia Delapan –dewan penasihat Aceh di Penang yang juga bekerja membantu memasok persediaan logistik Aceh semasa perang. Lavino mencari informasi sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang berada di antara Panitia Delapan tersebut. “Jaringan-jaringan spionase Belanda giat dan harus diakui cukup aktif. Lavino mempunyai banyak pembantu, mereka dapat saja lolos keluar masuk Aceh tanpa diketahui,” tulis Said.