Hasil pencarian

Edy Rahmayadi, mantan jenderal yang kini menjadi gubernur Sumatera Utara sekaligus ketua umum PSSI tengah dalam pusaran pemberitaan. Pada sesi wawancara di salah satu televisi swasta baru-baru ini, Edy memperlihatkan mimik wajah yang gusar. Ketika pembawa acara berita menanyakan perihal rangkap jabatan yang dipegangnya, Edy sontak menjawab penuh hardikan: “Apa urusan Anda menanyakan itu? Bukan hak Anda bertanya kepada saya.” Edy lantas memutuskan pembicaraan. Wawancara terhenti. Telewicara itu berjalin menyusul peristiwa meninggalnya seorang anggota Jakmania akibat keroyokan suporter Persib jelang laga Persib kontra Persija di Bandung (23/9). Si pembawa acara berita bertanya dalam kapasitasnya selaku juru warta. Sementara Edy, menjadi narasumber terkait kedudukannya sebagai orang nomor satu di PSSI. Ceplosan Edy berbuah blunder. Entah sengaja atau karena lagi banyak pikiran, jawabannya mendadak viral dan menuai gunjingan. Yang jelas, ini bukan kali pertama Edy mengeluarkan pernyataan bernada berang. Banyak kalangan menilai, Edy yang pernah menjabat panglima Kostrad ini masih terbawa gaya militer ala perwira tinggi. Namun sebagai pejabat publik, sikap Edy menyikapi persoalan terkesan arogan. Diajak Meliput Dinas Kebalikan dari Edy Rahmayadi, Jenderal M. Jusuf barangkali perwira tinggi TNI yang paling disenangi wartawan pada masanya. Jusuf yang menjadi Panglima ABRI periode 1978—1983 memang di kenal ramah terhadap pemburu berita. Pada 1981, Jusuf pernah mengajak sejumlah wartawan untuk ikut dan meliput perjalanan dinasnya. Saat itu, Jusuf sedang gencar melakukan peninjauan ke berbagai penjuru daerah di Indonesia. Satu diantara puluhan wartawan yang beruntung itu adalah Atmadji Sumarkidjo. Atmadji seorang reporter muda Harian Umum Sinar Harapan . Menurut Atmadji, hubungannya dengan Jusuf pada awalnya sebatas profesionalitas antara wartawan dengan narasumbernya. “Kemudian hubungan tersebut berkembang menjadi hubungan pribadi yang amat berkualitas dan tak pernah satu kali pun terhenti hingga Pak Jusuf wafat,” kenang Atmadji. Hubungan karib tersebut dimulai dengan perhatian khusus yang diberikan oleh istri Jusuf, Elly Jusuf Saelan atas tulisan-tulisan yang dimuat di suratkabar Sinar Harapan . Atmadji kemudian dipercaya untuk menuliskan biografi M. Jusuf yang berjudul Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit. Dibekali Pistol Wartawan TVRI, Hendro Subroto menyimpan kesan mendalam terhadap sosok Sarwo Edhie Wibowo. Keduanya bersua saat Sarwo menjabat komandan pasukan elite RPKAD. Pada 1965, Sarwo memimpin pasukan RPKAD menumpas gerakan PKI di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Sementara Hendro yang menjadi juru kamera film berita TVRI ikut meliput. Melihat Hendro yang cuma menenteng tas ransel tanpa senjata, Sarwo bertanya, “Hen, mengapa kamu tak membawa senjata?.” Kontan saja Sarwo membuka couple ring di pinggangnya yang tertambat pistol Makarov 9 x 18 mm berikut tiga magasen peluru dan sebilah pisau komando. Dengan nada kebapakan Sarwo memberikan senjatanya kepada Hendro sambil kasih nasihat. “Kamu jangan sembrono. Pakai ini,” demikian pengalaman itu dikenang Hendro dalam memoarnya Perjalanan Seorang Wartawan Perang . Bertahun berselang, hubungan baik itu terus terbina. Hendro selalu meliput operasi militer yang dipimpin Sarwo, termasuk ketika Sarwo menjadi panglima Kodam Cenderawasih di Papua. Pada dekade 1980-an, nama Hendro telah malang melintang sebagai wartawan senior. Sementara Sarwo, telah pensiun dan dalam keadaan sakit-sakitan. Sekali waktu di tahun 1989, berita sakitnya Sarwo terdengar oleh Jenderal (purn.) Soemitro, mantan pangkopkamtib. Dikenal sebagai orang dekat Sarwo, Soemitro bertanya kepada Hendro saat bertemu di Singapura. “Hen, bagaimana keadaan bapakmu?.” Sebutan bapakmu yang dimaksud Soemitro ialah Sarwo Edhie Wibowo. Kalau You Berani Pertanyaan menantang oleh wartawan juga pernah dialami Benny Moerdani. Pada 1990, Benny pernah mengomentari biografi Jenderal Yoga Soegomo berjudul Memori Jenderal Yoga saat peluncuran di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Kata Benny, “Pak Yoga kalau bercerita mirip James Bond, selalu menang.” Tetiba seorang wartawan muda harian Kompas celetuk. “Pak, boleh saya muat komentar tadi,” kata Julius Pour, nama si wartawan tadi. “Silahkan, kalau you berani,” gertak Benny dengan nada datar tanpa ekspresi. Pengalaman "cari perkara" itu dikenang Julius Pour dalam pengantar buku Benny: Tragedi Seorang Loyalis . Meski telah pensiun, aura angker masih menyelubungi Benny. Di masa jaya Orde Baru, dia  adalah jenderal paling berkuasa. Benny menjabat Panglima ABRI periode 1983—1988 dan memegang kendali lembaga intelijen. Wajahnya pun cukup sangar karena jarang melempar senyum. Di kalangan pers, Benny juga dikenal galak. Dia tak pernah mau dipotret lensa kamera wartawan.  Atas anjuran seniornya, Julius membatalkan niat untuk memuat kutipan Benny. Di kemudian hari, kalimat “silahkan, kalau you berani” ternyata selalu diulangi Benny dalam serangkaian wawancara bersama Julius. Sampai pada akhirnya, disepakati bila kisah perjalanan karier Benny akan ditulis oleh Julius. Biografi itu rampung pada 1993 dengan judul Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan .     Menurut Julius, Benny adalah orang yang antusias dan cukup terbuka. Benny bersedia menjawab pertanyaan hingga tuntas. Bahkan, berkenan menjelaskan secara rinci tentang semua isu sampai pada desas-desus, dari kecaman hingga fitnah sekitar dirinya. “Beliau selalu rela dengan tangan terbuka bersedia menerima kedatangan saya. Sehingga akhirnya kami sering harus berdiskusi sampai jauh dini hari, di kamar kerjanya nya yang senyap," kenang Julius Pour. Edy Rahmayadi agaknya perlu belajar dari para pendahulunya tersebut dalam memperlakukan pewarta. Sebagai aparat sipil, Edy mengemban amanah rakyat. Saat menjalankan tugas sebagai pelayan rakyat tak selayaknya dia berlagak seperti jenderal di tengah gelanggang perang.

KORPS Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia (Korlantas Polri) hendak menerapkan sistem tilang elektronik bagi para pelanggar lalu-lintas pada Oktober 2018. Sistem ini mengandalkan bantuan teknologi kamera closed circuit television (CCTV), basis data, dan jaringan internet. Polisi mengatakan penilangan model begini bertujuan mengubah perilaku pengendara bermotor menjadi lebih beradab dan menghindari suap-menyuap dari pelanggar ke polisi. Perilaku berlalu-lintas pengendara bermotor telah lama menjadi perhatian banyak pihak. Perhatian itu berasal dari unsur pemerintah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, Pemerintah Kota, dan Kepolisian Lalu-Lintas. Mereka merivisi Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan Tahun 1933 melalui penetapan Undang-Undang No. 7 Tahun 1951. Perubahan ini berkaitan dengan perkembangan angkutan jalan raya di Indonesia. Kendaraan bermotor mulai jamak hilir-mudik di jalanan. UU Lalu-Lintas Tahun 1951 memuat pembagian lajur cepat dan lambat. Lajur cepat untuk kendaraan bermotor, lajur lambat untuk sepeda, gerobak, dan becak. Ada juga ketentuan mengenai surat izin mengemudi dan syarat perlengkapan keselamatan berkendara. Hukuman dan sanksi terhadap pelanggaran lalu-lintas termaktub pula di dalam UU tersebut. Selain dari Kepolisian, perhatian terhadap perilaku berlalu-lintas pengendara bermotor juga muncul dari warga biasa. Antara lain dari seorang penulis bernama S. Soemiati. Artikelnya termuat di Teruna , majalah remaja, 10 Oktober 1959. S. Soemiati mengingatkan bagaimana seharusnya orang berperilaku dalam berlalu-lintas di kota besar. Sopan-santun mesti berlaku di jalan dengan cara berbeda. Tidak sebagaimana sopan-santun dalam pertemuan keseharian. “Tak perlu kita setiap kali berjumpa dengan seseorang di jalan, lalu berkenalan atau berjabat tangan, mengangguk ramah tersenyum manis ataupun menyapa sopan. Mana mungkin pula, sebab demikian ramainya dan cepatnya lalu-lintas,” tulis Soemiati. Soemiati mencontohkan sopan-santun berlalu-lintas. “Sopan ialah, jika di dalam kota kita tidak memakai lampu yang besar, sebab menyilaukan pengemudi kendaraan lain yang berlawanan arah,” lanjut Soemiati. Intinya, menurut Soemiati, sopan-santun berlalu lintas berada pada kesadaran kewajiban pengemudi dan penghormatan terhadap hak pengguna jalan. “Barulah dapat dikatakan, bahwa kita mempunyai peradaban batin yang tinggi, telah mencapai tingkat atas dari peradaban,” catat Soemiati. Tapi anjuran Soemiati ini tak selalu hadir di lalu-lintas keseharian. Lalu-lintas di kota-kota besar Indonesia, semisal Jakarta, penuh dengan kesemrawutan. Perilaku tidak tertib pengendara bermotor dan pengguna jalan menjadi pemandangan sehari-hari. Undang-undang, aturan, dan himbauan tentang tertib berlalu-lintas tak sampai di kepala mereka. “Sering kita melihat oplet yang dengan satu isyarat jari dari seseorang yang ingin menumpang, segera membelokkan stirnya dengan tiada ambil pusing ada atau tidak ada kendaraan di kiri atau kanannya,” tulis Kementerian Penerangan dalam Kotapradja Djakarta Raya . Kelakuan pengguna jalan non-kendaraan bermotor hampir setali tiga uang dengan sopir oplet. “Becak-becak yang tiada mau kenal dengan aturan lalu-lintas dengan tanda-tandanya yang penting itu. Sepeda-sepeda yang tiada mau menuruti jalan yang telah disediakan untuknya… Sampai kepada orang-orang jalan kaki yang kurang memperhatikan suasana kelilingnya,” catat Kementerian Penerangan. Tak jarang perilaku serampangan ini menyebabkan kecelakaan lalu-lintas. Polisi lalu-lintas kesulitan menertibkan perilaku pengendara bermotor dan pengguna jalan. Jumlah mereka belum mencukupi untuk menindak tiap pelanggaran lalu-lintas hari demi hari. “Cobalah kita ingat kalau hampir 40 sampai 50 pelanggaran yang harus diperbal (diproses, .) setiap hari, berapa banyak tenaga-tenaga yang dibutuhkan khusus untuk memperbal kesalahan-kesalahan belaka,” lanjut Kementerian Penerangan. Barisan Keamanan Lalu-Lintas Menyadari keterbatasan jumlah, polisi lalu-lintas merekrut warga kota agar turut membantu menertibkan perilaku pengendara dan pengguna jalan. Mereka terdiri dari pandu dan anak-anak sekolah. Nama kelompok ini Badan Keamanan Lalu-Lintas (BKLL). Tugas mereka bukan menindak para pelanggar lalu-lintas, melainkan mencegah pelanggaran itu terjadi. Pemilihan anggota BKLL dari kalangan pandu dan anak-anak sekolah berangkat dari gagasan bahwa tertib berlalu-lintas sudah harus membiasa sejak usia dini. Ketertiban lalu-lintas bukanlah urusan polisi semata, tetapi juga soal masyarakat. Polisi berpikir jika pemahaman tentang tertib berlalu lintas membiasa sedari dini, kesemrawutan di jalan akan berkurang secara perlahan. Ujungnya ialah penurunan angka kecelakaan. “Menjadikan penduduk kota Jakarta traffic-minded , terutama anak-anak sekolah sebagai usaha untuk ikut mengurangi jumlah kecelakaan,” ungkap Kementerian Penerangan.  Polisi membekali calon anggota BKLL dengan pengetahuan tentang aturan berlalu-lintas. Pembekalan berlangsung pada sore hari sebanyak dua kali seminggu. Jadwal ini tak mengganggu kegiatan sekolah reguler pagi calon anggota BKLL. Setelah memperoleh 10 kali pembekalan, calon anggota BKLL akan menghadapi ujian di Kantor Besar Polisi Jakarta. Mereka akan memperoleh ijazah dari kepolisian jika berhasil lulus ujian. Menjadi anggota BKLL berarti siap pula mengemban tugas sebagai pelopor disiplin berlalu-lintas. Karena itu, polisi memberi anggota BKLL latihan baris-berbaris saban ahad pagi. “Dengan maksud supaya disiplin dapat tertanam,” ungkap Kementerian Penerangan. Polisi percaya, disiplin baris-berbaris anggota BKLL akan berkembang ke disiplin berlalu-lintas. Saat dirasa sudah siap dengan sikap disiplin berlalu-lintas, anggota BKLL mulai bertugas di jalan. Mereka berada di persimpangan-persimpangan ramai. Tapi kehadiran mereka tak cukup membantu menertibkan perilaku pengendara bermotor dan pengguna jalan. Alasannya, jumlah anggota BKLL dengan pengendara bermotor dan pengguna jalan tidak seimbang. Selain itu, kehadiran anggota BKLL tidak terlalu menggugah kesadaran tertib berlalu-lintas pengendara bermotor dan pengguna jalan. Perilaku Penegak Hukum Keruwetan lalu-lintas di Jakarta kian sulit tertata pada 1960-an. Jalan-jalan terus penuh oleh kendaraan bermotor, sedangkan perilaku pengendara bermotor dan pengguna jalan makin jauh dari disiplin. Bahkan di jalan utama seperti M.H. Thamrin, pengendara bermotor dan pengguna jalan bertindak seenaknya. Pengendara bermotor melaju cepat, mengabaikan rambu penyeberang untuk pejalan kaki. “Masih banyak Bung-Bung Sopir dan Tuan-Tuan pengendara yang nampaknya belum begitu paham sopan-santun lalu-lintas. Mereka main serobot dan ngebut saja tanpa mempedulikan pejalan kaki yang sudah berjubel di zebra-cross hendak menyeberang,” tulis Kompas , 24 Juni 1967. Polisi lalu-lintas berupaya menindak para pelanggar batas kecepatan dan rambu. Mereka akan meniup peluit jika menemukan pelanggaran lalu-lintas. Pelanggar harus berhenti, menunjukkan rebewes atau surat izin mengemudi, dan menyodorkan surat bukti kendaraan. Polisi menjelaskan pelanggaran dan sanksinya sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1965. Tapi ada segelintir polisi menerapkan “hukum” sendiri. Para pelanggar tak perlu repot membayar denda atau menjalani hukuman sesuai UU No. 3 Tahun 1965. “Hukum” di luar hukum ini disebut prit jigo . “Sekali pelanggaran kena semprit, harus memberi sogokan 25 rupiah,” kenang Firman Lubis dalam Jakarta 1960-an . Tindakan korup polisi lalu-lintas tak hanya terjadi di kota Jakarta. Niels Murder, antropolog asal Belanda, menceritakan pengalamannya bertemu dengan polisi korup di Brebes, Jawa Tengah, pada November 1969. Dia sedang berkendara motor saat itu. Polisi menggelar razia di depan kantor dan memeriksa setiap pengendara bermotor. Niels kena giliran diperiksa oleh polisi. Surat-suratnya lengkap. Dan dia yakin tak ada aturan berlalu-lintas yang dilanggar. Tetapi seorang polisi tak mengembalikan surat-suratnya. Polisi itu justru membawa surat-suratnya ke sebuah meja. “Para polisi itu, seperti juga orang lainnya, mencari cara untuk mengais sedikit rupiah dari orang yang lewat,” tulis Niels dalam Petualangan Seorang Antropolog . Polisi mencari-cari kesalahan Niels. Nasib serupa menimpa pengendara bermotor lainnya. Polisi mengatakan bahwa mereka telah melanggar aturan lalu-lintas. Pasal sekian, ayat segini, dengan sanksi demikian. Polisi menawarkan cara singkat agar surat-surat pengendara bermotor lekas kembali. Pengendara tak punya pilihan. “Orang yang bijaksana selalu menyisipkan uang seratus rupiah ke dalam SIM itu,” tulis Niels. Itulah harga untuk pengembalian surat-surat kendaraan atas pelanggaran yang tak pernah mereka lakukan. Niels enggan membayar seratus rupiah. Dia mendatangi meja tempat suratnya ditahan. “Kutinggalkan motorku di tempatnya, berjalan menuju meja itu, merampas surat-suratku dari tangan si polisi, lalu pergi,” ungkap Niels. Perilaku korup polisi mencoreng wibawa mereka. Banyak orang menjadi ragu dengan upaya penertiban perilaku berlalu-lintas para pengendara bermotor. Keadaan ini jadi alasan bagi mereka untuk terus melanggar aturan. Toh , polisinya juga sering melanggar hukum. Kemudian zaman bergerak cepat dan teknologi berkembang. Kamera CCTV kini terpasang di banyak sudut jalan. Ide penerapan tilang elektronik pun muncul untuk memperbaiki perilaku berkendara dan menghindari suap-menyuap.

SEJAK rumahsakit jiwa (RSJ) pertama dibangun di Buitenzorg (Bogor) tahun 1882, pasien gangguan jiwa terus berdatangan. Bahkan ketika Pulau Jawa sudah memiliki dua RSJ baru, dibangun pada awal abad ke-20 di Malang dan Magelang, tetap kewalahan menangani jumlah pasien yang terus membludak. Pasien itu ada yang diantar keluarga, ada juga yang diantar prabot desa. Salah satu pasien, orang Tionghoa berusia 30 tahun, misalnya, diantar keluarganya ke RSJ Magelang akibat sering memukuli istrinya. Pasien yang diantar oleh keluarganya ini adalah mereka yang membayar perawatan secara penuh. Biasanya mereka kelas atas pribumi dan Tionghoa, atau keluarga Eropa. Sementara, pasien golongan kedua adalah mereka yang dirawat secara cuma-cuma lantaran gangguan jiwa yang dianggap mengganggu masyarakat. Mereka merupakan pribumi miskin. Sebelum dimasukkan ke RSJ, penderita jenis ini terlebih dulu ditangkap, dipenjara, dan diadili. Jumlah mereka amat banyak, mendominasi jumlah pasien RSJ. Di RSJ Sumber Porong, Malang, misalnya, jumlah mereka mencapai 2000 dari 2600 pasien yang mesti dirawat RSJ sampai tahun 1930. Menurut Hans Pols dalam “The Psychiatrist as Administrator: The Career of W. F. Theunissen in the Dutch East Indies”, jumlah pasien yang membayar secara penuh pengobatannya hanya sekira dua ratusan orang. Dengan perbandingan yang senjang antara pasien yang dirawat gratis dan mereka yang membayar, pengelola rumah sakit melakukan siasat. RSJ Sumber Porong yang dipimpin WF Theunissen lalu membangun banyak tempat tidur  dan menghemat biaya pembangunan serta lahan dengan mengurangi jumlah paviliun. Meski RSJ di era kolonial menampung pasien dari segala ras atau etnis, pemisahan kelas antara Eropa, pribumi kaya, dan pribumi miskin tetap terjadi. “Tidak ada bangunan dari batu bata untuk inlander . Bangsal mereka disesuaikan dengan gaya hidup dan etnisitasnya, juga kebutuhannya,“ kata JW Hoffman, psikiatris yang menggagas perawatan kesehatan mental untuk pribumi dan perawatan kesehatan mental pribumi berbiaya murah, dikutip Sebastiaan Broere dalam In and Out of Magelang Asylum . Bangsal berbatu bata selain mahal dianggap tak cocok untuk pasien pribumi. Alhasil, mereka ditempatkan di rumah bambu yang bahkan tak berjendela. “Mereka akan makin stres dan kena beri-beri lalu meninggal. Biarkan orang Jawa melihat gunung birunya, menetap di daerah pedesaan, di mana alam menenangkan jiwanya,” Hoffman melanjutkan. Para pasien pribumi tinggal di pondok bambu yang mereka bangun sendiri atas pengawasan pengelola rumahsakit. Perawatan yang mereka terima juga alakadarnya. Mereka menjalani perawatan dengan banyak kegiatan di RSJ yang terintegrasi dengan perkebunan. Mereka terus dibuat sibuk beraktivitas sehingga hanya menyisakan sedikit waktu dan tenaga untuk mengamuk. “Kehidupan sehari-hari di dalam suaka mencerminkan realitas kehidupan sosial di luar: pasien laki-laki sibuk membuat dan memperbaiki perabotan, berkebun, dan berurusan dengan ternak, sementara pasien perempuan membuat, memperbaiki, dan mencuci pakaian, juga bekerja di dapur,” tulis Pols. Bahkan ketika para pasien pribumi miskin itu telah sembuh dan tak punya tempat untuk hidup, mereka tetap bisa bekerja di perkebunan rumahsakit. Kerja-kerja dari mereka jelas menguntungkan pihak RSJ sehingga mereka tak benar-benar menerima perawatan secara gratis. Bila mereka tidak melakukan kerja-kerja fisik di RSJ, mereka akan dicap malas karena seolah trah- nya pribumi adalah bekerja fisik. Sementara, pasien Eropa juga diberi tugas namun ringan dan ketika mereka tidak melakukan pekerjaan itu, mereka dianggap menjaga kehormatan sebagai ras unggul yang tak pantas melakukan kerja fisik. Mereka hidup di RSJ dengan sangat dilayani. Selain ditempatkan di paviliun privat dan mahal, pasien Eropa dapat pulih dari afeksi mental yang kurang serius sekalipun. Mereka juga dimanjakan dengan fasilitas mewah untuk ukuran RSJ, seperti bisa mandi kapan pun mereka mau, perawatan di tempat tidur, dan waktu luang untuk berjalan-jalan di saat pasien pribumi miskin harus bekerja sampai kelelahan. Pemisahan ini, tulis Nathan Porath dalam “The Naturalization of Psychiatry In Indonesia and Its Interaction with Indigenous Therapeutics”, menjadi satu bukti adanya perbedaan rasial dalam memperlakukan pasien RSJ.

SEBUT saja namanya Muhammad. Lelaki tua yang jalannya pincang itu hingga kini tak paham mengapa dirinya sempat dipenjara. Bermula dari kejadian pada 12 September 34 tahun lalu di Tajungpriok. Menjelang magrib seperti biasa dia pulang dari tempat kerjanya: sebuah bengkel kecil di bilangan Jalan Yos Soedarso, Jakarta Utara. “Saya sedang menunggu bus yang lewat, ketika terjadi rame-rame lalu kaki kanannya saya tiba-tiba terasa nyeri,” kenang kakek berusia 68 tahun itu. Kaki Muhammad ternyata terhantam sebutir peluru. Saat kejadian dia mengaku tak berdaya untuk ikut lari seperti yang lainnya. Memang sempat ada sekelompok orang yang membawanya ke rumah sakit terdekat, namun tak lama kemudian dia justru dijemput oleh lima petugas berpakaian preman lantas dibawa ke suatu tempat yang sangat asing baginya.

GELORA Bandung Lautan Api bergemuruh saat pilar Persib Bandung Bojan Mališić mencetak gol di injury time babak kedua kontra Persija Jakarta, Minggu (23/9/2018) petang. Gol pengunci kemenangan 3-2 Persib itu meletupkan kebahagiaan segenap Bobotoh Bandung dan Jawa Barat. Sayangnya, di sisi lain gol itu menenggelamkan aksi tak manusiawi yang mengakibatkan nyawa Haringga Sirla, warga Cengkareng Timur, Jakarta, melayang beberapa jam sebelum laga El Clasico dimulai. Haringga, anggota Jakmania, kena sweeping oknum Bobotoh. Meski dia sempat lari dan minta tolong, tak satupun manusia di sekitarnya iba dan tergerak untuk menolongnya, minimal dengan mencegah para pelaku. Alhasil, pemuda berusia 23 tahun itu tewas dikeroyok menggunakan beragam benda. Anehnya, ke mana 4.327 personel aparat keamanan yang diterjunkan khusus untuk mengamankan laga tersebut? Tak kalah aneh dan tak berperikemanusiaan adalah mereka, terutama warganet, yang dengan enteng menyalahkan sang korban karena nekat datang ke Bandung meski sudah ada himbauan dari kepolisian, klub hingga pengurus The Jakmania.Apakah dengan sang korban datang ke Bandung lantas pantas dihukum apalagi dibunuh? Jelas tidak. Tak ada aturan hukum yang melarang sebuah pertandingan sepakbola dihadiri pendukung tim lawan. Presiden Joko Widodo sampai geleng-geleng kepala. “Fanatisme yang kebablasan,” cetusnya. Menpora Imam Nahrawi bersama BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) sampai mendesak kompetisi Liga I dihentikan sementara waktu. Ketua PSSI Jenderal TNI Edy Rahmayadi, sebagai pihak yang mesti ikut bertangggung jawab, mau tak mau menuruti desakan itu. Edy juga bakal mengadakan evaluasi meski tak jelas evaluasi seperti apa yang bakal dijalankannya. Siap, Pak Edy! Haringga Sirla, Jakmania asal Cengkareng Timur yang tewas dikeroyok oknum Bobotoh di Bandung (Instagram @militanjakartans) Kasus Berulang Kematian Haringga menambah panjang daftar suporter yang tewas dalam persepakbolaan tanah air. Menurut catatan, 54 suporter meregang nyawa gara-gara rivalitas sepakbola sejak 1995. Tujuh di antaranya akibat “konflik” suporter Persija-Persib sejak 2012, termasuk Haringga. Rangga Cipta Nugraha merupakan korban pertama. Anggota Bobotoh berusia 22 tahun itu tewas pada 27 Mei 2012 akibat tusukan benda tajam. Lazuardi (29), juga Bobotoh, menyusul tak lama kemudian akibat dikeroyok di hari yang sama dengan Rangga. Pun begitu dengan Dani Maulana (17). Mendiang Harun al-Rasyid Lestaluhu (30), anggota Jakmania, tewas dikeroyok di Tol Palimanan Cirebon. Sebelum Haringga, ada Ricko Andrean, Bobotoh yang dikeroyok oknum Bobotoh lain pada 22 Juli 2017 gara-gara menolong suporter Jakmania yang sedang dikejar oknum Bobotoh. Banyaknya korban tak menjadi perhatian semua stakeholder persepakbolaan nasional. Akibatnya, “berbalas pantun” selalu menjadi pilihan dalam penyelesaian. “Ini salah kita semua. Apa yang salah dengan kita? Karena ini terjadi berulang-ulang. Saya kira semua harus duduk bersama, melihat apa yang harus dievaluasi. Aturan kah, edukasi kah, eksistensi federasi kah, operator, klub, fans, atau media yang membiarkan semuanya menumpuk tak pernah ada penyelesaian konkret,” ujar Menpora Imam Nahrawi di acara Indonesia Lawyers Club, Selasa malam (25/9/2018). Belajar dari Inggris? Di masa lalu, klub-klub Inggris dan suporter mereka pernah jadi momok bagi persepakbolaan Eropa. Titik balik terjadi ketika Tragedi Heysel, 29 Mei 1985, yang mengakibatkan 39 orang tewas dan 600 luka-luka. Kejadian itu mengusik Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher. Sang “Wanita Besi” mendorong FA (induk sepakbola Inggris) bertindak tegas. Hasilnya, klub-klub Inggris diperintahkan untuk mundur dari semua kompetisi Eropa. “Kita harus membersihkan permainan (sepakbola) ini dari hooliganisme di negeri kita sendiri dan setelah itu mungkin kita baru bisa membolehkan sepakbola kita bermain di luar negeri lagi,” kata Thatcher, dikutip Jim White dalam A Matter of Life and Death. UEFA sebagai otoritas tertinggi sepakbola Eropa juga memberi sanksi kepada Liverpool dan sejumlah klub Inggris yang punya fans brutal, seperti Manchester United, Norwich City, dan Tottenham Hotspur. UEFA naru mencabut sanksi itu pada 1990. Tragedi Heysel 29 Mei 1985 mengakibatkan 39 orang tewas dan 600 luka-luka. (The Anfield Wrap). Dendam dan Luka Menganga Ibarat minyak dan air, pendukung Persija dan Persib sukar bersatu gara-gara dendam. Bentrok fisik maupun dalam berbagai sarana media yang provokatif mulai terjadi pada 2001 di Stadion Siliwangi. Dari situ, luka tak pernah terobati dan justru menjadi dendam yang terus bergulir bak bola salju. “Makanya saya katakan, jangan bicara damai dulu. Kita bicarakan tentang rasisme dan hinaan provokatif dulu, itu yang harus dihilangkan. Itu yang membuat koreng makin melebar. Rasisme, hate speech , dimulai dari kaos, spanduk, lagu-lagu, tulisan-tulisan di media sosial. Itu hilangkan dulu. Baru kita bicara rekonsiliasi dan perdamaian ke depan,” ujar Ketua Jakmania Tauhid Ferry Indrasjarief kala ditemui Historia. Namun, untuk menghilangkan berbagai hal negatif itu tak bisa hanya dilakukan pengurus suporter. Itu merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder sepakbola nasional. Tanpa kemauan bersama, kalimat “semoga ini yang terakhir” yang mengikuti tiap kerusuhan dengan korban jiwa akan selalu muncul. Hal itu membuat pentolan Bonek (fans Persebaya) Andie Peci, yang juga turut berduka atas meninggalnya Haringga, prihatin. Perilaku buruk suporter, kata Andie, tak lepas dari perilaku para petinggi sepakbola di Indonesia sendiri, baik petinggi klub, operator sampai PSSI. “Proses mencairkan, mendamaikan itu menurut saya hanya akan sia-sia ketika sepakbola nasionalnya sendiri tidak dalam posisi yang baik. Kita harus belajar dari Eropa. Rivalitas suporter di sana tetap dalam batas-batas sepakbola, batas-batas kemanusiaan. Mereka bisa seperti itu karena sepakbola di Eropa itu sudah mapan. Jadwalnya jelas, pengaturan skor nyaris tidak dijumpai, mafia sepakbola relatif kecil, aparat yang memberi rasa keamanan, selalu ada kuota untuk suporter tamu,” ujarnya saat ditemui Historia di Surabaya. Kemapanan sepakbola nasional dan profesionalitas industri sepakbola bakal langsung memengaruhi jalan pikiran para suporter. “Mereka bisa berivalitas dengan suporter lain sebagaimana mestinya. Tidak melakukan rasisme, tidak membunuh, mencelakakan. Itu yang belum bisa ada di sini. Butuh waktu memang, terutama untuk mengubah sepakbola nasional lebih mapan,” tandasnya.

SEKIRA tahun 1960-an, di tengah usahanya menggelorakan semangat imperialis, Sukarno berusaha terus memupuk semangat para seniman untuk berkarya. Dia menginginkan ada studio seni besar untuk kegiatan melukis. Hasrat Sukarno disambut baik oleh Tjio Tek Djien, seorang pengusaha. Dia membuat studio seni lukis besar di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Banyak pelukis bergabung dengan bayaran seribu rupiah per lukisan dan harus membuat satu lukisan per hari. “Jadi, semacam kerja harian. Kalau memenuhi kriteria, berdasarkan instruksi Sukarno, lukisannya didistribusikan ke berbagai galeri seni di seantero Indonesia,” kata Mikke Susanto dalam peluncuran bukunya, Sukarno’s Favourite Painters di Gedung Masterpice, Tanah Abang IV, Jakarta Pusat. Saat itu, beberapa galeri yang dikunjungi orang untuk mencari benda seni, antara lain galeri Banowati di Jakarta dan galeri Pandy di Bali. Galeri Pandy didirikan oleh James Clarence Pandy, mantan pemandu wisata dari Thomas Cook, sebuah biro wisata internasional. Atas dorongan Sukarno, Pandy membuka galeri seni di Sanur, Bali, yang menampung lukisan-lukisan dari pelukis Indonesia. Sementara itu, koleksi benda seni istana terus bertambah. Sukarno memerlukan seorang kepercayaan yang bertugas mengatur segala hal yang berkaitan dengan penataan dan pendataan koleksi seninya. Dia menunjuk pelukis untuk menjadi pelukis istana yaitu Dullah (1950-1960), Lee Man Fong (1961-1965), dan Lim Wasim (1961-1968). Penunjukan sebagai pelukis istana turut membesarkan hati para pelukis Indonesia. “Saat Dullah mundur sebagai pelukis istana, dia diganti Lee Man Fong. Dan Lim Wasim diangkat sebagai asisten karena Man Fong merasa bukan orang kantoran, sementara Lim Wasim disebut Lee Man Fong sebagai orang kantoran. Akhirnya, Lim Wasim yang ada di istana,” ujar kritikus seni, Agus Dermawan T. Lee Man Fong pantas menggantikan Dullah karena karya-karyanya memang sesuai selera Sukarno. Saat menyambut Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta, Lee Man Fong beserta pelukis lain membuat lukisan dinding di Hotel Indonesia yang sangat disukai Sukarno. Lee Man Fong juga memprakarsai dan mengetuai perkumpulan pelukis Tionghoa di Indonesia bernama Yin Hua pada 1955 dan membuat sanggar lukis di kawasan Lokasari. Dari Yin Hua, muncul pelukis Tionghoa seperti Wen Peor, Thio Tjeng Tjwan, Lio Tjoen Tjay, dan Lee Rern. Soal lain adalah kepatuhan Sukarno kepada keinginan seniman. Misalnya, saat Lee Man Fong melukis Sukarno dengan seragam kebesarannya, dia tak keberatan disuruh bergaya oleh pelukis kesayangannya itu. “Bung Karno tidak menentukan cara duduknya sendiri, tapi ditentukan oleh asisten Man Fong yaitu Lim Wasim. Dia yang menata gaya Sukarno. Disuruh miring sedikit oke, mundur sedikit oke. Meski memakan waktu beberapa jam, Bung Karno nurut aja,” ujar Agus. Dalam buku barunya, Sukarno’s Favourite Painters , yang diterbitkan Balai Lelang Masterpice, Mikke Susanto menuliskan 33 pelukis kesayangan Sukarno secara alfabetis dari Abdulah Sr. hingga Willem Dooijewaard. Sembilan di antaranya pelukis mancanegara. Menariknya, Mikke memasukkan Affandi kedalam jajaran pelukis kesayangan Sukarno, padahal Affandi dikenal tak begitu suka Sukarno. “Bung Karno rak seneng (tidak senang, red. ) lukisanku kok. Lukisanku dianggap abstrak. Yang disayangi kok Basuki Abdullah,” ujar Agus menirukan ujaran Affandi tentang Sukarno. Namun begitu, kata Agus, Affandi kagum dengan sikap dan sosok Sukarno. Agus mengungkapkan bahwa di antara para pelukis terdapat persaingan meraih simpati dari Sukarno. Para pelukis iri dengan mereka yang disayangi Sukarno. Sebaliknya pelukis yang disayangi Sukarno juga iri dengan pelukis lain yang tidak dikenal tapi lukisannya dikoleksi Sukarno. Menurut Mikke konsep pelukis kesayangan ini sulit dijelaskan. “Saya membuat asumsi,” kata Mikke, “bahwa semua yang dikoleksi Sukarno, tentu disayangi. Sebab pada dasarnya Bung Karno sangat menjaga harkat dan martabat pelukis.”*

BULAN September 1945 menjadi kurun waktu meledaknya emosi rakyat Indonesia terhadap keadaan di mana serdadu Jepang masih petantang-petenteng meski sudah kalah perang. Ungkapan kekecewaan sekaligus euforia kemerdekaan mereka salurkan satunya dengan rapat raksasa. Sayangnya, porsi terbesar penulisan sejarah tentang rapat raksasa didominasi Rapat Raksasa di Lapangan Ikada (kini Lapangan Monas), Jakarta pada 19 September 1945. Langka masyarakat mengenal rapat raksasa di kota-kota lain, termasuk yang terjadi di Surabaya. “Selain di Jakarta, ada dua rapat raksasa (serupa Ikada). Satu di Tambaksari. Satu lagi di Lapangan Pasar Turi,” ujar  Ady Setiawan, peneliti sejarah dari Roodebrug Soerabaia, kepada Historia. Seperti di Jakarta, massa yang hadir di rapat raksasa Surabaya juga sama banyaknya. Frank Palmos dalam Surabaya 1945: Sacred Territory, The First Days of the Indonesian Republic menyebut, lebih dari 100 ribu rakyat datang untuk ikut show of force terhadap kedudukan Jepang yang diperintah mempertahankan status quo oleh Sekutu. “Para tokoh kepemimpinan Surabaya dan masyarakat tak mengindahkan larangan Jepang terhadap rapat-rapat semacam ini. Rapat Tambaksari maupun Pasar Turi dihadiri massa yang membludak, sekitar 100 ribu orang. Dua rapat raksasa ini rupanya mampu menggugah semangat masyarakat sehingga lebih banyak perampasan senjata terjadi (terhadap tangsi-tangsi Jepang) setelah itu,” sebut peneliti Indonesia asal Australia itu. Kendati esensi rapatnya serupa, menggelorakan semangat kemerdekaan, tetapi dua rapat raksasa di Surabaya memunculkan banyak versi terkait tanggal kejadian. Terutama, rapat raksasa di Tambaksari. Versi Pertama Palmos yang “menjodohkan” keterangan memoar Soehario Padmodiwirio alias Hario Kecik dengan Ruslan Abdulgani, menarik kesimpulan bahwa yang terjadi lebih dulu adalah Rapat Raksasa di Pasar Turi, yakni 17 September 1945. Rapat yang lebih akbar terjadi lima hari berselang, 23 September 1945, di Tambaksari. “Memang ada ketidaksepakatan tentang tanggal pasti kedua rapat tersebut. Tapi disimpulkan bahwa versi Soehario dan Abdulgani yang menyebutkan 17 September untuk Rapat Pasar Turi lebih kecil dibanding 23 September di Tambaksari adalah yang paling tepat. Beberapa artikel lain menyebut rapat-rapat ini diadakan 11 dan 17 September. Yang disepakati semua pihak adalah ada jeda 6 hari antara kedua rapat tersebut,” ungkap Palmos. Versi Kedua Berbeda dari Palmos, pemimpin Pemuda Republik Indonesia (PRI) Soemarsono, dalam memoarnya yang berjudul Pemimpin Perlawanan Rakyat Surabaya 1945 yang Dilupakan, memaparkan terjadinya Rapat Raksasa di Pasar Turi pada 17 September dan Rapat Raksasa di Tambaksari pada 21 September 1945. Rapat Raksasa di Pasar Turi dihadiri massa yang lebih sedikit dengan menghadirkan komandan Polisi Istimewa M. Jasin berpidato. Sedangkan rapat di Tambaksari jauh lebih besar. “Kaum buruh, pemuda, pelajar, tukang becak, kaum perempuan, seluruh rakyat, di mana-mana menyambut ajakan menghadiri Rapat Samudera di Tambaksari jam 4 sore 21 September 1945 dengan pekik merdeka,” kenang Soemarsono. Soemarsono bahkan menyebut jumlah massa yang hadir mencapai 500 ribu orang. Rapat itu menghadirkan antara lain Ruslan Widjajasastra (Angkatan Muda Minyak), Kapten Sapia (eks perwira pemberontak Kapal Zeven Provincien pada 1933), serta Soemarsono sendiri yang ikut berpidato. “Siapa saja yang berani berani menghalangi kemerdekaan Republik Indonesia akan kita pukul hancur lebur!” seru Soemarsono dalam petikan pidatonya pada massa. Rapat itu diakhiri arak-arakan massa arek-arek Suroboyo keliling kota untuk unjuk kekuatan terhadap serdadu Jepang. Keterangan Soemarsono sejalan dengan keterangan mantan pemimpin Pemuda Putri Republik Indonesia (PPRI) Lukitaningsih, yang juga ikut berpidato di Tambaksari. Rapat Tambaksari, kata Luki, merupakan klimaks dari aksi pengibaran Sang Saka Merah Putih di rumah-rumah dan kantor-kantor di seluruh pelosok Surabaya. “Sebagai klimaks dari aksi tersebut, pada tanggal 21 September 1945 diadakan Rapat Umum untuk pertama kalinya di Tambaksari, Surabaya,” ujar Luki dalam “Saham Revolusi”, dimuat dalam Seribu Wajah Wanita Pejuang dalam Kancah Revolusi ’45 .  Sama seperti Soemarsono, Luki ikut ditangkap Kempetai usai rapat dan disekap di markasnya yang kini lahannya menjadi Tugu Pahlawan. Mereka akhirnya dibebaskan tengah malam setelah Gubernur Suryo mengancam. Versi Ketiga Ady Setiawan mengakui banyaknya kesimpangsiuran terkait tanggal dua rapat tersebut. Namun dalam bukunya, Surabaya: Di Mana Kau Sembunyikan Nyali Kepahlawananmu, Ady mencoba menengok data suratkabar-suratkabar lawas yang ditemukannya, seperti Soeara Asia dan Soeara Merdeka. “ Besok, hari Selasa tg 11/9 moelai poekoel 6 sore di Tambaksari akan diadakan rapat besar oemoem. Sebeloem rapat besar dan masing-masing Siku ke lapangan Tambaksari dan tibanja pawai di lapangan terseboet, diharap sebeloem poekoel 6 sore. Koendjoengilah! Boelatkan kemaoean rakjat dalam rapat itoe! ,” kutip Ady dari kolom di Soeara Asia 10 September 1945. Pukul enam sore yang dimaksud, menurut Jean Geelman Taylor dalam Indonesia: Peoples and Histories , adalah pukul empat sore karena aturan waktu di Indonesia saat itu masih mengacu pada sistem penanggalan Jepang. Sementara istilah Siku adalah penyebutan lingkungan desa dalam bahasa Jepang. Namun, rapat umum itu batal digelar dan diklarifikasi pula oleh suratkabar yang sama dua hari berikutnya, di mana rapat raksasanya diundur jadi 12 September 1945. Namun, lagi-lagi rapat itu juga tak terealisasi dan tak ada penjelasan lebih lanjut dari Soeara Asia. “Tapi ada laporan lain dari Soeara Merdeka yang memuat peristiwa Rapat Raksasa Tambaksari bersamaan dengan laporan persitiwa Rapat Raksasa Ikada, tertanggal 20 September 1945,” imbuh Ady. Dalam berita di koran lawas asal Bandung tersebut dilaporkan, Rapat Raksasa Tambaksari terjadi pada 13 September 1945. Tokoh-tokoh yang berpidato antara lain Residen Surabaya Soedirman, Doel Arnowo dan Bambang Soeparto dari Komite Nasional Indonesia (KNI) Surabaya. Adapun Rapat Raksasa Lapangan Pasar Turi digelar 17 September 1945. Pembicaranya M. Jasin, yang hanya berpidato pendek. “Soal perbedaan tanggal ini, memoar itu sumber lemah karena berdasarkan ingatan. Beda sama arsip koran. Satu contoh ekstrem adalah soal adanya dua prasasti di dalam satu gedung Monumen Pers tentang pendirian kantor berita Antara di Surabaya,” sambung Ady. Satu prasastinya menyebutkan berdirinya kantor pers itu 1 September 1945, satu prasasti lainnya menyebut bulan Agustus 1945 tanpa tanggalnya. Padahal, prasastinya bersebelahan dan salah satunya saat diesmikan, 18 Desember 1986, dihadiri para pelaku sejarah. “Aneh, kenapa bisa salah. Mungkin karena monumennya dibuat puluhan tahun setelah perang kemerdekaan. Ditambah, keterbatasan ingatan dan roda revolusi di Surabaya yang bergulir sangat cepat dari hari ke hari,” tandasnya.

SAID Aqil Siradj mendefinisikan Islam Nusantara sebagai Islam yang berciri “ramah, anti radikal, inklusif dan toleran” karena tempaan sejarah panjang persebarannya yang “didakwahkan [dengan cara] merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormati budaya, tidak malah memberangus budaya” asli negeri kita. Maka dalam wawancaranya dengan BBC Indonesia  (15/6/2015), ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menegaskan, Islam Nusantara merupakan anti-tesis “Islam Arab yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara.”

KERUMUNAN massa dari Jakarta dan sekitarnya menyemut sejak pagi 19 September 1945 di Lapangan Ikada (kini Lapangan Monas). Mereka tak mempedulikan para serdadu Jepang yang bersiaga di sekitar lokasi dengan senapan Arisaka plus bayonet terhunus, yang nongkrong di belakang juki-kanju (senapan mesin berat) type 92, atau yang bersiap dengan tekidanto (mortir). Massa tahu para prajurit tentara yang sudah kalah Perang Pasifik itu tak hendak menakut-nakuti rakyat yang berkerumun tapi hanya sedang menjaga ketertiban dalam rangka mempertahankan status quo sampai mereka dipulangkan oleh Sekutu. Maka begitu sosok yang didambakan, Presiden Sukarno, muncul saat senja, ratusan ribu manusia merdeka itu bersorak menyambut kedatangannya. Sang proklamator datang dengan dikawal Ketua Badan Keamanan Rakyat (BKR) Jakarta Moeffreni Moe’min dan perwira Polisi Istimewa Mangil Martowidjojo selaku ajudan Sukarno. Moeffreni mengenakan seragam sipil dengan mengantongi granat dan sepucuk pistol di saku dalam jasnya. “Dia yang pasang badan atas keselamatan Sukarno, (Mohammad) Hatta dan anggota-anggota kabinet yang dijemput Soebianto (Djojohadikoesoemo) dan Daan Jahja dari Pejambon. Juga yang bertanggungjawab atas keamanan dalam peristiwa itu,” ujar sejarawan JJ Rizal saat acara teatrikal rekonstruksi Rapat Raksasa Ikada di Lapangan Monas, 16 September 2018. Meski Bung Karno tak sampai lima menit cuap-cuap di atas podium, massa membubarkan diri dengan tertib. Peristiwa yang dikenal sebagai Rapat Raksasa Ikada itu aman terkendali. Ketakutan Gunseikanbu (pemerintah militer Jepang) maupun jajaran kabinet akan terjadi chaos tak terbukti. Sejak jauh hari Moeffreni, yang mendapatkan info tentang akan adanya keramaian dari anak buahnya, mengkoordinir pengamanan untuk menghindari timbulnya konflik. Terlebih, terhadap rencana Presiden Sukarno datang ke Lapangan Ikada. “Saya sebagai pimpinan BKR Jakarta merasa terpanggil untuk berada di lapangan, terpanggil karena tugas mengamankan situasi yang memanas,” tutur Moeffreni yang dikutip Dien Majid di biografinya,  Jakarta-Karawang Bekasi dalam Gejolak Revolusi: Perjuangan Moeffreni Moe’min. Moeffreni Moe'min, ketua BKR Jakarta (ditandai merah), mengawal Presiden Sukarno di Rapat Raksasa Ikada. Moeffreni meracik pengamanan dari berbagai elemen. Selain anak buahnya dari BKR Jakarta, dia mengikutsertakan para mahasiswa Prapatan 10, Menteng 31, Barisan Pelopor pimpinan dr. Moewardi, Barisan Banteng pimpinan Soediro, Barisan Hisbullah dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia pimpinan Harsono Tjokroaminoto, Laskar Rakjat Djakarta di bawah Imam Syafi’i dan Daan Anwar, Laskar Klender-nya H. Darip, dan Pemuda Kesatuan Sulawesi serta Pemuda Maluku pimpinan Willem Latumenten. “Moeffreni juga menyebar banyak anak buahnya berpakaian sipil. Setidaknya setiap satu tentara Jepang yang ada di sana dikelilingi tiga anak buah Moeffreni yang menyamar. Jadi kalau terjadi apa-apa, sudah bisa diantisipasi duluan,” sambung peneliti sejarah dari komunitas Front Bekassi Beny Rusmawan kepada Historia. Siapa Moeffreni Moe’min? Namun, zaman justru menenggelamkan nama Moeffreni. Bahkan di berbagai komunitas Betawi sebagai etnis “tuan rumah” di ibukota, nama Moeffreni asing dibanding nama tokoh-tokoh legenda macam Pitung atau Jampang. “Jangankan Moeffreni, Abdulrahman Saleh saja yang sudah pahlawan nasional banyak yang enggak tahu dia orang Betawi dan enggak dikenal. Padahal sudah lama dia jadi pahlawan dari Angkatan Udara,” ujar Beny. Moeffreni memang tak lahir di Jakarta, melainkan di Rangkasbitung pada 12 Januari 1921. “Tapi ayahnya orang Betawi Kwitang, Moehammad Moe’min. Dia jadi ambtenaar di Rangkas dan menikah dengan orang Banten. Makanya Moeffreni lahir di Rangkasbitung,” timpal JJ Rizal. Setelah “makan” bangku sekolahan Belanda, Moeffreni merintis karier jadi wartawan di Majalah Pandoe Djakarta . Dari pekerjaannya itu Moeffreni mengetahui pembentukan Seinen Dojo (Barisan Pemuda) di zaman Jepang. Ikutlah Moeffreni pelatihan khusus untuk pemuda terpelajar itu di Tangerang. “Angkatan pertama terdiri 50 orang. Bersama saya yang saya ingat ada Soeprijadi, Jono Soeweno, Daan Mogot, dan Kemal Idris. Dilatih selama enam bulan,” kenang Moeffreni, dikutip Dien Majid. Selepas Seinen Dojo, Moeffreni meneruskannya ke pendidikan perwira Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor. Selepasnya, Moeffreni mengikuti pendidikan Renseitai di Cimahi dan Redentai di Magelang. Dalam pelatihan intelijen di Magelang itu Moeffreni mengikat persahabatan dengan Sarwo Edhie, Zulkifli Lubis, dan Ahmad Yani yang kelak jadi Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad).  Selepas proklamasi, Moeffreni dipercaya Ketua BKR Pusat Kasman Singodimedjo untuk memimpin BKR Jakarta Raya (kemudian berubah jadi TKR Resimen V Jakarta). Letkol Moeffreni Moe'min mengawasi salah satu titik di front timur Jakarta. (Repro Jakarta-Karawang-Bekasi dalam Gejolak Revolusi ). “Moeffreni itu orang yang menjadi nyawa di wilayah republik di garis terdepan dan front paling panas pertempuran. Dia komandan Resimen V Jakarta berpangkat letkol yang kemudian markasnya dipindah ke Cikampek setelah Jakarta diperintahkan untuk dikosongkan dari elemen militer (mulai 19 November 1945),” ungkap JJ Rizal. Letkol Moeffreni kemudian dipercaya mengomandani Resimen XII Cirebon, menggantikan Kolonel Soesalit Djojohadiningrat (putra RA Kartini). Di bawah tanggungjawabnya selaku komandan Resimen XII itulah Perundingan Linggarjati, 11-15 November 1946, berjalan lancar. Setelah dimutasi untuk menjabat Direktur Diklat Perwira Divisi Siliwangi di Garut pada April 1947, Moeffreni ikut terciduk ketika Belanda melancarkan Agresi Militer I dan dibuang ke Nusa Kambangan. Baru pada 1950 Moeffreni dibebaskan. Dia harus terima pangkatnya diturunkan jadi mayor akibat reorganisasi dan rasionalisasi di tubuh militer. Setelah dipercaya sebagai kepala staf Resimen Bogor lalu  jadi “plt” Gubernur Militer di Bandung, Moeffreni bereuni dengan Ahmad Yani di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) yang sudah menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Moeffreni menjabat Asisten Subsistensi. Namun Moeffreni tak lama mengemban jabatan itu. Alasan kesehatan membuatnya keluar dari dinas militer pada 30 Juni 1957, berdasarkan Keppres No. 757/M Tahun 1958 . Moeffreni kemudian memilih mendarmabaktikan hidupnya di DPRD DKI hingga MPR RI. “Panglima” tanpa bintang itu mengembuskan napas terakhirnya pada 1996 di RSPP Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Mempahlawankan Moeffreni Sepak terjang Moeffreni membuat Ahmad Syarofi dan para peneliti Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) menganggap Moeffreni pantas dijadikan pahlawan nasional. Setelah mendapat restu keluarga Moeffreni, mereka mengajukan pengusulan ke Pemprov DKI yang kemudian membentuk Tim Pengkaji dan Penelitian Gelar Daerah (TP2GD). Ahmad Syarofi (kedua dari kanan), ketua Tim Pengusul Moeffreni sebagai Pahlawan Nasional. (Randy Wirayudha/Historia). “Itu kita sampai delapan kali bolak-balik berkas uji materinya. Setelah disetujui gubernur (DKI), diteruskan ke tim TP2GP (Tim Pengkaji dan Penelitian Gelar Pusat). Sekarang bolanya (keputusannya) tinggal ada di tangan Dewan Gelar,” tambah Syarofi. Dari Jakarta tahun ini tak hanya Moeffreni yang diajukan. Ada pengusulan dua tokoh lain: Usmar Ismail (tokoh perfilman nasional) dan RS Soekanto (Kapori Pertama). “Kita masyarakat Betawi enggak pingin macam-macam, hanya dukungan moral saja. Kiranya pemerintah menghormati penduduk lokal Jakarta. Apalagi terakhir orang Betawi yang jadi pahlawan nasional sudah lama sekali, Ismail Marzuki pada 2004. Itu kita dari LKB juga yang awalnya mengusulkan. You semua lama tinggal di Jakarta, tinggal di tanah Betawi, masak you enggak mau kasih kesempatan buat orang Betawi merasakan peranannya dalam perjuangan bangsa,” tandas Syarofi.

SENJATA api sangat penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan (1945-1949). Untuk memenuhi kebutuhan senjata, selain merampas dari tentara Jepang dan Belanda, para pejuang Indonesia juga membuat sendiri senjatanya. Untuk wilayah Banten, pembuatan senjata api dilakukan di pabrik minyak kelapa peninggalan Belanda: Mex Olie (Maatschappij tot exploitatie van Oliefabrieken) di Rangkasbitung. “Ini perlu disebut. Sebab, pabrik ini bukan hanya memproduksi minyak kelapa melainkan juga senjata, khususnya mortir dan granat berikut alat pelontarnya, dan bom-bom tarik serta ranjau darat,” tulis Matia Madjiah dalam Kisah Seorang Dokter Gerilya dalam Revolusi Kemerdekaan di Banten. Dokter gerilya yang dimaksud adalah Satrio, dokter Divisi I Banten. Matia Madjiah sendiri dipindahkan dari Bandung Selatan ke Banten untuk membantu dr. Satrio sebagai komandan peleton kesehatan dengan pangkat letnan muda. Pabrik minyak kelapa Maxolie di Rangkasbitung, Banten. (Tropenmuseum/Wikipedia). Pembuatan senjata itu berada di bawah pengawasan Mayor Widagdo, kepala bagian Persenjataan Brigade Tirtayasa. Mayor Widagdo ini belakangan terkenal sebagai "Hantu Jembatan" karena banyak menghancurkan jalan dan jembatan-jembatan penting ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua. Sayangnya, mortir hasil berdikari ini tidak dilengkapi dengan alat pengontrol dan tidak diketahui pasti sampai sejauh mana jangkauan daya tembaknya. “Karena tidak memiliki peralatan pengontrol, maka dalam pemakaiannya beberapa kali terjadi pelurunya tidak terlontar, tapi meletus di dalam tabung,” tulis Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudari dalam Catatan Masa Lalu Banten. Biasanya, seperti di daerah-daerah lain yang membuat senjata, tabung mortir itu terbuat dari tiang listrik. Meskipun demikian, para prajurit cukup bangga memilikinya. “Mortir itu sedikit banyak dapat menaikkan gengsi pasukan dan menambah semangat prajurit,” kata Matia Madjiah.

Raungan tangis acap kali memecah dalam perkabungan orang suku Batak. Ratapan ini pun biasanya mengalunkan kata demi kata mirip puisi yang dilagukan. Di kalangan sub etnis Batak Toba, senandung ratap demikian dikenal dengan istilah andung .      “Dulu selalu dikumandangkan setiap ada upacara kematian,” kata etnomusikolog Rizaldi Siagian kepada Historia . Andung berasal dari tradisi lisan warisan leluhur Batak kuno. Tak diketahui persis ihwal andung bermuasal. Namun, ia merupakan produk kebudayaan Batak pra-Kristen. Dalam Kamus Budaya Batak Toba yang disusun M.A. Marbun dan Idris Hutapea, andung berarti ungkapan atau nyanyian; senandung kesedihan yang dinyanyikan. Melagukan andung ( mangandung ) adalah cara mengungkapkan rasa duka, solidaritas, harapan, atau permohonan ketika meratapi kematian sanak terkasih. Menurut Rizaldi, andung masuk kategori music vokal, lament (ratapan). Seorang yang melagukan andung disebut pangandung . Sembari meratap, si pangandung akan menuturkan semua kesedihan dan duka lara dengan kata-kata khusus yang disebut bahasa andung . “Ia bagian dari kebudayaan dan terintegrasi didalamnya,” ujar Rizaldi. “Yang menentang justru yang datang dari luar kebudayaan bersangkutan . ” Bikin Belanda Gentar Di zaman kolonial, tembang andung pernah membuat Belanda gemetar. Sebisa mungkin ratapan itu dihindari. Bagaimana bisa? Kisahnya bermula ketika Sisingamangaraja XII yang menentang kekuasaan kolonial gugur di Dairi pada 1907. Pemerintah Belanda sengaja menyembunyikan jenazah raja Batak itu dari keluarganya. Pun waktu dimakamkan di Tarutung, tak satupun anggota keluarga yang menyaksikan. Mereka baru dapat melihat pusara Sisingamangaraja setelah gerakan pejuang Batak secara total dilumpuhkan.   Pasca kematian Sisingamangaraja, pihak Belanda dilingkupi perasaan risau. Sejarawan cum teolog Walter Bonar Sidjabat mengungkap alasan dibalik kekhawatiran ini. Sekiranya ada keluarga Sisingamangaraja yang turut hadir menyemayamkan jenazah dan mangandung , maka dapat timbul reaksi yang membahayakan Belanda. Menurut Sidjabat, bagi masyarakat Batak, andung diucapkan sambil menangis sekaligus meluapkan kenangan tentang sifat-sifat khusus orang yang ditangisi. Ini kemudian memberikan interpretasi oleh orang yang menangisi tentang riwayat dan arti orang yang meninggal. Dalam hal Sisingamangaraja, tentu akan bertalian erat dengan perjuangannya. “Kata-kata andung itu pasti akan menimbulkan rasa iba dan emosi di kalangan rakyat, dan mungkin sekali pada saat itu akan membangkitkan perlawanan spontan terhadap Belanda sekiranya mereka mengizinkan anggota keluarga hadir pada saat pemakaman yang bersejarah itu,” tulis Sidjabat dalam Ahu Si Singamangaraja:Arti Historis, Politis, Ekonomis, dan Religius Si Singamangaraja XII. Kearifan Lokal yang Terpental Menurut antropolog Togar Nainggolan, tradisi mangandung menjadi kebiasaan yang mendorong orang Batak Toba berbakat dalam menyanyi. Andung dapat membuat pendengarnya terpana, terpesona, bahkan terpantik untuk menitikkan air mata. Pangandung yang lihai biasanya menutupi kepalanya dengan kain ulos sehingga mimik wajah ataupun gelagatnya menangis tersamar. “Walau tak terikat dengan syair yang beraturan, bahasa andung sangat spesial dan jarang diucapkan dalam bahasa sehari-hari. Kata-katanya terpilih. Hal ini masih terasa dalam banyak lagu trio modern,” tulis Togar Nainggolan dalam “Strategi Komunitas Batak Toba untuk Penguatan Karakter Bangsa” termuat di kumpulan tulisan Karakter Batak: Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan. Kendati demikian, fungsi andung sebagai kidung ratapan mulai tergeser seiring zaman. Penetrasi zending yang menyiarkan kristenisasi menggerus praktik kebudayaan lama yang mendekati animisme. Tradisi mangandung tak terkecuali ikut tergilas. Menurut Rizaldi Siagian, ada semacam resistensi terhadap andung ditengah-tengah pemeluk agama samawi. Resistensi ini terutama pada kalangan Kristen di Toba. “Karena dianggap paganisme,” kata Rizaldi. Sebagai salah satu warisan budaya yang pernah hidup dan berperan kuat dalam masyarakat Batak Toba, kini ratapan andung kian jarang dilantunkan. Ia bahkan hampir tak ditemui lagi pada masa berkabung orang Batak yang menganut Kristen. Hanya orang tua-tua tertentu saja yang masih dapat menguasai bahasa andung . Pendeta Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) terkemuka, Darwin Lumbantobing mengemukakan bahwa senandung andung telah diganti dengan himne gereja yang termaktub dalam Buku Ende (kitab lagu) HKBP. Bila anggota jemaat mengalami kemalangan, maka pelayan gereja yang hadir akan mengiringi acara duka lewat nyanyian Buku Ende . Para pelayat pun ikut serta menyanyikan lagu-lagu rohani sebagai kebaktian penghiburan.     “Tindakan seperti itulah yang membuat posisi andung tergeser dan menghilang dari kehidupan masyarakat Kristen Batak, karena digantikan Ende Huria (Lagu Gereja),” tulis Darwin Lumbantobing dalam “Menemukan Jati Diri dalam Sejarah yang Dilalui” termuat di Konsepku Membangun Bangso Batak: Manusia, Agama, dan Budaya suntingan Bungaran Antonius Simanjuntak. Kendati demikian, tradisi andung tak sepenuhnya mati. Ia pun tak selalu kumandang ketika ada yang meninggal. Andung beralih ke lagu-lagu pop Batak dengan melodi dan lirik yang sedih ataupun cukup hanya dengan alunan seruling.

PENCAK Silat adalah Indonesia. Satu dari sekian produk budaya bangsa yang tergolong seni beladiri itu berakar dari masa ketika Nusantara masih dipenuhi kerajaan yang silih berganti berjaya dan tumbang. Tak heran bila di setiap ajang olahraga yang mengikutsertakan pencak silat, Indonesia kerap mendominasi. Terakhir, di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, kontingen tuan rumah meraup 14 dari 16 emas yang diperebutkan. Beragam pentas olahraga itu menjadi agen yang meningkatkan popularitas silat. Namun, belakangan silat kian mendunia lewat perfilman. Aktor-aktor laga bekas atlet silat macam Iko Uwais, Yayan Ruhian, atau Cecep Arif Rahman berperan penting mempromosikan silat lewat film Merantau (2009), The Raid (2012), Man of Tai Chi (2013), The Raid 2 (2014), Star Wars: The Force Awakens (2015), hingga Wiro Sableng dan Mile 22 yang rilis tahun ini. Bahkan, Hollywood kini ikut menggarap film-film yang memuat beladiri khas Nusantara itu. Adegan pencak silat dalam film The Raid 2 . (sonyclassics.com) “Tentu saja film-film itu membuka mata dan pikiran masyarakat Indonesia dan dunia tentang pencak silat. Ditambah keberhasilan Indonesia mendominasi cabang silat di Asian Games. Keduanya jadi promosi dahsyat dalam mengambil hati masyarakat Indonesia dan dunia untuk mencintai pencak silat,” ujar Taufan Prasetya, ketua Forum Pecinta dan Pelestari Silat Tradisional Indonesia (FP2STI), kepada Historia. Buah Peradaban Austronesia Bicara muasal silat, nyaris mustahil ditelusuri detailnya. Namun, dari berbagai temuan arkeologi, silat sebagai beladiri sudah eksis di Nusantara sejak peradaban Austronesia, masa yang menurut arkeolog Universitas Indonesia Agus Aris Munandar sebagai kebudayaan awal di kawasan Nusantara (6000 SM-1 M). “Sumber paling awal dari seni beladiri di masa prasejarah berkaitan dengan kebutuhan untuk hidup, saat mereka butuh kemahiran berburu untuk mencari makanan yang tersedia dari alam. Untuk mendapatkan hewan buruan, mereka harus punya strategi untuk menjerat, menjebak, dan menaklukkan,” tutur Agus ketika berbicara dalam diskusi bertajuk “Kekayaan Silat Nusantara: Sejarah, Keragaman dan Posisinya dalam Kebudayaan Nusantara” di Universitas Mercu Buana, 7 April 2018. Dari kebutuhan untuk bertahan hidup, orang-orang Austronesia lalu meningkatkan keterampilannya untuk membela diri. Kemahiran beladiri mereka terasah oleh berbagai konflik atau peperangan antarkelompok yang hidup terpisah-pisah. Hal itu diperkuat dengan temuan Batu Gajah dari zaman megalitikum di Pasemah, Sumatera Selatan. Situs Batu Gajah Pasemah di Pagaralam, Sumatra Selatan. (Repro Forgotten Kingdoms in Sumatera ). “Kita menyebutnya Pasemah Warrior. Di reliefnya digambarkan seseorang sedang menaiki gajah memakai topi atau helm, membawa nekara dan bawa banyak senjata. Dia orang Austronesia, nenek moyang kita. Dari reliefnya tadi, berarti mereka sudah punya keahlian beladiri. Ditambah lagi di nekaranya juga ada ukiran yang menggambarkan orang-orang yang sedang membawa perisai. Tapi ya dulu belum ada nama beladirinya, belum disebut silat,” lanjut Agus. Perjalanan waktu memperkaya kemampuan beladiri orang Austronesia dengan masuknya pengaruh asing, terutama dari India dan Cina. Seiring dengannya, kerajaan bermunculan di Nusantara dengan pengaruh utama dari peradaban India. “Pada masa ini secara hipotetik semakin jelas bahwa orang-orang itu mengerti beladiri. Karena tentu mereka harus punya militer yang kuat yang berasal dari kemahiran beladiri untuk menaklukkan Nusantara, bahkan sampai ke Asia Tenggara,” imbuh Agus. Sementara, menurut Oong Maryono dalam Pencak Silat Merentang Waktu , silat sebagai beladiri sudah eksis dan berkembang di abad VII. Ia berkembang hingga ke wilayah kerajaan-kerajaan lain di Semenanjung Malaya atau Kepulauan Filipina lewat perluasan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sumber lain, Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah karya Edi Suhardi Ekadjati , menyebutkan benang sejarah silat bisa ditarik lebih jauh di tatar Sunda, tepatnya di Kerajaan Salakanagara pada abad II Masehi. Namun, kebanyakan literatur mengenai muasal silat berhulu pada tradisi lisan sehingga diperlukan penelusuran lebih jauh. Yang pasti, tiap wilayah lantas memunculkan silat dengan ciri khas masing-masing. Di Sumatra, selain silat Melayu yang berasal dari Riau, yang tersohor adalah beragam silat Minang yang ketika dipertontonkan, diiringi musik. Silek Minang mirip silat di Tatar Sunda, yang juga diiringi musik, seperti Silat Kendang Balik. Sementara, silat khas Jawa gerakan-gerakannya cenderung lebih halus. Suatu peragaan pencak silat Melayu di Medan, 1948. (Nationaal Archief) Di ibukota, silat Betawi yang kental dengan pukulan sehingga populer dengan nama “Maen Pukulan”, kerap memukau orang sejak masa kolonial lewat pendekar-pendekarnya macam Zaelani dari Perguruan Mustika Kwitang. Dalam sebuah pertarungan melawan Mpek Tan Kiam, pedagang tembakau yang ahli Kuntao, akibat sebuah perselisihan, Zaelani berhasil menang meski dengan susah payah. “Setiap wilayah pasti punya beladiri khas masing-masing. Bisa kita lihat dari tarian-tarian perang di timur Indonesia, baik di Maluku dan Papua. Tapi apakah ini masuk dalam kategori pencak silat? Hal ini tergantung pada definisi pencak silat itu sendiri. IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) mendefinisikan pencak silat punya empat aspek: olahraga, beladiri, seni budaya, dan mental spiritual. Kalau tarian perang Papua punya empat aspek itu, bisa kita sebut sebagai pencak silat juga,” sambung Taufan. “Namun memang belum ada riset dari kami untuk menginventarisir silat yang asli Maluku, Nusa Tenggara sampai Papua.” Yang pasti, relasi antarsuku-bangsa berperan penting menyebarkan silat ke berbagai tempat. Contoh paling konkrit, silat Kali Majapahit. Beladiri warisan Majapahit itu kini justru lestari di Filipina. Silat dalam Perjalanan Sejarah Bangsa Terlepas dari sulitnya menentukan bagaimana proses kelahiran silat dan silat apa yang tertua, Persaudaraan Setia Hati yang berdiri pada 1903 diakui berbagai pihak sebagai perguruan pencak silat pertama. Sementara, organisasi yang memayungi beragam jenis silat pertama adalah Perhimpunan Pencak Silat Indonesia (PPSI), lahir pada 1922. “Ada lagi GAPEMA (Gabungan Pencak Mataram) pada 1943. Namun perkembangan silat di masa Hindia Belanda sangat terbatas karena dilarang pemerintah kolonial. Silat hanya diajarkan di berbagai perguruan secara sembunyi-sembunyi dengan hanya menonjolkan aspek seni budayanya saja,” ujar Taufan. Di zaman Jepang (1942-1945), perkembangan silat sedikit lebih baik kendati harus bersaing dengan beladiri khas Jepang macam Sumo, Karate, dan Jiu-Jitsu yang mulai masuk. Di masa revolusi fisik, kebanyakan anggota laskar memiliki “pegangan” berupa silat. Di masa revolusi itu pula Gabungan Pentjak Silat Seluruh Indonesia (GAPENSI) berdiri pada 1947 dan berganti nama menjadi IPSI setahun kemudian. Peragaan pencak silat Minangkabau. (Troepenmuseum). Silat kemudian dijadikan cabang olahraga dan didemonstrasikan di PON I. “Dua tahun kemudian, seluruh insan pencak silat Indonesia diundang oleh Presiden Soekarno untuk melakukan atraksi di Istana Negara,” tulis GJ Nawi dalam Maen Pukulan Pencak Silat Khas Betawi . Seiring makin dikenalnya silat oleh masyarakat mancanegara yang dipromosikan Ketua IPSI Mayjen TNI (Purn) Eddie M. Nalapraya, maka didirikanlah Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (PERSILAT) untuk menaungi pencak silat dunia. Eddie didapuk jadi ketua presidiumnya yang membawahi 69 anggota. Jumlah itu jelas kalah jauh dari yang ada di Indonesia di mana perkembangan perguruan silat melesat. Menurut FP2STI, setidaknya ada 3000 perguruan silat yang masih eksis di Indonesia. Namun, hanya 850 perguruan bernaung di bawah IPSI. “Kalau dari bukunya pak Oong Maryono, disebutkan ada 600 aliran pencak silat. Asumsinya satu aliran saja bisa membentuk sampai lima perguruan. Maka paling tidak saat ini ada 3000 perguruan di Indonesia,” sebut Taufan. Berangkat dari keprihatinan akan eksistensi silat tradisional yang tak tergabung IPSI, “ditambah pandangan miring sebagian besar masyarakat pada para pesilat, khususnya silat tradisional,” ujar Taufan, maka dia bersama sejumlah rekannya mendirikan FP2STI pada 2006. “Kami punya tujuan untuk mempromosikan dan mengedukasi masyarakat terhadap silat tradisional sebagai warisan budaya adiluhung bangsa.”