MOMENTUM bersejarah seperti KAA adalah peristiwa berharga bagi jurufoto mana pun. Kehilangan momentum dapat berarti kehilangan kesempatan mengabadikan sejarah dalam lembaran foto yang mereka bikin. Tak aneh jika para pewarta foto sampai harus berdesakan dan saling berebut untuk mendapatkan posisi terbaiknya saat memotret para delegasi KAA di Bandung, 18 April 1955. Terlebih ketika pemimpin perhelatan akbar bangsa Asia Afrika itu adalah Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai. Kedatangan Sukarno selalu dinanti para pekerja media. Seperti diberitakan oleh majalah Berita KAA , no 3 April 1955, demi mendapat gambar terbaik, dua pewarta foto hampir saja terlibat baku pukul. Ceritanya bermula ketika seorang pewarta foto dari Republik Rakyat Tiongkok tak terima kena sikut seorang fotograper Amerika. Wartawan yang tak diketahui namanya itu sedang bersiap mengambil gambar Sukarno, namun wartawan Amerika yang tubuhnya lebih besar menyenggol dan menyikutnya. Tak terima kena sikut dan tergeser dari posisi terbaiknya, mereka pun beradu mulut bahkan nyaris saling jotos. “ You know, I come from Great United States of America ,” kata pewarta foto berkebangsaan Amerika yang bekerja untuk National Broadcasting Hongkong itu, berlagak sombong. Tak ingin kejadian berlarut-larut, Mohammad Sabur, pengawal Presiden Sukarno turun tangan melerai mereka. Tak lama setelah kejadian, seorang anggota seksi penerangan KAA membisiki pewarta foto Amerika itu kalau lawannya berasal Peking, Tiongkok. Dia pun meminta maaf dan bergegas pergi. Dua wartawan tadi merupakan bagian dari puluhan wartawan dari berbagai negara sudah tiba beberapa hari menjelang KAA. Sejak awal April 1955, untuk mempermudah urusan mereka, panitia lokal di bawah pimpinan Gubernur Jawa Barat Sanoesi Hardjadinata sudah menyediakan press room di gedung Dana Pensiun dengan dua kamar besar dan enam ruangan kecil. Sementara itu di gedung Concordia sudah disediakan ruangan pers lebih besar, lengkap dengan barnya. Untuk keperluan pengiriman berita, Kantor Pos Telepon dan Telekomunikasi (PTT) Bandung menyediakan 20 frekuensi pesawat morse bagi kantor-kantor berita yang hadir. “Para delegasi dan wartawan akan dapat mengkawatkan 100.00-200.000 kata setiap hari dari kantor pos, telegraf dan telepon,” catat majalah Berita KAA , no 2 April 1955.*

Dalam sidang tertutup bidang politik, 21 April 1955, Perdana Menteri Sri Lanka Sir John Kotelawala, memberikan pernyataan soal kolonialisme yang menyentak peserta sidang. Dia mengajak untuk terang-terangan menentang kolonialisme Uni Soviet, seperti halnya melawan kolonialisme Barat. “Pikirkan, tuan-tuan, umpama saja negara-negara satelit di bawah dominasi komunis di Eropa Tengah dan Eropa Timur: Hongaria, Romania, Bulgaria, Albania, Cekoslowakia, Latvia, Lithuania dan Polandia. Apakah mereka bukan tanah jajahan sama dengan setiap tanah jajahan di Asia dan Afrika,” kata Sir John. Hadirin peserta sidang terdiam karena tegang. “Semua seakan-akan merasa ini ‘bom’! Semua nglirik ke arah PM Zhou Enlai,” kata Roeslan Abdulgani, Sekretaris Jenderal KAA, dalam The Bandung Connection . Setelah Sir John selesai bicara, Zhou Enlai berkata singkat; meminta agar naskah pidato Sir John dibagikan ke peserta lain. Dia juga meminta hak berbicara untuk merespons Sir John, pada rapat keesokan harinya. Usai rapat di Gedung Dwi Warna itu, rupanya urusan Zhou Enlai belum selesai; dia menghampiri Sir John. Ali Sastroamidjojo, ketua rapat dan ketua KAA, mendekati mereka, disusul Roeslan Abdulgani. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan Kreshna Menon, ikut bergabung. Seraya menudingkan jarinya ke Sir John, Zhou Enlai mengatakan, “Apa maunya Sir John mengusulkan pembicaraan tentang kolonialisme Soviet itu? Apakah untuk mem-provosir RRC? Untuk memecah-belah dan menggagalkan Konperensi?” “Kita semua agak terperanjat dengan pertanyaan-pertanyaan PM Zhou Enlai yang tajam itu. Yang dikeluarkan secara tegas, serius dan sopan,” kata Roeslan. Ali Sastroamidjojo mencoba melerai, namun Sir John tak mau kalah, sambil menunjuk Zhou Enlai, balik bertanya, “Kenapa tuan menjadi gusar berhubung dengan kritik saya terhadap Soviet ini? Saya toh sama sekali tidak menyinggung hubungan Soviet dengan RRC dalam masalah kolonialisme bentuk baru itu? Saya hanya menyebut hubungan Soviet dengan negara-negara Eropa Timur. Kenapa tuan terburu memberi reaksi dengan minta bicara besok pagi? Kalau tuan tadi diam saja, tidak akan ada apa-apa.” Pada rapat esok hari, Zhou Enlai menyatakan tidak dapat menerima hubungan Uni Soviet dengan negara-negara Eropa Timur disebut kolonialisme bentuk baru. Ketika suasana mulai mereda, bola kolonialisme bentuk baru ala Uni Soviet itu, terus dioper oleh Pakistan, Turki, Irak, dan Filipina. Sehingga, Ali Sastroamidjojo mengusulkan pembentukan Panitia Perumus, terdiri dari wakil Burma, Sri Lanka, India, Indonesia, Lebanon, Pakistan, Filipina, RRT, Syiria, dan Turki. Panitia ini diketuai LN Palar dari Indonesia. Sementara itu, waktu menunjukan hampir jam 12.00 siang, rapat diskors karena delegasi muslim harus salat Jumat. Menurut Roeslan, Panitia Perumus kemudian membuat rumusan kompromis mengenai kolonialisme, yang berbunyi: “Kolonialisme dalam segala manifestasinya adalah suatu kejahatan yang harus diberantas secepat mungkin.” “Rumusan kompromis ini diterima baik oleh PM Zhou Enlai,” kata Roeslan. Alasan Zhou Enlai menerima rumusan tersebut dengan mengibaratkan “seluruh tangan dan lima jarinya itu adalah kolonialisme. Lima jari tangan itu adalah ibarat manifestasinya. Ada manifestasi kolonialisme di bidang politik, militer, ekonomi, sosial, kebudayaan. Dan bukan dalam bentuk kolonialismenya Uni Soviet.”

DAPUNTA Kosiki, penduduk kabikuan (desa otonom) Pamehangan, memimpin upacara penetapan sima bagi desa Panggumulan, wilayah Puluwati (kini Kabupaten Sleman). Panggumulan beroleh anugerah status tanah perdikan berkat jasa penduduknya

PRESIDEN Joko Widodo kembali menyatakan dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Kali ini, dalam pidato pembukaan pertemuan Puncak Bisnis Asia Afrika di Jakarta Convention Center, 23 April 2015, yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Jokowi menandaskan, “Kita dan dunia masih berutang kepada rakyat Palestina. Dunia tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Kita tidak boleh berpaling dari penderitan rakyat Palestina. Kita harus mendukung sebuah negara Palestina yang merdeka.” Sehari sebelumnya, Jokowi bertemu Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah, yang menyebut Jokowi sebagai sahabat bangsa Palestina. Rami tersanjung dengan dukungan bangsa Indonesia dan komitmen Presiden Jokowi, yang sejak kampanyenya telah menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina. Soal kemerdekaan Palestina sudah jadi agenda pembahasan dalam KAA 1955. Delegasi Mesir yang dipimpin Gamal Abdul Nasser mendukung upaya kemerdekaan Palestina. Nasser, yang terlibat dalam Perang Arab melawan Israel pada 1948, menuding negara-negara besar yang sering mengingkari keputusan PBB tentang hak asasi manusia, seperti yang terjadi di Palestina, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Roeslan Abdulgani, Sekretaris Jenderal KAA, mengisahkan lebih lanjut ihwal Palestina ini dalam The Bandung Connection, Konferensi Asia Afrika di Bandung Tahun 1955. Menurut pengamatannya, pembahasan Palestina ini menyerempet ke akar persoalan: zionisme. Pembahasan itu tak pelak menimbulkan perselisihan pendapat pada beberapa delegasi KAA. Mohammad Fadhel Jamali, ketua delegasi Irak, menyamakan bahaya zionisme dengan kolonialisme dan komunisme. “Zionisme adalah bab terakhir dari buku kolonialisme kuno. Itu adalah salah satu bab paling gelap dan hitam dalam sejarah manusia... Zionisme dengan adanya negara Israel telah menambah segala keburukan itu. Zionisme Israel...mengakibatkan lebih dari satu juta rakyat Arab Palestina, baik yang Islam maupun Kristen, menjadi papa sengsara dan tak bertempat tinggal,” katanya, sebagaimana dikutip Cak Roes, panggilan akrab Roeslan Abdulgani.   Meski semua delegasi menyetujui kemerdekaan Palestina, pernyataan Fadhel itu sempat memanaskan suasana rapat tertutup bidang politik. Bermula dari Fadhel inilah delegasi Arab, Pakistan, Afghanistan, dan Iran mengutuk zionisme internasional. Sebagaimana Nasser, mereka juga mengeluarkan segala unek-unek dan kedongkolan mereka terhadap pembangkangan Israel atas PBB. Karena itu mereka menghendaki adanya sikap politik lebih kongkret dari KAA terhadap Israel. Namun Burma dan India mengeluarkan suara berbeda. Kedua negara ini memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam menanggapi Fadhel, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru keberatan menyamakan zionisme dengan kolonialisme dan imperalisme. “Sebaiknya kita jangan memberikan kualifikasi imperialisme kepadanya. Tetapi diakui zionisme memang adalah suatu gerakan agresif,” kata Nehru menanggapi Fadhel.  Nehru kemudian mengungkit penderitaan kaum Yahudi di bawah kekuasaan Hitler di Jerman. Tidak kurang dari lima juta orang Yahudi dibantai di Jerman, Austria, dan Polandia. Itulah, kata Nehru, antara lain yang mendorong kaum Yahudi mendirikan negara Israel. Terang saja pernyataan Nehru ini menyulut banyak komentar. Salah satunya dari delegasi Lebanon yang menyatakan angka lima juta itu berlebihan dan beraroma propaganda zionisme untuk mengelabui mata dunia serta menarik simpati pendirian negara Israel. “Israel sendiri melakukan teror dan kekejaman yang tiada taranya kepada rakyat Palestina. Perbuatan Israel serta zionisme itu perlu dikutuk,” tegas delegasi dari Libanon. Di tengah hangatnya perdebatan itu Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai mencoba mendinginkan suasana dengan tampil sebagai juru damai. Setelah menegaskan dukungan Tiongkok kepada pihak dunia Arab, dia menyetujui resolusi KAA supaya semua resolusi PBB tentang Palestina dilaksanakan dengan syarat kekuatan luar, seperti Amerika Serikat, tak boleh mencampuri persoalan ini. Dia ingin penyelesaian Palestina sebagaimana halnya Tiongkok menghadapi Taiwan. Tiongkok membebaskan Taiwan secara damai setelah menyaratkan kekuatan militer Amerika Serikat mundur. Upaya Zhou Enlai berhasil. Selain menegaskan sokongannya terhadap pembebasan Palestina, KAA 1955 juga menyerukan penyelesaian konflik Palestina-Israel secara damai. Kini, 60 tahun kemudian, Palestina masih belum merdeka dan masih juga menjadi agenda pembahasan pada peringatan 60 tahun KAA.

TIBA-tiba Presiden Sukarno marah pada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Sekjen KAA Roeslan Abdulgani. Kemarahannya bermula saat dia temukan renovasi gedung yang semula bernama Concordia itu tak sesuai harapannya. Padahal penyelenggaraan KAA tinggal sebelas hari lagi. Menurut wartawan senior Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil: Petite Histoire Indonesiajilid 2 , keinginan Sukarno tak segera terlaksana karena Ali Sastroamidjojo tak segera mengucurkan dana renovasi sementara Roeslan tak bergegas menjalankan perintah Sukarno. “PM Ali tidak bersedia memberikan duit. Murah meriah saja. Dan Roeslan punya jadwal sempit,” tulis Rosihan. Menemukan gedung belum sempurna ditata saat menginspeksi persiapan KAA, Sukarno menyindir Ali tak bakal mampu membikin revolusi. “Dengan sarjana hukum (SH) orang tidak bisa membuat revolusi,” ujarnya sebagaimana dikutip Rosihan. Setengah bercanda, Sukarno mengejek Ali yang sarjana hukum. Menurut presiden yang terkenal pecinta karya seni itu renovasi yang dilakukan Ali hanya membuat gedung terlihat seperti ruang pengadilan. Dalam waktu yang serba mepet, akhirnya presiden menunjuk arsitek F Silaban untuk mendesain renovasi tersebut, sekaligus mengganti namanya menjadi Gedung Merdeka. Sukarno ingin menjadikan gedung itu tempat penyelenggaraan KAA yang megah dan membanggakan. Memang bukan perkara mudah menjadikan Gedung Concordia sebagai tempat KAA. Jauh sebelum dikuasai pemerintah, gedung tersebut berfungsi ajang sosialita warga elite Belanda di Bandung. Societeit Concordia , demikian nama klab orang kaya Belanda itu, selalu disambangi para pengusaha perkebunan. Setelah kemerdekaan, kepemilikan tetap ada di tangan mereka dan enggan melepaskan kepemilikannya kepada siapa pun. “Tetapi setelah mereka dihadapkan dengan kemungkinan pengambilalihan demi kepentingan negara, akhirnya gedung Concordia tersebut dijual kepada pemerintah,” kenang Ali Sastroamidjojo dalam Tonggak-Tonggak di Perjalananku . Penanda kota Bandung peninggalan era kolonial itu merupakan karya arsitektur Van Gallen Last dan CP Wolf Schoemaker itu berdiri pada 1895. Semasa pendudukan Jepang, Gedung Concordia berubah nama menjadi Dai Toa Kaikan. Pemerintah militer Jepang menggunakannya sebagai kantor propaganda dan pusat kebudayaan. Ketika Jepang kalah perang, gedung itu lalu kosong hingga era Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri, di mana Negara Pasundan memfungsikan Gedung Concordia menjadi gedung pertemuan. Bubarnya Negara Pasundan kembali membuat gedung terbengkalai. Oleh karena itulah ketika menjelang penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika, panitia lokal di bawah pimpinan Gubernur Jawa Barat Sanusi Hardjadinata memilih gedung Concordia dan Gedung Dana Pensiun (Pensioenfonds) menjadi dua gedung yang paling memungkinkan untuk dijadikan wahana perhelatan KAA.

MARIA Ullfah lahir di Serang, Banten pada 18 Agustus 1911. Ayahnya, RAA Mohammad Achmad bekerja sebagai Bupati Kuningan, setelah sebelumnya sempat bertugas sebagai amtenar di Serang, di Rangkasbitung dan kemudian jadi bupati Meester (kini Jatinegara) di Batavia. Ibu kandungnya, RA. Hadidjah Djajadiningrat, anak kelima Raden Bagoes Djajawinata, Wedana Kramatwatu dan Bupati Serang. Masa kecil Maria dilewati di Serang, Banten. Maria mulai masuk sekolah dasar di Rangkasbitung, mengikuti ayahnya yang bekerja di kota yang menjadi latar belakang kisah roman Max Havelaar itu. Tak lama tinggal di Rangkasbitung, Mohammad Achmad pindah ke Batavia, di mana dia bertugas sebagai Patih di Meester (kini Jatinegara), yang dulu masih termasuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat. Maria ikut pindah ke Batavia. Pada 1929 Mohammad Achmad memperoleh kesempatan belajar perkoperasian di Den Haag, Belanda. Dia mengajak ketiga anaknya. Kebetulan saat itu tiba waktunya bagi Maria untuk melanjutkan pendidikannya. Atas izin ayahnya dan pilihan Maria sendiri, dia mendaftar ke Fakultas Hukum di Universiteit Leiden. Kelak Maria menjadi sarjana hukum perempuan pertama dari Indonesia.

BEBERAPA minggu sebelum Konferensi Asia Afrika dimulai, Sekretariat Bersama memerlukan bendera-bendera negara peserta untuk dikibarkan di berbagai tempat, dari lapangan udara, jalan raya, sampai gedung-gedung. Ketika semua negara peserta sudah mengirimkan benderanya, Sudan belum juga memberikan benderanya, sekalipun diminta berkali-kali melalui kawat (telegram). “Rupanya karena Sudan belum merdeka penuh, maka mereka belum mempunyai bendera nasional. Akhirnya kita putuskan saja untuk mengibarkan sebuah bendera putih dengan tulisan Sudan warna merah di tengah-tengahnya,” kata Roeslan Abdulgani, sekretaris jenderal KAA, dalam The Bandung Connection . Sekretariat Bersama memberitahukan keputusan tersebut melalui telegram ke pemerintah Sudan di ibukota Khartum. Ali Sastroamidjojo, ketua KAA sekaligus perdana menteri Indonesia, terperanjat waktu mengetahui keputusan Sekretariat Bersama tersebut. Dia menegur Roeslan dan mengingatkan bahwa pemerintah Sudah tentu akan tersinggung. “Sebab menentukan bendera nasional adalah atribut pokok dari bangsa itu sendiri. Bukan dari Joint Secretariat (Sekretariat Bersama, red ). Emosi bangsa terhimpun dan tersimpan di dalamnya. Seperti halnya dengan Lagu Kebangsaannya,” tegas Ali. “Saya agak ngeri juga mendengarkan teguran Pak Ali Sastroamidjojo ini,” kata Roeslan. Roeslan akhirnya bisa bernapas lega. Sekretariat Bersama menerima balasan dari pemerintah Sudan yang menyetujui bendera buatan panitia itu. “Selama konferensi, Sudan mengibarkan bendera ‘ciptaan’ kita,” kata Roeslan. Rosihan Anwar, wartawan yang meliput KAA, melihat langsung bendera Sudan yang beda dari negara-negara lain. Bendera negara-negara peserta berkibar di Jalan Asia Afrika Bandung. “Sebuah negara Afrika yang baru merdeka, Sudan, belum punya bendera sendiri, tetapi sekjen konferensi Roeslan Abdulgani tidak kehabisan akal. Ia bikin bendera sendiri untuk Sudan, sehelai kain putih yang bertulisan Sudan,” catat Rosihan dalam Sejarah Kecil “petite histoire” Indonesia Volume 2 . Sudan menghadiri KAA dalam status negara merdeka tapi belum sepenuhnya. Hal ini dikemukakan ketua delegasi Sudan, Perdana Menteri Sayed Ismail El Azhari, dalam sambutannya, “Lebih dari limapuluh tahun, Sudan berada di bawah kekuasaan asing dan belum lama, benar-benar lepas dari genggamannya…konferensi ini menjadi upaya pertama kami menjalankan kedaulatan dan kemerdekaan kami di luar negeri.” Bendera kebangsaan Sudan baru dikibarkan dalam upacara kemerdekaan pada 1 Januari 1956, dikerek langsung oleh Sayed Ismail El Azhari.

PADA Konferensi Asia Afrika April 1955, delegasi dari Tunisia, hanya sebagai peninjau. Negara di Afrika Utara itu, bersama Aljazair dan Maroko, masih dijajah Prancis. Konferensi Lima Perdana Menteri di Bogor pada 1954, menegaskan dalam maklumatnya bahwa “Para Perdana Menteri menyatakan bantuan seterusnya dari mereka terhadap tuntutan dari bangsa Tunisia dan Maroko untuk kemerdekaan nasionalnya dan hak yang sah dari mereka untuk menentukan nasibnya sendiri.”   Pada awal tahun 1951, pemimpin perjuangan kemerdekaan Tunisia, Habib Bourguiba, datang ke Jakarta, untuk meminta dukungan pemerintah Indonesia. “Kami terima beliau, bukan sebagai tamu asing akan tetapi sebagai teman seperjuangan lama, yang sama-sama berjuang di satu front kemerdekaan tanah air dari penjajahan yang berabad-abad itu,” kata Muhammad Natsir, dalam Budaya Jaya , Vol. 9, 1976. Natsir selaku perdana menteri melakukan kunjungan balasan ke Mesir pada 1952, dimana pemerintah Mesir membantu menyediakan kantor bagi para pejuang kemerdekaan dari Tunisia, Aljazair, dan Maroko di Kairo. Sekembali dari lawatan tersebut, Natsir membentuk Panitia Pembantu Perjuangan Kemerdekaan Afrika Utara. Panitia ini diketuai oleh Natsir, sekretaris jenderal Hamid Algadri, bendahara IJ Kasimo, anggota A.M. Tambunan dan Arudji Kartawinata. Dalam Muhammad Natsir 70 Tahun: Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan , disebutkan bahwa “panitia ini berhasil memberikan bantuan walaupun tidak begitu besar dalam arti materiil tapi besar dalam arti moril bagi perjuangan kemerdekaan negara-negara tersebut.” Panitia mengusahakan kantor bagi utusan dari Tunisia, Aljazair, dan Maroko, di Jalan Cik Ditiro No. 56 Jakarta Pusat (kemudian sempat jadi kantor kedutaan besar Aljazair, sebelum pindah ke Jalan HR Rasuna Said Kav 10-1 Kuningan Jakarta Selatan). Menurut Hamid Algadri, para utusan itu antara lain Taieb Slim dan Tahar Amira dari Tunisia; Lakhdar Brahimi dan Muhammad Ben Yahya, Muhammad Yazid, dan Husen Ait Ahmad dari Aljazair; dan Allal Fassi dari Maroko. “Mereka sering berkunjung di Jalan Tosari No. 50 (rumah Hamid, red ) dan menganggapnya seperti rumah keluarga sendiri,” kata Hamid dalam memoarnya Mengarungi Indonesia. Sekalipun mereka tidak mempunyai status diplomatik, tetapi setiap 17 Agustus mereka selalu diundang untuk menghadiri upacara peringatan hari ulangtahun Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ketika Maroko dan Tunisia sama-sama merdeka pada 1956, Aljazair berada pada puncak perjuangannya. Prancis kewalahan menangani perlawanan rakyat Aljazair. Lakhdar Brahimi, kelak menjadi menteri luar negeri Aljazair, masih di Jakarta selama enam tahun sebagai wakil dari Front Kemerdekaan Nasional (NLF). Majalah Merdeka , 4 Juni 1955, melaporkan seluruh rakyat yang pernah merasakan penjajahan akan berdiri menyokong perjuangan rakyat Aljazair. “Dan Konferensi Asia Afrika baru-baru ini juga menyatakan sokongan mereka sepenuhnya terhadap rakyat Afrika Utara melawan penjajahan,” tulis Merdeka . Aljazair baru merdeka pada 1962. Setelah berhasil merebut kemerdekaan, pemerintah Tunisia dan Aljazair memberikan penghargaan tertinggi, Wism Jumhuria dan Al Istihqaq Al Watani , kepada Mohammad Natsir dan Hamid Algadri selaku ketua dan sekretaris jenderal Panitia Pembantu Perjuangan Kemerdekaan Afrika Utara.*

KOTA Bogor berbeda dari hari-hari biasanya. Selain banyak bendera memenuhi jalan-jalan di sekitar Kebun Raya, jalan raya di depan Hotel Salak jadi memiliki gerbang. Sejak sore, masyarakat juga berkerumun di sepanjang jalan-jalan utama.  Mereka terus menunggu kedatangan iring-iringan yang membawa lima pemimpin negara (termasuk Indonesia) ke Istana Bogor. Di tempat itulah kelima perdana menteri lima negara akan mengikuti Konferensi Panca Negara (KPN) selama dua hari, dari 28-29 Desember 1954. Pada pukul delapan malam, sirene sepeda motor voorijder mengaung-ngaung. “Orang-orang mulai bersorak,” tulis majalah Merdeka , 1 Januari 1955. Iring-iringan kepala pemerintahan lima negara yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kelima kepala pemerintahan itu adalah, Jawaharlal Nehru (India), Mohammad Ali Bogra (Pakistan), U Nu (Birma),  dan Sir John Lionel Kotelawala (Seilon/Ceylon/Sri Lanka), serta Ali Sastroamidjojo (Indonesia). Mereka datang atas undangan PM Ali Sastroamidjojo. “Maksud Konperensi tersebut ialah untuk membicarakan persiapan-persiapan terakhir daripada Konperensi Asia-Afrika yang telah disetujui dengan lebih tegas oleh 4 perdana menteri daripada ketika saya mengusulkannya di dalam Konperensi Colombo,” ujar Ali dalam otobiografinya, Tonggak-Tonggak di Perjalananku . Ali mengatakan kepada empat perdana menteri yang hadir, Indonesia telah menempuh jalur diplomatik kepada negara-negara yang bakal diundang dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA). Upaya tersebut dilakukan bukan semata karena Indonesia menjadi penggagas KAA, tapi juga lantaran tiap negara yang akan diundang punya politik luar negeri yang berbeda-beda dan punya hubungan dengan negara lain yang tak selalu sama. Sebagaimana diakui Ali, masalah politik luar negeri menjadi pembicaraan paling serius dalam KPN. Salah satu pembicaraan yang paling alot adalah perlu-tidaknya mengundang RRC/Tiongkok ke KAA. Masing-masing perdana menteri berteguh pada pendapatnya, yang tentunya terkait dengan hubungan bilateral negerinya dengan Tiongkok. “Konsensus barulah bisa tercapai ketika Perdana Mentri U Nu menegaskan bahwa akan sukarlah bagi Birma untuk turut serta dalam Konperensi Afro-Asia apabila RRC sebagai negara terbesar di Asia tidak diundang. Karena Asia tanpa RRC akan tidak begitu berarti di dalam arena politik internasional,” kenang Ali. Dalam aspek-aspek persiapan lainnya, para perdana menteri tak banyak bersilang pendapat. Mereka mendukung penuh langkah-langkah yang telah diambil Indonesia. Konferensi juga merumuskan tujuan KAA, yakni: mengusahakan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika, membina hubungan bersahabat antara mereka sebagai tetangga baik; membicarakan soal-soal sosial, ekonomi, dan kebudayaan; kedaulatan nasional, soal-soal rasialisme dan kolonialisme; serta sumbangan apa yang mereka dapat berikan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. KPN berjalan lancar hingga usai di hari kedua. Pada 29 Desember, konferensi mengeluarkan komunike bersama yang terdiri dari delapan butir. Selain menetapkan Bandung sebagai tempat berlangsungnya KAA, butir-butir lainnya antara lain adalah nama negara yang akan diundang ke KAA. Komunike juga menyebutkan KAA tak bertujuan membentuk blok baru di luar dua blok yang ada, kelima perdana menteri KPN mendukung langkah Indonesia atas Irian Barat, dan kekhawatiran mereka terhadap ujicoba senjata nuklir negara adikuasa. “Akhirnya kelima perdana menteri itu menyatakan harapannya pada ambang pintu tahun baru bahwa tahun 1955 akan mengalami kamjuan dalam kerjasama di antara negara-negara itu dan dengan negara-negara lain dan dengan demikian memajukan usaha-usaha ke arah perdamaian,” tulis Majalah Merdeka , 1 Januari 1955.

KOMISI Church mendapatkan sejumlah petunjuk bahwa CIA pernah berencana membunuh Presiden Sukarno. Rencana tersebut terungkap dari kesaksian Richard Bissel, mantan wakil direktur bidang perencanaan CIA, kepada Komisi Church. Richard Bissel menyatakan, “pembunuhan atas Sukarno ‘pernah dipertimbangkan’ oleh CIA. Rencana tersebut berkembang sampai pada upaya mengidentifikasi aset –seorang pembunuh–yang diperkirakan akan direkrut untuk melaksankan pembunuhan itu.” Menurut Tim Weiner dalam Membongkar Kegagalan CIA, Bissell mengakui bahwa rencana pembunuhan Sukarno tidak terlaksana dan tidak pernah disempurnakan sampai pada titik ketika upaya itu dianggap layak.

AMERIKA Serikat tak suka pada rencana Sukarno mengadakan Konferensi Asia Afrika (KAA). Konferensi ini selain mendorong kemerdekaan bagi negara-negara Asia-Afrika, juga menetapkan sikap netral atau nonblok dalam perseteruan Blok Barat (AS) dan Blok Timur (Uni Soviet). Padahal AS sedang berupaya membentuk SEATO (South East Asia Treaty Organization), sebuah aliansi militer-politik negara-negara Asia Tenggara, yang disponsori AS, guna membendung pengaruh komunis di wilayah itu. Bagi AS, KAA adalah ancaman untuk SEATO, yang didirikan di Bangkok, Thailand pada 19 Februari 1955. Anggota SEATO terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, dan Thailand. Para pejabat dalam pemerintahan Eisenhower dan CIA (Dinas Intelijen Amerika Serikat), menurut sejarawan Baskara T. Wardaya, meyakini konferensi negara-negara Asia Afrika itu telah menjadi semacam “ajaran sesat” yang harus “dibereskan.”

Eugene Gordon, wartawan Daily Worker, koran kiri terbitan Amerika yang datang ke Bandung meliput Konferensi Asia Afrika, 18–24 April 1955 terkesan pada sosok Moses Kotane sebagai orang yang tak punya tempat resmi di dalam pertemuan, namun sangat disegani di kalangan peserta. Moses, tulis Gordon, adalah “orang yang tak punya kursi di antara delegasi resmi KAA, namun kehadirannya sangat menonjol dan banyak orang yang menghormati serta menyambutnya secara hangat saat dia masuk ke ruang pertemuan.” Dia datang bersama kompatriotnya, Maulvi Chacalia dari Kongres India Afrika Selatan (SAIC) sebagai peninjau. Mereka berdua ditugasi khusus oleh ANC untuk datang ke Bandung, mencari dukungan bagi gerakan pembebasaan Afrika Selatan. Moses Kotane lahir di Pella, Provinsi Transvaal, Afrika Selatan pada 9 Agustus 1905. Dia tak pernah mengenyam pendidikan formal tapi terkenal sebagai kutu buku dan pembelajar yang tekun. Pada 1928 Moses sempat bergabung dengan Kongres Nasional Afrika (ANC) kemudian mengundurkan diri. Setahun setelah pengunduran dirinya dari ANC, Moses bergabung dengan Partai Komunis Afrika Selatan (SACP), dan terus berada di sana sampai jabatan puncaknya sebagai sekretaris jenderal.  Sejak 1963 – 1973 Moses menjabat bendahara umum ANC. Kendati datang dari partai komunis, Moses sangat dihormati di kalangan tokoh pembebasan Afrika Selatan non-komunis. Walter Sisulu, Sekjen ANC menyebut Moses sebagai “raksasa kaum perjuangan” yang dikenal karena pemikiran logis dan sikap non-dogmatisnya. Sementara itu bagi Nelson Mandela, Moses adalah kawan diskusi sekaligus lawan debat yang akrab. Dalam otobiografinya, Long Walk to Freedom , Mandela menulis jika Moses sering datang ke rumahnya pada malam hari dan berdebat sampai pagi.  Perdebatan itu menyoal konflik di dalam tubuh ANC. Kendati sama-sama tokoh ANC, Nelson tak “mengimani” komunisme, sementara Moses tokoh komunis. “Nelson,” kata Moses seperti dikutip Mandela, “Kenapa kamu harus melawan kami? Kita semua memerangi musuh yang sama. Kami tak bermaksud menguasai ANC; kami bekerja dalam konteks nasionalisme Afrika,” lanjut Mandela meniru kata-kata Moses. “Pada akhirnya, saya tak punya lagi argumen yang baik untuk menyanggahnya,” kenang Mandela. Menurut Verne Harris, direktur riset dan arsip pada Nelson Mandela Centre of Memory, Moses adalah guru bagi Mandela. “Kalau kamu sebutkan nama orang-orang yang pernah menjadi mentor Madiba, Kotane salah satunya,” ujar Verne seperti dikutip dari laman theguardian.com . Sebelum KAA dihelat, pada 16 April 1955, Moses dan Maulvi menyusun pernyataan ihwal tujuan kehadirannya dalam KAA. Dalam pernyataannya itu, mereka mengatakan ketegangan rasial di negerinya sudah mencapai titik yang sangat berbahaya karena penguasa kulit putih melakukan tindak diskriminasi. “Yang hebat benar di Afrika Selatan itu ialah kepada bangsa Afrika yang jumlahnya 67,5 persen dari seluruh penduduk hanya disediakan 13 persen tanah, sedangkan untuk bangsa kulit putih yang banyaknya hanya 20,9 persen dari penduduk disediakan 87 persen tanah pertanian yang subur,” kata Moses dalam pernyataan yang juga ditandatangani oleh Maulvi di Bandung. Usai KAA, Moses masih terus melanjutkan perjalanan keliling dunia selama 11 bulan untuk mencari dukungan internasional. Sejak 1956 sampai 1961, Moses jadi salah satu terdakwa dalam rangkaian persidangan Treason (The Treason Trial) bersama Nelson Mandela, Walter Sisulu, Joe Slovo, Albert Luthuli, Joe Modise serta 151 pemimpin ANC lainnya. Pada 1960 di bawah undang-undang darurat, Moses ditahan selama empat bulan dan ditempatkan pada sebuah rumah isolasi dengan pengawasan ketat selama 24 jam. Pada 1963 Moses meninggalkan Afrika Selatan menuju Tanzania, menjadi bendahara umum ANC di pengasingan. Sekira 1968, Moses mengalami serangan stroke dan mendapat perawatan di Moskow, Uni Soviet sampai meninggal di sana pada 1978. Sebulan yang lalu, 14 Maret 2015, 37 tahun sejak kematiannya, jenazah Moses  dibawa pulang dari Moskow ke Pella, Afrika Selatan untuk dimakamkan kembali. Selain Moses, jasad JB Marks, tokoh pembebasan Afrika Selatan lainnya, juga dibawa pulang dari Moskow. Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma dalam pidatonya mengatakan Moses Kotane telah menyumbangkan hidupnya untuk kebebasan rakyat Afrika Selatan. “Hari ini, akhirnya kamerad Kotane pulang ke tempat peristirahatannya yang abadi. Dia telah memberikan seluruh hidupnya untuk menegakkan kebebasan, keadilan dan kesetaraan,” ujar Zuma dalam pemakaman kembali Moses, seperti dikutip dari laman resmi pemerintah Afrika Selatan, gov.za . Dalam kesempatan yang sama Presiden Zuma menyampaikan rencananya untuk menghadiri peringatan 60 tahun KAA di Bandung, 19-24 April besok. Kenangan atas Moses Kotane menjadi salah satu alasan penting kenapa ia datang ke Indonesia kali ini.    “Afrika Selatan akan berpartisipasi pada perayaan peringatan KAA untuk mengenang kembali seorang patriot yang pernah menghadiri pertemuan bersejarah itu sebagai seorang peninjau, yang mencari dukungan bagi gerakan pembebasan dalam rangka meraih kemerdekaan seperti yang kita nikmati hari ini,” ujar Zuma.