ANHAR Gonggong berang. Dia tak pernah bisa menerima jika Sultan Hamid II ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Menurut sejarawan terkemuka itu, Sultan Hamid II terlalu banyak memiliki “dosa” kepada Republik Indonesia (RI). Salah satunya adalah menjadi bagian dari Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) di kala bangsa ini berhadapan dengan Belanda yang ingin kembali berkuasa. “Dia bahkan mau menjadi ajudan khusus Ratu Belanda Wilhelmina pada 1946,” ujarnya. Situasi sebaliknya justru terjadi pada R. Didi Kartsasmita, senior Sultan Hamid II di Akademi Militer Kerajaan Belanda (KMA) Breda. Ketika mengetahui RI sudah berdiri pada 17 Agustus 1945, Didi justru menghadap Menteri Penerangan sekaligus Menteri Pertahanan add interim Amir Sjarifuddin untuk menawarkan diri.

KERTANAGARA bimbang. Di hadapannya ada mantan patih, Ragananta dan patih penggantinya, Mahisa Anengah. Ragananta berusaha mengingatkan sang raja tentang pengkhianatan yang mungkin terjadi dari dalam negeri sementara ia sibuk memikirkan politik luar negerinya. Sang patih tua berpikir adanya kemungkinan balas dendam dari salah satu raja bawahan, Jayakatwang terhadap Singhasari. “Sudah agak lama Jayakatwang tak berseba di Singhasari,” ucap sang bekas patih dalam Kidung Harsawijaya. Namun, Patih Mahisa Anengah punya pendapat berbeda. Semestinya, kata dia, Jayakatwang berutang budi pada Kertanagara. Tadinya dia cuma juru pengalasan di pura Singhasari. Tapi Kertanagara mengangkatnya menjadi raja Kadiri di bawah kuasa Singhasari.

ENAM lembar foto milik Gahetna (Arsip Nasional Belanda) itu berbicara banyak. Di foto-foto usang itu nampak seorang perwira TNI (Tentara Nasional Indonesia) berpangkat mayor tengah bergaul akrab dengan para serdadu Belanda: merokok bareng dan tertawa-tawa gembira. Di bagian lain, terlihat lelaki bertubuh kecil itu berbicara di depan sekumpulan warga. “Seorang mayor TNI sedang memberikan penjelasan kepada penduduk Purwakarta,” tulis keterangan yang dilansir oleh Gahetna. Achmad Sachdi, nama lelaki itu, sejatinya adalah seorang perwira kharismatik yang sangat populer di wilayah Purwakarta dan Karawang pada 1946-1949. Dalam buku Siliwangi dari Masa ke Masa disebutkan Sachdi saat berpangkat kapten (1946) adalah Komandan Batalyon Banteng, di bawah Letnan Kolonel Umar Bachsan, Komandan Resimen Purwakarta (bagian dari Brigade III Kian Santang Divisi Siliwangi).

DALAM poster promosinya, film Pengkhianatan G30S/PKI hadir dengan slogan memikat: “Film yang tak mungkin terulang lagi.” Kontan saja, pancingan demikian membuat siapa saja tertarik untuk menyaksikan. Semula, film bergenre dokumenter-drama ini berjudul Sejarah Orde Baru namun diganti untuk kepentingan politik. Plot cerita mengambil latar peristiwa sejarah tentang Gerakan 30 September 1965 yang tragis: terbunuhnya enam jenderal pimpinan TNI AD. Akhir kisah menyimpulkan bahwa peristiwa kelam itu didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Film berdurasi empat jam ini sukses besar di jagad sinema Indonesia. Pemutaran perdananya menembus angka 699.282 penonton. Menurut data Perfin (Persatuan Film Indonesia), rekor jumlah penonton tersebut tidak terpecahkan hingga 1995. Produksinya pun tak tanggung-tanggung memakan biaya 800 juta sebagai film termahal saat itu.

PADA era Orde Baru (Orba), tiap tanggal 30 September, stasiun televisi nasional TVRI selalu menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI. Saat kali pertama rilis pada 1984, film ini bahkan wajib ditonton oleh para siswa SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) di seluruh Indonesia. Sejak Presiden Soeharto lengser pada 1998, film garapan Arifin C Noer itu berhenti ditayangkan TVRI. Itu terjadi atas desakan sebagian kalangan masyarakat dan pihak TNI AU, yang menganggap film itu tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Setidaknya, ada beberapa adegan di film itu yang berlawanan dengan fakta sejarah.

SEJARAWAN Dr. Asvi Warman Adam memberikan kesaksiannya di Pengadilan Rakyat Internasional kasus 1965 di Den Haag, Belanda. Dia dihadirkan sebagai saksi ahli untuk menjelaskan peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada masa Orde Baru. Sebelum menyampaikan kesaksiannya, Asvi terlebih dahulu menjelaskan kenapa dia hadir dan memberikan kesaksiannya dalam pengadilan ini. “Saya bukan pengkhianat negara. Kesaksian saya ini berdasarkan tugas saya sebagai peneliti yang ditunjuk oleh Komnas HAM pada 2003 untuk meneliti pelanggaran HAM Orde Baru,” kata Asvi. Pada 2003, Komnas HAM meminta Asvi untuk meneliti dan menginventarisasi kejahatan kemanusiaan apa saja yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Setelah menemukan bukti-bukti yang kuat, Asvi dan tim bersepakat untuk menjadikan kasus pemenjaraan paksa anggota dan simpatisan PKI di Pulau Buru sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

PADA 1986, keluarga Nani Nurrachman Sutojo kembali ke Indonesia dari penugasan di Amerika Serikat. Nani adalah anak dari Mayjen TNI (Anumerta) Soetojo Siswomihardjo, salah satu dari tujuh perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi korban pembunuhan pada dini hari 1 Oktober 1965. Saat itu, sedang marak pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer. Setiap tanggal 30 September, film ini diputar di televisi dan menjadi tontonan wajib segala usia. Pada 30 September 1986, Nano, anak bungsu Nani yang berusia delapan tahun menonton dengan tekun seluruh film berdurasi tiga jam itu. Nani mendampinginya. Alangkah terkejutnya Nani ketika selesai nonton, Nano menanyakan, “Ma…what is a communist? Was it them who killed Eyang Tojo?” Nani terdiam, berpikir keras, apa yang harus dikatakan kepada anaknya, sementara dia sendiri belum memiliki jawaban untuk diri sendiri.

KENDATI tugasnya di “daerah panas” perbatasan Korea tinggal tiga hari, Kapten Arthur G. Bonifas dari pasukan UN Command tetap berupaya menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin. Tak ada tugas berat menantinya, terlebih setelah calon penggantinya tiba. “Penggantinya –Kapten Ed Shirron, yang tingginya enam kaki enam dan lebih dari dua ratus pound bahkan besar menurut standar Merry Monk– telah tiba. Arth menghabiskan hari-hari terakhirnya di Korea untuk mengajak Shirron berkeliling, bersiap untuk pergantian komando pada tanggal dua puluh satu, dan merencanakan satu tugas yang belum selesai di JSA –pemangkasan pohon poplar Normandia,” tulis Rick Atkinson dalam The Long Gray Line: The American Journey of West Point’s Class of 1966. Pada 18 Agustus 1976, Bonifas bersemangat memimpin sekelompok pekerja Korean Service Corps (KSC) berikut para personel perbatasan yang mengawalnya memangkas sebuah pohon poplar setinggi 40 kaki di dekat Jembatan Sach’on (Bridge of No Return) –yang merupakan batas antara Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut)– di sisi barat daya Joint Security Area (JSA), Demilitary Zone (DMZ) Panmunjom, Korsel.

SETELAH Belanda melancarkan agresi militer kedua, laskar rakyat di Sumatra Timur merapatkan barisan. Mereka sepakat untuk mengadakan perlawanan. Hari-H gerakan ditetapkan pada 29 Desember 1948 dengan sandi operasi: Melati. Pukul 20.00 malam, laskar rakyat bergerak. Secara serentak setiap sektor melakukan perlawanan. Laskar Gerindo dan Napindo adalah beberapa kelompok laskar yang terlibat. Hasil serangan dadakan itu cukup bikin Belanda kelimpungan sekaligus berang. Mesin pembangkit listrik pabrik Martoba di Pematang Siantar dirusak. Beberapa perkebunan teh di Martoba, Simbolon, Simpang Raya, Bahbutong, dan Marjanji dibakar. Kawat-kawat telepon di di Tanah Jawa, Pematang Raya, Kuala Namu, dan Tebing Tinggi diputus. Beberapa puluh hektare kebun tembakau yang sedang tumbuh subur di Deli Serdang dan Langkat pun tidak luput dari pengrusakan.

BILA Lebaran Idul Fitri identikdengan ornamen ketupat, Hari Raya Natal punya pohon natal.Ornamenyang bertebaran di rumah-rumah, perkantoran hingga pusat-pusat perbelanjaan itu punya sejarah panjang. Tradisi menghadirkan pohon natal sebagai pelengkap semangat Natal di Nusantara tercatat sudah eksis sejak pertengahan abad ke-19 meski tak semua umat Kristiani memilikinya. Lazimnya, selain para pejabat pemerintah Hindia Belanda yang memilikinya, pohon natal dihadirkan di tempat-tempat tertentu. Salah satunya di Yayasan Djattie, sebagaimana dilaporkan Java Bode edisi 1 Januari 1859. “Pada Minggu malam ini pohon natal yang didekorasi dengan indahnya, memanjakan mata anak-anak Yayasan Djattie yang lokasinya sementara ini berada di Gang Pecenongan,” tulis Java Bode.

MANTAN wakil komandan Resimen Tjakrabirawa Maulwi Saelan ingat betul kebiasaan Sukarno di Istana Negara saat mengisi waktu senggang. “Selain membaca atau bercengkerama, biasanya dia berkebun,” ujarnya kepada Historia. Kecintaan Sukarno pada pohon atau tanaman berangkat dari masa kecilnya yang dekat dengan alam. Dalam otobiografinya karya Cindy Adam, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, dia dan teman-temannya suka bila sebuah pohon tumbuh. Dengan daun dari pohon itu mereka bisa bermain sado-sadoan. Daun pohon tersebut berbentuk lebar di tengah dan runcing di ujung. Bagian tengah mereka jadikan kereta sado yang mengangkut penumpang, sementara ujungnya ditarik oleh kuda yang diperankan oleh salah satu di antara mereka. Berbeda dari teman-temannya, yang kebanyakan memilih menjadi penumpang, Sukarno lebih sering menjadi kuda atau kusir.

SEROMBONGAN pengembara berteduh di bawah pohon di sebuah tanah lapang. Semenit kemudian seorang jatuh dan mati tanpa sebab. Yang lain lari tunggang-langgang sebelum akhirnya satu persatu juga jatuh dan mati. Mereka tidak tahu pohon itu adalah pohon upas. Cerita menyeramkan pohon upas terus-menerus direproduksi, sejak kali pertama keberadaannya dicatat Friar Odoric (1286-1331), misionaris Italia yang mengunjungi Nusantara abad ke-14. Tiga abad kemudian, botanis Belanda kelahiran Jerman, George Eberhard Rumphius (1627-1702), mendapat sampel batang pohon upas ketika menjadi pegawai VOC di Makassar.