Istana Cipanas 7 Juli 1953. Hartini resmi menjadi istri ke-4 dalam hidup Presiden Sukarno. Kendati acara pernikahan itu dirahasiakan, namun tak ayal kabarnya tetap tertiup ke luar Istana Cipanas. Orang-orang kemudian sibuk memperbicangkannya. Organisasi Persatuan Istri Tentara (Persit), Kongres Wanita Indonesia (Kowani), dan Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) melakukan demonstrasi menolak pernikahan tersebut. Perwari bahkan mendukung penuh keputusan istri pertama Sukarno, Fatmawati, keluar dari Istana Negara. Seperti tak mau kalah dengan para aktivis organisasi-organisasi perempuan itu, jurnalis perempuan senior S.K. Trimurti pun angkat pena. Di Suluh Indonesia , harian kaum nasionalis yang menjadi pendukung utama Presiden Sukarno, Trimurti “menghabisi” Bung Karno dalam suatu tulisan berjudul “Bandot Tua Memakan Daun Muda". Tulisan itu membuat geger istana. Bukan saja karena yang mengkritik adalah pengikut setia Bung Karno sejak era pergerakan melawan kolonialisme Belanda, namun juga kalimat-kalimatnya menohok perasaan Bung Besar. Namun yang terkena getah langsung dari tulisan tersebut adalah Suluh Indonesia . “Sebagai wartawan Suluh Indonesia yang mangkal di Istana, saya kemudian dilarang untuk datang ke Istana Negara selama tiga bulan oleh Kolonel R.H. Sugandhi, salah satu ajudan Presiden Sukarno,” kenang Satya Graha, eks awak koran yang berafiliasi ke Partai Nasional Indonesia (PNI) itu. Soal kritik ini, sebelumnya kejadian yang lebih seru dialami oleh Rosihan Anwar, jurnalis terkemuka dari Pedoman . Dia pernah diintimidasi oleh Menteri Perekonomian era Kabinet Sukiman yakni Soejono Hadinoto. Ceritanya, suatu hari di tahun 1951,  Pedoman via Kili-Kili (tulisan pojok khas koran tersebut) mengkritik kebiasaan Soejono yang kerap menggunakan voorrijders lengkap dengan sirene setiap keluar dari kantornya. “Buat zaman itu, hal seperti ini dianggap sebagai tidak biasa,” ungkap Rosihan Anwar dalam Menulis dalam Air: Sebuah Otobiografi . Dikritik demikian, Soejono tersinggung. Beberapa hari usai penayangan tulisan pojok itu, sekitar pukul dua siang, tetiba Soejono muncul dengan dua pengawalnya di kamar redaksi Pedoman . Dia kemudian menghampiri Rosihan yang saat itu tengah menulis. Sambil melotot, dia memarahi Rosihan. “Ayo kalau kamu laki-laki, mari kita sekarang juga berkelahi! Aku tantang kamu!” teriaknya. “Ada apa ini?” jawab Rosihan dalam nada tenang. “Ada apa?! Seperti tidak tahu. Sudah menulis tentang orang, kok bertanya ada apa? Ayo berani enggak berkelahi dengan aku?!” ujar Soejono masih dalam nada keras. Rosihan tidak meladeni mau Soejono. Alih-alih menerima tantangan, dia malah menyarankan Soejono untuk menggunakan prosedur hak jawab kalau memang merasa kritik Pedoman tidak benar. “Ah, saya tidak mau berkelahi. Jika memang tidak senang dengan tulisan itu, silakan menulis sanggahannya,” jawab Rosihan. “Ja, je bent een vis wift. Je bent een lafaard (Ya, kau perempuan yang hanya banyak ngomong. Kau seorang penakut),” ledek Soejono. “Terserah!” kata Rosihan. Sejurus lamanya Soejono Hadinoto berdiri di depan meja Rosihan dengan tatapan mata merah menyala. Rosihan sendiri hanya meladeni dengan sikap tenang-tenang saja. Mungkin karena bosan atau merasa tidak diladeni, pada akhirnya Soejono dan dua pengawalnya pergi meninggalkan redaksi Pedoman. Rupanya dendam sang mentri belum juga sirna. Beberapa hari kemudian saat menghadiri suatu resepsi, Rosihan bersirobok dengannya di beranda belakang Istana Negara. Refleks Soejono kembali melayangkan tantangan. “Ayo bilang, kapan kita berduel dengan badik dan di dalam sarung. Ayo, berani?!” gertaknya. Rosihan hanya mengangkat bahu seraya menjawab: “ Dat is te middlelueuws voor mij, nee hoor (Cara itu bagi saya terlalu abad pertengahan, saya tidak mau melakukannya).” Sejak itu, Soejono tak pernah lagi membahas soal “ajakan berduel” tersebut. Ketika dia dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri, dia malah menjadi seorang kawan yang baik untuk Rosihan. Gegara tulisan pojok pula, dua media ternama saat itu, Merdeka dan Indonesia Raja,  pernah saling hantam. Tulisan pojok Merdeka yang menyebut diri sebagai dr. Clenik menyebut gaya tulisan Mas Kluyur , tulisan pojok kepunyaan Indonesia Raja , sebagai gaya straatjongen (berandalan). Mas Kluyur membalas serangan itu dengan pertanyaan: mengapa setiap kritik atau bentrokan pendapat harus dimaki dengan kata-kata kasar oleh dr. Clenik ? Besoknya dr. Clenik malah menyebut Mas Kluyur dengan makian baru: straatmeid (pelacur). Kili-Kili sendiri menyebut gaya dr. Clenik itu sebagai “upaya usang” untuk menaikan oplah. Tahun 1964, “pertempuran berdarah-darah” juga terjadi antara Suluh Indonesia vs Harian Rakjat . Adalah Satya Graha, wakil pemimpin redaksi Suluh Indonesia , yang mendengar pada sutau hari mendapat laporan bahwa ratusan eksemplar korannya telah ditemukan berserakan sepanjang jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari para informan terpercaya, Satya Graha mendapat kabar bahwa itu merupakan ulah para buruh kereta api yang berafiliasi ke SOBSI, organisasi buruh yang terkait dengan PKI. Mereka mendapat perintah dari pihak  Harian Rakjat , koran kiri saingan berat  Suluh Indonesia . “Cara mereka memang kasar, maka saya putuskan untuk membalas aksi mereka tersebut,” kenang Satya. Dia lantas meminta tolong kepada para buruh kereta api yang berafiliasi dengan KBM, organisasi buruh onderbouw  Partai Nasional Indonesia, untuk “menahan” koran  Harian Rakjat  supaya terlambat datang ke pelosok-pelosok tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Dibandingkan aksi mereka, cara saya itu bisa dikatakan masih halus lho,” kata Satya. Rupanya aksi balasan tersebut sampai ke telinga Presiden Sukarno, yang secara pribadi memang dekat dengan Satya. Maka pada suatu pagi, usai sarapan, Sukarno pun memanggil Satya. “Satya, kamu sekarang sudah mulai  komunistophobia  juga ya?” selidik Bung Karno “Lho, maksudnya bagaimana, Pak?” “ Aku dengar kamu mulai menyusahkan  Harian Ra k jat. ” Mendengar jawaban Bung Karno tersebut, Satya langsung maklum: dia telah dilaporkan oleh orang-orang PKI. Tanpa ragu dia lantas menceritakan duduk persoalan pertamanya mengapa semua itu terjadi. Lantas bagaimana reaksi Bung Karno? “Dia diam saja, tapi sepertinya paham dengan apa yang saya sampaikan,” ujar Satya. Suluh Indonesia  memang kerap memilih “jalur keras” terkait dengan PKI. Saat ramai-ramainya aksi sepihak yang dilakukan oleh aktivis-aktivis tani komunis, koran kaum nasionalis itu pun tampil mengecam aksi-aksi tersebut sebagai “revolusi kebablasan”.

Luasnya yang tak sampai 2 km membuat Pulau Penyengat bisa dikelilingi dengan berjalan kaki. Kendati mungil, Kerajaan Melayu Riau-Lingga pernah membangun ibu kota di sini. Setidaknya 46 peninggalan cagar budaya terdapat di Pulau Penyengat. Ada yang masih utuh, tapi ada pula yang hanya pondasi atau dinding, seperti Masjid Raya Sultan Riau, Istana Raja Ali Yang Dipertuan Muda VIII, perigi atau sumur, dan Benteng Bukit Kursi, serta bekas dermaga kuno. "Beragam bangunan peninggalan sejarah yang terkait dengan peranan Pulau Penyengat sebagai pusat pertahanan, pemerintahan masa Kerajaan Riau-Johor dan Riau-Lingga," ujar Surjadi, kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, dalam seminar daring berjudul "Warisan Budaya Pulau Penyengat, Tantangan, dan Peluang Pelestarian serta Pengelolaannya" yang diadakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatra Barat . Karenanya Pulau Penyengat dinobatkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional dua tahun lalu. "Ini satu-satunya pulau seluas 1,12 km persegi yang pernah menjadi pusat kerajaan besar, bukan kerajaan kaleng-kaleng," kata Surjadi. Titik Penting Kesejarahan Marsis Sutopo, arkeolog Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, menjelaskan bahwa Kerajaan Melayu di Kepualauan Riau berasal dari Melayu di Johor, di ujung Semenanjung Malaka. Ketika terjadi pertempuran dengan Belanda, pusat Kerajaan Melayu pindah ke Kepulauan Riau yang pusatnya di Pulau Bintan pada awal abad ke-18. Dari sana, Sultah Mahmud Syah III memindahkan pusat pemerintahan ke Daik, Pulau Lingga pada 1787. Lalu pindah lagi ke Pulau Penyengat pada awal abad ke-20, dari tahun 1900–1911. "Ada peperangan dengan Belanda, Pulau Penyengat ditinggalkan,"  kata Marsis . Ketika membangun Daik Lingga, Sultan Mahmud Syah III juga membangun Pulau Penyengat. Konon, pulau ini menjadi mas kawin saat sultan menikah dengan Engku Putri. "Terkenal sebagai Pulau Mas Kawin, karena saat Sultan Mahmud Syah meminang Raja Hamidah sebagai permaisuri, ia menjadikan Pulau Penyengat sebagai mas kawin, walaupun konteks mas kawin ini masih dalam perdebatan," kata Surjadi. Namun, beberapa bangunan di Pulau Penyengat sengaja dihancurkan supaya tak diambil alih Belanda. "Dalam sejarahnya ada proses bumi hangus waktu Belanda mengambil alih," kata Surjadi. Pulau Penyengat juga menyimpan titik kesejarahan penting terkait proses pemisahan kekuasaan Inggris dan Belanda di semenanjung. Pasca wafatnya Sultan Mahmud Syah III di Lingga , Sultan Tengku Abdul Rahman menjadi penggantinya. Padahal, putra sulung sultan adalah Tengku Hussin. Raja Hamidah sebagai pemegang regalia kerajaan tak merestui penobatan Tengku Abdul Rahman. Ia menolak menyerahkan regalia sebagai tanda ditabalkannya sultan. Menurutnyapentahbisan Tengku Abdul Rahman sebagai raja melanggar pakem kerajaan. Inggris memanfaatkan situasi itu. Ketika Inggris dan Belanda membuat perjanjian di London pada 17 Maret 1824, Inggris mengangkat Tengku Hussin sebagai Sultan Johor di Singapura. "Ini yang akhirnya dimanfaatkan Inggris, yaitu ditabalkan Sultan Hussin di Singapura. Ini awal pecahnya Johor menjadi Riau-Lingga," kata Surjadi. Sedangkan Sultan Abdul Rahman Syah bertahan sebagai Sultan Riau-Lingga dari1824–1832. Persoalan Tata Kota Kuno Sayangnya, selama ini belum banyak yang mempelajari kota kuno di Pulau Penyengat. Tujuannya untuk merekonstruksi tata letak, misalnya rumah raja, alun-alun, dan rumah-rumah pejabat tinggi pada masa lalu. "Ada bangunan istana, ini pusat istana atau rumah sultan? Ada juga bekas situs kedaton," ujar Marsis. Dalam hal ini, rekonstruksi fungsi ruang juga memungkinkan untuk dikerjakan. Pasalnya sisa-sisa bangunan masih banyak yang bisa ditemukan. Berbeda dengan di Daik, sisa istana tak lagi utuh. Kendati bangunan lainnya, seperti masjid sultan masih ada. Sedangkan di hulu sungai di Pulau Bintan, sisa bangunannya hanya sedikit. Lebih sulit untuk membayangkan bagaimana tata kotanya. "Bisa dibandingkan (Pulau Penyengat, red. ) dengan tata kota di Daik. Dari sana bisa diambil kesimpulan, bagaimana tata kota pada masa Melayu Kepulauan, baik di Daik maupun di Penyengat," kata Marsis. Selama ini kajian di Pulau Penyengat kebanyakan berkaitan dengan masalah zonasi bagi perlindungan situs-situs cagar budaya. "Ini tantangan baru untuk melakukan kajian di Pulau Penyengat. Tata kota Pulau Penyengat sebagai pusat kerajaan tentu punya,"  u jar Marsis. Menurut Marsis, peristiwa lokasi pemerintahan Melayu Johor yang berubah menjadi Riau-Lingga Daik merupakan hal menarik. Tantangannya membangun narasi Kerajaan Melayu yang waktu itu bisa menguasai dunia maritim atau laut di sekitar Selat Malaka dan Kepulauan Riau sendiri. "Ini hal menarik," ujar Marsis, "Ini bukan kerajaan daratan tapi yang warna lautnya lebih banyak, ada pelabuhannya. Ini pusat kerajaan yang berbasis pada kelautan."

Sukarno sebagai manusia memiliki hobi dan kesukaan lain. Ini adalah hobi dan kesukaan Bung Besar.

Bersahabat dengan Bung Karno membuat Hasjim Ning, pengusaha yang merupakan keponakan Bung Hatta, tahu begitu besar rasa kemanusiaan yang dimiliki sang presiden. Rasa kemanusiaan itu membuat Bung Karno kerap legawa  memaafkan lawan-lawan politiknya. Hasjim dapat menyaksikan langsung karena kerap diminta menemani presiden ngobrol dalam sarapan atau resepsi-resepsi lain di Istana. Salah satu peristiwa berkaitan dengan hal itu yang diingat Hasjim terjadi pada suatu siang di tahun 1960-an. Saat itu Hasjim diajak makan oleh Bung Karno. Melihat Bung Karno sedang senang, Hasjim pun membuka pembicaraan soal Des Husein, istri Kolonel Ahmad Husein. Kata Hasjim, beberapa waktu sebelunya Des Husein datang menemuinya dan minta agar diusahakan bisa menemui Bung Karno untuk membicarakan nasib A. Husein suaminya. Ahmad Husein merupakan panglima Dewan Banteng yang menjadi kekuatan utama PRRI dalam memaksakan tuntutannya kepada pemerintah pusat pada 1958. Penggunaan senjata oleh PRRI dianggap sebagai pemberontakan oleh pemerintah pusat sehingga dijawab dengan menggelar operasi militer –Operasi Tujuh Belas Agustus. Setelah secara militer PRRI dapat dikalahkan, satu per satu pemimpinnya memilih kembali ke pangkuan republik. Ahmad Husein termasuk di dalamnya. “Pemerintah pusat bergembira karena Achmad Husein telah menyerah tanggal 23 Juni lalu,” tulis wartawan Rosihan Anwar dalam Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965 . Para pemimpin PRRI itu lalu menjalani “rehabilitasi” di Jakarta. Husein tak terkecuali. Hal itu membuat Des Husein perlu membicarakannya dengan presiden. Untuk itulah Des Husein menemui Hasjim. Meski tak menjanjikan akan menolong, Hasjim bertekad untuk membantu Des Husein. “Maka ketika makan (siang, red .) itu aku bertanya apakah Bung Karno kenal dengan Des Husein,” kata Hasjim dalam dalam otobiografinya yang ditulis AA Navis, Pasang Surut Pengusaha Pejuang .  “Des Husein? Siapa itu?” kata Bung Karno balik bertanya pada Hasjim. “Istri A. Husein.” “Mengapa dia?” “Katanya dia mau datang menemui Bapak?” “Oh, suruh dia datang. Aku senang pada itu anak. Dulu waktu ibuku sakit dan dirawat di St. Carolus, dia yang merawat. Karena mengantuk oleh sebab kurang tidur menjaga ibuku, ketika ia pulang, tahunya ditabrak oleh trem. Suruh dia datang ke sini,” kata Bung Karno pula. Jawaban Bung Karno membuat Hasjim lega. Beberapa waktu kemudian, istri A Husein pun menemui presiden di Istana. Hasjim tak tahu bagaimana kelanjutan ceritanya karena dia tak ada di sana waktu pertemuan terjadi. Itu jelas bukan satu-satunya pengalaman Hasjim melihat kemurahan hati sahabatnya. Tentu yang paling sering disaksikan langsung Hasjim adalah perhatian Bung Karno kepada Bung Hatta –begitu pula sebaliknya. Namun kepada lawan politik yang paling keras pun Bung Karno tak pernah ragu memberi bantuan pribadi. Ketika mantan Perdana menteri Sjahrir sakit keras dan perlu dirawat ke luar negeri, Bung Karno membiayai pengobatannya ke Swiss. Hasjim tahu sejak awal lantaran Nyonya Sjahrir meminta bantuan Hasjim. Para pemimpin PRRI seperti M. Natsir atau Sjafruddin Prawiranegara pun diterima sebagai sahabat setelah kembali ke republik. Bahkan kepada keluarga Sjafruddin yang menderita ketika sang kepala keluarga ditahan, Bung Karno memberi dua mobil untuk mobilitas keluarga mereka. Dalam kaitan dengan pengampunan tokoh-tokoh yang terlibat PRRI itulah Hasjim kembali melihat bagaimana Bung Karno merespon permintaan maaf dari lawan politiknya. Itu terjadi pada 1966 ketika kekuasaan Bung Karno telah jauh berkurang akibat G30S. Saat itu Hasjim sedang di Istana menemani presiden yang kemudian menerima Jaksa Agung Soegih Arto. Saat sedang menerima jaksa agung itulah Bung Karno kedatangan tamu seorang perempuan. Nyonya Nawawi, tamu itu, datang bersama saudaranya untuk meminta pengampunan presiden atas keterlibatan suaminya dalam PRRI. Mayor Nawawi merupakan wakil kepala staf TT II Sumatera Selatan pada masa kepemimpinan Panglima Kolonel Barlian. Nawawi diutus Barlian mewakilinya ke Jakarta untuk memenuhi panggilan KSAD sehubungan dengan meningkatnya gerakan daerah terhadap pemerintah pusat. “Akan tetapi apa yang dilakukan Nawawi setelah itu bukanlah pergi ke Jakarta, melainkan kabur ke Prabumulih bersama anak buahnya dengan membawa senjata lengkap. Peristiwa itu membuat situasi di TT-II menjadi goncang,” kata Ibnu Sutowo, panglima TT-II sebelum Barlian, dalam biografi yang ditulis Mara Karma, Ibnu Sutowo Mengemban Misi Revolusi . Setelah PRRI dihancurkan pemerintah, Nawawi menyerah dan ditahan di Jakarta. Karena itulah istri Nawawi perlu menghadap presiden. Ketika diterima Bung Karno, Nyonya Nawawi menangis memohon maaf presiden. Presiden pun langsung menanyakan Hasjim. “Apa jij  kenal perempuan yang lagi menangis itu?” “Kenal, Pak. Ia istri Nawawi. Dahulu, waktu Bapak di Bengkulu, ia sering menating air buat Bapak. Ia termasuk kerabat Ibu Fatmawati,” jawab Hasjim yang kenal baik dengan Nyonya Nawawi. Mendapat keterangan Hasjim, Bung Karno langsung bertanya kepada jaksa agung untuk mencari solusi. “Apa keberatannya kalau Nawawi dibebaskan?” “Tidak ada keberatannya, Pak,” jawab Jaksa Agung Sugih Arto. Tak lama kemudian, Nawawi pun bebas.

PEREMPUAN bagi Sukarno merupakan makhluk Tuhan yang sepatutnya dimuliakan. Bung Karno sadar sebagai pemimpin harus jadi teladan bagi rakyatnya untuk menghormati perempuan. Tidak hanya kepada pengasuh masa bocahnya, Sarinah, atau ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai, ia acap menampilkan spirit tentang perempuan dalam naskah-naskah sandiwaranya. Dalam diskusi live di Youtube dan Facebook Historia.id bertajuk “Drama Bung Karno”, Selasa (30/6/2020), disebutkan Bung Karno punya minat berskala besar terhadap teater di masa pembuangannya di Ende dan Bengkulu dengan mendirikan Toneel-club Kelimoetoe dan kelompok sandiwara Monte Carlo. Dari tak kurang 17 naskah yang dibuatnya, Bung Karno acap menghadirkan tokoh-tokoh perempuan naskah-naskahnya. “Seperti di naskah Chungking-Jakarta . Ini cerita menarik tentang spionase. Di ending cerita ini salah satu spionnya ada muncul sosok Tionghoa perempuan yang menjadi tokoh lumayan sentral. Di (naskah) Rainbow , ada tokoh Putri Kencana Bulan,” tutur seniman teater Faiza Mardzoeki dalam diskusi itu. “Jadi, tokoh-tokoh perempuan di sini cukup aktif. Itu saya pikir spirit Bung Karno (tentang perempuan) cukup terasa di situ. Tapi saat itu Bung Karno tak menampilkan aktor-aktor perempuan, memang, tapi tokoh perempuannya dimainkan laki-laki. Padahal kalau kita lihat Teater Darnadella, misalnya, kan perempuan sudah ikut masuk,” lanjutnya. Baca juga: Bung Karno Dikerjai Anggota Grup Sandiwaranya Soal ini budayawan Taufik Rahzen punya pendapat lain. Menurutnya, Bung Karno memunculkan tokoh perempuan tetapi dimainkan aktor laki-laki karena gaya teater Bung Karno merupakan percampuran teater modern-tradisional. Di satu sisi naskah-naskahnya begitu kosmopolitan, di sisi lain Bung Karno terinspirasi dari ludruk. “Kenapa aktor perempuan enggak main di tonil-tonil Bung Karno? Itu mengikuti tradisi ludruk sebenarnya. Jadi ludruk di Surabaya itu hanya laki-laki yang main, tokoh perempuan ya yang memainkan laki-laki. Sementara perempuan siap di belakang meja dengan Bu Inggit sebagai penata produksinya,” kata Taufik. Para tokoh perempuan di teater garapan Bung Karno yang diperankan aktor-aktor lelaki (Foto: Repro "Bung Karno Maestro Monte Carlo") Inspirasi ludruk begitu kuat dalam karya-karya teater Bung Karno lantaran ketika bersekolah di Hoogere Burgerschool (HBS) di Surabaya, Bung Karno sering ikut pementasan drama yang terinspirasi gaya ludruk. “Sukarno muda sering terpilih memerankan wanita. Peran wanita cocok untuknya. Wajahnya begitu tampan sehingga terkesan ayu seperti perempuan. Untuk tampak seperti payudara perempuan, Sukarno menyumpalkan dadanya dengan dua potong roti manis. Dengan bedak, lipstick , dan gaun yang dikenakan, dirinya tampak bak gadis jelita,” tulis Walentina Waluyanti de Jonge dalam Tembak Bung Karno, Rugi 30 Sen . Baca juga: Negara Teater dan Teater Negara Bung Karno Totalitasnya memerankan perempuan sering membuatnya dapat komentar-komentar positif dan acungan jempol. “Untung saja dalam adegan aku tidak perlu mencium laki-laki,” kata Bung Karno, dikutip Walentina. Namun sehabis memerankan perempuan, Bung Karno tak mau rugi kehilangan dua buah roti manis yang digunakannya sebagai pengganjal dada. Meski sudah gepeng dan bercampur keringat dan aroma tubuhnya, tetap saja dua roti itu dilahapnya usai pentas. Inspirasi Inggit dan Fatmawati Menurut Taufik, peran perempuan dalam teater Bung Karno lebih banyak untuk urusan-urusan teknis di belakang layar. Di sinilah letak besarnya peranan Inggit. Ia membantu Bung Karno dalam membuat pamflet dan spanduk promosi, pembuatan kostum, hingga tata rias. “Baju-bajunya dia jahit tuh untuk karakter-karakternya. Betapa kita bisa bayangkan aspek produksinya sangat detail. Itu peran Inggit ya. Inggit juga selalu melakukan penataan make up untuk seluruh pemain,” sambung Faiza. Baca juga: Sukarno dan Seni Inggit Garnasih (duduk paling kanan) bersama keluarga Bung Karno di Ende sekaligus jadi pimpro teater Kelimoetoe (Foto: kemdikbud.go.id ) Inggit sejatinya punya makna besar dalam pembentukan ide naskah-naskah teater Bung Karno. Peran Inggit, dikatakan Taufik, membuat Bung Karno bebas bertualang dengan pemikiran-pemikirannya. “Peranan perempuan begitu besarnya di Bung Karno ini, itu Inggit. Ini periode. Bung Karno dibebaskan untuk berkelana dari sudut ide, dan itu dilindungi, dijaga, dipelihara, dirawat, diruwat oleh Inggit. Ketika Bung Karno dipenjara di Bandung, Inggit itu menggantikannya sebagai hoofdredacteur (pemimpin redaksi) Majalah Persatoean Indonesia . Inggit juga yang membangun dunia Bung Karno melalui bacaan-bacaan yang dikirimkannya,” papar Taufik lagi. “Enam puluh tokoh kutipannya dia gunakan dari ratusan buku dan itu peran Inggit. Tokoh-tokoh itu dibawa (dalam naskah teater) dengan simbol baru. Jadi kosmopolitannya Bung Karno awalnya dipengaruhi ayahnya, ibunya, baru kemudian oleh bacaan-bacaannya dan itu dimungkinkan oleh Inggit,” tambahnya. Baca juga: Teater Zonder Lentera Karya Sastrawan Peranakan Taufik menyebut kebersamaan Bung Karno dengan Inggit dalam sandiwaranya sebagai periode negara teater. Dalam periode ini Bung Karno mengkreasikan naskah-naskahnya dengan beragam imajinasi tinggi dengan inspirasi apapun yang dibacanya. Itu berubah ketika Bung Karno sudah bersama Fatmawati di Bengkulu bersama Teater Monte Carlo, gaya naskah Bung Karno mulai berubah ke periode teater negara. “Kalau enggak ada Fatma, mungkin enggak ada Sukarno yang realistis. Adanya yang idealis, membangun mimpi-mimpi atas dunia teater. Kalau Inggit adalah ibu bangsa, maka Fatmawati itu ibu negara. Dia yang membuat Sukarno realistis. Gagasannya sudah bicara kooperasi dan nonkooperasi. Sukarno menjadi orang yang sangat responsif, tergoda menjawab situasi zamannya,” sambung Taufik. Gedung Royal Cinema di Bengkulu, tempat kelompok tonil Monte Carlo acap manggung pada 1939 (Foto: Repro "Bung Karno Maestro Monte Carlo") Di periode teater negara itu, Bung Karno juga sering mempromosikan tokoh-tokoh perempuan. Salah satunya dalam naskah Rainbow, yang terinspirasi dari Tambo Bangkahoeloe, cerita rakyat daerah aslinya Fatmawati. Tokoh utama dalam naskah Rainbow , Putri Kencana Bulan, terinspirasi dari cerita rakyat itu dengan tokohnya Putri Gading Cempaka. “Perjalanan-perjalanan Bung Karno yang berhubungan dengan idelogi, agama, masyarakat, itu responsif sekaligus kreatif. Dan perjalanan bangsa kita mengikuti mentalitas Bung Karno ini. Peranan perempuan di dalam Sukarno itu amat besar di seluruh karya-karya dia. Jadi sripanggungnya itu memang tanpa (aktor) perempuan, tapi justru sebenarnya nilai dasar perempuan yang dimunculkan dalam karya-karya Bung Karno,” tandas Taufik. Maka selepas dari pembuangan hingga kemudian menjadi presiden, sikap Bung Karno dalam memuliakan perempuan mulai dinyatakan lebih terang. Tak lagi dalam karya-karya naskah teaternya, namun lewat buku Sarinah: Kewadjiban Wanita dalam Perdjuangan Republik Indonesia. Buku tentang pengasuhnya itu dibuatnya sejak 1947 dan rampung pada 1951. Pada 1959, Bung Karno menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu untuk menghormati para perempuan yang berjuang di luar ranah domestik. Penghargaan Bung Karno pada kaum perempuan kemudian dilanjutkan pada 1964 dengan mengangkat sejumlah tokoh perempuan sebagai pahlawan nasional berbarengan dengan penetapan Hari Kartini setiap 21 April. Selain RA Kartini, yang diangkat menjadi pahlawan ialah Cut Nyak Dhien dan Cut Nyak Meutia. Baca juga: Kartini Martir, Bukan Pelakor!

Begitu Ki Mas Tanu dan komplotannya diamankan ke Afrika Selatan, VOC melancarkan secara gencar operasi perburuan Haji Prawatasari. Tidak cukup mengerahkan para serdadunya, VOC pun menghargai kepala Haji Prawatasari dengan uang 300 ringgit. Namun tak seorang pun tertarik dengan tawaran tersebut. Sementara itu, aksi-aksi perlawanan secara gerilya terus menerus dilancarkan oleh pasukan Prawatasari, mulai dari Utama, Bojonglopang (masuk Karawang), dan Kawasen di daerah Priangan Timur. Dia pun sempat menyusup kembali ke wilayah Jampang Manggung dan kemudian pindah ke wilayah Bogor untuk mengganggu lagi pinggiran Batavia. Situasi tersebut tentu saja menjadikan Gubernur Jenderal Joan van Hoorn (1704—1709) berang. Dia lantas mengeluarkan intruksi keras, ditujukan kepada para bupati Priangan. “Diwajibkan bagi seluruh bupati untuk mencegah masuknya para penjahat atau perampok seperti  Prawata  serta semua musuh Kompeni dan Kerajaan Cirebon ke daerah masing-masing. (Diwajibkan pula) untuk menyerahkan mereka hidup atau mati kepada Pangeran Aria Cirebon atau penguasa Kompeni di Cirebon, jika tidak mengindahkan intruksi ini maka para bupati akan dihukum dan dipecat."demikian menurut sejarawan Belanda F.de Haan dalam Priangan; de Preanger Regentschappen Onder het Nederlandsche Bestuur tot 1811. Menurut sesepuh Cianjur Aki Dadan, Prawata sadar bahwa seruan itu menempatkan dirinya ada dalam posisi berhadapan langsung dengan para penguasa Priangan termasuk dengan sang kakak, Aria Wiratanu II. Tidak ingin “menyusahkan” para bupati dan rakyat yang diam-diam selalu mendukung perjuangannya, Prawata dan pasukannya menyingkir ke wilayah Kertanegara di Banyumas. Grup pemburu dari VOC pun bergegas menuju tempat yang sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Purbalingga tersebut. Pada 1706, sepasukan serdadu VOC pimpinan Kapiten Zacharias Bintang (1660—1730) berhasil memukul mundur pasukan kecil Prawatasari dari Kertanegara. “Usai mengusir penjahat Radin Panwata Sari (Prawatasari) dari wilayah Kertanegara, Bintang pun mendirikan benteng di wilayah itu,” demikian penuturan Valentijn Zie dalam Oud en Niew Oost Indie . Kapiten Bintang merupakan salah satu perwira VOC terkemuka asal Manipa, Maluku. Menurut Zie, dia memiliki pengalaman tempur yang mumpuni. Pernah bertempur bersama Kapiten Jonker (masih sepupunya) di Palembang, Sailan, India dan dua tahun sebelum berhadapan dengan pasukan Prawatasari, Bintang dengan 500 prajurit Malukunya sempat mengalahkan pasukan Demak. Begitu mundur dari Kertanegara, Prawatasari dan pasukannya menyingkir ke Bagelen, suatu wilayah yang terletak di Purworejo. Di sinilah kemudian pada 1707 pasukan menak dari Cianjur itu dihabisi oleh kompeni. Haji Prawata sendiri tertangkap hidup-hidup dalam pertempuran itu. Tentara kompeni kemudian membawa sang haji ke Kartasura. Tidak lama setelah tertangkap, dia pun dihukum mati. Namun sebagian besar sesepuh Cianjur menyebut versi kisah ini sebagai omong kosong pihak Belanda semata. Menurut Aki Dadan, sesungguhnya Haji Prawatasari tak pernah dibawa hidup-hidup ke ibu kota Mataram tersebut. “Untuk apa dibawa ke sana? Kenapa tidak dibawa saja ke Batavia kalau memang dia bisa ditangkap hidup-hidup?” ujar Aki Dadan. Para sesepuh Cianjur yang diwakili Aki Dadan percaya bahwa saat diserang di Bagelen pada 12 Juli 1707, Haji Prawatasari memilih untuk melakukan pertarungan habis-habisan. Dalam kondisi terdesak, Haji Prawata memerintahkan para pengikutnya untuk masing-masing menyelamatkan diri.  “Haji Prawata sadar, saat itu ajal sudah datang menjemputnya dan menginginkan agar para pengikutnya selamat untuk meneruskan perlawanan terhadap VOC,” ujar Aki Dadan. Dalam kenyataannya, kata Aki Dadan, hanya 11 pengawal yang menuruti perintah  sang haji termasuk kakek buyutnya yang bernama Ayah Enggon. Sedang salah seorang dari mereka memilih untuk mendampingi Haji Prawatasari. Sepeninggal 11 pengawal tersebut, pertempuran pun terus berlangsung. Bumi Bagelen menjadi saksi bagaimana “dua maung dari Cianjur” mengamuk. Tanpa menghiraukan luka-luka yang memenuhi tubuh mereka, Haji Prawata dan sang pengawal terus melawan hingga mereka tumbang dan gugur dalam posisi saling melindungi di sebuah batu besar. “Menak yang masih membujang itu akhirnya perlaya (gugur)  dalam usia 28 tahun,”kata Aki Dadan. Selanjutnya tak ada kejelasan, kemana pihak  tentara VOC membawa kedua jasad pejuang tersebut. Yang jelas, hari ini menurut Aki Dadan di  Desa Bingkeng masuk dalam wilayah Kecamatan Dayeuh Luhur, Cilacap, ada dua makam yang dianggap  keramat dan diyakini sebagai tempat peristirahat terakhir “dua maung” itu. “Salah satu makam yang paling besar dikenal orang-orang sana sebagai makamnya Raden Aria Salingsingan,” ujar sastrawan Cianjur  itu. Versi mana yang benar? Hingga kini belum ada kejelasan. Mungkin seharusnya dengan adanya berbagai versi tersebut, memicu Pemerintah Kabupaten Cianjur membentuk tim riset representatif untuk mengguar sejarah perjuangan Haji Prawatasari. Terlebih jika sosok tokoh itu akan dicalonkan kembali menjadi Pahlawan Nasional dari Jawa Barat di waktu mendatang.

Lahir dari keluarga pendiri Nahdlatul Ulama dan pernah menjadi menteri di tiga kabinet yang berbeda.

CINTA Bung Karno terhadap seni tak hanya manis di bibir sebagaimana yang ia katakan. Seni sudah mendarah daging mengingat ia lahir dari orangtua campuran Jawa-Bali yang intim dengan seni. Tak heran hidupnya selalu “berselimut” seni, baik sebagai penikmat maupun pelaku seni. Mulai dari seni rupa, seni musik, sampai seni teater. “Aku bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, karena aku dilahirkan dengan perasaan halus dan darah seni,” ucap Sukarno dari bibirnya dalam otobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat yang dituliskan Cindy Adams. Namun mengungkit seni teater dalam diri Sukarno mesti diakui tak banyak familiar dalam pengetahuan publik. Lebih tepatnya seni drama/teater yang di masa lampau beken dengan sebutan tonil. Bukan hanya sebagai penikmat, sang founding father juga pelaku, pekerja, sutradara, hingga penulis naskahnya. “Di kalangan teater bahwa Sukarno menulis naskah itu nyaris tidak ada percakapan. Jadi ini sesuatu yang baru. Faktor lain juga karena referensinya sangat sedikit. Jadi agak gagap juga membaca Sukarno sebagai seorang pekerja teater,” tutur Faiza Mardzoeki, penulis naskah, sutradara cum produser teater dalam diskusi live bertajuk “Drama Bung Karno” di Youtube dan Facebook Historia.id , Selasa (30/6/2020). Baca juga: Patung Bung Karno di Aljazair Karya Dolorosa Sinaga Giat Bung Karno dalam seni tonil atau teater dilakoni kala dalam masa pengasingan di Ende (Nusa Tenggara Timur) kurun 1934-1938, dan di Bengkulu pada titimangsa 1939-1942. Perannya tentu sebagai penulis naskah, hingga sutradara. Tak lagi jadi pemain sebagaimana yang sering pula ia lakoni kala terlibat dalam beberapa pertunjukan ludruk semasa sekolah di Surabaya. Mengutip Rhien Soemohadiwidjojo dalam Bung Karno Sang Singa Podium , selama di Ende, Bung Karno dibantu istri keduanya, Inggit Garnasih, membentuk kelompok tonil Kelimutu yang beranggotakan 47 pemain dan pekerja belakang layar. Sepanjang empat tahun di Ende, tak kurang 13 naskah sebagai anak rohani dari buah pikirannya, untuk dipentaskan di Gedung Imakulata. “Demikian juga ketika diasingkan ke Bengkulu, Bung Karno membentuk kelompok tonil Monte Carlo. Saat ini sebagian kostum dan peralatan kelompok Monte Carlo masih bisa dilihat dalam dua lemari di rumah pengasingan Bung Karno di Kota Bengkulu,” tulis Rhien. Diskusi live Historia.id bertema "Drama Bung Karno" bersama pelaku teater Faiza Mardzoeki dan budayawan Taufik Rahzen Menengok koleksi di atas, kentara betul bahwa Bung Karno mendalangi teater bukan semata menghabiskan jemunya tempo pada masa pengasingan, baik di Ende maupun di Bengkulu. Si Bung Besar ibarat seniman teater betul-betul lantaran kerap menyiapkan tetek bengeknya dari A sampai Z dengan cermat dan serius dibantu Inggit. Barangkali jika lakon sejarah negeri ini punya plot yang berbeda dan Sukarno tak sampai jadi proklamator dan presiden pertama, sangat mungkin dia mengambil jalan hidup di teater. “Yang menarik, bahwa Bung Karno itu dalam menjalankan kreativitas teater ini, dia sangat serius. Baik dari visi maupun dari segi yang sangat teknis. Bung Karno dari menyiapkan aspek teknis sampai visi yang ingin disampaikan, hingga melakukan audiensi dengan para pemain. Dan ini dilakukan dengan sangat teknis, tekun dan serius,” lanjut Faiza. “Kita bayangkan di 1930-an tentu perangkat dan peralatan teater belum selengkap sekarang. Dia harus berpikir secara detail agar naskahnya bisa diimplementasikan maksimal di atas panggung. Dia juga sudah harus punya imajinasi naskahnya di panggung seperti apa karena dia berhadapan dengan beragam masalah teknis,” tambahnya. Baca juga: Sukarno dan Seni Satu soal teknis misalnya, terkait pemahaman naskah oleh para pemainnya kala mendirikan kelompok tonil Kelimutu. Disebutkan Budayawan Taufik Rahzen, di masa 1930-an perkembangan literatur dan sastra di Ende baru berkembang di kalangan misionaris dan kongregasi Katolik asal Eropa, Societas Verbi Divini (SVD) atau Serikat Sabda Allah. Sementara para pemain yang direkrut Bung Karno, mayoritas masyarakat pesisir campuran, antara orang Ende, Buton, Makassar, Sabu, hingga Bima. “Mereka enggak bisa baca, umumnya buta huruf. Kemudian bahasa pun pakai Melayu Ende. Nah ayangkan Bung Karno membuat suatu naskah itu harus mengajarkan kepada pemain-pemain yang enggak bisa baca. Makanya naskah itu hanya sebagai kerangka saja dan Bung Karno harus mengulangi secara lisan untuk disampaikan kepada para pemainnya,” timpal Taufik. Kolase kelompok teater Bung Karno di Ende dan Bengkulu (Foto: Repro "Maestro Monte Carlo") Atau soal teknis lainnya terkait pamflet maupun spanduk promosi yang tulisannya juga, atau perihal kostum. Dari sejumlah kostum yang dibuat, Bung Karno juga memikirkan bagaimana unsur modernitas bisa masuk ke panggung. “Kostum-kostumnya kalau saya lihat juga dipersiapkan dengan sangat serius, enggak terkesan amatir tuh. Ada semangat (kemajuan) zaman, enggak semua tradisional. Peran Inggit juga sangat penting dari kostumnya, bahkan juga Inggit selalu melakukan penataan make up untuk seluruh pemain perempuannya,” sambung Faiza lagi. Enigma Bung Karno dalam Sandiwara Setidaknya sekira 17 naskah teater yang pernah dihasilkan Bung Karno selama masa pembuangan di Ende dan Bengkulu. Di antaranya Rahasia Kelimoetoe, Taon 1945, Nggera Ende, Amoek, Rendo, Koetkoetbi, Maha Iblis, Anak Jedah, Dr. Sjaitan, Ero Dinamik, Djoela Goebi, Siang Hai Roembai , Rainbow , Hantoe Goenoeng Boengkoek hingga Djakarta-Chungking . Walau naskahnya terbilang sederhana, di mana seperti lazimnya dalam penulisan cerita tiga babak: permulaan, konflik, dan solusi, tetapi Bung Karno senantiasa “menitipkan” sandi-sandi tersembunyi, bak kode mesin Enigma untuk dikomunikasikan pada para penontonnya. “Kalau kita lihat perjalanan penulisan naskah sandiwara Bung Karno, itu akan mencerminkan nanti perkembangan bangsa kita. Jadi bukan naskah drama disebutnya, tapi naskah sandiwara. Kenapa sandiwara? Itu sandi kan rahasia ya. Kemudian wara itu kewacanaan. Jadi Bung Karno sebenarnya menggunakan sandiwara, kata-kata rahasia atau wacana rahasia untuk memberikan pesan kepada publik, termasuk publik internasional,” kata Taufik lagi. Baca juga: Utusan Seni Merangkap Telik Sandi Taufik melihat ada dua periode selama di Ende dan Bengkulu terkait penafsiran akan sandi-sandi terselubung dalam naskah tonil Bung Karno. Pertama , periode negara teater ketika Bung Karno merasa terisolasi di Ende dan baru mengembangkan diri lewat teater. Ide-ide naskahnya terselip kode-kode yang komunikatif tentang ideologi demokrasi hingga sosialisme, perkembangan sains, hingga masyarakat dan kemanusiaan. “Tema-tema yang dikembangkan selama empat tahun di Ende, sebenarnya semua kode rahasia yang digunakan untuk memberikan sinyal kepada gerakan perjuangan karena surat-surat itu sulit, disensor. Coba lihat Koetkoetbi . Itu sebenarnya kode: ‘Kalian harus mulai menghimpun diri untuk membangun gerakan bawah tanah’. Atau ketika menulis Taoen 1945 , di mana itu kode bahwa Asia mungkin akan masuk ke dalam fase baru pada 1945,” lanjutnya. “Misalkan lagi Djoela Goebi . Djoela plesetan dari gula, simbol dari kalangan buruh, karena perkebunan gula yang lagi jadi komoditas. Goebi itu ubi, jadi simbol petani. Jadi buruh dan petani itu harus bersatu. Ada lagi Amoek , itu kode untuk pemberontakan. Atau Nggera Ende . Itu kan sebenarnya suatu tarian bersama, kode bahwa semua harus bersatu. Jadi Bung Karno mengirimkan sandi-sandi sedemikian rupa dalam naskah teaternya,” papar Taufik. Spanduk promosi Teater Kelimutu dengan lakon Koetkoetbi (Foto: Repro "Maestro Monte Carlo") Adapun periode Kedua , transisinya dimulai kala Bung Karno sudah pindah ke Bengkulu hingga zaman Jepang, yakni periode teater negara. Bahwa urusan negara sudah jadi yang utama dan teater digunakan Bung Karno sebagai cara mengelola negara. Dan salah satu faktor utamanya tak lain adalah Fatmawati yang kelak jadi istri ketiga Bung Karno. “Jadi Bung Karno sudah tak lagi seorang anak yang dijaga, dirawat, diruwat oleh Inggit karena sebelumnya peran Inggit membuatnya bebas berkelana dari sudut ide, mimpi dan dunia gagasan. Ketika ketemu Fatmawati, Bung Karno berhadapan dengan kehidupan dan kenyataan yang sebenarnya. Gaya naskahnya berubah. Bung Karno sudah mulai taktis. Kalau enggak ada Fatma mungkin enggak ada Sukarno dengan politik yang realistis, adanya idealis seperti Tan Malaka, membangun mimpi-mimpi atas dunia teater kalau tetap dengan Inggit,” sambungnya. Baca juga: Teater Zonder Lentera , Karya Sastrawan Peranakan Semisal naskah Bung Karno, Djakarta-Chungking . Lakon sandiwara yang menceritakan tentang spionase dan solidaritas antar kelompok perlawanan bawah tanah. “Di sini sinopsisnya menceritakan tentang dikirimnya dua pemuda dari suatu perkumpulan rahasia dari Jakarta ke China. Setting yang dibangun ada di Jakarta, Singapura dan China. Sangat menggambarkan solidaritas dan patriotisme. Naskah yang bahkan masih relevan jika ditampilkan di masa sekarang. Menariknya lagi, tema spionase seperti ini sangat jarang walau di layar lebar sangat digemari,” tutur Faiza lagi. Spanduk Teater Monte Carlo bertajuk Rainbow di Bengkulu (Foto: Repro "Maestro Monte Carlo") Jika naskah di atas terinspirasi dari relasi antara Jakarta-Peking, sedikit berbeda jika mengungkit naskah Hantu Gunung Bungkuk. Menurut Taufik, naskah itu terinspirasi dari kondisi Turki sebagai “ The Sickman ” atau negara pesakitan. Bahwa hantu kekuatan Islam akan muncul di dalamnya sebagai kode-kode Bung Karno. “Sandiwara Bung Karno itu kan sandarannya sandi, rahasia, dan wara sebagai wacana. Kalau kita lihat bahasa Jawa kuno yang lama, itu disebut Alamkara, di mana dalam sastra, dia menciptakan dunia lain di dunia yang ada. Seperti halnya relief-relief di Candi Borobudur yang berupa cerita tafsiran Alamkara. Itu tidak ada dalam bahasa percakapan, lho, hanya dalam tulisan dan itu ada kode, pesan tesembunyi,” ungkap Taufik. “Sukarno kan sebenarnya ingin mengangkat Alamkara ini atau sandiwara, itu khasanah masa lampau dalam bentuk pertunjukan yang modern. Jadi melalui karya-karya sandiwara Bung Karno, kita bisa menyusuri sejarah intelektuaknya yang berkaitan dengan ide-ide global yang ada. Bukan semata-mata melihat sejarah intelektual politik, tetapi respons dia terhadap sains, kemanusiaan, hubungan antarbangsa, bisa ditangkap di naskah-naskahnya,” tandasnya. Baca juga: Makna Patung Bung Karno di Aljazair

Pada 1975, sebagai wakil ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), A.R. Soehoed diangkat menjadi ketua tim perunding dengan Jepang untuk Proyek Asahan.

1 Juni 1945. Di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Sukarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Dalam pidato yang disaksikan puluhan peserta sidang itulah kemudian Pancasila lahir. Pada kesempatan itu, Sukarno menawarkan lima sila sebagai dasar negara: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, Ketuhanan. Lima sila itu kemudian dinamai Pancasila. Sukarno kemudian menawarkan lagi, “Atau, barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja.” Tiga sila itu adalah socio-nationalisme, socio-demokratie, dan ketuhanan. Dan jika ingin satu sila, kata Sukarno, maka tiga sila tersebut jika diperas menjadi satu kata yakni gotong-royong. Polemik RUU HIP Apa yang disampaikan Sukarno 75 tahun yang lalu itu belakangan muncul lagi dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Yang disebut Sukarno sebagai Trisila dan Ekasila itu muncul dalam Pasal 7 RUU HIP. Merujuk draft RUU HIP pada laman resmi DPR, pasal 7 ayat (1) berbunyi, "Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan". Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa, "Ciri Pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan". Sementara ayat (3) berbunyi, "Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong". Pasal 7 RUU HIP ini kemudian menimbulkan polemik. Beberapa ormas Islam khawatir pemakaian frasa "Ketuhanan yang Berkebudayaan" akan membuat Indonesia menjadi sekuler. Frasa itu dianggap mengesampingkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Frasa "Ketuhanan yang berkebudayaan" itu awalnya muncul dalam pidato Sukarno pada 1 Juni 1945. Setelah ia menjabarkan empat sila yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi dan Kesejahteraan sosial, maka sampailah ia menjelaskan sila kelima. "Prinsip Ketuhanan!" seru Sukarno. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, lanjutnya, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Ia menyebut bahwa yang beragama Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang beragama Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad Saw, dan orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab agamanya. "Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme-agama'. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!" sebutnya. Dalam mengamalkan dan menjalankan agama, sambung Sukarno, juga hendaknya secara berkeadaban. Yakni dengan saling menghormati antaragama. Ia mencontohkan bahwa Nabi Muhammad Saw dan Nabi Isa juga telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid , tentang menghormati agama-agama lain. "Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada Negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!” jelasnya. Kekaburan Makna Seturut dengan apa yang dikatakan Sukarno dalam pidato 1 Juni 1945, Yudi Latif, mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menyebut bahwa frasa "Ketuhanan yang berkebudayaan" dipakai Sukarno sebagai semangat untuk mengembangkan asas Ketuhanan yang Maha Esa. Sama halnya dengan frasa "Ketuhanan yang berkeadaban". "Dengan ungkapan tersebut, bisa dipahami bahwa dalam pandangan Sukarno, asas Ketuhanan yang Maha Esa itu, dalam relasi politis-muamalahnya, hendaknya dikembangkan dengan semangat Ketuhanan yang berkebudayaan," kata Yudi Latif kepada Historia . Dalam tulisannya "Ketuhanan yang Berkebudayaan" dalam buku Negara Paripurna : Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila , Yudi Latif menyebut bahwa asas Ketuhanan telah melalui perdebatan panjang para pendiri bangsa. Yang kemudian memunculkan mufakat pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila, jelas Yudi Latif, menyerupai konsepsi agama sipil atau civic religion yang melibatkan nilai-nilai moral universal agama. Namun, juga secara jelas dibedakan dari agama. Nilai moral Ketuhanan menjadi landasan pengelolaan kehidupan publik-politik dalam masyarakat multikultur-multiagama. Yang mana tidak menjadikan salah satu agama atau unsur keagamaan mendikte negara. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila juga merupakan usaha pencarian titik temu dalam semangat gotong-royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi kehidupan politik berdasarkan moralitas Ketuhanan. "Dalam kerangka pencarian titik-temu ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang berpretensi menyudutkan agama ke ruang privat karena sila pertama Pancasila (sebagai konsensus publik) jelas-jelas menghendaki agar nilai-nilai Ketuhanan mendasari kehidupan publik-politik," tulis Yudi Latif. Namun, Pancasila tidak menghendaki perwujudan negara agama. Karena hal itu akan memunculkan tirani keagamaan yang bertentangan dengan pluralitas kebangsaan serta menjadikan penganut agama dan kepercayaan lain sebagai warga negara kelas dua. Lebih lanjut, perihal memeluk agama maupun menganut kepercayaan lain juga dijamin kebebasannya. Yudi Latif mencontohkan Wonsonegoro, seorang anggota BPUPKI adalah seorang teolog yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa ( supreme being ) namun tidak otomatis memeluk atau menganut agama tertentu. "Lebih dari itu, kepedulian Pancaila lebih tertuju pada moralitas publik, tidak mencampuri moralitas (keyakinan) pribadi," jelasnya. Namun, menurut Yudi Latif, kekaburan dalam melihat hubungan antara agama, Pancasila, dan negara kemudian menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah. Misalnya mengenai kecemasan bahwa Pancasila bisa menggantikan peran agama. Dalam konteks ini, Sukarno pernah berpidato pada peringatan lahirnya Pancasila di Istana Negara pada 5 Juni 1958. Pada kesempatan itu, Sukarno membantah pernyataan bahwa Pancasila merupakan perasan dari nilai-nilai Buddhisme. Demikian, ia juga tidak ingin Pancasila dipertentangkan dengan agama. "Saya minta janganlah menaruhkan Pancasila ini secara antagonistis terhadap kepada misalnya agama Islam, dan janganlah pula meletakkan Pancasila ini secara congruentie yang sama dengan misalnya agama Buddha, janganlah ditaruhkan secara antagonistis kepada agama Islam, jangan ditaruh secara congruentie kepada Agama Buddha. Jangan!" Hentikan Perdebatan Sementara itu, sejarawan Anhar Gonggong menyebut bahwa frasa "Ketuhanan yang berkebudayaan" memiliki maksud yang sederhana. Seperti yang sudah disampaikan Sukarno dalam pidatonya, supaya tidak ada egoisme agama yang menimbulkan pertentangan antaragama. "Itu yang dia maksud. Cuma menurut saya ya memang agak terlalu melenceng pemahaman itu karena untuk apa itu digunakan (dalam RUU HIP) wong sudah diterima Ketuhanan yang Maha Esa. Ya selesai kan," kata Anhar kepada Historia . Menurut Anhar, setelah pidato disampaikan dan Pancasila kemudian dibahas sebagai dasar negara, baik Trisila maupun Ekasila tidak lagi diperdebatkan. "Dan tidak pernah dibicarakan lebih lanjut. Begitu selesai bicara kan yang dibicarakan Pancasila. Nggak pernah ada yang dibicarakan Trisila, Ekasila," sebutnya. Anhar juga melihat misalnya, apa yang ditulis dalam RUU HIP itu berbeda dengan isi pidato Sukarno. Ia membandingkan kata "diperas" yang ada dalam pidato dengan kata "ciri" dalam RUU HIP. Keduanya berbeda. "Trisila dan Ekasila bukan ciri," kata Anhar. Anhar menambahkan bahwa pidato Sukarno 1 Juni 1945 merupakan konsep. Setelah konsep dibahas dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dalam alinea ke-4 diterima, konsep tersebut sudah tidak dipersoalkan lagi. "Kita udah selesai kok. Lalu kapan kita bekerja dengan baik, kapan kita saling menutupi apa yang pernah kita hadapi ketika kita masih berkelahi sebelum semua apa yang dimiliki, yang dikerjakan oleh pemimpin kita masa lampau, kita sudah warisi seperti sekarang?" ujarnya.

Indonesia ibarat rumah besar bagi Sukarno. Dia membangunnya dengan pikiran, tindakan, dan pengorbanan. Ke sinilah waktu hidupnya dicurahkan. Jika Indonesia adalah rumah besar, maka keluarga menjadi rumah kecilnya. Ke sinilah dia selalu kembali, memperoleh kelapangan setelah sumpek dengan urusan bangsa. Foto-foto mengungkapnya. Foto Keluarga Bung Karno. ( Foto : Wikimedia Commons ) Sukarno tak sungkan memperlihatkan ekspresi kecintaannya pada keluarga. Dalam sebuah foto, misalnya, Sukarno tampak mencium pipi anak anaknya di depan umum. Penuh cinta dan kehangatan. Dia tahu fotografer memotretnya, tapi membiarkannya. Momen saat Bung Karno mencium anak-anaknya. ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno saat mencium salah satu anaknya Megawati.( Foto : Wikimedia Commons ) Pada lain kesempatan, Sukarno terlihat menghabiskan waktu bersama keluarga dengan berjoget. Tampak salah satu putri mereka, Megawati Soekarno Putri, sosok yang kelak mengikuti jejak beliau menjadi Presiden Indonesia. Bung Karno tampak berjoget bersama Megawati. ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno tampak tersenyum saat berfoto bersama anak dan istrinya. ( Foto : Wikimedia Commons ) Ketika kunjungan kenegaraan ke luar negeri, terekam pula bagaimana Sukarno tidak lupa berbahagia bersama keluarnya. Dalam kamera yang ketika itu masih analog dan belum digital,dia terekam bersama Guntur Soekarno Putra sedang menaiki salah satu wahana di Disneyland, Amerika Serikat. Mereka tampak ceria. Bung Karno saat mengunjungi Disneyland bersama Guntur. ( Foto : Wikimedia Commons ) Bung Karno dan Megawati. ( Foto : Wikimedia Commons ) Tentang anak-anak, Bung Karno punya gagasan yang hampir mirip dengan pandangan orang Indonesia masa lampau : banyak anak, banyak rezeki. Ini tertuang dalam otobiografinya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat . Di situ Sukarno mengenang obrolannya dengan salah satu istrinya, Fatmawati yang dinikahinya saat Sukarno diasingkan di Bengkulu. Saat mereka sedang berjalan bersama, Sukarno berkata, “Saya menyukai perempuan yang merasa berbahagia dengan anak banyak. Saya sangan mencintai anak-anak.” Fatmawati pun menjawab singkat, tapi penuh makna. “Saya Juga.” Bung Karno bersama anak dan istrinya saat terekam oleh kamera fotografi. ( Foto : Wikimedia Commons ) Sarapan ala Bung Karno dan Bu Fatmawati. ( Foto : Wikimedia Commons ) Kelak Sukarno memperoleh lima anak dari perempuan yang juga akrab disapa Bu Fat tersebut. Mereka adalah, Guntur, Megawati, Rachmawati ,Sukmawati, dan Guruh. Semuanya pernah terekam kamera menikmati waktu dengan penuh kehangatan. Fotografi sekali lagi berhasil memainkan perannya, menangkap sisi-sisi kemanusiaan yang jarang terungkap. Bung Karno bersepeda bersama Fatmawati di India. ( Foto : geheugen.delpher/Charles Breijer )

Nama Sultan Hamid II banyak diperbincangan  belakangan ini. Berbagai kalangan memperdebatkan, apakah Sultan Hamid pahlawan atau pengkhianat? Bernama lengkap Sjarif Hamid Alqadrie, Sultan Hamid II lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Hamid merupakan putra sulung Sultan Sjarif Muhammad Alqadrie. Sedari kecil, putra mahkota keturunan Arab-Melayu ini telah dipersiapkan untuk melanjutkan tahta Kesultanan Qadriyah Pontianak. Maka pada 29 Oktober 1945, secara resmi Hamid dinobatkan sebagai penguasa ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak bergelar Sultan Hamid II. Sultan Hamid II meniti namanya dengan melalui jalan berliku. Keberpihakannya kepada Belanda ditandai dengan kesediaan menjadi ajudan istimewa Ratu Belanda. Selain itu, Hamid secara tegas lebih mendukung sistem negara federalis ketimbang negara kesatuan. Di sisi lain, Hamid juga disebut punya jasa bagi Republik Indonesia (RI). Dia ikut terlibat dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Federal (BFO) sehingga Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Hamid jugalah yang disebut-sebut merancang simbol Garuda Pancasila, yang menjadi lambang RI sampai hari ini. Sayangnya, Hamid mencoreng sendiri reputasinya karena berkolaborasi dengan eks perwira KNIL (Kapten R.P.P. Westerling) dalam pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Kini. wacana untuk merehabilitasi nama Sultan Hamid menguar ke publik. Adalah Yayasan Sultan Hamid II yang giat mengajukan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional. Usulan ini memantik polemik setelah A.M. Hendropriyono angkat bicara. Dia mengatakan Sultan Hamid II tak pantas menjadi pahlawan nasional karena pernah berkhianat kepada RI. Terbaru, sejarawan senior Anhar Gonggong mengecam pengajuan Hamid sebagai pahlawan nasional karena berada di pihak Belanda ketika kaum sebangsanya berjuang dalam perang mempertahankan kemerdekaan. “Kita sedang dikejar-kejar Belanda, mau dibunuh Belanda, Sultan Hamid menerima jabatan itu (ajudan istimewa Ratu Belanda). Patriotisnya dimana?” kata Anhar Gonggong . Apakah gelar pahlawan nasional memang tidak pantas disematkan kepada Sultan Hamid II? Berikut fakta sejarah mengenai Sultan Hamid II yang dirangkum Historia . Ajudan Istimewa Ratu Wilhelmina Hamid merintis kariernya sebagai perwira Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL). Selama karir militernya, Hamid pernah bertugas di Malang, Bandung, Balikpapan, dan beberapa tempat lainnya. Selama pendudukan Jepang, Hamid ditahan di Batavia. Sementara itu, keluarganya di Pontianak dibantai oleh tentara Jepang dalam Peristiwa Mandor 1943--1944. Pada 1946, Sultan Hamid menerima jabatan kehormatan sebagai ajudan istimewa Ratu Belanda, Wilhelmina dengan pangkat mayor jenderal. Ini adalah jabatan tertinggi yang pernah diemban oleh orang Indonesia dalam Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Namun pada saat yang sama, Indonesia harus menghadapi Belanda yang berniat menguasai kembali tanah jajahannya yang subur tersebut. Ketua BFO Bersama dengan Belanda yang hendak menegakkan kuasa di Indonesia, Hamid membentuk federasi bernama Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) pada 1947. DIKB terdiri dari negara-negara kerajaan se-Kalimantan Barat sebagai daerah otonom yang menjalin persemakmuran dengan Kerajaan Belanda. Pada 1949, Hamid menjadi ketua BFO menggantikan ketua pertama Mr. Tengku Bahriun dari Negara Sumatra Timur.   Hamid dan koleganya di BFO bersepakat dengan RI membicarakan konsep penyatuan bangsa serumpun yang terpecah-belah dalam Konferensi Inter Indonesia. Harian Merdeka, 3 Agustus 1949 mengutip pidato Sultan Hamid II dalam konferensi penutup yang berbunyi, “Beberapa hari lagi kita akan berangkat ke Belanda untuk turut serta dalam KMB dengan semangat yang telah mempengaruhi kita disini semangat persamaan dan persaudaraan.” Dengan demikian, konsensus terjalin antara RI pimpinan Sukarno dengan BFO pimpinan Sultan Hamid  untuk menuju KMB yang akan menghasilkan pengakuan kedaulatan. Sejarawan Richard Leirissa dalam penelitiannya menyebut BFO sebagai Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Anshari Dimyati, Direktur Eksekutif Yayasan Sultan Hamid II mengatakan peran Sultan Hamid dalam BFO justru dinafikan. Menurutnya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk sejak penyerahan kedaulatan pada KMB itu tidak dilihat secara utuh sebagai mata rantai sejarah terbentuknya Indonesia yang kita kenal sekarang.    Perancang Lambang Garuda Pada Januari 1950, Presiden RIS Sukarno menunjuk Hamid sebagai menteri negara tanpa portofolio sekaligus koordinator tim perumusan lambang negara. Dalam sidang kabinet, 10 Januari 1950, Hamid membentuk Panitia Lencana Negara. Kemudian diadakanlah sayembara pembuatan lambang negara. Dua karya terbaik diraih atas nama Muhammad Yamin dan Sultan Hamid. Panitia menolak rancangan Yamin karena mengandung banyak unsur sinar matahari yang mengesankan adanya pengaruh fasis Jepang. Sementara itu, lambang Garuda Pancasila rancangan Hamid ditetapkan sebagai lambang negara RIS pada 11 Februari 1950.  Dalam perkembangannya, lambang burung garuda rancangan Hamid mendapat masukan sana-sini. Hamid melakukan beberapa perbaikan dari rancangan semula. Maka jadilah Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara RI seperti sekarang ini. Bermufakat dengan Westerling  Dua bulan setelah rancangannya ditetapkan sebagai lambang negara, jabatan Hamid sebagai menteri negara dicabut.  Pada 5 April 1950, Hamid ditangkap saat berada di Hotel Des Indes Jakarta oleh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata. Hamid dituduh sebagai dalang dari penyerangan berdarah dan rencana makar yang dilakukan eks Kapten Westerling dalam pemberontakan APRA. Hamid menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal. Dalam pledoinya, Hamid mengakui telah memberi perintah kepada Westerling dan Inspektur Polisi Frans Najoan untuk menyerang sidang Dewan Menteri RIS pada 24 Januari 1950. Dalam penyerbuan itu, Hamid juga memerintahkan agar semua menteri ditangkap, sedangkan Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budiardjo dan Kepala Staf Angkatan Perang PRIS (APRIS) Kolonel TB Simatupang harus ditembak mati. Ironisnya, Sultan Hamid II dan Sri Sultan adalah kawan masa kecil sewaktu sama-sama bersekolah di ELS Yogyakarta. Menurut pengakuan Sri Sultan seperti terkisah dalam Tahta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, selama bersekolah Hamid tidak suka antem-anteman (berkelahi). Berbeda dengan dirinya yang seringkali distrap oleh guru karena berkelahi. Terhukum Dua Kali Karena keterlibatannya dalam aksi Westerling, Sultan Hamid dihadapkan ke pengadilan. Pada 8 April 1953 Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara dipotong masa tahanan tiga tahun kepada Hamid. Dasar pertimbangannya adalah adanya “niat” Hamid menyuruh Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati tiga pejabat pemerintah. “Dia pernah dihukum (penjara) 10 tahun. Ada persyaratan undang-undang tidak mungkin dia diterima (pahlawan nasional) karena pernah dihukum 10 tahun disamping menerima jabatan demikian rupa sebagai ajudan (istimewa) dan pangkat yang dibanggakan sebagai tertinggi pada 1946,” kata Anhar Gonggong. Ketika bebas pada 1958, Hamid tidak lagi berpolitik. Namun, setelah empat tahun menghirup udara bebas, dia kembali ditangkap dan dijebloskan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun, Jawa Timur, pada Maret 1962. Dia dituding melakukan kegiatan makar dan membentuk organisasi ilegal Vrijwillige Ondergrondsche Corps (VOC) dengan wakilnya bernama Pitoy. Anggotanya kebanyakan dari Indonesia Timur seperti Sahetapy, Johannes, dan Ondang sebagai kepala Brigade Penghancuran (Vernielings Brigade). Meski demikian, tuduhan ini tidak dapat dibuktikan karena Hamid ditahan tanpa melalui proses pengadilan. Selepas bebas dari RTM Madiun, Hamid beraktifitas di dunia bisnis. Dia menggeluti bisnisnya itu sebagai Presiden Komisaris PT. Indonesia Air Transport, sejak tahun 1967 hingga tahun 1978. Pada 30 Maret 1978, Sultan Hamid II wafat di Jakarta, tepat pukul 18.15 ketika dirinya sedang melakukan salat Magrib.