Seorang perwira AURI beranekdot tentang legenda rakyat. Di Jawa Barat, sebelum ayam berkokok, Sangkuriang harus sudah membuat perahu dan telaga. Di Jawa Tengah, sebelum ayam berkokok, Bandung Bondowoso harus menyelesaikan candi dengan seribu arca. “Akhirnya, di Indonesia Timur, sebelum ayam berkokok, Irian Barat harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi,” tutur Boediardjo, si perwira AURI itu dalam otobiografinya Siapa Sudi Saya Dongengi . Dua kisah pertama adalah legenda belaka. Lain halnya dengan Irian Barat. Janji itu memang pernah diijabkan oleh Presiden Sukarno ketika berpidato di Palembang, 10 April 1962. “Seluruh Rakyat dari Sabang sampai Merauke Bertekad Membebaskan Irian Barat dalam Tahun ini juga,” demikian judul pidatonya. Tidak hanya sekali, Sukarno dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan seruan agar panji dwiwarna Merah Putih berkibar di Irian Barat sebelum tahun 1962 berakhir. Berpaut pada komitmen tersebut, Sukarno sedia melakukan apa saja. Berapapun biayanya ditebus demi Irian Barat masuk ke pelukan bumi pertiwi. Serba Uni Soviet Dalam operasional kampanye militer pembebasan Irian Barat, dibentuklah tim logistik bersama. Kolonel Donald Isac Pandjaitan dan Brigjen Soeprapto dari Angkatan Darat. Brigjen Ali Sadikin dari Angkatan Laut. Kolonel Boediardjo dari Angkatan Udara. Kombes Mohamad Hasan dan Kombes Suparno dari Kepolisian. Boediardjo mengenang AURI harus menampung ratusan tenaga teknisi Uni Soviet. Pada saat itu, hanya Uni Soviet yang bersedia memasok senjata berat termutakhir bagi Indonesia. Dari Uni Soviet, angkatan perang Indonesia memperoleh kapal penjelajah raksasa kelas Sverdlov yang dinamai "KRI Irian" dan pesawat bomber jarak jauh Tupolev-16. Senjata inilah yang akan diandalkan untuk mengimbangi bahkan menggempur Belanda di Irian Barat. Pesawat Bomber Tupolev-16. Sumber: Puspen ABRI.​ Sebagai deputi Panglima AURI bagian logistik, Boediardjo bertugas menyiapkan kebutuhan operasional Angkatan Udara. Mulai dari membeli persenjataan, pesawat tempur, peluru hingga membuat lapangan-lapangan udara darurat dan menyiapkan bahan bakar untuk pesawat tempur. Selain urusan tempur, logistik AURI juga menyiapkan makanan bagi ratusan instruktur asing. Untuk itu, bagian logistik AURI mendirikan pabrik roti Rusia yang menjadi konsumsi sehari-hari para teknisi Uni Soviet. Penyiapan logistik untuk pembebasan Irian Barat cukup luar biasa. Dalam waktu 24 jam, tim logistik harus mampu menyiapkan gudang peralatan perang di pelosok hutan mana pun . Untuk itu disediakan tekonologi Arcon dari Inggris seharga  US$ 5 juta dalam penyediaan mesin dan alat konstruksi. Pendaratan pesawat jet tempur MIG-17, memakai sistem steel matting . Sementara itu dalam penyediaan bahan bakar, disiapkan tangki-tangki terapung sistem floating camels dari Jerman. “Semua cepat, semua jadi. Yang istimewa: uang selalu ada,” kata Boediardjo. Beberapa nama pengusaha nasional disebut Boediardjo sebagai penopang logistik baik secara materi maupun finansial. Mereka antara lain Dasaad, Kurwet, T.D. Pardede, Hasjim Ning, Bakrie, dan lainnya. Aristides Katoppo , wartawan Sinar Harapan yang juga kontributor New York Times memperoleh data besaran bantuan Uni Soviet untuk angkapan perang Indonesia. Bila ditotal, nilanya sebesar US$ 2 milyar, anggaran yang sangat besar pada masa itu. Namun menurut Boediardjo angka itu mungkin tidak besar untuk suatu proyek uji kemampuan pesawat dan persenjataan Uni Soviet. Apalagi dilakukan di wilayah tropis untuk menghadapi kekuatan Barat. Selesai Tanpa Berperang Pada Juni 1962, persiapan operasi militer besar-besaran sudah rampung. Operasi itu diberi sandi: “Jayawijaya”. AURI telah siap dengan pesawar bomber strategis TU-16 dan TU-16 KS. Juga dengan pesawat tempur Ilyushin 28 dan MIG-17. Sementara itu, Angkatan Laut telah menggerakan 120 kapal yang tergabung dalam Angkatan Tugas Amphibi 17 (ATA-17). Di bawah pimpinan Komodor Soedomo , ATA-17 siap ke garis depan mendaratkan pasukan ke Irian Barat. Di dalam ATA-17, terdapat Satuan Pendarat 45 (Saprat-45) dengan kekuatan 10.000 anggota marinir Korps Komando AL (KKo AL) di bawah pimpinan Kolonel Suwadji. Selain itu, pasukan pendarat bantuan berkekuatan 20.000 prajurit Angkatan Darat di bawah pimpinan Brigjen U. Rukman tinggal menunggu “lampu hijau” diberangkatkan ke garis depan. Dalam keterangan Ali Sadikin  kepada pers, seperti dicatat Rosihan Anwar, saat-saat kritis bagi Komando ATA-17 ialah sekitar tanggal 12-13 Agustus 1962. Untuk memberi makan 30.000 pasukan yang tergabung dalam ATA-17 dikeluarkan biaya Rp 4 juta dan dibutuhkan 40.000 kaleng makan setiap hari. Perang terbuka hanya menanti persetujuan Sukarno selaku panglima tertinggi. Apa yang terjadi kemudian telah banyak diketahui. Invasi ke Irian Barat untuk menyerbu Belanda urung terlaksana. Sengketa Irian Barat berakhir secara politis di meja diplomasi bukan lewat operasi militer. Perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 menutup babak konflik Indonesia dan Belanda.   Dengan batalnya eksekusi Operasi Jayawiijaya, angkatan perang Indonesia menyimpan kekuatan potensial sekaligus memikul beban. Menurut Pandjaitan, administrasi logistik tampak kurang sempurna selama kegiatan operasi pembebasan Irian Barat. Hal ini disebabkan karena selama Trikora pelaksanaan operasi sangat diutamakan. “Keadaan ekonomi negara memburuk dan inflasi melonjak sebagai akibat konfrontasi dalam masalah Irian Barat yang cukup lama,” tulis Marieke Pandjaitan br. Tambunan dalam biografi suaminya D.I. Pandjaitan: Gugur dalam Seragam Kebesaran .   Meski demikian, setidaknya perlengkapan angkatan perang Indonesia tetap utuh serta terhindar dari jatuhnya korban yang lebih banyak. Dalam tempo pendek, Indonesia tampil sebagai kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. AURI pun disebut-sebut sebagai angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. Rosihan Anwar dalam Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1965 mencatat, Indonesia menjadi salah negara dari tiga negara Asia selain Tiongkok dan Jepang yang memiliki kapal-kapal selam berkekuatan perusak sangat dahsyat. Dengan dimilikinya “Komando Flotila”, maka Indonesia adalah negara pertama di belahan bumi selatan yang memiliki kapal-kapal berpeluru kendali. Pada akhirnya, Papua jatuh ke tangan Indonesia tanpa harus berperang dengan Belanda. Sebagai gantinya, unjuk kekuatan angkatan perang diahlihkan pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1962 dalam wujud parade militer. Pada saat itulah publik dapat menyaksikan Angkatan Perang Indonesia berjaya .

Fenomena buzzer  media sosial tengah ramai diperbincangkan. Beragam isu yang berkembang di media sosial seringkali disinyalir turut didengungkan oleh para buzzer . Lalu apakah buzzer  itu sebenarnya dan bagaimana kaitannya dengan propagandis partai yang dikenal dalam sejarah? Direktur Riset Paramadina Public Policy Intitute Ika Karlina Idris memaparkan mengenai istilah buzzer  dalam Dialog Sejarah “Fenomena Buzzer dari Masa ke Masa” di saluran Facebook  dan Youtube Historia.id , Selasa, 18 Agustus 2020. Ika menyebut banyak istilah yang memiliki kemiripan dengan buzzer , misalnya humas, advertiser  atau marketer  dan opinion leader  atau influencer  yang secara umum berguna untuk mempersuasi orang. Sementara, buzzer  media sosial kemudian muncul dengan tujuan untuk membuat sebuah pesan menjadi viral atau untuk mengamplifikasi pesan. Munculnya buzzer  ini berkaitan dengan kararkteristik media sosial. Misalnya, terbatasnya kolom status atau komentar membuat pesan yang disampaikan harus to the point . Kemudian, pesan tersebut perlu disebarluaskan dengan mengikuti algoritma media sosial. “Karena di media sosial itu pesan yang kuat aja nggak  cukup. Pesannya bagus tapi kalau nggak  ada yang like , nggak  ada yang comment , nggak  ada yang share , itu nggak  kebaca sama algoritma media sosial. Itu artinya pesannya garing. Tapi kalau semakin banyak interaksi di situ akhirnya kan naik tuh, naik ke timeline , lama-lama jadi trending topic ,” jelas Ika. Ika menambahkan bahwa buzzer  media sosial dibutuhkan untuk membangun suatu agenda tertentu. Hal ini menggeser media massa yang dulu sering dipakai untuk mempromosikan suatu agenda kepada publik. “Nah kalau sekarang, memang kita butuh, secara struktur butuh buzzer  ini untuk naikin  (agenda - red ) yang kuat. Cuma kan buzzer  balik lagi apakah buzzer -nya organik, non-organik, atau bots  misalnya,” terangnya. Apakah buzzer  media sosial ini merupakan bentuk baru dari agitator atu propagandis di zaman dulu? Sejarawan Soewarsono menyebut ada beberapa perbedaan. Ia menyebut bahwa agitasi-propaganda tidak bisa langsung dikonotasikan negatif. Soewarsono menyebut, misalnya, terbentuknya negara Indonesia merupakan hasil dari agitasi dan propaganda yang berlangsung panjang sejak tahun 1910-an. “Dimulai dengan tulisan Seandainya aku Seorang Belanda  yang ditulis oleh Soewardi Soerjaningrat,” katanya. Agitasi-propaganda kemudian banyak dipakai oleh partai politik, baik komunis, sosialis, nasionalis, hingga fasis. Partai politik memiliki media masing-masing untuk menyampaikan agenda-agenda mereka, sementara penguasa juga memiliki media sendiri. “Kalau agitasi propaganda zaman dulu tuh alatnya kan bacaan, kebanyakan bacaan. Dunia film itu nanti zaman Jepang,” ujarnya. Adanya agitasi dan propaganda menurunya adalah hal yang bebas nilai. Tergantung persepsi penerimanya. Soewarsono mencontohkan, slogan Sukarno “Amerika kita setrika, Inggris kita linggis” pada zaman Jepang merupakan salah satu bentuk propaganda pemerintah Jepang. “Ini yang namanya agitasi-propaganda. Tidak jelek. Dalam propaganda itu netral. Itu alat netral tergantung persepsi yang menerima,” jelasnya. Menaggapi munculnya fenomena buzzer  sekarang, Soewarsono menyebut bahwa telah terjadi penurunan dalam berpolitik bangsa Indonesia. “Jadi politik buzzer  itu dangkal, banal,” sebutnya. Agitasi-propaganda yang dulu dilancarkan partai politik maupun penguasa memiliki struktur yang jelas. Selain memiliki divisi resmi, materi yang disampaikan juga merupakan suatu tawaran ide dan gagasan politik alih-alih hanya seruan kosong. “Jadi ini ada fenomena yang mendangkalkan politik itu menjadi semacam praktek-praktek politicking . Membenci, mencintai, membenci, mencintai. Bukan semacam proyek politik sebagai seni. Dari bodoh menjadi pintar, dari tidak maju menjadi maju,” jelas Soewarsono.

Bank Indonesia mengeluarkan uang baru edisi khusus pecahan Rp75.000 tepat pada perayaan 75 tahun usia Republik Indonesia, 17 Agustus 2020. Desain uang ini elegan dan sarat makna. Bagian muka bergambar wajah Sukarno dan Hatta. Bagian belakang berisi gambar wajah orang Indonesia dari beragam suku dan daerah. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, uang tak sebatas alat pembayaran. “Tetapi lambang kedaulatan, sistem kemandirian bangsa Indonesia,” kata Perry secara virtual. Ucapan Perry mengingatkan peran Oeang Republik Indonesia (ORI), uang kertas pertama keluaran pemerintah Indonesia. Uang itu mulai beredar pada 30 Oktober 1946. “Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, ORI tercatat sebagai alat yang mempersatukan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama pemerintah Republik Indonesia berjuang menegakkan kemerdekaan,” ungkap Oey Beng To, mantan Gubernur Bank Indonesia, dalam Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945–1958). Usul dari Pemuda Bandung Cerita ORI bermula dari banyaknya mata uang di Indonesia saat awal kemerdekaan. Ada empat jenis mata uang ketika itu. Tiga jenis berasal dari Jepang. Keluaran tiga otoritas berbeda dengan sebutan berbeda pula. Uang keluaran pemerintah pusat Jepang disebut Gulden Jepang. Uang dari pemerintah pendudukan Jepang bernama Gunpyo. Uang cetakan Nanpo Kaihatsu Ginko atau bank sirkulasi dikenal sebagai uang invasi. Satuan untuk dua mata uang terakhir adalah rupiah. Satu jenis mata uang lainnya peninggalan pemerintah Hindia Belanda keluaran De Javaasche Bank atau Bank Sentral Hindia Belanda. Satuannya gulden. Peredaran empat jenis mata uang itu merugikan Indonesia. “Menyebabkan situasi moneter menjadi sangat ruwet dan membingungkan,” catat Oey Beng To. Menyikapi situasi ini, muncul usulan dari Sjafruddin Prawiranegara, anggota Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP, badan legislatif sementara RI, red .). Dalam sebuah pertemuan dengan Hatta pada Oktober 1945, Sjafruddin membawa usulan dari pemuda Bandung yang dia lupa namanya. “Supaya mengeluarkan uang Republik Indonesia sendiri sebagai pengganti uang Jepang yang masih berlaku pada waktu itu,” kata Sjafruddin dalam Bung Hatta Mengabdi Pada Tjita-Tjita Perjuangan Bangsa . Hatta semula ragu memenuhi usulan Sjafruddin. Tapi Sjafruddin terus meyakinkan bahwa Indonesia perlu mengeluarkan uang baru sebagai salah satu atribut negara merdeka dan berdaulat. Keraguan Hatta sirna. “Pada akhirnya beliau dapat diyakinkan,” lanjut Sjafruddin. Pemerintah berkeputusan bulat mencetak uang sendiri. Percetakan Oeang Republik Indonesia di Solo. (IPPHOS/Perpusnas RI). Menyelundupkan Bahan dan Alat Cetak A.A. Maramis, Menteri Keuangan, menindaklanjuti keputusan itu. Dia bergerak cepat. Sebab tentara Sekutu telah datang ke Indonesia pada akhir September 1945. Segala kemungkinan bisa terjadi. Tentara Sekutu bisa saja mengambil alih keadaan. Maka dia menginstruksikan tim Sarikat Buruh Percetakan G. Kolff Jakarta bergerak ke Jakarta, Malang, Solo, dan Yogyakarta untuk mencari percetakan. Di Jakarta ada percetakan G. Kolff dan De Unie. Di Malang berdiri perusahaan Nederlands Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF). Tapi keduanya kesulitan memperoleh alat-alat untuk mencetak seperti kertas, tinta, pelat seng, mesin aduk, dan bahan kimia lainnya. Kekhawatiran terhadap kedatangan Sekutu menjadi kenyataan. Sekutu membawa pula orang-orang NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda). Keributan antara pejuang Republik dengan Sekutu tak terhindarkan di beberapa daerah. Jalur distribusi barang pun terganggu. Termasuk suplai bahan-bahan untuk mencetak uang. Untungnya Indonesia memiliki buruh berkesadaran. Mereka berhasil menyelundupkan alat-alat pencetak uang. “Berkat bantuan sukarela dari para karyawan beberapa perusahaan asing di Jakarta yang belum dikuasai oleh tentara Sekutu, bahan dan alat itu diperoleh,” catat Oey Beng To. Maramis kemudian membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia pada 7 November 1945. Ketuanya T.R.B. Sabarudin, saat itu menjabat pula Direktur Bank Rakyat Indonesia. Anggotanya terdiri atas pegawai Departemen Keuangan, Bank Rakyat Indonesia, dan Serikat Buruh Percetakan G. Kolff. Kerja Panitia cukup baik. Mereka telah mencetak ratusan rim lembaran 100 rupiah. Tapi uang itu belum sempat diberi nomor seri. Situasi Jakarta keburu kacau. Pemerintahan pun harus pindah ke Yogyakarta pada 14 Januari 1946. Pekerjaan mencetak uang berhenti sementara. Kerja pencetakan uang diambil alih oleh percetakan NIMEF di Malang, Solo, dan Yogyakarta. Selama masa ini, tentara Sekutu dan NICA mengawasi distribusi alat dan bahan untuk mencetak uang. Mereka bahkan menyerang Republik dengan mengeluarkan uang NICA pada 6 Maret 1946. Kursnya 3 persen dari uang Jepang. Orang menyebutnya uang merah karena warna dominannya. Tindakan itu bikin marah pemerintah Indonesia. Selain membuat inflasi, peredaran uang NICA juga melanggar kedaulatan. “Perdana Menteri Sutan Sjahrir menyebutnya sebagai pelanggaran hak kedaulatan RI dan mengingkari perjanjian untuk tidak mengeluarkan mata uang baru selama situasi belum stabil,” tulis tim Departemen Keuangan Republik Indonesia (Depkeu RI) dalam Rupiah di Tengah Rentang Sejarah . Daerah pemberlakuan uang NICA antara lain Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Tapi uang NICA tak laku. Petani dan pedagang enggan memakainya. Mereka hanya mau menerima uang Jepang. Sesuai dengan seruan pemerintah Indonesia. Akibatnya peredaran uang NICA terdesak. “Keterbatasan dan ketidakwibawaan uang NICA itu berakibat merosotnya kurs. Dari 3% menjadi empat bahkan lima persen,” ungkap tim Depkeu RI. Penukaran uang di Glodok, Jakarta, Desember 1947. (IPPHOS/Antara). Membiayai Kebutuhan Ketika uang NICA merosot, pemerintah Indonesia mulai mengedarkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) secara resmi pada 30 Oktober 1946. Malam sebelum ORI beredar, Hatta berpidato. “Sejak mulai besok kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan oleh Republik kita. Uang Republik keluar dengan membawa perubahan nasib rakyat, istimewa pegawai negeri yang sekian lama menderita karena inflasi uang Jepang.” Rakyat menyambut baik peredaran ORI. Mereka menyebutnya “uang putih”. Rosihan Anwar mencatat pengalamannya pada awal peredaran ORI di Jakarta. “Seorang tukang becak memilih pembayaran 20 sen uang kita daripada pembayaran dengan uang NICA,” tulis Rosihan dalam Kisah-Kisah Menjelang Clash ke-I . Kurs ORI terhadap uang NICA fluktuatif. Saat awal beredar, 1 ORI berbanding 2 uang NICA. Sangat kuat. Tapi lama-lama merosot hingga 1:5. Bahkan saat Agresi Militer II pada 19–20 Desember 1948, nilai ORI tenggelam. Butuh 500 ORI untuk menebus 1 Florin uang NICA. Kemerosotan ORI berkaitan dengan kian sempitnya wilayah Republik, tekanan tentara NICA terhadap pemakai ORI, dan inflasi. Khusus penyebab terakhir, tak lepas dari keputusan pemerintah untuk membiayai kebutuhan Republik dengan mencetak ORI lebih banyak. Keputusan itu terpaksa dilakukan. Sebab pemerintah tak mungkin menarik pajak dan mengandalkan bantuan atau pinjaman luar negeri. Dana pendukung kemerdekaan juga makin menipis. “Maka pengeluaran ORI sebagai cara untuk memecahkan masalah pembiayaan tersebut adalah paling baik,” terang Oey Beng To. Oey Beng To menyebut kebijakan ini mirip dengan kebijakan koloni-koloni Inggris di Amerika Serikat ketika awal kemerdekaannya pada 1776. Mereka mencetak uang sendiri ( continental money/greenbacks) untuk melawan Inggris. Tapi Oey Beng To melihat kemerosotan ORI tak separah continental money .  Seturut perubahan penandatangan Konferensi Meja Bundar dan perubahan bentuk negara Indonesia, ORI berhenti beredar pada Maret 1950. Ia diganti uang baru. Tapi peredarannya selama 3 tahun 5 bulan menjadi titik mula kesadaran tentang fungsi uang sebagai alat perjuangan kedaulatan dan pembiayaan negara.

Veronica Koman, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) jadi sorotan pemberitaan belakangan ini. Pemerintah menuntut Veronica mengembalikan dana beasiswa sebesar 773 juta rupiah. Angka tersebut diperoleh berdasarkan biaya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) semasa Veronika menempuh pendidikan pascasarjana jurusan hukum di Australia National University. Banyak kalangan menyebut tuntutan untuk mengembalikan dana beasiswa itu bernuasa politis. Sebagaimana diketahui, Veronika merupakan pengacara yang lantang menyuarakan isu pelanggararan HAM di Papua. Dalam advokasinya, Veronika kerap kali menyudutkan pemerintah Indonesia di forum internasional atas pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi di Papua ataupun yang menimpa orang Papua. Meski demikian, pemerintah berdalil sanksi finansial dikenakan kepada Veronika karena gagal memenuhi syarat wajib kembali ke Indonesia setelah lulus studi. Hingga kini, Veronika masih menetap di Australia dan enggan pulang ke tanah air. Sejarah memang selalu berulang dengan pelakon yang berganti atau bertukar. Jauh sebelum Veronica, ada seorang putra Papua yang juga persis sama situasinya dengan Veronika. Dia bernama Frits Kirihio. Anak Cerdas dari Serui Frits Maurits Kirihio lahir di Serui, Kepulauan Yapen pada 1934. Pertengahan 1950, anak cerdas ini disekolahkan di Universitas Leiden mengambil jurusan Ilmu Sosiologi. Menurut sejarawan Belanda Pieter Drooglever, Frits merupakan siswa Sekolah Pendidikan Amtenar Pribumi (OSIBA) yang berkesempatan meneruskan pendidikan tinggi ke Belanda. Ikatan dinas berlaku dalam beasiswa itu. Pada saat yang sama, Belanda sedang berkonflik dengan Indonesia mengenai status kekuasaan wilayah Papua yang dulu masih disebut Irian Barat. “Kirihio di Belanda dapat mengikuti langkah demi langkah diskusi mengenai masa depan Papua, dan dapat dimengerti ia tidak tenang dengan itu,” tulis Drooglever dalam Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri . Pada 1960, Frits mengambil cuti ke kampung halamannya. Lewat diskusi bersama rekannya sesama putra Papua terdidik, kesadaran politik Frits mulai terbentuk. Frits ikut dalam membidani pembentukan Partai Nasional (Parna) pada 10 Agustus bersama Herman Wajoi (ketua) dan Amos Indey (sekretaris). Parna bertujuan mempercepat kemerdekaan rakyat Papua dengan mengusung nasionalisme Papua. Selambat-lambatnya cita-cita Parna ini hendak dicapai pada 1970. Menurut sejarawan Papua, Bernarda Meteray, Frits Kirihio-lah yang menyampaikan idenya kepada Herman Wajoi dan Indey untuk membentuk partai politik. Frits Kirihio telah mengetahui keraguan di kalangan orang Belanda perihal Papua, apakah bisa menjadi suatu negara merdeka. Dalam aktivitasnya di Parna, Frits membuka kesempatan berdialog dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana termuat dalam suratnya pada November 1960 yang dikutip Bernarda dari arsip nasional Belanda, Frits mengatakan, “Kami menginginkan perdamaian di NNG (Papua) dan termasuk Indonesia.”    Bertemu Sukarno Jurnalis Belanda Dirk Vlasbom dalam buku Papoea Een Geschiedenis mengungkapkan bahwa Frits menjadi utusan Parna yang pergi ke Jakarta setelah Presiden Sukarno mendeklarasikan Trikora Pembebasan Irian Barat pada 19 Desember 1961. Frits berhasil masuk ke Indonesia atas bantuan Kolonel Donald I. Pandjaitan, atase militer Indonesia di Bonn, Jerman. Pandjaitan membekali Frits dengan paspor Indonesia. Di Jakarta, Frits diterima oleh Jenderal Abdul Haris Nasution di kediamannya, Jalan Teuku Umar. Dari sana, Frits dibawa ke Istana Bogor menemui Presiden Sukarno. “Frits, saya tidak punya apa-apa terhadap orang-orang Papua, kalian adalah saudara-saudara kami, tapi orang Belanda harus pergi. Kalau kalian mau merdeka, kalian akan mendapatkannya dari saya, dan bukan orang-orang Belanda,” kata Sukarno kepada Frits. Perbincangan tersebut dikutip Rosihan Anwar dari buku Vlasbom sebagaimana dilansir dalam Tabloid Suara Perempuan Papua , 16 Oktober 2008.     Pernyataan Sukarno ttu sepertinya menumbuhkan simpati Frits akan itikad baik Indonesia. Pada 2 Januari 1962, Bung Karno memperkenalkan Frits ketika berpidato di Parepare, Makassar. Dalam kesempatannya memberikan sambutan, Frits menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Indonesia atas Irian Barat yang disambut dengan sorak-sorai rakyat. Penampilan Frits Kirihio bersama Sukarno itu jadi berita besar dalam media massa Indonesia. Kolaborasi ini sekaligus membantu kampanye Indonesia untuk menekan Belanda lewat pembentukan opini publik internasional. Harian Warta Bakti , 7 Januari 1962 mewartakan, “Hal ini membuat pemerintah Belanda marah mengingat Frits adalah mahasiswa Universitas Leiden yang dibiayai oleh ambtenaar Belanda di Irian Barat.” Menurut Frits, berafiliasi dengan pemerintah Indonesia merupakan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan Papua. Keyakinan ini dipengaruhi anggapan Frits bahwa setiap provinsi di Indonesia memiliki kesempatan untuk memerintah sendiri. Frits bahkan menegaskan bawah realisasi hak menentukan nasib sendiri tidak mungkin tanpa pemerintah Indonesia. “Dia (Frits) beranggapan Papua akan memperoleh status sendiri apabila diserahkan kepada Indonesia,” kata Bernarda Meteray dalam disertasinya yang dibukukan dalam Nasionalisme Ganda Orang Papua . Kecewa dengan Indonesia Pada 15 Agustus 1962, Indonesia memenangkan sengketa Irian Barat melalui perjanjian New York. Tidak lama setelah itu, Frits kembali ke Belanda dan tinggal beberapa hari untuk menyelesaikan urusan pribadi. Setelah menyelesaikan urusannya, Frits kembali lagi ke Indonesia. Frits sempat menjadi penasihat Menteri Luar Negeri Soebandrio dalam Sekretariat Urusan Irian Barat. “Frits Kirihio kemudian berjuang untuk meyakinkan dunia bahwa West Nieuw Guinea merupakan bagian dari Indonesia, dan ia diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara,” tulis Johannes Rudolf Gerzon Djopari dalam tesisnya yang dibukukan Pemberontakan Organisasi Indonesia Papua Merdeka . Arsip Nasional Belanda yang menyimpan potret Frits pada 19 Agustus 1962 menuliskan deskripsi bernada antipati. Frits Kirihio disebut sebagai mahasiswa Papua kontroversial, yang menyebabkan kehebohan setelah perjalanannya ke Jakarta. Oleh koleganya sesama putra Papua yang pro Belanda, Frits mendapat cap pengkhianat. Frits mengemban amanat sebagai anggota MPRS hingga tahun 1967. Dalam Keputusan Presiden Nomor 222 tahun 1967 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto itu, Frits diberhentikan dengan hormat. Menurut Drooglever, Frits kecewa dengan cara pemerintah Indonesia menangani Papua, khususnya dalam kebebasan berpendapat sehingga dia mulai melontarkan kritik. Setelah purnabakti dari pemerintahan Indonesia, Frits berkhdimat sebagai aktivis Gereja Kristen Injil (GKI) Papua. Frits mengisi waktunya dengan berkhotbah dan mengabdikan diri untuk kemajuan masyarakat Papua. Di senjakalanya, Frits sempat menetap di Jakarta selama sepuluh tahun. Dia pernah menjadi asisten Freddy Numberi, putra Papua yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan lalu Menteri Perhubungan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Frits Maurits Kirihio wafat di Jayapura pada 12 Agustus 2018. Dia meningalkan nama harum sebagai orang Papua pertama bergelar sarjana, salah satu putra terbaik yang dimiliki Papua. Sosok ini pula yang punya jasa bagi Republik Indonesia dalam penyatuan Papua namun sayangnya terlupakan.

EKSKAVATOR raksasa itu tak henti mengeruk tanah. Di dekatnya, para pekerja dengan hati-hati mengoperasikan alat berat lain untuk mengangkat satu per satu batang baja ke rangka bangunan baru di sisi selatan peron dan rel kereta Stasiun Bekasi. Tak jauh darinya, menganga cerukan pondasi yang ternyata bangunan lawas berbentuk setengah lingkaran terbuat dari bata. Penampakan bangunan yang tertimbun tanah di situs proyek DDT ( double-double track ) itu mulanya diviralkan warganet, Silvia Galikano, di akun Facebook -nya pada 1 Agustus 2020. “Saat pelebaran Stasiun KA Bekasi, terlihat setidaknya dua plengkung ini. Dahulu terowongankah? Dahulu permukaan tanah di bawah situ? Jadi dulu rel di mana? Jalan di mana? Kali di mana? Warga Bekasi bertanya,” tulisnya. Ahmadi, salah satu penanggungjawab proyek, membeberkan, pihak kontraktor tak diberi laporan tentang adanya temuan bangunan itu. “Memang dari awal kita melanjutkan proyek ini tidak ada pemberitahuan apa-apa. Hanya dari pihak BPCB yang di Serang (Balai Pelestarian Cagar Budaya, Ditjen Kebudayaan) disepakati kita hanya menyelamatkan satu jendela lama zaman Belanda, untuk kita tempatkan sebagai warisan sejarahnya di spot  historis nanti di bangunan baru stasiun,” ujarnya kepada Historia  saat ditemui di lokasi proyek pada Rabu, 5 Agustus 2020. Penelusuran lokasi bangunan misterius yang diduga dari era kolonialisme Belanda di timbunan proyek DDT (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Sepenelusuran Historia, temuan bangunan misterius itu ternyata tak hanya satu. Setidaknya ada empat sampai lima bangunan serupa walau hanya beberapa yang masih kentara struktur batu batanya. Sejumlah dugaan tentang bangunan itupun bermunculan. Sejarawan cum anggota tim Cagar Budaya Kota Bekasi Ali Anwar, dikutip portal berita lintasbekasi.com , Senin (10/8/2020), menduga bangunan itu adalah saluran air bawah tanah. Okie Rishananto dari Front Bekassi menduga bahwa bangunan itu merupakan gorong-gorong untuk keretaapi, seperti dokumentasi pembangunan struktur serupa di Rancaekek tahun 1916 yang ia perlihatkan dari salinan foto CM Luijks. Meski bentuknya sama, struktur bangunan di Rancaekek terbuat dari batu kali, bukan batu bata seperti di Stasiun Bekasi. Ahmadi (kiri) penanggung jawab proyek DDT di Stasiun Bekasi (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Sementara, penggiat sejarah keretaapi Adhitya Hatmawan menerka, itu adalah bangunan semacam jembatan keretaapi. “Bisa jadi itu struktur pondasi lama Bangunan Hikmat (jembatan keretaapi, red .) di eranya BOS (Bataviasche Ooster Spoorweg). Tapi harus dilihat lagi peta lama halte Bekasi pada masa itu,” tutur Adhit. BOS merupakan perusahaan keretaapi era Hindia Belanda yang berdiri pada 1870 dan mengoperasikan jalur keretaapi dari Batavia (kini Jakarta) ke timur, yakni ke Jatinegara. Hingga 1950-an, Bekasi masih bagian dari Kabupaten Jatinegara. Kemiripan bentuk gorong-gorong di Rancaekek dengan bangunan msterius di Stasiun Bekasi (Foto: CM Luijks/Randy Wirayudha) Terlepas dari banyaknya dugaan itu, masih dibutuhkan penelusuran lebih dalam untuk menemukan jawaban atas bangunan itu dan kapan dibangunnya. Tim ahli Cagar Budaya Kota Bekasi kabarnya sudah merekomendasikan pada Pemkot Bekasi untuk bekerjasama dengan BPCB guna mengadakan kajian lebih lanjut sebelum temuan itu jadi tumbal pembangunan. “Baiknya pihak-pihak terkait untuk stop dulu untuk ekskavasi dan dokumentasi. Ini bisa jadi sejarah Bekasi yang hilang. Akan sayang sekali kalau memang tidak ditelusuri lebih jauh,” kata Okie.

Hubungan seksual para raja bukan sekadar persoalan nafsu. Ada yang menjadikannya cara mendapatkan legitimasi. Ada pula yang berhubungan dengan laku spiritual.  Filolog dan dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (PBSD) FKIP Universitas Veteran Bantara Sukoharjo, Adi Deswijaya menjelaskan bahwa dalam teks Jawa terdapat Asmaradana . Kata  asmara  (baca: asmoro )   berarti asmara dan  dahana  berarti api.  "Api asmara yang dilakukan bangsawan dan raja-raja masa lalu terdapat dalam teks-teks," kata Adi dalam dialog sejarah "Seks Zaman Dahulu Kala dari Fetish sampai Bestialitas" yang disiarkan langsung melalui saluran Youtube  dan Facebook Historia.id , Selasa, 11 Agustus 2020.   Dalam teks Jawa Baru ditemukan beberapa variasi kata  asmara.  Di antaranya  asmaratantra  ketika bersinggungan dengan seorang perempuan. Asmaranada ketika berbicara.  Asmaratura  ketika saling pandang. Asmaranala  ketika dalam taraf berkirim surat. Asmaragama  ketika sudah sampai tidur bersama melakukan persetubuhan. "Meskipun hanya bersinggungan atau baru saling pandang atau baru berbicara tetapi keluar air mani karena begitu menggebu hasrat cintanya bisa dikatakan asmaragama ,"   kata Adi. "Ini kata Ranggawarsita dalam suratnya kepada Winter pada 15 Desember 1842." Adi menjelaskan dalam filosofi Jawa, lelaki utama harus memiliki empat hal yaitu curiga  (keris),  wisma  (rumah),  wanita  (perempuan),  turangga  (kendaraan),  kukila  (burung). Maka, seperti dalam  Babad Tanah Jawi , kisah api asmara juga berhubungan erat dengan pertunjukkan kekuasaan seorang raja.  "Di dalam   Babad Tanah Jawi  banyak cerita tentang  asmaradana,  api asmara seorang bangsawan zaman dulu, perebutan harta, takhta, dan wanita," kata   Adi. Seks sebagai Legitimasi Adi menerangkan bahwa  Babad Tanah Jawi  ditulis oleh Yasadipura I, pujangga masa pemerintahan Pakubuwana III (1749–1788) dan IV (1788–1820). Itu dilihat dari isi dan urutan ceritanya.  "Karena bait-bait terakhir Babad Tanah Jawi  berkelanjutan di Babad Giyanti yang memang jelas karya Yasadipura I.  Babad Tanah Jawi  menurut saya zaman Pakubuwana III," kata Adi. Contoh kisah api asmara bangsawan dalam  Babad Tanah Jawi adalah   tentang Sultan Mangkurat Mataram yang merebut Ratu Malang. Padahal, ia sudah bersuami Ki Dalem dan sedang hamil. Namun, karena kecantikan Ratu Malang, Sultan Mangkurat tak peduli dan tetap ingin memilikinya. Ki Dalem pun dibunuh. Ratu Malang yang sedih ikut meninggal.   Jenazahnya   dibiarkan di dalam keraton,   tidak langsung dikebumikan oleh sultan. "Akhirnya sultan bermimpi kalau Ratu Malang sudah bertemu Ki Dalem. Baru sultan mau memakamkan," kata Adi.  Di  Babad Tanah Jawi  juga ada kisah raja yang berhubungan dengan makhluk halus, seperti cerita Panembahan Senopati dengan Ratu Pantai Selatan. Ada juga kisah Jaka Tarub dan bidadari Nawang Wulan.  Menurut Adi, seorang raja bisa memperoleh legitimasi kekuasaan dari keahlian bercinta. Termasuk dengan makhluk astral, sebagaimana cerita Panembahan Senopati.  "Tampak adanya legitimasi untuk menaikkan kharisma dan wibawa raja yang absolut, bahwa apa-apa yang diminta harus dituruti. Meski seorang raja juga harus berbudi luhur," ujar Adi. Dalam konsep kekuasaan Jawa, menurut Adi, selain didorong nafsu, perempuan yang diinginkan raja biasanya memiliki pengaruh secara politik. Namun, tak selamanya raja yang lebih dulu menginginkan perempuan. Ada kasus ayah atau rakyat justru yang memberikan anaknya kepada rajanya. "Karena rakyat merasa itu anugerah jika anaknya bisa menjadi selir raja," kata Adi.  Ada persepsi pula memiliki banyak selir menyimbolkan kekuatan seorang raja. "Kembali ke filosofi Jawa, lelaki utamanya harus memiliki  curiga ,  wisma ,  wanita,   turangga , dan  kukila ," lanjut Adi. Seks sebagai Laku Spiritual Dalam tradisi Jawa, seks bukan cuma mengejar kenikmatan semata. Seks menjadi laku spiritual yang harus sesuai dengan ketentuan Tuhan.  Itu tercermin dalam  Serat Centhini , karya bersama para pujangga Keraton Surakarta di bawah arahan Pakubuwono V ketika masih menjadi putra mahkota. Serat ini selesai pada 1814. Ceritanya, setelah menikah, Syekh Amongraga dan Ken Tembangraras tak langsung melakukan persetubuhan. Mereka menunggu selama 40 hari baru melakukan persetubuhan. Seks dalam tuntunan Jawa intinya adalah kesabaran. "Dalam Centhini  kenapa harus menunggu 40 hari, karena ujung-ujungnya spiritual," kata Adi.   Uniknya,  Serat Centhini  juga memuat interaksi seksual dari berbagai orientasi. Bahkan, dikisahkan pula perilaku bestialitas yakni berhubungan seksual dengan kuda.  "Dalam bentuk ilham melalui mimpi Ki Kulawiryo untuk penyembuhan Nuripin yang mengalami sakit raja singa atau sipilis," kata Adi. Model penceritaan dalam  Serat Centhini  itu berhubungan dengan proses penciptaan naskah. "Dalam  Serat Centhini,  Pakubuwana V yang waktu itu putra mahkota berusaha menampilkan karya sastra berisi fenomena negatif dan positif di Jawa, tapi terkait agama juga ajarannya," ujar Adi. Sebelum memprakarsai  Serat Centhini, Pakubuwana V membaca  Serat Wulangreh  warisan ayahnya. Di dalamnya hanya berisi ajaran agama. "Kalau begini tak akan menarik. Jadi ia membuat suatu metode pengajaran agar yang baca tidak bosan. Lewat jalan cerita kemudian dalam bentuk tembang," kata Adi. Pakubuwana V memerintahkan tiga orang, yaitu Raden Ngabehi Ronggosutrasno, Yasadipura II, dan Raden Ngabehi Sastradipura. Ronggosutrasno diperintahkan memeriksa daerah Jawa bagian tengah ke timur. Ia menyusuri wilayah utara ke timur, lalu ke selatan hingga kembali ke tengah.  "Apa yang dilihat dan diketahui selama perjalanan itu disuruh dicatat," kata Adi.  Yasadipura diperintahkan mengamati Jawa bagian tengah ke barat. Ia menyusuri wilayah utara ke barat, lalu ke selatan kembali ke Jawa Tengah. Ia juga disuruh mencatat apa saja yang ditemuinya. Terakhir, Sastradipura diperintahkan naik haji ke Makkah untuk mempelajari ilmu agama. Setelah kembali, ia mencatat bagian keagamaan dari  Serat Centhini . Ia akhirnya berganti nama menjadi Muhammad Ilhar.   Karena isinya begitu luhur, banyak pujangga dan sastrawan Jawa kemudian  mutrani  (duplikasi) kembali  Serat Centhini.  Contohnya  Masalah Saresmi  dan  Kawruh Sanggama.  Masalah Saresmi  berisi ajaran Rasul kepada anaknya Fatimah az-Zahra dan  Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antaranya adalah larangan dan tuntunan bersenggama.  " Nggak  boleh tanggal pertama dan terakhir bulan.  Nggak  boleh hari Minggu dan Rabu. Jangan matikan lampu, akan berakibat anaknya  bodo , celaka, menjadi durjana, dan sebagainya," kata Adi.  Sedangkan Kawruh Sanggama  merupakan ajian  asmaragama  yang didapat Batara Guru dari Sang Hyang Tunggal dengan bertapa. Karena sebelumnya ia memiliki empat putra yang wataknya tidak baik.  "Kemudian menggunakan ajian  asmaragama  akhirnya punya anak Sang Hyang Wisnu," kata Adi.  Kawruh Asmaragama  mengatur sikap dan tata cara dalam melakukan hubungan seksual. Lebih lanjut   istilah s anggama, karonsih, saresmi  dan istilah lain dalam Jawa yang didasari watak  lila ,  narima ,  temen , dan sabar akan dapat menghasilkan hakikat kebenaran sejati pasangan.  "Semua perbuatan haruslah didasari ilmu. Ilmu dapat menuntun kita ke arah hal positif," ujar Adi.

Pada masa sastra Jawa Baru abad 18 hingga 19, banyak pujangga Jawa menulis serat yang bermuatan seks. Sebagian besar berisi ajaran dalam persenggamaan. Ada pula kisah-kisah tentang penyimpangan seks. Adi Deswijaya, filolog dan pengajar Program Pendidikan dan Sastra Daerah FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, memaparkan mengenai teks-teks tesebut dalam Dialog Sejarah “Seks Zaman Dahulu Kala dari Fetish sampai Bestialitas” di saluran Facebook dan Youtube Historia.id , Selasa, 11 Agustus 2020. Teks pertama adalah Babad Tanah Jawi , yang memuat banyak kisah asmaradahana atau api asmara di kalangan para raja dan bangsawan. Dalam babad ini perebutan wanita antara para raja adalah hal umum. Semisal, Sultan Amangkurat Mataram merebut Ratu Malang, istri Ki Dalem, yang berujung pada kematian Ki Dalem. Amangkurat juga pernah menyukai Rara Hoyi, anak Ki Mangunjaya dari Surabaya, yang masih kecil. Rara Hoyi ketika sudah dewasa juga dijadikan rebutan oleh Adipati Anom, putra Amangkurat. Perebutan wanita kala itu merupakan hal umum dalam relasi antar-kerajaan bahkan antar-keluarga dan saudara yang berakhir pada pembunuhan-pembunuhan. Kisah persenggamaan antara Panembahan Senopati dan Ratu Pantai Selatan juga muncul dalam babad ini. “Nah hal-hal semacam itu merupakan asmaradahana . Api asmara, perselingkuhan, percintaan dan lain sebagainya yang menyelimuti para bangsawan saat itu,” jelas Adi. Teks kedua yang dirujuk Adi adalah Serat Centhini yang ditulis pada 1814-1823. Serat yang diprakarsai oleh Kanjeng Pangeran Adipati Anom Amengkunagoro III yang kemudian bergelar menjadi Pakubuwono V ini sebenarnya merupakan sebuah ensiklopedia jawa. Seks hanya salah satu bagian di dalamnya. “Di situ diceritakan Seh Amongraga dan Ken Tambangraras dalam melakukan persetubuhan tidak langsung menikah langsung copot-copot baju langsung, jadi tidak. Menunggu 40 hari baru melakukan persetubuhan, cumbana ,” kata Adi merujuk Serat Centhini Kamajaya Jilid 6. Dalam serat itu, diceritakan pula penyimpangan seks berupa persenggamaan dengan kuda yang disebut sebagai bentuk pegobatan. Dalam Centhini Kamajaya Jilid 10 dikisahkan bahwa Ki Kulawirya mendapat mimpi untuk menyembuhkan Nuripin yang terkena penyakit raja singa harus bersenggama dengan kuda. Sementara, dalam Centhini Jilid 9 Pupuh 568-583 diceritakan tentang perilaku seks di luar nikah. Kisah itu dilakukan tokoh bernama Banem. Perempuan perawan itu mendatangi Jayengraga, tamu laki-laki di rumahnya, untuk diajari berhubungan seks. Serat Centhini juga berisi bagaimana cara bersenggama agar dapat menghasilkan anak laki-laki atau perempuan. Di dalam Centhini juga terdapat teks tentang seks bernama Saresmi . Namun, Saresmi ditulis kembali menjadi satu teks sendiri oleh beberapa pujangga. Saresmi berisi perintah dan larangan, tata-cara hingga anjuran waktu dalam bersenggama. Teks ketiga yang dipaparkan Adi adalah Narasawan yang ditulis pada 1930-an ( Nara berarti laki-laki, sawan berarti kesurupan karena hal ghaib). Teks ini menceritakan persetubuhan manusia dengan hewan dan makhluk halus. Ada 10 hewan yang disebut teks ini: lembu estri, mesa kapal, menda gembel estri, menjangan, menda jawi, maesa bule, lembu pohan, wawa estri, rangutan, munyuk gerang. Sementara, makhluk halus yang disebutkan ada tiga: genderuwo, peri sari, dan kuldi wadon. Menurut Adi, Narasawan mirip dengan teks Cekruk Truno , dongeng yang berkisah tentang seorang pemuda pengangguran yang ingin menjadi ledhek , saudagar, hingga menjadi hakim namun tidak pernah melakukan usaha apapun. “Dan Narasawan ini sendiri menurut saya, itu sepertinya adalah sebuah karya sastra yang hanya sebuah dongeng. Karena Cekruk Truno sendiri adalah dongeng,” kata Adi. Selain bersenggama dengan hewan, ada pula teks yang menyebut tentang penyimpangan seks, semisal Serat Trilaksita . Lima penyimpangan yang disebutkan dalam Trilaksita yakni ngoyag-oyag turus ijo atau menyukai anak wanita yang masih belum bersuami, ngrusak pager ayu atau menyukai istri dari sadara sendiri atau tetangga, anggege mangsa atau menyukai anak yang belum menginjak akhil balig, meksa saresmi atau memaksa berhubungan badan (memperkosa) dan anjejamah atau orang yang senang bersenggama tanpa memandang situasi. Pembahasan seks juga dimuat Kawruh Sanggama, yang merupakan ajian asmaragama yang didapat Bathara Guru dari Sang Hyang Tunggal dengan bertapa. Karena sebelumnya mendapat empat putra yang berwatak tidak baik, Bathara Guru lalu mencari ajian asmaragama hingga kemudian berputrakan Sang Hyang Whisnu. Kawruh Sanggama menjelaskan bagaimana cara agar mendapat anak yang baik, memuaskan wanita, tatacara bersenggama, hingga halangan-halangan dalam bersenggama. Terdapat pula catur brata untuk aji asmaragama. Catur brata merupakan empat hal yang harus dilakukan suami kepada istri dalam hubungan senggama. Yang pertama, lila atau mengikuti permintaan istri, kemudian narima atau menerima atas pelayanan yang disiapkan istri, temen atau menepati janji dan sabar atau tidak senang marah, dan selalu memberi maaf atas kesalahan istri. Selain Babad Tanah Jawi , Centhini, dan Narasawan , masih banyak kisah-kisah lain yang sebagian juga disadur dari serat-serat induk itu. Teks-teks itu kebanyakan tersimpan di perpustakaan Keraton Surakarta dan Yogyakarta serta koleksi pribadi perpustakaan swasta atau yayasan. Dari sekian banyak teks tentang persenggamaan yang banyak ditulis pujangga di lingkaran keraton, Adi belum menemukan teks yang mengisahkan pengalaman senggama rakyat biasa atau dari luar keraton. “Kalau untuk teks-teks di luar keraton itu memang hanya sebatas perjalanan, cerita rakyat. Tetapi kalau untuk wulang - wulang itu kebanyakan dari raja, pujangga, kepada para putranya,” jelas Adi.

SEORANG hakim anonim (diperankan Mark Rylance) di sebuah kota terpencil di perbatasan sebuah kekaisaran mencoba bersikap tenang walau pikirannya dipenuhi tanda tanya. Di hari biasa itu, ia menyambut kedatangan Kolonel Joll (Johnny Depp), perwira Third Bureau, semacam kesatuan polisi rahasia dari ibukota kekaisaran. Dalam pikirannya sang hakim bertanya-tanya, buat apa seorang kolonel dari Third Bureau sampai datang ke kota terpencilnya yang berpopulasi multietnis dan nyaris jarang terjadi tindak kejahatan. Tetapi belum sempat ia menyelesaikan isi pikirannya, rombongan sang kolonel tiba. Dari dalam kereta kuda, sang kolonel keluar dengan wajah tampak dingin. Sejak saat itu, situasi di kota terluar kekaisaran itu tak lagi sama. Begitulah sutradara Ciro Guerra memulai film bertajuk Waiting for the Barbarian s. Film drama itu diangkat dari novel dengan judul serupa karya novelis Afrika Selatan John Maxwell Coetzee. Sang novelis juga terlibat sebagai penulis naskahnya. Menariknya, sebagaimana di novelnya, kisahnya dibuat tanpa detail latar belakang lokasi dan titimangsa. Namun jika diperhatikan sekilas, kota terpencil di perbatasan sebuah kekaisaran itu bisa ditebak berada di kawasan Asia Tengah dan sekiranya berkisar di antara akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Kolase adegan sang hakim yang memulangkan gadis barbar bekas tawanan yang disiksa. ( samuelgoldwynfilms.com ). Kekaisaran itu mengalami paranoia bahwa suku-suku barbar di luar perbatasan dikhawatirkan akan memberontak. Isu ini yang ternyata membuat Kolonel Joll si perwira bengis datang dari ibukota. Ia juga mengklaim lebih punya kuasa ketimbang sang hakim yang hanya seorang pejabat sipil. Klaim lebih berkuasa membuat Joll bisa seenaknya bertindak. Seperti misalnya menyiksa seorang pria dan keponakannya yang dituduh pencuri domba dengan keji sampai mati. Joll juga membawa pasukan mendatangi habitat suku barbar sang tertuduh yang tak bersalah itu dan menangkapi warganya dan mencap mereka sebagai tawanan perang. Nasib mereka tak berbeda dari sang tertuduh dan keponakannya sebelumnya, disiksa tanpa peri kemanusiaan. Betapapun sang hakim protes, ia tak berdaya. Namun ketika Kolonel Joll melakukan ekspedisi ke luar batas kota, sang hakim mencoba membebaskan para “tawanan perang” itu. Banyak yang memilih kabur ke habitat sukunya, namun beberapa yang terluka parah hidup menggelandang di kota. Salah satunya, seorang gadis yang kedua sendi kakinya patah akibat penyiksaan luar biasa. Sang gadis barbar (Gana Bayarsaikhan) yang hidup terlunta-lunta di jalan, ditemukan dan dirawat sang hakim. Seiring pulihnya si gadis, hakim mengantarnya kembali ke habitat sukunya sekaligus menjelaskan kesalahpahaman antara kaum imperialis dan suku barbar dengan para tetua barbar. Adegan sang hakim disiksa dan dipermalukan di muka umum. ( samuelgoldwynfilms.com ). Tetapi sekembalinya sang hakim ke kota, ia ditangkap Opsir Mandel (Robert Pattinson) dengan tuduhan pengkhianatan dan mata-mata suku barbar. Di dalam tahanan, sang hakim diperlihatkan penyiksaan brutal para “tawanan perang”. Tuduhan berkawan dengan musuh kian diyakini Opsir Mandel dan Kolonel Joll sebagai tindakan berkhianatnya kepada kekaisaran. Sang hakim yang awalnya sekadar ditahan, kini juga ikutan disiksa di muka publik. Bagaimana kelanjutannya? Baiknya Anda tonton sendiri Waiting for the Barbarians yang sudah ditayangkan serentak di seluruh dunia mulai 7 Agustus 2020. Mengingat masih masa pandemi virus corona dan karenanya tak bisa diputar di bioskop, penikmat film tanah air bisa menyaksikannya secara eksklusif di platform digital Mola TV. Cerminan Paranoia Kolonial Waiting for the Barbarians menarik secara sinematografi dan substansi. Meski alur ceritanya sederhana, tone film yang terang namun halus dengan latar belakang gurun dan stepa luas ditambah iringan music scoring Giampiero Ambrosi, menambah greget adegan-adegan dramatis. Sederhana namun punya pesan dalam sebagaimana novelnya yang rilis pada 27 Oktober 1980 di Inggris. Meski Coetzee mengambil judul sama dengan judul puisi Yunani karya Constantine Peter Cavafy, inti ceritanya lebih dipengaruhi novel The Tartar Steppe karya Dino Buzzati yang terbit empat dekade sebelum Waiting for the Barbarians. J. M. Coetzee (kiri) turut jadi penulis naskah film yang diangkat dari novelnya. ( portrait.gov.au/samuelgoldwynfilms.com ). Kendati dalam kisahnya Coetzee tak menyebut nama kekaisaran, nama kota ataupun titimangsa, Coetzee menuliskannya sebagai cerminan situasi kaum penindas dan tertindas di negeri kelahirannya yang digulirkan dengan sistem Apartheid, utamanya di era 1970-an. Dalam sebuah ulasan novelnya di suratkabar The New York Times , 18 April 1982, kolumnis Irving Howe menyebutnya “A Stark Political Fable of South Africa” (Fabel Politik Afrika Selatan). “Bayangkan rasanya hidup sebagai seorang penulis di Afrika Selatan: di tengah bisingnya berita-berita tentang ketidakadilan rasial, mengalami perasaan bahwa hidup seseorang tergadaikan dalam masyarakat yang larut dalam kebencian, sebuah kemarahan yang melelahkan sampai menjadikannya depresi. Tidak ada perasaan lega kecuali diam atau pindah ke lain negeri,” tulis Howe. “Coetzee mengisahkan sebuah kekaisaran khayalan, berlatarbelakang tempat dan waktu yang tak spesifik, namun bisa sangat diterka sebagai Afrika Selatan versi universal. Hal ini membuat Coetzee bisa memberi jarak antara estetika dan subyeknya meski ia sendiri tak bisa keluar dari keburukan dan kekacauan masyarakat lokal,” imbuhnya. Pergerakan anti-Apartheid dalam Pemberontakan Soweto (Repro The Soweto Revolt: Roots of a Revolution? ) Senada dengan Howe, David Atwell dalam biografi J.M. Coetzee: South Africa and the Politics of Writing menguraikan, karya Coetzee itu jadi penggambaran situasi pemerintah Afrika Selatan di masa itu yang mengalami paranoia, baik terkait perkara dari dalam maupun dari luar. Di dalam negeri, sejak awal 1970 muncul banyak aksi dan gerakan kaum pekerja ilegal dan resesi yang memperburuk angka pengangguran. Situasi tersebut diperparah dengan Pemberontakan Soweto 16 Juni 1976. Sementara, faktor luar yang berpengaruh adalah goncangan pemerintahan di Portugal pada 1974, menyebabkan kolapsnya koloni-koloni Mozambik dan Angola. Perang gerilya berlangsung dekat perbatasan Afrika Selatan. Periode itu juga diguncang perang saudara di Zimbabwe yang mengantarkan kemerdekaannya pada 1980. “Sebagai responnya, pemerintah Apartheid melancarkan sejumlah kebijakan yang lebih rasis dan berbau teror terhadap sejumlah organisasi anti-Apartheid. Kelas menengah juga didorong untuk mempersekusi kaum kulit hitam, utamanya para aktivis pergerakan Black Consciousness (BCM) dan dianggap sebagai garda melawan ‘komunisme’. Saat itu pemerintah Apartheid tengah mengedepankan kebijakan-kebijakan anti-komunisme,” tambahnya. "Waiting for the Barbarians" menggambarkan situasi kaum penindas dan tertindas yang sebenarnya lebih universal. ( samuelgoldwynfilms.com ). Lorena Russell dalam “Waiting for the Barbarians: Narrative, History, and the Other” yang dimuat dalam Exploration and Colonization menyingkap, inti kisah itu sejatinya tak sekadar mencerminkan Apartheid di Afrika Selatan, namun juga gambaran umum penindasan oleh pihak-pihak neo-imperialis, neo-kolonialis, serta penguasa tiran. Semisal di India di masa kekuasaan Inggris, Jerman di rezim Nazi, Kamboja di rezim Pol Pot, atau Indonesia di masa Orde Baru. Itu merupakan gambaran lebih universal bahwa sebuah negeri selalu membutuhkan musuh bersama dari luar untuk bisa bertahan dan menguatkan tatanannya. Elemen-elemen masyarakat di bawah bisa digiring pemerintah untuk tetap percaya dan menyokong kepentingan pemerintah untuk memerangi ancaman, entah benar atau hanya isu yang direkayasa. Dalam film dan novel Waiting for the Barbarians , ancaman itu dihadirkan lewat kaum barbar. “Konteksnya adalah pergulatan antara pihak kekaisaran dan kaum barbar, menyingkap sejumlah dinamika sentral secara ideologis dan psikis terhadap kolonialisme. Narasinya memancing pembaca pada pertimbangan yang kompleks terkait kekuasaan, imperialisme dan kolonisasi, serta isu-isu pascakolonial yang berpusat pada jarak yang memisahkan satu golongan dan golongan lainnya,” papar Russell. “Sebagian besar nilai-nilai yang dikiaskan Waiting for the Barbarians bisa teraplikasi luas dalam sejumlah situasi. Afrika Selatan era Apartheid tak hanya jadi tempat di mana masyarakat hidup dalam rezim yang terlibat pelanggaran HAM. Termasuk salah satunya Amerika di era (Presiden George Walker) Bush, ketika teknik-teknik penyiksaan yang diizinkan negara diimplementasikan sebagai bagian dari ‘Perang Melawan Teror’,” tandasnya. Data film: Judul: Waiting for the Barbarians | Sutradara: Ciro Guerra | Produser: Monica Bacardi, Michael Fitzgerald, Andrea Iervolino, Olga Segura| Pemain: Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson, Gana Bayarsaikhan, Greta Scacchi, David Dencik, Sam Reid, Harry Melling | Produksi: Iervolino Entertainment, AMBI | Durasi: 112 Menit | Rilis: 7 Agustus 2020.

Peristiwa pemberontakan rakyat Toli-Toli, Sulawesi Tengah pada 1919 begitu menggemparkan. Rakyat menolak kerja rodi, yang berujung perlawanan fisik. Tercatat ada sejumlah pegawai bumiputra dan seorang controleur bernama De Kat Angelino, terbunuh. Rupanya keberanian rakyat itu muncul dari dorongan seorang anggota Sarekat Islam, yang juga dikenal sebagai sastrawan besar, Abdoel Moeis. “Kata-katanya di Toli-Toli pada Vergadering tahun 1919 telah membakar anggota Sarekat Islam di sana, dan setelah kepulangan beliau ke Jawa meledaklah peristiwia demonstrasi dan pemogokan, berujung pada pergolakan besar-besaran, yang gemanya sampai menggoyang seluruh Nusantara saat itu,” tulis Aji Dedi Mulawarman dalam Jang Oetama: Jejak dan Perjuangan HOS Tjokroaminoto . Akibat berulah di Sulawesi dan Jawa, pemerintah Hindia Belanda pun mengasingkan Abdoel Moeis ke Sumatera pada 1923. Namun itu bisa jadi kesalahan besar pemerintah kolonialis. Sebab Abdoel Moeis kembali menunjukkan kepandaiannya menggolakkan semangat perjuangan rakyat di Ranah Minang. Berdasar laporan Residen Sumatera Barat W.A.C. Whitlau kepada Gubernur Jenderal Fock tanggal 20 April 1923, Abdoel Moeis gelar Sutan Penghulu, mengadakan rapat SI di Padang pada 1 April 1923. Melalui selebaran undangan, dia meminta padoeka angkoe-angkoe mengirimkan perwakilannya untuk duduk bersama di dalam rapat. Kurang lebih begini isi undangannya: “Karena kita mesti mengambil suara bersama buat membantah rupa-rupa hal yang menindas kita punya penghidupan, yang mengambil kita empunya hak dan memijak kita punya adat,” tulis Residen Whitlau seperti dikutip Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil: Petite Historie Indonesia Jilid I . Rupanya rapat yang mendapat sambutan baik dari banyak kepala adat itu bukan yang pertama diadakan oleh Abdoel Moeis. Laporan Jaksa Agung Hindia Belanda D.G. Wolterbeek Muller, menyebut bahwa tanggal 31 Maret, Abdoel Moeis juga mengadakan pertemuan dengan kepada adat dari 18 tempat. Abdoel Moeis mencoba menyelesaikan tiga permasalahan utama yang dihadapi rakyat Minang kala itu: pajak yang dikenakan kepada rumah gadang, penentuan batas-batas hutan yang tidak adil, dan pajak tanah yang begitu menyengsarakan kehidupan rakyat. “Abdoel Moeis mengucapkan terima kasih atas kedatangan para penghulu itu karena mereka telah menunjukkan perhatian terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat Minangkabau,” tulis Rosihan. Kehadiran Abdoel Moeis di Sumatera membuat pemerintah Belanda khawatir. Mereka kembali teringat peristiwa pemberontakan rakyat Toli-Toli dan pemogokan buruh pegadaian di Jawa. Meski sempat terjadi kericuhan, kedua peristiwa itu ditangani dengan cepat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan besar. Namun aksi Abdoel Moeis di Minangkabau tidak bisa disamakan dengan dua peristiwa sebelumnya. Rakyat Minang diniliai terlalu sensitif menanggapi pergolakkan. Dikhawatirkan gejolak di tengah masyarakat akan membesar seperti Perang Padri dan Perang Belasting. Kegiatan-kegiatan di Sumatera Barat itu membuat Abdoel Moeis masuk daftar hitam pemerintah Hindia Belanda. Dia dicap sebagai sosok yang berbahaya. Dijelaskan Maman Mahayana dalam Akar Melayu , pemerintah Hindia Belanda segera mengeluarkan passenstelsel , larangan memasuki suatu daerah, untuk Abdoel Moeis. Dia tidak diizinkan tinggal di Sumatera Barat. Pemerintah HIndia Belanda juga melarang Abdoel Moeis mengunjungi semua daerah di luar pulau Jawa dan Madura. “Setelah ada larangan itu, Abdoel Moeis kemudian tinggal sebagai petani di Garut tahun 1924,” ungkap Maman. “Dia mengawali penulisan novelnya awal tahun 1927 saat dia sudah meninggalkan kegiatan politiknya dalam Sarekat Islam selama lebih dari satu dekade.” Setelah kegiatan politiknya di Sumatera Barat, Abdoel Moeis memutuskan lebih fokus mendalami kesusastraan. Pada 1928 dia berhasil menelurkan sebuah karya fenomenal Salah Asuhan . Novel itu diterbitkan oleh Balai Pustaka. Karyanya itu jugalah yang mendudukkan Abdoel Moeis ke dalam jajaran sastrawan nasional. Selain Salah Asuhan, dia juga menerbitkan banyak karya, di antaranya Pertemuan Jodoh, Surapati, Robert Anak Surapati, Kurnia, dan Hendak Berbakti . Di samping karya asli, Abdoel Moeis juga menerjemahkan novel-novel seperti Don Kisot de la Sancha , Sebatang Kara, dan Tom Sawyer. Abdoel Moeis wafat pada 17 Juni 1959 di Bandung, Jawa Barat. Tahun itu juga dia dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Sukarno. Tercatat sebagai yang pertama menerima gelar tersebut. Hari kelahirannya, 3 Juli, juga diperingati sebagai Hari Sastra Indonesia.

Suatu hari di awal tahun 1946. Kopral Abu Nawaz mendapat tugas untuk menghancurkan satu basis kaum pengacau di Medan. Adalah Letnan Kolonel Doli Loundly, salah seorang petinggi di British Indian Army (BIA), yang langsung memerintahkan Nawaz melakukan tugas tersebut. “Saya lantas membawa satu seksi pasukan menuju sasaran,” ungkap Nawaz kepada Muhammad TWH, jurnalis senior di Sumatera Utara. Begitu mencapai target penyerangan, betapa terkejutnya Kopral Nawaz dan anak buahnya. Basis kaum pengacau yang dikatakan oleh Loundy tak lain ternyata sebuah masjid, tempat ibadah orang-orang Islam seperti mereka. Namun sebagai bawahan mereka tak bisa menolak tugas tersebut. Dengan sedih, mereka meledakan Masjid Medan Timur (sekarang Masjid Perjuangan 45) itu. “Kami merasa ditipu. Awalnya, kami berpikir kedatangan kami ke Sumatera adalah untuk mengurus orang-orang Jepang yang sudah menyerah, tapi ternyata kami harus memusuhi orang-orang yang seagama dengan kami,” kenang lelaki kelahiran Jhelum (sekarang masuk dalam wilayah Pakistan) pada 1927 itu. Keterlibatan dalam “perbuatan laknat” itu menjadikan Nawaz dan kawan-kawan-nya sempat tidak bisa memaafkan diri mereka. Rasa sesal terus menghantui. Tetiba muncullah ide gila dari para prajurit muslim itu untuk melakukan perbuatan nekat: lari dari kesatuan dan bergabung dengan para pejuang Indonesia. Maka atas bantuan para pengelola Rumah Makan Fajar Asia (tempat biasa mereka makan), Nawaz dan 14 kawan-nya kemudian melakukan pembelotan. Hingga Perang Kemerdekaan berakhir, Nawaz tetap setia dengan jalannya untuk mengabdi Republik. Tercatat dia pernah bertugas di beberapa front Sumatera, salah satunya di Bukittinggi. “Tahun 1953 dia kemudian pulang ke Pakistan,” ujar Muhammad TWH yang kini mengelola secara pribadi Museum Perjuangan Rakyat Sumatera Utara. Pembelotan yang dilakukan oleh Nawaz dan kawan-kawannya, bukanlah kasus tunggal dalam sejarah perang kemerdekaan di Indonesia. Menurut buku 600 Gallant Pakistani Soldiers karya Allama Noor Quadri, sekira 600 prajurit India muslim (sekarang Pakistan) telah membelot ke kubu Republik Indonesia pada 1945-1946. “Itu meliputi Jawa dan Sumatera…” ungkap Quadri. Dalam suatu wawancara dengan Muhammad Jusuf (jurnalis The Indonesia Times ) di London pada awal Oktober 1979, eks Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu di Sumatera Utara Brigadier (Purn) T.E.D. Kelly mengakui soal adanya praktek desersi di kalangan anak buahnya pada saat itu. Tetapi jumlahnya sangat kecil. “Semuanya prajurit biasa, (jadi) tidak ada satu pun perwira yang meninggalkan kesatuan kami (karena) itu adalah desersi dan bisa dihukum berat,” ujar Kelly. Apa yang dikatakan Kelly bisa jadi ada benarnya jika mengingat di seluruh Sumatera sendiri, para pembelot dari India/Pakistan itu hanya berjumlah 71 orang. Menurut Muhammad TWH dalam Sumatera Utara Bergelora , awalnya hampir sebagian besar para pembelot tersebut ditampung dalam Batalyon Putra Asia yang dipimpin oleh seorang Arab bernama Mayor Abdul Sattar al Quraisy (lebih dikenal sebagai Young Sattar). Karena pengalaman tempur dan ketrampilan militer sebagian besar anggotanya mumpuni, kesatuan multi etnik  itu kemudian berkembang menjadi suatu unit khusus yang terlatih. Begitu diseganinya hingga saat Wakil Presiden Mohammad Hatta berkunjung ke Pematang Siantar pada 27 Juli 1947, Yon Putra Asia didapuk menjadi pengawal khusus. Dua hari setelah mengawal Hatta, Yon Putra Asia kemudian terlibat dalam pertempuran brutal dengan para serdadu Belanda di wilayah Pantoan. Pertempuran tersebut berlangsung secara seru selama berjam-jam hingga peluru-peluru para petarung Putra Asia habis tak tersisa. Layaknya aturan dalam militer, usai peluru habis mereka langsung memasang bayonet masing-masing dan lantas terlibat pertarungan jarak dekat dengan para serdadu Belanda. “Setelah terkepung rapat, kekuatan mereka berhasil dihancurkan dengan korban 15 prajurit India muslim tewas. Mayor Sattar sendiri nyaris tertangkap namun berhasil meloloskan diri dari pembersihan militer Belanda dengan menyamar sebagai penjual bandrek,” ungkap TWH. Setelah Batalyon Putra Asia dibubarkan, para prajurit India muslim kemudian disebar ke seluruh palagan yang berkobar di Sumatera. Mereka kemudian ada yang melatih para gerilyawan Indonesia di Aceh atau menjadi komandan-komandan lapangan di Padang, Bukittinggi dan Palembang. Salah satu nama yang sempat dicatat oleh TWH adalah Nur Muhammad. Usai meninggalkan kesatuannya (Divisi ke-26 British Indian Army), Nur berperan sebagai “orang intel” yang tugasnya mempengaruhi para prajurit Sekutu untuk membelot ke kubu Republik. Setelah matang di front Medan Barat, Nur kemudian dipindahtugaskan ke Aceh sebagai instruktur pasukan TNI di Panjang Peureulak, Aceh Timur.

Video dialog Erdian Aji Prihartanto atau Anji dan Hadi Pranoto di youtube seputar klaim penemuan obat Covid-19 berbuntut panjang. Dua orang ini dilaporkan ke polisi atas dugaan penyebaran berita bohong. Anji berlakon sebagai pembawa acara dalam video itu, sedangkan Hadi Pranoto menjadi narasumber bergelar doktor (Dr.) dan menyebut dirinya profesor. Belakangan Hadi Pranoto meralat atribusinya. Dia bilang atribut doktor dan profesor cuma panggilan sayang dari teman-temannya. Padahal gelar doktor dan jabatan profesor atau guru besar tak bisa sembarangan dipakai. Ada ancaman pidana dalam pasal 69 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 terhadap pengguna gelar, sertifikat kompetensi, dan profesi palsu. Dalam sejarah negeri ini pun gelar akademik bukan perkara main-main. Gelar akademik menandakan adanya penguasaan seseorang dalam bidang keilmuan tertentu. Pemberian gelar akademik sepenuhnya menjadi wewenang perguruan tinggi. Di Hindia Belanda perguruan tinggi mulai berdiri pada 1920-an. Pendirian perguruan tinggi di Hindia Belanda berfokus pada tiga disiplin keilmuan. Sesuai dengan usulan J. Homan van der Heide, Direktur Pekerjaan Umum, kepada Gubernur Jenderal Idenburg. “Mengingat ke arah mana kemajuan Hindia Belanda bergerak, maka pada waktunya pendidikan tinggi akan masuk ke sini dan pertama-tama dalam bentuk pendidikan teknik, medis, dan juridis-administratif,” tulis Homan, seperti dikutip oleh S.L. van der Wal dalam Pendidikan di Indonesia 1900–1940 . Kebanggaan Bachtiar Rifai dalam Perguruan Tinggi di Indonesia menyebut pemerintah kolonial mendirikan tiga perguruan tinggi sepanjang 1920-an. Dua di Jakarta dan satu di Bandung. Perguruan tinggi di Jakarta bergerak di bidang keilmuan hukum (Rechtshogeschool) dan kedokteran (Geneeskundige Hogeschool), sedangkan di Bandung berfokus pada teknik dan arsitektur (Technische Hoogeschool, kemudian menjadi Institut Teknologi Bandung). Tiga perguruan tinggi ini membuka jenjang sarjana. Jika telah selesai masa pendidikan, lulusan perguruan tinggi itu berhak menyandang gelar meester in de rechten (Mr . ) untuk hukum, dokter (Arts.) untuk kedokteran, dan insinyur (Ir.) untuk teknik. Penamaan gelar ini mengikuti aturan di Negeri Belanda. Gelar akademik tersebut memberikan kebanggaan bagi para wisudawan. Selain karena tak banyak orang mampu mengecap pendidikan tinggi, gelar itu juga mengukuhkan keahlian tertentu pada dirinya sehingga bisa dipakai untuk melamar pekerjaan dengan gaji lumayan.    Pemerintah kolonial kemudian meluaskan pendirian perguruan tinggi. Selain itu, mereka juga membuka jenjang doktoral dan menambah disiplin ilmu dalam perguruan tinggi sepanjang 1930-an. Semasa pendudukan Jepang, aktivitas perguruan tinggi berhenti. Pemberlakuan kembali aktivitas perguruan tinggi terjadi pada masa revolusi oleh NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) dengan membentuk Universiteit van Indonesie. Pemerintah Indonesia mengambil alih kembali perguruan tinggi dari administrasi NICA pada 1950-an. Bentuk perguruan tinggi juga berkembang menjadi universitas. Dari kebijakan ini muncullah aneka gelar akademik baru. “Gelar untuk kesarjanaan Mr., Ir., Drs., M.A., dan M.Sc. dengan catatan bahwa diantara gelar-gelar itu ada yang merangkap untuk beberapa cabang ilmu pengetahuan,” tulis Fanar Fuadi dalam “Gelar-Gelar Kesardjanaan di Indonesia” dalam Djaja , 24 November 1962. Dr. kependekan dari doctorandus . Gelar ini untuk lulusan ekonomi, sosial, politik, sastra, pendidikan, kepolisian, farmasi, psikologi, dan kedokteran tingkat V. Sementara gelar M.A. (Master of Arts) dan M.Sc. (Master of Science) saat itu masih untuk tingkat sarjana. Gelar-gelar tersebut pengaruh sistem pendidikan anglosaxon (Inggris, Amerika Serikat, Irlandia, dan Australia). Acara wisuda Universitas Indonesia. ( sekar.ui.ac.id ). Keliru Dokter dan Doktor Bersama itu pula, jumlah orang bergelar doktor (Dr.) mengalami peningkatan. Seringkali gelar ini menyaru dengan gelar dokter (Dr.). Padahal dokter sendiri bukanlah gelar akademik. Dokter merupakan sebutan untuk profesi seseorang yang telah menempuh pendidikan profesi kedokteran. Karena itulah Bahder Djohan, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia bersurat pada presiden (sekarang rektor) universitas dan kepala perpustakaan negara agar menaruh perhatian terhadap masalah tersebut. “Penggunaan singkatan ‘Dr’ untuk perkataan ‘dokter’ itu, selain tidak teliti dan tidak pada tempatnya, pula dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita ingini,” tulis Bahder Djohan dalam surat No . 41726, 11 November 1952, koleksi A rsip N asional R epublik I ndonesia . Bahder menegaskan, singkatan Dr. hanya untuk pemegang gelar doktor sebagaimana berlaku di belahan dunia lainnya. “Ialah gelaran yang diberikan kepada seseorang, yang telah menempuh promosi atas kitab disertasinya ataupun karena penghargaan suatu universitet atas jasa-jasanya ( doctor honoris causa ),” terang Bahder. Soal gelar akademik juga kembali memperoleh sorotan pada 1960-an. Pada masa ini, Djaja menyebut orang Indonesia kian tergila-gila dengan gelar akademik. Mereka menaruh semua gelar akademiknya secara berentet. Dari tingkat sarjana sampai jenjang doktoral. “Sebagai dasar kebanggaannya di masyarakat,” catat Djaja . Gila Gelar Lazimnya, jika seseorang telah memperoleh gelar doktor dalam suatu bidang ilmu, gelar akademik yang lebih rendah tak perlu dipasang lagi. Sepanjang dia memperoleh gelar dalam satu bidang ilmu yang sama. Dia boleh mencantumkan gelar akademik yang lebih rendah jika gelar bidang keilmuannya berbeda.   Kegilaan pada gelar akademik dimanfaatkan segelintir orang untuk tujuan dan keuntungan pribadi. “Sering kita dengar penipuan-penipuan dengan berkedokan gelar sarjana. Berlagak sebagai Mr. Pelan sebagai Nyonya Drs. Anu dalam menggaruk keuntungan. Banyak korban sudah karena pengelabuan semacam ini,” catat Djaja . Pelaku penipuan gelar itu antara lain Djokosutomo. Dia menyematkan atribusi profesor di depan namanya dan menambah M.A. di belakang namanya. Ternyata M.A itu kependekan dari Marto Atmodjo, nama panjangnya. Berdasarkan kejadian-kejadian tadi, Prof. Budi Susetyo sebagai Wakil Presiden Universitas Airlangga mengusulkan untuk menghapus semua gelar akademik tingkat sarjana. “Hal ini sebagai tantangan terhadap sifat gila-gilaan pemuda kita sekarang untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari suatu perguruan tinggi,” terang Budi dalam Djaja . Tapi Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (pecahan dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan) menolak usulan Budi Susetyo. Kementerian berjanji akan mengatur dan menertibkan ulang semua gelar akademik sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Tapi aturan itu baru keluar 30 tahun setelahnya. Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi. Keputusan ini merumuskan ulang aturan dan penyebutan gelar-gelar akademik. Juga ancaman pidana bagi pencantuman gelar yang tidak sesuai aturan.

PADA 8 Agustus 1945, beberapa jam menjelang pergantian hari menuju 9 Agustus, Uni Soviet mengejutkan Jepang. Menteri Luar Negeri Vyacheslav Molotov menyatakan kepada Duta Besar Jepang Naotake Sato bahwa Uni Soviet menyatakan perang kepada Jepang. Pernyataan itu membuat harapan Jepang bertahan di sisa kekuatannya selama Perang Dunia II runtuh. Dua hari sebelumnya, Jepang telah kehilangan Hiroshima karena dibom atom Amerika Serikat. Dengan kekuatan yang tersisa Jepang terpaksa menghadapi dua front sekaligus: di timur-selatan melawan Amerika Serikat (AS) dan front di utara-barat melawan Soviet.   Pernyataan perang Soviet itu juga mencederai kesepakatan tak saling serang yang dibuat kedua negara pada 1941. Meski sejak Jepang mendirikan pemerintahan Manchukuo di Manchuria militer kedua negara kerap terlibat pertempuran di perbatasan sebagai akibat dari persaingan Rusia-Jepang sejak akhir abad ke-20, Soviet dan Jepang di Perang Dunia II sepakat berdamai karena ingin fokus terhadap perang masing-masing: Soviet di barat melawan Jerman-Nazi dan Jepang di Pasifik melawan AS. Pada akhirnya perkembangan di lapanganlah yang membuat sikap kedua negara meninjau ulang sikap masing-masing. Jepang tetap berharap perjanjian dengan Soviet dipertahankan, demi kelancaran proyek Asia Timur Raya-nya. Sebaliknya, Soviet jadi merasa perlu memperhatikan ke timur setelah mampu bangkit dari keterpurukan setelah Pertempuran Stalingrad. Namun, perhatian untuk wilayah timur Soviet itu masih sebatas angan-angan. Bagaimanapun Soviet masih terikat perjanjian tak saling serang (Pakta Netralitas) dengan Jepang. Dalam Konferensi Tehran (1943), pemimpin Soviet Joseph Stalin sampai harus mengambil jalan tengah ketika PM Inggris Winston Churchill dan Presiden AS Franklin D. Roosevelt menyatakan harapan agar Soviet mau terjun ke Perang Pasifik. Jalan tengah Stalin yakni, Soviet baru akan terjun ke Pasifik bila Jerman sudah dikalahkan. Dengan begitu, Stalin akan mendapatkan dua hal sekaligus: terhindar dari perang dua front sekaligus dan angan-angannya untuk memperluas wilayah maupun pengaruh di timur lebih mudah dicapai. Baru pada Konferensi Yalta (Februari 1945) Soviet menegaskan kesediaannya untuk ikut serta dalam Perang Pasifik. Itupun setelah diberi jaminan oleh Roosevelt bahwa Soviet akan diberikan kembali wilayahnya yang hilang. “Pada Januari-Februari 1945 para pemimpin Sekutu --Franklin D. Roosevelt, WInston Churchill dan Joseph Stalin– bertemu di Yalta di Krimea dan setuju untuk ‘mentransfer’ Kuril dan ‘mengembalikan’ Sakhalin Selatan ke Uni Soviet, sebagai persyaratan untuk partisipasi Soviet dalam perang melawan Jepang. Perjanjian Yalta berbeda sifat dari perjanjian internasional lainnya, karena merupakan perjanjian rahasia antara Uni Soviet dan pihak ketiga –AS dan Inggris– tanpa partisipasi Jepang, yang saat itu merupakan pemilik sah wilayah tersebut. Pulau-pulau itu tidak lain adalah irisan yang menguntungkan bagi AS untuk menjamin partisipasi Rusia dalam perang di Pasifik,” tulis Kimie Hara dalam Japanese-Soviet/Russian Relations Since 1945: A Diffiicult Peace . Pulau Sakhalin dan Kepulauan Kuril merupakan wilayah persengketaan Jepang dengan Rusia. Pada Perang Ruso-Jepang tahun 1905, keduanya direbut Jepang. Jaminan AS membuat Soviet kian gencar mengirim pasukannya ke timur guna memperkuat upaya yang sudah dirintis sebelumnya dengan sembunyi-sembunyi. Soviet berupaya membangun 90 divisi di timur. Yang lebih penting, pada April 1945 Soviet memberitahu keinginannya untuk tidak memperpanjang perjanjiannya dengan Jepang. Meski begitu, Moscow tetap berupaya meyakinkan Tokyo bahwa perjanjian tersebut masih berlaku hingga 12 bulan ke depan dan Moscow akan menjalankan semua keputusan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan pada dua pakta (Pakta Netralitas dengan Jepang dan Pakta Yalta dengan Sekutu) itu membuat Stalin bimbang. Sejak Yalta, Jepang makin intens mengirim utusan ke Soviet untuk membujuk agar Soviet mau memperpanjang pernjajian tidak saling serang. Kebingungan Stalin memuncak ketika pada akhir Juni Jepang mengajukan proposal. Isinya mengundang Soviet untuk memperpanjang pakta Netralitas dan merundingkan permintaan Jepang agar Soviet menjadi mediator dalam perdamaian di Timur Jauh yang diinginkan Jepang, berikut tawaran konsesi teritori menarik sebagai imbalan atas kesediaan Soviet. Stalin amat berminat namun terlanjur terikat Pakta Yalta. Maka sebagai respon, Soviet terus menunda memberi jawaban. Usai Konfernesi Potsdam, Soviet akhirnya menjawab permintaan Jepang dengan menarik semua staf kedutaannya di Jepang pada 24 Juli 1945. Pada 8 Agustus, Soviet mempertegas sikapnya terhadap Jepang dengan deklarasi perang yang disampaikan Menlu Molotov kepada Dubes Sato. Keputusan Soviet berangkat dari perkembangan situasi bahwa setelah Jerman kalah, Jepang satu-satunya negara yang masih berperang melawan Sekutu karena menolak untuk menyerah tanpa syarat sebagaimana diminta AS-Inggris-China. Untuk itu Soviet menerima tawaran Sekutu untuk bergabung melawan agresi Jepang demi mempersingkat durasi perang, mengurangi jumlah korban, dan memfasilitasi pemulihan perdamaian universal lebih cepat. "Pemerintah Soviet menganggap bahwa kebijakan ini adalah satu-satunya cara yang dapat membawa perdamaian lebih dekat, membebaskan rakyat dari pengorbanan dan penderitaan lebih lanjut dan memberikan kemungkinan kepada rakyat Jepang untuk menghindari bahaya dan kehancuran yang diderita Jerman setelah penolakannya untuk menyerah tanpa syarat. Mengingat hal di atas, Pemerintah Soviet menyatakan bahwa mulai besok, yaitu mulai 9 Agustus, Pemerintah Soviet akan menganggap dirinya berperang dengan Jepang," demikian keputusan Soviet yang diberikan kepada Dubes Sato,sebagaimana dimuat  jewishvirtuallibrary.org. Meski Sato berjanji menyampaikan kabar itu kepada Tokyo secepat mungkin agar bisa dilakukan perbaikan, Soviet tak peduli lagi. Beberapa saat setelah masuk tanggal 9 Agustus, lebih dari 1,5 juta serdadu Soviet di bawah pimpinan Marsekal Aleksandr Vasilevsky menyerbu Manchuria, Korea, dan Kepulauan Kuril. Perlawanan gigih Jepang tak berhasil membendung serangan itu. Bersama bom atom yang dijatuhkan AS di Nagasaki pada hari yang sama (9 Agustus), serbuan itu mempercepat kapitulasi Jepang. Perang Dunia II pun berakhir.*