STRUKTUR bata merah kuno tersingkap di tengah pengerjaan proyek jalan tol Malang-Pandaan di Dusun Sekaran, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, akhir Februari 2019. Situs Sekaran itu diduga memiliki korelasi dengan wilayah kuno Kabalan dari masa Mataram sampai Majapahit. “Temuan Situs Sekaran lokasinya hanya sekitar 1 km dari wilayah Dusun Kebalon, dapat dikatakan temuan di Situs Sekaran memperkuat keberadaan wilayah kuno yang bernama Kabalan memang berada di Malang sekarang,” demikian “Laporan Tinjauan Awal Situs Sekaran” yang disusun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Komunitas Jelajah Jejak Malang.

STRUKTUR bata merah kuno tersingkap di tengah pengerjaan proyek jalan tol Pandaan-Malang akhir Februari 2019. Beberapa bata pecah dan susunannya ambrol tak beraturan. Tak cuma bata merah kuno yang muncul akibat galian pembangunan jalan tol itu, banyak pula artefak lainnya yang ditemukan tanpa sengaja, seperti fragmen keramik, uang kepeng, benda-benda yang terbuat dari emas dan kuningan. Tak lama setelah temuan di Dusun Sekaran, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang itu banyak diberitakan, penggalian liar pun makin sulit dihindari. “Mereka sebagian besar adalah kolektor dan kolekdol barang-barang antikan bahkan juga masyarakat desa sekitar ikut juga mencari, demi mengambil artefak-artefak yang ada di lokasi,” ujar Devan Firmansyah, sejarawan Komunitas Jelajah Jejak Malang, melalui pesan singkat.

RAPAT dibuka. Supeni yang duduk di depan para kader PNI langsung memimpin rapat strategi kampanye untuk memenangkan pemilu 1955. Tugas itu dia lakoni sebagai bagian dari tugasnya menangani pemilu 1955, tugas yang dipikulnya sejak bergabung dengan PNI pada 1946. Selain memimpin rapat-rapat, Supeni rutin berkunjung ke cabang-cabang PNI di daerah untuk memberi ceramah. Tapi tugas yang menghampiri Supeni bukan hanya dari partai. Sejak awal 1950-an, lewat panitia persiapan pemilu, Supeni ditugaskan pemerintah untuk mempelajari penyelenggaraan pemilu di berbagai negara, seperti India dan Amerika Serikat (AS). Kala itu, ia berangkat bersama tim kecil yang diketuai Subagio Reksodiputi. Selain mempelajari penyelenggaraan pemilu, tim kecil ini juga ditugaskan merancang UU pemilu. Selama dua bulan tinggal di India, Supeni menemukan kesamaan kondisi penyelenggaraan pemilu di negeri itu dan di Indonesia. Kedua negara mayoritas rakyatnya masih buta huruf, awam pada model pemilihan langsung, dan sama-sama baru keluar dari penjajahan. Saking banyaknya hal yang didapatkannya dari kunjungan ke India, Supeni sampai membukukannya dengan judul Pemilihan Umum di India, terbit 1952. Pada Oktober 1952, Supeni berangkat ke AS untuk memenuhi undangan pemerintah negeri itu mempelajari pemilihan presiden dan sistem dua partai di sana. Kunjungan selama tiga bulan itu dimanfaatkannya untuk bertemu tokoh-tokoh seperti Dr. Polock (guru besar politik Universitas Michigan), Eleanor Roosevelt, dan League of Women Voters. Kunjungan dan diskusi dengan para tokoh politik itu juga membuahkan buku yang terbit pada 1954, Wanita dan Pemilihan Umum . Setelah kunjungan ke dua negara tersebut, Supeni bersama tim kecil berkonsentrasi membuat rancangan UU pemilu yang kemudian disahkan tahun 1953. Setelah tugasnya selesai, Supeni diangkat oleh menteri Kehakiman dan menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Penitia Pemilihan Daerah Jakarta Raya. Kecakapan Supeni dalam memahami pemilu membuatnya dipercaya sebagai Ketua Badan Pekerja Aksi Pemilihan Umum PNI (PAPU PNI). Supenilah otak di balik strategi pemenangan PNI dalam pemilu 1955. Informasi tentang penyelenggaraan pemilu di India dan Amerika dia sebarkan ke kader-kader PNI melalui ceramah dan rapat strategi pemenangan PNI. Hasilnya, luar biasa. PNI menjadi peraih suara terbesar dalam pemilihan anggota DPR. Kemenangan itu membawa Supeni duduk di DPR dan Dewan Konstituante bersama tiga perempuan lain dari Fraksi PNI. Supeni dipercaya menjadi ketua Seksi Luar Negeri di sana. Supeni pula yang ditunjuk mewakili PNI dalam Dewan Konstituante yang rapatnya dilakukan di Bandung.

LANGIT Kota Yogyakarta sudah gulita. Malam itu, 13 Februari 1949, sekira pukul 11, Lettu Marsudi “menyelundupkan” Overste (letnan kolonel) Soeharto masuk kota dan keraton. Komandan Wehrkreise (WK) III sekaligus komandan Brigade X-Mataramitu dibawa menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) IX dalam sebuah pertemuan klandestin.

MENJELANG pemilu nasional pertama, 1955, beragam manuver politik dilakukan partai politik. Salah satunya, usaha menjaring pemilih perempuan. Beberapa partai politik mengambil cara dengan membentuk organisasi sayap perempuan. Partai Murba membentuk Perwamu (Persatuan Wanita Murba), Partai Kebangsaan Indonesia mendirikan Parkiwa (Partai Kebangsaan Indonesia bagian Wanita), Partai Indonesia Raya membentuk Wanita Nasional, dan Wanita Demokrat Indonesia berafiliasi dengan PNI. “Setelah Pemerintah RI kembali ke Jakarta, partai politik mengadakan perkumpulan-perkumpulan wanita. Mungkin untuk membantu perolehan suara dalam pemilihan umum,” kata Sujatin Kartowijono dalam memoarnya Mencari Makna Hidupku . Organisasi sayap perempuan ini bertugas memperkenalkan partai pada kelompok-kelompok perempuan dan menyebarluaskan ideologi mereka. Kegiatan yang dilakukan beragam, seperti bakti sosial atau kegiatan perkumpulan perempuan di kampung-kampung. Usaha kedua, seringnya cukup efektif lantaran anggota yang kadung masuk akan merasa sungkan bila tidak memilih partai yang berafiliasi dengan organisasinya. Keaktifan organisasi perempuan sayap partai ditambah dengan rutinnya mereka bersinggungan dengan rakyat bawah otomatis membuat citra partai menjadi baik di mata rakyat. Rakyat yang terkesan kemudian menyumbangkan suara mereka dalam pemilu. “Suara rakyat ini menjadi jalan utama partai untuk mendudukkan wakilnya yang mayoritas laki-laki di parlemen, padahal kerja-kerja akar rumput tersebut dilakukan oleh perempuan,” tulis Saskia Eleonora Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Organisasi sayap perempuan yang sudah dibentuk jauh sebelum pemilu 1955, seperti Aisyiyah dan Wanita Katolik, juga digunakan untuk mendulang suara. Aisyiyah yang berada dalam naungan Muhammadiyah, menjadi agen kampanye Masyumi sebagai wadah politik organisasi Islam. Pun dengan Wanita Katolik yang merupakan sayap perempuan Partai Katolik. Selain pembentukan sayap perempuan, partai politik juga menjalin relasi dengan organisasi perempuan yang ada. Sukanti Suryochondro dalam Potret Pergerakan Wanita Indoesia menyebut PKI menjadi dekat dengan Gerwani (semula bernama Gerwis) menjelang pemilu 1955. Kedekatan antara parpol dan organisasi perempuan tak semata untuk penjaringan suara. Kanal-kanal ini menjadi perantara suara-suara perempuan dalam politik. Beberapa anggota Gerwani, seperti Nyonya Mudikdo dan Umi Sarjono, masuk DPR dari Fraksi PKI. Bhayangkari, organisasi istri polisi, juga mendapat jalan untuk menyalurkan suaranya. Bhayangkari memang memutuskan tidak ikut pemilu 1955 secara mandiri melainkan berkampanye untuk angkatan kepolisian. Sebagai imbalan dari dukungan Bhayangkari, kepolisan menambahkan tiga butir tuntutan dalam kampanye mereka: UU perkawinan yang adil, menolak Peraturan Presiden No. 19 tahun 1952 tentang Uang Pensiun Janda PNS, dan pembuatan lembaga pengadilan anak. Berbeda lagi dengan Perwari yang sejak semula tak mau ikut andil dalam pemilu. Alih-alih merapat ke partai politik seperti Gerwani, Perwari mengirimkan program perjuangan yang berisi penghapusan buta huruf, pembentukan UU perkawinan yang adil, dan kesejahteraan nasib buruh ke 15 parpol. Namun hanya PSI dan PNI yang menyetujui program tersebut. Meski secara organisasi Perwari tidak mendekat ke partai mana pun, beberapa anggota Perwari masuk ke PNI. Supeni, yang kemudian hari menjadi duta besar RI keliling, salah satunya. Dalam tubuh PNI, Supeni duduk sebagai Ketua Badan Pekerja Aksi Pemilihan Umum PNI (PAPU PNI). Tugasnya mengunjungi daerah-daerah untuk memberi penjelasan tentang pemilu. Seringkali Supeni memberi ceramah politik pada kader-kader PNI tentang tata cara kampanye untuk memenangkan PNI dalam pemilu. Hasilnya tak sia-sia, PNI menjadi partai dengan suara terbesar dalam pemilu. Namun, pemilihan umum itu mengecewakan kaum perempuan karena sangat sedikit wakil perempuan yang dipilih. Dari 257 kursi di DPR, hanya ada 19 perempuan yang terpilih, yakni 4 orang dari PNI dan Masyumi, 5 dari NU, serta 1 dari PSI.

BELUM hilang kenangan penduduk tentang sosok Si Tjonat, Si Pitung, dan Si Ronda, penduduk Batavia dan Ommelanden mesti berkarib lagi dengan sosok bandit lainnya. Mereka adalah Si Gantang, Si Kesen, dan Si Oesoep. Nama mereka sohor sepanjang 1900-1930-an.

SETELAH jadi sasaran aksi vandalisme pada Jumat (15/2/19), sekira 25relief di Monumen Serangan Umum 1 Maret,Kompleks Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta sudah kembali tampak kinclong pada 4 Maret 2019. Hal itu dikarenakan tim Konservator Museum Benteng Vredeburg yang dipimpin Darsono langsung bergerak cepat membersihkannya. “Kurang lebih seminggu kita bersihkan dengan berbagai cara. Karena noda catnya sudah lengket sekali, satu-satunya cara kami cat ulang. Tapi di bagian penyangga selasar dan patung tidak kami cat karena itu terbuat dari batuan andesit. Kami kesulitan meski sudah kami coba pakai minyak. Pakai pengencer cat juga kurang maksimal, pun begitu dengan semprotan air bertekanan tinggi. Catnya sudah masuk ke pori-pori batu,” terang Darsono kepada Historia. Aksi tak terpuji itu jelas merugikan. Pasalnya, benda yang jadi sasaran merupakan benda bersejarah. “Kita tidak bisa menghitung kerugian karena itu merupakan bagian sejarah yang sangat penting yang ada di Yogya. Semua pihak, termasuk Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X turut prihatin. Beliau berpesan, agar ke depannya jangan terulang lagi bagaimanapun caranya,” sa mbu ng nya. Tim Darsono mengebut pembersihan itu lantaran plasa monumen akan dijadikan tempat upacara sebagai salah satu rangkaian peringatan 70 tahun Serangan Umum pada Jumat, 1 Maret 2019. Meski belum 100 persen, sekira 25 relief itu sudah tampak kinclong pada Minggu (4/3/19) lalu. Di Balik Monumen 1 Maret Gagasan TNI manunggal dengan rakyat sangat terlihat dari lima patung yang ada di Monumen 1 Maret:tiga sosok tentara bersenjata diapit dua sipil. Sementara di 25 relief di bawahnya, dituturkan Darsono, mengisahkan perang gerilya pasca-Agresi Militer Belanda II dan Serangan Umum 1 Maret 1949. “Karena Serangan Umum (1 Maret 1949) itu di Yogya merupakan peristiwa yang sangat heroik. Apalagi peringatannya kini sedang diajukan Dinas Kebudayaan Provinsi DIY ke pemerintah pusat, untuk dijadikan hari besar nasional,” paparnya. Monumen yang dibuat lima tahun setelah Soeharto menjadi presiden itu merupakan karya Saptoto, seniman yang juga membuat Monumen Pancasila Sakti. “Monumen, patung, dan reliefnya dibuat seniman dari ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) Saptoto. Dibuatnya ya dari permintaan tokoh-tokoh seperti Pak Harto dsb.,” lanjut Darsono. Bagian selasar dan penyangga patung di Monumen 1 Maret yang belum bisa dibersihkan (Foto: Randy Wirayudha/Historia) Soeharto berperan besar dalam pembangunan monumen yang menelan biaya sebesar Rp20.870.000,00 itu. Sebagaimana dicatat RB Soegiantoro dalam “Pengalaman Semasa Gerilya”, termuat di Warisan (daripada) Soeharto , dia menyumbang Rp5 juta. Begitu pembangunan rampung, Soeharto turun tangan meresmikannya. “ Tepatnya 1 Maret 1973 , diresmikan langsung oleh Soeharto ,” ujar Darsono. Dalam peresmiannya, Soeharto untuk kali pertama berbagi kisah pengalamannya bergerilya di luar kota Yogyakarta selaku komandan Brigade X-Mataram berpangkat overste (letnan kolonel), kepadapublik. Selain baku tembak untuk menahan ofensif Belanda di Kampung Nyutran pada 19 Desember 1948 (Agresi Militer II), dia juga menceritakan upayanya menyerang Belanda 10 hari setelah Yogyakarta direbut Belanda, dan nyaris tertangkap Belanda di Imogiri medio Februari 1949. “Persis jam satu malam, rumah yang saya tempati dilewati kompi Belanda yang akan menyerang Imogiri. Tapi entah mengapa, satu jam sebelumnya lampu yang ada di muka rumah tiba-tiba mati. Sehingga musuh tidak tahu. Rumah itu terletak antara Kotagede dan Imogiri,” kenang Soeharto. Soeharto juga menceritakan tentang inspeksi terakhirnyake sejumlah basis pasukan republik pada malam 29 Februari 1949 jelang serangan umum. “Anak buah saya percaya bahwa saya kebal peluru. Sekalipun tidak benar, tapi saya tidak membantahnya. Karena dapat membantu menyusun moril prajurit-prajurit,” lanjutnya. Upacara peresmian monumen itu ditutup dengan penyalaan api perjuangan yang apinya diambil dari Desa Bibis, Bantul. Di masa revolusi, desa itu jadi markas Soeharto di luar kota. “Sejak peresmian, mulanya monumen itu berada di bawah pengawasan dan pemeliharan diserahkan oleh pihak Gedung Agung (Istana Kepresidenan Yogyakarta), bukan Museum Benteng Vredeburg. Dulu itu sempat tak terawat, banyak rumput panjang di sekitarnya. Mulai tahun 2000 pengelolaannya diserahkan ke museum karena memang masih di areal museumsehingga sekarang sudah bisa terkondisikan dan dinikmati pengunjung,” kataDarsono. Monumen Indoktrinatif Sosok Soeharto begitu menyolok di mayoritas relief itu ketimbang figur-figur lain macam Sukarno, Sri Sultan HB IX, atau Panglima besar Sudirman. Di tiga adegan terakhir relief bahkan terpahat gambar-gambar yang mendeskripsikan Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan” saat sudah menjadi Presiden kedua RI. Monumen dan relief ini hanyalah satu dari sejumlah proyek Seminar Angkatan Darat III pada 1972. Seminar ini, menurut Katharine E. McGregor dalam Ketika Sejarah Berseragam , merupakan upaya pertama framing peran militer dalam revolusi kemerdekaan. Utamanya, framing politis berbalut motif Jawa kuno terkait sosok Soeharto sebagai penguasa rezim Orde Baru. Sekira 25 adegan relief di selasar Monumen Serangan Umum 1 Maret (Foto: Randy Wirayudha/Historia) Selain lewat pembangunan monumen, upaya framing dilakukan dengan pembuatan beberapa film perjuangan, termasuk Janur Kuning (1979) yang sangat mempahlawankan Soeharto. “Salah satu instruksi yang diberikan oleh Seminar Angkatan Darat 1972 kepada militer ialah agar mereka mengedarkan versi mereka sendiri melalui museum, monumen, film dan buku pelajaran sekolah,” tulis McGregor. Detail-detail di berbagai monumen maupun relief yang dibuat, dengan demikian, merupakan medium penyampai pesan politis penguasa. Semisal, lima patung yang menggambarkan seorang prajurit, pelajar, pedagang, petani, dan perempuan sebagai perwakilan golongan dalam revolusi kemerdekaan. Lalu, patung singa perlambang angka satu (tanggal satu), patung api berlidah tiga dengan makna bulan tiga atau Maret, tulisan Jer Basuki Mawa Beya yang berarti kemenangan membutuhkan pengorbanan, serta Tetesing Ludiro Kusumoning Bawono yang merujuk angka 1949.  “Relief di monumen juga sebagai cara memberikan narasi historis kepada pesan utama monumen, atau untuk mengendalikan tafsiran-tafsiran terhadap pesan monumen. Pesan terkait peran Soeharto dalam Serangan Umum dan kembalinya (panglima) Sudirman ke Yogyakarta (dari gerilya),” tambah McGregor.

KETIKA dalam perjalanan kembali dari Bandung ke Jakarta, Jang Yunwon, pencari suaka asal Korea, sekonyong-konyong dihampiri polisi militer Jepang. Ia ditangkap dan dibawa ke markas polisi militer ke-16 di Thamrin, Jakarta. Penangkapan itu terjadi tak lama setelah Jepang menguasai Indonesia. Jang Yunwon menjadi salah satu korban tahap pertama operasi Pencarian Pengkhianat yang dilancarkan Tentara ke-16 AD Jepang. Ia, menurut Kim Moon Hwan, kolumnis harian berbahasa Korea di Indonesia Hanin News, merupakan orang Korea pertama yang menetap di Indonesia. Jang Yunwon menjadi buron setelah memberikan bantuan dana untuk gerakan perlawanan rakyat Korea pada 1 Maret 1919. Dia kemudian mencari suaka ke Beijing sampai akhirnya menetap di Batavia dan menjadi penasihat Gubernur Jenderal Hindia untuk urusan Jepang sebelum akhirnya ditangkap. Jang Yunwon yang ditahan selama beberapa hari di Markas Polisi Militer di Thamrin, mengalami penyiksaan dan pemukulan sebelum dipindah ke Penjara Glodok. Beberapa hari setelahnya, Jang Yunwon dipindahkan ke Penjara Salemba. Bersama 50 tahanan lain yang sebagian orang kulit putih, Jang dipaksa berjalan kaki dari Glodok ke Salemba. “Ini adalah cara Jepang mempermalukan orang kulit putih,” kata Kim Moon Hwan dalam Seminar Memperingati 100 tahun Pergerakan 1 Maret 1919 di Unika Atma Jaya (4/03/2019). Sementara Jang Yunwon dipenjara, orang-orang Korea ditugaskan oleh tentara Jepang untuk menjadi sipir bagi tahanan perang. Ada sekira 14 ribu orang Korea yang dikirim Jepang ke Indonesia untuk keperluan menjaga penjara di Jakarta, Bandung, Cilacap, Surabaya, dan Malang. Namun, orang-orang Korea yang dikirim ke Indonesia tak semua bertugas menjaga penjara. “Selama bertugas di Indonesia, mereka juga jadi pengajar Heiho. Lewat sana orang-orang Korea berinteraksi dengan orang Indonesia. Mereka berbagi nasib yang sama, dijajah Jepang,” kata Rostineu, Dosen Bahasa dan Budaya Korea UI, yang juga menjadi pembicara seminar. Para sipir Korea itu tak tahan dengan sikap semena-mena Jepang. Ketika Jepang makin terdesak dalam Perang Dunia II, kontrak kerja mereka diperpanjang sepihak oleh Jepang. Para sipir Korea itu pun melawan, namun kalah dan dihukum. Meski berpakaian militer Jepang, sebagian dari mereka antipati terhadap Jepang. Perasaan senasib sebagai kaum terjajah dan diperlakukan sewenang-wenang oleh Jepang ini membuat beberapa orang Korea memilih ikut andil dalam perjuangan Indonesia. Faktor geografis tak jadi penghalang untuk melawan penjajahan bersama bangsa lain. “Di Garut empat orang Korea terlibat dalam perlawanan terhadap Jepang. Mereka ikut terjun ke medan perang,” kata Hendi Johari, pembicara seminar. Pasca-kekalahan Jepang, orang-orang Korea di Indonesia ini mengalami masa sulit. Di satu sisi, mereka khawatir dibabat habis tentara Sekutu sebagai pemenang perang, di sisi lain, kembali ke kampung halaman menjadi hal yang muskil dilakukan. Jang Yunwon yang kemudian bebas setelah Jepang kalah, mendirikan HImpunan Rakyat Korea di Jawa pada 1 September 1945. Himpunan ini menyatukan orang-orang Korea yang berusaha kembali ke negerinya. Meski demikian, sedikit yang berhasil pulang. Jang Yunwon sendiri tetap tinggal di Jakarta sampai meninggal tahun 1947.

KENDATI Serangan Umum 1 Maret 1949 berperan penting dalam membuktikan eksistensi Republik Indonesia kepada dunia internasional via Radio AURI PC2, peristiwa itu hingga kini masih diperingati sebatas oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Tak seperti Pertempuran Surabaya yang dijadikan Hari Pahlawan, Serangan Umum hanya dirayakan secara lokal. Salah satunya, oleh Komunitas Djokjakarta 1945. Bersama dengan ratusan reenactor (pereka ulang sejarah) dari seluruh Jawa, Medan, dan Palangkaraya, Komunitas Djokjakarta 1945 menghelat aksi teatrikal Serangan Umum 1949 di Jalan Malioboro-Kompleks Benteng Museum Vredeburg, Jumat 1 Maret 2019. Aksi teatrikal itu menjadi puncak acara peringatan 70 tahun Serangan Umum yang diadakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY. Dengan mengadakan peringatan itu, Pemprov DIY amat berharap Serangan Umum 1 Maret dijadikan hari besar nasional. Tujuannya, agar generasi milenial di seantero negeri insyaf bahwa operasi militer TNI bersama elite sipil dan rakyat Yogya patut dibanggakan bersama, tidak hanya oleh orang Yogyakarta. “Ini juga salah satu keinginan Ngarso Dalem Sultan Hamengkubuwono X, agar peristisa ini tidak hanya berhenti sebagai peringatan rutin yang hanya dimiliki beberapa orang dan kota tertentu. Sementara sebetulnya Serangan Umum 1 Maret punya makna yang sangat besar bagi kita sebagai bangsa Indonesia,” terang sejarawan UGM Profesor Sri Margana dalam sarasehan dan diskusi “Peringatan 70 Tahun Serangan Umum 1 Maret 1949” di Hotel D’Senopati, Jumat malam, 1 Maret 2019. Serangan Umum (SU) digagas Menhan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mematahkan propaganda Belanda. Setelah melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948 dan menahan pimpinan republik, Belanda mengklaim Indonesia sudah musnah. Sosiodrama/teatrikal kolosal di depan Benteng Vredeburg pada 3 Maret 2019 menjadi puncak peringatan 70 tahun Serangan Umum 1 Maret (Foto: Randy Wirayudha/Historia) Gagasan Hamengkubuwono IX itu lalu diterima Panglima Sudirman dan ditindaklanjuti dengan memerintahkan Letkol Soeharto untuk melaksanakan serangan kilat selama enam jam itu. Alhasil, pada pagi 1 Maret Belanda dikejutkan serangan yang datang dari berbagai sudut mata angin Yogyakarta. SU memberi bukti kepada para delegasi Komisi Tiga Negara, yang sedang berada di dalam kota, RI dan TNI-nya masih eksis. “Hasil dari operasi itu menjadi bahan para elite sipil untuk berjuang secara diplomatik, yang kemudian membuat Belanda mau berunding. Dari situ pula negara-negara lain di dunia satu per satu makin banyak yang mengakui kedaulatan Indonesia. Berlanjut kemudian pada hasil Konferensi Meja Bundar yang membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949,” tambah Margana. Hari Penegakan Kedaulatan RI? Ide membuat SU menjadi hari besar nasional pertamakali diutarakan Sri Sultan Hamengkubuwono X kepada Presiden Joko Widodo. “Pada 31 Oktober 2018, Sultan sebagai Gubernur DIY sudah bertemu dan minta menjadikan Serangan Umum menjadi hari besar nasional,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan DIY Aris Eko Nugroho. Presiden memberi lampu hijau. Prosesnya kini sudah “setengah jalan”. Pihaknya, kata Aris, sudah mengajukan naskah akademik ke Sekretariat Negara. “Pada 21 Februari kita juga sudah berkirim surat ke Kementerian Pertahanan dan sekarang kita menunggu keputusan pemerintah pusat,” lanjutnya. Naskah akademik itu dibuat oleh tim peneliti dan pengkaji yang dipimpin Sri Margana, tak lama setelah Sultan Hamengkubuwono X menghadap Presiden Jokowi. Tim merangkum semua buku, memoar, serta tuturan pelaku peristiwa. “Selain itu, akhir tahun lalu kita juga membuat seminar di Dinas Kebudayaan DIY untuk mendapatkan usulan, masukan, dan kritikan lebih lanjut dari para tokoh. Setelah naskahnya rampung, kita juga diminta mempresentasikannya ke Setneg terkait alasan-alasan serta tujuan pengusulan ini. Kalau disetujui, nanti akan diadakan lagi seminar berskala nasional yang hasilnya akan diajukan secara resmi untuk ditetapkan oleh presiden,” sambung Margana. Untuk penamaan harinya, Margana mengakui belum final dan siapapun diperkenankan memberi usulan. Namun, dia menyimpulkan ada satu yang paling logis: Hari Penegakan Kedaulatan Republik Indonesia. “Tanggal 17 Agustus 1945 kan negara sudah proklamasi, tapi tidak lama kemudian Belanda agresi untuk menguasai lagi. Jadi para tentara dan rakyat berjuang untuk menegakkan kedaulatan. Dan pada 17 Agustus itu kan belum semua negara mengakui keberadaan Indonesia, tapi setelah peristiwa itu banyak negara yang sudah mau mengakui kedaulatan negara kita,” kata Margana. Prof. Sri Margana dalam Seminar Kesejarahan dalam rangka Peringatan 70 tahun Serangan Umum 1 Maret 2019 (Foto: Randy Wirayudha/Historia) Pertimbangan lain kenapa “Hari Penegakan Kedaulatan Republik Indonesia” yang dipilih sementara, karena tim ingin menggarisbawahi bahwa kedaulatan Indonesia yang ditegakkan lewat Serangan Umum itu tidak akan berhasil tanpa kemauan bersatu dari elite sipil, TNI, dan rakyat. Kedaulatan yang ditegakkan jadi merupakan milik bersama. Namun, kemunculan usulan yang berbarengan dengan masa kampanye justru menimbulkan pertanyaan, kenapa baru sekarang? “Karena dulu fokus soal peristiwa ini masih berkutat pada siapa penggagasnya. Ada banyak klaim. Utamanya Soeharto. Apalagi waktu masih era Orde Baru soal ini masih cukup panas secara politik karena Pak Harto masih hidup, masih memimpin. Tapi setelah Pak Harto lengser, baru muncul banyak saksi-saksi sejarah lain,” jelas Margana. “Semua memiliki kontribusi pada bidangnya masing-masing. Karena dalam peristiwa Serangan Umum, ada begitu banyak peran yang harus dimainkan dengan baik. Kita harus menempatkan peran setiap tokoh pada zaman dan peristiwa itu sendiri. Kenapa baru sekarang peristiwa ini diusulkan? Ya tidak dimungkiri bahwa secara politis sekarang suasananya lebih kondusif sejak reformasi.”

OPSIR Muda Udara II Boediardjo kaget. Sebuah kawat datang dari Yogyakarta ketika pesawat RI-002 yang ditumpanginya menuju Manila masih di udara. Perwira Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) itu langsung sedih. Kawat itu mengabarkan berita duka. Namun, instruktur di Sekolah Radio Telegrafis Udara AURI itu tak langsung memberitakan isi kawat. Sebab, penerbangan tanggal 23 November 1947 itu membawa Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan delegasinya yang akan menghadiri konferensi ECAFE kedua di Baguio, Filipina, 24 November-6 Desember 1947. Baru setelah pesawat mendarat di Bandara Makati, Boediardjo menemui Opsir Udara II Petit Muharto, rekannya dalam penerbangan itu. “Harto, Igning meninggal, tetapi kakakmu juga,” ujarnya, dikutip Irna HN Soewito dan kawan-kawan dalam Awal Kedirgantaraan di Indonesia: Perjuangan AURI 1945-1950 . Tangis Boediarto pun pecah. Keduanya tak pernah menyangka hidup Igning, nama alias Kapten Ignacio Espina, berakhir tragis. Perwira intelijen AD Filipina itu datang ke Indonesia untuk tugas melatih taktik gerilya. Dia menumpang pesawat yang sama, yang juga diawaki Boediardjo dan Muharto. Yang lebih tragis lagi, Igning tewas bersamaan dengan Kapten AL Deddy Muhardi, kakak Muharto yang ditugaskan mendampingi Igning selama di Yogyakarta. “Tidak terbayangkan bagaimana perasaan Petit, sebab dialah yang harus menyampaikan berita duka ini kepada pihak Filipina,” ujar Boediardjo dalam memoarnya, Siapa Sudi Saya Dongengi . Malam itu juga Muharto mendatangi markas besar Intelijen Angkatan Darat Filipina. Kepada Mayor Primitivo San Agustin, deputi Kepala G-2 AD Filipina, Muharto menyampaikan berita kematian Igning. Tapi alih-alih mendapat simpati atau penghargaan semestinya, Muharto justru dicurigai. Pihak Filipina curiga Muhardi adalah seorang perwira sekaligus agen komunis. Mereka curiga Muhardilah yang membunuh Igning. Muharto jelas kaget. Berulangkali dikatakannya bahwa dia sendiri baru mendapat kabar setelah di Bandara Makati. Namun, upaya itu tak berhasil mengubah pendirian para interogator. Permintaan Muharto agar Boediardjo selaku pemberitahu kabar dihadirkan, ditolak. “Sampai jauh malam Muharto diinterogasi oleh 12 orang yang penuh emosi dan bertele-tele,” tulis Irna. G-2 AD Filipina akhirnya memutuskan agar pemerintah Indonesia segera memulangkan jenazah Igning. Kepada Indonesia juga dimintakan agar menyatakan penyebab kematian Igning adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. “RI-002 segera balik ke Yogya,” ujar Boediardjo. Pada 29 November, RI-002 bertolak kembali ke Manila untuk memulangkan jenazah Igning dengan rute Yogyakarta-Pekanbaru-Labuan-Manila. Kendati penerbangan VIP, RI-002 tak hanya mengangkut awaknya plus peti jenazah Igning tapi juga mengangkut 20 siswa penerbang yang akan menempuh pendidikan penerbang di India. Cuaca buruk dan menipisnya bahan bakar memaksa RI-002 mendarat di Changi, Singapura. Kepada komandan RAF (AU Inggris), Pilot Bob Freeberg dan navigator Muharto langsung memberitahukan alasan pendaratan darurat pesawatnya dan juga menjelaskan peti jenazah yang diangkut pesawatnya berisi jenazah Achmad. Lantaran orangtua Achmad orang kaya, dia ingin menguburkan anaknya di kampung halaman, Pekanbaru. Untuk itu, Bob meminta dicarikan bahan bakar agar bisa melanjutkan penerbangan ke Pekanbaru. Begitu RAF percaya, Muharto dan Boediardjo (radio operator) langsung mengontak perwakilan Indonesia di Singapura Mr. Utoyo Ramelan, kakak ipar KSAU Komodor Suryadarma. Orang yang dikontak pun datang tak lama kemudian bersama seorang pejabat, dan memberikan bantuan bahan bakar yang dibayar oleh Kantor Penghubung. Namun sesaat sebelum Bob menerbangkan pesawat, masalah tiba. Director of Civil Aviation (DCA) meminta jurisdictie atas pesawat yang dipiloti Bob itu dan menuntut RI-002 diterbangkan ke Bandara Kallang untuk diperiksa. Pers pun mencium misi rahasia AURI itu. Meski oleh Muharto dijelaskan bahwa pesawat membawa peti jenazah seorang pria asal Riau, The Strait Times memberitakan bahwa jenazah Achmad yang diangkut RI-002 merupakan Achmad Sukarno, presiden Indonesia. Setelah tiga pekan menahan RI-002, DCA akhirnya mempercayai keterangan awak pesawat itu. Pesawat RI-002 pun kembali mengudara menuju Labuan, Kalimantan Utara yang kala itu masih milik Inggris. Sama seperti pendaratan di Changi, begitu mendarat di Labuan Bob-Muharto-Boediardjo langsung ditodong otoritas bandara dengan pertanyaan tentang peti jenazah. Lagi-lagi, jawaban yang sama diberikan oleh para awak RI-002. Belum cepatnya arus informasi membuat otoritas bandara langsung percaya. Maka setelah makan siang dan mendapat bahan bakar, Bob langsung menerbangkan pesawat menuju Manila. Di Bandara Makati, para personil G-2 AD Filipina langsung menjemput peti jenazah Igning begitu RI-002 mendarat. Setelah memeriksa dengan seksama, mereka memastikan bahwa jenazah yang dibawa benar merupakan jenazah Igning. Di acara pemakaman, Muharto ikut memberi kata sambutan. Atas nama para pejuang Indonesia, Muharto mengatakan bahwa Igning merupakan orang baik yang mendapat sambutan luar biasa dari para pejuang. Pemerintah Filipina pun menyatakan masalah Igning selesai bersamaan dengan dikebumikan jasadnya. “Akhirnya segala keraguan lenyap sudah. Persahabatan dan solidaritas Indonesia-Filipina tetap terjaga,” ujar Boediarto.

Kota Bandung bukan tempat yang tentram pada bulan-bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pasukan Sekutu yang terdiri dari dua batalion (2.000 prajurit) tentara Inggris dari kesatuan Gurkha tiba di sana pada 12 Oktober 1945. Tentara Sekutu dipimpin oleh Komandan Brigade ke-37 Inggris, Brigadir Jenderal Mac Donald. Pasukan Belanda turut tergabung di dalamnya. Gubernur Jawa Barat, Soetardjo Kartohadikusumo kepayahan menghadapi tamu asing bersenjata modern ini. “Saban malam rumah gubernuran di pekarangan bagian belakang mendapat serangan serdadu Belanda dengan granat dari jauh, tetapi tidak sampai mengenai rumah,” tutur Soetardjo dalam memoar Soetardjo: “Petisi Soetardjo” dan Perjuangannya yang dituliskan anaknya Setiadi Kartohadikusumo. Rakyat Bandung tak tinggal diam. Kedatangan Sekutu disambut pamflet yang bertebaran ke berbagai penjuru kota. Isinya seolah-olah menyatakan perang terhadap Sekutu. Segala cara dan senjata dianjurkan untuk digunakan bertempur, mulai dari bambu runcing, golok, senapan, hingga ular berbisa. Cara penyambutan itu diinsiasi oleh berbagai organisasi perjuangan baik politik maupun militer. Saling Serang  Serangan pertama terhadap prajurit patroli Gurkha terjadi pada 21 November 1945. Eskalasi bersenjata selanjutnya memuncak pada tiga hari berturut-turut. Harian Merdeka, 24 November 1945 melaporkan bahwa selama seminggu terakhir, tembakan-tembakan terdengar sepanjang pagi dan malam di seluruh kota. Pada malam hari pertempuran terbuka pecah dan revolusi di Bandung pun mulai memasuki fase yang paling sengit. Pada 26 November 1945, para pemuda mengganggu iring-iringan RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees), organisasi yang mengurus tawanan perang, dari Cimahi menuju bandara di Bandung. Walhasil, iring-iringan tak jadi diterbangkan ke Jakarta. Untuk menyikapinya, Sekutu mengirim sekompi pasukan untuk membersihkan “gerombolan pengacau.” Sebanyak sepuluh orang Indonesia tewas dan lima orang lainnya mengalami cedera. Kontak senjata merembet lagi dan terus berlanjut memasuki Bandung. Dalam suatu pertemuan, Jenderal Mac Donald meminta pertanggungjawaban Soetardjo atas serangan bersenjata pasukan Indonesia. Mac Donald juga meminta agar barikade harus disingkirkan dari jalan. Namun, Soetardjo menolak tudingan dan permintaan Mac Donald. Pertemuan diakhiri dengan tuntutan agar dalam dua hari ke depan, penduduk Indonesia di Bandung harus pindah ke arah selatan. Tuntutan Sekutu membagi kota Bandung diikuti serangkaian ultimatum. Peringatan itu sebagaimana dicatat sejarawan John Smail dalam Bandung Awal Revolusi 1945-1946 antara lain,  tidak ada warga sipil yang diperbolehkan berada pada radius 200 meter dari posisi Sekutu. Selain itu, pihak Indonesia harus menjauhi wilayah sekitar gedung-gedung penahanan tawanan perang Sekutu (RAPWI) meliputi Hotel Savoy Homann dan Hotel Preanger. Setiap penduduk laki-laki yang menjaga atau berada di dekat barikade jalan akan ditembak.  “Hal itu oleh rakyat tidak dipenuhi. Maka setiap malam terjadi lah pertempuran antara tentara Sekutu dan pasukan bersenjata Indonesia. Rumah gubernuran pun acapkali menjadi inceran musuh,” kenang Soetardjo. Situasi genting dan krisis ini kelak menjadi cikal bakal peristiwa Bandung Lautan Api. Mengungsikan Keluarga Gempuran terhadap kota Bandung mengancam keselamatan Soetardjo sekeluarga. Untuk alasan keamanan, Soetardjo mengungsikan keluarganya ke Majalaya. Wilayah yang terletak di arah selatan Bandung itu terkenal dengan curah hujan yang tinggi. Dalam kampung itu, Soetardjo tetap mengawasi jalannya pertempuran bersama bupati Bandung. Di Majalaya, keluarga Soetardjo dititipkan di rumah pesanggrahan Menteri Dalam Negeri Wiranatakumah. Kadangkala, Soetardjo terpaksa bolak-balik ke Bandung untuk urusan kegubernuran dan balik lagi ke Majalaya untuk mengunjungi keluarga.  Apabila situasi kondusif, keluarganya diboyong kembali ke Bandung, Namun, saat situasi memanas, pengungsian kembali terjadi. Pengungsian sering kali berlangsung pada saat hujan lebat. Akibatnya fatal. Bolak-balik mengungsi berdampak terhadap penurunan kesehatan  i stri Soetardjo, Siti Djaetoen Kamarroekmini Pada 1947, Siti Djaetoen, meningggal dunia di Surakarta. Duka ini terjadi setelah Soetardjo dipindahtugaskan ke Jawa Tengah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Menurut Soetardjo, selama di Solo, Siti Djaetoen menderita penyakit jantung sesudah mereka sekeluarga pindah dari Bandung disebabkan perjuangan revolusi. “Pada waktu mana ia dengan anak-anaknya seringkali harus saya ungsikan di desa daerah Majalaya sebelah selatan Bandung, seringkali pada waktu malam di bawah hujan lebat,” ujar Soetardjo. Setelah pengakuan kedaulatan, keadaan berangsur-angsur tentram. Soetardjo kemudian menikah lagi dengan janda bupati Bantul, Siti Surat Kabirun (keponakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX), dan Koes Sabandinah (adik Sri Paku Alam VII).

SUATU malam di Kampung Melayu, Batavia, pada 1907. Keheningan pecah. Suara pistol berkali-kali terdengar. Enam bandit beraksi di rumah orang Tionghoa. Mereka berhasil membawa kabur perhiasan dan barang senilai 300 gulden. Warga berusaha mengejar. Tapi nyali mereka ciut ketika beberapa bandit melepaskan pelor ke udara.