PENEGAKKAN syariat Islam di Aceh membuat warganya kerap kena razia. Mereka terjaring karena mengenakan pakaian ketat. Kaum lelaki karena memakai celana pendek di atas lutut. Razia dilakukan sebagai implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, Syiar Islam. Biasanya laki-laki yang terjaring diberi sarung dan perempuan diberi jilbab. Mereka juga dibina supaya berpakaian sesuai peraturan. Islam sudah ada di Aceh paling tidak sejak abad 13. Namun, bukan berarti penerapan aturannya sudah sama sejak masa itu. Orang-orang asing yang datang ke Aceh menggambarkan bagaimana mereka berpakaian dan merias diri. Francois de Vitre, penjelajah Prancis yang datang ke Aceh pada 26 Juli 1602 mengungkapkan, kebanyakan orang Aceh mengenakan ikat pinggang yang dililitkan pada tubuh untuk menutupi kemaluan. Bagian tubuh lain dibiarkan terbuka.

SIRINE meraung-raung di atas Pasar Beringharjo, Yogyakarta pada Minggu (4/3/18) pagi. Penanda dimulainya serangan tentara republik itu langsung diikuti suara tembakan dan beraneka dentuman senjata berat. Para serdadu Belanda yang tak siap, langsung panik mendapat serangan dari berbagai pejuru kota. Pertempuran sengit itu membuat masyarakat yang tengah ber-Car Free Day di Maliboro langsung geger. Mereka penasaran. Banyak dari mereka mendekati sumber suara bahkan sampai melewati batas keamanan yang dijaga 150 personel Polda DIY. Kota Yogya dihumbalang perang. Namun, hanya perang dalam aksi teatrikal dan sosiodrama yang dihelat komunitas reenactor dari beragam kota, mulai Jakarta hingga Surabaya, bekerjasama dengan Komunitas Sejarah Djokjakarta 1945, Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas, dan elemen TNI-Polri. Mereka menghelat acara tersebut untuk memperingati Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949. Acara teatrikal bertajuk “Jogja Mendunia” itu merupakan hasil rembukan Komunitas Djokjakarta 1945 dan pihak Museum Benteng Vredeburg. “Awalnya kita dan Museum Vredeburg punya tema masing-masing untuk diusulkan. Hasil rembukan ya menghasilkan tema itu,” kata Eko Isidianto, Ketua Komunitas Djokjakarta 1945, kepada Historia . Alasan mengapa tema itu dipilih adalah, adanya harapan agar publik Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya bisa me-refresh ingatan akan pentingnya serbuan besar ke ibukota yang telah diduduki Belanda. “Kan memang serangan ini bukan kebetulan. Memang disengaja agar bisa didengungkan kepada dunia. Agar dunia tahu bahwa saat itu RI masih ada sebagai negara. Belum sirna sebagaimana yang dipropagandakan Belanda,” lanjut Eko. SO akhirnya mendunia karena banyaknya wartawan asing yang –sedang meliput kunjungan delegasi Komite Tiga Negara– memberitakannya. Meski Indonesia hanya mampu merebut Jogja selama enam jam, lewat SO Indonesia sukses mendapatkan tiga tujuan sekaligus: politis, strategis, dan psikologis. Dunia jadi tahu RI masih ada, rakyat pun kembali percaya pada perjuangan bersenjata. Walhasil, tekanan dunia kepada Belanda berhasil membawa negeri itu ke meja perundingan. Pada 29 Juni 1949, Yogyakarta kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Untuk membuat masyarakat bisa merasakan suasana tegang dari momen bersejarah itu, acara dibuat seotentik mungkin. Selain penggunaan sejumlah kendaraan tempur seperti tank AMX dan panser Anoa, para serdadu “dadakan” yang ikut aksi itu mengenakan seragam dan menggunakan beragam senjata yang sesuai masa SO 1 Maret. Empat dentuman senjata berat yang diikuti rangsekan “pejuang” republik ke dalam benteng mengakhiri visualisasi perebutan kembali ibukota itu. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY Umar Priyono, serangan tersebut menjadi gambagaran persatuan kuat antara TNI dan rakyat yang perlu dijaga karena belakangan muncul benih perpecahan akibat pihak-pihak tertentu. “Sejarah mengatakan saat itu penyerangan dilakukan tidak hanya oleh TNI, tetapi juga rakyat. Semoga semangat persatuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini akan selalu terjaga dari waktu ke waktu,” katanya.

SEJAK awal berkuasa pada 1970, Presiden Soeharto kerap membuat merana para pengeritiknya. Mulai dari mahasiswa, akademisi, bekas pegawai negeri, hingga mantan jenderal sekalipun dibuatnya tak berkutik. Namun dari sekian purnawirawan penentang Soeharto, bisa jadi M. Jasin termasuk jenderal yang mengalami nasib cukup nelangsa.

SEJAK pukul 5.30, Isar, pengajar di Budi Luhur, sudah siap mengikuti lomba lari yang diselenggarakan IBCWE sebagai bentuk perayaan Hari Perempuan Sedunia. Dia mengikutinya karena mendukung kampanye Hari Perempuan untuk membentuk kultur egaliter antara lelaki-perempuan di tempat kerja. “Kesetaraan gender di tempat kerja sangat penting, supaya antar-rekan kerja bisa kerjasama dengan baik,” kata Isar. Pandangan serupa juga diutarakan Deva Mulia Warman dan Kartika, yang merupakan rekan sekantor di salah satu bank swasta asing. Menurut Deva, lelaki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya. “Di tempat saya bos perempuan juga banyak,” kata Deva. “Kita bisa bersaing secara sehat dan perempuan juga bisa memiliki jabatan tinggi,” kata Kartika menimpali. Ribuan orang adu lari di Epicentrum Epiwalk, Kuningan untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia. Ada yang berlari sejauh 5 kilometer (km), ada pula yang 10 km. Lomba yang diikuti oleh berbagai kalangan, pekerja-mahasiswa, lelaki-perempuan ini merupakan kampanye IBCWE untuk membuat lingkungan kerja yang ramah perempuan. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran publik terhadap lingkungan kerja ramah perempuan dan menggalang dukungan untuk gerakan HeForShe. Kampanye HeForShe diprakarsai UN Women, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdedikasi untuk masalah perempuan. “Kesetaraan gender tidak akan terjadi tanpa dukungan dan keikutsertaan laki-laki,” kata Suci Haryati, Communications Specialist IBCWE. HeForShe merupakan gerakan solidaritas yang mengajak laki-laki menjadi rekan sejajar dan sebagai agen perubahan untuk mewujudkan masyarakat egaliter. Pada perayaan Hari Perempuan kali ini, lomba lari dipilih sebagai simbol sportivitas dunia kerja. “HeForShe Run menjadi ajang bagi pelari untuk menyatakan bahwa mereka bersedia untuk bersikap sportif dan mendukung kesetaraan gender di dunia kerja dan pemberdayaan ekonomi perempuan,” kata Anne Patricia Sutanto, Ketua Pelaksana HeForShe Run yang juga Anggota Dewan Pembina IBCWE. Hari Perempuan Sedunia di Masa Lalu Hari Perempuan Sedunia yang diperingati tiap 8 Maret bermula dari aksi demonstrasi buruh perempuan di New York, Amerika Serikat pada 1857. Mereka menuntut kesejahteraan di tempat kerja dan kenaikan upah. Protes serupa muncul kembali di New York tahun 1908, ketika ribuan buruh menuntut pengurangan jam kerja dan hak politik mereka sebagai perempuan. Dua tahun setelah protes besar di New York, Clara Zetkin yang aktif di Partai Sosialis Jerman mengusulkan untuk menjadikan 8 Maret sebagai Hari Perempuan. Usulan itu diterima Konferensi Kaum Sosialis Internasional di Swis. “Usulan tersebut disepakati oleh para delegasi yang mewakili 17 negara dan dihadiri lebih dari 100 peserta perempuan,” tulis Umi Lasminah dalam “8 Maret Hari Perempuan Internasional” yang dimuat Wartafeminis.com. Di Indonesia, perayaan Hari Perempuan Sedunia hanya diperingati oleh beberapa organisasi perempuan. Di awal Indonesia merdeka, 8 Maret tak sepopuler sekarang. Tahun 1950-an justru organisasi-organisasi perempuan sosialis yang merayakan 8 Maret. Bahkan Kongres Perempuan Indonesia KWI baru memperingati 8 Maret pada 1966. “Tahun 1952 Gerwani mengajak organisasi perempuan lainnya untuk ikut serta merayakan Hari Perempuan tanggal 8 Maret,” tulis Saskia Eleonora Wieringa dalam Pengahancuran Gerakan Parempuan di Indonesia . Tuntutan perempuan soal pemenuhan hak mereka pun disuarakan tiap perayaan Hari Perempuan Sedunia. Pada peringatan tahun 1954, misalnya, para perempuan menekankan tuntutan pada hak dalam perkawinan, moralitas, serta masalah lain yang dihadapi perempuan. Sedangkan pada 8 maret 1961, Wanita Komunis (Wankom) menyatakan kaum wanita Indonesia harus memperkuat persatuan dengan kaum buruh dan tani anti-feodal. Meski berbagai suara perempuan tentang upaya penghapusan diskriminasi sudah suarakan pada Hari Perempuan Sedunia sejak lama, hingga kini kesetaraan gender di Indonesia masih sangat rendah. Indonesia menempati posisi ke-88 dari 144 negara dalam hal kesetaraan gender.

MESKI cenderung menghindari konflik terbuka, Soeharto beberapa kali terlibat konflik baik sejak masih jadi opsir maupun setelah jadi presiden. Ada yang selesai dalam waktu sebentar, tapi tak sedikit yang berbuntut panjang.

GERAKAN pemurnian Islam (al-harakah al-tandhifiyah al-Islamiyah) dalam mazhab Hanbali di Arab Saudi dimotori Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1792) sejak pertengahan abad ke-18. Gerakan Wahhabi atau Wahabisme ini menjalar ke Cina yang mayoritas muslimnya bermazhab Hanafi pada akhir abad ke-19 melalui seorang ulama dari suku Dongxiang keturunan Mongol bernama Ma Wanfu.

MERASA ada yang salah dengan daftar nama calon anggota perempuan Dewan Rakyat (Volksraad) yang diusulkan Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVV), Nyonya Datoe Toemenggoeng langsung mengeluhkannya. Daftar itu hanya memuat nama calon yang merupakan perempuan kulit putih. Nyonya Toemenggoeng kemudian mengusulkan agar VVV mencalonkan juga perempuan-perempuan dari berbagai organisasi perempuan Indonesia. Tapi, usulan itu tak didengar. Nyonya Datoe Toemenggoeng keluar dari VVV tak lama kemudian. Ketidakpedulian pimpinan VVV menunjukkan adanya ambivalensi dalam sikap dan perjuangan perempuan Belanda terhadap hak pilih perempuan di negeri jajahan. Meski berupaya memperjuangkan hak pilih perempuan, di saat bersamaan mereka memandang rendah perjuangan perempuan Indonesia. Hal itu terlihat dari pandangan pemimpin VVV Nyonya M. Nittel-de Wolff van Westerode dalam tulisannya di tahun 1917, “Doel en Atreven van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht”. Menurutnya, seperti dikutip Elsbeth Locher-Scholten dalam Women and the Colonial State, “Jika 'orang pribumi yang tidak berpendidikan' memperoleh hak politik, apa lagi wanita Eropa yang terpelajar?” Pandangan rasis juga terlontar dari anggota terhormat VVV Ny. M. Stibbe-Knoch. Ketika berdebat untuk calon anggota Volksraad tahun 1934, dia mengatakan bahwa perempuan pribumi tidak berpendidikan sehingga menjadi anggota Dewan Rakyat adalah hal yang sulit. Dalam beberapa kesempatan, mereka kerap menyebut diri sebagai penyelamat peradaban. Maka ketika merespon realita adanya perempuan pribumi yang maju, semisal Kartini, mereka pasti menitikberatkan pada pendidikan Barat dan perempuan Eropa yang jadi sahabat pena Kartini, bukan pada pemikiran Kartini. Para feminis Eropa berpendapat, perempuan pribumi terbelakang karena pemikirannya didominasi agama dan adat. Hal itu menyalahi realita kala itu bahwa sudah banyak perempuan pribumi mengenyam pendidikan tinggi dan berprofesi sebagai guru, dokter, atau pengacara serta aktif dalam gerakan perempuan. Beberapa perempuan pribumi bahkan berpendidikan lebih tinggi ketimbang anggota VVV. Maria Ulfah, misalnya, dengan gelar sarjana di bidang hukumnya dari Universitas Leiden jelas membuatnya berpendidikan lebih tinggi dari Cornelia Metzer, anggota perempuan pertama Volksraad asal VVV, yang hanya mengenyam sekolah guru. Menurut Elsberth, penyataan dan sikap para feminis Eropa menunjukkan adanya prasangka rasial dan pemeliharaan prestis orang kulit putih. “Wanita Eropa yang progresif dalam perilaku mereka di satu sisi menunjukkan sikap kolonial. Meskipun secara eksplisit mereka tidak membatasi hak pilih hanya untuk perempuan Eropa, pernyataan dan argumentasi mereka meninggalkan sedikit ruang untuk hak perempuan Indonesia,” tulis Elsbeth. Pandangan dan sikap para feminis Eropa itu datang dari minimnya pengetahuan mereka terhadap perempuan pribumi. Di sisi lain, mereka sangat berani menyimpulkan. Hasilnya, mereka membuat kesimpulan amat sembrono yang menjadi dasar tindakan mereka. Alhasil, sikap berat sebelah kerap mengiringi perjuangan mereka. Sikap berat sebelah itu antara lain ditunjukkan saat VVV mengajukan usulan anggota Dewan Rakyat. Lantaran mendapat protes dari Nyonya Datoe Toemenggoeng, yang merupakan pribumi, VVV tak mau mendengar. Sehingga, Nyonya Datu pun keluar. “(Keluarnya Datu Tumenggung, red .) mungkin karena perbedaan pendapat antara dia dan anggota VVV tentang posisi perempuan Indonesia dalam VVV,” tulis Elsbeth. Hubungan Tegang dengan Gerakan Perempuan Indonesia Sejak bersatu di Kongres Perempuan Indonesia (KPI), gerakan perempuan Indonesia tak pernah ambil pusing dengan keberadaan VVV. Hubungan kedua organisasi perempuan itu sangat berjarak. “Kebanyakan anggota VVV memandang rendah saudari pribumi yang dianggap kurang tercerahkan. Cara pandang mereka pun sangat konservatif, mencerminkan masyarakat Eropa di Hindia pada akhir 1920-an dan 1930-an,” kata Susan Blackburn dalam Women and the State in Modern Indonesia. Terlepas dari progresifnya feminisme di Eropa, feminisme di Hindia-Belanda yang dijalankan para feminis Belanda masih rasis. Sebagian karena para feminis bagian dari sayap kanan politik kolonial. Pemimpin VVV berafiliasi dengan Vaderlandsche Club (VC), partai sayap kanan ultra-konservatif yang mayoritas anggotanya pro pemerintah kolonial. Hal itu membuat hubungan VVV dan gerakan perempuan Indonesia terus tegang karena sebagian anggota KPI adalah sayap organisasi nasionalis. Pada 1928, VVV tak bisa menghadiri Kongres Wanita Indonesia pertama meski amat ingin hadir. Penyelenggara kongres tidak menghendaki kehadiran perwakilan VVV. Ketua VVV Sophie van Overveldt-Biekart amat menyayangkan penolakan itu. Menurutnya, gerakan perempuan Indonesia bisa belajar dari organisasi perempuan Eropa karena mereka merasa lebih berpengalaman terkait pergerakan perempuan. “Sejalan dengan partai politik Eropa konservatif, feminis kolonial Belanda menampilkan dirinya terlibat penuh dalam proyek kolonial…. Dengan demikian tidak ada alasan sama sekali untuk solidaritas perempuan,” tulis Elsbeth.

BERBEKAL janji yang sudah dibuat sejak jauh hari, Siti Rahmah berangkat ke rumah Bambang Darmono di Cikeas, Bogor. Sempat menunggu, dia akhirnya bertemu tuan rumah yang datang terlambat. “Rumah SBY sebelah sana, nggak jauh dari rumahku,” kata Rahmah menirukan ucapan Bambang, ketika berbicara dalam peluncuran bukunya, Jejak Setapak di Tanah Rencong (berikutnya disebut Jejak Setapak ) , Rabu (28/2/18) sore di The Atjeh Connection, Sarinah, Jakarta Pusat. Bambang merupakan panglima Komando Operasi TNI di Aceh sewaktu provinsi paling barat Indonesia itu ditetapkan Darurat Militer pada 2003. Dari Bambang, Rahmah ingin mengorek informasi tentang konflik Aceh dan penyelesaiannya versi TNI. Dan, Rahmah mendapatkannya. Tulisan tentang Aceh semasa konflik dan persahabatan Rahmah dengan sang jenderal menjadi satu dari sekian tulisan di buku tersebut. Bambang hanyalah “minoritas” di buku kumpulan tulisan Rahmah. Mayoritas narasumber dalam tulisan-tulisan Rahmah di buku tersebut adalah “orang-orang kecil”, mulai dari pasukan dan pemasok senjata GAM, Inong Balee (pasukan perempuan GAM), kurir, aktivis penyelesaian konflik Aceh, hingga penerjemah GAM. “Buku Rahmah bercerita tentang orang-orang biasa. Bukan orang besar. Peristiwa-peristiwa kecil dan orang-orang kecil,” kata Budi Setiyono, penyunting Jejak Setapak , yang juga menjadi pembicara di acara itu. Selama 10 tahun sejak 2008, Rahmah melakukan riset mendalam, menemui orang-orang yang terlibat dalam konflik, dan melakukan pendekatan secara personal. “Ketemu dulu, ngobrol ringan, dapat banyak cerita lalu saya bilang, ‘gimana kalau saya tulis jadi buku?’, kemudian mulai menulis,” kata Rahmah. Ide penulisan Jejak Setapak tidak muncul begitu saja. Bermula dari diskusi ketika dia menjadi peneliti program conflict and development di Bank Dunia, Rahmah lalu terjun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat korban konflik. Dari situ ia mulai tertarik menulis tentang mereka. Jejak Setapak memuat 19 tulisan. Sebagian pernah dipublikasikan di media massa, terutama di pantau.or.id . Rahmah memberi porsi besar pada kisah para perempuan dalam konflik Aceh. Cut Farah Meutia atau Farah, misalnya. Dia beserta 20-an teman sesama anggota Perempuan Merdeka menolak kehadiran TNI di Aceh dan menuntut penyelesaian konflik Aceh secara damai. Mereka berdemonstrasi ketika Megawati datang ke Aceh, 8 September 2001. Kegiatan Farah ini menarik simpati pemimpin GAM dan memintanya memberi pengetahuan politik untuk InongBalee . Integritas Farah membuatnya terpilih sebagai peninjau sipil, mewakili Perempuan Merdeka, di perundingan Tokyo, Mei 2003. Farah tak pernah menduga dirinya bakal menjadi penentu dalam perundingan itu. Para anggota delegasi GAM lepas tangan dalam menentukan keputusan akhir, apakah akan menerima otonomi khusus yang disodorkan delegasi Indonesia atau menolak dengan risiko diserang, dan memasrahkannya pada Farah dan Erwanto. Erwanto pun kemudian melemparkannya pada Farah. “Karena keputusan dimandatkan ke tangan saya, posisi saya seperti simalakama. Jika saya mengatakan otonomi, saya akan diklaim sebagai pengkhianat sepanjang masa oleh GAM dan juga rakyat Aceh. Jika saya ambil keputusan untuk berperang, tentunya itu bukan kapasitas saya,” kata Farah membatin. Sambil terus diburu waktu yang hanya 10 menit, Farah terus menimbang-nimbang. Dia akhirnya mengambil sikap ketika waktu untuk menyatakan keputusan tiba. “Kita siap berperang melawan Indonesia sampai kapanpun,” kata Farah kepada mediator dari Henry Dunant Centre. Perundingan pun gagal. Indonesia menjawab keputusan delegasi GAM, yang dibuat Farah, dengan memberi status Darurat Militer untuk Aceh. Pertumpahan darah kembali terjadi. Bersama perang, beragam cerita lahir dan mengiringi. Perempuan Merdeka, oraganisasi yang didirikan Farah bersama temanny,a lahir di tengah konflik. “Perempuan Aceh pada masa konflik sangat kuat. Banyak perempuan Aceh yang saya temui sangat berani dan perempuan di garis depan. Dari dulu sangat berani,” kata Rahmah. Rahmah juga mewawancara Abdullah Puteh yang kala konflik menjadi Gubernur Aceh. Puteh punya peran penting dalam penyelesaian konflik Aceh, penghubung antara pemerintah RI dan GAM. “Rahmah menulis sesuatu di tengah konflik. Banyak peristiwa-peristiwa lain yang tidak diketahui dan perlu digali lagi,” kata Puteh yang juga hadir di peluncuran buku. Tapi, tidak seluruh isi buku Rahmah membahas tentang konflik Aceh. Ada pula pembahasan lain, seperti kesenian Aceh. “Saya meyayangkan buku ini tidak ada indeksnya. Tapi Rahmah memotret semua dimensi di Aceh. Potret dinamika masyarakat Aceh, tsunami, konflik, maupun perdebatan masalah perdamaian Aceh. Kebaruannya tidak lepas meski rentang waktu 10 tahun,” kata Irine Gayatri yang juga menjadi pembicara. Rahmah mengajak pembaca mengikuti jejaknya menelusuri konflik Aceh. Dengan sangat dekat, dengan gaya bercerita yang membuat pembaca merasa hadir bersama Rahmah.

DI ujung senjanya, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution masih mendapat perlakuan tak menyenangkan meski di tengah suasana dukacita. Kala melayat mantan koleganya Jenderal T.B. Simatupang yang wafat pada 1 Januari 1990, Nasution dengan kasar didorong ke luar ruangan jenazah oleh para pengawal Soeharto. Waktu itu, Presiden Soeharto memang akan tiba juga untuk melayat.

UNTUK memperingati Hari Perempuan Sedunia (HPS), Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) bekerjasama dengan UN Women menggelar HeForShe Run pada 4 Maret 2018. Direktur Eksekutif IBCWE Maya Juwita dalam siaran pers mengatakan, kegiatan lari dipilih karena identik dengan semangat menumbuhkan sportivitas di dunia olahraga. “Olahraga lari yang kini populer dan bersifat lintas gender serta usia dipandang dapat menjadi medium untuk menunjukkan dan membentuk sportivitas di kalangan peserta baik laki-laki dan perempuan untuk mencapai garis lintas akhir ( finish ),” kata Maya. Lomba lari menjadi simbol dan sarana menumbuhkan sportivitas antara lelaki dan perempuan. Kegiatan ini juga diharapkan bisa meningkatkan kepedulian masyarakat, khususnya laki-laki, untuk ikut berkontribusi dalam memperkecil kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender di dunia kerja serta pemberdayaan ekonomi perempuan. “Kesetaraan gender akan tercapai apabila perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan, kemampuan, serta pilihan-pilihan yang setara dalam keseharian mereka. Hal ini membutuhkan partisipasi sportif dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan,” kata Anne Patricia Sutanto, ketua pelaksana HeForShe Run sekaligus anggota Dewan Pembina IBCWE. IBCWE adalah koalisi perusahaan yang peduli kesetaraan gender di tempat kerja dan membantu pemberdayaan ekonomi perempuan. Tiap perusahaan yang menjadi anggota IBCWE akan menjalani asesmen untuk mengetahui tingkat kesetaraan gender di perusahaan tersebut. Setelah asesmen dan audit, IBCWE bersama perusahaan terkait akan membuat road map dan action plan . “Kalau mau menaikkan tingkat kesetaraan gender di satu perusahaan, perlu ada kebijakan-kebijakan yang menciptakan kondisi, baik bagi pekerja laki-laki maupun perempuan, berkontribusi secara setara,” kata Suci Haryati, communications specialist IBCWE. Dalam misi mendukung kalangan bisnis agar berperan optimal menciptakan kesetaran gender di dunia kerja dan pemberdayaan ekonomi perempuan, IBCWE berupaya mempersuasi pemimpin perusahaan untuk menerapkan kebijakan yang adil gender. Hal ini diwujudkan antara lain melalui upaya mengatasi kesenjangan upah antar-gender, memajukan perempuan dalam kepemimpinan dan posisi badan kelola, meningkatkan partisipasi pekerja perempuan, investasi untuk kondisi kerja ramah perempuan (misalnya, cuti haid, ruang laktasi, parental leave ), dan memastikan para pemimpin dan manajer menerapkan kesetaraan gender. Upaya di Masa Lalu Upaya untuk memenuhi hak pekerja perempuan sudah berjalan sejak Indonesia belum merdeka. Istri Sedar, organisasi perempuan yang diprakarsai Suwarni Pringgodigdo, mengupayakan kesejahteraan buruh pada pertemuannya, Juli 1932. Pertemuan itu meski bahasan utamanya mengenai pendeklarasian bentuk gerakan menjadi gerakan politik, tapi juga membahas masalah perburuhan. Istri Sedar memutuskan untuk mengkampanyekan kebutuhan perempuan kelas proletar sehingga pihak pemberi kerja dapat menyediakan kondisi kerja yang baik bagi mereka. Imbasnya, para perempuan pekerja memiliki kesempatan menjadi ibu yang baik. Bukan hanya Istri Sedar, Perikatan Perkoempoelan Isteri Indonesia (PPII) atau biasa disebut Kongres Perempuan juga menaruh perhatian pada nasib pekerja perempuan. Saat mendapat kabar dari Dr. De Kat Angelino, direktur Dinas Pendidikan dan Pengajaran, bahwa banyak pabrik batik di Lasem melakukan pelanggaran hak-hak buruh, Badan Federasi PPII langsung mengutus Sujatin dan Nyonya Hardjodiningrat mengunjungi perusahaan batik di Lasem pada 1930. “Para pekerja sempat mengadu pada Sujatin karena mendapat perlakuan sewenang-wenang dari majikan. Hasil kunjungan Sujatin ke Lasem itu langsung dia kemukakan dalam Rapat Umum PPII,” tulis Hanna Rambe dalam biografi Sujatin, Mencari Makna Hidupku. Ketika Kongres Perempuan melakukan pertemuan pada Juli 1935, organisasi itu membentuk Komite Investigasi untuk mengurusi masalah perburuhan. Upaya memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan terus berlanjut ketika Indonesia sudah merdeka. Dalam kongres di Bandung tahun 1952, Kongres Perempuan antara lain memutuskan meneliti besaran gaji yang diterima perempuan pegawai negeri sipil dan buruh. Selain itu, Kongres Perempuan mengorganisasi pengasuhan anak bagi ibu yang bekerja, dan mendirikan kantor yang berhubungan dengan masalah buruh, kesehatan, pendidikan, dan perkawinan. Untuk merealisasikan putusan tersebut, diusulkan mendirikan Yayasan Happy Childhood, namun pelaksanaannya tak diketahui. Sementara itu, tarik-ulur tentang cuti haid juga sudah terjadi di masa lalu. Kementerian Perburuhan dalam laporan Repelita 1956-1960, menolak diberlakukannya cuti haid. Alasannya, seperti dikutip Cora Vreede-de Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia, diberikannya hak cuti haid pada perempuan membuat perusahaan enggan mempekerjakan pegawai perempuan. Padahal, aturan tentang pemberian cuti haid sudah dikeluarkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1951 yang mengatur jatah cuti haid sebanyak dua hari dan pemberian gaji penuh terhadap karyawan yang mengambil cuti ini. Meski sudah dibahas sejak lama, tempat kerja yang mengakomodasi kebutuhan ibu bekerja, cuti haid untuk perempuan, dan kadilan remunerasi bagi laki-laki maupun perempuan masih terus diperjuangkan sampai sekarang, antara lain oleh IBCWE. “Tantangannya di Indonesia adalah mengajak para pemimpin perusahaan untuk membangun budaya kerja yang kondusif untuk terwujudnya kesetaraan gender di dunia kerja di tengah masyarakat yang masih patriarkis,” kata Suci.

AWALNYA Partai Demokrat menginginkan nomor urut 9 dalam Pemilu 2019. Namun, dalam pengundian, nomor 9 direbut Perindo. Partai Demokrat mendapat nomor 14. Dalam konsolidasi kader partai di Stadion Redjoagung Tulungagung, Minggu 25 Februari 2018, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaitkan nomor 14 itu dengan kejayaan Kerajaan Majapahit pada abad 14. SBY juga mengungkapkan bahwa keluarganya masih keturunan pendiri Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, dari garis Ki Ageng Buwono Keling. “Kalau diurut dari eyang saya Ki Ageng Buwono Keling hingga kedua anak saya yakni Agus Harimurti dan Edi Baskoro adalah trah ke-14,” kata SBY dikutip tempo.co . Jika mau dirunut lagi, Wijaya juga keturunan pendiri Kerajaan Singhasari. Dia adalah anak dari Dyah Lembu Tal, cucu Mahisa Camapaka atau Narasinghamurti. Kakeknya ini, adalah anak dari Mahisa Wonga Teleng, putra dari Ken Angrok dan Ken Dedes. Ken Angrok atau Sri Ranggah Rajasa adalah pendiri Dinasti Rajasa yang kemudian menurunkan raja-raja Singhasari dan Majapahit. Belum lagi, dari genealoginya, Wijaya juga merupakan keponakan Kertanagara, raja besar sekaligus terakhir Singhasari. Adapun Kertanagara adalah keturunan dari Anusapati, putra Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Wijaya kemudian menjadi menantu Kertanagara. Empat putri Kertanagara yang menikah dengan Wijaya, yaitu Sri Parameswari Dyah Dewi Tribhuwaneswari, Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendraduhita, Sri Jayendradewi Dyah Dewi Prajnaparamita, dan Sri Rajendradewi Dyah Dewi Gayatri. Dengan Tribhuwana, Wijaya mempunyai seorang putra bernama, Jayanagara. Dengan Gayatri, Wijaya memperoleh dua putri. Si sulung bernama Tribhuwanattunggadewi Jayawisnuwarddhani. Si bungsu bernama Rajadewi Maharajasa. Mengenai pernikahan Wijaya, Kidung Harsawijaya, Kidung Ranggalawe, dan Pararaton , menyebut Wijaya menikah dengan dua putri Kertanagara. Sementara dalam Prasasti Sukamrta (1296), Prasasti Balawi (1305), dan kakawin Nagarakrtagama , Wijaya disebut menikah dengan empat putri Kertanagara. Menurut Slamet Muljana, Nagarakrtagama dapat dipercaya karena penulisnya, Prapanca, mendapatkan berita sejarah Singhasari dan Majapahit dari Dang Acarya Retnamsa. Pada zaman Kertarajasa Jayawardhana, Dang Acarya telah tua karena lahir pada 1276. “Jadi, dia mengalami masa pemerintahan Kertanagara dan Kertarajasa. Kiranya berita Nagarakrtagama itu dapat dipercaya,” tulis Slamet Muljana dalam Tafsir Sejarah Nagarakrtagama. Arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar sepakat kalau keempat putri Kertanagara menikah dengan Wijaya. Namun, sebelumnya salah satu putri itu sempat menikah dengan anak Jayakatwang, Ardharaja. “Mungkin dengan Mahadewi atau Jayendradewi. Setelah itu Ardharaja kan membelot membela ayahnya, dia dihabisi juga, lalu semua putri menikah dengan Raden Wijaya,” kata Agus ketika ditemui di kantornya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Wijaya dalam sumber prasasti maupun dalam naskah kesusastraan dikenang sebagai tokoh yang berhasil mengalahkan Jayakatwang sekaligus mengusir Mongol dari Jawa. Setelah tentara Khubilai Khan itu kembali ke Tiongkok, Wijaya menobatkan dirinya menjadi raja Majapahit. Kidung Harsawijaya mencatat peristiwa itu pada 15 Bulan Kartika 1215 saka (12 November 1293). Dia dinobatkan dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawarddhana. Prasasti Balawi 1305 menyebut Wijaya tidak mendirikan wangsanya sendiri, tetapi tetap meneruskan wangsa Rajasa. Dia ingin melanjutkan Kerajaan Singhasari, yang terputus akibat Jayakatwang pada 1292. “Nama Abhiseka Wijaya mengandung Rajasa, yaitu pendiri Kerajaan Singhasari. Dengan demikian Wijaya menunjukkan kesetiaannya kepada Singhasari,” tulis Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana selama pemerintahan Kertarajasa Jayawardhana (1293-1309) dan pemerintahan putranya, Jayanagara (1309-1328), Majapahit menerapkan doktrin politik konsolidasi dalam negeri. Usaha ini pernah dilakukan pada masa Raja Wisnuwardhana, ayah Kertanagara. Doktrin politik Wisnuwardhana berkisar pada penyatuan Janggala dan Panjalu, seperti yang dilakukan pula oleh Airlangga pada awal abad 11. Pada masa pemerintahan Wijaya, politik konsolidasi dalam negeri diwujudkan dalam bentuk menyejajarkan posisi Kadiri dan Majapahit. Sehingga dalam Prasasti Penanggungan, Kadiri mempunyai susunan pemerintahan sederajat dengan Majapahit. Prapranca dalam Nagarakrtagama menyebut “selama Raja Kertarajasa Jayawardana bertakhta, seluruh tanah Jawa tunduk kembali dengan hormat menyembah beliau. Semua senang melihat istri baginda empat jumlahnya…,” Namun, Wijaya juga harus menghadapi beberapa pemberontakan. Pada 1295 dia berhasil memadamkan pemberontakan Rangga Lawe, namun akibatnya Lumajang pisah dari Majapahit. Lumajang baru bergabung lagi dengan Majapahit setelah pemberontakan Nambi berhasil ditumpas pada 1316. Wijaya juga menghadapi pemberontakan Lembu Sora pada 1300 M. Bahkan hingga masa pemerintahan putranya, Jayanagara, pemberontakan masih terus terjadi. Pemberontakan Nambi disusul pemberontakan Kuti pada 1319. Kemudian peristiwa Tanca yang mengakibatkan mangkatnya Jayanagara pada 1328. “Penumpasan pemerontakan, selama itu bisa ditafsirkan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan negara,” tulis Slamet Muljana. Setelah memerintah selama 16 tahun, Wijaya meninggal pada 1309. Dia dicandikan di Antahpura dengan arca Jina dan didharmakan di Simping dengan arca Siwa. Candi Simping lokasinya di Sumberjati dekat Blitar. Di situ terdapat sebuah arca perwujudan, yang menunjukkan ciri percampuran tokoh Siwa dan Wisnu, atau yang disebut Harihara. Arca inilah yang diperkirakan sebagai perwujudan dari Wijaya. Menurut Slamet Muljana, Wijaya diwujudkan sebagai Wisnu, padahal dia adalah pemeluk Siwa. Alasannya dimaksudkan untuk membayangkan sang raja dalam usahanya merebut kembali kekuasaan pada 1293 dari Jayakatwang, yang dianggap sebagai perusak dunia. “Wisnu adalah penjaga dunia, konon dia menitis dalam Sanggramawijaya untuk membasmi Jayakatwang,” tulis Slamet Muljana.