Hasil pencarian

SEMBILAN bulan setelah pemerintah Belanda memutuskan mendukungnya, pada 14 September silam, di Amsterdam, diadakan aftrap atau pengenalan publik terhadap penelitan besar proses dekolonisasi Indonesia. Kamis malam itu, para peneliti dari tiga lembaga yang menggondol tugas penelitian, masing-masing KITLV (Institut Kerajaan untuk Bahasa, Sejarah dan Kebudayaan), NIOD (Institut Belanda untuk Dokumentasi Perang, Holocaust dan Genosida) dan NIMH (Institut Belanda untuk Sejarah Militer) membeberkan rancangan kerja mereka. Penelitian ini akan dibagi dalam sembilan proyek besar, tiga di antaranya melibatkan Indonesia. Menurut Frank van Vree, direktur NIOD, peneliti Indonesia akan dilibatkan dalam meneliti periode Bersiap, kajian regional di pelbagai wilayah Indonesia dan penelitian khusus terhadap kesaksian mereka yang mengalami sendiri pelbagai kekerasan selama, bagi kita, perang kemerdekaan itu. Walaupun dalam bahasa Indonesia, bisa dipastikan tidak banyak di antara kita tahu apa yang disebut periode Bersiap. Di Belanda periode Bersiap dikenal sebagai masa penuh kekerasan (1945-1946) yang dialami oleh orang-orang Belanda, kalangan Indo berdarah campuran, kalangan Tionghoa serta warga minoritas lain yang dianggap bersekutu dengan Belanda. Pelaku kekerasan, masih menurut anggapan khalayak Belanda, adalah orang-orang Indonesia.

DUA puluh tahun pertama penerapan cultuurstelsel (tanam paksa) adalah masa tersulit bagi masyarakat Pulau Jawa. Para petani dan penduduk desa diwajibkan menanam, memelihara, dan memanen tanaman ekspor seperti tebu dan kopi. Tak hanya itu, mereka juga harus membangun prasarana dan infrastruktur. Akibatnya, tanah-tanah pertanian terbengkalai yang menyebabkan bencana kelaparan. Seperti di Demak dan Grobogan selama 1848 sampai 1850. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV mencatat, “Jumlah penduduk Demak, misalnya, telah turun dari 336.000 sampai 120.000, sedangkan jumlah penduduk Grobogan turun dengan lebih banyak lagi, yaitu 89.500 sampai 9.000.” Daerah-daerah lain di Jawa Tengah juga mengalami hal yang sama. Gagal panen dan kelaparan berujung pada wabah penyakit dan rendahnya asupan gizi. Standar kesehatan penduduk menurun drastis, padahal pemerintah kolonial amat bergantung kepada tenaga mereka. Kondisi ini lalu direspons oleh dokter-dokter kolonial.

PADA 1 Agustus lalu, Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas menyelenggarakan sebuah seminar di Jakarta yang membahas keabsahan riset tentang Perang Kemerdekaan 1945-1950 oleh pemerintah Belanda. Dalam sebuah surat pernyataan, para pembahas di seminar itu mengutarakan kekhawatiran mereka perihal dukungan pemerintah Belanda yang sejatinya diberikan sebagai sebuah upaya untuk menutup-nutupi kejahatan perang yang dilakukan Belanda selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Mereka juga mencurigai bahwa kerja sama yang terjalin dengan para peneliti sejarah dari Universitas Gadjah Mada dalam proyek ini akan dimanfaatkan sebagai cara untuk melegitimasi upaya pemerintah Belanda tersebut. Hal ini bukan hanya menimbulkan penafsiran yang sangat keliru, namun juga mengancam integritas para rekan peneliti kami dari Indonesia. Pada 2016 pemerintah Belanda memutuskan untuk membiayai sebuah proyek penelitian tentang kekerasan militer selama Perang Kemerdekaan (1945-1950) dan meminta tiga lembaga penelitian, yakni KITLV, NIOD, dan NIMH, untuk menyusun sebuah usulan penelitian. Usulan penelitian yang didesain oleh ketiga lembaga tersebut kemudian disetujui Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, sebelum menerima usulan tersebut, telah terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan bahwa beliau tidak berkeberatan dengan diselenggarakannya penelitian tersebut. Pemerintah Belanda menegaskan bahwa ketiga lembaga yang disebut di atas akan menyelenggarakan penelitian ini secara mandiri, tanpa campur tangan apapun dari pemerintah. KITLV dan NIOD adalah dua lembaga yang bernaung di bawah KNAW, Akademi Ilmu Pengetahuan Belanda. Sementara NIMH adalah bagian dari Kementerian Pertahanan Belanda. Namun, NIMH adalah lembaga yang independen yang dalam setiap penyelenggaraan penelitiannya selalu menerbitkan temuan-temuannya sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Kemandirian ini berarti bahwa NIMH tidak dibayangi oleh ketentuan-ketentuan kementerian. Selain daripada itu, sebuah dewan penasihat ilmiah dibentuk dan ditugasi untuk mengukur keilmiahan usulan-usulan penelitian serta hasil-hasil yang dibuahkan dari proyek ini.

GELONTORAN dana 4,1 juta euro untuk penelitian periode dekolonisasi yang dikeluarkan pemerintah Belanda mulai tampak hasilnya. Riset bersama yang dilakoni KITLV (Koninklijk Instituut vor Taal, Land, en Volkenkunde), NIOD (Netherlands Instituut Oorlog Documentatie), dan NIMH (Netherlands Institute for Military History) sejak 2017 telah rampung disusun dengan tema “Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia: 1945-1950”. Penelitian itu bermula dari kesaksian seorang veteran Belanda, Joop Hueting, dalam sebuah wawancara pada 1969. Ia mengumbar kekerasan ekstrem rekan-rekannya terhadap kombatan republik maupun warga sipil di Indonesia. Pemerintah Belanda meresponsnya dengan menggelar riset arsip alakadar. Di tahun yang sama, riset itu menghasilkan laporan berjudul De Excessenota (terj. Catatan Ekses) dengan kesimpulan bahwa memang telah terjadi oorlogsmisdaden (kejahatan perang) tetapi secara umum militer Belanda sebagai sebuah institusi sudah bertindak sesuai aturan. Laporan itu jelas diragukan banyak pihak selama bertahun-tahun. Puncaknya berupa terbitnya buku Remy Limpach, De Brandende Kampongs van Generaal Spoor (Kampung-Kampung yang Dibakar Jenderal Spoor). Buku hasil penelitian itu menyingkap bahwa kekerasan ekstrem berupa pembantaian massal di berbagai daerah di Indonesia adalah tindakan yang terstruktur.

TWEEDE Kamer atau Parlemen Belanda hari ini, Rabu (14/6/2023) pagi waktu setempat, menggelar debat terkait penelitian dekolonisasi yang dilakoni tiga lembaga riset Belanda yang diongkosi 4,1 juta euro oleh pemerintah. Tiga lembaga itu adalah Koninklijke Instituut vor Taal, Land, en Volkunde (KITLV); Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD); dan Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Mereka kemudian dibantu 17 akademisi Indonesia asal UGM (Universitas Gadjah Mada). Penelitian bertajuk “Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950” (Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945-1950) digulirkan mulai 2017 silam dan menghasilkan sejumlah temuan yang dirangkum dalam 14 buku pada medio Februari 2022. Lepas penelitian itu dipublikasi, Parlemen Belanda juga sudah sempat menghelat diskusi meja bundar dengan beberapa pihak, termasuk Duta Besar RI untuk Belanda H.E. Mayerfas dan sejarawan Indonesia Bonnie Triyana, pada 23 Mei 2022. Setelah diskusi meja bundar itu, polemik tentang kekerasan ekstrem militer Belanda terus bergulir di publik. Oleh karenanya hari ini, Rabu (14/6/2023), parlemen Belanda ingin mendengar masing-masing perwakilan partai dalam arena perdebatannya dan turut disaksikan pula oleh Perdana Menteri (PM) Mark Rutte, Menteri Luar Negeri Wopke Hoekstra, serta Menteri Pertahanan Kajsa Ollorongren.

JANUARI 1969, veteran perang Belanda Joop Hueting mengungkapkan kekerasan yang dilakukan para serdadu di Jawa selama perang kemerdekaan Indonesia. Pengakuannya di layar televisi yang ia sebut sebagai kejahatan perang itu menyulut amarah dan keributan publik Belanda. “Saya melihat kampung-kampung dipenuhi peluru, sementara tak seorang pun saat itu mengerti alasan militer dibutuhkan,” ujarnya. Pernyataan Joop Hueting itu disisipkan dalam tayang video Meindert van der Kaaij yang merilis laporan penelitian “Dampak Operasi Militer di Indonesia 1945-1950”, salah satu bagian dalam presentasi daring hasil program penelitian “Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia, 1945-1950”, pada 17 Februari 2022.

PADA 31 Maret 627, pasukan persekutuan (al-ahzab) pimpinan Abu Sufyan asal Mekah tiba di Madinah. Namun, alangkah terkejut mereka ketika melihat sekeliling Madinah telah dibentengi dengan parit-parit yang dalam. Abu Sufyan, yang memusatkan daya gedornya pada pasukan kavaleri, hanya bisa keheranan melihat strategi perang yang tak biasa di tanah Arab tersebut. Karena itulah perang ini disebuat Perang Parit atau Perang Khandaq. Perang Parit dipicu kebangkitan umat Islam Madinah yang menurunkan pamor Mekah sebagai pusat keagamaan dan dagang utama di jazirah Arab. Hal ini membuat Abu Sufyan, pemimpin suku Quraisy di Mekah, geram. Dia menghimpun pasukan dari berbagai suku di Mekah, suku Yahudi, serta tentara bayaran dari suku Badui dan Abissinia, untuk menaklukkan Madinah dan umat Islam. Sekira 10.000 prajurit terkumpul, jumlah terbesar di seluruh Arab saat itu.

GAGAL menaklukkan Madinah dan umat Islam yang dimulai pada 31 Maret 627, pasukan Abu Sufyan, pemimpin suku Quraisy di Mekah, menarik diri dari pengepungan berlarut-larut, yang menandakan kemenangan umat Islam di Madinah. Umat Islam kemudian mengalihkan perhatiannya kepada suku Quraizah. Suku Quraizah adalah satu dari tiga suku Yahudi yang menetap di Madinah, sebelum kedatangan umat Islam yang mengungsi dari Mekah. Yang lainnya adalah suku Nadir dan Qainuqa. Nabi Muhammad meneken Piagam Madinah tahun 622 untuk mengikat beragam komunitas di Madinah, termasuk Yahudi, agar hidup berdampingan di Madinah. Namun ketika suku Nadir dan Qainuqa mengkhianati perjanjian itu, mereka pun diusir dari Madinah. Keduanya kemudian bergabung dengan pasukan Abu Sufyan. Pada Perang Parit, suku Quraizah berniat memberontak dengan menyerang umat Islam dari dalam. Namun Muhammad berhasil menggagalkan persekongkolan mereka dengan pasukan penyerang.

PENYANYI religi Aunur Rofiq Lil Firdaus alias Opick mengaku membawa sehelai rambut Nabi Muhammad Saw. Dia menerimanya dari Dewan Dakwah dan Pemerintah Turki, saat dia dan istrinya, Bebi Silvana, berbulan madu ke Timur Tengah. “Opick menceritakan, sehelai rambut Nabi Muhammad Saw. itu telah dijaga 100 pasukan khusus dan dikawal tujuh pesawat tempur saat dibawa ke Rusia untuk dipamerkan,” demikian dikutip tribunnews.com. Masduki Baidlowi, Ketua MUI Pusat Bidang Informasi dan Komunikasi, menanggapi bahwa “banyak yang bertanya kebenarannya. Sehingga perlu ada penelitian dari laboratorium.”

BERALASKAN tikar, sejumlah orang duduk bersila, berjajajar, saling berhadapan. Sebuah kitab diletakkan di atas bantal. Lalu, secara bergiliran, dengan takzim mereka mendendangkan larik-larik puisi Yusuf dalam ragam tembang cara Osing. Ya ta rawuh Jabra'il, angucaping rasul ika, mawa surat Yusuf age, serawuhireng ayunan, tumulya tur peranata, punika jeng surat Yusuf. (Maka tibalah Jibril, berucap kepada Sang Rasul Muhammad, membawa surat Yusuf, setiba di hadapannya, lalu berhatur sembah, inilah surat Yusuf). Demikianlah petikan Lontar Yusuf, yang tertulis dengan aksara pegon dan berisi tentang kisah Nabi Yusuf. Di Banyuwangi, Jawa Timur, Lontar Yusuf bukan hanya disimpan tapi juga dibacakan atau ditembangkan (mocoan). Tradisi mocoan Lontar Yusuf masih bertahan di desa-desa Osing, suku asli Banyuwangi, seperti Olehsari, Bakungan, Kemiren, Rejosari, dan Cungking. Biasanya dilakukan dalam prosesi selamatan yang berkaitan dengan daur hidup manusia seperti kelahiran, khitan, perkawinan atau ritual bersih desa dan tolak bala. Gunawan Suroto dalam “Dolan Menyang Blambangan”, dimuat majalah Kunthi, Juni 1973, menyebut mocoan di Banyuwangi mirip dengan macapat di Jawa Tengah dan mamaca di Madura. Bahannya dari dongeng atau cerita-cerita yang tertulis dalam lontar, buku-buku babad Jawa, ataupun kisah para nabi. Membacanya bergiliran. “Tembangnya tembang Banyuwangi. Jika ditemukan ada tembang-tembang Jawa Tengahan, seperti Asmarandana, Durma, Pangkur, dan lain-lain, caranya juga menggunakan tembang atau cengkok Banyuwangi,” tulis Suroto. Kisah Nabi Yusuf Kisah Nabi Yusuf dalam bentuk tembang ditemukan di berbagai tempat di Jawa, Madura, Lombok, dan daerah lainnya. Jumlahnya mencapai tak kurang dari 1.000 naskah. Sebagian besar bersumber dari surat Yusuf dalam Al-Qur'an. Pigeaud, javanolog asal Belanda kelahiran Jerman, dalam Literature of Java menduga kisah Nabi Yusuf merupakan hasil transformasi dari naskah Melayu yang dikreasi ulang berdasarkan teks asli Arab oleh para pujangga di Nusantara (Jawa). Siapa penulisnya tak diketahui. Mungkin seorang sarjana di komunitas keagamaan Muslim di Giri atau Gresik atau Surabaya pada abad ke-17. Namun Bernard Arps, ahli sastra Jawa dari Leiden, Belanda, menyebut asal-usul dan perkembangan yang tepat masih perlu diteliti. Ada beberapa versi kisah Nabi Yusuf yang terbit dan mirip dengan “teks Jawa Timuran lama”. Salah satunya ditransliterasi dan diterjemahkan Titik Pudjiastuti dan Hardjana HP dengan judul Kitab Yusuf (1981). Titik dan Hardjana sendiri menyebut Lontar Yusuf Banyuwangi kemungkinan besar merupakan salinan tak langsung dari sebuah manuskrip dari Cirebon, yang disusun pada tahun Jawa 1555 (1633-1634 M). Tapi, di antara kedua naskah tersebut, terdapat perbedaan yang menonjol, terutama dalam hal pemilihan kosakata dan detil pengisahannya. Transliterasi dari manuskrip Cirebon itu juga mencantumkan toponim Karangpura. Dalam “Yusup, Sri Tanjung, and Fragrant Water: The Adoption of A Popular Islamic Poem in Banyuwangi, East Java”, dimuat Looking in Odd Mirrors suntingan V.J.H Houben dkk, Bernard Arps menduga Karangpura sebagai Karang kedhaton di Giri, salah satu tempat yang disebut Pigeaud. Yang berkuasa saat Kitab Yusuf ditulis adalah Panembahan Kawis Tuwa atau Kawis Guwa. Namun, Lontar Yusuf mungkin dikenal di Blambangan –nama lama Banyuwangi– pada tahap awal. Mungkin pula sudah ada komunitas Muslim di Blambangan ketika Lontar Yusuf ditulis atau disalin di Karangpura. “Kemungkinan besar itu digunakan, sesuai dengan isinya, antara lain untuk mendukung pengenalan Islam,” tulis Bernard Arps. Di sisi lain, di Blambangan berkembang tradisi seni mocoan kitab-kitab keagamaan. Maka, tradisi mocoan Lontar Yusuf berkembang seiring menguatnya pengaruh Islam. Dipakai sebagai sarana menarik hati masyarakat yang umumnya beragama Hindu. Ini mirip dengan pengislaman ala Sunan Kalijaga; memadukan kebudayaan Islam dan lokal (Hindu). Tak heran jika mocoan juga dilakukan dalam ritual adat di desa-desa Osing, suku asli Banyuwangi. “Di Banyuwangi, Lontar Yusuf merupakan satu-satunya naskah kuno yang hingga kini masih dirawat dan ‘hidup’ dalam masyarakat lokal, terutama di wilayah pedesaan, Banyuwangi,” tulis Wiwin Indiarti, yang mentransliterasi dan menerjemahkan naskah berangka tahun Jawa 1829 (1890-an M) dengan judul Lontar Yusup Banyuwangi (2018). “Naskah-naskah kuno Banyuwangi lainnya, seperti Kidung Sritanjung dan berbagai varian Babad Blambangan, hampir tidak pernah dibacakan lagi saat ini.” Merawat Tradisi Kegiatan mocoan mirip sebuah pengajian. Para pembaca setianya rutin membaca seminggu sekali dari rumah ke rumah secara bergiliran. Pembacaannya tidak lengkap hingga 12 pupuh melainkan hanya 2-3 pupuh awal. Namun jika mau dibaca lengkap semua pupuh, mocoan dimulai selepas Isya dan baru berakhir menjelang Subuh. Di sejumlah desa Osing, mocoan Lontar Yusuf biasa digelar dalam prosesi selamatan terkait kelahiran, khitan, perkawinan. Mereka berharap limpahan berkah Nabi Yusuf menular dalam kehidupan mereka. Para orangtua berharap anak yang akan lahir memiliki wajah dan tabiat seperti Nabi Yusuf atau anak yang dikhitan tak merasakan sakit. Pasangan pengantin berharap rukun dan bahagia hingga akhir hayat. Mocoan Lontar Yusuf juga mengiringi prosesi adat bersih desa dan tolak bala, sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus doa agar terhindar dari segala bencana dan penyakit. Misalnya, ritual Ider Bumi, Tumpeng Sewu, dan Seblang Bakungan. Ritual-ritual adat tersebut masuk dalam agenda Banyuwangi Festival 2020; yang masing-masing digelar pada 25 Mei, 23 Juli, dan 9 Agustus. Namun, setua apapun sebuah tradisi atau budaya, ia akan punah jika tanpa regenerasi. Perlu sebuah gerakan kultural agar warisan leluhur tersebut tak tergerus arus zaman. Awal 2017, kaum muda Osing membentuk sebuah lembaga bernama Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Osing. Salah satu programnya adalah merintis sekolah adat Osing. Mocoan Lontar Yusuf merupakan salah satu materi pembelajaran di sekolah adat Osing tersebut. Mereka juga melakukan beragam bentuk kerja, dari pendokumentasian hingga pelatihan, untuk menjaga keberlangsungan mocoan Lontar Yusuf. Dan semua usaha itu berbuah manis. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Mocoan Lontar Yusuf sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) 2019. “Alhamdulillah, tahun ini budaya dan tradisi Banyuwangi kembali ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), melengkapi tradisi lain yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain apresiasi dari pusat, ini akan menambah semangat untuk terus lebih giat menjaga dan melestasikan tradisi luhur Banyuwangi,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Agustus 2019. Hal ini menambah daftar budaya tradisi Banyuwangi yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda seperti Janger, Seblang Olehsari dan Bakungan, hingga Keboan Aliyan.*

SEABAD silam, Tjokrokario adalah seorang lurah di Kirobayan, Kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta. Daerah ini tidak jauh dari muara Kali Opak di pantai selatan Yogyakarta. Kendati lurah merupakan jabatan resminya, tiap malam Jumat Tjokrokario menjadi guru kebatinan. Tjokrokario akhirnya meresahkan pemerintah kolonial. Algemeene Handelsblad, 28 Juli 1928 menyebut, mula-mula pemerintah dapat laporan dari Kulonprogo bagian selatan bahwa tiap malam Jumat banyak orang menyeberangi sungai dan baru kembali ketika subuh. Setelah aparat mengadakan penyelidikan, ternyata mereka mendatangi Tjokrokario yang sedang menjalankan praktek ilmu kebatinannya. Bagi bupati Bantul atau asisten wedana yang –orang Jawa– membawahi Kirobayan, kegiatan Tjokrokario itu sama sekali tidak menggangu. Aktivitas spritual seperti itu merupakan bagian dari kehidupan orang Jawa. Maka tak ada langkah apapun yang mereka ambil untuk kegiatan Tjokrokario.

TERBUNUHNYA Brigadir Yosua Nofriansyah Hutabarat, ajudan Inspektur Jenderal Pol. Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022, atas perintah sang jenderal dari Saguling itu melalui tangan bawahannya yang lain, membuka mata publik bahwa menjadi ajudan atau orang terdekat jenderal tidaklah selalu menyenangkan. Tangan beberapa bawahan Sambo pun menjadi kotor. Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang diperintahkan Sambo untuk menembak Yosua, harus jadi pesakitan dan menjalani pengadilan. Ini belum termasuk yang dialami ajudan Sambo yang lain. Sambo punya beberapa ajudan. Mereka adalah para brigadir polisi, setara sersan di TNI. Publik mengira semua yang menjaga Sambo adalah ajudan. Eliezer sendiri bukanlah ajudan, dia hanya sopir sang jenderal.