Hasil pencarian

Kiri-kanan: Sammy D. Putra, Maman Suherman, Hendaru Tri Hanggoro, dan Tarzan dalam diskusi "Lawak di Indonesia" di Jakarta, 26 Oktober 2013. (Micha Rainer Pali/Historia). Seorang pembantu naik ke panggung. Di pundaknya tersampir handuk. Dua tangannya memegang lap dan kemoceng. Dia membersihkan kursi majikannya, mendudukinya, dan meniru polah majikannya. Tanpa disadari pembantu, majikan muncul dari belakang dan berteriak memarahinya. Penonton pun tergelak. Adegan ini muncul dalam pementasan grup lawak Srimulat . Maman Suherman, pengamat seni, menyebut pementasan Srimulat  sering menampilkan satir terhadap pelbagai lini hidup. Mulai hubungan majikan-pembantu sampai kondisi negara. "Seperti di Amerika, lawak di Indonesia memang selalu jadi alat kaum marjinal untuk menyuarakan dirinya, mengolok-ngolok kondisi diri juga negaranya," kata Maman dalam diskusi "Lawak di Indonesia" di Jakarta, 26 Oktober 2013. Ini karena masyarakat Indonesia lekat dengan tradisi lawak. Baca juga:  Srimulat Main Film Lawak Indonesia mempunyai sejarah panjang. Beberapa prasasti —antara lain Waharu Kuti, Panggumulan, Mantyasih, dan Wukajana— menyebut kehadiran rombongan penghibur di pasar-pasar masa Mataram kuno (abad 8-10 M). Rombongan terdiri atas pemain musik, penari, dan pelawak. Mereka datang atas undangan penduduk desa setempat atau memang sengaja berkeliling sebagai kelompok seniman. Masyarakat Jawa kuno menyebut pertunjukan lawak sebagai mabanol  dan mamirus . Mabanol  mengacu pada unsur lawak dengan gerakan-gerakan, sedangkan mamirus  lebih menekankan unsur perkataan lucu. Tapi dua-duanya tetap menghibur masyarakat. Masyarakat senang dengan pertunjukan lawak. Relief Karmawibhangga di Candi Borobudur menggambarkan penonton pelbagai usia berdesakan menyaksikan pertunjukan itu. Sebaliknya para pelawak bisa menyambung hidup dari penonton atau penanggapnya. Mereka beroleh bayaran atas jasa melawak. "…pelawak bernama Paninangin (diberi upah) wdiha —semacam kain penutup badan— 1 helai," tulis Prasasti Alasantan (939 M). Baca juga:  Pelawak Zaman Kuno Kakawin Sudamala, karya sastra peninggalan Kerajaan Majapahit, juga mengabadikan sosok pelawak mitologis. Semar namanya. "Di situ telah tampak serba jelas peranan Semar sebagai panakawan dan pelawak. Segala gerak-gerik dan ucapannya serba menggelikan," tulis Slamet Muljana dalam Tafsir Negara Kretagama . Semar lalu memiliki tiga teman: Gareng, Petruk, dan Bagong. Para dalang menampikan sosok mereka dalam pertunjukan wayang kulit abad ke-16. Kemudian panakawan masuk dunia panggung. Pemain wayang orang kerap berlakon sebagai panakawan. Ini bermula pada masa awal Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Tiap panakawan muncul, penonton tergelak. Tak hanya oleh gerak dan perkataan lucu, tapi juga kritik sosialnya. Trio Los Gilos —Bing Slamet, Mang Udel, dan Mang Cepot— melanjutkan kritik sosial sebagai salahsatu bahan lawakan pada 1950-an. Mereka mengangkat perihal beban hidup keseharian masyarakat. Mereka juga mulai mengonsep lawak modern. Salahsatunya dengan membuat naskah sebelum tampil di panggung. Setelah itu grup lawak baru bermunculan. Sebut saja Srimulat,   Kwartet Jaya , dan Warkop Prambors . Sebagian mengandalkan unsur lawak fisik ( slapstick ), lainnya menonjolkan kritik.   Baca juga:  Slapstick, Kala Fisik Jadi Bahan Tawa Pemerintah tak selalu suka kritik dalam lawak. Majalah Ekspres , 8 Agustus 1970, menyebut Cak Durasim, seorang pemain ludruk di Surabaya, pernah ditahan pemerintah lantaran melontarkan kritik lewat lawak. Tapi pemerintah juga tahu potensi lawak. Maka mereka menggunakan pelawak sebagai corong kepentingannya. "Saya pernah melawak untuk ABRI. Materinya tentang bahaya komunis," kata Tarzan, pelawak Srimulat. Golongan Karya (Golkar) bahkan merekrut pelawak untuk meraup suara dalam Pemilu 1971. Para pelawak itu tergabung dalam Artis Safari. Strategi ini berhasil. Golkar memenangi Pemilu 1971. Di bawah kuasa Orde Baru, materi lawak jadi monoton. Lalu muncul kritik dari budayawan bahwa lawak Indonesia tak berkembang. Mereka menilai lawak hanya mempertunjukkan lempar-lemparan kue, jatuh-menjatuhkan kursi, dan segala unsur slapstick lainnya. "Lelucon hanya berupa fragmen dan tidak membentuk kesatuan utuh sebuah cerita," tulis Gus Dur dalam Jakarta-Jakarta,  1986. Baca juga: Panakawan Kawan Penasihat dan Pelawak Setelah reformasi, berkembang jenis lawak yang sebelumnya kurang dikenal di Indonesia, stand up comedy . Pelawak tampil solo, bukan dalam grup. Mereka mengurangi unsur slapstick  dan berusaha mengembalikan kritik dalam lawak. "Kami berusaha mengisi kekosongan lawak kritis di Indonesia dan menyasar publik yang tidak puas terhadap lawak sekarang," kata Sammy D. Putra, pelawak solo. Menurut Sammy, peluang itu terbuka. "Kritik bisa kami sampaikan secara frontal. Yang dikritik juga bisa tertawa. Tidak seperti saat zaman Mas Tarzan." Melalui lawak, masyarakat kini bisa tertawa sambil tetap merawat daya kritisnya.

David Reeve (kiri) dan Akbar Tanjung (kanan) dalam diskusi buku "Golkar Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika", di Jakarta, 18 Oktober 2013. (Fajar Riadi/Historia). Selama hidupnya, Golkar menjadi partai dominan, terutama semasa Orde Baru. Dan meski dimusuhi pascareformasi 1998, Golkar terus bercokol sebagai salah satu partai besar di Indonesia. Namun tidak banyak yang ingat kalau Golkar dulunya adalah golongan fungsional antipartai yang digagas Presiden Sukarno. David Reeve, sejarawan Universitas New South Wales, yang menjadi pemateri dalam diskusi bukunya Golkar Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika  di Jakarta (18/10/2013) menegaskan, “Golkar adalah gagasan Sukarno.” Pada 28 Oktober 1956, Sukarno mengusulkan pembubaran partai-partai karena dianggap gagal menuntaskan revolusi. Konflik di pemerintahan yang kerap terjadi disebut sebagai akibat dari partai-partai yang cenderung mementingkan perebutan kekuasaan. Sukarno mengusulkan golongan fungsional atau golongan karya untuk menggantikan partai-partai. Baca juga:  Cerita Lawas Golkar Terpecah Belah Sukarno mendapat ilham soal golongan fungsional dari ahli hukum Profesor Djokosutono, yang kenal dekat dengan penggagas golongan fungsional lainnya, Profesor Supomo. Selain itu, Sukarno melongok Tiongkok dan Yugoslavia yang berhasil mengembangkan sistem negara dengan satu partai. Di dalam parlemen, kedua negara itu juga memiliki semacam golongan fungsional atau wadah yang mewakili golongan-golongan yang memiliki “fungsi” dalam masyarakat. Namun gagasan ini keburu diambil Angkatan Darat. “Pada akhir 1959, ketika Demokrasi Terpimpin akhirnya dimulai secara resmi, Angkatan Darat lebih dulu telah membentuk berbagai organisasi golongan karya, sedangkan Presiden Sukarno belum membentuk satu pun,” tulis Reeve. Baca juga:  Ajian Rawarontek Golkar Angkatan Darat memulainya dengan mendirikan Badan Kerja Sama (BKS) pada 17 Juni 1957. BKS menjadi wadah berhimpun Angkatan Darat dengan kelompok organisasi-organisasi pemuda, petani, jurnalis, dan sebagainya. Tapi bukannya hendak mengganti sistem kepartaian, gagasan mendirikan golongan karya tersebut semata-mata muncul karena Angkatan Darat butuh senjata untuk menandingi PKI. “Organisasi-organisasi Golkar berubah dari melawan semua partai menjadi rival politik bagi partai tunggal, yaitu Partai Komunis Indonesia,” tulis Reeve. Sejak 1960 hingga 1965, Angkatan Darat terus mengembangkan organisasi-organisasi. Misalnya, mereka mendirikan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sebagai tandingan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) , underbouw  PKI. “Kalau SOKSI organisasinya karyawan, dari kata karya milik Golkar, yang satunya (SOBSI) organisasi buruh,” tutur Reeve. Baca juga:  Golkar Zaman Orba: Panas di Dalam, Adem di Luar Organisasi keprofesian makin bertambah. Pada 1963, berdiri organisasi karyawan untuk petani, wanita, mahasiswa pertanian, intelektual, dan pemuda. Organisasi-organisasi ini kemudian menghimpun diri dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964 –tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Partai Golkar. Pemerintahan Sukarno tumbang pada 1965. Soeharto yang memimpin Orde Baru memegang kendali Sekber Golkar sebagai kekuatan untuk rezimnya. Dia memakai Sekber Golkar sebagai kendaraan politik, terutama dalam memenangkan pemilihan umum. Terbukti, Sekber Golkar menang dalam empat kali pemilihan umum selama Orde Baru. Pada pemilihan umum tahun 1971, Sekber Golkar menjadi rumah bagi 201 organisasi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan militer menjadi kunci pemenangan Sekber Golkar. Korps Karyawan (Kokar) yang dibentuk di departemen-departemen pemerintah, selama kampanye direorganisasi ke dalam Korps Pegawai Negeri (Korpri) “di mana semua PNS di Indonesia dianggap menjadi anggotanya”. Demikian juga tokoh-tokoh militer, biasanya yang senior, diberi jalan untuk melenggang ke dalam institusi-institusi politik dan birokrasi sipil melalui penempatan para perwiranya. Istilahnya “dikaryakan”. Baca juga:  Golkar Sepeninggal Daripada Soeharto Gelombang reformasi pada 1998 meruntuhkan Orde Baru. Banyak yang mengira Golkar akan tersapu bersama lengsernya Soeharto. Nyatanya, Golkar mampu bertahan. Bahkan terus muncul sebagai partai politik besar dalam pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009. Hanya saja sejak 1998 hingga sekarang, Golkar telah mengubah diri menjadi sebuah partai. “Kalau Golkar tidak mau jadi partai politik (pada 1998), pasti tidak bisa survive , tidak bisa ikut dalam dinamika politik,” kata Akbar Tanjung, pentolan Golkar. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini menegaskan, peralihan itu adalah wujud niat Golkar untuk ikut serta berperan dalam agenda reformasi. Kini, wujud golongan fungsional yang hendak menandingi partai sudah tak ada. Gagasannya pun sepi. Golkar yang sekarang bukanlah Golkar yang hendak menandingi partai. “Golkar sendiri ironisnya berubah menjadi sebuah partai dan diambil alih oleh para pengusaha,” tulis Reeve. “Gagasan-gagasan asli telah didorong ke pinggiran.”

Ilustrasi dari film Teluh. (Tangkapan layar Youtube). ISU santet beredar terkait pemanggilan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam dugaan suap pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lebak. KPK sendiri sudah menetapkan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Atut, sebagai tersangka dugaan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Di Indonesia, santet atau teluh, sihir, tenung, dan hal-hal yang dipandang bersumber dari dunia lain ( otherworldly power ) sudah lama dikenal. Hampir setiap daerah memiliki tradisi mengirimkan energi negatif jarak jauh dengan maksud mencelakai orang lain. Dan Banten dianggap sebagai pusatnya. Baca juga:  Susuk di Zaman Hindu Buddha Menurut sejarawan Edi S. Ekadjati, sebagaimana dikutip A. Masruri dalam The Secret of Santet , ilmu teluh atau santet adalah warisan masa lalu yang terus bertahan dalam masyarakat Sunda hingga kini. Edi merujuk naskah lontar yang ditulis pada abad ke-6, Sanghyang Siksa Kandang Karesian . Naskah ini menyebut teluh adalah perasaan sakit hati, murung, dan tidak senang yang dialihkan kepada orang lain. Dalam disertasinya di Universitas Indonesia berjudul “Reaksi Sosial Terhadap Tersangka Dukun Teluh di Pedesaan Banten Jawa Barat (1985-1990)”, krimonolog Tb. Ronny Nitibaskara menjelaskan bahwa praktik ilmu santet atau teluh di wilayah Banten sudah dihayati dari masa ke masa sejak zaman Banten Lama atau sebelum masuknya Islam. Baca juga:  Mitos dan Tetenger Wabah Penyakit Namun, praktik itu menjadi lebih menonjol justru setelah Islam dianut oleh penduduk Banten. Ini disebabkan pada masa Hindu dan Budha, unsur-unsur praktik magis terlihat samar dan bercampur-baur dengan unsur kepercayaan animisme-dinamisme. Menurut keyakinan penduduk Banten, terdapat bermacam ilmu teluh berdasarkan caranya: teluh angin , teluh banyu , teluh geni , dan teluh pangjarahan . Dua yang pertama mengirim benda-benda seperti jarum, paku, dan beling (pecahan kaca) lewat angin dan air. Teluh geni  (api/baja) memberi hasil lebih cepat, dengan memasukkan pisau kecil ke dalam sebuah gelas, ditutup kain, dan dibacakan mantra-mantra; jika pisau hilang dan air menjadi merah pertanda korban sebentar lagi mengalami bencana. Sementara teluh pangjarahan  dilakukan dengan meminta kepada roh halus yang menempati kuburan. Baca juga:  Konsep Sakit dan Sehat dalam Primbon Ada sedikit perbedaan praktik yang dilakukan dukun teluh di Banten Selatan dengan Banten Utara. “Kalau di Banten Selatan banyak korban menderita sampai meninggal dunia, sedangkan di Banten Utara si korban hanya dibuat sakit,” tulis Ronny. Masyarakat Banten, pemuka agama, dan dukun lain memberi cap bahwa kegiatan dukun teluh bertentangan dengan agama Islam. “Apabila dalam hukum formal tidak terbukti sebagai kejahatan, dari sisi reaksi sosial hal itu paling kurang dapat dikatakan sebagai kejahatan terselubung,” tulis Ronny.

Ki-ka: Masjid dan Menara Banten. Inset: Makam Ratu Syarifah Fatimah di Pulau Edam Kepulauan Seribu. Foto koleksi Sri Rahmi Purnamasari. SULTAN Zainul Arifin memimpin Kesultanan Banten antara 1733-1748. Namun, istrinya, Ratu Syarifah Fatimah, menginginkan kekuasaannya. Untuk memuluskan tujuannya, Ratu Syarifah bersekutu dengan VOC. Ratu Syarifah merancang konflik antara Sultan Zainul Arifin dan putranya, Pangeran Gusti. Hasilnya, putra mahkota diasingkan ke Ceylon (Sri Lanka). Ratu Syarifah kemudian mendorong kemenakan laki-lakinya, Syarif Abdullah, sebagai putra mahkota yang baru pada 1747. Namun, menurut MC Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern , putra mahkota yang baru itu terlalu muda untuk memerintah, sementara Zainul Arifin menunjukkan tanda-tanda penyakit jiwa. Karenanya, atas persetujuan Ratu Syarifah, VOC menangkap dan membuang Sultan Zainul Arifin ke Ambon. Atas restu VOC, Ratu Syarifah kemudian menjadi “wali Sultan”. Namun kalangan elite Banten menentang pemerintahan Ratu Syarifah yang menindas. “Proyek-proyek pembangunannya di istana meletakkan beban (kepada) jelata maupun kaum bangsawan,” tulis Ricklefs. Penentangan memuncak dengan pemberontakan besar pada Oktober 1750 di bawah pimpinan seorang guru agama bernama Kiai Tapa. Pertempuran terjadi. Sebagian besar wilayah Banten jatuh ke tangan pemberontak. Sementara VOC hanya mampu mempertahankan dua bentengnya di dalam kota. Tak ingin menderita kekalahan di Banten dan Mataram, VOC mengambil langkah strategis dengan menangkap Ratu Syarifah dan kemenakannya, lalu menahannya di Pulau Edam Kepulauan Seribu. Rencananya, mereka akan diasingkan ke Saparua, Maluku. Namun, Ratu Syarifah keburu meninggal dan dimakamkan di Pulau Edam. “Pangeran Syarif Abdullah selanjutnya dibuang ke Banda dan hidup mewah di sana atas biaya VOC selama 39 tahun,” tulis Thomas B. Ataladjar dalam Toko Merah. VOC kemudian menyerahkan tahta Kesultanan Banten kepada Arya Adi Santika, saudara lelaki Sultan Zainul Arifin. Dia menjadi “wali Sultan” sampai kembalinya putra mahkota yang diasingkan. Pengangkatan Arya Adi Santika tak menghentikan perlawanan para pemberontak. VOC mengerahkan lebih dari seribu pasukan (Eropa dan pribumi) untuk memukul mundur pasukan pemberontak. Kiai Tapa melawannya dengan melakukan pembakaran, perampokan, dan pembunuhan di dataran-dataran tinggi Batavia. Menurut Ricklefs, Kiai Tapa dan pewaris tahta yang didukungnya, Ratu Bagus Buang, keponakan Sultan Zainul Arifin, berhasil menyelamatkan diri. Bagus Buang kemudian menghilang. Untuk beberapa waktu lamanya Kiai Tapa melancarkan serangan-serangan yang tidak teratur terhadap VOC di Selat Sunda, di dekat Bandung, dan Bogor. Sesudah itu, dia pergi ke arah timur untuk melibatkan diri dalam Perang Suksesi Jawa III (1746-1757) –perang antara Paku Buwono II dan III yang dibantu VOC melawan Pangeran Mangkubumi yang dibantu Raden Mas Said; perang ini berakhir dengan Perjanjian Giyanti yang membagi kekuasaan menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dan, Kiai Tapa pun akhirnya menghilang. Pangeran Gusti, putra Sultan Zainul Arifin, yang diasingkan dibawa kembali dari Sri Lanka pada 1753 dan diangkat menjadi sultan dengan nama Sultan Zainul Asyikin (1753-1777). “Setelah itu,” tulis Ricklefs, “Banten secara resmi menjadi suatu wilayah jajahan VOC. Banten kembali damai tetapi perdamaian tercapai bersama-sama dengan tunduknya kepada kekuasaan VOC.”

Dicky Zulkarnaen (kiri) memerankan Si Pitung (1970) karya sutradara SM Ardan. Foto dari "In Search of Si Pitung: The History of an Indonesian Legenda" karya Margreet van Till. DARI kejauhan terdengar suara tembakan memecah malam pada 30 Juli 1892. Rumah tuan tanah asal Bugis, Hadji Sapiudin, di kawasan Marunda dirampok gerombolan bersenjata. Seorang menodong Hadji Sapiudin, sisanya menguras isi rumah. Esoknya, warga heboh. Mereka percaya kelompok Si Pitung pelaku perampokan itu. Peristiwa ini terekam dalam koran Hindia Olanda , 10 Agustus 1892. Sebulan kemudian, Si Pitung ditangkap. Rumahnya digeledah. Polisi menemukan barang bukti uang sebesar 125 gulden di sebuah lubang rahasia di lantai rumah. Pitung dijebloskan ke penjara di Meester Cornelis. Namun, tak lama berselang, Si Pitung bersama gengnya, Dji’ih, Rais, dan Jebul meloloskan diri. Di kalangan warga Betawi, sosok Si Pitung dikelilingi kabut mitos. Berbagai cerita mengisahkan Pitung memiliki kekuatan supranatural untuk lolos dari kejaran polisi. “Sebagai kepala geng, Si Pitung merampok rumah-rumah tuan tanah yang kaya. Dia terkenal karena keberaniannya, yang dipercaya memiliki senjata-senjata magis dan kekuatan-kekuatan magis,” tulis Henk Schulte Nordholt dan Margreet van Till, “Colonial Criminals in Java” dalam Figures of Criminality in Indonesia, the Philippines, and Colonial Vietnam  karya Vicente L. Rafael. Baca juga:  Siapa Sebenarnya Si Pitung? Pitung bukan legenda belaka. Menurut sejarawan Belanda Margreet van Till dalam “In Search of Si Pitung: The History of an Indonesian Legend”, dimuat jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , Vol. 152, 1996, sosok Si Pitung benar-benar berdasarkan sosok nyata yang hidup pada paruh kedua abad ke-19. Si Pitung lahir di Pengumben, sebuah desa di Rawa Belong, anak dari pasangan Bung Piung dan Mbak Pinah. Masa kecilnya dihabiskan di pesantren pimpinan Hadji Naipin. Selain mengaji, dia belajar silat. Ketika dewasa, Si Pitung terkenal di kalangan rakyat Betawi sebagai seorang jago yang baik hati. Merampok untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Si Pitung melakukan perampokan pada 1892-1893. Aksi-aksinya terekam dalam suratkabar Hindia Olanda , disebut sebagai salah satu buronan kelas kakap polisi kolonial. “Perbedaan penyebutan namanya memperlihatkan pada saat itu dia tidak dikenal luas: kadang-kadang dia disebut ‘Si Bitoeng’, waktu lain ‘Pitang’. Setelah beberapa bulan, editor Hindia Olanda  memutuskan secara konsisten menyebutnya dengan ‘Si Pitoeng’,” tulis Margreet. Margreet juga membongkar nama asli Si Pitung. Ketika tertangkap polisi, dalam dokumen pemeriksaannya terungkap nama aslinya: Salihoen. Menurut sebuah cerita lisan, nama Si Pitung merupakan turunan dari bahasa Jawa, pituan pitulung  (kelompok tujuh). Di kalangan warga Betawi, ketika Si Pitung meninggal, berita kematiannya berkembang penuh mitos. Mereka percaya Si Pitung meninggal akibat kehilangan jimatnya, yakni rambut. Pasalnya, beberapa jam sebelum kematiannya, Si Pitung terlihat di Pasar Senen dengan rambut yang telah dipotong. Padahal, baik dipotong atau tidak, memang sudah sejak lama Pitung menjadi incaran polisi. Margreet percaya, hal inilah yang menyebabkan munculnya kepercayaan bahwa Si Pitung kehilangan kekuataanya karena rambutnya dipotong. Baca juga:  Si Pitung dari Ciamis Setelah kematiannya, Si Pitung dengan cepat dilupakan orang-orang Belanda. Tapi tidak dengan orang Indonesia. Kisah Si Pitung terawat dengan baik, lewat lenong maupun film. Bagi mereka, Si Pitung adalah Robin Hood dari Betawi

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tunky Ariwibowo mencoba mobil Timor dalam pameran mobil nasional Timor di Gedung Sarinah, Jakarta, 8 Juli 1996. (Utun Kartakusumah/Repro buku Suara Pembaruan, Rekaman Peristiwa 1996). PADA 19 September 2013, beberapa produsen mobil meluncurkan mobil murah dan ramah lingkungan. Kebijakan pemerintah memfasilitasi lahirnya mobil murah menuai polemik. Salah satunya, mobil murah hanya akan memperparah kemacetan. Kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan, dengan pemberian keringanan pajak, diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 33/M-IND/PER/7/2013. Kepada pers, Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat mengatakan Permenperin dimaksudkan untuk mendorong dan mengembangkan kemandirian industri otomotif nasional, khususnya industri komponen kendaraan bermotor roda empat. Mesti ditunggu apakah kemandirian industri otomotif nasional akan terwujud? Baca juga:  Sejarah Mobil: Kereta Tanpa Kuda Kebijakan pemerintah ini seakan mengulang proyek mobil nasional berharga murah rezim Orde Baru, yang berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1996 tentang pembangunan industri mobil nasional. Pemerintah berdalih, mobil nasional akan menjadi embrio kemajuan dan kemandirian bangsa dalam industri otomotif. Kenyataannya tidak demikian. Pasalnya, Presiden Soeharto menunjuk putra bungsunya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto untuk menggarap proyek ini. Tommy mendirikan PT Timor Putra Nasional (TPN) sebagai perusahaan yang memproduksi mobil nasional secara massal. Mobilnya diberi nama Timor, kependekan dari Teknologi Industri Mobil Rakyat. Tommy bekerja sama dengan Kia Motors, produsen mobil asal Korea Selatan. Rencananya, PT TPN akan membuat model mobil Kia Sephia versi Indonesia. Di tahun-tahun awal, mobil Timor dibuat sepenuhnya completely build up  (CBU) di Korea Selatan, lalu diimpor secara utuh ke Indonesia. "Karena fasilitas perakitan yang belum siap, generasi pertama dari mobil nasional dibuat di Korea Selatan," tulis Philippe Ries dalam Asian Storm: The Economic Crisis Examined . Baca juga:  Laporan Khusus: Berdiri di Atas Mobil Sendiri Menurut MC Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 , Tommy mengatakan bahwa dia akan mengirimkan orang Indonesia untuk bekerja di pabrik Kia di Korea, sehingga akan tepatlah mengatakan mobil itu sebagai mobil nasional. Namun, segera ketahuan bahwa usaha bersama ini sama sekali tidak akan membuat mobil nasional di Indonesia. "Malah, mobil itu jadinya buatan Kia sepenuhnya yang diberi label mobil nasional, sehingga mampu terhindar dari segala pajak dan bea masuk dan mendatangkan keuntungan besar bagi kedua belah pihak," tulis Ricklefs. Baca juga:  Cerita Pahit Mobil Rakyat Mazda MR 90 Guna memuluskan rencana impor itu, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 1996 yang mengizinkan PT TPN mengimpor mobil nasional tanpa dikenakan bea masuk. Mobil Timor secara resmi diluncurkan pada 8 Juli 1996 di Jakarta. Untuk mendongkrak penjualan, mobil Timor mendapatkan hak istimewa berupa pembebasan pajak barang mewah yang membuat harganya lebih murah dari mobil lainnya. "PT Timor Putra Nasional mendapatkan hak istimewa yang luar biasa berupa pembebasan pajak barang mewah sebesar 60%," tulis Philippe. "Itu berarti mobil Timor dapat dijual dengan setengah harga dari mobil-mobil kompetitor." Harga Timor hanya dibandrol Rp35 juta atau separuh dari harga mobil sekelas. Baca juga:  Kekuatan Volvo di Indonesia Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa memprotes hak istimewa untuk mobil Timor. Masalah ini dibawa ke World Trade Organization (WTO). WTO memutuskan agar Indonesia mencabut keputusan penghapusan bea masuk dan pajak barang mewah mobil Timor. Pada 1997, produksi Timor dihentikan. PT TPN memiliki utang kepada negara ditambah biaya administrasi pengurusan piutang negara 10 persen sebesar Rp2,6 triliun. Pada 5 November 2021, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias Satgas BLBI menyita aset jaminan PT TPN berupa tanah seluas 124 hektare senilai Rp600 miliar. Tulisan ini diperbarui pada 5 November 2021.

Moro National Liberation Front (MNLF) MILISI Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), kelompok separatis yang berpusat di selatan Filipina, menyerang pasukan pemerintah di Zamboanga, Mindanao, Filipina Selatan, awal September lalu. Pertempuran pun pecah. Ratusan orang tewas dan disandera pasukan MNLF. Militer bereaksi dan berhasil menangkap beberapa pemberontak. Penyerangan itu terjadi menjelang penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF), pecahan dari MNLF. Selain mengakhiri konflik, poin perjanjian damai mencakup pembagian kekayaan sumber daya alam dan mineral serta pemerintahan otonom di Pulau Mindanao. MNLF menganggap pemerintah Filipina tak menghormati perjanjian yang ditandatangani antara MNLF dan pemerintah pada 1996. Sebagai responnya, Nur Misuari, ketua MNLF, memproklamasikan kemerdekaan Bangsamoro pada Agustus 2013 dan mendirikan Bangsamoro Republik (UFSBR). Bibit konflik mulai muncul saat Spanyol menguasai Filipina pada abad ke-16 dan menerapkan kebijakan transmigrasi dan Kristenisasi. “Sebuah upaya kuat memaksakan Katolik di seluruh kepulauan untuk mencegah penyebaran Islam di Asia Tenggara,” tulis Peter Chalk, “Militant Islamic Extremism in the Southern Phillipines”, dimuat dalam Islam in Asia: Changing Political Realities . Etnis-etnis yang berhimpun menjadi bangsa Moro dan sudah lama mendiami Mindanao dan pulau-pulau lain di selatan Filipina, mulai terdesak oleh transmigran dari pulau-pulau di utara seperti Luzon dan Visays. Mereka kehilangan tanah, mata pencaharian, dan bahkan terusir dari tanah kelahiran. Mereka pun melakukan perlawanan dan berhasil meredam Kristenisasi selama tiga abad berikutnya. Spanyol hanya bisa menguasai utara dan timur Mindanao. Setelah mengalahkan Spanyol dalam perang pada 1898, Amerika Serikat menguasai Filipina dan melanjutkan program transmigrasi agar penduduk Mindanao mendukung integrasi Filipina. Gelombang transmigran makin deras setelah Filipina merdeka pada 1946. Pada 1969, Nur Misuari dan kawan-kawan membentuk kelompok separatis MNLF, yang kemudian menjadi induk perlawanan bangsa Moro menuntut kemerdekaan. Pertempuran demi pertempuran pecah di berbagai wilayah Mindanao. Pemerintahan Ferdinand Marcos menjawabnya dengan operasi militer. Perjanjian damai Tripoli Agreement pada 1976 mengakhiri konflik. Perjanjian ini memaktubkan otonomi terhadap 13 provinsi dan 9 kota di Mindanao. Namun, di tubuh MNLF sendiri terjadi perpecahan. Hashim Salamat mendirikan MILF pada 1978 dan Khadaffy Janjalani mendeklarasikan Abu Sayyaf pada 1991. Rezim Fidel Ramos tak merealisasikan Tripoli Agreement. Pertempuran kembali pecah. Sejak 1993 Indonesia memediasi perdamaian, yang menghasilkan penandatanganan perjanjian damai pada 2 September 1996, yang juga memberikan otonomi di Filipina Selatan. Pertemuan lanjutan terus digelar untuk menilai implementasi perjanjian damai. Menurut rencana, pertemuan lanjutan dihelat di Yogyakarta pada 16 September 2013, tapi gagal karena pertempuran kembali pecah.

Anak-anak Papua sedang memainkan flute, 1955. (KITLV). DALAM sejarah Indonesia, penulisan sejarah Papua kurang mendapatkan tempat. Porsi pembahasan tidak berimbang, lebih banyak membahas Jawa. Padahal, sebagai kesatuan sejarah yang utuh, Papua berhak mendapatkan tempatnya dalam sejarah. “Anak-anak Papua lebih memahami tentang sejarah Majapahit, Sriwijaya, dan sejarah-sejarah lain di luar Papua. Sementara mengenai sejarah Papua sendiri, mereka buta,” ujar Bernarda Materay, penulis buku Nasionalisme Ganda Orang Papua , dalam seminar di Universitas Indonesia, 24 September 2013. Dalam bukunya, Bernarda membahas mengenai nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua. Pembicara lain dalam seminar tersebut adalah sejarawan Anhar Gonggong. Sejarah Papua penting diangkat ke permukaan, bersanding sejajar dengan sejarah daerah lain di Indonesia. Kebutuhan akan rekonstruksi sejarah Papua sangat diperlukan agar generasi muda dapat mengetahui masa lalunya dan tak kehilangan identitas. Baca juga:  Papua: Nasionalisme Dua Sisi Terabaikannya sejarah Papua membuat rakyat Papua dilanda kebingungan. Mereka merasa tak mendapatkan pijakan pengetahuan mengenai masa lalunya. Bernarda pernah mendapat komentar dari seorang elit Papua yang mengatakan “Sejarah kami tidak pernah tertuang, kami punya masa lalu terpotong-potong, jadi kami bingung masa lalu kami seperti apa?” Bernarda menilai pemahaman sejarah Papua akan menjadi solusi alternatif bagi penyelesaian konflik di Papua, baik konflik komunal maupun separatis. Selama ini, untuk mengatasi konflik di Papua, pemerintah pusat melakukan beberapa cara: militer, ekonomi, kesejahteraan, sosial dan budaya, hingga melalui otonomi khusus dan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B). Berbagai usaha pemerintah ini nyatanya belum berhasil meredam konflik. Bernarda percaya, konflik-konflik yang terjadi di Papua berakar pada kurangnya pemahaman sejarah Papua. Pemerintah mengabaikan pendekatan sejarah dalam penyelesaian konflik maupun dalam usaha pembangunan. Padahal, pemahaman sejarah yang baik akan dapat memberikan berbagai keuntungan. “Pembangunan selama ini dilakukan dengan ketidaktahuan sejarah atau tidak berdasarkan atas pengetahuan sejarah. Ini hal penting karena proses pengindonesiaan kita,” ujar Anhar Gonggong. Baca juga:  Setengah Abad Papua Bersama Indonesia “Sejarah Papua akan menjadi acuan dasar bagi pemerintah baik pusat maupun daerah mencari dan menentukan cara yang tepat dan bermartabat dalam mengeluarkan setiap kebijakan untuk membangun orang Papua demi memperkuat integrasi Indonesia,” ujar Bernarda. Dengan pendekatan sejarah, pemerintah akan dapat menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan berbagai masalah di Papua maupun di daerah lain. “Jika kita memahami sejarah, kita tidak akan memberikan penafsiran yang keliru. Dan bagi pemerintah, dengan memahami sejarah, pemerintah dapat melakukan pendekatan yang tepat atas berbagai masalah yang ada,” ujarnya. “Berbagai hal tentang keindonesiaan kita di Papua tidak akan pernah kita pahami tanpa adanya pemahaman sejarah,” ujar Anhar Gonggong.

Soebagijo IN dan buku-buku karyanya. (Hendaru Tri Hanggoro/Historia). SOEBAGIJO Ilham Notodidjojo (Soebagijo IN), wartawan senior, wafat hari ini (17/9) sekira pukul 4 subuh di rumahnya, di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Semasa hidup, dia punya komitmen kuat terhadap kerja jurnalistik. Sampai masa tuanya, dia telah menulis puluhan buku dan ratusan artikel dengan menggunakan mesin tik. Hampir seluruhnya membahas sejarah pers dan biografi tokoh. Orang pun menjulukinya ‘kamus berjalan pers Indonesia’. Soebagijo lahir di Blitar, 5 Juli 1924. Berasal dari keluarga pendidik. Ayahnya mengarahkan Soebagijo menjadi guru. Maka dia harus menempuh pendidikan keguruan sejak remaja. Tapi minatnya berkata lain: menulis. Terlebih lagi dia seorang pembaca yang tekun. “Betapa menyenangkannya menulis untuk dibaca orang lain,” katanya kepada Historia ,   Januari 2012 lalu di rumahnya. Untuk melatih kecakapan menulis, dia mengirim tulisan ke Pandji Poestaka  dan Indonesia Merdeka .  Menginjak usia dewasa, Soebagijo kian yakin dengan minatnya. Dia memutuskan masuk kantor berita Antara Pusat Yogyakarta  pada Juli 1946. Saat itu dia hanya lulusan Sekolah Guru Tinggi (SGT). Baca juga:  Sukarno: Wartawan Pekerjaan Gawat “Apabila sekarang ini untuk bisa diterima menjadi wartawan Antara , orang minimum harus mengantongi ijazah D-III, masih pula harus menjalani aneka ragam testing , untuk kemudian bila lolos segala macam ujian tadi, masih harus disekolahkan lagi barang setengah tahun, maka pada zaman saya tidak demikianlah halnya,” tulis Soebagijo   dalam “Menjadi Wartawan Antara  Setengah Abad yang Lampau,” termuat di Mengabdi Kepada Republik  yang terbit pada 1986 Di Antara , Seobagijo jadi wartawan paling muda. Tapi dia sudah beroleh tugas berat : meliput pertemuan-pertemuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dia membayar tuntas kepercayaan itu. Bekerja dari pagi hingga sore dan wara-wiri dengan berjalan kaki atau naik sepeda. “Saya tak pernah datang terlambat dalam pertemuan atau wawancara khusus,” kata Soebagijo IN. Komitmen Soebagijo berbuah. Penyebar Semangat  di Surabaya menariknya jadi wakil pemimpin redaksi pada 1949. Saat bersamaan, dia menyelesaikan buku biografi pertamanya tentang ibunda Presiden Soekarno. Judulnya Pengukir Soekarno . Baca juga:  Penyebar Semangat Mengasong Sastra Jawa Soebagijo kembali ke Antara pada 1957. Kali ini dia bertugas di biro Jakarta. Tahun ini pula dia beroleh pengalaman berkesan. Djamaludin Adinegoro, wartawan senior, berpesan kepadanya dalam perjalanan keliling Amerika, “jangan Anda menjadi wartawan thok ; Anda juga harus menjadi pengarang.” Maka ketika pensiun dari Antara pada 1981, karier Soebagijo tak redup. Dia masih menulis di berbagai suratkabar dan majalah. Menulis biografi, menerjemahkan, menyadur aneka ragam cerita, dan menyunting buku jadi pengisi hari-hari pensiunnya. Pada 1998, buku Soebagijo  PWI di Arena Masa,  memantik perdebatan. Musababnya, tak ada nama Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis. Kritik meluncur deras. Terhadap kritik itu, Soebagijo menjawab, “Yang tercantum di sana adalah wartawan Indonesia yang sudah meninggal dan yang belum berusia 60 tahun. Nah, pada waktu itu mereka belum berumur 60,” dikutip Kompas 8 Desember 2003. Dari semua karyanya, dia paling bangga dengan Jagad Wartawan Indonesia (1981). Bertutur kisah 111 tokoh pers Indonesia, suka duka mewarnai penulisannya. Dia menyurati banyak tokoh pers. Ada yang dijawab. Lebih banyak lagi yang tanpa jawaban. “Tapi ini kan pekerjaan wartawan. Menyenangkan,” katanya sambil menunjukkan bukunya ke Historia .   Baca juga:  SK Trimurti, Menteri Perburuhan Pertama Saat Historia menemuinya kali terakhir itu, tubuhnya sudah ringkih. Langkahnya tertatih-tatih. Pendengarannya pun terganggu. Tapi dia masih getol bercerita. Terutama tentang tokoh-tokoh yang dia tulis dalam biografi, seperti SK Trimurti. Soebagijo tak bisa lepas dari pekerjaannya. Mesin tik di ruang tengah rumahnya jadi saksi. “Saya masih menulis untuk suratkabar daerah berbahasa Jawa.” Dan kepada pewarta muda dia berpesan, “jangan pernah datang terlambat saat wawancara.”

Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Jepang Eisaku Sato. PADA 30 September 1965, Duta Besar Shizuo Saito berada di Cilacap seusai menghadiri peresmian sebuah proyek perusahaan Jepang. Saito diangkat menjadi duta besar pada 1964. Pilihan ini tepat karena dia pernah memiliki kedudukan penting dalam Gunseikanbu Somubu  (Departemen Urusan Umum) pada masa pendudukan Jepang, dan sejak itu dekat dengan Sukarno. Dia bisa bertemu Sukarno tanpa protokol. Tanpa mengetahui apa yang terjadi di Jakarta, rombongan duta besar berangkat menuju Bandung. Setelah check in di Hotel Savoy Homann, seorang warga negara Jepang yang tinggal di Bandung memberitahu Saito bahwa telah terjadi kudeta di Jakarta. Saito segera berangkat ke Jakarta. Tengah malam dia sampai di Jakarta dan baru mendapat informasi lengkap dari stafnya. Menurut Aiko Kurasawa, profesor emeritus Universitas Keio, Jepang, pada waktu itu, sudah lewat 24 jam setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Cukup mengherankan seorang duta besar tidak mengetahui kejadian yang begitu penting dalam waktu cukup lama. “Tetapi melihat perkembangan yang begitu cepat dan sebelumnya informasi yang beredar simpang siur, maka dapat dimaklumi tindakan sang duta besar,” kata Aiko dalam seminar di Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta (17/9). Selama peristiwa itu, walaupun Kedutaan Jepang tanpa duta besar, mereka tetap mengirim telegram ke Departemen Luar Negeri di Tokyo. Dalam telegram 1 Oktober 1965pukul 12.00 siang tanggal disebut bahwa Letnan Kolonel Untung, komandan batalion Tjakrabirawa, mengambil tindakan untuk mencegah rencana kudeta oleh Angkatan Darat. Tetapi, dalam telegram yang dikirim pada jam 20.50, disebutkan bahwa peristiwa ini sebenarnya direncanakan Partai Komunis Indonesia dan penjelasan pihak Dewan Revolusi bahwa mereka mengambil tindakan untuk mencegah kudeta oleh jenderal-jenderal itu hanya dalih belaka. Laporan ini berdasarkan informasi “sumber khusus” kedutaan. Laporan ini juga menambahkan analisis bahwa “tidak mungkin presiden bisa merebut kembali kekuasaan sebelumnya” dan “ada kemungkinan terjadi civil war .” Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Eisaku Sato dalam catatan hariannya tanggal 2 Oktober 1965 menulis: “Sejak kemarin tidak ada lagi informasi tentang kudeta, dan kita tidak bisa menangkap situasinya. Tentu ini adalah clash  antara kiri dan kanan, tetapi tidak begitu jelas pihak yang mana yang menyerang dulu.” Pada masa awal peristiwa G30S, kebanyakan politisi dalam pemerintahan Jepang bersimpati kepada Sukarno dan berharap dia dapat mengendalikan keadaan. Perdana Menteri Sato mengirim pesan kepada Sukarno mengucupkan “rasa syukur atas keselamatan Presiden”, mengikuti pesan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Tiongkok, Pakistan, dan Filipina. Pesan itu langsung disampaikan oleh Duta Besar Saito pada 12 Oktober 1965. Kalimat pesannya: “Di Jepang ada pribahasa ‘sesudah hujan tanah menjadi lebih keras lagi.’ Seperti itu kami mengharapkan agar Bapak Presiden mengatasi kesulitan yang dihadapi sekarang dan basis negara RI akan menjadi lebih kuat lagi.” “Sementara negara-negara barat tidak ada yang menyampaikan pernyataan demikian,” ujar Aiko. Pada saat itu, pemerintah Jepang merasa perlu membantu ekonomi Indonesia dan memikirkan kemungkinan memberi bantuan pangan dan sandang senilai 2 miliar yen. Tetapi, tidak jelas bantuan tersebut ditujukan kepada Sukarno atau kepada Angkatan Darat. Bantuan sebesar itu pasti memperkuat salah satu pihak yang terlibat dalam perimbangan kekuatan. Karena sandang dan pangan kebutuhan rakyat dan tidak bersifat politik atau militer, pemerintah Jepang agak naïf dan tidak memikirkan hal itu. “Hal itu sangat berbeda dengan Amerika Serikat yang selalu berhati-hati agar bantuan mereka tidak jatuh ke tangan Sukarno,” kata Aiko. Duta Besar Saito bertemu Sukarno pada 11 November dan terkejut mendengar ucapan Sukarno yang menghina CIA dengan mengatakan CIA membiayai propaganda pro-Amerika dengan memakai dana Rp150 juta. “Saito kecewa sikap Sukarno yang tidak mau memahami kenyataan dan memutuskan dia tidak bisa membela Sukarno lagi,” kata Aiko. Saito menilai Sukarno terlalu dini membuat kesimpulan kepada Amerika Serikat. Cara pandang Sukarno terhadap Amerika Serikat secara tak langsung berpengaruh kepada sikap politik Jepang terhadap Sukarno. Terlebih karena Jepang kongsi Amerika Serikat. Sejalan dengan keputusan Saito, pemerintah Jepang juga mulai mengambil sikap demikian. Padahal, Perdana Menteri Sato pernah menyatakan kepada Menteri Listrik Setiadi Reksoprodjo ketika bertugas ke Jepang, tentang kemungkinan Jepang memberikan suaka kepada Sukarno. Menurut Saito, Adam Malik juga pernah meminta kepadanya agar jangan memberi bantuan sebelum ada perubahan pemerintahan. Karena itu, kemungkinan besar Jepang tidak memberi bantuan apa-apa sebelum Maret 1966. Pada awal Desember 1965, Adam Malik sendiri menerima dana sebesar Rp50 juta dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, melalui Shigetada Nishijima. Pada masa pendudukan Jepang, Nishijima menjadi staf di kantor Angkatan Laut Jepang di bawah pimpinan Laksamana Maeda dan mempunyai hubungan erat dengan para pemuda termasuk Adam Malik. Adam Malik menyerahkan dana tersebut kepada Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu) yang didirikannya bersama Soeharto dan Hamengku Buwono IX. Cerita ini baru dibongkar oleh McAvoy, mantan diplomat Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menyerahkan dana tersebut kepada Nishijima. Nishijima sendiri belum pernah mengakuinya, namun dugaan tersebut telah beredar di kalangan komunitas Jepang di Jakarta. KAP-Gestapu diketuai oleh Subchan ZE dan Harry Tjan Silalahi. Selain dana dari Nishijima, menurut pengakuan Dewi Sukarno kepada Aiko Kurasawa, juga ada uang yang diberikan kepada Sofyan Wanandi (Liem Bian Koen) atas keputusan pribadi Perdana Menteri Sato. Dana ini untuk mendukung Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI). KAP-Gestapu dan KAMI adalah gerakan anti-komunis yang menuntut pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwikora, dan turunkan harga sandang-pangan. Pada 23 Desember 1965, Duta Besar Saito bertemu dengan Sukarno dan memberikan kredit sebesar $6 juta untuk membeli kain untuk hari raya Idulfitri. Nishijima menyampaikan keberatan kepada duta besar. “Dan Duta Besar mengakui bahwa dia telah merelakan ini karena terbawa perasaan kasihan (simpati) kepada Sukarno yang terkait dengan hubungan pribadi,” kata Aiko. Pemerintah Jepang, yang semula bersimpati kepada Sukarno, kemudian realistis dan mengharapkan adanya rezim baru yang lebih memihak barat dan berorientasi kepada pembangunan ekonomi dengan menerima modal asing. Begitu kebijakan dasar pembangunan di Indonesia berubah, pemerintah Jepang segera mengambil prakarsa membantu Soeharto membangun Orde Baru dan akhirnya menjadi donatur terbesar rezim Soeharto. Di belakang itu, terdapat keinginan kalangan bisnis Jepang yang dari dulu sudah berminat menanamkan modal di Indonesia. Sejak itu, politik luar negeri Jepang terhadap Indonesia lebih cenderung mengutamakan dagang ketimbang politik.

Sukarno (kiri) dan Joko Widodo (kanan). GUBERNUR DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan, Joko Widodo, membacakan pernyataan dedication of life  Sukarno pada pembukaan Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan di Ecopark Convention, Ancol (6/9).  Saya adalah manusia biasa / Saya tidak sempurna / Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan / Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada Tanah Air, kepada bangsa / Itulah dedication of life -ku / Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku, dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku / Tanpa jiwa pengabdian ini saya bukan apa-apa / Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. (Sukarno, 10 September 1966). “Kenapa Pak Jokowi yang membaca? Karena, ya itu sebuah makna bahwa regenerasi itu berjalan dan pasti berlanjut,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri, dikutip kompas.com  (6/9). Mega juga mengatakan Jokowi memiliki “getaran” Sukarno. Khalayak pun menangkapnya sebagai sinyal pencalonan Jokowi sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2014. Bagi Sukarno, dedication of life  bermakna pengabdian. Sukarno menyinggung soal dedication of life dalam beberapa kesempatan berpidato. Misalnya pidato di hadapan mahasiswa Universitas Gajah Mada di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta pada 1961 dan kontingen Indonesia yang akan mengikuti Asian Games IV di Jakarta pada 1962. Pada pembukaan musyawarah nasional Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) pada 1965, Sukarno kembali menyinggung soal dedication of life:  “Saya pernah pidato terhadap olahragawan-olahragawan sebelum ada Asian Games, saya katakan: hai, engkau olahragawan-olahragawani, aku minta kepadamu agar kamu jangan ingat kepada diri sendiri saja, mencari medali untuk diri sendiri saja, tetapi carilah medali untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia. Saya minta kepadamu –kataku kepada olahragawan– agar supaya engkau mempunyai dedication of life – dedication  itu artinya penyumbangan, pengabdian, life  artinya hidup– hidupmu itu kau sumbangkan, kau abdikan…”  Pidato-pidato Sukarno yang menyinggung soal dedication of life  punya substansi sama: mengajak segenap warga negara untuk melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam Warisilah Api Sumpah Pemuda: Kumpulan Pidato Bung Karno di Hadapan Pemuda, 1961-1964, Sukarno mengatakan:   “Dan aku bertanya kepadamu sekarang, saudara-saudara. Sudahkah engkau dedicate  engkau punya hidup kepada something , kepada Indonesia? Dan aku bertanya bukan hanya kepada pemuda-pemuda, pemudi-pemudi saja, juga kepada para menteri yang duduk di sini, di situ, hai para menteri apa engkau sudah dedicate  engkau punya hidup kepada Indonesia?” Dalam pidatonya pada acara pemberian gelar doktor honoris causa dalam ilmu pengetahuan kemasyarakatan dari Universitas Indonesia, 2 Februari 1963, Sukarno menyatakan, “Saya dedicate  saya punya hidup, I dedicate my life to what? To my country. To what? To my idealism. To what? To God , Allah Subhanahu Wataala.” Maman S. Tegeg mengambil sepenggal dari pidato Sukarno tersebut dan menjadikannya sebuah puisi, yang dimuat dalam Puisi-puisi Revolusi Bung Karno, Volume 1. Dedication of Life. Hanya manusia yang mempunyai / dan menyelenggarakan dedication of life / bisa   menjadi manusia yang dinamis / bisa menjadi manusia yang bukan sekedar / ya, berbuat karena harus berbuat / tetapi menjadi manusia yang benar-benar manusia / manusia yang memiliki darma bakti / darma bakti bermacam-macam / darma bakti kepada tanah airnya / darma bakti kepada Tuhannya / darma bakti kepada diri sendiri.

Lokomotif NISM (Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij) di Jawa, 1880. (KITLV). Pernak-pernik keretapi era Hindia Belanda, mulai dari arsip, miniatur kereta dan stasiun, foto-foto, hingga diorama, dipajang di galeri Erasmus Huis, kompleks Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Pameran bertajuk  “The History Of Indonesian Railways” berlangsung dari 24 September sampai 20 Oktober 2013. Menurut Ton van Zeeland, direktur Teater dan Galeri Erasmus Huis, sejarah perkeretapian di Indonesia selalu menarik dan penuh warna. “Dengan pembangunan jalur keretapi pertama di Hindia Belanda pada 1864 membuat banyak orang hilir mudik melewati daerah-daerah yang semula terisolir,” ujar Ton dalam pembukaan pameran itu. Jalur keretapi pertama sepanjang 26 kilometer menghubungkan Semarang-Kemijen-Tanggung Jawa Tengah. “Konstruksi jalur keretapi pertama awalnya untuk tujuan komersial. Yaitu melayani pengangkutan hasil perkebunan dari pedalaman Jawa Tengah menuju pelabuhan Semarang,” ujar Ella Ubaidi, executive vice president  Pusat Pelestarian Benda dan Bangunan PT Kereta Api Indonesia. Baca juga:  Strategi Kooperasi Serikat Buruh Kereta Api Setelah merampungkan jalur Semarang-Tanggung, berturut-turut jalur keretapi lain pun dibangun. Di antaranya jalur Tanggung-Kedungjati pada 19 Juli 1868, Kedungjati-Solo (10 Februari 1870), Solo-Ceper (27 Maret 1871), Ceper-Klaten (9 Juli 1871), dan Klaten-Yogya (10 Juni 1872). Pembangunan jalur-jalur keretapi ini menghubungkan pesisir utara Jawa dengan daerah-daerah pedalaman. “Sejarah keretapi pula yang menjadi faktor pengikat antardaerah di negeri yang luas ini,” kata Ton. Bersamaan dengan Belanda angkat kaki dari Indonesia, aset-asetnya termasuk sistem keretapi perlahan surut. Seperti stasiun Kemijen, salah satu stasiun pertama di jalur Semarang-Tanggung, yang terletak kurang lebih sekilo meter dari stasiun Tawang Semarang, hilang terendam rob. Bahkan jalur kereta api Kedungjati-Tuntang, bagian dari jalur Kedungjati-Ambarawa sejak 1871, tidak beroperasi terhitung 1 Juni 1970. PT KAI berusaha mengelola aset-aset keretapi peninggalan kolonial dengan membentuk Pusat Pelestarian Benda dan Bangunan pada tahun 2009. Tujuannya, menyelamatkan serta melestarikan berbagai aset peninggalan perkeretapian. Unit ini bekerja sama dengan pusat kebudayaan Belanda, Erasmus Huis, menyelenggarakan pameran tersebut. Baca juga:  Pemogokan Buruh Kereta Api di Bulan Puasa “Dengan menampilkan jejak-jejak bersejarah dari perkeretapian di Indonesia kepada masyarakat kami berharap muncul kesadaran dari masyarakat menghargai benda cagar budaya,” ujar Ella Ubaidi. Dalam kesempatan itu pula, Ella menegaskan kembali, bahwa dalam waktu dekat, jalur lama dari Kedungjati menuju Tuntang akan dioperasikan kembali. “Kedungjati ke Tuntang itu sudah pasti. Dan keretanya akan disiapkan kereta modern. Sementara kereta lama hanya akan digunakan untuk kepentingan wisata sejarah,” ujarnya. Keinginan PT KAI menghidupkan kembali jalur keretapi zaman kolonial mendapat tanggapan baik. “Dengan menyusuri jalur lama tersebut, maka kita seperti kembali ke masa lalu. Melewati stasiun-stasiun peninggalan kolonial. Kemudian suara mesin uap, laju kereta yang perlahan, pemandangan alam di kanan kiri tentu merupakan kenangan tersendiri,” pungkas Ton.