Hasil pencarian

PERTENGAHAN Januari 1950. Said Soekanto, kepala Djawatan Kepolisian Nasional (DKN), menemui Merle Cochran, duta besar Amerika untuk Indonesia. Selain menyinggung peralatan-peralatan yang akan diajukan ke pemerintah Amerika sebagai bagian dari bantuan $5 juta bagi kepolisian Indonesia, Soekanto menanyakan kemungkinan pengembangan pelatihan serta beberapa isu lainnya. Pertemuan dengan Soekanto dibahas Cochran dalam telegramnya kepada Menteri Luar Negeri Dean Acheson, 18 Januari 1950. Soal pengembangan pelatihan bagi polisi, Cochran menjawab ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan konsultasikan dengan Acheon. Soekanto menanyakan apakah Amerika bisa mengirim tiga atau empat instruktur berkualifikasi tinggi ke Jakarta untuk mengampu kelas polisi. Cochran menganggap lebih baik meneruskan kebijakan untuk melatih beberapa orang Indonesia di Amerika.

NAMANYA tak banyak diperbincangkan dalam narasi sejarah. Padahal Soekanto Tjokrodiatmodjo adalah kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pertama sekaligus dengan masa jabatan terlama. Dia juga berperan penting dalam meletakan dasar bagi institusi Polri. Pada 16 Januari 1950, Soekanto resmi diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia Serikat (RIS). Prosesi serah terima Kepolisian dari G. van Nes, kepala Dinas Polisi Umum Hindia Belanda, ke Soekanto berlangsung di Gedung Kementerian Dalam Negeri tiga hari kemudian. “Saya datang ke sini untuk menerima jabatan saya,” ujar Soekanto. “Saya juga sudah menerima instruksi untuk menjalankan itu. Saya senang karena pimpinan kepolisian jatuh di tangan orang yang saya kenal. Bila diperlukan saya siap memberikan bantuan,” kata van Nes.

SUPARDI berdiri tegak. Merapatkan tumit. Berkonsentrasi. Dia meraba tangan hingga lengan kanan, berganti ke tangan hingga lengan kiri, lalu dada, perut, paha, lutut, kaki, betis, belakang paha, pinggul, punggung, pundak, dan terakhir mengusap wajah. Dia menarik nafas dari rongga dada lalu memutar lengan ke belakang, dan tumit sedikit terangkat. Gerakan itu diulanginya hingga duapuluh kali putaran. “Saat mengusap wajah, bayangkan wajah kita masing-masing. Lalu berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing juga. Kemudian kencangkan semua otot tubuh,” ujar Supardi memberi panduan singkat gerakan Olahraga Hidup Baru (Orhiba). Untuk pria berusia kepala tujuh, Supardi tergolong lincah. Suaranya masih lantang. Lengannya pun terlihat liat. “Ya bersyukur masih begini. Sejak 1962, saya diajari Bapak [Soekanto] Orhiba. Dan sejak itu hingga sekarang, saya meneruskan tinggalan Bapak ke orang-orang,” ujarnya. Supardi, keponakan Soekanto Tjokrodiatmodjo, adalah pengurus Orhiba komisariat Jakarta.

TAK banyak yang tahu bangunan Markas Besar (Mabes) Polri merupakan salah satu aset sejarah bangsa yang ada di kawasan Jakarta Selatan. Siapa saja yang melintasi Jalan Trunojoyo tentu akan melihat bangunan tersebut. Lokasi persis Mabes Polri terletak di Jalan Trunojoyo No. 3. Dibangun pada masa kepemimpinan Kapolri pertama, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. “[Gedung] itu dibangun tahun 1950-an. Pernah dikatakan gila lho sama yang lain,” kata Ambar Wulan sejarawan yang mengkaji kepolisian kepada Historia. “Soekanto berpikir membuat Mabes yang bisa menampung ribuan polisi. Tentara saja itu belum punya. Ya di Trunojoyo itu.” Memasuki tahun 1950, tugas kepolisian kian meningkat. Soekanto yang menjabat Kepala Kepolisian Nasional (KKN) merasa jawatan kepolisian yang dipimpinnya perlugedung sendiri. Sebab sebelumnya, markas kepolisian masih menyatu dengan Kementerian Dalam Negeri di Jalan Vetaran. Pemerintah akhirnya memberikan lahan seluas 40 ha di Kebayoran Baru yang kini menjadi Mabes Polri.

PARA perwira tinggi Polri beberapa kali mengadakan rapat untuk menggulingkan Kapolri pertama, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo yang menjabat sejak 1945. Mereka juga menghadap Presiden Sukarno menyatakan sikap anti-Soekanto. Alasannya unik. “Karena Soekanto lebih mementingkan kebatinan daripada urusan kepolisian,” kata Hoegeng Iman Santoso dalam otobiografi Hoegeng Polisi Idaman dan Kenyataan. Dalam upaya menjatuhkan Soekanto, Hoegeng mengaku “tidak terlibat, tidak dilibatkan dan tidak melibatkan diri di dalamnya.” Hoegeng tidak memandang jelek kebatinan, namun dia setuju pejabat tidak efektif menjalankan tugasnya harus diganti. Dalam kasus Soekanto, dia dinilai oleh banyak perwira tinggi karena kesukaannya terhadap kebatinan. Selain kebatinan, Soekanto juga bergabung dengan gerakan Freemason bahkan diangkat menjadi Suhu Agung Loji Timur Agung pada 1959 menggantikan Soemitro Kolopaking.

DENGAN menggenggam sebilah tongkat komando, sesosok lelaki gagah berdiri tegap memandang ke arah pusat perbelanjaan Blok M, Jakarta Selatan. Tingginya tiga meter dan berdiri di atas cor beton setinggi dua meter. “Patung Pak Kanto mulai berada di situ pada era Kapolri Suroyo Bimantoro, masa Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak ada yang tahu nama pematungnya,” ujar Tri Winarsih, perwira urusan bidang Museum Polri. Patung R.S. Soekanto diresmikan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 14 Februari 2001. Pada acara yang sama Gus Dur menobatkan Soekanto sebagai Bapak Kepolisian Indonesia.

DEMI memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2023, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Salah satunya ke Tol Cikampek. “Kapolri terjun langsung menemui beberapa masyarakat di Rest Area KM 62 Tol Cikampek. Ia menyapa serta menanyakan soal pelayanan dan pengaturan arus mudik serta balik Lebaran tahun ini,” demikian diberitakan antaranews.com, 26 April 2023. Peninjauan langsung tentu memberi nilai tambah pada kepemimpinan Listyo Sigit. Itu menjadi salah satu indikator tanggung jawab yang bersangkutan. Toh, Sigit bukan kapolri pertama yang melakukannya. Kapolri pertama Raden Said Soekanto pun telah melakukannya, bahkan di masa perang.

NAMA mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso kerap disebut saat membahas mengenai sosok polisi yang jujur dan sederhana. Selain Hoegeng, ternyata ada polisi lain yang hidupnya sederhana, yaitu Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Kunarto yang menjabat Kapolri pada 1991–1993. Sebelum menjabat sebagai Kapolri, Kunarto yang lahir di Yogyakarta, 8 Juni 1940, pernah menjadi Kapolsek Cipinang, Kepala Sekretariat kemudian Wakil Kapolda Metro Jaya, dan Kapolda Sumatra Utara. Lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) angkatan IX tahun 1962 ini kemudian menjadi Staf Ahli Panglima ABRI. Kunarto juga pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto pada 1982. Setelah selesai manjabat Kapolri, Kunarto ditugaskan Presiden Soeharto sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mendampingi J.B. Sumarlin.

JAKARTA, pertengahan Oktober 1945. Kabar buruk bertiup kencang dari Bekasi: pasukan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang yang akan bergerak ke arah Bandung dengan kereta api dicegat lalu dibantai di tepi Kali Bekasi. Tak jelas siapa pelakunya. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setempat yang saat kejadian ada di situ, alih-alih mencegah malah terlibat dalam pembantaian. “Padahal komandan Kaigun itu sudah memperlihatkan surat jalan dari Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo dengan dibubuhi tandatangan Presiden Sukarno,” ujar sejarawan Rushdy Hoesein. Laksamana Muda Tadashi Maeda, komandan penghubung Angkatan Laut dengan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang, berang dan melayangkan protes keras kepada pemerintah Indonesia.

DENGAN berpakaian preman, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo kerap mengunjungi tempat-tempat yang dianggap rawan. Tengah malam, sebelum pulang ke rumah, dia singgah ke kantornya. Di ruang penjagaan, dia menemukan komandan jaga, seorang inspektur berkebangsaan Belanda, tidur terlelap. Soekanto ingin memberi pelajaran. Dia merogoh saku sang inspektur dan mengambil revolver. Soekanto juga melaporkan peristiwa itu ke atasannya agar memberikan sanksi. Yang terjadi, petugas itu dipecat dari kepolisian. Selama menjadi polisi, Soekanto dikenal disiplin tanpa ampun. “Pak Kanto itu sangat disiplin, bahkan untuk hal-hal kecil seperti kebersihan dia teliti,” ujar Supardi (75 tahun), keponakan Soekanto, kepada Historia. Semarang menjadi tempat dinas pertama Soekanto sebagai polisi. Dia mendapat penugasan di bagian yang berbeda-beda, dari lalulintas, reserse, hingga dinas intelijen polisi (PID). Yang disenanginya adalah tugas-tugas reserse. Salah satu yang sukses diungkap adalah kasus pembunuhan seorang pria Belanda bernama Borg oleh istrinya dengan motif mendapatkan warisan.

PERINTAH datang dari Mohammad Hatta, wakil presiden yang juga perdana menteri. Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo selaku kepala Djawatan Kepolisian Negara (DKN) diberi kuasa untuk meninjau dan mempelajari bentuk, susunan, dan perlengkapan kepolisian di luar negeri. “Tidak ada agenda lain. Tidak ada by design. Dari sisi surat perintah, ya cuma untuk mempelajari polisi di negara lain,” ujar sejarawan Ambar Wulan. Bersama Awaloedin Djamin, Ambar menulis biografi Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo. Semestinya Soekanto berangkat pada Juli 1948. Namun, karena situas politik, dia baru bisa melaksanakannya pada September. Dia membawa Katik Soeroso, siswa Sekolah Tinggi Polisi Negara angkatan pertama yang sedang ditugaskan di DKN. Soekanto dan Katik menumpang pesawat dari Lapangan Maguwo (sekarang Adi Sucipto) Yogyakarta, menembus blokade Belanda. Dalam perjalanan mereka sempat mendarat di Palembang, Bangkok, New Delhi, London, hingga akhirnya tiba di New York, Amerika Serikat, pada 8 Oktober 1948.

TAHUN 1959 adalah tahun terberat bagi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dalam kedudukannya sebagai Menteri Muda/Kepala Kepolisian Negara. Kepentingan partai politik menyusup di antara perwira-perwira polisi. Salah satunya AKBP Soetarto, kepala Bagian Dinas Pengawasan Keamanan Negara (DPKN) Komisariat Jawa Tengah yang bersimpati pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Soetarto pula, sebagai ketua umum Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI), yang mendesak Soekanto untuk mengadakan konferensi kepala-kepala polisi seluruh provinsi di Indonesia. Menanggapi desakan itu, Soekanto menghelat Konferensi Dinas Kepolisian Negara pada 19-20 Oktober 1959. Dalam Konferensi, Soekanto menjelaskan dasar pelaksanaan Dekrit Presiden dan perlunya herordering (penataan ulang) dan retooling (pembersihan) di lapangan organisasi, pelaksanaan tugas, cara bekerja, dan orang-orangnya dengan menentukan syarat-syarat tertentu. Di tengah Konferensi, tiba-tiba Soetarto dan kawan-kawannya mengajukan mosi tidak percaya kepada Soekanto. Tujuannya agar Soekanto mengundurkan diri.