KOTA Brisbane hampir dipastikan terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032. Hal itu disampaikan Presiden IOC Thomas Bach dalam jumpa pers di markas IOC di Swiss, Rabu, 24 Februari 2021. “Setelah diskusi yang mendalam, kami secara aklamasi menyetujui rekomendasi tersebut. Berdasarkan keputusan ini, komisi mulai melakukan diskusi yang rinci dengan Komite Brisbane 2031 dan juga Komite Olimpiade Australia mengenai potensi mereka menjadi tuan rumah Olimpiade 2032,” ujar Bach sebagaimana dikutip detik.com, 25 Februari 2021. Apabila terpilih, Brisbane bakal menyingkirkan kandidat-kandidat lain seperti Budapest (Hungaria), Doha (Qater), Istanbul (Turki), dan Jakarta (Indonesia). Selain itu, Brisbane juga berhasil mengikuti jejak dua kota Australia yang pernah menjadi tuan rumah olimpiade (Melbourne, 1956; Sydney, 2000). Brisbane bakal kedatangan banyak orang luar.

HASIL survei mengenai persepsi penjajahan Belanda di Indonesia oleh Historia.ID dan harian Belanda De Volkskrant, menunjukkan bahwa tanam paksa merupakan periode terburuk dalam penjajahan Belanda. Survei ini diadakan pada 17 Agustus–16 September 2021. Dalam survei yang melibatkan 1.604 responden dari 34 provinsi ini, 37.97% responden memilih tanam paksa sebagai sistem yang paling menyengsarakan rakyat. “Belanda mengambil seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia serta melakukan penindasan dengan melaksanakan tanam paksa,” tulis salah satu responden. Setelah tanam paksa, 32.04% responden memilih kekerasan militer Belanda pada perang kemerdekaan 1946–1949 sebagai periode terburuk dalam penjajahan Belanda. Disusul dengan 11.16% responden yang memilih pembunuhan massal di Pulau Banda pada 1621. Sementara penaklukkan Aceh dan wilayah lain pada abad ke-19 dipilih 9.60% responden.

KERUSAKAN yang diakibatkan Perang Diponegoro (1825-1830) memukul roda perekonomian Belanda. Keadaan demikian menyebabkan pemerintah Belanda harus mencari cara untuk kembali mendulang laba di tanah koloni. Pemerintah Belanda akhirnya mengirimkan Gubernur Jenderal yang baru, Johannes van den Bosch untuk mengatasi kemelut ekonomi itu. Van den Bosch mengeluarkan satu sistem budidaya tanaman yang dikenal dengan kebijakan cultuurstelsel. Menurut Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1, sistem ini memungkinkan eksploitasi pedesaan Jawa secara maksimal dan membuktikan bahwa koloni dapat memberikan hasil melebihi biayanya. Tiap desa harus menyerahkan seperlima bagian dari tanah dan pekerja taninya untuk ditanami produk natura (hasil bumi) yang sedang laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, teh, dan indigo. Tanaman pemerintah harus dirawat warga desa sampai masa panen. Mereka memanen dan menyetorkan hasilnya ke pabrik pengolahan atau gudang setempat. Desa akan menerima pembayaran uang hasil bumi yang ditaksir saat tanaman dagang masih berdiri di ladang.

AKHIRNYA keputusan itu keluar juga. Jumat, 2 Desember 2016, dalam jumpa pers mingguan, Perdana Menteri Mark Rutte mengumumkan bahwa pemerintah Belanda akan membiayai penelitian menyeluruh dan mandiri terhadap kekerasan tentara Belanda selama perang kemerdekaan Indonesia, 1945-1949. Keputusan yang tidak terlalu mengejutkan, walaupun empat tahun lalu pemerintah masih menolak seruan mengadakan penelitian macam itu. Apa pasal? Kenapa sekarang Den Haag berubah pendirian? Mark Rutte menegaskan penyebab kabinetnya mengambil keputusan ini adalah disertasi doktor sejarawan Remy Limpach yang September lalu terbit sebagai buku berjudul De brandende kampongs van generaal Spoor (Kampung-kampung Jenderal Spoor yang terbakar). Dalam penelitiannya Limpach berhasil menunjukkan bahwa kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia bersifat struktural, menyebar, dan tertancap dalam struktur militer waktu itu. Selama ini pemerintah Belanda berpendapat bahwa kekerasan itu hanya ekses belaka, ulah beberapa oknnum dan bukan beleid resmi Den Haag. Pada 2012 seruan penelitian menyeluruh ini pertama kali dikeluarkan oleh tiga lembaga yang aktif dalam penelitian sejarah Belanda: KITLV (Institut Kajian Asia Tenggara dan Karibia), NIMH (Institut Sejarah Militer Belanda, tempat Remy Limpach menginduk) dan NIOD (Institut Kajian Perang, Holocaust dan Genosida).

SEMBILAN bulan setelah pemerintah Belanda memutuskan mendukungnya, pada 14 September silam, di Amsterdam, diadakan aftrap atau pengenalan publik terhadap penelitan besar proses dekolonisasi Indonesia. Kamis malam itu, para peneliti dari tiga lembaga yang menggondol tugas penelitian, masing-masing KITLV (Institut Kerajaan untuk Bahasa, Sejarah dan Kebudayaan), NIOD (Institut Belanda untuk Dokumentasi Perang, Holocaust dan Genosida) dan NIMH (Institut Belanda untuk Sejarah Militer) membeberkan rancangan kerja mereka. Penelitian ini akan dibagi dalam sembilan proyek besar, tiga di antaranya melibatkan Indonesia. Menurut Frank van Vree, direktur NIOD, peneliti Indonesia akan dilibatkan dalam meneliti periode Bersiap, kajian regional di pelbagai wilayah Indonesia dan penelitian khusus terhadap kesaksian mereka yang mengalami sendiri pelbagai kekerasan selama, bagi kita, perang kemerdekaan itu. Walaupun dalam bahasa Indonesia, bisa dipastikan tidak banyak di antara kita tahu apa yang disebut periode Bersiap. Di Belanda periode Bersiap dikenal sebagai masa penuh kekerasan (1945-1946) yang dialami oleh orang-orang Belanda, kalangan Indo berdarah campuran, kalangan Tionghoa serta warga minoritas lain yang dianggap bersekutu dengan Belanda. Pelaku kekerasan, masih menurut anggapan khalayak Belanda, adalah orang-orang Indonesia.

DUA puluh tahun pertama penerapan cultuurstelsel (tanam paksa) adalah masa tersulit bagi masyarakat Pulau Jawa. Para petani dan penduduk desa diwajibkan menanam, memelihara, dan memanen tanaman ekspor seperti tebu dan kopi. Tak hanya itu, mereka juga harus membangun prasarana dan infrastruktur. Akibatnya, tanah-tanah pertanian terbengkalai yang menyebabkan bencana kelaparan. Seperti di Demak dan Grobogan selama 1848 sampai 1850. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV mencatat, “Jumlah penduduk Demak, misalnya, telah turun dari 336.000 sampai 120.000, sedangkan jumlah penduduk Grobogan turun dengan lebih banyak lagi, yaitu 89.500 sampai 9.000.” Daerah-daerah lain di Jawa Tengah juga mengalami hal yang sama. Gagal panen dan kelaparan berujung pada wabah penyakit dan rendahnya asupan gizi. Standar kesehatan penduduk menurun drastis, padahal pemerintah kolonial amat bergantung kepada tenaga mereka. Kondisi ini lalu direspons oleh dokter-dokter kolonial.

PADA 1 Agustus lalu, Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas menyelenggarakan sebuah seminar di Jakarta yang membahas keabsahan riset tentang Perang Kemerdekaan 1945-1950 oleh pemerintah Belanda. Dalam sebuah surat pernyataan, para pembahas di seminar itu mengutarakan kekhawatiran mereka perihal dukungan pemerintah Belanda yang sejatinya diberikan sebagai sebuah upaya untuk menutup-nutupi kejahatan perang yang dilakukan Belanda selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Mereka juga mencurigai bahwa kerja sama yang terjalin dengan para peneliti sejarah dari Universitas Gadjah Mada dalam proyek ini akan dimanfaatkan sebagai cara untuk melegitimasi upaya pemerintah Belanda tersebut. Hal ini bukan hanya menimbulkan penafsiran yang sangat keliru, namun juga mengancam integritas para rekan peneliti kami dari Indonesia. Pada 2016 pemerintah Belanda memutuskan untuk membiayai sebuah proyek penelitian tentang kekerasan militer selama Perang Kemerdekaan (1945-1950) dan meminta tiga lembaga penelitian, yakni KITLV, NIOD, dan NIMH, untuk menyusun sebuah usulan penelitian. Usulan penelitian yang didesain oleh ketiga lembaga tersebut kemudian disetujui Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, sebelum menerima usulan tersebut, telah terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan bahwa beliau tidak berkeberatan dengan diselenggarakannya penelitian tersebut. Pemerintah Belanda menegaskan bahwa ketiga lembaga yang disebut di atas akan menyelenggarakan penelitian ini secara mandiri, tanpa campur tangan apapun dari pemerintah. KITLV dan NIOD adalah dua lembaga yang bernaung di bawah KNAW, Akademi Ilmu Pengetahuan Belanda. Sementara NIMH adalah bagian dari Kementerian Pertahanan Belanda. Namun, NIMH adalah lembaga yang independen yang dalam setiap penyelenggaraan penelitiannya selalu menerbitkan temuan-temuannya sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Kemandirian ini berarti bahwa NIMH tidak dibayangi oleh ketentuan-ketentuan kementerian. Selain daripada itu, sebuah dewan penasihat ilmiah dibentuk dan ditugasi untuk mengukur keilmiahan usulan-usulan penelitian serta hasil-hasil yang dibuahkan dari proyek ini.

GELONTORAN dana 4,1 juta euro untuk penelitian periode dekolonisasi yang dikeluarkan pemerintah Belanda mulai tampak hasilnya. Riset bersama yang dilakoni KITLV (Koninklijk Instituut vor Taal, Land, en Volkenkunde), NIOD (Netherlands Instituut Oorlog Documentatie), dan NIMH (Netherlands Institute for Military History) sejak 2017 telah rampung disusun dengan tema “Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia: 1945-1950”. Penelitian itu bermula dari kesaksian seorang veteran Belanda, Joop Hueting, dalam sebuah wawancara pada 1969. Ia mengumbar kekerasan ekstrem rekan-rekannya terhadap kombatan republik maupun warga sipil di Indonesia. Pemerintah Belanda meresponsnya dengan menggelar riset arsip alakadar. Di tahun yang sama, riset itu menghasilkan laporan berjudul De Excessenota (terj. Catatan Ekses) dengan kesimpulan bahwa memang telah terjadi oorlogsmisdaden (kejahatan perang) tetapi secara umum militer Belanda sebagai sebuah institusi sudah bertindak sesuai aturan. Laporan itu jelas diragukan banyak pihak selama bertahun-tahun. Puncaknya berupa terbitnya buku Remy Limpach, De Brandende Kampongs van Generaal Spoor (Kampung-Kampung yang Dibakar Jenderal Spoor). Buku hasil penelitian itu menyingkap bahwa kekerasan ekstrem berupa pembantaian massal di berbagai daerah di Indonesia adalah tindakan yang terstruktur.

TWEEDE Kamer atau Parlemen Belanda hari ini, Rabu (14/6/2023) pagi waktu setempat, menggelar debat terkait penelitian dekolonisasi yang dilakoni tiga lembaga riset Belanda yang diongkosi 4,1 juta euro oleh pemerintah. Tiga lembaga itu adalah Koninklijke Instituut vor Taal, Land, en Volkunde (KITLV); Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD); dan Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Mereka kemudian dibantu 17 akademisi Indonesia asal UGM (Universitas Gadjah Mada). Penelitian bertajuk “Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950” (Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945-1950) digulirkan mulai 2017 silam dan menghasilkan sejumlah temuan yang dirangkum dalam 14 buku pada medio Februari 2022. Lepas penelitian itu dipublikasi, Parlemen Belanda juga sudah sempat menghelat diskusi meja bundar dengan beberapa pihak, termasuk Duta Besar RI untuk Belanda H.E. Mayerfas dan sejarawan Indonesia Bonnie Triyana, pada 23 Mei 2022. Setelah diskusi meja bundar itu, polemik tentang kekerasan ekstrem militer Belanda terus bergulir di publik. Oleh karenanya hari ini, Rabu (14/6/2023), parlemen Belanda ingin mendengar masing-masing perwakilan partai dalam arena perdebatannya dan turut disaksikan pula oleh Perdana Menteri (PM) Mark Rutte, Menteri Luar Negeri Wopke Hoekstra, serta Menteri Pertahanan Kajsa Ollorongren.

JANUARI 1969, veteran perang Belanda Joop Hueting mengungkapkan kekerasan yang dilakukan para serdadu di Jawa selama perang kemerdekaan Indonesia. Pengakuannya di layar televisi yang ia sebut sebagai kejahatan perang itu menyulut amarah dan keributan publik Belanda. “Saya melihat kampung-kampung dipenuhi peluru, sementara tak seorang pun saat itu mengerti alasan militer dibutuhkan,” ujarnya. Pernyataan Joop Hueting itu disisipkan dalam tayang video Meindert van der Kaaij yang merilis laporan penelitian “Dampak Operasi Militer di Indonesia 1945-1950”, salah satu bagian dalam presentasi daring hasil program penelitian “Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia, 1945-1950”, pada 17 Februari 2022.

PADA 31 Maret 627, pasukan persekutuan (al-ahzab) pimpinan Abu Sufyan asal Mekah tiba di Madinah. Namun, alangkah terkejut mereka ketika melihat sekeliling Madinah telah dibentengi dengan parit-parit yang dalam. Abu Sufyan, yang memusatkan daya gedornya pada pasukan kavaleri, hanya bisa keheranan melihat strategi perang yang tak biasa di tanah Arab tersebut. Karena itulah perang ini disebuat Perang Parit atau Perang Khandaq. Perang Parit dipicu kebangkitan umat Islam Madinah yang menurunkan pamor Mekah sebagai pusat keagamaan dan dagang utama di jazirah Arab. Hal ini membuat Abu Sufyan, pemimpin suku Quraisy di Mekah, geram. Dia menghimpun pasukan dari berbagai suku di Mekah, suku Yahudi, serta tentara bayaran dari suku Badui dan Abissinia, untuk menaklukkan Madinah dan umat Islam. Sekira 10.000 prajurit terkumpul, jumlah terbesar di seluruh Arab saat itu.

GAGAL menaklukkan Madinah dan umat Islam yang dimulai pada 31 Maret 627, pasukan Abu Sufyan, pemimpin suku Quraisy di Mekah, menarik diri dari pengepungan berlarut-larut, yang menandakan kemenangan umat Islam di Madinah. Umat Islam kemudian mengalihkan perhatiannya kepada suku Quraizah. Suku Quraizah adalah satu dari tiga suku Yahudi yang menetap di Madinah, sebelum kedatangan umat Islam yang mengungsi dari Mekah. Yang lainnya adalah suku Nadir dan Qainuqa. Nabi Muhammad meneken Piagam Madinah tahun 622 untuk mengikat beragam komunitas di Madinah, termasuk Yahudi, agar hidup berdampingan di Madinah. Namun ketika suku Nadir dan Qainuqa mengkhianati perjanjian itu, mereka pun diusir dari Madinah. Keduanya kemudian bergabung dengan pasukan Abu Sufyan. Pada Perang Parit, suku Quraizah berniat memberontak dengan menyerang umat Islam dari dalam. Namun Muhammad berhasil menggagalkan persekongkolan mereka dengan pasukan penyerang.