Hasil pencarian

SEBUAH foto persegi yang menampilkan potret Jenderal Oerip Soemohardjo terpajang di sebidang tembok sebuah ruangan. Di bidang tembok seberangnya, terpajang sebuah lukisan besar kepala staf angkatan perang pertama itu sedang menunggangi kuda. Begitulah suasana Ruang Jenderal Oerip Soemohardjo di dalam Museum Satria Mandala, Jakarta. Dulunya, ruangan itu merupakan ruang santai istri Jepang Sukarno, Ratna Sari Dewi. “Kita berada di ruang santai. Dulu ada meja bulat khas Jepang untuk lesehan. Dulu juga ada televisi. Jadi saat santai bisa menonton televisi,” kata Kepala Sub-Seksi Promosi Museum Satria Mandala Yulianto Setiawan Yulianto kepada Historia.ID , sembari menunjuk posisi lukisan sebagai tempat dulu televisi Dewi Sukarno berada. Museum Satria Mandala awalnya merupakan rumah tinggal Dewi. Namanya Wisma Yaso. Di sanalah Dewi menyaksikan berita televisi tentang Gerakan 30 September 1965 (G30S) dan setelahnya hampir day-to-day . Di hari-hari itu, ia hanya bisa pasrah dan merasakan kegetiran dalam kesendirian. Sejak 1 Oktober 1965 pagi, sang suami, Presiden Sukarno, belum kembali lagi ke Wisma Yaso. Naoko Nemoto alias Ratna Sari Dewi dinikahi Sukarno pada Maret 1962. Menurut Masashi Nishihara dalam The Japanese and Sukarno’s Indonesia: Tokyo-Jakarta Relations, 1951-1966 , Dewi pertama kali diperkenalkan dengan Sukarno medio 1959 oleh seorang pebisnis Jepang Masao Kubo. Kubo berharap dapat proyek bisnis pasca-Indonesia mendapatkan dana pampasan perang dari pemerintah Jepang. Wisma Yaso merupakan hadiah Sukarno kepada Dewi. Kala itu daerah tempatnya berdiri masih sepi, jalan di depannya masih bernama Bypass. “Ibu Ratna Sari Dewi minta dinamakan [rumah] ini Wisma Yaso. Karena dia pingin mengenang (Yasoo Nemoto, red. ) yang meninggal dengan bunuh diri,” terang Kepala Museum Satria Mandala Letkol Adm. Saparudin Barus. Ruang Jenderal Oerip Soemohardjo di Museum Satria Mandala yang dulu ruang bersantai Dewi Sukarno. (Historia.ID). Bertemu Janda Jenderal Yani Dewi duduk di ruang santai sambil menyaksikan siaran televisi pada 4 Oktober 1965. Rasa pilu menusuk hatinya kala menyaksikan pengangkatan jenazah para jenderal yang jadi korban keberingasan Gerakan 30 September dari sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta Timur. “Hampir-hampir saya menutup mata. Saya sama sekali tidak mengerti, mengapa adegan-adegan sedih harus ditontonkan kepada umum. Barangkali maksudnya untuk memperlihatkan kepada rakyat fakta-fakta mengenai perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan itu. Kedengkian, kemarahan dan kesedihan hampir-hampir tidak dapat dipercaa bahwa Jenderal (Ahmad) Yani telah meninggal dunia,” tutur Dewi kepada majalah Shukah Asahi , dikutip harian Sinar Harapan , 12 Oktober 1966. Pada malam kejadian, Dewi mengaku sedang bermalam bersama Presiden Sukarno di Wisma Yaso. Mereka bersama setelah Sukarno menjemput Dewi dari Hotel Indonesia memenuhi sebuah undangan dari duta besar Iran. Pada pagi 1 Oktober 1965, Sukarno berangkat dari Wisma Yaso tanpa diketahui Dewi tujuannya. Sejak itu ia nyaris sepekan tak bertemu lagi dengan Sukarno. Sejak menyaksikan pengangkatan jenazah para Pahlawan Revolusi tadi, Dewi mengaku sulit tidur setiap malam. Ia juga mengaku kaget dengan prosesi iring-iringan jenazah menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan barisan kendaraan lapis baja karena belum pernah melihat prosesi pemakaman semacam itu sebelumnya. “Ucapan-ucapan untuk mengenang mereka yang berpulang diucapkan oleh Jenderal (Abdul Haris) Nasution, menyedihkan hatiku. Dia sendiri terluka, kakinya patah sewaktu meloloskan diri dari bahaya. Bahkan ia kehilangan anak perempuannya. Sebenarnya tidak mengherankan bila ia menjadi seorang ‘Setan Pembalas Dendam’. Namun sambil tersedu-sedu, kata-kata terakhir yang diucapkan itu masih mendengung di telingaku,” tambahnya. Dua pekan berselang, 14 Oktober 1965, seingat Dewi, pertemuan dengan keluarga para Pahlawan Revolusi diadakan di Istana Merdeka. Dewi mengaku sempat berbincang dengan Yayu Rulia Sutowiryo, istri mendiang Men/Pangad Jenderal Ahmad Yani. “Kami mengundang Nyonya Yani yang suaminya telah mengakhiri hidupnya dalam suatu kematian yang celaka itu, datang ke Istana Merdeka. Ia seorang wanita yang cantik dan biasanya suka bergurau,” kenang Dewi. Tentu dalam pertemuan itu Yayu tak seperti biasanya. Dewi bisa memaklumi. Namun meski pandangannya serius dan cenderung hampa, Dewi bisa merasakan ketegaran Yayu sebagai seorang istri perwira militer. “Saya tidak boleh membiarkan diriku dalam kesedihan. Saya mempunyai lima anak. Terlebih lagi saya harus menjadi contoh bagi janda-janda lain yang juga kehilangan suaminya. Sebagai janda seorang militer secara mental saya telah dibiasakan dengan pendapat bahwa suamiku mungkin tdak akan meninggal di ranjang. Suamiku telah dimakamkan dengan kehormatan sebagai Pahlawan Revolusi dan hatiku telah terhibur,” kata Yayu kepada Dewi. Sebagai istri presiden yang sehari-hari berada di Jakarta, Dewi bisa lebih dekat dan lebih memahami situasi politik yang mencekam pasca-G30S. Pasalnya selain sering “disowani” para pebisnis Jepang di Wisma Yaso, Nishihara mengungkapkan bahwa Dewi juga sedikit-banyak “dimanfaatkan” pemerintah Jepang. “Melalui Dewi, para pejabat dan pelobi-pelobi Jepang bekerja sama dengan kelompok-kelompok di Indonesia untuk menjaga Sukarno tetap berada di pihaknya dan menjauhkannya dari genggaman komunis,” ungkap Nishihara. Tentu saja Dewi meyakini suaminya tak terlibat G30S. Dewi juga kian aktif setelah 1965. Tak hanya pemerintah Jepang, lawan-lawan politik suaminya, termasuk Nasution dan Soeharto, juga memanfaatkan Dewi untuk “jembatan” komunikasi dengan Sukarno. Ketika situasi kian memanas, Sukarno menginstruksikan Dewi untuk keluar dari Indonesia pada awal November 1966. Dewi kembali ke Jakarta menjelang wafatnya Sukarno pada Juni 1970 dan kemudian untuk berziarah ke Blitar. Ketika ia kembali, ia pun jadi sasaran media massa yang menanyakannya tentang hubungan Sukarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI). “Jika yang dimaksud adalah apakah dia siap membubarkan Partai Komunis, ya tentu saja, tetapi tuntutannya adalah agar dibuktikan dengan jelas bahwa Partai Komunis terlibat kudeta. Laporan yang diberikan kepadanya tidak akurat. Dia jujur dan adil, dan sementara itu tentara mulai membunuh. Dia meminta bukti kepada Sukarno karena dia ingin tetap obyektif. Dia tidak setuju bahwa hanya Partai Komunis yang dituduh merencanakan dan melaksanakan kudeta,” tukas Dewi kepada harian Leeuwarder Courant , 29 Juli 1970.*

SUKARNO, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka disebut-sebut sebagai empat serangkai pendiri Republik Indonesia. Pada 1925, Sukarno masih kuliah teknik arsitektur di THS (kini ITB) Bandung. Begitu pula dengan Hatta yang mengambil studi ekonomi di Handels Hogeschool (kini Universitas Erasmus) di Rotterdam, Belanda. Sjahrir bahkan belum lagi merampungkan sekolah menengah MULO di Medan. Sementara itu, Tan Malaka sudah menulis risalah tentang konsep negara Indonesia merdeka dalam Naar de Republiek Indonesia   (Menuju Republik Indonesia ). Tan Malaka menulis risalah itu saat berada dalam pelarian di Kanton, Tiongkok pada April 1925. Isinya kemudian disempurnakan lagi di Tokyo pada Desember 1925. Namun, pengakuan terhadap Tan Malaka sebagai Bapak Republik Indonesia masih belum diresmikan oleh negara sampai saat ini. “Tan Malaka adalah penggaggas konsep Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan juga para founding fathers  kita yang lain seperti Sukarno membaca dan mendapat inspirasi dari Tan Malaka,” kata sejarawan Asvi Warman Adam dalam diskusi “100 Tahun Naar De Republik Indonesia ” di Perpustakaan Nasdem, Jakarta, 21 November 2025. Menuju Republik Indonesia adalah manifesto politik Tan Malaka yang jauh mendahului proklamasi kemerdekaan. Dengan analisis tajam tentang kolonialisme Belanda, situasi global, dan strategi perjuangan rakyat, Tan Malaka menegaskan bahwa Republik bukanlah hadiah, melainkan hasil kesadaran dan organisasi kolektif. Dalam pengantarnya yang ditulis di Kanton, Tan Malaka mengatakan, jiwanya berharap dapat menjangkau kaum terpelajar Indonesia, dan buku yang ditulisnya ini dimaksudkan sebagai alat penghubung. Meski bukan diplomat, menurut Asvi, Tan Malaka seorang pemimpin Indonesia yang mobilitasnya sangat tinggi. Ia membandingkan Tan Malaka dengan Sukarno yang sebelum Indonesia merdeka baru sekali ke luar negeri, yaitu ke Jepang pada 9 Agustus 1945. Sebaliknya, Tan Malaka dalam rentang 1925–1945 telah berkelana dari satu negara ke negara lain. “Amsterdam, Berlin, Moskow, Tiongkok; Amoy, Shanghai, Kanton. Kemudian dia menyeberang ke Manila, Saigon, Bangkok, Hong Kong, Rangoon, dan Penang. Jadi, Tan Malaka termasuk pemikir yang traveller  ya. Tapi, dia dalam banyak hal itu lebih sebagai buronan, dikejar-kejar oleh polisi Belanda, Inggris, dan lain-lain. Ini yang membedakan Tan Malaka dengan pemimpin Indonesia yang lain,” jelas Asvi. Setelah buron keliling dunia, Tan Malaka kembali ke Indonesia pada 1942. Sukarno sendiri menaruh hormat pada Tan Malaka. Itu sebabnya, dalam pertemuan mereka pada September 1945, Sukarno menuliskan testamen politik yang menyatakan kepemimpinan Republik diembankan kepada Tan Malaka, andai kata terjadi sesuatu terhadap Sukarno dan Hatta. Ketika dirundingkan dengan Hatta, isi testamen itu lantas direvisi. Maka, jalan tengahnya, pemegang amanah testamen itu ditambah dengan tokoh lain, yaitu Sjahrir, Wongsonegoro, dan Iwa Kusumasumantri. Diskusi “100 Tahun Naar De Republik Indonesia ” karya Tan Malaka di Perpustakaan Nasdem, Jakarta, 21 November 2025. (Martin Sitompul/Historia.ID) Tan Malaka kemudian bergerilya membentuk basis kekuatannya dalam front Persatuan Perjuangan yang mengusung kampanye “Merdeka 100 Persen”. Namun, akhir riwayat Tan Malaka berakhir tragis. Dia meringkuk dalam tahanan di penjara Yogyakarta, setelah dikaitkan dengan aksi Kudeta 3 Juli 1946 yang dilancarkan Jenderal Mayor Soedarsono. Tan Malaka dibebaskan pada 1948, setelah memperoleh amnesti dari Presiden Sukarno. Aktivitas politik Tan Malaka selanjutnya membentuk Partai Murba. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi oleh pasukan Batalyon Sikatan Divisi Brawijaya atas perintah Letda Soekotjo di Selopanggung, Kediri. Berakhirlah kiprah dan perjuangannya di masa revolusi. Pada 1963, Presiden Sukarno mengangkat Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional bersama tokoh kiri Alimin. Klaim Tan Malaka sebagai Bapak Republik Indonesia mula-mula digaungkan oleh Mohammad Yamin, pakar hukum dan budayawan, yang semasa muda menjadi pengikut Tan Malaka dalam Partai Murba. Pada 1946, Yamin menulis ketokohan Tan Malaka dalam buku berjudul Tan Malaka: Bapak Republik Indonesia . Kendati demikian, selama rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, nama Tan Malaka dihilangkan dari narasi sejarah. “Nama Tan Malaka ini saya kira patut diabadikan sebagai Bapak Republik Indonesia. Gelar Bapak Republik ini agar kiranya bisa diformalkan oleh negara. Kemudian pemakaman Tan Malaka di Selopanggung, Kediri itu bisa dipugar secara resmi sehingga masyarakat bisa menziarahinya (dan mengenangnya),” pungkas Asvi. Sementara itu, Airlangga Pribadi Kusman, dosen ilmu politik Universitas Airlangga, menyebut risalah Menuju Republik Indonesia  yang ditulis Tan Malaka sebagai karya monumental. Manuskrip politik yang padat, lugas, dan tidak bertele-tele ini merupakan karya pertama dalam sejarah para pendiri bangsa yang berhasil menjelaskan jalan perjuangan revolusioner untuk menghasilkan Indonesia merdeka. Tan Malaka menunjukkan bagaimana perjuangan itu harus berhadapan dengan kondisi struktural yang berlangsung dalam skala dunia maupun Indonesia; kekuatan sosial apa yang terlibat; bagaimana proses dialektika dan syarat bagi terwujudnya Republik; serta program-program konkret dari Republik Indonesia yang hendak dibangun. “Karya ini ditulis Tan Malaka sewaktu di Kanton. Kanton ini penting pada waktu ia menulis tahun 1925. Kanton adalah pusat pergerakan kaum bawah tanah se-Asia. Kalau kita baca [memoar Tan Malaka] Dari Penjara ke Penjara , Tan Malaka berdialog panjang dengan Sun Yat Sen, dia bertemu Ho Chi Minh. Dia bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan Asia. Dan semua refleksi renungannya itu kemudian dituliskan dalam Menuju Rapublik Indonesia  tahun 1925,” terang Airlangga. Selain itu, sambung Airlangga, karya Tan Malaka menjadi inspirasi bagi tokoh pergerakan nasional Indonesia lainnya. Sukarno menjadikannya rujukan sebagai sumber untuk mengadakan kursus politik. Begitu juga dengan Hatta. “Kalau saya bilang, kalau pakai istilah anak gen-z zaman sekarang secara positif, figur-figur seperti Sukarno, Hatta, dan yang lainnya, itu ketika membaca ini mengidap apa yang disebut sebagai FOMO ( fear of missing out ). Jadi, istilahnya kalau enggak membaca ini ya ketinggalan,” kata Airlangga.*

SULTAN Hasanuddin, pahlawan nasional dari Kerajaan Gowa-Tallo, dikenal gigih melawan maskapai dagang Belanda Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Namun karena kalah, dirinya terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya (1667).   Gowa bukan tak memiliki teman bangsa Eropa. Portugis, yang jauh sebelum VOC berkuasa sudah lama di Makassar, merupakan sekutunya. Kedekatan Portugis membuat ada raja Gowa yang membiarkan agamawan dari Portugis menyebarkan agama Katolik di Makassar. Sebuah sekolah Katolik kemudian didirikan di sana era tersebut. Christian Pelras dalam Manusia Bugis  mencatat, ada raja Gowa yang pernah jadi kristen meskipun belakangan raja-raja di Sulawesi Selatan, baik kawasan Bugis maupun Makassar, memilih Islam.   Portugis di Makassar hanya fokus berdagang. Untuk itulah hubungan dengan raja-raja setempat seperti penguasa Tallo, Karaeng Pattinggaloang, dijalin Portugis. Karaeng Pattinggaloang tidak tertarik dengan ilmu pengetahuan Barat kendati menyukai benda-benda terkait dengannya. Dia kolektor peta, globe, dan barang-barang lain terkait ilmu pengetahuan. Benda-benda itu diperolehnya dari para pedagang Eropa yang membawakan padanya. Selain itu, Karaeng Pattinggaloang juga paham bahasa-bahasa dari Eropa.   Sebelum ke Makassar, Portugis terlebih dahulu ke Malaka. Di sekitar Malaka, Portugis memperkuat diri. VOC adalah bahaya tersendiri bagi Portugis.   “Setahun setelah menguasai negara-kota Melayu, mereka menjalankan program pembangunan ghali mereka sendiri untuk penggunaan lokal,” tulis Pierre-Yves Manguin dalam “Lancaran, Ghurab and Ghali: Mediterranean Impact on War Vessels in Early Modern Southeast Asia”, termuat dalam buku Anthony Reid and the Study of the Southeast Asian Past . Ghali, yang juga disebut galion, galleon, galley, gale atau gali, disebut William Henry Smyth dalam The Sailor's Word-book  merupakan sebuah kapal rendah, berstruktur datar, dengan satu dek, dan digerakkan oleh layar dan dayung. Sebelum di Asia Tenggara, ghali berkembang di Laut Mediterania.   Tak hanya untuk dirinya, Portugis juga membuat armada ghali untuk sekutunya. Termasuk di Sulawesi Selatan.   “Salah satu bantuan yang paling penting, di samping kerjasama, bantuan senjata dan amunisi, adalah pembenahan armada laut Kerajaan dengan memberikan instruktur dalam membangun kapal perang tipe gallei,” catat Mukhlis Paeni dkk dalam Sejarah Kebudayaan Sulawesi .   Pada 1620-an, puluhan ghali dibuat Portugis untuk Kerajaan Gowa. Portugis melakukannya agar sekutunya bisa mengalahkan VOC yang juga menginginkan rempah-rempah dari Nusantara. Portugis dan Belanda saling bersaing sebagai “pemain” rempah-rempah di Maluku Utara. Masing-masing punya koneksi dengan raja-raja lokal. Dengan sokongan persenjataan Portugis, senjata api dan kapal, Gowa tentu bertambah kuat di awal abad ke-17 itu. Bahkan kerajaan Bugis seperti Bone pun kemudian diserang dan dikuasainya. Politik pendudukan Gowa sebelum era Sultan Hasanuddin itu membuat Gowa punya beberapa musuh di kemudian hari. Yang termasyhur Arung Palaka dari Bone.   Setelah Bone dijajah Gowa, Arung Palaka berpihak kepada Belanda. Mendekatnya Arung Palaka tentu menambah kekuatan Belanda. Akhirnya, dengan bantuan Arung Palaka Belanda berhasil mengalahkan Gowa dan merebut bandar dagang Makassar yang ramai di zaman Gowa berkawan dengan Portugis itu.   Berkuasanya Belanda yang Protestan belakangan ikut mempengaruhi penyebaran Katolik di Sulawesi Selatan. Dalam beberapa kasus, Belanda menekan Katolik dan membiarkan Protestan atau Calvinis berkembang. VOC mewaspadai agama yang dianut orang Portugis hingga lebih suka orang pribumi memeluk agama yang dianut orang Belanda. Alhasil, Katolik kurang berkembang di sana. Sebaliknya, Protestan lebih bisa berkembang sebelum abad ke-19 itu dan penganutnya lebih banyak daripada agama yang dianut orang Portugis.*

TOKO Indra kini tak seramai dulu lagi. Etalase toko busana itu dihimpit pagar Masjid Agung Bandung yang merangsek masuk hingga menyisakan jarak kurang dari dua meter di depan toko. Dua pegawai tampak berdiri termangu menanti pelanggan yang tak jua mampir ke toko yang berada di bawah gedung Swarha yang terletak di Jalan Asia-Afrika itu. “Kalau dulu waktu jalan di depan toko belum ditutup, banyak orang datang ke sini. Sesudah perluasan masjid, jalan ditutup, nggak banyak lagi orang datang,” kata Merry, pemilik toko.

AULA Istana Merdeka biasa menjadi tempat pelantikan pejabat tinggi negara. Namun, pada 20 Januari 1959, upacara pelantikan berlangsung lebih istimewa dari biasanya. Hari itu, Mr. Laili Rusad dilantik sebagai Duta Besar Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Belgia dan Luksemburg. “Dengan pelantikan itu, maka Mr. Rusad adalah wanita Indonesia pertama yang menjabat sebagai duta,” lansir Harian Umum , 21 Januari 1959. Pelantikan Laili Rusad mendapat perhatian dari beberapa pejabat tinggi negara. Perdana Menteri Juanda, Menteri Luar Negeri Soebandrio, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prijono, Menteri Veteran Chaerul Saleh, Menteri Pelayaran Moch. Nazir adalah para tokoh yang hadir pada acara pelantikan Ibu Dubes. Selain itu, turut hadir pula Sekjen Kementerian Luar Negeri Suwito Kusumowidagdo, para kepala Direktorat Kementerian Luar Negeri, seluruh pegawai wanita Kementerian Luar Negeri, para pemuka dan tokoh wanita Jakarta.

SEKITAR abad ke-16, Turki Usmani memegang peran penting di Timur Tengah, sebagian Eropa hingga Asia Tengah. Kejayaan itu kemudian terdengar sampai ke Aceh yang tengah berperang melawan Portugis. Sultan Aceh pun meminta bantuan kepada Turki Usmani dan dikabulkan dengan dikirimnya bantuan untuk Aceh. Demikianlah arkeolog Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Bambang Budi Utomo mejelaskan fase awal relasi Aceh-Turki Usmani tersebut dalam dialog sejarah “Menggali Bukti Hubungan Nusantara-Turki” di saluran Facebook  dan Youtube   Historia.ID , Selasa 1 September 2020. Meski Turki membantu Aceh, Bambang sepakat dengan pendapat para sejarawan yang menyebut bahwa hubungan Aceh dengan Turki Usmani hanya sebatas hubungan diplomatik.

KEBANYAKAN orang sudah tak asing dengan istilah seperti privilege maupun silver spoon yang marak digunakan di media sosial saat ini. Kedua istilah itu biasanya digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang mendapatkan suatu keistimewaan karena keadaan tertentu, umumnya dikaitkan dengan kekayaan maupun status sosial yang diwariskan dari keluarganya secara turun-temurun. Tak jauh berbeda dengan masa kini, di mana istilah silver spoon atau sendok perak dikaitkan dengan seseorang yang terlahir dari keluarga kaya. Di masa lalu, sendok juga berperan besar dalam menentukan status sosial seseorang. Menurut Ammy Azzarito dalam , status sosial seseorang dapat dilihat dari bahan pembuatan sendoknya. Hingga abad ketujuhbelas, orang tak pernah meninggalkan rumah tanpa membawa sendok sendiri –seperti halnya orang-orang sekarang selalu membawa ponsel pintar ke manapun ia pergi.

SETELAH lama diusulkan, Tuan Rondahaim Saragih Garingging akhirnya ditetapkan Pahlawan Nasional tahun ini. Ia dikenal sebagai raja ke-14 Kerajaan Raya, yang kini menjadi Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara. Menurut keterangan Sekretariat Negara , di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim, Pasukan Raya di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda, dengan fokus pada pertahanan dan kemerdekaan yang berhasil. Rondahaim Saragih lahir pada 1828 di Pematang Raya, ibu kota Kerajaan Raya. Ayahnya Tuan Jimmahadim Saragih, raja ke-13 Kerajaan Raya, dan ibunya Ramonta Purba Dasuha berasal dari Kerajaan Panei. Rondahaim menggantikan ayahnya sebagai penguasa Raya pada 1848, ketika usianya menginjak 20 tahun. Sebelumnya, Rondahaim berkedudukan sebagai Raja Goraha, jabatan tertinggi dalam pasukan kerajaan yang membawahkan beberapa panglima. Untuk itu, Rondahaim semasa mudanya menimba ilmu kemiliteran sampai ke Kerajaan Aceh. Rondahaim juga terampil berkuda, suatu kemahiran yang diperlukan dalam peperangan saat itu. Setelah menjadi raja, Rondahaim tidak hanya mengatur dari istananya, tetapi juga sering turun ke medan perang untuk memimpin langsung angkatan perangnya. Tercatat sebanyak sepuluh kali ia memimpin pertempuran menghadapi kerajaan-kerajaan tetangga di Simalungun. Delapan di antaranya terhadap daerah bawahan untuk mempersatukan rakyat sekaligus menegakkan wibawa pemerintahan Kerajaan Raya. “Masih dalam rangka menegakkan wibawa kerajaan, tercatat empat kali dilakukan perang menghadapi pihak luar, yakni menyerang Lokkung, Dolok Sagala, Dolok Kahean (bagian wilayah Kerajaan Dolok Silou, tanpa melibatkan Kerajaan Dolok Silou), dan Basombu (wilayah Panei). Perlawanan yang dilakukannya terhadap Si Sisingamangaraja (yang berkunjung ke Raya), masih dapat kita kategorikan dalam usaha menegakkan wibawa kerajaannya,” catat budayawan Simalungun Mansen Purba dalam Kepahlawanan Tuan Rondahaim . Sebagai seorang raja, Tuan Rondahaim terkenal dengan ketegasannya. Dalam memperlakukan prajuritnya yang menyeleweng, Rondahaim terkadang dinilai sangat kejam. Rakyat Raya menggelarinya sebagai Tuan Raya Na Mabajan. Artinya, Tuan Raya yang bengis. Tuan Rondahaim, seperti digambarkan dalam Deli Courant , 27 Februari 1935, bertubuh kekar, bisa dibilang orang yang tegap. Dahinya tinggi, dan dua gigi atasnya yang menonjol membuatnya tampak aneh dan liar. Ia memiliki 120 istri. Pasukan pengawalnya terdiri dari 500 orang membuat Rondahaim sebagai raja yang ditakuti pada masa ia berkuasa. “Ketika Tuan Rondahaim memacu kudanya melintasi dataran tinggi di depan pasukannya, suaranya terdengar dari jauh, karena kuda perangnya membawa rantai tujuh lonceng perunggu, yang memancarkan nada-nada jernih dan memikat saat ia menunggang kuda,” sebut Deli Courant . Ancaman dari luar datang ketika Belanda hendak memperluas kekuasannya sampai ke Simalungun. Ekspansi ke Simalungun bermula setelah Belanda berhasil menjadikan tanah Deli sebagai daerah penghasil devisa lewat perkebunan tembakau yang laris manis di pasaran Eropa. Belanda juga menjalin kerja sama dengan Kesultanan Deli yang memberikan konsesi tanah cikal bakal perkebunan tembakau Deli. Pada 1870, persekutuan kerajaan di Simalungun yang dikenal sebagai Raja Maropat menyusun kekuatan di bawah pimpinan Tuan Rondahaim. Empat kerajaan itu antara lain, Dolok Silou, Siantar, Panei, dan Tanah Jawa. Atas prakarsa Rondahaim pula terjadilah pertemuan perundingan dengan Sisingamangaraja XII di Silou Buttu. Maksud pertemuan itu untuk mengatur siasat dan taktik menyusun kekuatan yang lebih besar menghadapi Belanda. Untuk memperkuat pertahanan dan usahanya memerangi Belanda, Rondahaim menaklukkan daerah-darah sekitar Simalungun menjadi tunduk kepada Kerajaan Raya. Mulai dari Serdang Raya, Dolok Sagala, Dolog Marawan, Simalas, Sipispis, Bah Sumbu, dan lainnya. Ketika Sultan Deli memecat raja vassalnya Tengku Mohammad Nurdin sebagai penguasa di Padang Bedagai dan menggantinya dengan anggota Kerajaan Deli pada 1884, Rondahaim mengambil sikap. Ia memihak kepada Tengku Nurdin serta menyalakan perlawanan dengan Deli. Sultan Deli pada mulanya berencana untuk mempersenjatai dan menghasut suku-suku Batak menentang Rondahaim. Namun, provokasi ini tidak disetujui residen Belanda karena bakal menimbulkan pemberontakan besar-besaran di kalangan suku Batak terhadap Belanda. Sebagai ganti siasat, Belanda bernegosiasi dengan Rondahaim. Iktikad Belanda untuk berunding dicium sebagai tipu muslihat oleh Rondahaim. Ia kemudian mengutus salah seorang panglimanya yang mirip perawakan dengannya bernama Tobayas. Dan benar saja, Tobayas ditangkap Belanda. “Karena Belanda mengkhianati perjanjian, Tuan Rondahaim memerintahkan bala tentaranya membakar bangsal-bangsal tembakau di Deli Serdang. Dalam hubungan ini, Belanda menangkap Tuan Sang Naualuh Damanik, Raja Siantar, lalu membuangnya ke Bengkalis hingga meninggal di sana,” ulas Tim Peneliti Depdikbud dalam Pola   Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumatra Utara  1984/1985, yang disunting Fadjira Novari Manan. Menurut Dada Meuraxa dalam Sejarah Kebudayaan Sumatra , penyerangan Raya terhadap kekuasaan Deli dan Belanda di Padang dan Bedagai masih terus berlangsung sampai tahun 1887. Pasukan Rondahaim menyerang Hulu Padang yaitu Kampung Bandar Bejambu dan kemudian menyerang perkebunan tembakau di sekitarnya. Belanda mendatangkan pasukan tentaranya sebanyak 60 orang dari Medan yang dipimpin Kapten J.C.R. Schenck. Perlawanan Rondahaim sebagaimana dicatat pejabat Belanda J. Tideman dalam Simeloengoen, betapa gigihnya sehingga pasukan Belanda dibuat cukup repot. Pertempuran sengit terjadi di perbatasan Raya, Padang Bedagai, Bandar Jambu, Sibarou, Dolok Marlawan, Bajalinggei, dan Dolok Kahean. Pasukan Raya berhasil membakar bangsal-bangsal tembakau milik tuan kebun dan menawan sejumlah pegawai perkebunan. Salah seorang pejabat kolonial Belanda, G.L. Tichelman menyebut Rondahaim “ Napoleon der Batak ”, Napoleon dari Batak. Hingga akhir hayatnya, Rondahaim terus menyalakan perlawanan menentang kekuasaan Belanda. Ia juga tidak pernah menyerah atau bermufakat dengan penjajah. Dari berbagai sumber, Rondahaim diperkirakan wafat pada pertengahan 1891. Bertahun-tahun setelah kematiannya, Rondahaim tetap dikenang penuh hormat sebagai pahlawan rakyat Simalungun. “Para perempuan tua yang masih tersisa dari masa-masa Rondahaim itu terharu hingga menitikkan air mata ketika mereka mengenang sang pahlawan yang maju ke medan perang dengan menunggang kuda belang-belangnya, membawa pedang dalam sarung perak yang indah, pisau bergagang gading yang berhias, perisai besar dari kulit kerbau yang melengkung ke dalam, dan senapan beratnya yang gagangnya dihiasi dengan ukiran,” demikian diberitakan Deli Courant .*