BERBEDA dari saudara-saudaranya, waktu kecil dia seperti bule: wajah putih, rambut pirang, dan mata biru. Karena itu, ketika belajar di Hollandsch Inlandsche School (HIS), sekolah dasar Belanda untuk pribumi, dia satu-satunya murid yang didudukan bersama perempuan, hingga kelas tiga.

SOSOK berjanggut panjang itu keluar ke teras mengenakan baju koko dan sarung sembari membawa setumpuk buku tulis lawas. Marsekal Muda (Purn) Tatang Kurniadi, lelaki itu, lebih dulu mengibaskan tangannya untuk membersihkan koleksinya itu dari debu. Usia sang pensiunan bintang dua matra udara itu memang sudah tak muda lagi, 77 tahun, namun ingatannya masih begitu kuat berkat lusinan koleksi bukunya itu. Buku-buku itu ternyata catatan hariannya sejak ia menjadi taruna Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) angkatan pertama (1967-1970) di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. “Ya kebetulan ada data (catatan harian ini). Ini mencatat dari hari ke hari dari saya mulai masuk taruna AKABRI sampai lulus. Saya sampai (berpangkat) kapten masih nulis catatan harian,” ujar sosok kelahiran Soreang, Jawa Barat pada 3 April 1946 itu saat berbincang dengan Historia di kediamannya di kawasan Semplak, Bogor. Catatannya sejak 1967 di Lembah Tidar itupun jadi materi untuk ia abadikan dan bagikan lewat buku yang ia tulis sendiri, bertajuk Catatan Kecil Mengenang 50 Tahun Lulus AKABRI Pertama 1970 . Tatang mulai merangkum buku setebal 176 halaman itu sejak 2019, untuk mengenang 50 tahun ia masuk taruna AKABRI. Namun sayangnya tertunda tiga tahun, meski akhirnya terbit pada peralihan tahun 2022-2023. “Banyak bolak-balik (perbaikan). Saya kan harus periksa semuanya, segitu dibaca lagi sendiri, jadi lebih ke teknis problemnya,” imbuhnya. Baca juga: Kisah Marsekal dari Soreang Catatan Kecil Mengenang 50 Tahun Lulus AKABRI Pertama 1970 ibarat semi otobiografi. Segudang pengalaman sejak ia berseragam taruna AKABRI angkatan pertama, masa tugas, hingga masa pensiun –di mana ia mengakhiri pengabdiannya sebagai ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) periode 2007-2015– semua dikisahkannya secara ringkas dalam 51 bab pendek yang terbagi dalam tiga bagian. “Kalau ceritanya masih terngiang. Di situ (buku) malah cenderung dipendekkan. Harusnya 2-3 cerita itu bisa jadi buku tebal sendiri. Jadi memang prosesnya memperingati 50 tahun. (Bagian) Pertama , masa taruna dari mulai saya daftar sampai lulus. Kedua, masa bakti jadi tentara dan perwira. Ketiga, masa pensiun untuk masa saya di KNKT dan Lembaga Veteran (LVRI). Karena memang banyak masa pensiun saya masih bernilai buat negara di KNKT itu,” urai Tatang. Meski begitu, kisah-kisah humanis di masa taruna lebih dominan. Catatan Kecil Mengenang 50 Tahun Lulus AKABRI Pertama 1970 disusun penulis memang berdasarkan pengalaman personalnya, utamanya saat melakoni pendidikan akademi dengan aneka petit histoire unik yang mengikutinya. Beberapa diktat pelajaran AKABRI yang dikliping untuk koleksi pribadi Tatang Kurniadi (Randy Wirayudha/Historia) Di situlah Tatang muda menjalani “titik nol” keperwiraannya. Penempaan di kawah “candradimuka” dijalaninya dengan fasilitas pendidikan yang tentu belum seperti sekarang. Dia menjalaninya bersama bersama para taruna angkatan pertama lainnya, salah satunya kawan satu SMA yang kini menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi, Jenderal (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan. Salah satu kisah yang ia ceritakan cukup mendetail adalah saat mengikuti “Operasi Bahari”. Itu adalah program latihan taruna pada medio 1967 Bumi Moro alias Ksatrian Akademi Angkatan Laut (AAL) Morokrembangan, Surabaya. Taruna Tatang ditempatkan di Peleton A, Kompi 1, Batalyon C-3. “Saat itu kan kami (angkatan) pertama. AL pada kurikulumnya ada pengenalan operasi laut. Itu ketika kita masih tingkat I di Magelang. Semua taruna bergiliran ke Morokrembangan. Kita belajar tentang AL. Kapal laut itu apa, masuk ke kapal selam, masuk ke karakternya kapal, wawasan bahari. Nah, belajarnya itu disebutnya ‘Operasi Bahari’. Jadi secara ringkas AL sudah memasukkan (pengenalan) itu ke calon-calon perwira ABRI ini,” kenang Tatang. Baca juga: Ngeri-Ngeri Sedap di Long Bawang Para kopral taruna itu dikirimkan bergiliran per batalyon ke Morokrembangan. Tatang bersama Batalyon C-3 berkesempatan mempelajari A-Z perihal AL pada kurun 27 Agustus-3 September 1967. “AL mengenalkan juga persenjataannya. Lalu kita praktik mendayung di laut. Naik ke RI Dewaruci . Bangganya kita diizinkan memanjat tiang utama dan dikasih lencana RI Dewaruci sebagai tanda sudah memanjat tiang utamanya. Kita juga berkunjung ke AU (Angkatan Udara) tapi tidak se-intens AL. Walau kalau sekarang ya saya sepertinya kehilangan jejak apakah pengenalan seperti itu masih dilaksanakan,” sambungnya. Berhenti bercerita sejenak, Tatang kemudian bersandar di kursi rotannya. Senyumnya  tetiba mengembang karena mengingat tradisi “bersandar”, sebagaimana salah satu kisah di bab bukunya mengenai masa-masa sebelum lulus pada Desember 1967. Di Lembah Tidar, kata Tatang, selama setahun para calon prajurit taruna (capratar) hingga kopral taruna (koptar) tidak pernah diperbolehkan duduk bersandar di kursi saat jam-jam santap di ruang makan. Manfaatnya untuk membentuk postur tubuh taruna agar tetap tegap dan tegak, katanya. Baca juga: Akhir Tragis Alutsista Legendaris Tetapi pada jam makan malam terakhirnya, 7 Desember 1967, salah satu senior, Sersan Taruna Bambang Dipoyono, menyampaikan pengumuman boleh bersandar. Menjelang hari terakhir pula, para taruna dan komandannya saling bertukar pesan. Salah satu rekan taruna yang bertukar pesan tertulis dengan Tatang adalah kawan satu SMA-nya, Luhut Pandjaitan. “Kalau yang (pesan) Luhut itu kira-kira, ‘kalau kamu mau membuat keputusan, pikirkanlah dua kali supaya tidak terjerumus ke jurang kehancuran’,” ujar Tatang yang masih menyimpan pesan tertulis itu dengan baik. Pesan lain yang juga disimpan Tatang dengan rapi adalah wejangan dari komandan kompinya, Lettu (Inf) M. Dahlan. “Belajarlah dengan baik, nanti negara akan memerlukan darma baktimu,” demikian bunyi pesannya. “Pak Dahlan dari Angkatan Darat (AD). Jadi dalam satu batalyon itu ada empat kompi. Danyon saya itu Pak AB Umar tapi danki saya Pak Dahlan. Orangnya bijak, punya pengalaman tempur. Mungkin karena bekas pejuang ya. Masing-masing kompi itu komandannya ada yang dari darat, laut/KKo (kini Marinir), udara, polisi. Yang paling populer galaknya itu yang dari KKo, Baroto Sardadi, dia di batalyon 3. Nah komandan tarunanya itu Hendropriyono. Waktu saya tingkat I, dia sudah sersan mayor taruna di tingkat III AMN,” terangnya. Baca juga: Kisah Penakluk Angkasa Borneo Lepas setahun pendidikan AKABRI di Magelang, setiap taruna lantas kembali ke akademi matranya masing-masing. AMN (AD) tetap di Magelang; Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) di Sukabumi; AAL di Surabaya; dan Tatang yang sedari awal mendaftar di AAU, kembali ke Maguwo, Yogyakarta. Sebelum kembali ke Yogya, Tatang menyempatkan pamit sejenak ke dalam rumah sebelum keluar lagi. Ia kembali menenteng sebuah koper cokelat kanvas dan kulit lawas. Di satu sisinya tertera tulisan kuning berhuruf kapital “AKABRI”, sementara sisi lainnya tersemat lambang AKABRI-nya. Dari dalam kopernya itu, ia mengeluarkan banyak memorabilia yang pernah ia pakai selama setahun di Magelang. Antara lain drahrim kanvas lengkap dengan sabuk peluru untuk senapan jenis M1 Garand dan sebuah ikat pinggang kulit hitam dengan kopel berlambang AKABRI. “Jadi dulu pas lulus dapat (kopel) ini. Buat keren-kerenan kita pasang di sabuk kulit. Saya pakai pas balik ke (AAU) Yogya. Ditempeleng sama senior. Disuruh ganti. Soalnya sabuk hitam begini cuman dipakai komando (Pasukan Gerak Tjepat/PGT, kini Kopasgat TNI AU) hahahaha…” ujar Tatang sembari melepas gelak tawa mengingatnya. Kumpulan catatan harian (kiri) dan sabuk kulit AKABRI yang masih disimpan Tatang Kurniadi (Randy Wirayudha/Historia) Sejumlah memorabilia itu jadi saksi bisu Tatang muda selama menjadi taruna AKABRI angkatan pertama. Lewat bukunya pula Tatang menunjukkan banyak koleksi dokumentasi pribadinya. Mulai dari saat mendaftar AAU di Bandung, menjadi taruna AKABRI di Magelang, hingga saat kunjungan ke Morokrembangan. Munurutnya, semua itu untuk bisa lebih membuka pikiran dan gambaran tentang apa dan bagaimana kehidupan dan tempaan yang dialami para taruna seangkatan Tatang untuk menyongsong kedewasaan. Sebab, dari banyak biografi atau otobiografi para tokoh militer, jarang yang mengungkit masa-masa taruna mereka. Paling hanya Bukan Puntung Rokok milik mantan Kasum ABRI Letjen Soeyono yang memberi cukup banyak ruang masa taruna.  Lewat Catatan Kecil Mengenang 50 Tahun Lulus AKABRI Pertama 1970, Tatang ingin berbagi pengalaman kepada khalayak secara umum dan anak-cucunya secara khusus. “Nih, saya tulis di sini: ‘ Bacaeun Jeung Anak Incu. Catatan Sapopoe di Naraka ’ (Bacakan kepada anak-cucu. Catatan sehari-hari di neraka). Coba bayangkan itu. Karena pikiran saya pas daftar AAU bakal jadi pilot ternyata dididik tentara dulu. Setidaknya ini pernyataan tulus saya,” tandas Tatang. Baca juga: Tentara Melarat

COMPARED to the other grand-looking tombstones lining up at Museum Taman Prasasti, Central Jakarta, the tomb of John Casper Leyden looks rather humble. His last resting place is only a small, knee-length, square structure made from granite that evidently is less remarkable and elegant than the tomb to its left: the last home of Olivia Mariamne, the first wife of Sir Thomas Stamford Raffles, the Governor of Java (1811-1816) and the founder of Singapore.

KANTOR PDI di Jalan Diponegoro luluh-lantak akibat Peristiwa 27 Juli. Agar tetap bekerja sebagai ketua umum PDI, meski tak diakui oleh pemerintah, Megawati Soekarnoputri membuka kantor baru di bilangan Condet, Jakarta Timur. Lalu pindah ke sebuah gedung di Pejaten. Langkah Mega mendapat reaksi dari pejabat pemerintah. Kepala Sosial Politik ABRI Letjen Syarwan Hamid menyatakan pembukaan kantor tersebut tidak sah. Sementara Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung melarang kegiatan apapun di markas PDI Mega. “Toh kami jalan terus. Tak ada kata jera dalam perjuangan,” ujar Panda Nababan dalam otobiografinya Lahir sebagai Petarung . Pada 26 September 1996, Megawati meresmikan kantor baru tersebut. Namun, sehari setelahnya, penguasa menyegel kantor tersebut. Tak jera, Mega berkantor sementara di lantai 7 Gedung BRI Semanggi. Tapi dibubarkan juga oleh aparat Sospol Depdagri. “Akhirnya markas kami pun pindah ke rumah Mega-Taufiq di Jalan Kebagusan, yang memang sudah menjadi pusat pergerakan massa,” ujar Panda. “Rumah ini menjadi markas resmi PDI-Megawati sekaligus menjadi kantor DPP-nya.” Baca juga:  Komnas HAM: Peristiwa 27 Juli 1996 Adalah Pelanggaran HAM Di markas baru itulah Megawati menggelar kegiatan dan pertemuan-pertemuan politik. Salah satu yang terpenting adalah peringatan ulang tahun PDI pada 10 Januari 1997. Acara yang dipimpin Mega ini dihadiri banyak orang. Dalam peringatan itu, Megawati mengucapkan pidato politik yang menegaskan bahwa DPP PDI periode 1993-1998 di bawah kepemimpinannya adalah yang sah, legal, dan konstitusional, yang keberadaannya dimaksudkan sebagai salah satu Organisasi Peserta Pemilu (OPP) pada pemilu 1997. Mega beralasan, yang mengikuti tahapan pemilu sejak awal, dari pembentukan lembaga-lembaga pemilu sampai proses pendaftaran pemilih, adalah DPP PDI periode 1993-1998. Bahkan penyerahan dan pengesahan tanda gambar OPP, yang memastikan PDI sebagai salah satu peserta resmi Pemilu 1997, dilakukan oleh pucuk pimpinan tertinggi DPP PDI 1993-1998 di hadapan menteri dalam negeri pada 10 Juni 1996. “Dengan demikian saya tegaskan dan sekali lagi saya tegaskan, bahwa satu-satunya PDI yang berhak menjadi peserta Pemilu 1997 adalah PDI yang dipimpin oleh kepemimpinan partai masa bakti 1993-1998 beserta segenap jajaran strukturalnya. Bukan PDI yang lain, dan bukan pula PDI yang diatasnamakan pihak lain,” ujar Mega. Manifesto Politik Semula Mega ingin mengadakan peringatan tersebut di Denpasar, Bali. Tapi, pengajuan izin yang disampaikan ke Polri ditolak. Karena itu peringatan digelar secara sederhana dan terbatas di rumahnya di Kebagusan. “Tapi oleh Polri, acara itu dianggap sebagai rapat gelap,” ujar RO Tambunan, pengacara Mega yang memimpin Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), dalam biografi Membela Demokrasi . Pada 18 Februari, Taufiq Kiemas sebagai pemilik rumah diperiksa oleh polisi di Markas Polres Jakarta Selatan. Di tempat yang sama, dua hari kemudian, Megawati dan Taufiq Keimas diperiksa. Didampingi 60 pengacara yang tergabung dalam TPDI, Megawati diperiksa selama hampir lima jam dengan tuduhan mengadakan pertemuan tanpa izin. Selama proses pemeriksaan, para pendukungnya yang sudah berkumpul sejak pagi menunggu di luar pagar sambil sesekali menerikaan yel-yel dan menyanyikan lagu kebangsaan. “Mega yang saat itu berbaju putih dipadu rok merah dan sepatu hitam banyak menebar senyum kepada ratusan pendukungnya,” catat Mohamad Sobary dalam Tak Ada Jalan Pintas: Perjalanan Panjang Seorang Perempuan . Baca juga:  Huru-Hara 27 Juli 1996 dalam Ingatan Wartawan Tekanan itu tak menyurutkan Megawati untuk menatap ke depan. Baginya, perlu persatuan warga banteng untuk membesarkan PDI. Tak ada PDI Soerjadi atau PDI Megawati. Hanya ada satu PDI, sehingga cobloslah gambar kepala banteng sebagai lambang PDI, katanya saat berziarah ke makam ayahnya di Blitar, Jawa Timur, pada 25 Februari 1997. Pernyataan Mega itu, tulis Irawan Saptono dan ‎Togi Simanjuntak dalam Memberi yang Terbaik: Pergulatan Pemikiran dan Visi Sukowaluyo Mintaharjo , mendapatkan pujian dari Soerjadi. “Saya tidak hanya mengatakan bahwa pernyataan Mbak Ega itu betul, bahkan Mega cs. yang selama ini seolah berada di luar PDI adalah keluarga besar partai bertanda gambar kepala banteng. Mereka bukanlah musuh,” ujar Soerjadi. Sikap kedua pemimpin partai itu memang terasa sejuk; setidaknya di depan publik. Masing-masing ingin mendingin suasana agar dan menenangkan warga banteng. Bagi kubu Megawati, untuk menentukan mana DPP yang sah harus menunggu keputusan pengadilan. Tim pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) di bawah pimpinan RO Tambunan sudah mengajukan gugatan terhadap hasil Kongres Medan ke Pengadilan Jakarta Pusat. Gugatan setebal 21 halaman berjudul Demokrasi Pancasila Menggugat yang ditandatangani oleh Megawati dan Alex Litaay didaftarkan pada 4 Juli 1996. Baca juga:  Mereka yang Diburu Pasca Kudatuli Selama proses itu masih berjalan, PDI Mega tetap melakukan persiapan pemilu. Di Kebagusan, Mega dan jajarannya menyusun visinya yang lebih luas dan konsepsional dalam apa yang dikenal dengan Manifesto Politik Megawati. Manifesto setebal 20 halaman yang ditulis dalam bahasa Inggris dengan judul Restoring Democracy, Justice and Order in Indonesia: an Agenda for Reform (Menegakkan Demokrasi, Keadilan dan Ketertiban di Indonesia: Sebuah Agenda Reformasi) itu berisi empat agenda reformasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Manifesto itu ditandatanganinya pada 3 April 1997. Selain akan disampaikan ke publik, Manifesto itu dikirim ke Kongres Amerika Serikat. Mega juga mengambil langkah-langkah taktis dalam menghadapi Pemilu 1997. Kendati pemerintah hanya mengakui PDI Soerjadi sebagai kontestan pemilu, PDI Mega tetap mengajukan daftar calon anggota legislatif dengan formulir yang dibuat sendiri karena Lembaga Pemilihan Umum (LPU) hanya memberikan formulir kepada PDI Soerjadi. Baca juga:  Presiden Soeharto, PDI Soerjadi, dan Setan Gundul Langkah itu dilakukan sebagai bukti bahwa pihak memenuhi 12 tahapan pemilu. Selain itu, keputusan pengadilan tentang gugatan Megawati terhadap DPP PDI hasil Kongres Medan belum turun. “Karena itulah, kami hendak menyerahkan daftar caleg sementara yang terdiri dari 750 orang dari Sabang sampai Merauke,” ujar Soetardjo Soerjogoeritno, yang memimpin delegasi PDI Mega ke kantor panitia pemilihan umum, dikutip Peristiwa 27 Juli yang disusun Tim ISAI. Namun pengajuan itu ditolak. Pemerintah hanya menerima daftar calon dari PDI Soerjadi. “Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan PDI, saya hanya akan berhubungan dengan Ketua Umum DPP PDI Soerjadi,” ujar Mendagri Yogie S. Memet yang juga jadi ketua LPU, dikutip Dharmasena edisi Juli 1996. Atas penolakan itu, Mega mengeluarkan beberapa pernyataan sikap. Pada 23 April 1997, Mega mengeluarkan Pesan Harian berisi seruan kepada pendukungnya untuk tidak ikut kampanye atas nama PDI. Dua hari kemudian, DPP PDI Mega mengeluarkan pernyataan pers mengenai dimulainya pelaksanaan kampanye Pemilu 1997. “DPP PDI pimpinan Mega tidak ikut melaksanakan kampanye atas nama PDI. Namun, kita harus tetap berjuang bersama mewujudkan Pemilu yang demokratis dan konstitusional sebagaimana amanat GBHN 1993, yang dijiwai dan disemangati oleh UUD 1945, khususnya selama masa kampanye ini,”tulis pernyataan itu. Mega juga mengharapkan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, sebagai penyelenggara Pemilu untuk bertindak dan bersikap netral terhadap semua kontestan dan organisasi peserta pemilu, langsung maupun tidak langsung. Pernyataan sikap tersebut bisa berpengaruh pada pelaksanaan kampanye PDI Soerjadi yang bakal sepi. Namun, pendukung Mega juga butuh sikap tegas ke mana suara mereka akan disalurkan. Mega-Bintang Ada keinginan kuat dari para petinggi Golkar untuk mengembalikan perolehan suara yang turun pada dua pemilu sebelumnya. Bahkan Harmoko, ketua umum Golkar waktu itu, bermaksud mengembalikan “suara yang hilang” tersebut pada Pemilu 1997. Target ambisius dibebankan kepada Jawa Tengah, yang dalam pemilu 1992 mengalami penurunan suara 12%. Tak mau kehilangan muka lagi, Soewardi, gubernur Jawa Tengah yang juga ketua Dewan Pembina Golkar Jawa Tengah, getol melakukan apa yang dikenal dengan “kuningisasi”. Program ini dicanangkan pada Juli 1995 dengan mengecat kuning tempat-tempat atau fasilitas umum. Dalihnya untuk menyambut “tahun emas kemerdekaan” atau HUT RI ke-50. Nyatanya, kuningisasi terus dijalankan di tahun-tahun berikutnya sehingga dianggap sebagai kampanye terselubung Golkar. Di Solo, kuningisasi dilawan dengan putihisasi yang diinisiasi Mudrick Sangidoe, ketua DPC Partai Politik Pembangunan (PPP). Caranya dengan memutihkan fasilitas umum dan marka jalan yang sebelumnya dicat kuning oleh pemerintah setempat. DPC PPP bahkan menggugat Gubernur Soewardi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Keberanian Mudrick mendapatkan simpati dari pendukung Mega. Salah satunya Tomo Ngadimo, salah satu pendukung Mega. Aliansi yang kemudian dikenal sebagai Mega-Bintang pun dicetuskan di Solo pada 27 April 1997 atau tepat pada hari pertama masa kampanye. Baca juga:  Kala Orde Baru Terlibat Kudeta Partai Kendati aliansi ini bersifat sementara serta jangka pendek, Mega-Bintang lekas jadi fenomena. Dari Solo, gemuruh Mega-Bintang menyebar ke daerah lain. Dalam arak-arakan dan konvoi selama kampanye, massa mengenakan dan membawa atribut warna merah-hijau serta poster dan spanduk bertuliskan “Mega-Bintang” atau gambar Megawati dan Ketua Umum PPP Ismail Hasan Metareum. Di beberapa daerah terjadi bentrok pendukung Mega-Bintang dengan pendukung PDI Soerjadi maupun Golkar. Melihat perkembangan itu, Mudrick kemudian melaporkan bukan saja kepada Hasan Metareum tapi juga Megawati. Pertemuan dengan Mega terjadi di Kebagusan pada 6 Mei 1997. Pertemuan berlangsung sekitar dua jam. Menurut Mudrick, dicatatBhudhi Kuswanto dkk dalam Politik ala Mudrick , dalam petemuan itu tak ada pernyataan politik penting. Dia hanya bersilaturahmi sesama teman lama sekaligus minta doa restu. “Saya menghadap Mbak Mega untuk mohon doa restu, mengingat banyak warga Mega yang datang ke rumah kami dalam rangka menegakkan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia,” ujar Mudrick. Ada kasak-kusuk pertemuan itu jadi isyarat pendukung Mega akan mengalihkan suara ke PPP.  Namun Hasan Metareum menampik. Tak ada perintah dari DPP PPP untuk merangkul pendukung Mega. “Ini konsekuensi massa mengambang. Tidak ada massa PPP murni, Golkar murni, atau PDI murni di lingkungan anak muda,” kata Hasan Metareum dikutip Kompas edisi 9 Mei 1997. Baca juga:  Orde Baru Mengobok-obok Parmusi Kendati tak ada koalisi resmi, fenomena Mega-Bintang bikin pemerintah cemas. Penggunaan spanduk “Mega-Bintang” kemudian dilarang dalam kampanye. Selain fenomena Mega-Bintang, kampanye Pemilu 1997 diwarnai kerusuhan di berbagai tempat, terutama antara pendukung PPP dan Golkar. Yang terbesar terjadi di Pekalongan, Jakarta, dan Banjarmasin. Mirisnya, ada juga kekerasan, bahkan penculikan, yang dialami sejumlah simpatisan dalam kampanye Mega-Bintang sebagaimana dicatat Anak Agung Gde Putra dkk dalam Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia . Elizabeth Walean, yang mengenakan kaos merah bergambar Mega, diculik saat ikut kampanye PPP di Jalan Otista Raya Jakarta pada 14 Mei 1997. Dia kemudian “dipulangkan” sekitar pukul 23.00. Simpatisan PDI pro-Mega lain, Yani Afri dan Sonny, mengalami praktik penghilangan paksa dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya setelah ditangkap pada 23 April 1997. “Walaupun Golkar kembali menang dalam Pemilu 1997, kampanye Pemilu 1997 merupakan kekalahan penting Orde Baru karena pemaksaan politik “massa mengambang” telah runtuh,” catat Anak Agung Gde Putra dkk. Sementara PPP memperoleh limpahan dukungan dari simpatisan Mega, PDI Soerjadi loyo. Di beberapa tempat mereka membatalkan kegiatan kampanye. Kalaupun kampanye dilakukan, sepi peminat. Menyimpan Kartu Kuning Sehari sebelum masa kampanye pemilu berakhir, Mega menyampaikan sikap politiknya. Di kediamannya di Jalan Kebagusan, dengan mengenakan pakaian putih, Mega membacakan Pesan Harian di hadapan sekitar seribu pendukungnya pada 22 Mei 1997. Dengan nada suara lantang, sedikit bergetar, dan airmata bergelayut di pelupuk mata, Mega menyampaikan dia tak akan menggunakan hak politiknya sebagai warga negara. “Karenanya saya akan tetap memegang dan menyimpan kartu kuning yang saya miliki dengan baik sebagai kesaksian kondisi demokrasi kita saat ini. Keputusan ini saya ambil setelah terjadinya peniadaan secara sepihak untuk saya sebagai warga negara dan Ketua Umum DPP PDI 1993-1998 yang sah dan konstitusional,” kata Mega. “Saya mengajak warga banteng untuk selalu berpegang pada hati nurani saat saudara menggunakan hak politik dalam pemilu kali ini. Apalah gunanya kemenangan jika nilai kejujuran, ketulusan, rasa aman, ketenangan dan cahaya harapan rakyat tidak bersinar seperti benderang matahari pagi di atas cakrawala negeri ini.” Sikap politik Mega mendapat reaksi dari beragam kalangan, pro dan kontra. Golput atau golongan putih lahir jelang pemilu 1971. Gerakan ini diinisiasi Arief Budiman dan beberapa rekannya dari Angkatan 66 sebagai bentuk protes atas Undang-undang Pemilu yang tak demokratis. Gerakan ini mendorong pemilih untuk mencoblos kertas putih alih-alih memilih salah satu kontestan pemilu. Baca juga:  Megawati Soekarnoputri: Tanpa Arsip Kita Tidak Tahu Siapa Kita Saat itu pejabat pemerintah menyebut golput sebagai “gerakan kentut”. Bahkan dipandang sebelah mata. Saat itu, dan selama Orde Baru, pemerintah menggunakan mesin politiknya, dari perangkat birokrasi hingga militer, demi kemenangan partai penguasa, Golkar, sekaligus melanggengkan kekuasaan. Setiap pemilu sudah dipastikan siapa pemenangnya. Tapi golput tak pernah absen sebagai bentuk perlawanan. Pemerintah sendiri selalu cemas dengan golput. Rendahnya partisipasi masyarakat dianggap sebagai kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu. Meski mengakui hak untuk tidak memilih, para pejabat pemerintah menegaskan tak akan membiarkan siapapun yang mempengaruhi orang lain untuk golput. Maka, aparat keamanan menangkap 24 mahasiswa di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berdemonstrasi dan mengajak boikot pemilu dengan tuduhan menghasut. Pernyataan sikap golput Mega bukan tanpa perhitungan. Kendati menyebut ini adalah sikap pribadi, dia tahu pernyataannya akan mempengaruhi pilihan politik para pendukung fanatiknya. Pernyataan Mega ibarat perintah halus yang harus diikuti. Tak heran golput meningkat dalam Pemilu 1997. Pemungutan suara diadakan pada 29 Mei 1997. Sesuai sikap politik yang diambilnya, Mega tak mendatangi tempat pemungutan suara. Kebetulan hari itu Mega berada di Blitar, Jawa Timur, untuk melayat kerabat yang meninggal dunia. Namun, penyelenggara pemilu tetap memintanya untuk menggunakan hak memilih. “Selama penguburan saya tetap ditunggu,” kenang Mega dalam pidato HUT ke-46 PDIP di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, 10 Januari 2019, “diminta untuk tetap coblos di Blitar. Tetapi tidak mungkin karena harus mengantar ke makam. Baca juga:  PDI Perjuangan Ahli Waris Partai Marhaenis Seperti dirinya, Mega juga mendapatkan kabar bahwa warga PDI pun melakukan perlawanan dengan tak menggunakan hak pilih. “Jadi di tempat kami, PDI di tempat-tempat coblos itu turun drastis. Malah di satu tempat hanya dua suaranya. Bukan sedih, warga PDI bersorak-sorai,” ujarnya. Bukan hanya tak mencoblos. Beberapa warga banteng membakar surat undangan memilih sebagai wujud penolakan terhadap Pemilu 1997. Kejadian ini disaksikan Pamudji Slamet, waktu itu wartawan Bali Post , di Jakarta. “Seperti api, aksi itu begitu cepat membakar ke seluruh pelosok Tanah Air,” ujarnya, dikutip dari Megawati dalam Catatan Wartawan: Bukan Media Darling Biasa . Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, Golkar menang telak, kali ini dengan perolehan suara 74.51 persen atau 325 kursi. PPP ada di urutan kedua dengan 22.43 persen suara atau 89 kursi. Sedangkan PDI merosot drastis dengan hanya meraup 3,06 persen suara atau 11 kursi. PDI kehilangan 45 kursi dibandingkan pemilu 1992 dan menjadi perolehan suara terburuk sepanjang pemilu Orde Baru. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden dalam Sidang Umum Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) yang digelar Maret 1998. Namun krisis politik yang sudah dimulai sebelumnya dan terus berkecamuk, ditambah krisis ekonomi, memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada Mei 1998. Bintang terang seolah menyinari PDI Mega.*

DI ruangan rumahnya di kawasan Kompleks Tebet Mas Indah, Tebet, Jakarta Selatan, Syakieb Ahmad Sungkar memajang beberapa koleksi lukisannya, kontemporer maupun modern art. Dia sengaja tak menyiapkan sebuah ruang khusus agar bisa berinteraksi dengan koleksinya setiap hari.

Berjuang untuk berintegrasi dengan Indonesia. Semuanya pernah merasakan pengapnya penjara Belanda.

JUMAT malam, 28 April lalu saya menerima kabar tentang rencana kunjungan Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan. Sebagai orang yang pernah ikutan cawe-cawe dalam mendirikan Museum Multatuli, saya diminta hadir untuk menemani Ubaidilah Muchtar, kepala museum, menerima Ganjar, Sabtu, 29 April. Untuk ukuran bakal calon presiden dari partai penguasa, tak banyak orang yang ikut mengiringinya. Hanya beberapa orang terdekatnya saja yang saya duga tim inti yang memang sudah bekerja membantunya sebagai gubernur Jawa Tengah. Mungkin lain lagi kalau sudah jadi presiden, bakal lebih banyak yang mengiringinya. Itu pun kalau terpilih. Tak ada persiapan khusus yang dilakukan staf museum. Semua berjalan biasa saja. Maklum, museum di kota tempat Multatuli pernah bertugas mulai Januari–April 1856 itu sudah terbiasa menerima tamu-tamu istimewa. Begitu pula untuk Ganjar. Kepala museum menyambutnya di pintu masuk museum, mulai menjelaskan alasan keberadaan Museum Multatuli. Ganjar sempat terkesima mendengar penjelasan Ubaidilah, terutama saat mengisahkan penugasan Eduard Douwes Dekker di Bagelen, Jawa Tengah. “Oh pernah bertugas di Bagelen juga,” kata Ganjar. Setelah berkeliling ke seluruh galeri, Ganjar duduk di emperan panggung tempat patung Multatuli berdiri. Puluhan wartawan berkerumun, melontarkan beberapa pertanyaan sebagian besar soal alasannya mengunjungi museum. Menurut Ganjar ada tiga alasan kenapa dia berkunjung ke Rangkasbitung: pertama untuk datang ke Museum Multatuli, kedua untuk napak tilas kunjungan Bung Karno yang pernah mengunjungi kota ini pada 1943, 1951 dan 1957, ketiga utuk bertemu para ulama dan tokoh masyarakat Banten. Menarik juga mengamati kedatangan Ganjar kali ini. Dalam dua kali Pemilu, 2014 dan 2019, perolehan suara untuk Jokowi dari daerah Banten ini tidaklah begitu gemilang. Kabarnya disebabkan isu komunis dan sentimen anti-Cina yang terus digaungkan semasa kampanye. Isu usang terus saja diputar ulang dan orang-orang menerima gosip tanpa sikap kritis. Hal yang sama juga terjadi pada Pilkada 2017, baik di Banten maupun di DKI Jakarta. Isu komunisme menggerus suara Rano Karno yang mencalonkan diri sebagai gubernur Banten, sementara isu rasialis anti-Cina dan penistaan agama membuat Ahok kalah. Masa lalu tampak terasa tak jauh dari kehidupan masa kini. Kontestasi politik menjadikannya tetap relevan, tentu sebagai jalan untuk menjatuhkan pesaing. Kuatnya stigma komunis, sentimen rasialis, dan penggunaan isu agama atau dalam pengertian yang lebih luas: politik identitas, menguat dalam satu dekade ini. Situasi tersebut mendorong saya membuat semacam hipotesis tentang relasi ingatan kolektif atas masa lalu dengan rujukan orang dalam memberikan suaranya. Paling tidak empat dari lima isu yang sering mengemuka dalam kontestasi politik sejak 2017 terhubung dengan memori kolektif atas sejarah. Pertama, sentimen komunisme (PKI); kedua, sentimen rasial-primordialis; ketiga, sentimen agama; keempat, sentimen sektarian; dan kelima, isu korupsi. Stigma negatif PKI, kendati tak mempan digunakan di level nasional, terbukti ampuh digunakan dalam Pilkada di Banten 2017. Persoalannya memang bukan pada ampuh atau tidak, tapi bagaimana sentimen tersebut masih laku digunakan walaupun usaha mendekonstruksi narasi sejarah era Orde Baru yang bertumpu pada stigmatisasi komunis telah banyak dilakukan. Bahkan narasi sejarah alternatif untuk menandingi kebenaran tunggal sejarah produk rezim Soeharto pun sudah banyak dibuat, namun tak dapat begitu saja mematahkan warisan ingatan yang tertanam semenjak lama. Sentimen antikomunis menjadi pelatuk untuk meluncurkan peluru kebencian terhadap sosok tertentu untuk dibunuh karakternya. Sementara itu baik sentimen keagamaan, rasial-primordialis maupun sektarian, menunjukkan bahwa proses pembentukan bangsa Indonesia masih jauh dari kata ideal. Idealnya, hal-hal tersebut sudah tuntas ketika para pemuda menyatakan diri berada di dalam satu ikatan kebangsaan Indonesia pada 28 Oktober 1928. Kesepakatan untuk menjadi bangsa Indonesia diperkuat pula dalam pidato Bung Karno, 1 Juni 1945, yang mengutip pengertian nasionalisme modern dari Ernest Renan: Bangsa adalah sebuah hasrat hidup bersama. Bahkan dipertegas lagi oleh Bung Karno, “Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan…” Maka seharusnya sentimen-sentimen yang bersifat sempit dan membuyarkan kesepahaman soal bangsa tak lagi layak digunakan. Namun kenyataannya bila berurusan dengan perlombaan untuk bekuasa, segala cara digunakan untuk meraihnya. Politik memang bagai pertandingan, kadang-kadang sportif, kadang-kadang tidak juga. Ada kalanya kita tak sadar kalau sedang melestarikan tradisi berpolitik yang mengacu kepada bentuk-bentuk sentimen di atas. Ambil contoh misalnya istilah “putra daerah” yang sering digunakan untuk menyatakan seseorang memiliki keistimewaan karena berasal dari sebuah daerah yang direken sebagai kampungnya. Entah karena sejak tujuh turunan sampai sembilan tikungan leluhurnya telah tinggal di situ atau karena numpang lahir dan hidup di sana sehingga mereka yang dapat label “putra daerah” memiliki keistimewaan dibandingkan dengan mereka yang bukan “akamsi” alias anak kampung sini. Standar primordialistis sering kita temukan dalam berbagai perbincangan politik di tingkat lokal. Di satu sisi mengistimewakan mereka yang “putra daerah”, di sisi lainnya menutup partisipasi mereka yang mungkin lebih punya kualitas, integritas, dan potensi untuk membawa kemajuan. Padahal kesemuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Lain lagi ceritanya bila menyangkut soal isu rasialis. Baru-baru ini Anies Baswedan menjadi perbincangan di media sosial karena dinilai kadar keindonesiaannya kurang kuat. Terlepas dari fakta antropologis mengenai perkawinan endogami atau alasan mempertahankan nasab, ejekan bertendensi rasialis itu diwariskan dari masa lalu bangsa ini. Seperti juga yang terjadi pada Ahok yang diserang sentimen rasialis karena keturunan Cina, tampak membuatnya terjegal. Ironisnya, mengacu pada struktur masyarakat jajahan masa kolonial di Indonesia, baik Anies maupun Ahok masuk ke dalam kategori warga Timur Asing ( vreemde oosterlingen ), yang derajatnya lebih tinggi ketimbang kaum bumiputra ( inlanders ). Tanpa sadar kita masih mempraktikan kehidupan era kolonial: terbelah secara rasial dan diskriminatif. Yang menarik buat saya saat Ibu Mega memakaikan peci ke kepala Ganjar Pranowo sebagai simbol kebangsaan Indonesia. Pada masa pergerakan, peci menjadi penanda sekaligus pembeda mereka yang mengusung gagasan kebangsaan Indonesia. Mungkin, Ibu Mega ingin memberi pesan kepada semua untuk mengakhiri cara berpolitik warisan kolonial. Sampai mana harapan itu bisa terwujud, mari kita saksikan sama-sama pertandingan yang akan berlangsung tahun 2024 mendatang.*

PARA dalang berkeliling Jawa menggunakan sepeda. Begitu berhenti di pinggir jalan atau tanah lapang atau sekolah, mereka membuka kotak kayu yang dibawa di belakang sepeda. Setelah warga berkerumum atau para siswa duduk manis di bangku sekolah, sang dalang memulai pertunjukannya. Hiburan kamishibai –dari kata kami untuk kertas dan shibai sandiwara– menjadi salah satu media propaganda Jepang ketika menduduki Indonesia.

MENJELANG Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1978, Menteri Perindustrian Jenderal TNI Mohammad Jusuf mendapat telepon dari ajudan presiden untuk menghadap Presiden Soeharto di Jalan Cendana. Ketika bertemu, Soeharto meminta Jusuf menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), menggantikan Jenderal TNI M. Panggabean. Soeharto memberi satu pesan khusus: “Perkuat dan bangkitkan kemanunggalan ABRI dengan Rakyat.” ABRI adalah singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

BADANNYA gemuk. Tubuhnya agak pendek. Rambutnya hitam dan disisir ke belakang. Kelopak matanya tebal. Dia tampak kurang tidur, tapi selalu melemparkan senyum. Setelah lama berjuang sebagai gerilyawan Korea menentang Jepang di Manchuria, Kim Il-sung hadir di hadapan sekumpulan orang di Pyongyang pada 3 Oktober 1945.

KOMANDO Pendidikan Marinir (Kodikmar) meluluskan 216 prajurit muda korps berbaret ungu itu dalam Pendidikan Dasar Golongan Lanjutan (Diksargolan), 15 April 2023. Pendidikan tersebut merupakan pendidikan lanjutan bagi para prajurit marinir yang masih “hijau”. Selain memperkaya skill , mengikuti pendidikan itu menambah jam terbang yang jelas berguna bagi –kelanjutan karier masing-masing prajurit maupun– kemampuan kolektif kesatuan. Maklum, Marinir merupakan “tukang pukul”-nya Angkatan Laut. “Pembela tanah air yang berkorban dan pantang menyerah demi terwujudnya visi TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh untuk mempertahankan NKRI,” ujar Dan Komando Pendidikan Marinir Brigjen TNI (Mar.) Nadir sebagaimana diberitakan indonesiadefense . com , 15 Apr 2023. Di masa lalu, Angkatan Laut memiliki puluhan ribu tentara laut yang bertempur di daratan. Setelah reorganisasi dalam Angkatan Laut, Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) dibubarkan dan para personilnya masuk ke Angkatan Darat. Namun, Angkatan Laut masih punya bekas Corps Armada IV (CA-IV) yang dulunya bagian dari Pangkalan ALRI IV Tegal. Pasukan itu berdiri pada 15 November 1945 dan hingga kini dianggap sebagai cikal-bakal dari Korps Marinir TNI AL. Baca juga:  KKo Terjebak di Gunung Wian Mulanya, komandan CA-IV adalah Agoes Soebekti (1945-1948). Setelah 1948, komandannya adalah Raden Soehadi, pria kelahiran Ponorogo, 15 Maret 1920. Ketika Soehadi menjadi komandan Sub-Wehrkreise V, satuan ini menjadi bagian dari Resimen Samudra di masa gerilya melawan tentara Belanda. Di bawah Soehadi, pasukan tempur dari CA-IV itu dibagi menjadi empat kelompok. Sudono Jusuf dalam Sedjarah perkembangan Angkatan Laut menyebut, Group A, yang dipimpin Kapten M. Joenoes, ditugasi menjaga daerah Pemalang. Lalu, Group B bertugas di daerah Pekalongan dengan pemimpin Kapten Moekijat dan kemudian digantikan Kapten Hartono. Group C yang dipimpin Kapten Soewadji menjadi Pasukan Mobil, tugasnya di sekitar lereng Gunung Slamet sebelah utara antara Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Sedangkan Group D, dipimpin Kapten Wiranto Soewono dan bertugas di daerah Batang. Pasukan bekas CA-IV dan Sub-Wehrkreise V ini kemudian dianggap sebagai inti dari Korps Komando (KKO). Baca juga:  Mengapa Baret Marinir Berwarna Ungu? Setelah perang melawan tentara Belanda, pasukan KKO terlibat dalam banyak operasi militer mengatasi banyak pemberontakan di era 1950-an. Masih tetap dipimpin Soehadi, KKO ikut menghadapi PRRI-Permesta, DI/TII, dan pergolakan daerah lainnya. KKO menjadi pasukan pendarat yang membuka jalan bagi pasukan dari Angkatan Darat. Ketika Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) membesar setelah 1960, KKO ikut membesar. Banyak perwira penting yang di tahun 1959 masih berpangkat kapten atau mayor setelah tahun 1960 berpangkat kolonel atau bahkan komodor di korps pelaut. Tidak ada pangkat Laksamana di KKO. Perwira tinggi di KKO menggunakan sistem kepangkatan mirip Angkatan Darat. Pada 1961, Soehadi sudah menjadi Brigadir Jenderal sebagai komandan KKO. Sebelum di KKO, Soehadi, menurut catatan Majalah Armada 9 tahun 1961, adalah guru sekolah pelayaran tinggi Semarang di zaman pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka dia segera masuk ALRI di Tegal. Sekitar 1946, dia pernah menjadi ajudan dari Kepala Staf Umum Angkatan Laut Laksamana M Nazir.  Baca juga:  KSAL Pertama yang Berasal dari Angkatan Laut Tanggal 5 November 1961 menjadi hari terakhir Soehadi di KKO. Setelah 11 tahun memimpin KKO, sedari zaman bernama CA-IV Tegal, dia digantikan oleh Kolonel Hartono yang baru berusia 34 tahun. Upacara serah terima diadakan di dermaga Madura, tidak jauh dari Surabaya, dan di hadapan eskader kapal perang dan tentu pasukan KKO sendiri. Surabaya sendiri sejak dulu menjadi kota angkatan laut. Setelah 1950, KKO dibesarkan juga di kota ini. Ketika pergantian itu terjadi, KKO sedang membesar. Korps pelaut ALRI bahkan menjalankan armada yang cukup disegani di kawasan Asia Pasifik. Setelah tak menjadi komandan KKO, Soehadi menjadi Inspetur Jenderal Angkatan Laut. Selain itu dia juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Soehadi tutup usia pada 4 Desember 1986. Dia mengalami KKO dikebiri oleh Operasi Ikan Paus dengan dalih G30S. Pada pertengahan 1970-an, KKO berganti nama menjadi Korps Marinir.*