Hari ini, 19 November, 36 tahun lalu. Ustad  Marzuki tidak mengajar di sekolah desanya di Desa Memali, Baling, Kedah, Malaysia. Hari itu dia mengajar di sebuah sekolah di distrik lain. Namun karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya, dia menyempatkan pulang sejenak saat jam istirahat tiba. “(Saat, red .) Tragedi itu terjadi, saya sedang dalam perjalanan pulang ke Memali, karena saya sedang jam istirahat sekolah, saya mengajar di distrik lain dan ingin pulang sebentar, ujar Marzuki sebagaimana dikutip Dina Zaman, penulis-aktivis Malaysia, dalam Holy Men, Holy Women: A Journey Into the Faiths of Malaysians and Other Essays . Tragedi yang dikatakan Marzuki adalah Memali Incident. Insiden tersebut dipicu upaya penangkapan Ustad  Ibrahim Mahmud alias Ibrahim Libya oleh aparat kepolisian yang dibantu militer Malaysia. Ibrahim merupakan seorang guru di Memali yang usianya sedikit lebih tua dari Marzuki. Setelah lulus dari Sekolah Agama Ittifaqiah Kampung Carok Putih dan Pondok AL-Khariah di Seberang Perai, dia melanjutkan studinya ke berbagai negara. Selain ke India dan Al-Azhar (Mesir), Ibrahim berkuliah di University of Tripoli, Libya – nama yang kemudian dilekatkan padanya menjadi nama alias. Sepulang dari kuliah, Ibrahim memboyong keluargnya ke Kuala Lumpur. Di sana dia bekerja di Pusat Islam. Ibrahim mendapat tugas berdakhwah mengenai Islam. Dia bahkan kerap tampil di televisi. Namun, gaya hidup materialistis di Kuala Lumpur membuatnya tidak nyaman. Ibrahim mencoba mengubah keadaan namun tak banyak berhasil. Terlebih, Pusat Islam tidak bisa membantunya lebih banyak. “Mimpinya adalah untuk menyebarkan pesan Islam, dan bekerja di Pusat Islam tidak memberinya kebebasan untuk berdakwah dan melakukan apa yang dia inginkan,” sambung Marzuki. Baca juga:  Peran Ulama dalam Kerajaan Islam di Nusantara Ibrahim lalu memboyong anak-istrinya ke Memali. Kemampuannya bercerita dan humor di samping mampu berkomunikasi dengan pemuda menggunakan bahasa mereka amat baik. Ibrahim mampu dan mau mendengarkan curhatan mereka yang umumnya hanya petani miskin, dia mengerti apa yang menjadi mimpi mereka. Itu semua membuatnya disukai banyak orang. Kondisi tersebut membuat Ibrahim mendapatkan suasana yang memungkinkannya untuk berdakwah dengan berkeliling memberi ceramah kepada masyarakat. “Sejujurnya, dia bukan seorang politisi atau politikus. Tapi dia sangat bersemangat tentang Islam dan kemerosotan kehidupan Muslim di Malaysia. Dan dia juga mengamati anak-anak di sekitar desa, dan keputusasaan dan pengangguran mereka. Orang Memali tidak kaya. Kehidupan dulu dan sekarang sama saja. Tidak ada yang berubah,” kata Marzuki. Pada 1982, Ibrahim mulai terjun sebagai penceramah. Seturut waktu, namanya semakin populer di Memali dan sekitarnya. “Orang-orang dari jauh dalam jumlah besar mendengar tentang Ibrahim, dan terkadang sekira seribu orang menghadiri ceramahnya,” tulis Dina. Popularitas Ibrahim didapat dari keadaan Malaysia yang sedang “dimeriahkan” oleh kebangkitan Islam. Masifnya desakan budaya pop seperti dance dan punk di kota-kota besar Malaysia membuat masyarakat, terutama yang konservatif, “haus” akan ha-hal spiritualitas. Di Baling, yang banyak dihuni petani miskin, nilai-nilai Islam seperti keadilan mendapat banyak pendukung. Hal itu bertemu dengan keinginan para aktivis-mahasiswa yang memperjuangkan keadilan. Akibatnya, kebangkitan Islam di Baling cukup signifikan. “Di selatan Thailand di Malaysia, Anwar Ibrahim dan aktivis mahasiswa lain yang terinspirasi Ikhwanul Muslimin membentuk gerakan Islam Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) pada 1971. Pada 1974 ABIM mengumpulkan pemuda pedesaan yang miskin di Baling untuk memprotes kondisi serupa dengan yang dialami oleh Melayu-Muslim miskin, diskriminasi pemerintah, kurangnya perwakilan politik. Perambahan wilayah tradisional Melayu-Muslim oleh petani Utara dan Timur Laut sebagai desakan dari pemerintah pusat ditambah dengan kehilangan hak, pemuda terdidik membantu menelurkan gelombang kedua. Identitas Islam gelombang kedua tidak dimulai di provinsi selatan tetapi diperkenalkan dan didorong oleh aktor dan peristiwa eksternal yang telah saya uraikan di atas. Pendidikan di luar negeri memungkinkan siswa Melayu-Muslim berjejaring dengan siswa lain di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang mereka kunjungi. Melalui jaringan ini terbentuk hubungan dengan kelompok-kelompok Islamis seperti Liga Arab, Organisasi Pembebasan Palestina, Sekretariat Islam, dan Parti Islam,” ujar Sara A. Jones dalam tesisnya di Ohio University, “Framing the Violence in Southern Thailand: Three Waves of Malay-Muslim Separatism”, dimuat dalam https://etd.ohiolink.edu . Gerakan kebangkitan Islam di Malaysia makin besar setelah Revolusi Islam di Iran pecah pada 1979. “Revolusi Iran 1979 mungkin juga telah mengilhami ideologi Islamis di dalam separatis Melayu-Muslim, karena ini adalah gerakan Islam pertama yang berhasil yang kemudian menginspirasi lebih banyak lagi di seluruh dunia,” sambung Sara. Dalam suasana seperti itulah Ibrahim terjun sebagai pendakwah. Dia berkeliling ke Memali dan sekitarnya untuk memberi “pencerahan” kepada masyarakat di tengah desakan dance , punk dan beragam budaya pop lain di kota-kota besar Malaysia. Ibrahim kemudian juga mendirikan sekolah untuk masyarakat. Alhasil, Ibrahim mendapat penerimaan luar biasa. “Ia adalah ustadz kontemporer populer versi 1980-an seperti Mohd Asri Zainul Abidin dan Juanda Jaya. Popularitasnya segera mencapai pusat kota Kedah, dan berita mencapai tingkat federal. Saat itu, Mahathir Mohamad adalah perdana menteri,” tulis Dina. Baca juga:  Kontingen SEA Games Indonesia Tanpa Sambutan di Malaysia Ibrahim menjadi sosok yang diperhatikan pemerintah pusat. Terlebih, ia dan penduduk Memali punya hubungan dekat dengan partai Islam PAS, oposisi utama UMNO (United Malays National Organisation) yang berkuasa. Ibrahim pernah mencalonkan diri sebagai wakil rakyat asal PAS untuk Bayu-Baling dalam pemilu 1978. Pemerintah pusat pun mewaspadainya. Suatu ketika, Ibrahim melontarkan kritik terhadap Internal Security Act (ISA/). Dalam pandangannya, undang-undang “super” tersebut tidak sesuai dengan Islam. “Ibrahim hanya keberatan dengan undang-undang, yang memberi pemerintah kekuatan untuk menahan siapapun tanpa pengadilan,” kata mantan senator asal PAS Datuk Muhamad Yusuf Husin sebagaimana dikutip Adie Suri Zulkefli dalam tulisannya di nst.com.my edisi 12 Januari 2018, “Memali Tragedy: ‘It Was Caused by anti-ISA Sentiment’”. Kritikan Ibrahim membuat panas telinga pemerintah pusat. Berbagai tindakan untuk mencoreng citra positif Ibrahim pun dibuat oleh berbagai “pemain” politik di pusat. “Suami saya hanya menentang Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, karena itu adalah undang-undang kejam yang bertentangan dengan prinsip Islam, tetapi pihak berwenang telah melukiskan gambaran bahwa dia adalah seorang ekstremis yang mengobarkan perang untuk menggulingkan pemerintah. Dia bersumpah bahwa dia lebih baik mati daripada ditahan di bawah hukum yang menindas, tetapi malah dituduh memimpin revolusi bersenjata melawan pihak berwenang,” kata Soleha Husin, istri Ibrahim, dikutip New Straits Times di lamannya, nst.com.my , 11 Januari 2018. Tuduhan terhadap Ibrahim kemudian diikuti dengan pengawasan ketat aparat keamanan. “Perlahan-lahan penduduk desa melihat tambahan satu atau dua polisi datang ke desa. Tidak ada yang terjadi, tetapi orang-orang Memali merasa ada yang tidak beres,” tulis Dina. Baca juga:  Ketika Aparat Bertindak di Luar Batas Kendati awalnya hanya pasif terhadap Ibrahim dan desa tempat tinggalnya, pengawasan aparat keamanan kemudian menjadi aktif. Suatu kali, mereka menghentikan serombongan petani yang diangkut sebuah van dan meminta mereka menjelaskan diri masing-masing. Namun ketika para petani yang membawa cangkul dan kapak itu menjelaskan bahwa mereka akan ke ladang, aparat melepaskan mereka. “Namun kebencian terhadap polisi bertumbuh. Ada banyak sentimen anti-UMNO,” tulis Dina. Penduduk Memali, yang amat mencurigai polisi, marah ketika rumah Ibrahim digeledah pada 2 September 1984. Dengan menggunakan senjata seadanya, mereka siap mempertaruhkan jiwa menghadapi aparat. “Operasi Polisi untuk menangkap dan menahan Ibrahim bin Mahmood berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri 1960 berlangsung pada pukul 01.00 tanggal 2 September 1984 di rumahnya di Kampung Memali. Upaya itu ditentang oleh sekitar 100 pengikut Ibrahim bin Mahmood. Mereka melompat keluar dari semua rumah, bersenjatakan bambu runcing dan meneriakkan ‘ Allahu Akbar. ’ Ibrahim bin Mahmood yang berada di rumah pada saat itu tinggal di balik pintu yang terkunci dan menolak untuk keluar ketika diminta untuk menyerahkan diri. Suasana menjadi tegang. Dengan mempertimbangkan keamanan publik, dan untuk menghindari masalah dan kemungkinan bentrokan, Polisi memutuskan untuk menunda operasi penangkapan Ibrahim bin Mahmood,” tulis Tunku Muszaffar Bin Tunku Ibrahim, aparat kepolisian yang ikut dalam operasi tersebut, dalam memoarnya, Memali: A Policeman Remembers . Seturut pergantian hari, situasi semakin panas di Memali. Ceramah besar yang diadakan pada September 1985 mendapat perhatian lebih dari polisi. Selain mengerahkan jauh lebih banyak personelnya, polisi memasang barikade. Dalam suasana panas itulah upaya penangkapan Ibrahim oleh sepasukan polisi yang dibantu tentara menggunakan sejumlah truk dan panser terjadi pada 19 November 1985. Mengetahui ustad mereka akan ditangkap, para penduduk Memali melawan. Bentrokan bersenjata pun terjadi. Akibatnya, 14 penduduk dan empat aparat kepolisian tewas, sementara lebih dari 100 orang terluka. Baca juga:  Ulah Komunis Jepang di Kuala Lumpur Polisi menahan lebih dari 150 orang, termasuk perempuan dan anak-anak dan Datuk Muhamad Yusuf Husin, setelah insiden. Bentrokan berdarah itu yang diabadikan oleh aparat keamanan juga disiarkan di televisi nasional. Lebih jauh, pemerintah membuat “Buku Putih” yang menyebut para penduduk Memali sebagai para kriminal. “Ini semua salah paham, saya pikir. Ada lagi ustadz di Baling yang agak populer, tetapi popularitas Arwah (almarhum) Ibrahim Libya mengalahkannya. Dan ustadz itu kebetulan adalah orang UMNO. Semua ini dipolitisasi! Anda tahu, persaingan. Setidaknya ini pengamatan saya. Yang satu anggota UMNO, yang lain mewakili PAS. Arwah bukanlah pria kejam. Saya pikir itu adalah (disebabkan oleh, red .) kecemburuan. Dia (Ibrahim) bisa berbicara, dan dia memiliki banyak pengikut di kalangan anak muda. Dan dia adalah seorang joker. Dia bercanda dengan semua orang, pria, wanita. Jadi, saya pikir orang lain itu pasti sudah mengadu ke kepala UMNO Baling saat itu, dan semua ini terjadi,” kata Marzuki, dikutip Dina. Hingga kini, Insiden Memali masih tertutup tabir gelap. Nama Ibrahim masih “hitam” dalam sejarah. Akibatnya, Soleha Husin, istri Ibrahim, masih terus berupaya memperjuangkan keadilan bagi mendiang suaminya. “Yang saya inginkan adalah kebenaran terungkap dan nama suami saya dibersihkan dari semua kejahatan dan tuduhan palsu yang dilontarkan oleh mereka yang bertanggung jawab atas insiden itu. Sebelum saya meninggal, saya ingin mendapatkan keadilan untuk mendiang suami saya,” kata Soleha, dikutip nst.com.my , 11 Januari 2018.

Sejarah nasional telah mengabaikan peran penting parlemen dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Posisi parlemen yang strategis itu terlupakan dan tersingkirkan dari penulisan sejarah Indonesia. Padahal, parlemen menjadi tonggak penting dalam meletakan bentuk negara. Museum DPR RI menggelar diskusi bertajuk “Posisi DPR RI dalam Historiografi Indonesia” pada Rabu, 17 November 2021, yang disiarkan secara langsung di channel Youtube Historia.id . Seminar ini bagian penutupan pameran sejarah parlemen Indonesia, yang diadakan oleh Museum DPR RI sejak Oktober 2021. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang menjadi embrio dari sejarah parlemen Indonesia, dikupas tuntas oleh tiga pembicara: Susanto Zuhdi, Bambang Purwanto, dan Amelia Fauzia. Baca juga:  Membaca Ulang Sejarah Parlemen Indonesia Bambang Purwanto, sejarawan Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan kenyataan yang ironi, bahwa parlemen tidak dianggap sebagai arus utama dalam sejarah politik Indonesia sejak awal kemerdekaan. Ia menyebut parlemen bukan hanya tidak mendapatkan tempat dalam historiografi Indonesia, tetapi memang dianggap tidak pernah ada. “Kita tahu sejarah nasional dipenuhi oleh presiden, pemerintah, dan partai politik sebagai aktor. Sementara parlemen hanya hadir ketika membangun relasi dengan ketiga elemen dominan itu. Mirip historiografi kolonial, dalam belajar sejarah Indonesia, yang melihat seperti geladak. Geladaknya presiden, geladaknya pemerintah, geladaknya partai politik. Sehingga, kita kehilangan banyak sekali hal menarik,” kata Bambang. Suasana sidang KNIP tahun 1947. (ANRI). Satu contoh menarik, seperti ditampilkan oleh sejarawan Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi, ketika menerangkan penulisan buku Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen: Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 1918–2018 . Dalam buku yang terdiri dari lima jilid dengan lebih dari 2.000 halaman itu, Susanto menceritakan hal penting dan menarik yang luput dari historiografi, seperti tentang Mohammad Hatta yang dikabarkan “marah” kepada KNIP yang menolak meratifikasi Perjanjian Linggarjati. Sisi menarik lain, diungkapkan Susanto, misalnya terkait Petisi Soetardjo, “Mosi Orang Seberang”, yang menunjukkan dikotomi antara Jawa dan luar Jawa, masih berlaku hingga saat ini. “Anggota Volksraad pertama bukan hanya orang Jawa, tapi juga ada orang Ambon, Sumatra dan sebagainya. Ada juga anggota dari kalangan perempuan,” kata Susanto. Baca juga:  Perempuan Pertama di Parlemen Bandung Begitu juga dengan posisi perempuan dalam parlemen, seperti diungkapkan oleh Amelia Fauzia, Guru Besar Sejarah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa peran perempuan belum mendapatkan representasi dalam sejarah DPR. Menurut Amelia, sejarah ditulis lebih banyak ke pihak yang berkuasa. Kelompok minoritas jarang sekali mendapatkan tempat dalam penulisan sejarah, termasuk kelompok perempuan. “Perempuan itu minoritas, walaupun kiprahnya di DPR ada perempuan,” kata Amelia. Meski kecil, peran perempuan mesti ditulis, agar perannya diakui oleh sejarah. Menurutnya, bila tidak ditulis, sekecil apa pun, peran perempuan akan absen dalam historiografi perlemen Indonesia. Dua perempuan anggota KNIP sedang mengikuti persidangan. (ANRI). Isu-isu penting lain yang terlewatkan dalam penulisan sejarah parlemen pada periode 1945, yaitu ketika parlemen berada dalam situasi darurat dan sementara. Sejak terbentuk, parlemen Indonesia berusia pendek. Parlemen Indonesia hasil Pemilu pertama tahun 1955 disahkan pada 25 Maret 1956, lalu keluar Dekrit Presiden 1959 yang membubarkan parlemen. Lalu parlemen hadir lagi pada 28 Oktober 1971. Padahal, dinamika parlemen di masa darurat tersebut menjadi elemen sangat penting untuk memahami realitas keindonesiaan. Baca juga:  "Gentong Babi" di Parlemen Pembentukan KNIP pada 29 Agustus 1945, yang oleh DPR RI ditetapkan sebagai hari jadi, sesungguhnya ada masalah. Menurut Bambang, dari dokumen-dokumen yang ia baca, parlemen Indonesia bukan seperti yang ditulis dalam buku-buku sejarah, dengan menyebut KNIP, namun ditulis Komite Nasional Pusat (KNP). Bambang merujuk aturan peralihan UUD ’45 tentang KNP sebagai hasil rapat Badang Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP), yang salah satu fungsinya menjalankan tugas DPR dan MPR terkait garis-garis besar haluan negara. Fungsi KNP inilah yang menarik untuk dilihat, menurut Bambang, karena saat KNP didirikan telah terjadi intervensi –walau direkomendasikan juga dari sidang KNP, dimulai sebuah Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, tentang pembentukan Badan Pekerja yang menjalankan pekerjaan sehari-hari KNP. Anggota Badan Pekerja sekitar 28 orang yang dipimpin Sutan Sjahrir. “Kalau kita perhatikan di dalam keputusan itu, maklumat ini kemudian diikuti oleh penjelasan atas Maklumat Wakil Presiden yang ditandatangani Sutan Sjahrir, Badan Pekerja ini bersama presiden berhak dan wajib ikut serta dalam penetapan garis-garis besar haluan negara dan undang-undang yang berkaitan dengan urasan pemerintah. Di sinilah Badan Pekerja tak hanya menjalankan fungsi DPR, tapi juga MPR,” kata Bambang. Baca juga:  Riwayat Nama Ruang dan Gedung Parlemen Realitas politik Indonesia yang menarik itu tidak dipahami dalam historiografi Indonesia, karena menurut Bambang, parlemen tidak dilihat langsung sebagai spotlight , fokus utama. Bambang melanjutkan, jika parlemen menjadi fokus utama dalam historiografi, maka akan bisa mengungkap tentang dinamika sejarah dalam parlemen. Parlemen, lembaga yang sifatnya sementara, tetapi sangat dominan saat itu. “Bayangkan sebuah Badan Pekerja, bukan badan utamanya, itu bisa mengubah praktik ketatanegaraan Indonesia, mengubah betuk pemerintahan negara. Padahal, konstitusi UUD ‘45 tidak mengenal Perdana Menteri, seharusnya menteri bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kabinet harus bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Ini dinamika bukan biasa. Ini luar biasa,” kata Bambang. Baca juga:  Serangan Terhadap Anggota Parlemen Sebuah negara, yang pernah dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, semestinya pusat kegiatan politik ada di parlemen, namun historiografi Indonesia periode 1950-an hingga pertengahan 1960-an, lebih mengutamakan pembahasan presiden, pemerintah atau kabinet, dan partai politik. Inilah, kata Bambang, parlemen terus dieksklusi atau dikooptasi. “Selama Orde Baru, ketika itu Golkar dominan, militer dominan, parlemen dikooptasi di dalamnya. Maka, saya melihat hal ini menimbulkan disorientasi historiografi. Praktik penyusunan undang-undang tidak pernah menjadi arus utama dalam penulisan sejarah. Akibatnya, sejarah fungsi DPR sebagai representasi wakil rakyat tidak menjadi cara berpikir metodologis dalam sejarah penulisan parlemen,” kata Bambang.

Pada Minggu pertama November 2021, pihak keamanan Papua New Guinea, melaporkan sekitar dua ratus orang Papua, korban konflik di Intan Jaya, melintasi perbatasan. Penduduk Papua melintasi batas negara Indonesia- Papua New Guinea untuk mengungsi karena konflik berkepanjangan. Tak jarang, perbatasan kedua wilayah itu menjadi persoalan. Lalu, bagaimana kedua wilayah itu dipisahkan dengan garis batas negara? Perbatasan dua wilayah Indonesia-Papua New Guinea dirancang saat masih di bawah kekuasaan kolonial. Pada 1828, Belanda masuk ke pantai barat daya New Guinea dan memproklamasikan kedaulatan atas wilayah tersebut. Dua puluh tahun kemudian, pada 1848 pemerintah Hindia Belanda mengeklaim wilayah West New Guinea yang terletak di 141 derajat garis bujur. Pada 1884, Inggris Raya mendeklarasikan wilayahnya di Pantai Selatan New Guinea, dan wilayah ini dikenal dengan British New Guinea. Tahun yang sama Jerman mengibarkan bendera di pantai utara dan menamainya German New Guinea. Pada 1906, Inggris menyerahkan wilayahnya kepada Australia, yang kemudian menamai bekas koloni itu dengan nama Papua –Papua New Guinea. Sejak itu, kekuatan Australia merangsek ke bagian koloni lain. Pada 1914, pasukan Australia menguasai German New Guinea. Lalu, Australia mendapatkan mandat otoritas wilayah itu dari Liga Bangsa-Bangsa (kini Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada 1920. Kedua wilayah itu kemudian dikelola terpisah oleh pemerintahan Australia, kemudian pada 1949 kedua wilayah disatukan dalam satu administrasi pemerintahan.   Baca juga:  Ongkos Pembebasan Irian Barat Australia membuka kembali soal batas internasional setelah wilayah itu mereda dari ketegangan perang di kawasan Pasifik, di antaranya pendudukan Jepang pada 1942–1945. Menurut John C. Macartney, senior surveyor dari Port Moresby, Papua New Guinea, dan R.G. Matheson, dalam laporan Survey of International Border beetween West Irian and The Territory of Papua dan New Guinea , yang diterbitkan pada The Australian Surveyor , Desember 1968, perbatasan internasional dibicarakan intensif setelah perundingan sengketa wilayah di bagian barat, antara Belanda dan Indonesia pada 1962, menghasilkan kesepakatan New York Agreement: otoritas wilayah di bawah UNTEA dan administrasi pemerintahan dipegang pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan Act Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Namun, pada 1963, Indonesia mengeklaim wilayah itu bagian utuh dari Indonesia dan menamainya Irian Barat (West Irian). Penandatanganan laporan hasil survei gabungan Australia-Indonesia mengenai perbatasan Papua New Guinea dan Irian Barat di Canberra, pada 12 Februari 1970. (Repro The Australian Surveyor ). Laporan Macartney itu dilengkapi laporan R.G. Matheson, suveryor general dari pemerintah Papua New Guinea. Keduanya terlibat langsung dalam pertemuan-pertemuaan antardelegasi Australia-Indonesia, dalam membahas penentuan garis batas internasional Papua New Guinea-Indonesia, yang laporannya diterbitkan dalam Australian Surveyor pada Desember 1964, berjudul Internasional Border Between West Irian and the Territories of Papua dan New Guinea , dan pada Juni 1970 berjudul Join Report of Australian and Indonesian Survey Authorites od Survey of the Border Between the Territories of Papua dan New Guinea and West Irian . Pertemuan pertama Australia dan Indonesia digelar di Jakarta pada 31 Juli–4 Agustus 1964. Agenda pertama ini dirancang oleh kedua menteri luar negeri yang bertemu di Jakarta pada Juni 1964, membahas perbatasan internasional untuk kedua wilayah teritorial yang pemerintahannya dikuasai oleh Australia dan Indonesia.  Baca juga:  Silang Pendapat tentang Irian Barat Pertemuan pertama itu dihadiri oleh para ahli topografi. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Topografi Angkatan Darat Brigjen TNI Soerjosoemarno, dan delegasi Australia dipimpin B.P. Lambert, Direktur Pemetaan Nasional, serta dua ahli surveyor dari pemerintah Papua New Guinea, R.G. Matheson dan J.C. Macartney. Dalam pertemuan itu, para delegasi menyetujui proposal demarkasi permanen batas internasional Australia dan Indonesia yang diajukan masing-masing negara, yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan survei. Beberapa keputusan dihasilkan dalam pertemuan itu. Baca juga:  Diplomasi Gelap Pembebasan Irian Barat Keputusan paling penting adalah perjanjian deskripsi teknis batas meridian yang terletak pada 141 derajat bujur timur sebagai perbatasan antara pantai utara dan persimpangan utara dari meridian itu dengan Fly River, melewati bagian tengah muara Bensbach River, yang diadopsi bersama sebagai perbatasan permanen antara pantai selatan dan persimpangan selatan dari meridian ini dengan Fly River. Pertemuan itu juga menyepakati empat belas titik untuk dibuat tanda batas dari pantai ke pantai, dan dibangun monumen perbatasan di darat.  Dua tahun kemudian, Mei 1966, pertemuan soal batas internasional dilanjutkan di kota Canberra, Australia, yang menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi pelakasanaan suvei meridian pada demarkasi perbatasan dan disetujuinya pembangunan tiap titik perbatasan di darat yang telah ditentukan dengan monumen permanen.  Tim survei gabungan Australia-Indonesia menyelesaikan monumen permanen batas internasional. (Repro The Australian Surveyor ). Untuk merealisasikannya, kedua negara melalukan ekspedisi gabungan, yang selama 1966, telah menyelesaikan enam penanda. Sisanya, sebanyak delapan penanda akan diselesaikan setelah pertemuan ketiga, yang berlangsung di Jakarta, pada Januari–Februari 1967, yang di antaranya menyepakati garis-garis batas meridian yang telah ditandai harus dilakukan foto udara untuk memastikan akurasinya, sekaligus memastikan dengan jelas penanda itu berada di titik lokasi awal yang disepakati. Pertemuan ketiga ini telah menyepakati untuk menggelar pertemuan lagi untuk menetapkan laporan survei gabungan perbatasan internasional ini, setelah penyelesaian delapan tanda dalam ekspedisi lanjutan selama 1967. Setelah pertemuan ketiga ini, situasi konflik kedua negara sempat memanas, dipengaruhi oleh situasi politik terkait sengketa wilayah Irian Barat antara Indonesia dan Belanda, di mana pemerintah Indonesia menjadi penyelenggara Pepera yang menjadi bagian kesepakatan New York Agreement. Baca juga:  Duri dalam Daging Bernama Irian Barat Jadi, praktis 1967 hingga 1969, Indonesia berfokus pada perhelatan politik penentuan Irian Barat, yang hasilnya, telah dipastikan wilayah itu masuk ke Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan sistem “musyawarah mufakat” atau perwakilan, yang telah ditentukan atau diseleksi wakil-wakil dari 800.000 penduduk Papua, sebagian besar 1.025 wakil dipilih untuk memilih ikut pemerintah Indonesia daripada pemerintahan sendiri. Hasil Pepera itu terus digugat oleh orang Papua karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan New York Agreement, seperti prinsip “one man one vote”.  Setelah status wilayah Irian Barat diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia, maka hasil laporan terakhir terkait kesepakatan-kesepakatan perbatasan internasional, wilayah Papua New Guinea dan Irian Barat oleh pemerintah Australia-Indonesia, ditetapkan bersama di Canberra, Australia, pada 12 Februari 1970.  Laporan akhir hasil kesepakatan-kesepakatan itu ditandatangani oleh masing-masing otoritas survei. Brigjen TNI Pranoto Asmori, Direktur Topografi Indonesia mewakili pihak Indonesia, sementara Australia diwakili oleh B.P. Lambert, Direktur Pemetaan Nasional. Disaksikan oleh Agus Jaman dan KBRI di Australia, dan A.J. Easment C.B.E dan William Granger, masing-masing dari departemen teritorial dan urusan eksternal Australia. Baca juga:  Suap di Balik Upaya Pembebasan Irian Barat Kesepakatan hasil kerja tim gabungan batas internasional kedua negara ini telah menjadi cikal bakal sejarah batas internasional Papua New Guinea dengan Indonesia, meskipun akan mengalami ratifikasi dan perbaikan, misalnya, penentuan batas laut yang menghasilkan “Perjanjian 1971”.  Perjanjian itu pun masih menyisakan persoalan terkait garis batas darat, garis batas laut wilayah dan garis batas dasar laut di Selatan Papua, lahirlah perjanjian baru Australia dan Indonesia pada 12 Februari 1973. Garis batas internasional Indonesia-Papua New Guinea kembali diratifikasi setelah Papua New Guinea merdeka pada 1975. Selain karena Papua New Guinea telah menjadi negara merdeka, soal lain yang memicu perundingan batas negara, terutama lintas batas negara, adalah saat ribuan warga Papua mengungsi ke Papua New Guinea selama kemelut konflik berlangsung pada 1980-an.

LANGIT Palmerah sudah digelayuti mendung saat Andreas Harsono, wartawan cum  aktivis kemanusiaan, mengantar Historia  sampai muka lobi apartemen. Sebelum berpisah, ia sempat mengisahkan sebuah kejadian tak mengenakkan di tempat yang sama. Kejadiannya tahun 2009, katanya, tanpa bisa mengingat tanggal atau bulannya. Kala itu datang orang tak dikenal mencarinya dengan tujuan yang buruk walau orang itu menyapa sopan ke resepsionis dan security  di lobi. “Dia datang ke lobi, minta cari saya. Orangnya sopan seperti Anda. Ditanya, maksudnya ada keperluan apa. Katanya, ‘saya mau bunuh dia.’ Lalu dia nyamperin  ke (Yayasan) Pantau juga. Security  sini lalu lapor ke polsek,” kata Andreas mengenang. Baca juga: Potret Pahit Penyintas 1965 dalam You and I Saat kejadian, Andreas kebetulan sedang di luar kota. Dia hanya tahu soal itu dari pihak security . Rupanya, kejadian itu merupakan salah satu imbas dari aktivitasnya sebagai aktivis HAM cum jurnalis sepanjang menginvestigasi tentang pembantaian massal etnis Madura di Kalimantan pada 1997 dan 2001. Kala itu, Andreas mewawancarai banyak narsumber, mulai dari penjagal hingga pihak keluarga korban. Kisah-kisah getir konflik etnis Madura-Melayu dan Madura-Dayak itu merupakan satu dari sekian catatan perjalanan Andreas sampai ke empat titik terluar perbatasan Indonesia. Sejurus mata angin, perbatasan-perbatasan itu yakni Pulau Rondo di ujung barat, Desa Wutung di perbatasan paling timur, Pulau Miangas di tapal batas utara, dan Rote di ujung selatan. Butuh 15 tahun buat Andreas untuk merangkum dan membukukan petualangannya yang dilakoni sejak 2003 itu dengan tajuk Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia . “(Alasannya) waktu. Waktu kan uang,” kata Andreas menjelaskan soal waktu penyelesaian bukunya. Baca juga: Tembang Gerilya Seorang Menteri Negara Sedikitnya waktu yang dimiliki Andreas disebabkan karena dia juga aktif di Human Rights Watch selain sebagai jurnalis di media-media asing berbahasa Inggris. Perjalanannya sendiri memakan waktu lima tahun (2003-2008), ditambah banyak riset dan proses penyelesaian dengan pihak penerbit. Sekilas, Race, Islam and Power ibarat travelogue atau catatan pelesiran. Lima pulau besar dan dua kepulauan, yakni Maluku dan Nusa Tenggara, yang dikunjungi Andreas. Kisah-kisah dari masing-masing tempat itu lalu dibagi ke dalam tujuh bab. Semua punya “surga” tersendiri. Bab pertama, tentang Aceh, misalnya. Di bagian pembuka, pembaca disuguhkan keindahan alam Sabang dengan lautan biru serta kicauan burung-burung camar. Imajinasi pembaca bahkan bisa lebih luas karena penulisnya menyuguhkan gambaran tempat yang sama dari kacamata penjelajah Inggris Sir Thomas Stamford Raffles pada 1819 dan wartawan Djamaluddin Adinegoro. Saat itu, abad ke-19, Sabang jadi salah satu kota-pelabuhan terbuka dengan fasilitas mumpuni. Baca juga: Suara Penyintas 1965 yang Layak Didengar Hanya saja, Sabang gagal menyaingi Singapura karena letaknya kalah strategis di samping perhatian terhadapnya terus menurun usai pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya, kini yang tersisa dari Sabang hanya keindahannya. Sabang sebagai kota pelabuhan sudah jauh tertinggal, bahkan sempat mati suri setelah ditutup pemerintah pada 1985. Kuliner yang menggugah selerasebagai bagian kekayaan budaya juga dikisahkan Andreas dalam buku ini. Tak ketinggalan, Andreas juga mendeskripsikan beraneka jenis transportasi yang digunakannya sampai ke destinasi di pedalaman pulau-pulau itu. “Transportasinya memang macam-macam. Ada perahu dongdong di Sambas (Kalimantan Barat). Itu ngeri sekali. Ada barang dan motor di atas kabin. Itu kalau jatuh gimana? Di Gunung Kelimutu (Nusa Tenggara Timur) saya kecelakaan sekali. Naik motor jatuh. Lukanya hanya lecet tapi anak yang nyetir patah tulang,” tambahnya. Andreas Harsono, aktivis, jurnalis dan penulis Race, Islam and Power:  Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia  (Randy Wirayudha/Historia) Tetapi Race, Islam and Power bukanlah travelogue biasa. Buku setebal 280 halaman ini mengungkap banyak cerita yang tertinggal setelah konflik-konflik atas nama etnis, agama, dan kekuasaan. Konflik-konflik itu meledak setelah Presiden Soeharto lengser kendati punya akar historis jauh ke belakang. Andreas memulainya dari Aceh, bertolak dari hasil liputannya pada 2003 untuk suratkabar Malaysia, The Star, yang terbit sampai 16 halaman. “Sampai sekarang The Star belum pernah bikin laporan lebih panjang daripada tulisan saya. Judulnya ‘Starting From Kilometer Zero’. Sambutannya bagus. Bahkan editor saya memberi tahu, waktu itu PM Mahathir Mohamad memuji laporan itu. Karena sambutannya bagus, beberapa orang bilang, kenapa enggak di- expand dengan gaya perjalanan begini? Walaupun dia travelogue , dia sebetulnya kan sebuah esai,” sambung salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Institut Studi Arus Informasi tersebut. Andreas melanjutkannya dengan disponsori Ford Foundation sebesar 100 ribu dolar Amerika. Dari pertemuannya dengan orang-orang Gerakan Acheh Merdeka (GAM), pihak TNI, intelektual Aceh, Andreas menguak banyak cerita tentang ketidakadilan dan ketidakpuasan orang-orang Aceh terhadap pemerintah pusat, diskriminasi terhadap kaum minoritas dan perempuan, hingga kajian akar konflik sejak masa kolonial. Baca juga: Sekelumit Kisah Mahathir Mohamad Konflik Aceh, yang banyak tidak dipahami publik, amat berbeda dari yang ditulis dalam buku-buku sejarah umum, terutama keluaran resmi pemerintah era Orde Baru. Dalam buku ini Andreas hendak menjelaskan konflik itu dari sudut non-versi pemerintah. Menurutnya, konflik Aceh punya keterkaitan historis erat dengan Perang Aceh. Itu tercermin antara lain dari pemahaman pentolan GAM Hasan di Tiro, yang masih keturunan Teuku Chik di Tiro, panglima semasa Perang Aceh. Bagi Hasan, Kesultanan Aceh tak pernah benar-benar tunduk pada Belanda. Oleh karenanya ketika penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949, Aceh tak semestinya jadi wilayah yang turut diserahkan kepada republik baru yang didominasi etnis Jawa itu. Aceh, menurut Hasan, bersedia masuk menjadi bagian dari Indonesia karena dijanjikan otonomi khusus oleh Presiden Sukarno yang baru ditepati pada 1961. Itupun baru terjadi setelah terjadi pergolakan lebih dulu oleh Daud Beureueh. Baca juga: Rasisme Sejak dalam Pikiran Faktor ketidakadilan ekonomi yang timbul kemudian makin memperparah hubungan Aceh-Jakarta. Kala Hasan menanyakan Gubernur Muzakkir Walad tentang konsesi hutan dan kontrak penambangan gas alam dengan Exxon Mobil, dia tak mendapatkan jawaban apa-apa. Aceh, apalagi rakyatnya, tak punya hak menikmati kekayaan alam mereka tanpa persetujuan Jakarta. Akibatnya, sentimen anti-pemerintah pusat dan etnis Jawa makin terasa pada 1970-an dan itu masih terasa hingga kini. Berangkat dari kondisi sosial-politik yang ada itulah Andreas seakan memberikan tips kepada pembaca, terutama yang kurang memahami situasi Aceh, agar menghindari panggunaan lema “Mas” dan memilih lema “Bang” jika bertemu orang-orang setempat di wilayah-wilayah yang dulu dikuasai GAM semisal Tiro di Kabupaten Pidie. Hal serupa tapi tidak sama pun ia temukan di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Timor Timur, Papua, dan bahkan di Pulau Jawa. Gejolak kekerasan itu mencapai klimaksnya setelah rezim Orde Baru runtuh. Baca juga: Bandul Stigma yang Berbahaya Alhasil, di pedalaman pulau-pulau itu sentimen antaretnis dan agama masih terasahingga kini. Di Sambas, misalnya, sampai saat ini orang Madura belum diperbolehkan masuk wilayah kabupaten itu. Atau di Ambon, yang bahkan persnya terpecah antara yang bersimpati dengan Muslim dan Kristiani. Andreas merekam semuanya menggunakan dua pendekatan: jurnalistik dan riset. Risetnya mencakup historis, sosiologis, hingga antropologis. Ketiga studi itu dibutuhkannya untuk memahi identitas, bangsa, dan nasionalisme yang berkelindan dengan banyak konflik akibat diskriminasi dan kekerasan yang klimaksnya sampai pembunuhan massal atas nama etnis atau agama. Dari beberapa yang dikisahkan di buku ini, aparat sebagai kepanjangan tangan negara “tidak bisa” atau “tidak berkenan” meredam kekerasan. “Ketika pusat itu goyang, sebagian daerah yang diperlakukan tidak adil oleh pusat ingin mendapatkan kekuasaan lebih besar, mengatur diri mereka lebih besar, entah sosial, politik, ekonomi. Nah bila cara-cara biasa, (seperti) kampanye, advokasi tidak berhasil, mereka lakukan kekerasan. Saya ingin merekam bagaimana kekerasan ini terjadi ketika kekuasaan pusat sedang goyang dan mereka melakukan kekerasan,” lanjutnya. Baca juga: Peliknya Rekonsiliasi Peristiwa 1965 Pendekatan jurnalistik dan multidisipliner yang digunakan Andreas membuat semua yang dikisahkan bisa lebih mudah dibayangkan dan dipahami oleh pembaca. Buku ini menyajikan premis bahwa apa yang tampak apik dari suatu daerah ternyata menyimpan banyak pengalaman kelam di baliknya. Namun, pengalaman kelam itu hanya diketahui dari segelintir orang yang mengalami, entah para pelaku ataupun korban pembunuhan massal. Betapapun pahitnya pengalaman-pengalaman itu, tetapi itulah realitasnya. Publik, terutama yang di luar pulau-pulau itu, perlu diberitahu. Dengan begitu, mereka bisa lebih memahami realitas yang ada. Dengan memahami, mereka bisa lebih bijak dalam merawat ke-bhineka-an yang menjadi ciri “endemik” Indonesia. Oleh karenanya, menurut Andreas, buku ini penting untuk mengubah perspektif para pengambil kebijakan dan pemimpin politik agar kekerasan, terlebih konflik yang berujung pembunuhan massal, tak terjadi lagi ketika krisis global kembali menghantam. “Kemarin saya diajak rapat sama Kantor Staf Presiden. Buku ini menurut mereka penting untuk punya perspektif. This is to sit back and think. Jadi saya juga mau ngajak orang Indonesia, terutama elitelah, untuk berpikir bahwa bila terjadi krisis lagi, kita bisa bunuh-bunuhan lagi. Bila Anda baca sejarah Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, kawasan ini bergolak setiap kali ada krisis global,” jelasnya. Baca juga: Konflik Muslim-Hindu India dari Masa ke Masa Secara keseluruhan, Andreas mengakui buku initidaklah sempurna. Karena keterbatasan ruang, beberapa isu yang juga menimbulkan gejolak nyaris tak termuat. Antara lain isu perempuan dan lingkungan. “Anak saya juga bilang ini kurang isu perempuan dan buat saya (kurang isu) HAM. Ada soal isu lingkungan tentang perkebunan sawit di Riau dan Jambi, dianggap (penerbit) membuat fokusnya bergeser, maka dihilangin. Banyak hal yang enggak masuk dan dipotong. Kira-kira dari 130 ribu kata dipotong jadi 90 ribu, tapi kemudian ditambah lagi 10 ribu, khusus tentang saya mendirikan AJI dan kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, red .) di Bab Jawa,” katanya. Hal lain yang juga membedakan buku ini dari travelogue umum adalah dokumentasi foto. Setiap bab buku ini sekadar menampilkan beberapa peta pulau yang dilukis. Padahaladanya dokumentasi foto, terutama tentang keindahan bentang alam yang didatangi penulis, bisa menyuguhkan kontras dengan aneka kisah getir di baliknyapada para pembaca. “Saya enggak mikir sih. Baru mikir sekarang yang Anda tanya (soal foto). Dokumentasi foto-foto ada. Di blog saya (andreasharsono.net) juga ada. Benar, banyak di Indonesia, banyak sekali pantai indah. Penerbit dan desainernya enggak mau ada foto. Saya enggak tahu pertimbangan mereka apa,” jelas Andreas. Terakhir, soal edisi, sampai saat ini Race, Islam and Power baru tersedia dalam bahasa Inggris. “Itu pertanyaan bagus tapi saya enggak tahu menjawabnya. Saya memang menulis dalam dua bahasa. Alasan yang paling masuk akal karena memang ditulis untuk The Star . Lalu merembet yang lain-lain. Ada bagian tentang Sulawesi terbit di Newsbreak Filipina, bagian yang Timor-Timur terbit di Amerika juga bahasa Inggris. Tapi pasti akan saya kerjakan (edisi) bahasa Indonesianya. Cuma lagi-lagi soal waktu dan uang ya,” tandasnya. Data Buku: Judul: Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto|Penulis: Andreas Harsono | Penerbit: Monash University Publishing, Clayton, Victoria (Australia) | Tahun: 2019, Cetakan Pertama | Tebal: 281 hlm.

Paris Pernandes mengambil sikap hormat. Kepada para penonton, dia menghaturkan sapaan ramah, “Salam dari Binjai.” Sejurus kemudian, jejaka ini langsung menggebuk pokok pisang sampai tumbang bak petinju di atas ring. Entah, apa salah pohon pisang itu. Tapi, aksinya itu malah berhasil menarik perhatian publik di jagad sosial media. Orang-orang jadi latah mengucapkan “Salam dari Binjai” lalu meninju pohon pisang dengan aneka gaya. Kota Binjai pun dikaitkan dengan pisang. Padahal, sejak lama Binjai dijuluki sebagai Kota Rambutan. Binjai terletak 22 km di sebelah barat kota Medan. Ihwal toponimi Binjai sendiri setidaknya terjejaki dari catatan penjelajah Skotlandia John Anderson. Pada 1823, Anderson mengunjungi pantai timur Sumatra untuk membuka hubungan perdagangan atas perintah Gubernur Jenderal Inggris W.E. Philip. Ketika memasuki pedalaman, Anderson memasuki sebuah perkampungan kecil di pinggir Sungai Bingai. Di sana, seperti ditulis Anderson dalam Mission to The East coast of Sumatra 1823, berpenduduk 50 keluarga dan rumah mereka dibangun di bawah pohon binjai yang rindang dan berbatang besar. Versi lain menyebutkan Binjai bertautan erat dengan mobilitas suku Karo di masa lalu. Berdasarkan cerita turun-temurun, daerah Binjai merupakan jalur dagang orang Karo yang ingin membarter hasil bumi dengan garam ke kawasan pesisir. Perjalanan itu membutuhkan waktu lama sehingga para pedagang mesti bermalam atau beristirahat. Dari sinilah kemudian lahir istilah “ ben-ijai ”, yang dalam bahasa Karo berarti “singgah di sini.” Lambat laun, dari tempat singgah, Kuta Benjei  berkembang menjadi bandar perdangangan. Lada yang menjadi komoditas utama bahkan sampai di ekspor ke Penang, Malaya. Baca juga:  Djamin Gintings, Pahlawan Nasional dari Tanah Karo Pada masa kolonial, Binjai masuk ke dalam wilayah konsesi perkebunan tembakau. Namun, untuk mewujudkan itu, pemerintah Belanda harus menaklukkan penguasa setempat. Adalah Datuk Sunggal yang tegas menentang penyerahan konsesi tanah kepada Belanda yang dilakukan Kesultanan Deli. Pertentangan inilah yang kemudian mengakibatkan Perang Sunggal. Pejuang Sunggal membangun benteng pertahanan di Timbang Langkat yang saat ini menjadi kawasan Binjai Timur. Pada 17 Mei 1872, terjadilah pertempuran sengit antara pejuang Sunggal dengan pasukan Belanda yang hendak menjebol benteng itu. Penanggalan tersebut sampai hari ini ditetapkan sebagai hari jadi kota Binjai. Namun, sejarawan Universitas Negeri Medan, Phil Ichwan Azhari, menyanggah perihal hari jadi kota Binjai.    Baca juga:  Raja yang Diasingkan Menurut Ichwan, bukan 17 Mei 1872, melainkan tanggal 27 Juni 1917-lah hari jadi kota Binjai. Seperti dilansir medanbisnidaily.com , Perang Sunggal tidak punya hubungan historis dengan pembentukan kota Binjai. Sebagai pembanding, Ichwan mengutip catatan arsip kolonial yang menyebutkan pada 27 Juni 1917, pemerintah kolonial menetapkan status Binjai sebagai gementee atau kotamadya. Sejak ditetapkan menjadi gementee , Binjai bertumbuh jadi kota modern mengikuti Medan. Skripsi berjudul “Gementee Binjai (1917--1942)” yang ditulis Melisa di Universitas Sumatra Utara menyebutkan, antara tahun 1917 hingga 1942 terjadi perkembangan dalam bidang infrastruktur di Binjai. Untuk memenuhi kebutuhan warganya, beberapa sekolah dibangun baik untuk penduduk Eropa, Timur Asing, maupun pribumi. Selain itu, Binjai juga memiliki jaringan air bersih dan jaringan listrik yang dikelola oleh Nederlandsche Indische Gas Maatschappij . Dalam hal kesehatan, Binjai telah memiliki rumah sakit bernama Centraal Hospitaal dan Bangkattan Hospitaal ,keduanya masih ada sampai sekarang.   Pada masa pendudukan Jepang, terjadi peristiwa toleransi beragama yang patut dicontoh. Seperti umum diketahui, di bawah pemerintahan militer Jepang, masyarakat dipaksa untuk melakukan “ seikere” sebagai wujud pemuliaan kepada kaisar. Lantaran dianggap bid’ah, banyak pihak menolak upacara tersebut, terutama kalangan agamawan. Kelompok masyarakat berbeda agama pun saling tolong-menolong dalam menghadapi tekanan Jepang. Baca juga:  Langsa Diancam, Gubernur Hasan Bertindak Cepat “Satu peristiwa simbolik yang patut dicatat dalam toleransi itu ialah pelaksanaan ibadat golongan Kristen di Binjai pada zaman Jepang dilakukan buat pertama kali di sekolah Muhamadiyah,” tulis tim peneliti Depdikbud dalam Sejarah Daerah Sumatra Utara . Binjai jadi saksi pula pada masa perjuangan revolusi mempertahankan kemerdekaan. Selain Medan, menurut Edisaputra dalam Sumatra dalam Perang Kemerdekaan , Binjai merupakan pusat kegiatan pasukan Resimen Istimewa Medan Area (RIMA), khususnya yang didatangkan dari Aceh. Itulah sebabnya pada Agresi Militer Pertama, 21 Juli 1947, Belanda melacarkan serangan udara memborbardir Binjai.   “Jumlah korban semuanya, 26 orang bangsa Indonesia gugur, yang luka-luka berat 30 orang,” tulis Edisaputra. Baca juga:  Gerilyawan Aceh di Medan Area Memasuki periode Indonesia merdeka, Binjai menjadi ibukota Kabupaten Langkat. Perannya sebagai kota penyangga membuat Binjai selalu berada di bawah bayang-bayang Medan. Binjai seolah jadi pintu gerbang Medan menuju Aceh. Letaknya yang strategis, menurut pakar sejarah kota Universitas Indonesia Tri Wahyuning M. Irsyam, membuat Binjai masuk kategori kota yang berkembang dengan mengikuti kota lain yang berdekatan. “Binjai di utara Medan, Cimahi di barat laut Bandung, Sidoarjo di selatan Surabaya, dan Depok di selatan Jakarta. Kota-kota semacam ini disebut sebagai kota satelit,” kata Tri Wahyuning dalam Berkembang dalam Bayang-Bayang Jakarta: Sejarah Depok 1950--1990-an . Sebagai kota satelit, bukan berarti Binjai tidak punya ciri khas. Kota ini dikenal dengan rambutannya yang legit dan manis. Binjai adalah daerah yang subur sehingga memungkinkan rambutan bertumbuh dan berbuah dengan baik. Kesuburan tanah ini dipengaruhi letaknya yang berada di sepanjang Sungai Bingai yang setiap waktu mengalirkan lumpur humus yang kaya unsur hara. Tidak hanya di Medan, rambutan Binjai ini kesohor di seluruh Indonesia karena rasanya yang lezat. Baca juga:  Gerilyawan Tertolong Pohon Rambutan Selain itu, beberapa tokoh nasional juga berasal dari Binjai. Beberapa di antaranya yakni Mohammad Isa, gubernur pertama Sumatra Selatan, dan sutradara kondang Bachtiar Siagian. Di kalangan generasi milinial ada Paris Pernandes, si petinju pohon pisang yang jadi artis dadakan karena mempopulerkan “Salam dari Binjai”.

Senin, 8 November 2021, dengan mengenakan batik bercorak warna kuning, Priyambudi Sulistyanto, dosen senior pada Indonesian Studies di Universitas Flinders, Adelaide, Australia, memoderatori peluncuran digitalisasi koleksi Anton Lucas, seorang sejarawan dan Indonesianis yang dikenal melalui karya Peristiwa Tiga Daerah , peristiwa revolusi sosial di tiga daerah Pantai Utara Jawa: Brebes, Tegal, Pemalang, pada Agustus–Desember 1945. Anton Lucas menyerahkan koleksi arsip pribadinya yang berjumlah ratusan dokumen dengan beragam jenis koleksi ke Universitas Flinders pada 2016. Sebagian besar merupakan materi penelitian yang dilakukannya sejak kali pertama ia meneliti sejarah revolusi di Indonesia. Ada ratusan arsip yang kemudian dilakukan kajian, bekerja sama dengan peneliti arsip dan sejarawan dari Historia . Baca juga:  Tantangan Riset Sejarah di Era Milenial Priyambudi mengatakan, koleksi Anton Lucas, setidaknya memberikan tiga kontribusi penting. Pertama, bagi oral history (sejarah lisan) dan Indonesia pada periode 1945-1949, sebuah periode penting mengenaidemokrasi lokal, dan karakter masyarakat dalam mengambil alih pemerintahan lokal. Kedua, bagi jutaan generasi digital, terutama di Indonesia, yang mencari arsip, catatan, dan banyak informasi penting. “Saya tidak tahu, tidak bisa memprediksi, generasi itu melakukan revisi atau melihat bagian penting dalam revolusi Indonesia,” katanya. Selain itu, Priyambudi mengungkapkan bahwa koleksi digital Anton Lucas ini bermanfaat bagi memikirkan kambali hubungan Indonesia-Australia. Menurutnya, sejak awal revolusi, kalangan intelektual dan masyarakat sipil berkontribusi dalam membangun hubungan Indonesia-Australia, yang kadang memperlihatkan sebagai musuh, kompetitor, dan teman. Dedikasi Indonesianis Sejak mengawali karier akademisnya, Anton Lucas memulai dengan tema lokal yang tak banyak dilirik oleh sejarawan ataupun peneliti sosial lainnya. Pada 1970, ia kali pertama pergi ke Indonesia, lebih tepatnya, ke Yogyakarta saat belajar bahasa dan sejarah Indonesia. Dalam studi sejarah itu, ia disarankan oleh sejarawan Universitas Gadjah Madah Sartono Kartodirdjo untuk meneliti revolusi lokal di Pantai Utara Jawa, yang dikenal dengan Peristiwa Tiga Daerah. Anton Lucas mengungkapkan, tantangan terberat dalam penulisan sejarah lokal, seperti mengungkap Peristiwa Tiga Daerah, adalah dokumen-dokumen yang sulit ditemukan. Hambatan besar penelitiannya, sumber tertulis yang langka dan menemukan sumber pelaku sejarah lokal. Baca juga:  Anton Lucas dan Cerita Kutilnya Digitalisasi materi penelitian yang telah dikumpulkan dan dikategorikan dalam koleksi-koleksi khusus ini, menurut Anton Lucas, bisa menyelesaikan masalah besar dalam penelitian terkait dokumen sumber-sumber. Ia mengungkapkan digitalitsasi koleksinya menjadi bagian dari dedikasi profesionalnya. Anton Lucas selama beberapa tahun mengerjakan riset panjang untuk mengungkap Peristiwa Tiga Daerah. Ia pun berhasil menemukan sumber-sumber kunci dan mewawancarai sekitar 324 sumber yang menjadi pelaku sejarah, 40 orang di antaranya ia dokumentasikan dalam wawancara yang terekam dalam kaset. Ratusan dokumen Anton Lucas yang telah diserahkan ke Universitas Flinders, kemudian dikaji dan diatur ke dalam katalog-katalog arsip khusus. Proses klasifikasi ini melalui kajian Departemen Indonesian Studies, yang mengundang ahli sejarah dan digital arsip dari Historia.id . Baca juga:  Kisah "Robin Hood" dari Pantura Koleksi Anton Lucas sebagian besar sejarah dan politik Indonesia pada masa pendudukan Jepang dan revolusi Indonesia, yang diklasifikasikan dalam enam katalog koleksi khusus ( sub-collection ), yaitu Agraria Reform , Democracy in Indonesia , Indonesian National Revolution , Merapi Merbabu Complex , Women in the Revolution, dan Indonesian History . Dokumen-dokumen itu, yang sebagian besar bahasa Indonesia, merupakan hasil penelitian Anton Lucas sekitar 30 tahun. Selain karya besar Peristiwa Tiga Daerah, dokumen-dokumen lainnya mengenai perampasan tanah kasus Tapos dan Cimacan, perlawanan bawah tanah di daerah masa pendudukan Jepang, dan politik lingkungan di Indonesia. Bisa Ditiru Indonesianis Lain Sejarawan dan Pemimpin Redaksi Historia.id , Bonnie Triyana, bersama Kepala Desk Arsip Historia.id , Aryono, yang diminta untuk mengkaji dokumen-dokumen tersebut pada 2019, mengungkapkan bahwa dokumen-dokumen penting dari koleksi Anton Lucas semestinya bisa diakses luas, bukan hanya oleh peneliti-peneliti di Australia, tetapi juga di Indonesia. Koleksi Anton Lucas yang telah didigitalisasi dan bisa diakses bebas secara online di website perpustakaan Universitas Flinders meliputi sejarah lisan (wawancara dan transkrip), manuskrip dan publikasi, korespondensi, catatan riset, peta, dan foto. Baca juga:  Aryono, Ayutthaya, dan Adelaide: Testimoni untuk Aryono Bonnie yang menelaah koleksi-koleksi itu sekitar dua minggu, mengungkapkan bahwa dokumen-dokumen yang disimpan oleh Anton Lucas sebagian besar sumber primer, seperti foto, catatan kesaksian, wawancara pelaku sejarah, yang bisa digunakan oleh para peneliti sejarah dan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk mengenali pola-pola masyarakat ketika revolusi terjadi. “Arsip Anton Lucas menjadi satu celah untuk membawa para peneliti mengenali apa yang terjadi pada masa lalu,” kata Bonnie, dalam wawancara pada Senin (8/11/2021). Menurut Bonnie, Anton Lucas mengumpulkan arsip-arsip itu, misalnya untuk penulisan disertasinya tentang Peristiwa Tiga Daerah, bukan berarti peneliti lain tidak bisa menggunakan arsip dan dokumen yang sama untuk penelitian lain. Maka, dokumen-dokumen itu harus ditelaah dan dibuka agar bisa diakses luas oleh peneliti lain. Baca juga:  Koleksi Anton Lucas: Piringan Hitam Cenderamata Lekra Bonnie mengatakan, hal yang dilakukan sejarawan dan Indonesianis seperti Anton Lucas merupakan salah satu contoh terbaik: membuka bahan-bahan penelitian yang dikumpulkan, sebagian besar bahan primer, melalui digitalisasi sehingga dapat diakses oleh kalangan umum. “Ini penting supaya orang bisa mengakses hasil kerja dan mengembangkannya lagi. Karena pembacaan buku dari pengolahan arsip-arsip ini, tentu ada impresi lain kalau kita membaca langsung arsip-arsip itu,” katanya. Bonnie mengharapkan, apa yang dilakukan Anton Lucas ini bisa ditiru oleh Indonesianis lain, yang sudah mendapatkan banyak penelitian, meskipun tak semua rajin mengumpulkan bahan-bahan itu.

MATCH-FIXING  atau pengaturan skor ibarat kanker akut dalam sepakbola yang tak pernah ada habisnya. Di Indonesia, pengaturan skor lagi-lagi mencederai sepakbola yang belum lama bergulir setelah sekian waktu absen gegara pandemi. Pengaturan skor itu menyasar Liga 2. Komite Disiplin PSSI  pada Rabu (3/11/2021) merilis keputusan yang dikeluarkan berupa denda dan sanksi larangan aktif dalam sepakbola kepada lima pemain Perserang dan satu pemain Persic Cilegon. Mereka dinyatakan menerima suap sejumlah uang. Denda yang dijatuhkan antara Rp10-30 juta dan sanksi antara 12-60 bulan. Tetapi bau busuk utak-atik permainan skor oleh bandar judi di belakang layar tak hanya terjadi di kasta kedua liga dan tidak sekadar melibatkan pemain. Seorang perangkat pertandingan yang disamarkan identitasnya di program Mata Najwa  bertajuk: “PSSI Bisa Apa? Jilid 6: Lagi-Lagi Begini”, Rabu (3/11/2021) malam, mengakui Liga 1 musim 2021 pun tercemar match-fixing  yang melibatkan perangkat pertandingan. Baca juga: Wasit yang Tak Mempan Digoda Suap Tim Perserang yang bermain di Liga 2 ( ligaindonesiabaru.com ) Saat dicecar pertanyaan oleh pemandu acara, Najwa Shihab, oknum yang disamarkan sebagai “Mr. Y” itu mengaku lazimnya ada beberapa kelompok perangkat pertandingan terpisah yang terlibat. Walau Mr. Y belum berani membongkar pertandingan mana saja, ia meyakini sebagian laga dari 10 pekan Liga 1 musim 2021 ada pengaturan skor. “Untuk yang kompetisi tahun ini kita dua kali main (pengaturan skor, red. ). (Kelompok lain) yang jelas sama praktiknya. Bisa jadi (semua hakim pertandingan main). Kalau untuk dapatnya, puluhan sampai ratusan juta. Semakin tinggi partainya semakin mahal,” aku Mr. Y. Ketika Najwa mengonfirmasi hal itu ke Ketua Komite Wasit PSSI Ahmad Riyad , dia malah dicecar bahwa program itu melindungi atau menyembunyikan pelaku. Najwa beralasan bahwa dalam Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik, narasumber punya hak untuk dihormati jika tak ingin menyebut identitasnya dan pers baru akan membuka identitasnya atas perintah pengadilan. Baca juga: Cara IGK Manila Menangkal Babi-Babi Suap Kasus pengaturan skor ini dengan demikian menambah panjang daftar kasus serupa yang telah ada sejak beberapa dekade silam. “Dulu Galatama kita menyebutnya semi-profesional, di mana orang-orang kaya membentuk klub: Krama Yudha, Sari Bumi Raya, Pardedetex , Arseto, Pelita Jaya. Tapi tiba-tiba tidak berlanjut. Oh, ternyata ada persoalan krusial saat itu soal suap. Jadi di Galatama sudah dicekoki mafia-mafia suap. Dianggap pertandingannya sudah tidak murni lagi,” kata pengamat sepakbola Kesit Budi Handoyo kepada Historia. Namun, pengaturan skor sejatinya tak hanya terjadi di Indonesia. Di Eropa yang sudah maju pun ada. Pada 2006 dan 2011, misalnya, skandal calciopoli mencoreng persepakbolaan Italia. Inggris yang mengklaim sebagai tanah kelahiran sepakbola modern pun tak luput dari kasus pengaturan skor. Skandalnya tidak hanya melibatkan tim-tim semenjana tapi juga pernah mendera klub-klub kondang macam Liverpool atau klub sekota Manchester United dan Manchester City. Berikut enam di antaranya: Kolusi Test Match Ilustrasi klub Inggris, Stoke City dan Burnley yang main mata mengatur hasil pertandingan pada 1898 ( stokecityfc.com/burnleyfootballclub.com ) Sejak dimulai pada 1888, Liga Inggris punya test match system atau semacam laga play-off dengan format round-robin antara dua tim terbawah First Division dan dua tim teratas Second Division. Tujuan test match system ini untuk menentukan tim mana saja yang bakal promosi atau degradasi. Namun, ketika baru satu dekade liga bergulir, beberapa skandal kolusi atau “main mata” antara dua tim untuk mengatur skor dan hasil pertandingan kendati tak melibatkan uang. Salah satunya terjadi pada test match 1898 yang melibatkan Stoke City dan Burnley FC. Bersama Blackburn Rovers dan Newcastle United di partai lain, keduanya saling “bunuh” di test match . Tetapi hingga laga terakhir test match , Burnley dan Stoke yang saling berhadapan memilih main mata dengan mengatur skor imbang tanpa gol. “Burnley dan Stoke tahu hasil imbang akan membuat Burnley promosi dan Stoke tetap bertahan (di First Division). Yang terjadi tidak ada shot on goal. Para pemain hanya ingin lekas-lekas mengakhiri laga. Blackburn atau Newcastle tak bisa melakukan apa-apa terhadap aib itu,” tulis Scott Murray dalam The Title: The Story of the First Division. Laga itu pun jadi gunjingan publik. Media massa mengungkit praktik culas itu secara besar-besaran selama sebulan. Akibatnya, The Football League sebagai operator liga mengambil tindakan dengan menetapkan Blackburn dan Newcastle diberi kompensasi promosi. Selain itu, test match ditiadakan mulai musim 1898-1899. Sebagai gantinya, ditetapkan dua tim terbawah First Division akan langsung degradasi dan dua tim teratas Second Division otomatis promosi. Kasus Pertama “Main Santai” William John 'Jack' Hillman, pemain pertama yang tersandung kasus suap ( efcheritagesociety.com/bcthic.org ) Dari tanah Inggris pula kasus suap pertama yang tercatat dalam sejarah terjadi. Kasus itu terjadi di akhir musim First Division 1899-1900 dan melibatkan kiper Burnley Jack Hillman. Mengutip Graham Sharpe dalam Free the Manchester United One , di akhir musim itu Burnley tengah kepayahan di jurang degradasi. Klub berujuluk “The Clarets” itu wajib menang di matchday terakhir saat tandang melawan Nottingham Forest pada 28 April 1900. Menurut Sharpe, Hillman yang tak ingin timnya turun kasta, mencoba menawarkan uang senilai dua poundsterling per kepala untuk pemain-pemain Forest agar mau bermain “santai”. Upayanya gagal hingga Forest unggul 2-0 di babak pertama. Namun, Hillman tak menyerah. Saat turun minum, dia menaikkan tawarannya menjadi lima pounds per kepala. Lagi-lagi, usahanya mentah. Forest mengunci kemenangan 4-0. Baca juga: Kisah Perkesa 78 yang Hancur Gegara Suap Hillman harus menerima konsekuensinya tak lama kemudian. Pasalnya, para pemain Forest mengadu ke manajemen klub. Pengakuan para pemain Forest itu kemudian dikumpulkan dan dilaporkan sekretaris Forest ke komisi liga FA. FA langsung menginterogasi Hillman yang mendalihkan upayanya hanya sebagai candaan. “Pada Mei 1900 Jack Hillman dijatuhi sanksi setahun oleh Football League dan Komisi Liga FA karena terbukti berupaya menyuap para pemain Nottingham Forest untuk mengalah, di mana di laga itu kemudian Burnley terpaksa degradasi,” tandas Sharpe. Kontroversi Manchester City William Henry 'Billy' Meredith yang terlibat suap dan jadi whistleblower Man. City ( mancity.com ) Sebuah insiden merembet hingga membuat satu klub berantakan. Itulah yang dialami Manchester City pada 1905. Bukannya fokus meraih gelar, klub berjuluk “The Citizens” itu malah babak belur. Manajemen didenda, para pemainnya terpaksa dilelang, hingga manajernya disanksi seumur hidup. Itu terjadi di matchday terakhir musim 1904-1905. Di musim itu asa City meraih gelar liga pupus lantaran kalah 2-3 dari Villa di partai terakhir di Villa Park, 29 April 1905. Tak hanya asanya pupus, City harus menanggung akibat lebih. “Bencananya” dimulai dari perkelahian antara pemain City, Sandy Turnbull, dengan kapten Aston Villa, Alex Leake, usai laga. Baca juga: Aston Villa Punya Cerita Saat FA menginvestigasi insiden itu, badan tersebut sekaligus dilapori Leake soal upaya suap. Leake mengadukan Billy Meredith, pemain City, sempat menawarkannya uang 10 pounds agar Villa mau mengalah. Meski Meredith menyanggahnya, FA tetap menjatuhkan denda dan sanksi setahun larangan bermain. Kesal karena manajemen klub enggan membayarkan dendanya, Meredith membongkar sejumlah borok klub. “Anda (manajemen) menyetujui sanksi berat dari komisi terhadap saya dan menyatakan saya paling berdosa dan ingin menghapus saya dari sepakbola selamanya. Kenapa hanya saya? Ketika saya sedianya hanya mewakili semua yang juga bersalah,” ujar Meredith dikutip John Harding dalam Football Wizard: The Billy Meredith Story. Meredith mengadukan bahwa manajer City Tom Maley melanggar aturan FA dengan menggaji pemain lebih dari 4 pounds, sebagaimana regulasi yang berlaku saat itu. Meredith juga buka suara bahwa Maley turut terlibat kala Meredith berupaya menyuap Leake. Hasilnya, Maley disanksi FA seumur hidup, dua direktur klub disanksi tujuh bulan, dan 17 pemain City juga disanksi seumur hidup. Selain itu, klub didenda 900 pounds dan sisa skuadnya yang tidak disanksi harus dilelang. Skandal Judi Bola Liverpool-Manchester United Duel kontroversial Man. Utd vs Liverpool pada Jumat Agung 1915 ( lfchistory.net ) Menjelang penghentian musim 1914-1915 gegara Perang Dunia I, Manchester United sedang berjuang menghindari degradasi. “The Red Devils” harus menang saat menjamu Liverpool, yang berada di papan tengah klasemen, pada 2 April 1915. Laga itu berkesudahan 2-0 buat tuan rumah. Tetapi skor akhir itu membuat wasit heran. Wasit juga curiga terhadap perilaku para pemain Liverpool yang seperti bermain malas-malasan. Kecurigaan itu makin bertambah karena pada pengujung laga, eksekutor penalti Liverpool, Fred Pagnam, seakan sengaja untuk tidak mencetak gol. “Setelah pertandingan kemudian muncul sejumlah selebaran tentang perjudian bola dengan bets at odds- nya 7-1 untuk United. Di selebaran itu tertera nama petaruhnya dari sejumlah pemain (United dan Liverpool),” ungkap Clive Harris dan Julian Whippy dalam The Greater Game. Baca juga: Kisah Klopp dan Liverpool yang Klop FA dan The Football League yang menggelar investigasi mendapati temuan bahwa aktor intelektual skandalnya adalah Jackie Sheldon, eks-pemain Liverpool yang di musim itu berseragam United. Sejumlah rekan Sheldon akhirnya juga terbukti terlibat perjudian bola itu, yakni Tom Miller, Bob Pursell, dan Thomas Fairfoul. Sedangkan di pihak United ada Arthur Whalley, Enoch West, dan Sandy Turnbull. Lantaran klub terbukti tidak bersalah, FA tak menjatuhkan sanksi ataupun pengurangan poin. Hukuman hanya dijatuhkan kepada tujuh pemain yang terlibat, berupa sanksi seumur hidup. Pada 1919, FA memberi amnesti kepada keenam pemain kecuali Turnbull karena dia gugur dalam Perang Dunia I. Sindikat Judi Jimmy Gauld James 'Jimmy' Gauld yang menjalankan sindikat judi sepakbola ( afcheritage.org ) Sepakbola Inggris yang “adem ayem” mendadak gempar pada 12 April 1964. Suratkabar Sunday People merilis pernyataan eksklusif Jimmy Gauld, mantan pemain yang mengaku jadi runner sindikat perjudian bola di beberapa kasta Liga Inggris. Gauld menggadaikan pengakuannya itu seharga 7 ribu pounds (kini setara 143 ribu pounds/Rp2,8 miliar) demi menyambung hidup. Dalam pengakuannya lewat rekaman suara di suratkabar itu, Gauld sudah menjalankan sindikasi perjudian bola sejak akhir 1962. Ia membangun jaringan sindikasinya dengan para pemain dari kasta Championship (divisi kedua) hingga divisi keempat, semisal David Layne, Peter Swan, dan Tony Kay (Sheffield Wednesday); Esmond Million dan Keith Williams (Bristol Rovers); Ken Thomson (Hartlepool United); Bryan Phillips dan Jack Fountain (York City FC); Dick Beattie (St. Mirren FC); Sammy Chapman (Mansfield Town); dan Ron Howells (Walsall FC). Baca juga: Mercu Buana Ditutup Karena Skandal Suap Tidak hanya FA yang bergerak, pihak kepolisian turun tangan menginvestigasi. Hasilnya didapati temuan bahwa Gauld menjalankan sindikasi dengan para pemain itu dengan memasang taruhan melawan tim masing-masing. Mereka lantas melakukan bermacam tindakan merugikan agar timnya kalah saat bertanding. Rekaman suara Gauld yang dijadikan pemberitaan Sunday People itu pula yang membuat para pelaku diajukan ke pengadilan di Nottingham Assizes pada awal 1965. Momen itu juga jadi pertamakali rekaman audio dijadikan barang bukti di persidangan dalam sejarah hukum di Inggris. Para pelaku lalu divonis hukuman penjara antara 4-12 bulan, sedangkan Gauld sebagai dalangnya divonis empat tahun penjara. Di ranah sepakbola, FA mengganjar hukuman seumur hidup kepada mereka. Pada 1971, FA mengizinkan para pelaku mengajukan banding. Kasus itu jadi inspirasi film drama The Fix (1997) garapan BBC. Dwi-Skandal 2013 UEFA dan Europol menandatangani MoU anti-pengaturan skor pada 2014 ( uefa.com ) Hingga abad ke-21, beberapa skandal suap berskala kecil masih bercokol di Inggris. Namun, tidak ada yang lebih mengguncang dari dua skandal yang terjadi dalam tahun 2013 . Skandal pertama, terjadi di kompetisi elit Liga Champions. Dari hasil 380 pertandingan seantero dunia yang diinvestigasi Europol sepanjang Juli 2011-Januari 2013, didapati terjadi satu pengaturan skor yang melibatkan peserta Liga Champions yang memainkan pertandingannya di Inggris. Sayangnya, Europol tak menguak pihak mana saja yang terlibat dalam skandal dalam kurun tiga tahun itu. Beberapa dugaan pun mulai mengemuka. Salah satunya dari Ekstra Bladet. Media asal Denmark itu memberitakan dugaan kuat laga Liga Champions yang dimainkan di Inggris itu adalah duel Liverpool kontra Debreceni VSC di Stadion Anfield. Baca juga: Anthem Liverpool, Lagu Teater Musikal yang Mengglobal Namun dugaan itu belum bisa dipastikan karena Europol hanya berbagi informasi itu kepada UEFA. Hanya disebutkan bahwa pengaturan skornya berskala global dan disokong mafia besar di Singapura. “Ini menjadi hari yang menyedihkan bagi sepakbola Eropa dan banyak bukti yang telah didapati, di mana organisasi kriminal ini telah memberi pengaruh koruptifnya. Semua pemangku kebijakan sepakbola diharapkan bisa lebih cermat akan temuan-temuan ini,” kata Direktur Europol Rob Wainwright di laman resmi Europol , 6 Februari 2013. Skandal kedua adalah yang terjadi di divisi Championship, League One, dan Conference South Division. Dalangnya merupakan eks-pemain Sam Sodje. Seperti juga Gauld, Sodje jadi runner judi bola dengan melibatkan beberapa pemain, antara lain Akpo Sodje (Tranmere Rovers), DJ Campbell (Blackburn Rovers), Cristian Montaño (Oldham Athletic), Hakeem Adelakun, dan Michael Boateng (Whitehawk FC). Agen pemain Delroy Facey dan dua cukong Singapura Krishna Ganeshan dan Chann Sankaran juga terlibat. Praktik itu mulanya muncul dari pemberitaan investigatif media Sun on Sunday dan Daily Telegraph pada Desember 2013. Investigasi lanjutan lantas digelar FA dan National Crime Agency (NCA). Dari persidangan, para pelakunya dijatuhi hukuman antara 16 bulan hingga lima tahun. Baca juga: Liga Champions Turnamen Para Juara

LIVERPOOL, kota pelabuhan di pesisir barat Inggris yang dikenal dunia lewat musik dan sepakbolanya, tengah goyah di awal 1990. Warga Liverpool, seperti dijelaskan narator David Morissey, sedang bersusah hati karena klub kebanggaan mereka, Liverpool FC, sedang jatuh dari masa kejayaannya seiring meroketnya sang rival abadi, Manchester United, yang kemudian mendominasi level teratas Liga Inggris. Di sisi lain, di Jerman yang belum lama unifikasi usai dirobohkannya Tembok Berlin pada 9 November 1989, sepakbolanya bergeliat makin dahsyat. Makin banyak pesepakbola Jerman yang melejit. Hanya sayangnya, itu tak berlaku buat Jürgen Klopp. Ia kalah saing dengan “Jürgen” yang lain, yakni Jürgen “Klinsi” Klinsmann yang jadi idola seantero Jerman atau Jürgen Kohler yang mematahkan kaki Marco van Basten. Masa-masa sulit sebuah klub di Inggris dan seorang pesepakbola asal Hutan Hitam Jerman di awal 1990 itu jadi dua kisah yang dijahit sutradara Chris Grubb dalam membuka Klopp: The Inside Story yang dikemas secara dokumenter. Dua kisah tersebut mengantarkan “perjodohan” Liverpool FC yang sudah lama nirgelar dan seorang Jerman yang enerjik. Keduanya kemudian ditakdirkan sukses dan menebus kegagalan demi kegagalan masa lalu. Baca juga: Kisah Iniesta, Pahlawan dari La Masia Aneka lanskap kota Liverpool yang sarat sejarah, termasuk musik dan sepakbola (Whisper) Narator Morrissey mengisahkan, meski Klopp lahir di kota Stuttgart pada 16 Juni 1967, ia tumbuh di kawasan Hutan Hitam, tepatnya di Desa Glatten. Lima klub profesional lalu dimasukinya sepanjang 1987-2001, mulai dari FC Pforzheim, Eintracht Frankfurt II, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt, hingga FSV Mainz 05. Namun karier sepakbolanya tak sesuai harapan. Ia makin menyadari bakat sepakbolanya takkan bisa menyaingi Klinsmann si “Jürgen” yang lain. “ Background -nya sangat humble. Dia tumbuh dekat lingkungan tempat saya lahir. Dia selalu jadi orang yang mudah bergaul dan suka berpesta,” ujar Klinsmann yang jadi salah satu narasumber di film. Sadar kariernya takkan semenjulang Klinsmann atau Lothar Matthäus yang jadi kebanggaan Jerman, Klopp mulai memikirkan masa depannya. Terutama untuk mempertahankan dapur keluarganya agar tetap ngebul . Walau masih berstatus sebagai pemain, Klopp berniat untuk memulai studi sport science. Namun ia masih belum tahu akan jadi pelatih seperti apa nantinya. Nyatanya, hal itu sangat berguna kala Mainz 05 butuh juru selamat pada 2001. “Klopp menjadi pelatih Mainz secara tidak sengaja. Mainz sedang di jurang degradasi divisi kedua dan kesulitan mencari opsi pelatih pengganti (Eckhard Krautzun). Direktur olahraga merasa timnya sulit dilatih orang lain dan melihat mungkin akan lebih baik dilatih orang dalam. Lalu karier Jürgen juga sedang sulit, dia sedang cedera di akhir kariernya dan direktur klub memintanya untuk mencoba menyelamatkan klub,” ungkap Raphael Honigstein, penulis biografi Klopp: Bring the Noise. Baca juga: Sisi Terang dan Gelap Diego Maradona Momen-momen Klopp menjadi juru selamat FSV Mainz 05 (Whisper) Tak dinyana perjudian itu berhasil. Klopp bukan hanya menyelamatkan Mainz 05 dari degradasi pada musim 2000-2001, namun mampu membangun skuad yang mumpuni dan bahkan mengantarkan klub berjuluk “Die Nullfünfer” untuk pertamakali promosi ke Bundesliga tiga musim berselang kendati dengan sokongan dana kecil. Sedikit demi sedikit nama Klopp mulai dikenal di Jerman. Akhirnya, Bayern Munich kepincut untuk merekrutnya. Kendati begitu, Klopp butuh tantangan berbeda sehingga memutuskan hijrah ke Borussia Dortmund. Klub medioker itu ia bawa jadi pesaing terkuat Bayern di awal 2000-an dan menjadikan Bayern tak lagi penguasa tunggal Bundesliga. Pada saat hampir bersamaan, Liverpool melulu kalah saing dari Manchester United-nya Sir Alex Ferguson meski sudah berkali-kali ganti pelatih. Butuh tiga dekade buat Liverpool untuk bisa merasakan kembali mahkota juara Liga Inggris sejak terakhir mereka raih pada musim 1989-1990. Kebangkitan The Reds hadir seiring kedatangan Klopp dari Dortmund pada 2015. Pertanyaannya, metode baru apa saja yang dibawa Klopp ke Anfield dan bagaimana dia membangun skuadnya untuk menuntaskan dahaga gelar Liga Inggris pada musim 2019-2020? Saksikan selengkapnya hanya di platform daring Mola TV. Baca juga: Sejarah Panjang Nerazzurri dalam Inter 110 Kolase era keemasan Liverpool (atas) yang digeser Manchester United (bawah) mulai 1990-an (Whisper) Dua Plot Menjadi Satu Sebagaimana permainan sepakbola, tone dokumenter ini dibuat dinamis, antara muram dan terang. Itu dihadirkan dalam sisipan scene-scene masa kini dan cuplikan Liverpool era 1990 yang di pengujung masa keemasan, situasi Jerman usai reunifikasi dan karier silam Klopp. Pun dengan music scoring -nya. Beat-beat disko di masa pergantian dekade 1980 dan 1990, serta iringan musik orkestra sebagai variasi suasana yang juga diselipkan gemuruh fans fanatik Liverpool sengaja dipilih untuk mengiringi scene-scene yang ada. Namun, beberapa hal teknis dan plot ganda yang dihadirkan sutradara cukup mengganggu. Di Mola TV , hal teknis yang minus adalah tidak adanya subtitle bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sekalipun. Sementara plot gandanya, terutama soal pengisahan historis Liverpool, justru mengambil porsi lebih banyak ketimbang sosok Kloppnya. Itu jelas menjadi ironi lantaran tajuk dokumenternya: Klopp: The Inside Story. Baca juga: Anthem Liverpool, Lagu Teater Musikal yang Mengglobal Empat dari sejumlah narsum dokumenter (searah jarum jam): Steven George Gerrard, Jürgen Klinsmann, Sir Kenneth Mathieson Dalglish & John Charles Bryan Barnes (Whisper) Itu terlihat jelas dari narasumber yang dihadirkan. Para pemain legendaris Liverpool seperti Sir Kenny Dalglish, Steve McManaman, Steven Gerrard, dan John Barnes mengambil porsi terlalu banyak dalam mengisahkan Liverpool, termasuk tentang tragedi Hillsborough (15 April 1989) yang tak ada hubungannya dengan Klopp. Tentu beberapa dari mereka juga bicara tentang Klopp, namun ketika alur cerita sudah bergulir ke saat Klopp baru datang ke Anfield. Sementara narasumber yang bicara lebih detail tentang Klopp hanya rekan senegaranya, Klinsmann, Raphael Honigstein si penulis biografi Klopp, dan wartawati sepakbola Inggris Melissa Reddy. Mereka bicara tentang bagaimana Klopp punya pendekatan berbeda dari pelatih-pelatih Liverpool lain karena didikan Jerman dengan kebiasaan-kebiasaan berbeda pula. Di antaranya, pendekatan personal Klopp lebih humanis tidak hanya kepada para pemain dan jurnalis tapi juga kepada staf klub di luar tim pelatih. Honigstein maupun Reddy juga lebih detail menyajikan metode-metode baru yang dibawa Klopp ke kamp latihan Melwood. Salah satunya adalah Gegenpressing, yang termasuk baru dalam sepakbola Inggris. Baca juga: Senandung Pelipur Lara dan Pemantik Asa Liverpool Selain menjadi sosok humanis dan berkharisma, Klopp membawa inovasi ke Melwood (Whisper) Klopp dan Evolusi Gegenpressing Ketika Klopp datang ke Liverpool pada 2015, rival Liverpool mulai bertambah. Bukan hanya Manchester United, Chelsea dan Manchester City yang reinkarnasi usai keduanya dibeli konglomerat juga menjadi rival tangguh. Tetapi Klopp memulai pekerjaannya menghadapinya dengan energi dan metode baru yang belum pernah diterapkan pelatih lain di Inggris. Sepakbola Inggris dikenal dengan daya tahannya untuk bermain cepat. Tetapi sedikit demi sedikit Klopp berhasil secara perlahan mengubah Liverpool untuk menghadapinya. Sebagaimana diakui beberapa pengamat dan kolega pelatihnya, Klopp berhasil mengubah Liverpool jadi tim dengan permainan paling cepat. Untuk bisa membuat Liverpool menjadi klub paling ditakuti di Inggris dalam tiga tahun terakhir, Klopp memulainya dengan perlahan lewat observasi cermat dalam memilih pemain. Kesabaran dan keyakinan membuatnya bisa mengoptimalkan taktik yang ia pelajari sejak lama, yakni Gegenpressing. Hasilnya dibuktikan pada 2019 dengan raihan trofi Liga Champions dan gelar Liga Inggris 2019-2020. Baca juga: Lima Gebrakan Revolusioner Wenger Ralf Rangnick si "Bapak Gegenpressing " ( uefa.com ) Gegenpressing merupakan istilah Jerman untuk filosofi permainan counter-pressing . Sejatinya gegenpressing adalah taktik bertahan dengan memanfaatkan para pemain lini serang secara agresif. Dibanding taktik bertahan mainstream yang mengatur barisan pemain tengah dan belakang, gegenpressing mengharuskan para pemain di lini depan langsung memberi tekanan intens setelah kehilangan bola. Tujuannya agar tim lawan yang baru merebut bola tak bisa membangun orientasi permainan. “Momen terbaik untuk memenangkan bola adalah segera (menekan) setelah tim Anda kehilangan bola. Di momen itu tim lawan masih mencari orientasi, mau dikemanakan bolanya. Saat merebut bola, pemain lawan harus melakukan tekel atau intercept yang menghabiskan energi. Kedua hal itu membuat pemain lawan lengah. Itulah yang membuat gegenpressing menjadi skema counter-counter-attacking ,” kata Klopp, dikutip The Economic Times , 11 Juni 2021. Baca juga: Wenger dan Lima Pelatih Terawet Sejagat Gegepressing merupakan inovasi taktik yang diciptakan Ralf Rangnick. Rangnick mengaku mengembangkannya terinspirasi setelah melakoni laga persahabatan kontra Dynamo Kyiv pada Februari 1983. Saat itu, Rangnick baru berkarier sebagai pelatih dengan menukangi tim semenjana FC Viktoria Backnang. Pada momen itu ia terkesan dengan permainan menekan sistematis Dynamo yang diasuh Valery Lobanovskyi. “Saya harus selalu menghitung para pemain Kiev. Seperti ada yang salah, apakah mereka bermain dengan 13 atau 14 pemain? ( Pressing ) mereka tak memberi Anda ruang bernafas. Di situlah Kiev menjadi tim pertama yang kami hadapi yang bermain dengan taktik menekan sistematis,” tutur Rangnick dalam kolomnya di The Coaches’ Voices. Klopp (kanan) menjadi murid tak langsung Rangnick (kiri) ( bundesliga.com ) Rangnick lalu meriset sendiri dari sejumlah pelatih legendaris yang acap menerapkan taktik pressing , seperti Ernst Happel, Arrigo Sacchi, atau Zdeněk Zeman. Hasilnya, gegenpressing. Di era 1980-an, taktik tersebut masih dipandang sebelah mata lantaran sepakbola Jerman masih terbuai dengan filosofi bertahan dengan pemain libero di sistem 3-5-2 yang lama dikembangkan Franz Beckenbauer. Kesempatan Rangnick untuk mengenalkan gegenpressing baru terbuka ketika sepakbola Jerman mulai ketularan formasi modern 4-4-2 di akhir 1990-an. Pasalnya, formasi 4-4-2 membuka banyak kemungkinan modifikasi, entah menjadi 4-3-3, 4-3-1-2, 4-1-2-3, atau 4-3-2-1. Baca juga: Lima Pelatih Barcelona dari Belanda Keterbukaan itu memungkinkan Rangnick menerapkan gegenpressing lewat bermacam-macam formasi yang mulai diterima banyak klub pada pertengahan 2000-an. Rangnick membuktikannya saat membesut SSV Ulm 1846 (1997-1999). Klub antah-berantah itu ia bawa menjuarai Regionalliga Süd 1998 dan Ulm diantarkannya promosi untuk pertamakali ke Bundesliga pada 2000. Meski begitu, taktik gegenpressing saat itu masih tetap dianggap remeh sejumlah pelatih dan klub. Publik sepakbola Jerman baru benar-benar sadar gegenpressing bisa jadi sangat efektif justru usai ditiru dan dikembangkan secara lebih agresif oleh Klopp sejak menukangi Dortmund (2008-2015) dan berbuah dua titel juara Bundesliga, satu DFB-Pokal, dua trofi DFL-Supercup, dan sekali runner-up Liga Champions. Klopp dianggap jadi pelatih yang paling berhasil menerapkan gegenpressing  ( liverpoolfc.com ) Meskipun mengambil gegenpressing dari Rangnick, Klopp lebih berhasil karena punya beberapa faktor non-teknis yang jadi pembeda. Klopp, diakui Rangnick, punya kharisma dan keberanian dalam meracik skuadnya. Bagi Klopp, gegenpressing bisa lebih berhasil jika para pemainnya punya kemauan untuk lebih agresif dan proaktif, dan Klopp berani membuang pemain yang dianggapnya akan menghambat taktik itu. “Versi Klopp lebih ‘ heavy metal ’ menciptakan kekacauan yang ia ciptakan buat tim lawan. Dia juga punya keberanian dan keyakinan kuat, di mana itu menjadi kunci. Salah satu hal pertama yang ia lakukan saat datang ke Dortmund pada 2008 adalah mencoret Alexander Frei dan Mladen Petrić dari line-up. Mereka dua pemain bintang tapi Klopp tahu mereka takkan bisa merealisasikan pressing yang agresif sesuai kemauannya,” ujar Rangnick, dikutip Honigstein dalam Das Reboot: How German Soccer Reinvented Itself and Conquered the World. Baca juga: Setan Merah Berharap Tuah Solskjaer Hijrah ke Liverpool pada 2015, Klopp pun menerapkan hal serupa. Sementara di Jerman, beberapa pelatih mulai latah memakai gegenpressing , termasuk salah satunya Thomas Tuchel, suksesor Klopp di Dortmund (2015-2017). Tuchel sempat ingin mengulanginya di Paris Saint-Germain (2018-2020) walau gagal karena terlalu banyak pemain bintang yang tak bisa diatur dan sejak Januari 2021, ia mengekor Klopp ke Inggris dengan menukangi Chelsea. Sedangkan Bayern, rival Dortmund, sedikit demi sedikit juga mulai menirunya, terutama sejak ditangani pelatih muda Hans-Dieter Flick (2019-2021). Tak ayal Jerman pun demam gegenpressing . “ Gegenpressing kini menjadi institusi (sepakbola) Jerman dan Klopp menjadi model untuk banyak pelatih. Sekarang setiap tim Bundesliga menggunakan gegenpressing dan bahkan mulai dilirik seantero Eropa,” tulis Tobias Escher dalam Vom Libero zur Doppelsechs. Tiga pelatih muda Jerman penganut gegenpressing : Julian Nagelsmann, Hans-Dieter Flick & Thomas Tuchel ( bundesliga.com ) Deskripsi Film: Judul: Klopp: The Inside Story | Sutradara: Chris Grubb | Produser: Chris Grubb, Anton Sensky, Chris Bridger-Lining | Produksi: Whisper | Genre: Dokumenter | Durasi: 46 Menit | Rilis: Agustus 2020, Mola TV

HARI masih pagi ketika pesawat Dakota mendarat di bandara Kemayoran, Jakarta, pada 28 Desember 1949. Presiden Sukarno turun dari pesawat menuju mobil berkap terbuka. Bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sukarno bergerak menuju istana. Sepanjang perjalanan, orang berteriak “merdeka!” Kembalinya Sukarno ke Jakarta, setelah empat tahun menjalankan pemerintahan di Yogyakarta, menandai kembalinya pula para pegawai pemerintah, termasuk dari Departemen Keuangan. “Pejabat-pejabat keuangan Republik Indonesia berangsur-angsur datang dari Yogya menempati kembali gedung keuangan di jalan Lapangan Banteng Timur No. 4,” catat Tasmuzi Asjaari dan Gatot Sujono dalam “Departemen Keuangan Pada Masa Revolusi” termuat dalam Rupiah   di Tengah Rentang Sejarah. Baca juga:  Menghapus Lembaga Keuangan Warisan Kolonial Banyak pekerjaan menanti menyusul pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). Tapi jalan menuju pemerintahan sendiri, sesuai cita-cita perjuangan, masih panjang. Sesuai kesepakatan KMB, Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk yang terdiri dari beberapa negara bagian, termasuk Republik Indonesia. RIS kemudian dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulailah era baru. Departemen Keuangan pun mulai menata diri. Pada akhir 1951, struktur organisasi Departemen Keuangan meliputi Kantor Pusat, Thesauri Negara, Direktur Iuran Negara, Jawatan Resi dan Candu, dan Jawatan Pegadaian. Menariknya, Jawatan Pajak, Jawatan Bea dan Cukai dan Jawatan Pajak Bumi justru ditempatkan di bawah koordinasi Direktur Iuran Negara. “Hal ini dilakukan agar memudahkan penerimaan negara,” sebut Saeful Anwar dan Anugrah E.Y. dalam Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa. Baca juga:  Kementerian Keuangan di Masa Perang Struktur organisasi tersebut dinilai lebih efektif untuk bekerja. Tapi hasilnya belum dapat terlihat. Sebab, masa awal 1950-an ini, pucuk pimpinan Departemen Keuangan seringkali berganti mengikuti pergantian kabinet. Umumnya Kabinet hanya bertahan satu sampai dua tahun. Selain itu, penerimaan negara terutama dari pajak masih belum bisa memenuhi kebutuhan dan pengeluaran yang kian meningkat. Bahkan, sejak 1950 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat. Hal ini memaksa pemerintah bertindak hati-hati. “Penasehat dan ahli keuangan bangsa Belanda, Amerika dan Jerman silih berganti mendampingi para menteri keuangan,” tulis 20 Tahun Indonesia Merdeka . Kendati demikian, banyak pandangan ahli-ahli keuangan tersebut tak cocok diterapkan di Indonesia. Gedung lama Kementerian Keuangan. (Aditya/kemenkeu.go.id). Pada pertengahan 1950-an, kondisi perekonomian belum juga membaik. Sebagian besar penerimaan negara berasal dari utang luar negeri, yang dipakai untuk menghadapi pemberontakan di daerah maupun proyek-proyek pembangunan. Di lingkungan Departemen Keuangan terdapat kebutuhan tenaga-tenaga ahli yang sebelumnya dikuasai orang-orang Belanda. Untuk mengisi kekosongan itu, Departemen Keuangan melanjutkan dan meningkatkan kursus-kursus sesuai kebutuhan organisasi. Bahkan pada pertengahan 1950-an muncul akademi-akademi dan perguruan tinggi yang menghasilkan pegawai-pegawai keuangan yang handal dan terampil . Baca juga:  Jejak Direktorat Pajak Hingga 1959, tak banyak perombakan struktur organisasi Departemen Keuangan. Periode Demokrasi Terpimpin menunjukkan kecenderungan baru. Mulanya susunan organisasi terdiri dari Departemen Pusat, Thesauri Negara, dan jawatan-jawatan/organisasi yang punya susunan vertikal, dan kantor/perusahaan yang tidak punya susunan vertikal. Kemudian, menyusul regrouping Kabinet Kerja tahun 1962, bidang keuangan dimasukkan dalam wewenang Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan dengan tiga orang menteri: Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan (P3), Menteri Urusan Anggaran Negara, dan Menteri Urusan Bank Sentral. Pemecahan itu bertujuan untuk memecahkan masalah perekonomian setelah Sukarno melemparkan gagasan tentang Ekonomi Terpimpin. “Dengan regrouping ini, terjadi perombakan struktural dalam pengurusan keuangan dan moneter,” tulis Tasmuji Asjaari. Baca juga:  Mengurai Sejarah Lembaga Bea dan Cukai Pada 1963, menteri keuangan dipecah jadi lima pos. Tiga lainnya tetap, ditambah dua pos Menteri Koordinator dan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta. Setahun berikutnya, kompartemen ini berubah lagi. Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dihapus dan diganti dengan Menteri Iuran Negara. Satu kompartemen baru ditambah, yaitu Menteri Perasuransian. Pemecahan kompartemen tersebut ternyata tak mampu memecahkan masalah kesulitan ekonomi. Inflasi tetap melambung tinggi, harga-harga kebutuhan pokok sulit turun, dan APBN masih defisit. Lapangan Banteng pada masa kolonial. (Tropenmuseum). Tugas Lebih Luas Menyusul Peristiwa G30S, pemerintahan Orde Baru muncul dengan mengusung semangat pembangunan ekonomi. Sasaran lainnya: stabilitas intern dan ekstern mata uang dan nilai uang Indonesia dan penyusunan APBN yang berimbang. Karena itu, tugas Departemen Keuangan menjadi lebih luas. Melalui Keputusan Presidium Kabinet No 15/U/KEP/8/1966, dibentuklah Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang merupakan pecahan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan. Sebagai unit baru, Inspektorat Jenderal bertugas mengawasi semua langkah kerja jajaran internal Departemen Keuangan. Selain itu, ada penambahan pada Direktorat Jenderal Anggaran (dari 3 menjadi 5), Direktorat Jenderal Pajak (dari 4 menjadi 5), Direktorat Jenderal Bea Cukai (dari 4 menjadi 5), Direktorat Jenderal Keuangan (dari 3 menjadi 5), dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (dari 3 menjadi 4). Baca juga:  Jalan Panjang Penentu Arah Perekonomian Penataan organisasi juga diikuti oleh rencana perbaikan kualitas pegawai dengan membuka pelatihan-pelatihan yang terkait dengan posisi mereka. Langkah ini diperkuat dengan pembentukan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK), Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan (Pulitbang Keuangan), Kantor Wilayah, dan Pusat Analisa Informasi Keuangan (PAIK). Harapannya, kualitas pegawai keuangan akan merata di setiap daerah. Upaya-upaya itu berdampak cukup signifikan pada kinerja Departemen Keuangan. Inflasi turun drastis, harga-harga kebutuhan pokok mulai terjangkau rakyat, APBN mulai berimbang, dan peningkatan pada hasil ekspor migas. Ini membuat belanja rutin pemerintah mulai bisa dipenuhi dari pos penerimaan dalam negeri. Secara bertahap, Orde Baru juga mengerek nilai tabungan pemerintah. Ini peran dari Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Anggaran turut menyumbang penghematan pengeluaran rutin. Memasuki 1980-an, Departemen Keuangan merombak sejumlah unit dan membentuk unit baru. Antara lain pembentukan Ditjen Moneter, perluasan kerja BPLK, pembentukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), dan pengalihan tugas Ditjen Pengawasan Keuangan Negara kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Baca juga:  Mengurai Sejarah APBN Indonesia Dekade 1990-an menandai arah baru dalam kerja Departemen Keuangan. Masa ini perekonomian Indonesia sudah lepas dari ketergantungan migas. Ekspor non-migas dan pajak menjadi andalan utama pemasukan negara. Pasar saham juga mulai menggeliat. Pembangunan infrastruktur di daerah berlangsung pesat. Mengikuti laju ekonomi dan pembangunan yang pesat, Departemen Keuangan berupaya mengikutinya dengan memperbaiki struktur organisasinya. Struktur yang lama seringkali tak bisa dipertahankan lantaran perkembangan zaman lebih cepat daripada struktur organisasi. Kementerian Keuangan mengalami perubahan secara dinamis dan menjadi organisasi modern. (Biro KLI). Organisasi Modern Perubahan internal Departemen Keuangan kadang diikuti oleh perkembangan ekonomi yang di luar prediksi. Seperti krisis ekonomi 1998. Krisis ini mengakibatkan perekonomian lumpuh dan Orde Baru tumbang. Kritik terhadap pembangunan yang cenderung memusat dan kinerja birokrat negara yang korup pun berhamburan keluar dalam agenda-agenda reformasi. Tuntutan pemerataan pembangunan dan reformasi birokrasi, dan transparansi kerja birokrat negara juga menyasar Departemen Keuangan. Karena itulah, semasa reformasi, Departemen Keuangan banyak melakukan penyesuaian. Yang cukup fundamental terjadi pada 2000-2001. “Antara lain dengan pembentukan Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Ditjen Piutang dan Lelang Negara, Badan Analisa Fiskal, Badan Informasi dan Teknologi Informasi Keuangan, dan Pusat Manajemen Obligasi Negara,” catat Saeful Anwar dan Anugrah E.Y. Baca juga:  Kisah "Debt Collector" Negara Era reformasi juga mendorong perubahan fundamental pada pengelolaan keuangan negara. Antara lain dengan terbitnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Paket UU ini menjadi landasan pengelolaan keuangan negara, menggantikan undang-undang warisan Belanda. Terbitnya paket UU pengelolaan keuangan negara menandai era baru pengelolaan APBN. Jajaran Departemen Keuangan dituntut mewujudkan APBN yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Kemudian pada 2009, keputusan perubahan nomenklatur Departemen Keuangan menjadi Kementerian Keuangan keluar. Perubahan ini mengikuti Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Perubahan nomenklatur ini bertujuan untuk menajamkan tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian beserta unit-unit di bawahnya. Sebagaimana sejarahnya, Kementerian Keuangan terus mengalami berbagai perubahan secara dinamis dan menjadi organisasi yang modern. Saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018,struktur organisasi Kementerian Keuangan meliputi Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, 8 Staf Ahli Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, serta Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan. Masing-masing unit memiliki struktur di bawahnya. Baca juga:  Sejarah Perimbangan Keuangan Jika menilik bagannya secara keseluruhan, struktur organisasi Kementerian Keuangan terlihat begitu “gemuk” dan kompleks, yang memang dirancang sesuai perkembangan zaman dan tuntutan stakeholder . Bahkan ia merupakan satu-satunya kementerian yang bersifat holding company type department . Kantor Kementerian Keuangan berada di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan kompleks yang terdiri dari beberapa gedung yang letaknya saling berseberangan. Kebanyakan instansi setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan bertempat di lokasi ini. Sepanjang sejarahnya, Kementerian Keuangan mengambil peranan vital dalam mendukung perjuangan bangsa dan pembangunan ekonomi. Peranan tersebut masih terus berlanjut dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara. Wajar jika Kementerian Keuangan disebut sebagai penjaga keuangan negara ( nagara dana rakca ).

UNTUK kali ketiga di tahun 2021 pemerintah menggencarkan basis investor domestik dengan membidik kelompok milenial. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) membuka masa penawaran Saving Bond Ritel atau Surat Utang Negara (SBR/SUN) seri SBR010 periode 21 Juni-15 Juli 2021 dengan tagline : “Pilihan Berharga untuk Tumbuh Bersama”. DJPPR menjamin investasi ini aman dan minim risiko karena pemerintah tak pernah terlambat membayar pokok dan bunganya pada momen jatuh tempo, tetap untung, sekaligus mendorong peran kaum milenial dalam pembangunan negeri. Investasi obligasi ritel ini akan dipakai sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain dengan menerbitkan obligasi ritel, DJPPR memfasilitasi pendanaan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia dari APBN yang bersumber dari obligasi lain. Misalnya, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara untuk proyek pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi yang membentang dari Makassar sampai Parepare. Pembiayaan APBN lewat cara-cara alternatif semacam itu merupakan salah satu tugas pokok DJPPR, salah satu institusi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). DJPPR memiliki visi menjadi unit yang profesional dalam mendukung pembiayaan APBN dan Investasi Publik secara efisien sekaligus mengelola risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. DJPPR baru dibentuk pada 2014. Namun, penjualan obligasi negara untuk pembiayaan pembangunan sudah berjalan sejak republik baru lahir. Baca juga: Mengurai Sejarah APBN Indonesia Situasi Jalan Raya Surabaya yang ramai di masa lalu ( geheugen.delpher.nl ) Dana Perjuangan Dalam realisasi APBN, penerimaan negara selalu lebih kecil dibandingkan belanja negara. Hal ini menyebabkan terjadinya defisit pada APBN. Karena itu pemerintah mencari sumber pembiayaan lain yang bisa dimanfaatkan. Pembiayaan APBN dengan menggunakan instrumen utang merupakan hal yang lazim dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam APBN, sumber pembiayaan melalui utang dapat diperoleh dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, maupun penerbitan surat utang. Di awal kemerdekaan, anggaran negara masih terbatas. Sementara pemerintah harus menghadapi Belanda secara militer maupun diplomasi dan juga tetap menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Namun, penerimaan dari pemungutan pajak tidak mencukupi. Urusan pembiayaan menjadi tanggungjawab Pejabatan Keuangan, salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan yang menangani urusan anggaran negara, perbendaharaan dan kas negara, serta uang, bank dan kredit. Salah satu langkah untuk mencari sumber pembiayaan negara adalah dengan menggulirkan program Pindjaman Nasional 1946. Baca juga: Berkaca pada Ekonomi Kerakyatan Bung Hatta Melalui Undang-Undang (UU) No. 4/1946, menteri keuangan punya kuasa untuk menjual obligasi demi mengumpulkan dana sebesar ƒ.1.000 juta. Pemerintah mengeluarkan tiga banderol obligasi, yakni lembar ƒ100 (uang Jepang), lembar ƒ500 (uang Jepang), dan lembar ƒ1.000 (uang Jepang). Menurut Pantja Raja terbitan 15 Mei 1946, dana yang terkumpul akan digunakan untuk pembangunan, membantu perusahaan umumnya, membangun perumahan rakyat, dan membantu belanja negara berhubung jatuhnya harga uang Jepang. Penjualan dibuka pada 15 Mei-15 Juni 1946 namun terus diperpanjang sampai target tercapai sebelum tutup tahun 1946. Agar makin menarik minat masyarakat, UU No. 4/1946 diperbaiki lewat UU No. 9/1946 tertanggal 5 Agustus 1946. Perkataan “bunga” diubah menjadi “hadiah”. “Pada tahun pertama penerbitan terkumpul uang sebesar lima ratus juta rupiah,” catat buku Sejarah Pembiayaan Indonesia: Periode 1945-sekarang , yang diterbitkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. “Hasil penerbitan surat utang ini, selain digunakan untuk membiayai sektor pertanian dan kerajinan rakyat, juga berhasil meredam inflasi.” Keberhasilan penjualan obligasi negara tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan program serupa. Struktur organisasi Kementerian Keuangan kemudian dirombak. Dibentuklah Pejabatan Uang, Bank, dan Kredit yang sebelumnya berada di bawah Pejabatan Keuangan. Dengan adanya pejabatan baru tersebut, pemerintah menggulirkan program pinjaman negara dengan masa pendek. Baca juga: Membangun Kader Keuangan Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/1947, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 30/1947, pemerintah menawarkan promes negara. Targetnya terkumpul hingga Rp.100 juta. Sehelai promes negara (surat berharga) berharga R.1.000 (seribu rupiah) dan masa berlakunya enam bulan dari tanggal pengeluaran. Dengan PP tersebut, penduduk diberi kesempatan untuk meminjamkan kepada pemerintah dalam jangka waktu enam bulan, baik berupa uang maupun barang yang berguna bagi pertahanan/kemiliteran di masa perang. Sebagai tanda hutang akan diberikan surat promes yang dapat ditukar dengan uang mulai tanggal 28 Januari 1948. Promes negara ialah surat-surat berharga ( waarde papieren ), yang dapat diperdagangkan dalam masyarakat. Jika memerlukan uang tunai, setiap pemegang promes negara dapat menjual atau menggadaikannya. Namun promes negara tak bisa dijual atau digadaikan kepada jawatan atau badan pemerintah, hanya kepada seorang atau badan partikelir. Pengurusan promes negara diserahkan kepada Bank Negara di Yogyakarta. Program pinjaman jangka pendek kembali digulirkan tahun berikutnya. Melalui PP No. 25/1948, pemerintah bermaksud meminjam uang untuk sembilan bulan sebanyak Rp.100 juta dengan sewa modal 6%. Tiga bulan kemudian, 13 November 1948, melalui PP No. 66 diadakan perubahan; selain sewa modal 6% diberikan pula premie-risiko sebesar 12%. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan, “Bagaimana sulitnya untuk mencari alat-alat pembiayaan negara pada waktu itu,” tulis 20 Tahun Indonesia Merdeka , Volume 2. Potret kemiskinan yang diupayakan pengentasannya oleh negara lewat beragam kebijakan keuangan ( geheugen.delpher.nl ) Dana Pembangunan Untuk efisiensi dan koordinasi yang lebih baik, perombakan struktur organisasi Kementerian Keuangan dilakukan pada 1948. Nomenklatur pejabatan diubah menjadi jawatan. Salah satu jawatan yang dibentuk adalah Thesauri Negara, gabungan Pejabatan Keuangan serta Pejabatan Urusan Utang, Kredit, dan Bank. Tugasnya melaksanakan fungsi anggaran dan perbendaharaan. Salah satu pekerjaan besar Thesauri Negara adalah mengawal kebijakan sanering (pengguntingan uang) yang diambil Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri keuangan dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi defisit anggaran yang tinggi. “Kebijakan ekonomi sanering ini dikenal oleh rakyat dengan istilah Gunting Syafruddin karena secara harfiah memang dilakukan pemotongan uang menjadi dua bagian,” tulis Saeful Anwar dan Anugrah E.Y. (ed) dalam Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa. Baca juga: Kementerian Keuangan di Masa Perang Dalam kebijakan ini, semua uang NICA dan uang kertas De Javasche Bank lainnya dengan nominal lebih dari Rp. 2,50 dipotong menjadi dua bagian. Bagian kiri ditukar dengan uang kertas baru De Javasche Bank. Bagian kanan ditukar dengan 3% Obligasi Republik Indonesia. Selain itu, semua simpanan giro dan simpanan lainnya di bank di atas Rp.400 harus di tukar dengan 3% Obligasi Republik Indonesia yang akan dibayar kembali secara cicilan dalam jangka waktu 40 tahun. Semua bank wajib memindahkan setengah dari simpanan itu ke rekening “Pendaftaran Pinjaman Negara 3% 1950”. Obligasi yang dikeluarkan khusus untuk tujuan penukaran tersebut dinamakan “Pinjaman Darurat 1950” atau “Obligasi R.I. 1950”. “Penerbitan tersebut dilakukan untuk mencapai konsolidasi utang negara yang berjangka pendek dan mengatur peredaran uang,” tulis buku Sejarah Pembiayaan Indonesia . Pemerintah juga berupaya agar dana masyarakat dapat disalurkan ke sektor-sektor investasi yang produktif. Sebagai wadahnya, bursa efek dibuka secara resmi pada 3 Juni 1952. Namun, bursa efek kurang berkembang. “Surat-surat berharga yang banyak diperdagangkan di bursa terutama adalah obligasi-obligasi pemerintah dan saham saham dari perusahaan-perusahaan asing,” tulis 20 Tahun Indonesia Merdeka . Baca juga: Jalan Panjang Penentu Arah Perekonomian Pada pertengahan 1950-an, kondisi perekonomian belum membaik. Sebagian besar penerimaan negara berasal dari utang luar negeri, yang dipakai untuk menghadapi pemberontakan di daerah maupun proyek-proyek pembangunan. Untuk itu pemerintah menerbitkan sejumlah obligasi sebagai salah satu instrumen utang pemerintah. Antara lain Obligasi Konsolidasi 1959 dan Obligasi Berhadiah 1959. Penerbitan Obligasi Konsolidasi 1959 dilakukan terkait kebijakan moneter untuk mengganti uang rakyat yang dibekukan di bank-bank pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 26/1959. Obligasi ini diterbitkan dengan bunga 3,5% dan berjangka waktu 40 tahun dengan total outstanding sebesar Rp5 miliar. Sedangkan Obligasi Berhadiah 1959 diterbitkan pada 17 Agustus 1959 senilai Rp 2 miliar dengan bunga 6% sesuai UU Darurat No. 3/1959 tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959. Penerbitan obligasi ini dilakukan untuk pembiayaan pembangunan. Tingkat bunga yang cukup tinggi sebesar 6% ditetapkan untuk menarik minat masyarakat. “Obligasi Berhadiah berjangka waktu 30 tahun ini kemudian banyak dibeli pemodal individu dalam negeri,” tulis 20 Tahun Indonesia Merdeka . Baca juga: Jejak Direktorat Pajak Untuk menangani pekerjaan yang kian menumpuk, susunan organisasi pengelola keuangan negara dirombak pada 1962. Thesauri Negara dihapus. Tugas dan wewenangnya dialihkan ke Departemen Urusan Anggaran Negara, yang memegang tugas perencanaan dan penyusunan anggaran negara. Selain itu dibentuk pula Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan yang bertugas melaksanakan perbendaharaan dan kas negara. Sebagian pegawai Thesauri Negara dipindahkan ke Departemen Urusan Anggaran Negara dan sebagian lagi ke Departemen Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Pada 1964, untuk membiayai pembangunan nasional, pemerintah kembali menerbitkan obligasi yang dikenal dengan nama Obligasi Pembangunan 1964. Obligasi ini diterbitkan dengan bunga 6% dengan total outstanding sebesar Rp10 miliar. Namun, obligasi-obligasi tersebut mengalami kegagalan. Pembayaran kewajiban kacau balau karena pemerintah tak punya uang. Harga obligasi juga turun sejak pemerintah melakukan devaluasi rupiah pada 1966. “Periode ini merupakan masa suram dalam sejarah pengelolaan keuangan negara dan dalam jangka waktu yang cukup panjang pemerintah berhenti menerbitkan Surat Utang Negara,” ungkap Tarmiden Sitorus dalam Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik. Mr. Syafruddin Prawiranegara, menteri keuangan periode 1946-1947 ( nationaalarchief.nl ) Obligasi Kedaluwarsa Pemerintahan Orde Baru mewarisi kewajiban pembayaran obligasi-obligasi yang diterbitkan tahun 1950, 1959, dan 1964ataudikenal dengan istilah Obligasi Lama. Pada 1978, pemerintah berusaha mempercepat pelunasan terhadap sisa outstanding seluruh seri obligasi yang masih beredar di masyarakat. Yang ditugaskan untuk melaksanakan pelunasan adalah Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri (DJMDN). Terbentuknya DJMDN tak bisa dilepaskan dari perubahan susunan organisasi Kementerian Keuangan secara besar-besaran pada 1966. Saat itu dibentuk beberapa direktorat baru pada Kementerian Keuangan. Salah satunya Direktorat Jenderal Keuangan. Pada 1975, Direktorat Jenderal Keuangan diubah menjadi menjadi Direktorat Jenderal Moneter (DJM) dengan tugas dan fungsi lebih luas. Namun, pada 1979, nomenklatur DJM dihapuskan. Sebagai gantinya dibentuk Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri (DJMDN) dan Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri (DJMLN) –kelak, pada 1988 digabung lagi menjadi DJM. Upaya menyelesaikan Obligasi Lama tidak berjalan mudah. Pelunasan dilaksanakan mulai 16 Maret 1979 di Kantor Kas Negara yang ditunjuk, yaitu sebanyak 23 kantor di seluruh Indonesia. Selanjutnya obligasi-obligasi tersebut dimusnahkan di PN Kertas Padalarang pada 1985. Baca juga: Mengurai Sejarah Lembaga Bea dan Cukai Kendati Obligasi Lama sudah kedaluwarsa, rupanya masih ada pemegang/ahli waris pemegang obligasi yang mengupayakan permintaan pelunasan. Persoalan ini bahkan menjadi berlarut-larut. Pada 2001, Kementerian Keuangan memutuskan tuntutan atas klaim obligasi lama tetap tidak dapat dipenuhi karena sudah kedaluwarsa. “Keputusan tersebut diperkuat dengan putusan pengadilan termasuk putusan atas permohonan kasasi dari pemegang obligasi lama yang memutuskan untuk menolak tuntutan agar pemerintah melunasi obligasi tersebut,” tulis buku Sejarah Pembiayaan IndonesiaPeriode 1945-Sekarang . Setelah lama berhenti menerbitkan obligasi, pemerintah kembali melirik sumber alternatif pembiayaan pembangunan ini. Salah satunya dengan menerbitkan obligasi internasional.Pada 1980-an, pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi Yen di pasar perdana Jepang yang dikenal dengan nama Samurai Bonds . Penerbitan Samurai Bonds terdiri dari tiga seri dengan nominal masing-masing sebesar JPY10.000.000.000, yakni Yen Bonds of 1981 – Series 1, Yen Bonds of 1982 – Series 2, dan Yen Bonds of 1983 – Series 3. Kelak, Samurai Bonds dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Namun, selama Orde Baru, pemerintah lebih mengandalkan pembiayaan pembangunan melalui utang luar negeri. Utang luar negeri dengan nominal valuta uang asing sensitif terhadap gejolak nilai tukar. Terbukti, Indonesia harus mengalami krisis ekonomi dan moneter pada 1997. Kondisi masyarakat di pelosok ( geheugen.delpher.nl ) Sumber Utama Salah satu dampak dari krisis adalah bank-bank mengalami kesulitan likuiditas. Untuk mengatasinya, pemerintah meluncurkan program rekapitalisasi perbankan bank umum lewat PP No. 84 tahun 1998. “Pemerintah menganggap bahwa Bank Umum merupakan lembaga intermediasi yang memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia sehingga memerlukan permodalan yang cukup,” tulis buku Sejarah Pembiayaan IndonesiaPeriode 1945-Sekarang . Pada 1999, Kementerian Keuangan membentuk Tim Debt Management Unit (DMU) di bawah Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Tugasnya mengelola utang pemerintah dan obligasi negara yang diterbitkan demi penyehatan perbankan akibat krisis ekonomi dan moneter. Dua tahun kemudian, Tim DMU diubah menjadi Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON) di bawah Sekretariat Jenderal yang secara khusus mengelola Surat Utang Negara (SUN). Baca juga: Menghapus Warisan Kolonial Penerbitan surat utang secara legal disahkan dalam Pasal Peralihan UU No. 24/2002 tentang Surat Utang Negara (SUN). Dalam perkembangannya, SUN menjadi instrumen utama sumber pembiayaan defisit APBN. Hal ini kali pertama dilakukan pada 2002 melalui metode bookbuilding . SUN yang diterbitkan berupa Obligasi Negara seri FR0021. Pemerintah melakukan pengembangan metode penerbitan SUN. Pada 8 April 2003 pemerintah berhasil melakukan Lelang Surat Utang Negara untuk kali pertama dengan menerbitkan Obligasi Negara seri FR0022. Kemudian secara bertahap, pemerintah melaksanakan penerbitan SUN reguler di pasar perdana. Dengan strategi pengelolaan utang yang baik, rasio utang pemerintah bisa diturunkan ke level aman pada 2007. Sejak itu pula pengelolaan keuangan negara tidak lagi berfokus pada isu utang. Pemerintah juga mengembangkan surat berharga dengan menggunakan prinsip syariah. Sebagai implementasinya, dikeluarkan kebijakan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui UU No. 19/2008. Tak lama setelah diundangkan, pemerintah menerbitkan SBSN/Sukuk Negara untuk kali pertama pada 26 Agustus 2008 melalui bookbuilding yakni seri Islamic Fixed Rate IFR001. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang eksis sejak 2014 ( kemenkeu.go.id ) Selain dalam nominal rupiah, pemerintah menerbitkan SUN dalam valuta asing bagi investor luar negeri seperti Global Bonds dan Samurai Bonds . Penerbitan Samurai Bonds , misalnya, dilakukan pada Mei 2019 dengan enam seri: RIJPY0522, RIJPY0524, RIJPY0526, RIJPY0529, RIJPY0534, dan RIJPY0539. Penerbitan ini tercatat sebagai transaksi penerbitan Samurai Bonds melalui Public Offering terbesar yang dilakukan oleh negara di benua Asia. Sejak 2004, Kementerian Keuangan berkali-kali merombak unit pengelola utang. Mulanya unit pengelolaan utang disatukan dalam Direktorat Jenderal Perbendaharaan. PMONmenjadi Direktorat Pengelolaan SUN. Sedangkan Direktorat Dana Luar Negeri menjadi Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Dalam perkembangannya, agar lebih transparan dan akuntabel, pengelolaan utang dipusatkan dalam satu unit tersendiri. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.01/2006, terbentuklah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). “Sesuai dengan PMK tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melakukan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang,” tulis buku Sejarah Pembiayaan IndonesiaPeriode 1945-Sekarang . Baca juga: Tiga Menteri Keuangan Terbaik Indonesia di Dunia Sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber dalam negeri dan untuk mendukung industri strategis, pemerintah memperkenalkan satu alternatif pembiayaan melalui pinjaman, yaitu pinjaman dalam negeri. Dasar hukumnya adalah PP No. 54 Tahun 2008. Sumber pendanaan dari pinjaman dalam negeri diperoleh melalui pembiayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pada 2012, dilakukan penataan organisasi DJPU. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, yang sebelumnya merupakan unit eselon II pada Badan Kebijakan Fiskal, diintegrasikan ke dalam DJPU. Hal ini dilakukan untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko keuangan baik fiskal maupun utang. Namun, realisasi dari usulan penataan organisasi tersebut baru terlaksana dua tahun kemudian. Melalui Peraturan Menteri Keuangan 206/PMK.01/2014 disahkanlah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). DJPPR mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan. Salah satu peran penting yang dimainkan DJPPR adalah dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Untuk mengatasi keterbatasan APBN, pemerintah mengambil beberapa alternatif pendanaan. Salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta. Skema tersebut dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), yang kemudian disebut Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Terbitlah PP No. 38/2015. Beberapa lembaga berperan langsung dalam pelaksanaan KPBU. Termasuk DJPPR dalam memberikan dukungan dan jaminan pemerintah. Maka, dibentuklah Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur di bawah DJPPR. Unit tersebut mempunyai tugas dan fungsi mengintegrasikan dan mengelola fasilitas dan dukungan fiskal untuk penyediaan infrastruktur yang dijalankan dengan skema KPBU. Baca juga: Melacak Ekonomi Syariah di Indonesia Saat ini, optimalisasi pembiayaan utang yang bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) lebih dipilih daripada pengadaan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan defisit APBN. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kinerja DJPPR dalam manajemen utang terbilang bagus. Pada Oktober 2019, DJPPR memperoleh penghargaan sebagai Asia Pasific Public Debt Management Office of the Year dari Global Markets , majalah internasional bidang ekonomi yang terkemuka. Penghargaan ini diterima pada gelaran pertemuan tahunan World Bank/IMF di Washington DC, AS. Setahun kemudian, oleh Global Markets , Indonesia dinobatkan sebagai “Best Public Debt Office/Sovereign Debt Management Office in East Asia Pacific” atau peminjam berdaulat terbaik dalam merespons pandemi Covid-19 di Asia Pasifik Timur lewat manajemen utang di bawah DJPPR. Sepanjang sejarahnya, DJPPR telah bertransformasi beberapa kali guna menyesuaikan jenis dan jumlah utang negara serta demi mendukung pembangunan.

TELEPON rumah berdering beberapa kali. Tak ada orang rumah yang mengangkatnya. Beberapa menit kemudian, telepon kembali berdering. Seseorang di rumah mengangkatnya. Si penelepon memberitahu identitasnya: petugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (KPKNL DJKN). Dia hendak menagih piutang si pemilik rumah. Bukannya dapat jawaban bagus, si petugas justru kena semprot pemilik rumah. Petugas dianggap tak punya empati. Pasalnya si pemilik rumah sedang susah. Usahanya terimbas pandemi Covid-19. Pemasukannya jadi berkurang sehingga kewajiban membayar utang ke negara jadi terhambat. Cerita semacam ini kaprah dialami oleh para petugas KPKNL ketika menagih para debitur selama pandemi Covid-19. Pengalaman baru buat semuanya. Sebelumnya tak ada yang pernah seperti ini. Situasi ini membuat KPKNL membuat strategi khusus agar pengurusan piutang negara tetap sesuai target kantor pusat DJKN. Baca juga:  Menghapus Lembaga Keuangan Warisan Kolonial “Kita berikan semangat kepada debitur, sehingga debitur merasa diperhatikan dengan keadaan ekonomi yang mereka alami dan akhirnya debitur menyadari kewajiban yang harus diselesaikan ke KPKNL,” kata Ramidah, kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padang Sidimpuan, dalam djkn.kemenkeu.go.id . Piutang negara merupakan salah satu jenis kekayaan negara. Di tengah pandemi Covid-19 yang menguras keuangan negara dalam-dalam, kebijakan pengelolaan piutang negara menjadi pendukung percepatan pemulihan ekonomi negara. Masalahnya, sebelum pandemi pun, mengelola piutang negara bukan perkara gampang. Sekarang ditambah pandemi. Ini menjadi tantangan yang lebih berat untuk DJKN dan pegawainya. Meski bukanlah satu-satunya kekayaan negara, piutang negara telah menjadi indikator sehatnya pengelolaan kekayaan negara dan kinerja DJKN. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan. ( djkn.kemenkeu.go.id ). Penguasa Perang Bertindak Jangankan sekarang, dulu pun tak mudah menagih piutang-piutang negara. Padahal pemerintah sudah berbaik hati memberikan bantuan uang atau modal kepada badan-badan swasta dan semi-pemerintah. Penagihan piutang merupakan salah satu wewenang Kementerian Keuangan. Hal ini tersurat dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1948 yang mengatur lapangan pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas-kewajiban Departemen Keuangan. Salah satunya: melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran negara serta penagihan piutang negara. Tugas penagihan menjadi tanggung jawab Thesauri Negara. Namun, situasi ekonomi dan politik tak memungkinkan penagihan berjalan lancar. Banyak yang tidak bayar atau telat bayar. Selama 1950-an, perekonomian Indonesia memang masih dalam keadaan mengkhawatirkan. Produksi perkebunan menurun, cadangan devisa menipis, inflasi naik, dan anggaran negara defisit. Untuk mengatasi keadaan itu, pemerintah menempuh beragam cara. “Terutama atas tindakan-tindakan dengan tujuan mengurangi volume impor serta meningkatkan ekspor,” tulis Oey Beng To dalam Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia. Baca juga:  Kementerian Keuangan di Masa Perang Tindakan konkret dari gagasan tersebut antara lain membatasi kredit bagi para pengimpor dan memperbesar kredit bagi pengusaha ekspor. Dari kredit ini, pemerintah berharap dua hal: keuntungan ekspor sekaligus adanya piutang negara yang kala itu menjadi komponen utama kekayaan negara. Selama 1950-an juga situasi keamanan di beberapa wilayah tak stabil. Pemberontakan mekar dan berkobar di berbagai daerah. “Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh sektor-sektor swasta yang berhutang kepada negara atau kepada badan-badan yang baik langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh negara untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar utang,” tulis Retno Nur Indah dalam “Pembaharuan Hukum di Bidang Piutang Negara di Indonesia”, tesis di Universitas Indonesia. Untuk menagih piutang negara inilah dibentuklah Panitya Penjelesaian Piutang Negara (P3N). Lembaga ini dibentuk pada 1958 melalui Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958. Maklum, saat itu seluruh wilayah Indonesia berada dalam keadaan bahaya ( Staat van Oorlog en Beleg atau SOB ) sejak Maret 1957. Akibatnya militer punya wewenang besar dalam mengatur negara, termasuk urusan ekonomi. Karena itulah, peraturan tentang piutang negara dikeluarkan oleh militer. Piutang negara menurut aturan penguasa perang tersebut meliputi utang-utang perorangan atau badan kepada bank-bank negara, PT Negara, Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan, dan Yayasan Urusan Bahan Makanan. Demi mengefektifkan usaha-usaha penagihan piutang negara, dibentuk suatu aparat operatif kepolisian dalam bentuk badan koordinasi penilikan harta benda. “Badan-badan ini di tingkat terakhir mengambil tindakan-tindakan yang perlu terhadap oknum-oknum yang enggan/tidak melunasi hutang-hutang dan kewajiban-kewajibannya terhadap negara, antara lain dengan jalan penilikan harta bendanya,” tulis 20 Tahun Indonesia Merdeka , Volume 2. Baca juga:  Mengurai Sejarah Lembaga Bea dan Cukai Meski singkat, kerja P3N mampu menagih piutang negara yang macet. Sebab, badan ini dapat memotong jalur. Sebelumnya, penagihan harus melalui tiga tahap lembaga peradilan: pengadilan negeri, tingkat banding pada pengadilan tinggi, dan kasasi Mahkamah Agung. “Sehingga memakan waktu bertahun-tahun lamanya dalam penyelesaian piutang negara/kredit macet,” lanjut Retno. Melihat kinerja P3N cukup baik, pemerintah memperpanjang masa kerjanya hingga batas waktu yang tak ditentukan. Pada 1960, P3N berubah nama jadi Panitya Urusan Piutang Negara (PUPN). Selain itu, badan ini diperkuat lewat Undang-Undang (UU) No. 49. Prp. Tahun 1960 sebagai payung hukum karena aturan penguasa perang tidak berlaku lagi. UU tersebut mencantumkan PUPN berada di bawah menteri keuangan. Secara struktural, PUPN cukup unik. Ia berada di bawah menteri keuangan langsung, tapi tidak setara dengan posisi Direktorat. Guna mengejar debitur di daerah, UU mewajibkan pendirian PUPN di berbagai daerah tingkat I. Anggotanya terdiri atas pejabat departemen keuangan, pejabat angkatan perang, dan pejabat pemerintah lainnya yang dianggap perlu. Tugas PUPN tak jauh beda dari P3N; mengurus dan mengawasi piutang atau kredit dari negara kepada pemohon. Pembentukan PUPN makan waktu transisi selama satu tahun. Selama itu P3N masih bertugas seperti biasa. Pada 26 Desember 1961, PUPN akhirnya terbentuk. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pertama No. 454/MP/1961. Baca juga:  Jejak Direktorat Pajak Perubahan susunan juga terjadi di tubuh Kementerian Keuangan. Dengan Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan tanggal 24 Agustus 1962 No. WMP /KEU.100/62, tugas-tugas dan wewenang Thesauri Jenderal dalam Departemen Keuangan beralih kepada Menteri Urusan Anggaran Negara dan institut Thesauri Negara pada Departemen Keuangan dulu dihapuskan. “Pegawai-pegawai Thesauri Negara sebagian dipindahkan ke Urusan Anggaran Negara dan sebagian lagi menjadi pegawai Departemen Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan,” catat buku 20 Tahun Indonesia Merdeka . Bersama itu, keadaan ekonomi Indonesia makin berat. Harga-harga naik. Inflasi melonjak dua kali lipat. Keadaan makin berat ketika Presiden Sukarno memutuskan untuk menolak modal dan bantuan dari negara-negara Barat. Pinjaman lunak memang datang dari negeri-negeri berhaluan kiri, tetapi itu belum cukup untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. PUPN mengemban tugas tak ringan. PUPN diharapkan ikut menyumbang perbaikan ekonomi Indonesia. Penagihan piutang negara pun digiatkan. Tapi hasilnya tak maksimal. Para debitur kesulitan membayar utang lantaran situasi ekonomi memburuk. Ini berimbas pada berkurangnya potensi untuk mengelola kekayaan negara. Padahal saat itu Indonesia sedang butuh banyak biaya untuk pembangunan sarana Asian Games 1962 dan proyek mercusuar Sukarno lainnya. Menteri Keuangan Ali Wardhana menerima Menteri Keuangan Belanda H.H. Witerveen di Jakarta, 11 April 1971. (Perpusnas RI). Merombak Organisasi Memasuki masa Orde Baru, taji PUPN juga belum berubah. Jumlah piutang negara yang tak tertagih masih cukup besar. “Jumlah piutang negara yang tak dapat diselesaikan selama periode tahun 1967, 1968, dan 1969 adalah sebanyak Rp. 424.599.000,” tulis Kompas , 17 September 1969. Sebenarnya, pemerintah telah menyadari kelemahan PUPN. Maka, melalui melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 57/Men.Keu/67, organisasi Kementerian Keuangan ditata ulang. Keputusan tersebut antara lain mengatur dan menetapkan badan-badan pembantu pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di dalamnya PUPN. Tapi itu tak berpengaruh banyak terhadap penagihan piutang. “Hal itu disebabkan karena berbagai faktor, antara lain: penanggung hutang menghilang, penanggung hutang berada dalam tahanan, penanggung hutang meninggal dunia, penyelesaiannya masih dalam sengketa, penanggung hutang dinyatakan pailit dan perusahaan penanggung hutang sudah dilikwidir,” lanjut Kompas . Berdasarkan UU No 49 Prp Tahun 1969, PUPN memang punya wewenang menyita atau menyandera barang-barang dari debitur yang tak mampu membayar hutangnya . Tapi pegawai PUPN harus memiliki surat keterangan untuk izin penyanderaan dari instansi pemerintah yang berwenang. Penyitaan pun hanya dapat dikenakan kepada debitur yang mampu. Debitur-debitur mampu itu tak habis akal. Tahu jadi sasaran PUPN, mereka melakukan berbagai siasat untuk lari dari utang seperti membuat alasan sakit dan tak mampu. Akibatnya, PUPN tak bisa mengeksekusi wewenangnya secara leluasa. Baca juga:  Jalan Panjang Penentu Arah Perekonomian Para debitur justru merasa senang jika hutangnya diurus PUPN. Dengan begitu, mereka yakin bisa menarik-ulur utangnya. Di mata mereka, PUPN bukan lembaga yang berwibawa dan punya taji. Tapi kesan ini diubah oleh Ali Wardhana, menteri keuangan pada 1968-1983.   Besaran piutang negara sampai membuat Ali Wardhana mewanti-wanti pegawai PUPN untuk terus mengejar para debitur nakal tersebut. “Bila piutang-piutang negara yang besar jumlahnya itu tidak dikembalikan kepada negara, maka sudah pasti hal tersebut akan membawa kerugian yang tidak sedikit,” kata Ali Wardhana dikutip dari Kompas, 13 September 1969. Namun PUPN tetap tak mampu menangani penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Mengingat kian pentingnya lembaga penagih piutang negara ini, pemerintah menata kembali PUPN. Pada 1976, lembaga ini tak sekadar panitia, tapi sudah berganti nama jadi Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 1976. Berbeda dari PUPN yang merupakan panitia interdepartemental dan hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara, BUPN dibentuk dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara. Nomenklatur panitia juga biasanya bersifat sementara, sedangkan badan lebih permanen dan tegas. Baca juga:  Mengurai Sejarah APBN Indonesia Sebagai penjabaran Keppres, terbit Surat Keputusan No. 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN. Pelan-pelan BUPN mulai menunjukkan tajinya. “Sekarang ini kalau mendengar nama BUPN, orang sudah takut,” kata Ali Wardhana dalam Kompas , 23 Oktober 1976. Perubahan nama dari panitia ke badan juga menandakan perubahan cara kerja. Kini BUPN harus melaporkan kinerjanya tiap enam bulan ke Menteri Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan ini tak hanya berisi total piutang yang berhasil ditagih dan masih tertunggak, tetapi juga inventarisasi masalah yang ditemui pegawai BUPN. Pemerintah mengatakan kewajiban menyerahkan laporan ini bukan bermaksud menghakimi kinerja BUPN, melainkan lebih kepada pemecahan masalah. “Buat BUPN ini merupakan perlindungan... Jika terjadi kesulitan, harus segera dilaporkan. Dengan demikian ada tangan lebih tinggi yang dapat mengatasinya,” terang Kompas . Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban melantik Ketua PUPN Cabang Papua serta Serah Terima Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan DJKN pada Selasa, 27 September 2021. ( djkn.kemenkeu.go.id ). Menghadapi Tantangan Masalah BUPN tak pernah lepas dari kenakalan para debitur. Mereka seringkali lebih lihai daripada penagih piutang. Tak heran jika dari piutang negara yang berjumlah Rp352 miliar pada 1982, baru tertagih Rp 40 miliar. Tapi secara kinerja, BUPN kian baik. Penyitaan barang-barang bukan lagi cuma ancaman. Masalah barunya ialah bagaimana barang-barang sitaan akan diproses untuk dijadikan kekayaan negara? Jawabannya: dilelang. Tapi ini bukan wewenang BUPN. Karena itu wewenang BUPN diperluaskan. Tak hanya menyita, tapi juga boleh melelang barang-barang sitaan itu untuk dimasukkan sebagai kekayaan negara. Sebelumnya wewenang melelang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Maka, melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 940/KMK.01/1991 dan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1991, BUPN diubah jadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). “Diperlukan penguatan dan penataan tugas dan fungsi BUPN. Hal tersebut dilakukan dengan diintegrasikannya fungsi lelang yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak kepada unit baru yang menangani urusan piutang dan lelang,” tulis Saeful Anwar dan Anugrah E.Y. (ed) dalam Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa. Baca juga:  Membangun Kader Keuangan Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Perubahan ini diikuti pula oleh meningkatnya tantangan dalam mengelola kekayaan negara. Krisis ekonomi menerpa pada 1997-1998. Bank-bank swasta kesulitan membayar simpanan nasabahnya dan juga menarik piutang. Begitu pula dengan bank-bank negara. Untuk membantu bank-bank swasta tersebut, pemerintah mengeluarkan program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Desember 1998. Beberapa bank kebagian dana BLBI dan selamat. Celakanya beberapa bank justru tetap bangkrut. Sedangkan pemiliknya tak punya itikad baik untuk membayar utangnya kepada negara. Dana BLBI bahkan dikemplang oleh beberapa pemilik bank swasta. Tugas BUPLN mengejar pada debitur nakal itu. Mengingat tantangannya kian berat, BUPLN pun mengalami perombakan setelah reformasi 1998. “Dalam rangka menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap upaya peningkatan kinerja pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, dilakukan perubahan organisasi yang cukup mendasar yaitu dari semula kepengurusan piutang dan lelang negara,” tulis Saeful Anwar dan Anugrah E.Y. Perubahan itu menyangkut struktural BUPLN, nomenklatur, dan fungsi operasionalnya. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 177 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 2/KMK.01/2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Baca juga:  Tiga Menteri Keuangan Terbaik Indonesia di Dunia Semangat reformasi terus berhembus pada instansi pemerintahan. Pada 2006, muncul gagasan untuk menggabungkan fungsi DJPLN, Direktorat Jenderal Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tak perlu lama, gagasan itu disetujui. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2006, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian. Seiring perluasan fungsi dan wewenang, Kementerian Keuangan memandang perlu untuk meningkatkan kualitas para pegawai DJKN. Tak cukup hanya dengan pelatihan, tapi juga dengan membentuk tenaga pengkaji. Terakhir, Kementerian Keuangan menunjuk Ronald Silaban sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada Maret 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap penunjukan ini memperkuat taji DJKN dalam mengejar piutang negara seperti kasus BLBI dan mengelola kekayaan negara lainnya.

Panglima Divisi Siliwangi Kolonel R.A. Kosasih mengerahkan mahasiswa sebagai pasukan jajar kehormatan untuk menyambut kedatangan Presiden Sukarno di lapangan Udara Husein Sastranegara, Bandung. Sukarno akan memberikan kuliah umum di halaman depan kampus ITB. Sukarno merasa heran dan terkesan dengan pasukan jajar kehormatan tersebut. Sebelum masuk ke mobil yang akan mengantar ke kampus ITB, dia bertanya kepada Kosasih. “Kos, itu tadi pasukan dari mana, kok nggak  pakai tanda pangkat?” Kosasih menjawab, “Itu tadi adalah pasukan Resimen Mahasiswa yang sedang dipersiapkan untuk membentuk Operasi Pagar Betis guna menumpas gerombolan Darul Islam/TII Kartosoewirjo.” Percakapan tersebut dikemukakan oleh Tjipto Sukardhono, mantan anggota Resimen Mahasiswa Batalion I/ITB angkatan 1959, kepada Raditya Christian Kusumabrata, dalam “Resimen Mahasiswa Sebagai Komponen Cadangan Pertahanan 1963–2000: Pembentukan Resimen Mahasiswa Mahawarman”, skripsi di Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia tahun 2011. Baca juga:  Sukarno Kuliah dengan Biaya Sendiri Serah terima Panglima Siliwangi dari Kolonel Suprayogi (tengah) kepada Kolonel R.A. Kosasih (kanan) pada 20 Februari 1957. (Repro  Siliwangi dari Masa ke Masa ). Resimen Mahasiswa tersebut adalah Batalion Wajib Latih (Wala) yang terdiri atas mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat yang dilatih oleh Divisi Siliwangi pada 13 Juni sampai 14 September 1959. “Presiden Sukarno pernah dibuat kagum menyaksikan penampilan Batalion Wala ketika Panglima Siliwangi, Kolonel R.A. Kosasih mengerahkan satuan mahasiswa ini sebagai pasukan jajar kehormatan untuk menyambut kedatangan presiden di lapangan udara Husein Sastranegara, Bandung,” tulis Hasyrul Moechtar dalam Mereka dari Bandung: Pergerakan Mahasiswa Bandung, 1960–1967 . Menurut Hasyrul, pembentukan Resimen Mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi menemukan momentum yang tepat setelah Presiden Sukarno mengeluarkan komando Trikora untuk membebaskan Irian Barat pada 19 Desember 1961. Baca juga:  9 Martir Gerakan Mahasiswa Indonesia Selaku Penguasa Perang Daerah, Kosasih merespons komando tersebut dengan mengeluarkan keputusan pada 10 Januari 1962 untuk membentuk Resimen Serbaguna Mahasiswa/Mahasiswi. Rekrutmen diserahkan kepada perguruan tinggi, sedangkan penyusunan program latihan dan pelaksanaannya ditangani oleh Kodam (Komando Daerah Militer) dan Korem (Komando Resor Militer). Raditya mencatat, dari 25.000 mahasiswa yang ikut seleksi, hanya 4.969 yang lulus seleksi. Batalion Resimen Serbaguna Mahasiswa ini dipimpin oleh Kapten Ojik Soeroto, yang terdiri dari Kompi I dan II dari ITB, Kompi III dari Unpad, Kompi IV dari Unpar dan perguruan tinggi lainnya. Defile Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat. (Repro Siliwangi dari Masa ke Masa ). Pada 1963, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pelaksanaan Wajib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Melalui keputusan inilah Resimen Mahasiswa dibentuk di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Seluruh Menwa yang berada di perguruan tinggi kemudian disatukan dalam satu Menwa berdasarkan wilayahnya masing-masing dan berada di bawah asuhan Kodam masing-masing. Ini berdasarkan instruksi Menko Hankam/KASAB Jenderal TNI A.H. Nasution melalui radiogram pada 1964. “Radiogram ini dikeluarkan juga karena melihat ide dari Resimen Serbaguna Mahasiswa di Bandung yang secara organisasi berada di bawah Kodam, sehingga pengorganisasian/pengomandoannya menjadi lebih mudah dan terarah,” tulis Raditya. Baca juga:  Riuhnya Gagasan Milisi Negara Sejak dikeluarkannya radiogram tersebut, Menwa didirikan di setiap provinsi. Menwa-Menwa ini memiliki nama dengan awalan “Maha”, seperti Mahawarman (Jawa Barat), Mahajaya (Jakarta), Mahakarta (Yogyakarta), dan lain-lain. Dibentuk dengan semangat merebut Irian Barat, maka para anggota Menwa pun diikutsertakan dalam Korps Sukarelawan Pembebasan Irian Barat. Mereka juga dikerahkan sebagai sukarelawan dalam Satuan Tugas Dharma Bakti untuk membantu pembangunan di Timor Timur. “Sebelumnya terkait dengan usaha mempertahankan NKRI, Resimen Mahasiswa Mahawarman ikut andil dalam upaya penumpasan DI/TII di Jawa Barat,” tulis Raditya. Menko Hankam/KASAB Jenderal TNI A.H. Nasution melantik Resimen Mahasiswa Mahajaya Jakarta. (Repro  Mimbar Penerangan ). Kedekatan Menwa dengan militer berdampak pada penampilan dan sikap para anggotanya. Menwa menjadi organisasi mahasiswa yang terpisah dari kegiatan kemahasiswaan pada umumnya. “Penampilan dan tata cara organisasi yang militeristik membuat Menwa kerap disangkutpautkan dengan kekerasan, sehingga menimbulkan sikap tidak bersahabat dari rekan mahasiswa yang lain,” tulis Raditya. Pada 1994, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang didukung mahasiswa dari perguruan tinggi di berbagai kota mengeluarkan pernyataan keprihatinan atas berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Menwa. Bahkan, Kelompok Cipayung yang terdiri atas PB HMI, GMNI, PMKRI, dan GMKI, menuntut penghapusan Menwa dari lingkungan perguruan tinggi. Baca juga:  Kisah Plonco Sejak Zaman Londo Tuntutan pembubaran Menwa kemudian datang dari IAIN Walisongo Semarang setelah mahasiswanya dianiaya oleh anggota Menwa. Pada 2000, melalui referendum, mahasiswa IAIN Walisongo memutuskan menolak keberadaan Menwa di kampusnya. “Keberhasilan IAIN Walisongo Semarang menjadi pemicu tindakan-tindakan serupa di perguruan tinggi lain di Indonesia,” tulis Raditya. Pemerintah mendengar tuntutan tersebut kemudian meninjau kembali keberadaan Menwa. Akhirnya, pada 11 Oktober 2000 keluar Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang menetapkan Menwa sebagai UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang pembinaannya diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Menwa menjadi UKM biasa, tidak lagi berada di bawah asuhan Kodam. Baca juga:  Soe Hok Gie dan Perploncoan di UI