Suasana hutan Tumpak Kepuh (terletak di kawasan Desa Sumberdadi, Blitar Selatan) masih remang-remang. Pagi baru saja tiba, ketika seorang lelaki hampir paruh baya melintasi jalan setapak hutan tersebut. Langkahnya yang terburu-buru dan cepat mengundang perhatian Peltu Jatimin dan beberapa anak buahnya  dari Kompi C Batalyon 521 Kodam Brawijaya. Tanpa pikir panjang Jatimin berteriak memerintahkan lelaki itu untuk menghentikan langkahnya. Alih-alih dituruti, yang diperintah malah menjalankan langkah seribu. Tembakan peringatan pun dilontarkan tiga kali. Tetap tak digubris. Sebagai jalan terakhir, Kopral Dua Soepono terpaksa mengarahkan senapannya. Dor! Dor! Dor! Terjungkallah lelaki itu seketika. Saat didekati, nampak pangkal pahanya nyaris putus. Namun lelaki itu masih hidup. Dalam kondisi sakratul maut, dia masih menyebut namanya sebagai “Gunawan”. Beberapa detik kemudian nyawanya pun lepas.  Ketika memeriksa tas hitam yang yang dibawanya, nampaklah sehelai sarung usang berwarna hijau. Kain itu membalut sebuah radio transistor kecil dan sebuah buku berjudul Kaum Buruh Sedunia Bersatulah!  karya pemimpin komunis Tiongkok, Mao Zedong. Dua hari kemudian yakni pada 17 Juli 1968, Wakil Komandan Satuan Tugas Operasi Trisula (operasi khusus memburu sisa-sisa anggota PKI di wilayah Blitar Selatan) Letnan Kolonel Sasmito membuat pengumuman yang mengejutkan: lelaki itu ternyata adalah Ir. Surachman, Menteri Irigasi Kabinet Dwikora II sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sejak Februari 1966 menjadi buronan karena dituduh sebagai anggota PKI. Demikian pernyataan Sasmito dalam buku Operasi Trisula Kodam VIII Brawijaya karya Semdam VIII Brawijaya. Hampir setahun kemudian, peran politik Surachman sebagai “orang PKI yang diselusupkan” ke tubuh PNI dikuatkan oleh Kusnun alias Abdullah, anggota verfikasi CC PKI urusan Kalimantan. Dalam sidang hari ke-4 pengadilan subversi terhadap terdakwa Sardjono dan Florentinus Suharto pada 30 Mei 1969, Kusnun menyebut  bahwa Ir. Surachman (PNI) dan Karim DP merupakan para infiltran PKI. Tetapi ketika ditanya tentang bukti administratif mengenai keberadaan para anggota PKI yang berada di partai-partai lain itu, Kusnun menjawab soal tersebut sulit dihadirkan di pengadilan. “Karena untuk kepentingan security , maka bukti-bukti itu biasanya dimusnahkan,” kata Kusnun seperti dikutip oleh Abadi , 31 Mei 1969. Pendapat Surachman sebagai orang komunis yang menyelundup di tubuh PNI semakin kuat ketika Profesor Soenarjo S.H (salah seorang pendiri PNI) menyebut dalam bukunya Banteng Segitiga ,  Surachman sebagai anggota PNI yang lebih pandai mengekor PKI. Namun benarkah semua tuduhan itu? Satya Graha, mantan wakil pemimpin redaksi Suluh Indonesia (koran milik PNI), menyatakan ketidakpercayaannya terhadap tuduhan itu. Sebagai seorang yang pernah mengenal insinyur pertanian lulusan UGM itu (1961), dia tidak yakin bahwa tokoh muda PNI tersebut sebagai orang PKI. “Saya kira karena dia loyalis Bung Karno yang sangat radikal, lantas musuh-musuh politik Bung Karno mem-PKI-kan-nya setelah Peristiwa Gestok (Gerakan Satu Oktober),” ungkap Satya. Keyakinan Satya Graha berkelindan dengan pendapat ahli sejarah politik Indonesia J. Eliseo Rocamora. Dalam bukunya, Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965 , Rocamora menyebut tuduhan itu tidak memiliki dasar sama sekali. “Tulisan-tulisan panjangnya di koran PNI Suluh Indonesia tidak menyingkapkan sedikit pun gaya penulisan atau pemikiran PKI,” ungkapnya. Jikalau pendiriannya terlihat lebih cenderung kepada hal-hal yang dikeluarkan oleh PKI (soal pembentukan Angkatan Kelima misalnya) dan sikap-sikapnya terkesan mendua terhadap insiden-insiden aksi sepihak yang dilakukan oleh banyak kader PKI, itu bisa dimaklumi. Sebagai seorang loyalis Sukarno, Surachman tentunya akan mengacu kepada sikap junjungannya itu yang menurut Rocamora sikapnya terhadap kedua isu tersebut juga mendua. Rocamora pun bisa memahami jika di tengah “ketidakpastian” dan aksi Letnan Jenderal Soeharto menangkapi menteri-menteri-nya Sukarno pasca Gerakan 30 September 1965, Surachman jadi berpaling kepada musuh Soeharto yakni PKI. Ketika sisa-sisa PKI melancarkan aksi gerilya di Blitar Selatan, Surachman membuat keputusan cepat untuk bergabung dengan para pemberontak. Terlebih baginya Malang Selatan dan Blitar Selatan adalah dua tempat yang tidak asing,  mengingat sebagai anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) pada era Perang Kemerdekaan (1946-1949), dia pernah bergerilya melawan Belanda di wilayah tersebut. Namun upaya cari selamat itu ternyata tak berbanding lurus dengan suratan takdirnya. Gegara tembakan seorang kopral, pelariannya itu malah mempercepat kematiannya. Maka berakhirlah hidup sang menteri dengan membawa sejumlah misteri yang tak pernah terjawab pasti hingga kini.

Aristokrat dari Sulawesi yang getol menyerang Belanda. Enggan bekerja sama dengan penjajah hingga akhir hayat.

Sebagai salah seorang pemikir militer Indonesia, Kolonel Djatikusumo sejak awal memiliki konsep tentang bagaimana organisasi militer semestinya dibangun. Salah satu faktor terpenting dari konsepnya ialah, harus ada pendidikan militer profesional. Bertolak dari kosenp itulah Djati kemudian menggagas berdirinya Sekolah Opsir Tjadangan (SOT) di Salatiga. “Keputusan mengadakan Sekolah Opsir Tjadangan didasarkan atas prakarsa Jenderal Mayor Djatikusumo, untuk membentuk satu korps opsir (perwira) cadangan, yang anggotanya dibentuk dari guru-guru dan pelajar pejuang yang kebetulan sudah berada di dalam jajaran komandonya. Gagasan ini timbul setelah melihat kenyataan ketika pertempuran-pertempuran di front Ambarawa dan Semarang, banyak anak pelajar yang gugur,” tulis Himpunan Pas T Ronggolawe dalam Pasukan “T” Ronggolawe: Perjalanan Sejarah Sekelompok Pemuda Pelajar Semarang . Kepedulian pada pendidikan itu membuat Djati terjun langsung dalam pengajaran maupun ujian. Selain itu, Djati biasa menyertakan para taruna ke dalam pertempuran sungguhan meski sering ditentang banyak perwira senior. “Ia justru berpendapat bahwa para kadet ini perlu ikut berperang secara aktif, sebab perang ini merupakan kesempatan yang bagus bagi para calon perwira untuk memperoleh pengalaman bertempur dalam arti yang sebenarnya. Suatu kesempatan yang belum tentu bisa diperoleh di masa-masa mendatang. Kalau toh nanti jatuh korban, itu risiko,” kata Moehkardi dalam buku Akademi Militer Yogya dalam Perjuangan Fisik 1945 sampai dengan 1949 . Meski berat, para taruna tak pernah mengeluhkan konsep pendidikan seperti itu. Para taruna sama seriusnya seperti personil-personil lain dalam operasi militer. Seperti yang dialami Mardihadi, anggota Pasukan Tjadangan Ronggolawe yang ditempatkan di Bungah, Kawedanan Sedayu (Front Ronggolawe I: Surabaya Barat dan Utara) untuk mengawasi gerak-gerik musuh dan mata-mata musuh. “Di kota Bungah ini, makan sehari-hari hanya telur bebek diceplok, diolesi petis sedikit lombok dan gereh (ikan asin). Memang adanya hanya itu-itu saja. Hiburan hampir tidak ada, satu-satunya hiburan sebagai selingan adalan nonton gadis-gadis yang andi di Bengawan Solo, sekadar untuk menghilangkan kejenuhan yang berkepanjangan (istilah Pasukan T: nonton gitar kecemplung),” Himpunan Pas T Ronggolawe. Jauh setelah itu, penerjunan langsung ke dalam pertempuran juga dirasakan manfaatnya oleh taruna Atekad Try Sutrisno (kelak menjadi wakil presiden) saat diikutsertakan Djati dalam menangani PRRI. “Praktik lapangan yang paling berkesan adalah pelibatan para taruna Atekad dalam tugas operasi Sumatera Barat. Dari situ kami para taruna dapat menerapkan ilmu dan seni kepemimpinan prajurit, maupun merasakan dan menghayati secara langsung dinamika pelaksanaan operasi, dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya. Penugasan operasi semasa taruna di dalam periode kepemimpinan Pak Djati merupakan pengalaman langka dan sangat berharga,” kata Try dalam testimoni berjudul “Pak Jati di Mata Saya”. GPH Haryo Mataram (kelak menjadi rektor pertama Universitas Negeri Surakarta), adik tiri Djati (satu ayah beda ibu), juga amat merasakan manfaat pola pendidikan yang diterapkan Djati sejak awal kemerdekaan. Dia menyadari kemudian bahwa pendidikan oleh Djati sebagai motivasi tak langsung kepada para taruna. Namun, Haryo ingat Djati amat profesional dalam pekerjaannya. Alih-alih mendapat keistimewaan, Haryo justru mendapat perlakuan lebih keras dibanding yang diterima teman-temannya dari Djati. Itu dialaminya saat ujian terakhir di Akademi Militer Yogyakarta dengan mata pelajaran taktik. Djati yang turun langsung menguji bersama Letkol Ismail, justru membebankan Haryo dengan ujian lebih berat. “Justru pertanyaan yang ditujukan kepada saya adalah yang paling sulit, dan kepada saya dikejar terus dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan,” kata Haryo dalam testimoninya di biografi Djati berjudul GPH Djatikusumo, Prajurit-Pejuang dari Kraton Surakarta . Ketagasan Djati dirasakan Haryo sejak awal, ketika Haryo dan sejumlah taruna diperbantukan ke Divisi Ronggolawe yang dipimpin Djati sebelum Agresi Pertama. Ketika Haryo melaporkan kedatangan pasukannya, Djati menolak. Upaya itu terjadi hingga beberapa kali. “Mengapa ditolak? Karena ternyata kancing baju saya dan beberapa teman taruna Akademi Militer tidak tertutup (terbuka). Sehingga hanya karena kurang rapi saja laporan saya ditolak,” kata Haryo.

UNTUK kesekian kalinya sentimen terkait Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat mengorbit lagi. Disebutkan budayawan Minang Edy Utama yang dikutip BBC News Indonesia , Selasa (8/9/2020), luka lama itu menganga setelah Presiden Sukarno memerintahkan pasifikasi militer lewat “Operasi 17 Agustus”. Implikasinya hingga sekarang merembet kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), parpol penguasa pemerintahan saat ini yang dianggap representasi dari Sukarno. Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pengarahan pasangan calon Pilkada, 2 September 2020, masih mempertanyakan mengapa rakyat Sumbar (Sumatera Barat) belum menyukai PDIP. Namun, kerunyaman muncul setelah muncul pernyataan Ketua DPP PDIP yang merangkap Ketua DPR RI Puan Maharani di hari yang sama. “Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” kata Puan. Sontak sejumlah nada sumbang dari para aktivis dan politisi Minang menerjang PDIP. Hal tersebut membuat PDIP Sumbar memutuskan urung terjun ke pertarungan pemilihan gubernur (pilgub) Sumbar. Pernyataan Puan jadi bola liar lantaran tak disusul klarifikasi langsung. Ia membangkitkan lagi trauma PRRI yang disebutkan Edy berawal dari operasi militer yang dikerahkan Sukarno. Pernyataan Edy mendorong kita pada pertanyaan, benarkah luka lama PRRI itu gara-gara operasi militer perintah Sukarno? Baca juga: Kemenangan "Tentara Sukarno" di Hari Lebaran Sejarawan cum peneliti senior LIPI Profesor Asvi Warman Adam mempertanyakan fakta yang terkesan memojokkan Sukarno tersebut saat dihubungi Historia . “Saya ingin mempertanyakan kenapa semua kesalahan ditimpakan pada Sukarno? Mereka kan ditangkap itu dengan surat penangkapan dari (Jenderal AH) Nasution. Di sini ada PKI yang membuat (permainan politik) dan ada Angkatan Darat juga. Jadi jangan semua ditimpakan bahwa Hamka ditangkap Sukarno. Ada juga pihak-pihak yang bermain di bawahnya, kekuatan politik lain seperti Angkatan Darat dan PKI,” ujar Asvi . Pernyataan Asvi menunjukkan detail-detail dalam politik nasional era 1950-an tidak banyak diketahui publik saat ini. Akibatnya, opini yang berkembang di masyarakat cenderung “pukul rata” bahwa semua kesalahan ada di pundak Sukarno. “Tapi memang mereka bersikap negatif terhadap Sukarno. Memang PRRI berdampak sampai ketika orang-orang Sumbar tak punya kesempatan memimpin di Sumbar. Menimbulkan trauma bagi orang di Sumbar dan jelas kemarahan terhadap pemerintah pusat diidentikkan dengan Sukarno. Saat kecil, saya juga merasakan hal itu, bahkan dikatakan Jawa dan Sukarno adalah pemerintah pusat yang menghancurkan PRRI,” imbuh Asvi yang kelahiran Bukittinggi 65 tahun lampau itu. Kolonel Ahmad Husein (pojok kiri) dengan para petinggi Dewan Banteng, Desember 1956 (Foto: nationaalarchief.nl ) Senada dengan Asvi, George McTurnan Kahin dalam Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia menyatakan, keputusan mengerahkan kekuatan bersenjata untuk meredam PRRI di bawah Kolonel Achmad Husein sejatinya adalah hasil dari percampuran permainan politik pihak-pihak di sekitar Sukarno. Keputusan memilih opsi penggunaan militer sebagai solusi non-kompromis terhadap PRRI adalah buah dari tekanan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal AH Nasution dan Perdana Menteri (PM) Djuanda Kartawidjaja. “Sukarno berada di bawah tekanan dari beberapa penasihat terdekatnya dan dari para pemimpin PKI untuk tak mengambil jalan kompromi. Baik PM Djuanda dan KSAD Nasution juga meninggalkan cara-cara untuk rekonsiliasi dan mendesak aksi militer terhadap PRRI,” ungkap Kahin. Baca juga: Utusan Presiden RI Dikerjai Kala Berupaya Ambil Hati Pemimpin PRRI Kesaksian bahwa opsi militer dalam penyelesaian PRRI tidak pernah dikeluarkan Sukarno juga dikatakan pengusaha asal Minang Hasjim Ning. Hasjim, yang merupakan keponakan Bung Hatta sekaligus sahabat Sukarno, dua kali diutus Sukarno ke Padang untuk menemui Ahmad Husein. Namun dua upayanya itu semua gagal. Oleh karena itu, sehari sebelum memulai safari luar negerinya pada Februari 1958, Bung Karno menyempatkan mampir ke rumah Bung Hatta untuk mendiskusikan penyelesaian kasus PRRI. Menurut Hasjim, Hatta menyarankan agar penyelesaian PRRI hendaknya tidak dilakukan dengan penggunaan kekerasan dan itu dituruti Sukarno. “Pada hari keberangkatannya, Bung Karno menyampaikan pidato agar sepeninggalnya tidak ada tindakan kekerasan dilakukan, harus diupayakan agar tidak ada pertumpahan darah,” kata Hasjim dalam otobiografi berjudul Pasang Surut Pengusaha Pejuang. PM Djuanda, yang dituntut mundur kabinetnya oleh PRRI, mengambil tanggung jawab aksi militer setelah upaya damai pemerintah pusat berbalas proklamasi berdirinya PRRI pada 15 Februari 1958, sebagai perwujudan ultimatum dalam Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara. Ultimatum berisi: pemerintah pusat didesak dalam lima hari sejak 10 Februari agar PM Djuanda mengembalikan mandat kabinetnya kepada Sukarno dan agar Sukarno membentuk sebuah Zaken Kabinet Nasional yang bersih dari unsur-unsur anti-Tuhan. Ultimatum itu, lanjut Kahin, seolah jadi penolakan menohok bagi upaya-upaya Sukarno mendinginkan persoalan lewat cara persuasif. Dikatakan PM Djuanda kepada Duta Besar Amerika Serikat Howard P. Jones, ultimatum itu sebagai penolakan PRRI menjadikan Sukarno pasrah menyetujui langkah represif sebagaimana desakan pihak-pihak di sekitarnya. Baca juga: Pesawat CIA dalam PRRI/Permesta Di sisi lain, manuver PRRI di Sumatera juga dibekingi Amerika Serikat. Oleh KSAD Nasution, fakta tersebut dicap sebagai pemberontakan, bukan sekadar gejolak daerah yang menuntut otonomi lebih luas. “Ada ultimatum, ada pergerakan bersenjata. Bahwa gerakan besenjata itu ada ditambah bantuan asing dari Amerika, itu jelas pemberontakan, tidak bisa dibantah lagi. Di situ juga ada perwira militer, ada Achmad Husein, ada Dahlan Djambek juga dan dibentuk Dewan Banteng. Jadi bahwa ada juga persoalan antara pimpinannya tentara di daerah dengan di pusat,” sambung Asvi. Nasihat Ninik-Mamak Tak Didengar Ultimatum PRRI membuat KSAD mengerahkan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) untuk memadamkan pergolakan tersebut pada 17 April 1958 lewat “Operasi 17 Agustus” yang dikomandani Kolonel Ahmad Yani. Klimaks perang saudara di Sumatera Tengah itu disesalkan banyak tokoh pendiri bangsa asal Minang seperti Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta. Sjahrir sempat mengingatkan Sumitro Djojohadikusumo agar tak keliru mengambil sikap dalam mendukung PRRI. Sementara, Hatta sejak awal menentang opsi pasifikasi secara militer. Hal itu diwanti-wantinya kepada Jenderal Nasution. “Saya tidak setuju, bahwa tentara bisa melancarkan serangan terhadap para pemberontak. Itu adalah langkah yang salah,” kata Hatta, dikutip Dubes Howard Jones dalam bukunya, Indonesia, The Possible Dream. Hatta sendiri dua kali mengirim utusan untuk membujuk Husein agar tidak melanjutkan gerakannya itu. Dalam pandangannya, apa yang dilakukan Husein adalah keliru. “Tindakan Husein itu sama dengan putsch militer. Itu sangat berbahaya bagi negara dan demokrasi. Penyelesaiannya mesti dengan penyelesaian politik. Bukan militer,” kata Hatta sebagaimana dikutip Hasjim Ning yang meminta masukan sesaat sebelum berangkat ke Padang diutus Presiden Sukarno menemui Husein. Pasukan Angkatan Perang Repubik Indonesia (APRI) dalam pasifikasi militer terhadap PRRI (Foto: Perpusnas RI) Sebagaimana Hasjim yang dua kali gagal membujuk Husein, dua utusan Hatta –yakni Baharudin Datuk Bagindo dan Bujung Djalil– pun semua gagal. Djalil bahkan sempat ditahan pasukan Husein. Sementara, Bachtar Lubis yang diutus KSAD Nasution justru berbalik mendukung PRRI. Akibatnya, pemerintahan Djuanda-KSAD Nasution memilih opsi militer dalam penyelesaian soal PRRI. “Orang Minangkabau, biasanya sebelum berbuat apa-apa, bertanya kepada ninik - mamak (nenek-ibu). Tetapi apa yang dilakukan Ahmad Husein dan kawan-kawannya? Kata dan nasihat mamak sendiri tidak didengar, tetapi justru mamak Sumitro, mamak Syafruddin (Prawiranegara, PM PRRI), mamak (Kolonel Zulkifli) Lubis dan mamak (Kolonel Maluddin) Simbolon yang didengar. Inilah akibatnya,” kata Hatta menyesali penggunaan aksi militer untuk menumpas PRRI, dalam suratnya kepada Wakil KSAD Jenderal Gatot Subroto, dikutip Deliar Noer dalam Mohammad Hatta: Biografi Politik. Baca juga: Kesaksian Hasjim Ning tentang Penyelesaian PRRI Surat Hatta tertanggal 2 Mei 1962 itu turut menggambarkan situasi, stigma, dan trauma yang melekat di masyarakat Minang sebagai imbas berdirinya PRRI dan aksi militer penumpasannya. Selain mengakibatkan penangkapan beberapa tokoh yang dianggap terlibat, penguasa militer di Sumbar mengetatkan aturan militer. Bahkan, ekses dari penumpasan PRRI menimpa orang-orang Minang di perantauan seperti yang dialami Hasjim. “Perang yang berlangsung di tanah kelahiranku menimbulkan banyak ekses yang macam-macam terhadap putra daerah Minangkabau yang menetap di Jakarta. Banyak di antara mereka yang ditahan dan diperiksa karena ada sangkaan bahwa mereka pendukung PRRI. Ada tindakan itu yang mempunyai dasar. Tapi banyak juga karena alasan dendam pribadi. Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan juga berbagai persoalan bagiku. Banyak di antara mereka atau keluarga mereka yang datang mengadu kepadaku agar mengupayakan perlindungan. Sebaliknya, aku terkena juga oleh ejekan dan senda gurau yang memerahkan telingaku. Teman-teman yang bersimpati pada PRRI datang membawa ejekan,” kata Hasjim. Walau kemudian aturan-aturan militer itu perlahan hilang, sentimen dan trauma yang dialami orang Minang tidak seketika musnah. Sentimen dan trauma yang mengendap itu, menurut Asvi, kemudian ditimpakan kepada Sukarno dan di masa kini kepada PDIP sebagai representasi Sukarno. Solusi Menurut Asvi, jasa-jasa besar orang Minang terhadap berdirinya republik menjadi sejarah tersendiri yang tak bisa ditawar. Tan Malaka, misalnya, sudah menerbitkan buku tentang republik meski sedang terasing di luar negeri. Sutan Sjahrir dan Moh. Hatta turut membidani kelahiran republik dan merawatnya ketika masih bayi lewat partisipasinya dalam kabinet dan parlemen. Namun, jalannya sejarah itu kemudian berubah. “Titik baliknya memang sejak 1956 ketika Hatta mundur sebagai wakil presiden dan dua tahun kemudian meletus PRRI. Mereka kemudian lebih banyak di luar pemerintahan, menjadi oposisi. Ketika Prabowo menjadi calon presiden (capres) tahun 2014 dan 2019, trauma PRRI itu dibangkitkan lagi. Prabowo anak Profesor Sumitro, tokoh PRRI. Dua kali orang Minang di Sumbar itu kalah. Kalau terantuk di lubang jangan sampai dua kali,” sambung Asvi. Baca juga: Meriam PRRI yang “Bikin Ngeri” A. Yani Solusinya, kata Asvi, orang Minang mesti terlibat di pemerintahan dan harus melepas stigma dan trauma PRRI itu. “Penting untuk menghilangkan trauma PRRI ketimbang memelihara atau bahkan menghidupkan kembali seperti kasus Prabowo waktu ikut Pilpres dua kali berturut-turut. Saya sendiri melakukan otokritik sebagai orang Minang yang tak berdomisili di Sumbar. Kenapa dua kali kalah dengan menggunakan sentimen PRRI?” paparnya. “Ketika Hatta mundur, praktis orang-orang Minang keluar dari pemerintahan. Mestinya orang Minang masuk kembali, jangan hanya jadi pemilik rumah makan (Padang). Jadi harus ikut kembali di pemerintahan, di partai politik yang besar. Jangan di luar yang bisanya hanya mencemooh,” tandas Asvi.

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan, upaya pencarian identitas kebangsaan menjadi isu penting di banyak sektor. Kaum perempuan juga tak luput dari tugas-tugas “revolusioner” itu. Pakaian menjadi salah satu senjatanya. Sejarawan University of Michigan Charley Sullivan menjelaskan mengenai dinamika perempuan Indonesia dalam berpakaian tersebut dalam dialog sejarah “Pakaian Perempuan Indonesia dari Masa ke Masa” di saluran Facebook  dan Youtube   Historia.id , Selasa 8 September 2020. Pada masa awal Indonesia berdiri, terang Charley, muncul pertanyaan bagi kaum wanita tentang bagaimana menjadi modern tetapi tetap menjadi bangsa Indonesia yang “timur”. Dari pertanyaan itu, mode kemudian membentuk sejarahnya sendiri. Charley menyebut, sejarah mode bukan hanya tentang busana dan make up atau bahkan bukan karena pilihan perempuan itu sendiri. Tetapi, terkait pula dengan makna sosial yang lebih umum dan posisi serta tingkat sosial wanita sebagai kaum. “Dan in relationship to the state . In relationship ke negaranya,” jelas Charley. Dalam disertasinya, Years of Dressing Dangerously: Modern Women, National Identity and Moral Crisis in Sukarno’s Indonesia, 1945-1966 , Charley menyebut bahwa majalah-majalah perempuan saat itu memiliki peranan penting dalam hal ini. Wacana mengenai pakaian apa yang pantas serta mewakili citra Indonesia menjadi diskusi terbuka di media-media tersebut. Diskusi tersebut misalnya, penggunaan kain batik pada era Sukarno terus dikonstruksi media sebagai simbol modernitas, kebanggaan kulturil dan sumber berkembangnya ekonomi nasional. Batik dan kemudian kebaya selain dianggap modern juga menjadi negasi dari gaya busana Barat. Charley menyebut, saat itu perempuan memiliki tugas berat yang beriringan dengan politik anti-kolonialisme dan imperialisme Sukarno serta era konfrontasi yang memuncak di tahun 1960-an. Pakaian perempuan menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap hegemoni budaya Barat, khususnya Amerika Serikat. “Dalam hal-hal mode pakaian, kecantikan ini, (perempuan) sudah punya duty . Satu pekerjaan yang sangat keras dan yang sangat sulit pada kaum wanita,” kata Charley. Tetapi memasuki era Orde Baru, makna-makna itu berubah. Cara berpakaian tidak lagi terkait dengan hal-hal revolusioner. Rezim Soeharto cenderung mengembalikan peran perempuan ke ranah domestik. Gaya berpakaian kemudian diatur dalam kerangka stabilitas negara. Aktivis gerakan perempuan Tunggal Pawestri menyebut bahwa Orde Baru, meski berbeda visi, juga menjadikan tubuh perempuan sebagai arena pertarungan ideologi. Contohnya adalah pelarangan penggunaan jilbab di Indonesia. “ Ada pelarangan jilbab dengan alasan katanya membatasi pengaruh fundamentalisme Islam dan gelombang arabisasi. Dan juga ada stereotype negatif yang dibangun bahwa, dan ini jelas klaim Barat juga, penggunaan jilbab itu sebagai salah satu ciri dari ekstremisme,” jelas Tunggal. Meski cukup berhasil, sambungnya, pelarangan itu juga memunculkan perlawanan. Di era 1980-an, menggunakan jilbab merupakan satu bentuk perlawanan terhadap Orde Baru. Senada dengan Tunggal, Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Neng Dara Affiah menyebut bahwa tiap ada pelarangan, muncul pula perlawanan. Pada masa Orde Baru, memakai jilbab adalah protes terhadap narasi tunggal tentang identitas kebangsaan. Namun hal ini berbalik pasca-reformasi ketika pemakai jilbab mendominasi. “Pemakaian kebaya sekarang ini justru protes dan pengimbangan terhadap dominasi orang-orang yang memakai jilbab,” kata Neng. Zaman dulu dapat dilihat dengan jelas bagaimana orang berpakaian menunjukkan identitasnya. Misal, dari kalangan santri memakai jilbab, sedangkan di luar santri ada yang tidak berjilbab dan ada yang berkerudung terbuka. Namun, sambung Neng Dara, hal itu kini berubah. Jilbab tidak lagi hanya menunjukkan identitas keagamaan. Jilbab juga telah dipakai untuk kepentingan politik praktis. “Bahkan pola masyarakat yang tadinya dijuluki abangan, priyayi dan santri, sekarang itu sudah sumir sekali perbedaannya,” jelas Neng Dara. Neng Dara menyebut bahwa perubahan cara berpakaian di dalam masyarakat dari satu generasi ke generasi selalu berubah-ubah. Perubahan itu berkaitan dengan banyak hal, baik perubahan sosial di masyarakat itu sendiri maupun perubahan politik tingkat nasional maupun global. “Ada dinamika sosial yang tidak stagnan. Dia berubah-ubah, tentang pakaian dan identitas atau makna di saat kaum perempuan berpakaian itu. Makna dalam kaitan identitas keberagamaan, makna dalam identitas kebangsaan atau jati diri bangsa,” katanya. Dinamika tersebut, menurut Tunggal, kemudian menjadi faktor munculnya permasalahan baru di masa kini. Dari tahun ke tahun semakin banyak peraturan daerah (perda) yang diskrimintaif terkait pakaian perempuan. Hingga 2012, ada 342 perda diskriminatif dan 72 di antaranya mengatur pakaian perempuan. Angka terus naik di tahun 2019 menjadi 421 perda diskrimintaif, termasuk di dalamnya peraturan tentang cara berpakaian perempuan. Perda-perda tersebut selain mengatur cara berpakaian juga mengatur hal-hal terkait aktivitas perempuan. Semua peraturan tersebut dibuat berbasis interpretasi tunggal ajaran agama. “Hal menarik juga belakangan selain ada state yang mencoba mengatur cara berpakaian perempuan, tapi juga ada kelompok-kelompok lain yang mencoba melakukan pengaturan cara berpakaian perempuan,” jelas Tunggal.

SEKALI waktu pada tahun 1973, Jenderal Soemitro menerima panggilan dari Presiden Soeharto. Rupanya, Mitro diminta untuk mendampingi Menteri Luar Negeri Adam Malik ke Aljazair dalam Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok di Aljazair. Sebagai panglima Kopkamtib yang bertanggung jawab atas keamanan di dalam negeri, Mitro merasa aneh dengan penugasan ke luar negeri. “Mengapa Pak Harto tidak berangkat sendiri memimpin delegasi ini?” kata Mitro seperti dicatat Heru Cahyono dalam Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 januari 1974. Menurut Mitro, “mungkin dari segi security dianggap belum aman bila Presiden meninggalkan Indonesia.” Maka mau tidak mau jadilah Mitro terbang ke Aljazair. Konferensi diselenggarakan dari tanggal 5 sampai 9 September 1973. Mitro berkedudukan sebagai wakil ketua delegasi Indonesia. Sepeninggal dirinya, Mitro melimpahkan kepemimpinan Kopkamtib kepada wakilnya yakni Laksamana Soedomo.

Dikenal sebagai bahan pemedas dalam makanan, cabai menyebar ke seantero dunia.

WARGANET ramai-ramai mencuit kata "anjay" sehingga menjadi trending topic. Mereka merespons siaran pers dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang mengajak untuk menghentikan penggunaan kata "anjay". Kata "anjay" biasa digunakan dalam percakapan di antara teman sepergaulan untuk menunjukan suasana keakraban. Namun, menurut Komnas PA, jika kata "anjay" atau "anjing" digunakan kepada orang yang tidak dikenal dan lebih dewasa bisa mengandung unsur kekerasan verbal (bullying) dan merendahkan martabat seseorang, sehingga dapat dilaporkan sebagai tindak pidana. Seperti zaman Majapahit saja yang menghukum orang yang melakukan penghinaan atau caci maki (wakparusya). Pada umumnya dihukum denda berupa uang kecuali wakparusya yang dilakukan seorang candala kepada brahmana (pendeta), diancam dengan hukuman mati. Candala adalah masyarakat dari lapisan sosial paling rendah, di bawah sudra, jadi tergolong paria atau tanpa kasta.

Orang Amerika penasaran dengan tanah Papua. Mereka mengirim ilmuwan dan peneliti yang didanai perusahaan minyak.

Sekali waktu Presiden Sukarno memanggil pengusaha Haji Abdul Karim Oey ke Istana. Lelaki Tionghoa itu merupakan kawan dekat Sukarno waktu di Bengkulu dulu. Dia pun dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah di sana. Bung Karno menjelaskan kepada Oey bahwa pemerintah perlu dana sebesar Rp 250 juta untuk membiayai Operasi Dwikora “Ganyang Malaysia”. “Itu urusan gampang. Tidak ada persoalan mencari dana untuk kepentingan nasional,” kata Oey sebagaimana terkisah dalam memoarnya Mengabdi Agama, Nusa dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno. Oey lalu menyarankan agar Sukarno mengundang para pengusahan besar di Jakarta dan sekitarnya. Oey sendiri berkomitmen kalau perusahannya bersedia menyumbang sebesar 75 juta rupiah. Keesokan harinya, Oey menyerahkan cek senilai jumlah tersebut kepada Menteri Sosial Mulyadi Djojomartono. Mulyadi kemudian memanggil stafnya membuat kuitansi sumbangan dari perusahaan Oey. Pada 9 Juli 1964, ratusan pengusaha, pedagang besar, dan menengah kumpul di Istana. Semua hadir lengkap menurut undangan. Ketika Bung Karno muncul, orang-orang memberi hormat. Seperti biasa, Sukarno memulainya dengan berpidato menyampaikan maksudnya akan pertemuan itu. Dia mengharapkan supaya para pengusaha itu berkenan membuka dompetnya lebar-lebar guna menyokong Operasi Dwikora. Sukarno pun mencatut nama Oey untuk memotivasi saudagar-saudagar itu.  “Ini saudara kita Oey Tjeng Hien alias Haji Abdul Karim Oey yang belum punya kekayaan berani menyumbang Rp 75 juta,” kata Sukarno di depan para pengusaha. Bung Karno kemudian menyebut satu persatu nama pengusaha. Dana terus mengalir. Agus Musin Dasaad menyumbang Rp 100 juta. Jusuf Muda Dalam Rp 100 juta. Teuku Markam Rp 50 juta. Selain mereka, ada yang menyumbang Rp 25 juta, Rp 10 juta, dan yang terkecil Rp 5 juta. Markam, pengusaha kulit ternama asal Aceh mendekati Oey seraya berbisik. “Pak Haji Karim, kalau saya diizinkan memeluk Presiden, maka saya kasih lagi Rp 50 juta. Oey meneruskan pesan itu kepada Bung Karno. Tawaran itu dijawab kepada yang bersangkutan.  “Ah, ada-ada saja," kata Bung Karno. Oey membujuk Bung Karno, “Cuma dipeluk saja,” katanya. Sukarno setuju. Markam pun merangkul Presiden. Hadirin tertawa ramai. Keluar kocek Rp 50 juta dari kantong Markam. Siapa nyana, Markam mendekati Oey lagi sambil berkata, kalau dirinya diizinkan mencium Presiden, dia akan menambah Rp 100 juta lagi. Ketika keinginan itu disampaikan, Bung Karno menolak.  Namun, Oey  kembali membujuk Bung Karno, “Apalah artinya dicium pipi sejenak, dana akan bertambah 100 juta. Itu bukan sedikit,” kata Oey. Akhirnya, Bung Karno bersedia lagi. Markam mencium pipi Presiden. Hadirin semakin riuh. Dana bertambah Rp 100 juta ke kas negara. Galang dana Dwikora itu terus berlangsung. Sukarno menanyakan kepada Mulyadi berapa dana yang sudah terkumpul. Setelah dihitung, dana yang terkumpul mencapai Rp 650 juta. Oey mencoba menggoda Bung Karno lagi, “terus saja sampai satu milyar,” katanya. Tapi Bung Karno menjawab bahwa angka segitu sudah lebih dari cukup untuk sementara. Dana yang diperoleh pada hari itu melebihi jumlah yang menjadi target semula, Rp 250 juta. Karena kelelahan, Bung Karno menyudahi acara penggalangan dana tersebut. Upaya mengganyang Malaysia ternyata membuat Bung Karno benar-benar repot.

RUTE perdagangan saudagar muslim melalui Selat Malaka dan Semenanjung Malaya hingga Tiongkok berdampak pada kontak langsung dengan pantai utara Jawa. Makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik menjadi petunjuk adanya masyarakat muslim di dekat ibu kota Majapahit dan sekitarnya.

PANGKALAN Brandan terletak di Kabupaten Langkat sekitar 80 km dari kota Medan. Lokasinya strategis karena dilalui jalan lintas timur Sumatra dan pintu gerbang menuju Aceh. Dahulu, Pangkalan Brandan kesohor sebagai daerah penghasil minyak. Pada kurun waktu tertentu, Pangkalan Brandan menjadi kilang minyak terbesar di Sumatra.