Hasil pencarian

Sukarno (kiri) dan Joko Widodo (kanan). GUBERNUR DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan, Joko Widodo, membacakan pernyataan dedication of life  Sukarno pada pembukaan Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan di Ecopark Convention, Ancol (6/9).  Saya adalah manusia biasa / Saya tidak sempurna / Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan / Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada Tanah Air, kepada bangsa / Itulah dedication of life -ku / Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku, dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku / Tanpa jiwa pengabdian ini saya bukan apa-apa / Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. (Sukarno, 10 September 1966). “Kenapa Pak Jokowi yang membaca? Karena, ya itu sebuah makna bahwa regenerasi itu berjalan dan pasti berlanjut,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri, dikutip kompas.com  (6/9). Mega juga mengatakan Jokowi memiliki “getaran” Sukarno. Khalayak pun menangkapnya sebagai sinyal pencalonan Jokowi sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2014. Bagi Sukarno, dedication of life  bermakna pengabdian. Sukarno menyinggung soal dedication of life dalam beberapa kesempatan berpidato. Misalnya pidato di hadapan mahasiswa Universitas Gajah Mada di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta pada 1961 dan kontingen Indonesia yang akan mengikuti Asian Games IV di Jakarta pada 1962. Pada pembukaan musyawarah nasional Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) pada 1965, Sukarno kembali menyinggung soal dedication of life:  “Saya pernah pidato terhadap olahragawan-olahragawan sebelum ada Asian Games, saya katakan: hai, engkau olahragawan-olahragawani, aku minta kepadamu agar kamu jangan ingat kepada diri sendiri saja, mencari medali untuk diri sendiri saja, tetapi carilah medali untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia. Saya minta kepadamu –kataku kepada olahragawan– agar supaya engkau mempunyai dedication of life – dedication  itu artinya penyumbangan, pengabdian, life  artinya hidup– hidupmu itu kau sumbangkan, kau abdikan…”  Pidato-pidato Sukarno yang menyinggung soal dedication of life  punya substansi sama: mengajak segenap warga negara untuk melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam Warisilah Api Sumpah Pemuda: Kumpulan Pidato Bung Karno di Hadapan Pemuda, 1961-1964, Sukarno mengatakan:   “Dan aku bertanya kepadamu sekarang, saudara-saudara. Sudahkah engkau dedicate  engkau punya hidup kepada something , kepada Indonesia? Dan aku bertanya bukan hanya kepada pemuda-pemuda, pemudi-pemudi saja, juga kepada para menteri yang duduk di sini, di situ, hai para menteri apa engkau sudah dedicate  engkau punya hidup kepada Indonesia?” Dalam pidatonya pada acara pemberian gelar doktor honoris causa dalam ilmu pengetahuan kemasyarakatan dari Universitas Indonesia, 2 Februari 1963, Sukarno menyatakan, “Saya dedicate  saya punya hidup, I dedicate my life to what? To my country. To what? To my idealism. To what? To God , Allah Subhanahu Wataala.” Maman S. Tegeg mengambil sepenggal dari pidato Sukarno tersebut dan menjadikannya sebuah puisi, yang dimuat dalam Puisi-puisi Revolusi Bung Karno, Volume 1. Dedication of Life. Hanya manusia yang mempunyai / dan menyelenggarakan dedication of life / bisa   menjadi manusia yang dinamis / bisa menjadi manusia yang bukan sekedar / ya, berbuat karena harus berbuat / tetapi menjadi manusia yang benar-benar manusia / manusia yang memiliki darma bakti / darma bakti bermacam-macam / darma bakti kepada tanah airnya / darma bakti kepada Tuhannya / darma bakti kepada diri sendiri.

Lokomotif NISM (Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij) di Jawa, 1880. (KITLV). Pernak-pernik keretapi era Hindia Belanda, mulai dari arsip, miniatur kereta dan stasiun, foto-foto, hingga diorama, dipajang di galeri Erasmus Huis, kompleks Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Pameran bertajuk  “The History Of Indonesian Railways” berlangsung dari 24 September sampai 20 Oktober 2013. Menurut Ton van Zeeland, direktur Teater dan Galeri Erasmus Huis, sejarah perkeretapian di Indonesia selalu menarik dan penuh warna. “Dengan pembangunan jalur keretapi pertama di Hindia Belanda pada 1864 membuat banyak orang hilir mudik melewati daerah-daerah yang semula terisolir,” ujar Ton dalam pembukaan pameran itu. Jalur keretapi pertama sepanjang 26 kilometer menghubungkan Semarang-Kemijen-Tanggung Jawa Tengah. “Konstruksi jalur keretapi pertama awalnya untuk tujuan komersial. Yaitu melayani pengangkutan hasil perkebunan dari pedalaman Jawa Tengah menuju pelabuhan Semarang,” ujar Ella Ubaidi, executive vice president  Pusat Pelestarian Benda dan Bangunan PT Kereta Api Indonesia. Baca juga:  Strategi Kooperasi Serikat Buruh Kereta Api Setelah merampungkan jalur Semarang-Tanggung, berturut-turut jalur keretapi lain pun dibangun. Di antaranya jalur Tanggung-Kedungjati pada 19 Juli 1868, Kedungjati-Solo (10 Februari 1870), Solo-Ceper (27 Maret 1871), Ceper-Klaten (9 Juli 1871), dan Klaten-Yogya (10 Juni 1872). Pembangunan jalur-jalur keretapi ini menghubungkan pesisir utara Jawa dengan daerah-daerah pedalaman. “Sejarah keretapi pula yang menjadi faktor pengikat antardaerah di negeri yang luas ini,” kata Ton. Bersamaan dengan Belanda angkat kaki dari Indonesia, aset-asetnya termasuk sistem keretapi perlahan surut. Seperti stasiun Kemijen, salah satu stasiun pertama di jalur Semarang-Tanggung, yang terletak kurang lebih sekilo meter dari stasiun Tawang Semarang, hilang terendam rob. Bahkan jalur kereta api Kedungjati-Tuntang, bagian dari jalur Kedungjati-Ambarawa sejak 1871, tidak beroperasi terhitung 1 Juni 1970. PT KAI berusaha mengelola aset-aset keretapi peninggalan kolonial dengan membentuk Pusat Pelestarian Benda dan Bangunan pada tahun 2009. Tujuannya, menyelamatkan serta melestarikan berbagai aset peninggalan perkeretapian. Unit ini bekerja sama dengan pusat kebudayaan Belanda, Erasmus Huis, menyelenggarakan pameran tersebut. Baca juga:  Pemogokan Buruh Kereta Api di Bulan Puasa “Dengan menampilkan jejak-jejak bersejarah dari perkeretapian di Indonesia kepada masyarakat kami berharap muncul kesadaran dari masyarakat menghargai benda cagar budaya,” ujar Ella Ubaidi. Dalam kesempatan itu pula, Ella menegaskan kembali, bahwa dalam waktu dekat, jalur lama dari Kedungjati menuju Tuntang akan dioperasikan kembali. “Kedungjati ke Tuntang itu sudah pasti. Dan keretanya akan disiapkan kereta modern. Sementara kereta lama hanya akan digunakan untuk kepentingan wisata sejarah,” ujarnya. Keinginan PT KAI menghidupkan kembali jalur keretapi zaman kolonial mendapat tanggapan baik. “Dengan menyusuri jalur lama tersebut, maka kita seperti kembali ke masa lalu. Melewati stasiun-stasiun peninggalan kolonial. Kemudian suara mesin uap, laju kereta yang perlahan, pemandangan alam di kanan kiri tentu merupakan kenangan tersendiri,” pungkas Ton.

Pameran kuliner kolonial "Indonesian Kitchen Throughout Ages" di Erasmus Huis, Jakarta, 24 Agustus 2013. Foto: Micha Rainer Pali. PENGUNJUNG riuh ketika Bara Pattiradjawane, chef  terkenal yang sering menghiasi layar kaca, berlomba mengulek sambal dengan Ton van Zeeland, direktur Erasmus Huis. Acara ini ikut menyemarakkan pembukaan pameran bertajuk Indonesian Kitchen Throughout Ages  di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis Jakarta, 24 Agustus 2013. Pameran sejarah kuliner ini menampilkan interaksi Indonesia-Belanda dalam budaya kuliner. Perpaduan ini menghasilkan makanan-makanan yang unik dan populer di kedua negara. Tujuan pameran ini untuk mengenang kembali betapa lezat dan nikmatnya masakan tempo dulu hingga sekarang. Dalam pameran tersebut, ditampilkan beberapa bumbu masakan, rempah-rempah, alat-alat masak tradisional, foto-foto koleksi KITLV , dan poster resep makanan dari masa kolonial Belanda. Yang paling menarik adalah buku-buku resep masakan dari masa kolonial yang ditulis orang Belanda ketika mereka tinggal di Indonesia. Salah satunya Groot Nieuw Volledig Oost-Indisch Kookboek  karya JMJ Catenius van der Meyden, yang terbit tahun 1902. Karya Nyonya Catenius itu berisi resep-resep masakan yang ditulis dalam bahasa Belanda. Buku ini ditujukan bagi setiap perempuan Belanda untuk menyiapkan hidangan risjtafel  tanpa bantuan orang bumiputera. Buku ini, menurut sejarawan Achmad Sunjayadi, ibarat kitab suci masakan. “Khusus buku kumpulan resep Groot Nieuw Volledig Oost-Indisch Kookboek  kerap dihadiahkan kepada para wanita Belanda sebagai hadiah pernikahan. Buku ini memuat 1381 resep yang seakan menjadi kitab sucinya para ratu dapur,” tulis Sunjayadi, “Resep Masakan dari Masa Lalu,” dimuat dalam situswebnya. Berbagai resep makanan tercatat dalam buku ini. Salah satunya resep kudapan ringan asal Indonesia. Seperti Chinese Pastei (Pastel Cina), Dodol, Gemblong, Kwee Apem Ceylon (Kue Apem Srilangka), Kwee Babieka, Kwee Bugis, dan Kwee Lemper. Resep-resep makanan yang tercatat dalam buku ini dianggap masih relevan dan diminati sampai hari ini. Bahkan pada 2002, buku resep ini diterbitkan ulang oleh penerbit Tirion di Belanda dengan mempertahankan ejaan lama. Penerbitan ulang karya ini dilakukan sebagai peringatan seratus tahun buku  Groot Nieuw Volledig Oost-Indisch Kookboek pada 1902.

Barisan Pemberontak Tionghoa (kiri). Foto: repro buku "Semangat dalam Rekaman Gambar" IPPHOS karya sejarawan AB Lapian. BUKU foto Semangat ’45 dalam Rekaman Gambar IPPHOS  karya sejarawan AB Lapian memuat tiga foto aktivitas warga Tionghoa yang terlibat dalam revolusi fisik. Ini menunjukkan bahwa warga Tionghoa bukan hanya menyambut proklamasi dengan hangat, tapi juga bertekad dan berkorban untuk mempertahankan apa yang telah diproklamasikan atas nama rakyat Indonesia. “Kekuatan-kekuatan inilah yang sering kita sebut Semangat ’45…,” tulis Lapian. Dalam buku itu, Lapian memberikan keterangan: “Markas masyarakat Tionghoa di Solo, 1949, dengan berani menyatakan identitas di depan: Barisan Pemberontak Tionghoa (foto kiri)”; “Dua anggota masyarakat Tionghoa sedang berjuang di front Jawa Timur (foto kanan)”; dan “Beberapa anggota masyarakat Tionghoa sedang berbincang-bincang di depan markas di mana bambu runcing juga tertancap. Mereka turut berjuang untuk Republik dalam mencari bahan makanan (foto tengah).” Sayangnya, foto-foto tersebut tidak dimuat dalam buku foto terbitan pemerintah Orde Baru, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa. Menurut sejarawan Didi Kwartanada dalam tulisannya “Tionghoa dalam Api dan Bara,” dimuat majalah Historia, No. 10 Tahun I, 2013 , meskipun masyarakat Tionghoa memilih tak berpihak atau netral pada masa revolusi karena posisi historis sebagai “minoritas perantara”, tak sedikit dari mereka yang turun ke garis depan dalam perjuangan kemerdekaan. Sebut saja pahlawan nasional Mayor (AL) John Lie alias Jahja Daniel Dharma sebagai pemasok senjata. Baca juga:  Si Penyelundup yang Humanis Beberapa Tionghoa masuk dalam militer atau mendirikan laskar perjuangan. Di Pemalang, muncul Laskar Pemuda Tionghoa. Tokohnya adalah Tan Djiem Kwan, alumnus Sekolah Tionghoa (THHK) Tegal, yang giat memberikan kursus antikolonialisme pada pemuda Tionghoa dan mendorong pengibaran bendera Merah-Putih. Laskar ini memainkan peran penting dalam melucuti balatentara Jepang di Pemalang. Sementara di Surakarta terdapat Barisan Pemberontak Tionghoa   yang dipimpin Yap Tek Thoh. Azas-tujuan Barisan Pemberontak Tionghoa, sebagaimana dimuat koran Gelora Rakjat , 20 April 1946, “untuk mempererat tali persaudaraan antara saudara-saudara Indonesia dan Tiong Hoa, juga menjunjung tinggi azas yang diwariskan oleh Dr Sun Yat Sen, bapak dari Republik Tiongkok, menjaga keamanan umum dan menurut (kepada) peraturan dari pemerintah Republik Indonesia.” Barisan Pemberontak Tionghoa   geram tatkala mendengar orang-orang Tionghoa yang tergabung dalam Angkatan Muda Tionghoa di Bandung bikin ulah. Menurut kabar dan siaran radio, mereka merampas harta benda milik penduduk yang sedang mengungsi ketika peristiwa Bandung Lautan Api pada Maret 1946. Perbuatan jahat itu, kata Yap Tek Thoh, bukan saja melukai perasan saudara-saudara Indonesia, tapi juga dapat merusak hubungan antara Tionghoa dan Indonesia. Perbuatan itu juga membikin cemar nama dan kehormatan bangsa Tionghoa di seluruh Indonesia “Mengingat perbuatan-perbuatan tersebut,” Yap Tek Thoh menegaskan, “kami sebagai ketua Barisan Pemberontak Tionghoa   di Surakarta, dengan ini menyatakan dengan sumpah dalam sanubari tetap setia kepada pemerintah Republik Indonesia dan tetap berpendirian dengan jiwa berontak untuk membantu menegakkan kemerdekaan Indonesia 100% yang kekal dan abadi.” Mereka juga berjanji, apabila ada orang Tionghoa di Surakarta yang melakukan perbuatan seperti Angkatan Muda Tionghoa, “kami sekalian akan menunjukkan bukti atas kesetian terhadap pemerintah Republik Indonesia dengan rela hati dan berani berkorban jiwa untuk membasmi perbuatan-perbuatan semacam itu atas tanggung jawab kami sekalian.”

Perang Suksesi Spanyol (Spanish Succession War) di Gibraltar, 1704. SENGKETA mengenai Gibraltar antara Spanyol dan Inggris, yang pernah terjadi tiga abad lalu, kembali mencuat. Pemicunya adalah pembangunan terumbu karang buatan oleh Gibraltar –wilayah di barat laut Laut Mediterania yang jadi bagian dari Inggris– di lepas pantai dengan menggunakan puluhan blok beton pada Juni lalu. Sebagaimana dilansir bbc.co.uk   (14/8), Ignacio Ibanez, direktur jenderal urusan luar negeri Spanyol, mengatakan perselisihan itu tak akan berakhir sampai terumbu karang buatan itu menghilang dari perairan Gibraltar. Pemerintah Spanyol menganggap terumbu karang buatan itu berada di kawasan konservasi yang akan akan berdampak pada ekosistem dan tangkapan ikan nelayan. Sebagai balasannya, Spanyol memperketat pengawasan perbatasannya dengan Gibraltar namun dengan dalih Gibraltar gagal mengendalikan penyelundupan. Inggris bereaksi, menganggap kebijakan Spanyol itu melanggar aturan Uni Eropa. Isu ini kemudian berubah menjadi badai internasional. Inggris berencana membawa masalah ini ke Mahkamah Eropa. Namun, menurut The Globe and Mail  (12/8), Inggris akan menghadapi argumen yang membuatnya tak nyaman. Sebab, Inggris bukan bagian dari sistem perbatasan terbuka Uni Eropa. Artinya, pemeriksaan perbatasan di Gibraltar diizinkan. Sementara Spanyol mempertimbangkan untuk menggalang dukungan di PBB dari Argentina –yang memiliki keluhan sendiri dengan Inggris atas Kepulauan Malvinas pada 1982. Menurut Chris Grocott, dosen sejarah ekonomi Universitas Leicester yang mengkhususkan diri pada kajian mengenai Gibraltar, posisi PBB jelas bahwa pada 2000 bekas wilayah kerajaan itu harus didekolonisasi. “Ada banyak resolusi PBB yang mendukung Spanyol,” ujarnya, dikutip The Globe and Mail . Spanyol semula menguasai Gibraltar selepas merebutnya dari kerajaan Islam Granada (abad ke-15). Ketika Raja Charles II yang berdarah Habsburg mangkat, dia meninggalkan testamen berisi penyerahan tahta kerajaan kepada Philip Duc d’Anjou (keturunan Raja Prancis Louis XIV). Ini berarti penyatuan Spanyol-Prancis. Inggris dan Belanda adalah negara yang paling gigih menentang penyatuan itu karena akan mengubah keseimbangan kekuatan di Eropa. Dengan dukungan provinsi-provinsi penentang, Austria, Belanda, dan Raja Leopold I (raja Romawi Suci sekaligus Prusia), Inggris mendirikan Grand Alliance of Hague pada September 1701. Aliansi kemudian memerangi Spanyol-Prancis. Apa yang dikenal sebagai Perang Suksesi Spanyol pun dimulai. Pada Juli 1704, armada Inggris-Belanda di bawah Laksamana Sir George Brooke mendarat di Teluk Gibraltar dan membombardir Spanyol-Prancis. Inggris-Belanda akhirnya menguasai Gibraltar. Melalui Perjanjian Utrecht pada April 1713, Spanyol secara formal menyerahkan wilayah itu kepada Kerajaan Britania Raya. Beberapa upaya Spanyol untuk menguasai kembali Gibraltar gagal. Gibraltar diakui secara resmi sebagai bagian dari kerajaan pada 1830. Pada 1967, mayoritas penduduk Gibraltar memilih menjadi bagian dari Inggris melalui referendum pada 10 September –kemudian diperingati sebagai hari jadi. Gibraltar mengesahkan konstitusinya pada 1969 dan menjalankan pemerintahan sendiri. Sepanjang perjalanannya, Spanyol berupaya menguasai kembali upaya Gibraltar. Terutama, ketika era diktator Fransisco Franco berkuasa di Spanyol. Ketegangan sempat mengendur namun kini kembali mencuat. Sejak berkuasa tahun 2011, pemerintah konservatif Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy jauh lebih agresif ketimbang pendahulunya dari kalangan sosialis. Mereka memandang Gibraltar sebagai peninggalan zaman kolonial yang harus dikembalikan

DALAM laman Badan Intelijen Negara ( bin.go.id ) disebutkan bahwa pada 1952 Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX menerima tawaran Dinas Rahasia Amerika Serikat (CIA, Central Intelligence Agency) untuk melatih calon-calon intel profesional Indonesia di Pulau Saipan, Filipina.

MEDIO Oktober 1945, ribuan massa dari Karawaci dan Sepatan bergerak ke kediaman bupati Tangerang Agus Padmanegara di Tangerang. Tujuan mereka satu: melengserkan sang bupati. Namun Agus sudah terlebih dahulu pergi menyelamatkan diri dan keluarganya ketika massa yang terbakar semangat revolusi itu datang mengepung rumahnya.

DAPUNTA Kosiki, penduduk kabikuan (desa otonom) Pamehangan, memimpin upacara penetapan sima bagi desa Panggumulan, wilayah Puluwati (kini Kabupaten Sleman). Panggumulan beroleh anugerah status tanah perdikan berkat jasa penduduknya

SINGKONG tiba-tiba naik kelas. Pada 2004, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran agar semua instansi pemerintah menyediakan makanan lokal, termasuk singkong. Namun tampaknya kebijakan ini tak berjalan, mengingat Yudi sendiri kena reshuffle .

Alfred Simanjuntak (1920-2014). ( pgi.or.id ). ALFRED Simanjuntak, komponis dan pencipta lagu “Bangun Pemudi-Pemuda”, meninggal kemarin pagi (25/6/2014) di Rumahsakit Siloam, Tangerang, Banten. Semasa hidup, dia menempatkan lagu dan musik sebagai pembangkit semangat kebangsaan kaum muda. Lagu-lagunya pun kerap mengangkat rasa nasionalisme. Antara lain “Dimanakah Tanah Airku”, “Tanah Airku Indonesia”, dan “Indonesia Bersatulah”.       Alfred lahir di desa Parlombuan, Sumatra Utara, pada 8 September 1920. Kedua orangtuanya bekerja sebagai guru jemaat gereja. Gaji mereka tak besar sehingga kehidupan mereka bersahaja. Tapi mereka masih bisa menyekolahkan Alfred hingga ke Hollandsce Inlandsche Kweek School (HKS), sejenis sekolah guru, di Sala, Jawa Tengah. Alfred unggul dalam urusan musik di sekolahnya. Padahal dia tak pernah mendapat pendidikan musik secara khusus. Dia mempelajari musik dan berlatih memainkan alat musik seperti organ, piano, dan biola di luar jam sekolah. Setamat HKS pada 1941, Alfred pindah ke Kutoarjo, Jawa Tengah, untuk bekerja sebagai guru musik di sebuah sekolah. Dia menikmati pekerjaan itu dan mencintai murid-muridnya yang berlatarbelakang beragam. “Murid saya datang dari Purworejo, Wates, Gombong, Prembun, dsb,” kata Alfred, dikutip Kompas , 28 Oktober 1986. Tapi kemudian Jepang datang mengambil-alih sekolah. Ketimbang bekerja kepada Jepang, Alfred memilih balik ke Sala. Dia luntang-lantung di Sala selama dua tahun bersama sembilan temannya. Dia beberapa kali melihat kekejaman tentara Jepang. Lalu dia pindah ke Semarang. Di sini dia beroleh tawaran bekerja sebagai guru musik di Sekolah Rakyat Sempoerna Indonesia. Pendiri sekolah itu antara lain Parada Harahap (tokoh pers), Bahder Djohan (tokoh Jong Sumatranen Bond), dan Wongsonegoro (tokoh pergerakan). Mengetahui latarbelakang para pendiri sekolah, Alfred menerima tawaran itu. Dia senang bisa kembali mengajar anak-anak. Dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk memupuk semangat kebangsaan anak-anak. Tapi tak mudah mewujudkannya. Dia terbentur dua tantangan: kekejaman tentara Jepang dan kurangnya lagu berbahasa Indonesia untuk anak-anak. Alfred menggunakan lagu dan musik untuk menghindari kekerasan tentara Jepang. “Kepada anak-anak tersebut, kami mengajarkan semangat keindonesiaan secara halus karena kalau secara terang-terangan kepala saya bisa hilang,” kata Alfred, dikutip majalah Bahana, 1 Juni 2000. Sedangkan untuk mengatasi kekurangan lagu, Alfred menciptakan lagu baru. Antara lain “Dimanakah Tanah Airku”, “Tanah Airku Indonesia”, dan “Bangun Pemudi-Pemuda”. Alfred selalu berkonsultasi dengan Parada Harahap dan Bahder Djohan usai menciptakan lagu. Kalau Parada dan Bahder berpendapat lagu Alfred terlalu berbahaya, dia tak akan mengumumkannya secara luas. Sebaliknya, kalau mereka menilai lagu dia cukup halus, dia baru berani menyanyikannya di depan umum. Ini terbukti saat lagu “Indonesia Bersatulah” berkumandang di depan orang Jepang: Indonesia Indonesia marilah bersatulah Jangan pikir macam bangsa Rasa daerah hilanglah Bersahabat bersaudara sama-sama bekerja Indonesia Indonesia hidup hiduplah “Saya yang waktu itu memimpin menyanyi jadi berdiri bulu roma saya, takut dan kecut, bagaimana nasib saya besok. Jangan-jangan kepala saya hilang. Untunglah tidak terjadi apa-apa,” kata Alfred dikutip Kompas . Lagu itu kelak mendapat porsi siaran istimewa di RRI saat peristiwa PRRI/Permesta. “…Lagu itu berbicara soal menghilangkan rasa kedaerahan,” kata Alfred dikutip Bahana . RRI memutarnya selama tiga tahun dan menghentikan pemutarannya ketika PRRI/Permesta tumbang. Alfred berubah 30 tahun kemudian. Dia malah agak menyepakati negara federal. “Sebab apa yang dibuat selama 30 tahun ini terhadap Sumatera, Ambon, tidak masuk akal… Ya ampun, ternyata gubuk yang ada tahun 30-an, sekarang pun masih tetap sama,” kata Alfred. Maka dia mengubah lirik “Indonesia Bersatulah”. Lebih berbicara soal perpaduan kerja antarsuku, ragam bangsa, dan wilayah ketimbang menghilangkan rasa kedaerahan. Gus Dur pun kepincut melihat pergulatan pemikiran Alfred dalam lagu dan musik. Dia menilai Alfred punya komitmen kebangsaan. Sehingga dia meminta Alfred menciptakan mars untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjelang Pemilu 1999. Alfred memasukkan pekik “Allahuakbar” dalam mars PKB. Dia sempat bertanya kepada Gus Dur dan para pendeta apakah boleh memasukkan pekik itu. Mereka semua menjawab boleh. Gus Dur sendiri sangat gembira dengan mars ciptaan Alfred itu. Hingga akhir hayatnya, Alfred tak banyak mendapat perhatian pemerintah. Tapi itu tak mengurangi sedikitpun dedikasi dan jasa Alfred. Dia sendiri sudah jauh-jauh hari bilang, “Terserahlah. Saya hanya merasa tergugah menciptakan dan menyumbangkan sesuatu untuk negeri tercinta ini.”*

Presiden Sukarno memeluk Panglima Besar Jenderal Soedirman di Istana Yogyakarta, 10 Juli 1949. (IPPHOS). SEBAGAI pernyataan penutup dalam debat calon presiden 22 Juni 2014, Joko Widodo membacakan kutipan Panglima Besar Jenderal Soedirman: “Satu-satunya hak milik nasional Republik yang masih tetap utuh dan tidak berubah-ubah meskipun harus menghadapi segala macam soal dan perubahan hanyalah Angkatan Perang Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia). Maka sebenarnya menjadi kewajiban bagi kita sekalian yang senantiasa tetap mempertahankan tegaknya Proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk tetap memelihara agar supaya hak milik nasional republik itu tidak dapat diubah-ubah oleh keadaan yang bagaimana pun juga.” Menurut AH Nasution dalam Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia , kutipan tersebut merupakan bagian dari surat Soedirman tertanggal 1 Agustus 1949 kepada Presiden Sukarno yang ditulisnya ketika sakit. Ketika itu, terjadi krisis politik-militer di Yogyakarta. Sesuai Persetujuan Roem-Royen, Sukarno mengeluarkan perintah gencatan senjata pada 3 Agustus 1949. “Sudirman termasuk salah seorang perwira yang menentang perjanjian Roem-Royen, karena curiga akan terulangnya kembali kelicikan Belanda,” tulis Mohamad Roem dalam Bunga Rampai dari Sejarah Volume 1. “Tambahan lagi ia masih dalam keadaan sakit payah, dan merasakan bahwa ia telah mendekati hari-harinya yang terakhir. Ia ingin tinggal bersama pasukan gerilya dan para petani sampai tiba harinya yang menentukan.” Pada 2 Agustus 1949 pagi, Soedirman memanggil Nasution dan mengajaknya turut menghadap Sukarno di istana Yogyakarta. Soedirman hendak mengundurkan diri sebagai bentuk penolakan gencatan senjata. “Kami tak bisa lagi mengikuti politik pemerintah, kami terpaksa mengundurkan diri,” kata Soedirman. “Saya tegaskan bahwa itulah pendirian semua Panglima,” kata Nasution dalam “Kepemimpinan Pak Dirman,” termuat di Tingkah Laku Politik Panglima Besar Soedirman. “Kalau itu pendirian APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia), maka Sukarno-Hatta yang akan lebih dulu mengundurkan diri, kami bersedia mengikuti pimpinan APRI meneruskan perjuangan,” tegas Sukarno. Seketika, kenang Nasution, airmata pun mengalir. Tak ada lagi pembicaraan. Mereka bersalaman dan berpisah. Sorenya, Nasution dipanggil ke tempat Soedirman. Ajudannya menyerahkan surat pengunduran diri. Surat itu belum dinomori. Nasution membacanya lebih dulu sebelum mengantarkannya ke Sukarno. Setelah itu, Nasution menghadap Soedirman yang terbaring sakit di tempat tidur. Dia menyatakan, “lebih penting persatuan pimpinan APRI dengan Sukarno-Hatta daripada soal strategi perjuangan. Bagaimanapun baiknya strategi, kalau pecah antara kedua pucuk pimpinan nasional dan militer, maka perjuangan akan gagal.” Soedirman sependapat dengan Nasution. “Surat itu tak jadi dikirimkan. Tapi surat itu sampai kini jadi dokumen historis,” kata Nasution. Menurut Roeslan Abdulgani dalam “Peranan Panglima Besar Sudirman dalam Revolusi Indonesia,” termuat di Tingkah Laku Politik Panglima Besar Soedirman, meskipun menentang politik perundingan, Soedirman tetap menunjukan sikap loyal terhadap apa saja yang menjadi keputusan pemerintah. “Dalam hal ini, beliaulah yang selalu menandaskan: tentara adalah alat negara. Tentara tidak berpolitik. Politik tentara adalah politik negara, tulis Roeslan.*

Istana Putih (Het Witte Huis) atau gedung Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta, 1955. (KITLV). GUBERNUR Jenderal Herman Willem Daendels (memerintah 1808-1811) ingin membangun pusat pemerintahan dan pertahanan yang baru dan lebih sehat. Mula-mula dia berencana memindahkannya dari Batavia ke Surabaya tapi batal. Dia akhirnya menetapkan di luar kota lama. “Ia berkeputusan memindahkan permukiman kota beberapa mil ke daerah pedalaman, yakni ke sebuah kota pinggiran yang disebut Weltevreden ,” tulis BHM Vlekke dalam Nusantara: A History of Indonesia . Daendels menetapkan lokasi pembangunan Rumah Besar ( Groote Huis ) atau Istana Putih ( Het Witte Huis ) di timur Lapangan Parade ( Paradeplaats , kini Lapangan Banteng) yang sejak masa Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten dijadikan pusat militer Hindia Belanda. “Tuan Besar Guntur”, demikian julukan Daendels, memerintahkan Kolonel JC Schultze untuk menjadi arsitek pembangunan. Sang kolonel menerjemahkan kemauan Daendels ke dalam tiga bangunan besar dua lantai bergaya Empire Style yang sedang tren di Paris. Ketiga bangunan (induk, sayap kanan, dan sayap kiri) berdiri sejajar menghadap Lapangan Parade. Di tengah proses pembangunan, Daendels dipanggil kembali oleh Napoleon pada 1811 dan dijadikan komandan benteng Modlin di Polandia. Pembangunan mandek. Pengganti Daendels, Jan Willem Janssens, hanya menutupi atap-atap yang belum selesai dengan rumbia. Baru ketika LPJ du Bus de Gisignies menjabat Gubernur Jenderal pada 1826, pembangunan berjalan kembali. Du Bus meminta Ir Tromp menjadi arsiteknya. Dua tahun kemudian proyek tersebut rampung. Papan bertulis –MDCCCIX-Condidit Daendels, MDCCCXXVIII-Erexit Du Bus– dipasang di samping tangga untuk menandakan waktu pembangunan. Bangunan induk dipakai sebagai istana atau tempat tinggal gubernur jenderal. Sementara bangunan sayap kiri dan kanan berfungsi sebagai kantor pemerintahan dan tempat menjamu tamu negara. Di kompleks ini terdapat istal yang menampung lebih dari 100 kuda berikut keretanya. Juga percetakan negara dan kantor pos. Pada masa pemerintahan Du Bus Hooggeregtshof, Mahkamah Agung ikut berbagi tempat di utara kompleks Istana Putih, sebelum pindah ke sebuah gedung di utara Koningsplein (kini Lapangan Monas) pada 1848. “Dewan Hindia Belanda, yang beranggotakan para petinggi Belanda, juga bersidang di sini,” tulis Alwi Shahab dalam Robinhood dari Betawi . Kompleks Istana Putih menjadi salah satu tempat paling menarik untuk bersantai dan berpesta pada abad ke-19. Di gedung sayap kiri berdiri kelab Concordia. Opera-opera macam Othello atau Verdi kerap dipentaskan. Ketika Jepang datang, Istana Putih dijadikan kantor keuangan pemerintahan pendudukan. Fungsi itu berlanjut ketika Indonesia merdeka. Istana Putih menjadi kantor Kementerian Keuangan.*