MENYUSUL terjadinya krisis internal di tubuh Departemen Pendidikan, pemerintah menunjuk Artati Marzuki Sudirdjo sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) pada Agustus 1964. Artati dianggap mampu melanjutkan jalannya roda departemen itu meski tak punya jejak karier dalam dunia pendidikan. Kariernya didominasi sebagai diplomat, sejak 1949.

Sebelum menjadi Menteri PD dan K, Artati yang lahir di Salatiga pada 15 Juni 1921 bekerja di Komite Urusan Luar Negeri dan sebagai Panitia Persiapan Penyerahan Kedaulatan Republik Indonesia pada 1949. Sejak 1950 ia menjadi perwakilan tetap Indonesia pada berbagai pertemuan PBB. Dalam Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966, Sumardi menyebut keaktifan dan kepintaran Artati membuatnya diberi gelar Minister Counsellor oleh Kedutaan Besar RI di Roma.

Penunjukan Artati sebagai menteri PD dan K bertujuan utama untuk menertibkan lingkaran dalam departemen, menciptakan suasana kerja yang baik, dan membuat instansi tersebut terbebas dari polarisasi politik. Sebelum Artati menjabat, Departemen Pendidikan terbagi menjadi dua blok. Blok pertama terdiri atas pejabat dan pegawai beraliran komunis yang bergabung dengan Serikat Sekerja Pendidikan (SSP). Sebagian lain ialah pekerja pendidikan yang juga anggota partai politik (PNI) dan berideologi agama, yang bergabung dengan Serikat Sekerja Pendidikan dan Kebudayaan (SSPK).

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang