PRESIDEN Sukarno mengangkat dua tokoh kiri yang kontroversial tapi berseberangan ideologi, Tan Malaka dan Alimin Prawirodirdjo, sebagai Pahlawan Nasional. Kebijakan ini dianggap memenuhi penyatuan ideologi Nasakom sekalipun Sukarno melabrak prosedur.

Pada 23 Maret 1963, Sukarno mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 53/1963. Pengangkatan ini sesuai dengan tuntutan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak), yang didirikan Tan Malaka, dalam dua kesempatan: peringatan hilangnya Tan Malaka ke-14 di Jakarta pada Februari 1963 dan konferensi Partai Murba di Balikpapan pada 15 Maret 1963.

Menurut Harry A. Poeze, sejarawan Belanda, Sukarno melakukan pengangkatan itu atas inisiatif sendiri, tanpa melewati prosedur atau meminta nasihat dari komisi yang telah dibentuk. “Langkah Sukarno dianggap sebagai penghargaan atas dukungan Partai Murba terhadap politik Demokrasi Terpimpin Sukarno,” kata Poeze, yang menghabiskan separuh hidupnya untuk meneliti Tan Malaka.

Agar adil, lanjut Poeze, Sukarno melakukan hal yang sama terhadap Alimin, tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Kendati disingkirkan dalam perselisihan internal PKI, Alimin tidak dipecat dari PKI dan masih dianggap sebagai tokoh komunis yang berjasa. Dia juga kawan Sukarno dari dulu. Alimin ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Keppres No. 163/1964.

“Jelas, ada oposisi terhadap putusan pengangkatan dua tokoh kontroversial itu, dan mungkin karena itu Sukarno melanggar prosedur. Kritik terhadap Sukarno waktu itu sulit, dan mustahil disampaikan langsung dan di depan umum,” kata Poeze.

Tan Malaka dipecat dari PKI karena menentang pemberontakan PKI 1926/1927. Dia kemudian mendirikan Pari (Partai Republik Indonesia) di Bangkok pada Juni 1927. Setelah kembali ke Indonesia, dia mendirikan Partai Murba pada 7 November 1948, pasca-Peristiwa Madiun 1948.

Dalam banyak hal, Murba berlawanan dengan PKI. Karena itu pengangkatan Tan Malaka dan Alimin dianggap memenuhi penyatuan ideologi nasakom yang diusung Sukarno.

Selain itu, saat itu pengaruh Sukarno begitu besarnya, termasuk dalam soal pengangkatan pahlawan nasional. Dia mengangkat pahlawan nasional pertama, yaitu Abdoel Moeis, pada Agustus 1959. Hingga September 1965, dia mengangkat 36 pahlawan nasional, hampir separuhnya tanpa meminta nasihat dari komisi yang telah dibentuk. “Tan Malaka adalah orang ke-16 yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” kata Poeze.

Prijono, tokoh Partai Murba dan menteri pendidikan (1957-1966), menyambut pengangkatan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional dengan gembira. Dia menganggap keputusan Sukarno tepat.

Dalam pesannya pada Hari Angkatan Perang 5 Juli 1963, Prijono menyatakan: “Setiap putera-puteri Indonesia boleh merasa bangga, bahwa Ibu Pertiwi mempunyai pemimpin besar seperti Tan Malaka. Ia seorang pahlawan nasional yang di sepanjang hidupnya berjuang untuk kemerdekaan tanah air, dan yang sejak awal berjuang sungguh-sungguh menuju dan demi lahirnya cita-cita Republik Indonesia.”

Sejarah mencatat akhir perjalanan kedua partai itu berbeda. PKI berhasil mempengaruhi Sukarno untuk membekukan Murba pada September 1965 atas tuduhan terlibat dalam Barisan Pendukung Soekarnoisme (BPS), mendukung Manifesto Kebudayaan, dan menerima uang 100 juta dolar Amerika Serikat dari Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) untuk menggulingkan Sukarno. Sukarno kemudian merehabilitiasi Murba pada 17 Oktober 1966. Sementara PKI dianggap sebagai partai terlarang oleh pemerintahan Soeharto.

Murba ikut pemilu pada 1971 namun tak meraih kursi. Pada 1977 Murba bersama Partai Nasional Indonesia (PNI), partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik lebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Murba dihidupkan lagi pada 1998 dan ikut pemilu 1999, namun kembali gagal meraih kursi.*