Diperbarui: 10 Jul
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto menempuh jalan efisiensi dengan memangkas anggaran hampir semua kementerian dan lembaga (K/L). Hanya 10 K/L yang tak terkena pemangkasan anggaran, antara lain Kementerian Pertahanan, MPR, Badan Gizi Nasional, dan Polri. Hal itu menuai protes berbagai kalangan. Sebab, ada paradoks jika melihat gemuknya kabinet dan pengangkatan utusan-utusan khusus serta staf-staf khusus baru.
Satu dari sekian protes adalah demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang dihelat di Jakarta dan kota-kota lain pada Senin (17/2/2025). Aksi yang dihelat aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan koalisi masyarakat sipil itu terus digelar hingga puncaknya pada Kamis (20/2/2025).
Efisiensi dengan pemotongan anggaran begitu jelas memengaruhi aneka sektor, mulai pendidikan hingga infrastruktur dasar. Oleh karenanya beberapa tuntutan yang disuarakan “Indonesia Gelap” antara lain pencabutan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran, menolak poin Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) tentang izin perguruan tinggi mengelola tambang, mendesak penyelesaian tunjangan dosen dan tenaga kependidikan, dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ingin membaca lebih lanjut?
Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.
