ADIAN Napitupulu, politisi nyentrik dari PDIP menolak jabatan menteri yang ditawarkan Presiden Joko Widodo. Adian merasa dirinya belum cukup mampu mengemban tanggung jawab tersebut. Presiden Jokowi menatap dengan sorot mata yang tajam kala mendengar Adian mengatakan tidak bersedia jadi menteri.

Penolakan juga pernah dialami oleh Sukarno, Presiden RI yang pertama. Kali ini bukan soal tawaran jabatan menteri tapi soal tawaran konsepsi bernegara. Yang berperkara dengan Bung Karno ialah Ignatius Joseph Kasimo, Ketua Umum Partai Katolik.

Pada 21 Februari 1957, Sukarno memanggil semua pimpinan partai politik ke Istana. Kepada mereka semua, Sukarno melontarkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai Konsepsi Presiden. Melalui konsepsi itu, Sukarno menyarankan pembentukan kabinet “empat kaki” yang terdiri dari partai-partai pemenang pemilu: PNI, Masjumi, NU, dan PKI.

Sepekan berselang, 28 Februari 1957, Sukarno memanggil kembali pimpinan partai politik. Agenda pertemuan meminta persetejuan masing-masing pimpinan partai terhadap Konsepsi Presiden.  PKI, Murba, PNI, PRN, Baperki, Persatuan Pegawai-pegawai Kepolisian menyatakan menerima. NU, PSII, Parkindo, IPKI, dan PSI ragu-ragu dan menyatakan mempertimbangkan kembali. Sementara itu, Masjumi dan Partai Katolik dengan tegas menyatakan penolakan.

Pimpinan Masjumi, Mohammad Natsir menguraikan penolakannya dengan berpidato panjang lebar. Lalu tibalah giliran Kasimo. Sebelum berbicara, Kasimo punya kebiasaan unik: suka tertawa sambil mengurai senyum lebar. Ciri khas inilah yang melekat pada diri Kasimo. Dia dikenal sebagai politisi senior gaek namun berhati periang.

Ketika bersua Bung Karno, seperti biasa Kasimo memulai dengan senyuman khasnya. Sewaktu Bung Karno menanyakan bagaimana sikap Partai Katolik terhadap konsepsinya, Kasimo malah tertawa. Kasimo bukan berarti meremehkan pertanyaan Sukarno. Begitulah caranya mengumpulkan keberanian menyatakan pendapat yang bertentangan dengan kemauan presidennya.

“Namun Bung Karno rupanya merasa diejek oleh Kasimo,” sebagaimana terkisah dalam biografi I.J. Kasimo: Hidup dan Perjuangannya yang disusun Threes Nio.

Secara singkat dan padat, Kasimo menyatakan tidak setuju dengan konsep Sukarno. Penolakan Kasimo yang terutama sehubungan dengan dilibatkannya PKI dalam kabinet. Merujuk pengalaman sejarah di Eropa Timur, Kasimo beranggapan pengikutsertaan orang-orang komunis akan menyebabkan sebuah negara menjadi komunis. Ini terjadi pada negara Cekoslovakia.

Bagi Kasimo, sikap terhadap PKI tidak dapat ditawar-tawar. Sebagai mantan murid Romo van Lith (pelopor missie Katolik di Jawa), Kasimo mempunyai toleransi yang cukup besar terhadap golongan lain. Namun toleransi ini terkecuali terhadap golongan komunis yang dalam pandangan Kasimo anti-agama dan kebebasan beragama.  

Selesai pertemuan di Istana, para wartawan menanyakan pendapat Kasimo tentang Konsepsi Presiden. “Ha-ha-ha-ha…” itu saja yang keluar dari mulut Kasimo. Sejak saat itulah Sukarno menunjukkan rasa kurang senang terhadap Kasimo.

Ketersinggungan Sukarno berbuntut panjang. Dua bulan kemudian, pada April 1957, beberapa petinggi partai dipanggil lagi ke Istana. Dari Partai Katolik yang dipanggil ialah Prof. Mr. A.A. Soehardi, A.B. de Rozari, dan Ir. Soewarto. Kasimo selaku ketua partai tidak diberi tahu.

Sebagai akibat dari sikap Kasimo, Partai Katolik tidak diikutsertakan dalam Kabinet Karya yang dipimpin Perdana Menteri Djuanda. Demikian pula dalam kabinet-kabinet berikutnya. Partai Katolik baru masuk dalam kabinet ketika Kasimo tidak lagi menjabat ketua.

“Karena berani melawan mainstream politik, ia harus mengundurkan diri dari kepemimpinan partai dan segala kemungkinannya yang melekat pada jabatan tersebut untuk masa itu. Ia menjadi persona non grata untuk sistem masa itu,” tulis J.B. Sudarmanto dalam Politik Bermartabat: Biografi I.J. Kasimo.

Pada 1960, Kasimo mengundurkan diri sebagai Ketua Partai Katolik setelah memimpin partai itu selama kurang lebih 30 tahun. Tampuk kepemimpinan selanjutnya diserahkan kepada Ketua DPP Partai Katolik Frans Seda. Baru pada 1964, Frans Seda. menduduki kursi Menteri Perkebunan dalam Kabinet Dwikora.