WARGA Kota Medan tengah diliputi ketegangan menyusul surat edaran dari Wali Kota Rico Waas terkait penertiban perdagangan daging non halal. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengatur lokasi penjualan bahan makanan yang mengandung kontaminasi seperti daging babi. Dengan pengaturan demikian, aktivitas jual-beli tidak menimbulkan gangguan lingkungan, risiko kesehatan, maupun ketidaknyamanan warga di sekitar fasilitas umum.  

Namun, bagi sebagian warga yang menggantungkan hidupnya sebagai pedagang babi, kebijakan tersebut mengancam mata pencaharian mereka. Menyambut surat edaran wali kota, sejumlah ormas Batak melayangkan protes dan merencanakan aksi unjuk rasa. Bagi sebagian warga lainnya, khususnya yang mengharamkan, perdagangan babi di tempat terbuka dinilai meresahkan dan mengganggu lingkungan.  

Begitulah, permasalahan babi di Kota Medan telah merentang lama dari masa ke masa. Beberapa tahun silam, muncul gerakan #savebabi sebagai reaksi pro-kontra atas merebaknya virus kolera yang menjangkiti babi. Kota Medan yang masyarakatnya plural dari berbagai suku dan etnis menanggapi dengan beragam persepsi soal binatang yang satu ini.  

Kelompok masyarakat Melayu Deli, Batak Mandailing, dan Jawa yang kebanyakan beragama Islam pada umumnya menolak keberadaan babi di lingkungan kota. Sementara itu, warga kota dari kalangan Batak Toba, Karo, dan Tionghoa lebih bersikap moderat. Dari kelompok ini bahkan banyak yang perekonomiannya ditopang oleh beternak dan berdagang babi.  

Keberagaman masyarakat Medan tak dapat dilepaskan dari sejarahnya. Pada awalnya, wilayah Medan merupakan kampung besar bagian dari Kesultanan Deli yang didiami oleh suku Melayu dan Karo. Namun, pada paruh kedua abad 19, para pemodal Belanda membangun kampung Medan menjadi perkebunan tembakau melalui konsesi dari Sultan Deli. Dari sinilah Medan sebagai ruang hidup yang heterogen terjejaki lewat komposisi penduduknya. 

Perusahaan perkebunan butuh banyak tenaga kerja untuk menggarap tanah sehingga membuka jalan bagi masuknya masyarakat pendatang. Menurut Sejarah Sosial Daerah Sumatra Utara Kotamadya Medan yang disusun Depdikbud, Mandailing, Cina, Minangkabau, dan Jawa adalah suku-suku pendatang utama yang mula-mula migrasi ke Medan. Menyusul masyarakat pendatang dari pedalaman Tapanuli, Aceh, hingga Tamil (India).  

“Untuk menopang perkembangan perkebunan tembakau ini pemerintah Belanda menjalankan politik pintu terbuka (open door policy) bagi pendatang atau perantau-perantau dari dalam atau dari luar negeri. Kebijaksanaan ini mendorong dan merangsang berbagai kelompok etnis sekitar Sumatra Timur, seperti Aceh, berbagai suku Batak dan Minangkabau untuk merantau ke Sumatra Timur. Kota utama yang menjadi sasaran perantauan mereka adalah Medan,” ulas tim peneliti Depdikbud.  

Ekspansi ekonomi yang difasilitasi oleh pemerintah kolonial Belanda menyulap Medan dari kampung menjadi kota ekonomi modern. Medan bahkan disebut-sebut menyaingi Singapura, kota koloni Inggris dan pusat perdagangan di semenanjung Malaya. Tidak hanya sebagai pusat perputaran uang, Medan juga menjadi kota multikultur. 

Menurut Rosmaida Sinaga, sejarawan Universitas Negeri Medan, sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, kondisi masyarakat Medan sangat multikultural baik dari aspek suku, ras, agama, budaya maupun status sosial. Kehadiran kaum buruh perkebunan dari luar Deli menyebabkan penduduk wilayah tersebut sangat heterogen. Bermacam etnik mendiami Medan sehingga kerap disebut kota berbilang kaum. 

“Masing-masing suku tersebut membawa budaya masing-masing yang menjadikan keragaman budaya di Kota Medan,” ungkap Rosmaida dalam Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan. 

Ketika sudah menetap di Medan, suku-suku pendatang juga membawa kebiasaan mereka, termasuk tradisi kuliner hewani dengan olahan daging babi. Seperti orang Batak Toba dengan saksang babi dan orang Tionghoa dengan bakmi babi. Sementara itu, masyarakat Karo terkenal dengan babi panggang Karonya. Keberadaan babi kadangkala menjadi persoalan sosial.  

Dalam Sejarah Kota Madya Medan 1950–1979 yang disusun antropolog Usman Pelly dkk, kebiasaan orang Batak (Toba) beternak babi acapkali menimbulkan gesekan sosial dengan etnik lain. Ketika sebagian orang Batak memelihara babi di belakang rumahnya, itu memunculkan ketidaksukaan tetangga mereka dari suku Melayu. Terlebih jika babi piaraan orang Batak itu bertandang ke pekarangan mereka atau aroma masakannya merambah ke rumah tetangga.  

“Orang Melayu, Jawa, atau Mandailing biasanya lebih memilih menyingkir dari tempat itu daripada terus berurusan dengan orang Batak Toba,” terang Usman Pelly dkk.  

Karena sudah menjadi bagian dari kebudayaan tertentu, sebenarnya tak ada larangan mengonsumsi dan berdagang babi di Medan. Hanya saja babi yang diternakkan di tengah permukiman warga selalu menjadi masalah bagi warga lain. Mulai dari aroma kotoran babi yang tak sedap hingga limbahnya yang berpotensi jadi sumber penyakit. Inilah persoalan yang sering dihadapi dari waktu ke waktu sehingga menyebabkan pemerintah setempat turun tangan.  

Pada paruh kedua 1980, Pemerintah Kota Medan membentuk tim operasi penertiban hewan berkaki empat untuk menjaring babi-babi yang diternakkan dalam permukiman. Tim mengerahkan aparat, hansip, hingga lurah untuk ikut dalam operasi penertiban. Resistensi saat itu cukup kuat.  

“Di antara pemilik babi ada yang mengurung babinya dalam rumah, sehingga kotorannya bertaburan. Ada pula yang melepaskan babinya Ketika tim datang agar tidak dapat ditangkap. Tetapi tim tidak panik. Petugas terpaksa melepaskan tembakan, sehingga babi tidak bisa berkutik,” diwartakan Waspada, 25 Juli 1987.  

Kendati menjadi rahasia umum, ternak babi dalam kawasan perkotaan di Medan kurang menjadi perhatian di tingkat elite. Padahal, lokasinya tersebar di sejumlah sektor. Seperti diberitakan harian Waspada, 30 Agustus 2002, wakil ketua DPRD terkejut mendapat informasi ada ternak babi di Jl. Tanggukbongkar, Kel. Tegalsari, Mandala II Kec. Medan Denai.  

“Ternak babi tersebut sudah meresahkan warga di kawasan itu. Setiap hari warga terpaksa menghirup udara yang tidak sehat yang datangnya dari limbah ternak yang mengalir di sepanjang parit,” lansir Waspada.  

Makin ke sini, ternak babi dalam permukiman di Medan kian berkurang seiring digalakkannya penertiban dan razia. Selain mengganggu sanitasi lingkungan, tubuh babi mudah menjadi inang bagi virus dan bibit penyakit yang membahayakan. Walaupun kadang-kadang masih ada juga yang tetap mengusahakannya secara sembunyi-sembunyi.  

Meski jadi isu sensitif, perkara babi belum pernah sampai menyebabkan konflik horizontal di Medan. Orang Medan memang dikenal dengan toleransinya yang tinggi. Oleh karena itu, setiap warga tentu wajib menjaga aturan, ketertiban, dan saling menghormati yang menjadi spirit keberagaman.*