Memasuki tahun 1965, demam pengganyangan Malaysia semakin merajalela di seluruh Indonesia. Pendaftaran menjadi sukarelawan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) diikuti oleh hampir semua kalangan: dari rakyat biasa hingga mahasiswa. Latihan militer menjadi kebiasaan. Semangat bela negara pun mencapai puncaknya.

“Sebagai pemuda, saat itu rasanya malu kalau kita tidak mengikuti seruan Bung Karno untuk ikut mengganyang Malaysia,” kenang Ishak (76), eks anggota Gerakan Pemuda Marhaen (GPM).

Di tengah euphoria tersebut, tetiba Ketua CC PKI D.N. Aidit dipanggil ke Istana Negara pada 14 Januari 1965. Sebelum menghadap Presiden Sukarno, Ketua CC PKI D.N. Aidit berbicara kepada Bernhard Kalb dari Columbia Broadcasting System (media Amerika Serikat) bahwa partai-nya akan mengusulkan kepada Bung Karno untuk mempersenjatai 15 juta buruh dan tani. Demikian menurut kabar sore yang diberitakan oleh Warta Bhakti, 14 Januari 1965.5.

Selanjutnya isu yang dilontarkan oleh PKI itu menggelinding bak bola salju yang tak terbendung. Berbagai pihak bereaksi: pro maupun kontra. Menurut Siswoyo sejatinya ide yang kemudian dikenal sebagai “usul pembentukan Angkatan Kelima” itu tidak didukung oleh kalangan kaum merah semata.

“Adapun TNI AU justru mendukung. Sedang dari parpol yang memberi dukungan antara lain PKI dan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia),”ungkap eks anggota Sekretariat CC PKI saat itu dalam otobiografinya, Siswoyo dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri: Memoar Anggota Sekretariat CC PKI (disusun oleh Joko Waskito).

Jika AURI mendukung penuh, Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian terkesan berhati-hati. Sedangkan Angkatan Darat, malah sebaliknya: menentang keras pembentukan Angkatan Kelima.

Ada dua versi terkait usul pembentukan Angkatan Kelima. Pertama, ide itu merupakan ide lama dari PKI. Menurut Rum Aly dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966, usul pembentukan Angkatan Kelima tersebut sejatinya merupakan inisiatif politik Aidit untuk melakukan semacam takeover atas suatu gagasan yang muncul sebelumnya pada kwartal terakhir tahun 1964.

Kedua, ide tersebut datang dari Bung Karno sendiri. Saat berkunjung ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dia mendapat masukan politik dari Pemimpin RRT Mao Zedong dan Perdana Menteri Chou En-lai untuk mempersenjatai buruh dan tani. Itu wajib hukumnya, kata mereka. Supaya lebih menguatkan perjuangan melawan kaum neo kolonialis-imperialis dalam Operasi Dwikora, Bung Karno harus memiliki sejenis pasukan seperti Tentara Merah-nya Mao.

Sebagai bentuk keseriusan RRT, Chou En-lai (dengan disetujui oleh Mao) berkomitmen memberikan 100.000 pucuk senjata Tjung secara cuma-cuma kepada Indonesia. Diharapkan dengan bantuan senjata-senjata itu, Indonesia bisa membentuk sedikitnya 10 divisi bersenjata dari kalangan buruh dan tani.

 "Terkesan pada mulanya Soekarno tertarik sedikit saja meskipun memperlihatkan sikap cukup menyambut baik gagasan itu dan untuk seberapa lama belum menunjukkan sikap persetujuan yang jelas. Agaknya, Presiden Soekarno masih memperhitungkan juga faktor reaksi dan sikap Angkatan Darat nantinya," tulis Rum Aly.

Angkatan Darat memang tak pernah menyetujui ide tersebut. Menurut Yayu Rulia Sutowiryo alias Ibu A. Yani dalam Ahmad Yani, Suatu Kenang-kenangan, Menpangad Letnan Jenderal Ahmad Yani sudah lama gerah dengan kampanye PKI “satu tangan pegang bedil, satu tangan pegang pacul”. Yani mencium PKI memiliki maksud politik yang tersembunyi di balik itu semua.

“Tujuannya adalah untuk mengimbangi TNI/ABRI dan selanjutnya dijadikan alat untuk merebut kekuasaan,” ujar Yani seperti dikutip Yayu dalam bukunya.

Yani menyatakan jika soal menghadapi nekolim pasalnya, alih-alih buruh dan tani, seluruh rakyat Indonesia pun pasti dipersenjatai. Dia mencontohkan Pertahanan Sipil (Hansip), Organisasi Keamanan Desa (OKD) dan Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR),  sebagai bentuk konkret organisasi buruh-tani yang dipersejatai.

“Kalau yang saudara maksud buruh dan tani itu termasuk SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan BTI (Barisan Tani Indonesia), saya tidak setuju,” ujar Yani.

PKI tentu saja menyanggah tuduhan Yani dan Angkatan Darat. Menurut Siswoyo, sebenarnya gagasan pembentukan Angkatan Kelima sudah dibahas lama dan melibatkan semua unsur Nasakom. Jadi matra baru itu tidak akan hanya berisi orang-orang komunis saja. Sebagai bukti, kata Siswoyo, PKI menyetujui jika jadi terbentuk, Angkatan Kelima itu akan dipimpin oleh seorang perwira non-PKI.

“Bahkan inspeksi pasukan sudah dilakukan oleh Mayjen Achmadi, eks tokoh Tentara Pelajar Solo yang dicalonkan oleh Bung Karno sendiri sebagai Panglima Angkatan Kelima,” ungkap Siswoyo.

Sejarah mencatat, ide Angkatan Kelima kandas seiring terjadinya Insiden Gerakan 30 September 1965. Alih-alih berhasil membentuk kekuatan alternatif layaknya Tentara Merah di Tiongkok, ratusan ribu buruh dan tani yang berafiliasi ke PKI malah menjadi tumbal perseteruan antara PKI dengan Angkatan Darat di pengujung tahun 1965.