DELAPAN bulan hampir berlalu sejak Insiden Madiun meletus pada 18 September 1948. Namun perseteruan antara orang-orang komunis dengan orang-orang islam masih berlangsung secara keras di Jawa Timur. Kendati pemerintah Republik Indonesia (RI) pimpinan Sukarno-Hatta memutuskan untuk membebaskan sebagian besar pengikut Front Demokrasi Rakyat/Partai Komunis Indonesia (FDR/PKI).

Menurut sejarawan Harry A. Poeze, banyak para pengikut FDR/PKI yang lolos dari operasi penumpasan tentara pemerintah meneruskan perjuangan mereka dengan bergerilya di hutan-hutan Jawa Timur. Selain menghadapi militer Belanda, kekuatan-kekuatan bersenjata itu juga tetap mempertahankan pertikaian mereka dengan militer Indonesia dan unsur-unsur anti komunis lainnya.

“Yang sudah (pasti) terjadi justru saling bentrok. Pasukan-pasukan FDR dan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) berhadapan dengan kesatuan-kesatuan Hizbullah (Masjumi),” ungkap Poeze dalam Madiun 1948: PKI Bergerak.

Salah satu lokasi yang menjadi kawasan pertikaian yang paling ramai dan brutal adalah Ponorogo kota dan Sumoroto. Di kedua tempat itu kendati FDR PKI sukses ditumpas, namun aksi saling serang tetap berlangsung.

Sebagai catatan, pada awal terjadi Insiden Madiun 1948, Ponorogo dan Sumoroto memang menjadi basis perlawanan paling kuat dari FDR/PKI. Disebutkan oleh Poeze, ketika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh TNI terhadap kedudukan kaum komunis pada 4 Oktober 1948, sekira 2000 penduduk sipil Ponorogo dijadikan tameng hidup dan sekira 500 diantaranya telah tewas.

Wajar saja jika “latarbelakang berdarah-darah” itu menyebabkan pertikaian terus memanjang di kedua tempat tersebut. Mereka yang berkonflik seolah tak peduli Belanda telah menyerang kedudukan RI di Yogyakarta dan menguasai wilayah-wilayah RI pada 19 Desember 1948.

Letnan Jenderal Soedirman selaku Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, merasa “galau” saat dilapori situasi tersebut. Sebagai petinggi militer Indonesia yang sejak awal “kurang setuju” dengan tindakan keras terhadap Insiden Madiun 1948, dia masih mengharapkan agar kedua pihak yang bertikai di Ponorogo dan Sumoroto segera berdamai dan selekasnya fokus menghadapi aksi militer Belanda.

Berdasarkan itulah pada 9 Mei 1949, Panglima Besar Soedirman mengeluarkan surat bernota rahasia kepada komandan Batalyon TNI di Ponorogo (Mayor Soeprapto Soekawati), Pemimpin PKI/FDR di Ponorogo/Sumoroto dan Pimpinan Masjumi di Ponorogo/Sumoroto. Isinya: himbauan agar seluruh golongan bersatu dan menghentikan pertempuran.

“Kejadian-kejadian masa lampau harus sama sekali dilupakan supaya kekuatan kita benar-benar dapat bulat dan utuh satu, sehingga rakyat dan bangsa Indonesia seluruhnya merupakan satu benteng yang kokoh dan sanggup menghadapi siapapun juga,” ungkap Soedirman seperti termaktub dalam buku Djenderal Soedirman: Pahlawan Sedjati yang ditulis dan diterbitkan oleh Kementerian Penerangan RI pada 1950.

Soedirman juga menegaskan, jika perang total menghadapi Belanda mutlak harus dilakukan di bawah satu komando yang membawahi semua golongan, baik kanan maupun kiri. Dia meyakini jika Belanda bisa menguasai kembali Indonesia maka yang terjadi adalah kesengsaraan yang akan meliputi semua golongan dengan tidak memandandang ideologinya.

“Kalau kita ingin menang dalam perjuangan suci ini, kita harus kuat; untuk dapat kuat, segala perselisihan harus diberantas dan semua golongan dari macam-macam ideologi harus bersatu dalam sikap dan tindakannya,” demikian lanjut Soedirman.

Dalam kata-kata terakhirnya di surat tersebut, Soedirman mengharapkan agar semua pihak yang tengah bertikai di Ponorogo dan Sumoroto mendengarkan seruannya. Namun yang terpenting, kata Soedirman, mereka yang tengah bertikai memiliki niat secara ikhlas untuk mengakhiri semua konflik.

“Saya berharap saudara-saudara sekalian dengan ikhlas hati akan mengerjakan pesan saya tersebut, semata-mata untuk kesalamatan nusa dan bangsa yang kita cintai. Berjuang terus dan tetap Merdeka!” pungkas sang jenderal.*