KASUS penularan virus korona di Indonesia terus naik. Per Juli 2020, jumlah kasus di Indonesia sudah melampaui China. Syahrizal Syarif, ahli epidemiologi Universitas Indonesia, menilai tingginya kasus baru dikarenakan pemerintah tidak serius dalam menangani wabah dengan melonggarkan pembatasan wilayah di saat kondisi belum terkendali.

"Harus ada langkah ekstrem dan berani dalam situasi yang sangat longgar saat ini," kata Syahrizal seperti dikabarkan Tempo.

Syahrizal juga menilai pemerintah menganggap enteng pandemi yang seolah akan berakhir seiring waktu. Saran dari para ahli kesehatan dan wabah seperti karantina wilayah, penerapan protokol kesehatan, pemeriksaan, dan pelacakan tidak dijalankan secara serius. Sikap pemerintah tersebut juga menyebabkan kelengahan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan covid. Beberapa bahkan mengaggap pandemi ini bukanlah situasi genting atau tidak separah yang diberitakan.

Kondisi serupa juga terjadi dalam sejarah wabah yang terjadi di Indonesia. Kala wabah tifus menyerang Jawa, pemerintah kolonial tidak sepenuhnya mendengarkan saran dari ahli kesehatan.

Gubernur Jenderal J.J. Rochussen mulanya meminta nasihat Kepala Dinas Kesehatan Koloni dokter Willem Bosch, 1847. Pada 13 April 1847, giliran Sekretaris Jenderal C. Visscher meminta Bosch memberi usulan langkah kesehatan yang bisa diambil pemerintah kolonial untuk menangani wabah.

Bosch meresponnya dengan melakukan riset kesehatan tentang penyebab wabah. Bosch menemukan: wabah terjadi karena penduduk kurang gizi setelah gagal panen, musim yang tidak menguntungkan, akomodasi buruk, pakaian tidak memadai, dan makanan tidak mencukupi. Ia juga menekankan penduduk membutuhkan bantuan segera agar tak makin banyak korban. Bosch mengusulkan pemerintah memberi bantuan dana, pembagian selimut, karantina wilayah, dan penyediaan obat dan layanan kesehatan.

Usulan Bosch pada 25 April 1847 diteruskan Gubernur Jenderal Rochussen kepada Menteri Koloni JC Baud. Namun dalam memonya, Rochussen berkomentar sinis pada usulan Bosch. Rochussen menilai usulan Bosch sebagai sebuah pemborosan besar-besaran.

Rochussen menganggap enteng masalah wabah itu dan meyakini Bosch hanya melebih-lebihkan kondisi yang ada. “Saya ingin percaya bahwa epidemi memang terjadi dengan banyak nyawa hilang, tetapi saya tidak percaya bahwa wabah ini seburuk yang dikatakan orang,” kata Rochussen seperti ditulis Liesbeth Hesselink dalam bukunya Healers on the Colonial Market.

Liesbeth mencatat, beberapa bupati menjalankan saran Bosch meski Rochussen berkomentar negatif.

Sementara kala wabah pes menyerang Jawa, kenaifan penduduk tidak hanya berakibat pada rendahnya kepatuhan pada aturan karantina tetapi juga sempat memicu konflik dengan petugas medis.

Dalam tesisnya “Dukun dan Mantri Pes”, Martina Safitry menceritakan kala wabah pes melanda pada awal abad ke-20, tiap desa terjangkit dijaga dua-tiga petugas atau polisi desa saat penduduk diungsikan ke barak karantina. Namun, penduduk sering kucing-kucingan dengan menyelinap keluar kamp karantina pada sore hari. Mereka menjaga rumah masing-masing pada malam hari agar tak kemalingan. Paginya, penduduk kembali ke kamp karantina.

Penolakan juga terjadi kala petugas kesehatan hendak mendeteksi penyebab kematian penduduk. Biasanya aktivitas itu dilakukan dengan pengambilan jaringan limfa pada jasad korban oleh mantri. Jaringan limfa kemudian diteliti untuk menentukan penyebab kematian, pes atau bukan. Namun, ketidaktahuan warga seringkali menyulitkan mantri yang bertugas. Mereka menolak prosedur tersebut dan mengusir petugas kesehatan, bahkan melemparinya dengan batu.

Menurut Liesbeth, petugas disinfektan bahkan ada yang dibunuh oleh warga. Mereka mengira petugas tersebut dikirim pemerintah kolonial untuk memasang sihir. Proses disinfektasi demi mencegah wabah dikira mereka sebagai ritual ilmu hitam untuk mencelakai desa.

Keawaman penduduk terhadap layanan medis juga dijumpai dalam pencacaran di abad ke-19. Sebagaimana diceritakan Baha’Udin dalam “Dari Mantri Hingga Dokter Jawa” yang dimuat jurnal Humaniora Oktober 2006, para orang tua di Madiun enggan mencacarkan anaknya pada 1831. Kabar burung yang tersebar menyatakan bahwa vaksinasi hanya akal bulus residen yang ingin menjadikan anak-anak kampung sebagai makanan untuk buaya peliharaannya. Beredarnya kabar ini membuat para ibu langsung melarikan anak mereka dengan bersembunyi ke hutan. Penolakan vaksin juga terjadi di Pulau Bawean. Seluruh penduduk tidak mau menerima vaksin karena tidak disetujui ulama.

Namun ada pula alasan penolakan layanan kesehatan yang bisa diterima akal. Beberapa warga meragukan efektivitas vaksin karena ada anak yang tetap tertular cacar meski sudah divaksin. Mereka tidak tahu di masa itu vaksin rentan rusak bila terpapar panas dan tidak segera digunakan. Maka meski para ilmuwan dan ahli kesehatan terus berupaya memperbarui vaksin dan memberikan layanan kesehatan, penolakan tetap hadir di depan mata.