KAIRO, 10 April 1947. Seorang petugas imigrasi bertubuh tinggi tegap dengan kumis melintang menghadang empat pria berpakaian kumal, bersandal-sepatu lusuh yang memasuki pintu bandara. Petugas itu mengerenyitkan dahinya saat memeriksa paspor yang disodorkan empat pria tadi. Heran. Paspor yang diserahkan tak berbentuk buku kecil sebagaimana umumnya melainkan secarik kertas lecek dengan sejumlah keterangan kalau empat pria itu datang dari sebuah Republik bernama Indonesia. Belum habis rasa heran petugas itu, salah seorang yang bertubuh kecil, berkumis dan mengenakan kopiah meluncurkan keterangan, “Mision diplomatique, dari Indonesia, sebuah negara baru di Asia,” katanya. Lelaki tua itu adalah Haji Agus Salim, the grand old man Republik Indonesia, Menteri Muda Luar Negeri sekaligus pemimpin delegasi.

TARUMANAGARA hingga kini masih tercatat sebagai kerajaan tertua di Jawa. Masa kejayaannya terjadi di era Raja Purnawarman, yang bertakhta dari akhir abad ke-4 hingga pertengahan abad ke-5 Masehi. Namun, dari banyak temuan arkeologis hanya Purnawarman yang secara gamblang disebutkan namanya. Pada Prasasti Tugu memang terpahat nama lain, yakni Rajaresi, namun itu merupakan gelar bagi kakek Raja Purnawarman. “Bukti sejarah yang hingga sekarang sudah ditemukan, semuanya berhubungan dengan Purnawarman yang dapat diketahui bahwa ia berkuasa sekurang-kurangnya 22 tahun. Betapapun samar-samarnya, Purnawarman menyatakan bahwa ia mempunyai seorang kakek yang diberitakan dalam prasasti Tugu,” ungkap Ayatrohaedi dkk. dalam Kisah Tarumanagara dalam Naskah (Laporan Penelitian, 1988).

“TURUN, turun. Turunkan Mubarak!” dan “rakyat harus mengakhiri kekuasaan rezim ini!” teriak massa yang marah di sekeliling masjid Al-Istiqama di Giza Square, Kairo, Mesir usai salat Jumat, 28 Januari lalu, sebagaimana dilaporkan BBC. Dalam hitungan menit, meriam air menghujani para demonstran. Diikuti bunyi dentuman keras ketika polisi menembakkan gas air mata. Orang-orang berlarian di sepanjang jalan, sambil menahan efek gas yang membuat mata mereka berair. “Biarkan dunia melihat apa yang terjadi di negeri ini,” teriak seorang laki-laki tua, ”kami tak akan berhenti… sampai pemerintahan ini tumbang.”

Mohamad Abdul Munim, konsul jenderal Mesir di Bombay, India, mengemban misi penting. Dia, bertindak atas nama Raja Farouk, membawa keputusan Liga Arab yang berisi anjuran kepada negara-negara anggota Liga Arab untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Namun, perjalanannya nyaris hanya sampai Singapura. Dia tak memperoleh visa. Lalu dia mendengar Ktut Tantri (Muriel Stuart Walker), perempuan Skotlandia-Amerika yang membantu perjuangan Indonesia di masa revolusi, berada di Singapura. Pada suatu malam, dia mendatangi penginapannya.

MESIR tercatat dalam sejarah sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Mesir mengutus Konsul Jenderal Mesir di Bombay, India, Muhammad Abdul Mun’im datang ke Yogyakarta. Pada 14 Maret 1947 bertepatan dengan ulang tahun ke-23 kemerdekaan Mesir, Mun’im menghadap Presiden Sukarno untuk menyampaikan dukungan pemerintah Mesir dan Liga Arab kepada kemerdekaan Indonesia. Indonesia kemudian mengirim delegasi yang dipimpin Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim untuk mengadakan kunjungan balasan ke Mesir. Anggota delegasi adalah Rasjidi, Mr. Nazir Pamoentjak, dan A.R. Baswedan, pemimpin Persatuan Arab Indonesia, yang kemudian menjabat wakil menteri penerangan, anggota BP KNIP, anggota parlemen dan konstituante, serta pahlawan nasional. Pada 10 Juni 1947, Haji Agus Salim dan Menteri Luar Negeri Mesir Nokrashi Pasha menandatangani perjanjian persahabatan, politik, dan perdagangan Indonesia-Mesir dalam bahasa Arab dan Prancis.

KESULTANAN di Sumatra Timur menemui ajal ketika lonceng revolusi sosial berdentang. Sekelompok massa yang menamakan diri volksfront (front rakyat) merangsek masuk ke istana-istana mengobrak-abrik, menghabisi, bahkan melecehkan keluarga kesultanan. Volksfront terdiri dari kumpulan partai-partai dan badan kelaskaran. Sejumlah pentolan ditunjuk untuk memimpin revolusi sosial untuk menggulingkan kekuasaan sultan. Tama Ginting dari Partai Nasional Indonesia (PNI) memimpin front rakyat di Tanah Karo. Haris Fadhilah dari Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) di Asahan. Saragih Ras dari Barisan Harimau Liar di Simalungun. Usman Parinduri dari Partai Komunis Indonesia (PKI) di Langkat. “Sekitar pukul empat pagi tanggal 4 Maret [1946], laskar rakyat menyerbu Istana Sultan [Tanjung Pura] dan menurunkan bendera kerajaan yang berwarna kuning menggantikannya dengan sang Dwi Warna. Istana diobrak-abrik. Lemari pakaian Sultan yang panjangnya hampir sepuluh meter diobrak-abrik oleh laskar dan masing-masing mengganti celana goni milik mereka dengan salah satu pakaian sultan,” tutur Bachtiar Siagian dalam memoarnya yang belum diterbitkan.

PADA Maret 1682, pasukan VOC berlayar menuju Banten. Mereka datang untuk membantu putra mahkota, Sultan Haji, yang berperang melawan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Pada saat itu, Sultan Haji sudah terkepung di dalam istananya. Para pendukung Sultan Ageng Tirtayasa telah berhasil merebut kembali kota. VOC bersedia membantu dengan syarat para budak dan pembelot yang melarikan diri dari Batavia dikembalikan sekalipun mereka telah masuk Islam, para perompak dihukum dan VOC diberi ganti rugi, tuntutan Banten terhadap Cirebon ditarik kembali, keterlibatan dalam masalah Mataram dihentikan, dan yang terpenting orang-orang Eropa saingan VOC diusir dari pelabuhan Banten. Dengan kata lain, menurut sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004, VOC berjanji akan membantu putra mahkota apabila dia mau melepaskan kebijakan luar negeri Banten yang bebas dan melepaskan basis kemakmurannya. Karena posisinya semakin sulit, akhirnya sang pangeran terpaksa menerima semua persyaratan itu.

BUNYI klakson mobil dan motor saling bersahutan saat melintasi ruas-ruas jalan di Jakarta yang padat saat jam pulang kerja. Kemacetan memang bukan hal baru bagi penduduk di Jakarta. Antrean panjang kendaraan kerap terlihat di jam-jam sibuk, seperti pagi hari saat orang-orang menuju kantor atau sekolah, dan sore hari saat mereka kembali ke rumah. Kondisi lalu lintas di Jakarta yang sempat lengang kala pembatasan aktivitas sebagai imbas penyebaran Covid-19, kini kembali padat. Kemacetan terlihat di sejumlah ruas jalan ibu kota. Berbagai upaya dilakukan guna mengurai kepadatan lalu lintas, mulai dari melakukan integrasi moda transportasi publik, memberlakukan aturan ganjil genap, hingga rencana menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Pengendara yang melintasi kawasan ERP akan dikenai tarif. Sanksi juga akan diberlakukan bagi pengendara yang melanggar aturan tersebut.

KARENA kebutuhan lokasi untuk perbaikan kapal-kapalnya, Kongsi Dagang Belanda (VOC) menyewa sebuah pulau dari Pangeran Jayakarta. Masyarakat sekitar menyebutnya Pulau Kapal. Orang Belanda menamainya Onrust yang berarti “Tak Pernah Beristirahat”. Onrust memang menjadi tempat yang sibuk. Bukan hanya untuk memperbaiki kapal, VOC sesekali membuat kapal-kapal kecil karena kekurangtersediaan bahan baku dan tenaga. Onrust juga jadi tempat transit bagi kapal-kapal VOC, yang kemudian membangun gudang-gudang penyimpanan.

HUKUMAN mati tengah menjadi perbincangan masyarakat usai mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (13/2). Sambo dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Berbeda dengan masa kini di mana eksekusi hukuman mati dilakukan secara tertutup, pada zaman Belanda pelaksanaan hukuman mati justru dilakukan di ruang terbuka dan dihadiri banyak orang. Lapangan Stadhuis (Balai Kota) di Batavia, yang kini dikenal dengan Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fatahillah, menjadi lokasi dilangsungkannya eksekusi hukuman mati. Menurut sejarawan Alwi Shahab dalam Batavia Kota Hantu, kala Jakarta masih bernama Batavia, hukum pancung alias tebas leher bukan sesuatu hal yang baru bagi para penduduknya selama dua setengah abad. “Tampaknya, pelaksanaan hukuman yang memisahkan leher dari badan ini menjadi hiburan dan ditonton banyak orang,” tulis Alwi.

ISTILAH Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Bugis, hingga Kampung Bali, tak asing lagi bagi warga Jakarta. Beberapa wilayah di ibu kota masih dinamai sesuai istilah-istilah tersebut. Pada masa awal pendirian kota Batavia, penduduk menghuni wilayah yang telah ditentukan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, permukiman penduduk dikenali berdasarkan kelompok atau etnis penghuninya. Kampung-kampung tersebut dipimpin oleh kepala yang memiliki wewenang mengatur berbagai hal, mulai dari administrasi, ekonomi, keamanan, hingga pembagian warisan, perkawinan, dan perceraian. Arsiparis cum sejarawan Mona Lohanda dalam Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia menyebut kepala permukiman oleh penguasa VOC diberi jabatan dengan pangkat kapitan atau letnan.

GAYA hidup mewah pejabat negara dan keluarganya tengah menjadi sorotan masyarakat. Kebiasaan flexing itu telah mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Beberapa pejabat pun diperiksa bahkan dinonaktifkan. Ratusan tahun lalu, gaya hidup mewah dan pamer kekayaan hingga berlomba-lomba tampil glamor dilakukan para pejabat VOC dan masyarakat kelas atas di Batavia. Willard A. Hanna dalam Hikayat Jakarta menulis, Batavia mencapai puncak kemakmuran dan kejayaan kira-kira pada 1700. Kota yang dijuluki Queen of the East atau Ratu dari Timur itu melebarkan daerahnya sepanjang terusan Molenvliet baru ke arah daerah-daerah pedalaman yang dibangun dalam waktu singkat dengan rumah-rumah besar, taman-taman bagi golongan elite, dan permukiman-permukiman berkelompok yang lebih sederhana bagi orang Eropa, Indo, dan Asia.