ALUNAN mendayu lagu Terang Bulan dari piringan hitam meninabobokan Mr Sujudi (diperankan Budiman Sujatmiko), ketua Partai Nasional Indonesia cabang Jawa Tengah. Sesaat kemudian terdengar langkah kaki dan gedoran pintu. Sujudi masih terlelap sambil mendekap guling. Istrinya membangunkannya. Sujudi pontang-panting’ mematikan piringan hitam dan menyembunyikan buku-buku, salah satunya tentang marxisme.

FILM ini dibuka dengan adegan interogasi Tjokroaminoto (Reza Rahadian) di penjara Kalisosok, Surabaya. Abdullah (diperankan Alex Abbad) dan Cecilius van Dijk (diperankan Gerard Mosterd) mendesak Tjokro mengakui semua yang dituduhkan kepadanya. Sekuat pikirannya, Tjokro menyangkal semua tuduhan itu.

ADI Rukun, 46 tahun, takkan pernah lupa dongeng pengantar tidur ibunya. Sebuah dongeng yang tak biasa: tentang kematian Ramli, kakaknya, yang dibunuh dalam Prahara 1965. “Tiap malam selalu cerita kalau ada kesempatan,” ujar Adi kepada Historia.

Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Tanggal ini merujuk pada hari lahirnya Bank Negara Indonesia (BNI), yang pernah menjadi bank sentral Indonesia.

KECAP mendasari kelahiran beragam saus, dengan tekstur, warna, dan rasa yang berbeda-beda pula. Kendati ada pula yang meyakininya sebagai turunan dari garum, saus ikan fermentasi yang populer digunakan orang-orang Yunani pada awal abad masehi. Namun, dalam bahasa Inggris sebutan untuk saus mirip dengan kecap: ketchup , catchup , atau catsup . Dari Inggris, resep pembuatan saus sampai ke Amerika lalu menyebar ke seluruh dunia. 1680 Kata catchup mulai dipakai. Dalam Britannia languens, or A discourse of trade karya William Petyt, pengacara dan penulis Inggris, menyebut “ catch-up from East-India ”, merujuk Hindia Belanda (Indonesia). 1685 Buku masakan The Accomplished Cook yang ditulis Robert May, koki profesional Inggris, memasukkan tigabelas kategori saus, yang dikaitkan dengan daging, unggas, atau ikan tertentu. 1700 Pelaut Inggris pulang dari Nusantara dengan membawa kecap dan mencoba menirunya. 1727 Resep saus yang pertama diterbitkan adalah Compleat Housewife; or, Accomplished entlewoman’s Companion karya Eliza Smith, penulis buku masakan dari Inggris. Resepnya menyebut bagaimana “membuat English Katchop ”, yang antara lain berbahan ikan. 1736 Resep saus jamur ( mushroomketchup ) disebut kali pertama dalam edisi keenam buku Richard Bradley, naturalis Inggris, The Country Gentleman and Farmer’s Monthly Director , sebagai upaya orang Barat membuat kecap dengan menggunakan bahan-bahan Barat tanpa memahami kecap dibuat dari kedelai. 1747 Buku resep masakan The Art of Cookery made Plain and Easy yang ditulis Hannah Gllase, penulis buku masakan Inggris, berisi resep pembuatan saus rumahan dengan jamur sebagai bahan utamanya. 1756 Koki dari Louis Francois Armand de Vignerot du Plessis, Duke de Richelieu, membuat saus mayones untuk merayakan kemenangan Prancis merebut benteng St. Philip yang dikuasai Inggris di Mahon, kota pelabuhan dan ibukota Minorca di Kepulauan Balearic (kini, bagian dari Spanyol). 1771 Elizabeth Raffald, pengusaha Inggris, dalam Experienced English Housewife menawarkan resep saus kenari. 1777 Saus tiram kali pertama disebut Charlotte Mason, pembantu rumahtangga, dalam The Lady’s Assistant for Regulating and Supplying Her Table . 1801 Untuk kali pertama tomat dipakai sebagai bahan saus ( tomato catsup ), yang dibuat seorang Amerika bernama Sandy Addison. Resep ini kemudian muncul dalam buku masakan Sugar House Book karya Ny. Samuel Whitehorne. 1802 Resep saus tomat ( tomato ketchup ) pertama memulai debutnya, ditulis James Mease, ilmuwan dan holtikultura Philadelphia, Amerika. Ia terbuat dari bubur tomat yang tak disaring, rempah-rempah, dan brendi sebagai pengganti cuka. 1824 Resep saus tomat ( tomato soy ) pertama muncul dalam buku resep The Virginia Housewife karya Mary Randolph, penulis buku dan saudara sepupu Thomas Jefferson yang kelak dikenal sebagai founding father Amerika. 1830 George Walkins memproduksi “saus jamur” dan “saus kenari” di Inggris. 1833 Marie Antonie Careme, koki kenamaan Prancis, dalam buku lima jilid L’art de la cuisine française au dix-neuvieme siècle mengelompokkan semua saus berdasarkan empat saus dasar ( mother sauce ): allemande , bechamel , veloute , dan tomato . Kelak disempurnakan Auguste Escof"er, seorang koki, pemilik restoran dan penulis kuliner, dalam Le Guide Culinaire (1903) menjadi lima: bechamel , veloute , espagnole , hollandaise , dan tomato , yang masih dikenal saat ini dan menghasilkan banyak turunan. 1837 Kecap Inggris ( worcestershire sauce ) mulai dibuat di 68 Broad St., Worcester, Inggris, oleh Lea & Perrins yang didirikan John Wheeley Lea and William Perrins. 1837 Jones Yerkes, pengusaha New Jersey, menjadi orang Amerika pertama yang menjual saus tomat botolan. Sausnya menggunakan tomat serta banyak gula dan cuka. 1850 Saus produksi pabrikan mengandung bahan pengawet berbahaya, termasuk asam borat, formalin, asam salisilat, dan asam benzoat. 1869 Edmund Mcllhenny, pengusaha Amerika, memproduksi saus tabasco dengan menggunakan cabai tabasco dan mendapatkan paten atas temuannya setahun kemudian. 1876 Henry John Heinz, pengusaha Amerika, memproduksi dan menjual saus tomat dalam botol transparan. Heinz mengembangkan resep yang menggunakan tomat merah matang dan secara dramatis meningkatkan jumlah cuka untuk mengurangi risiko pembusukan. 1888 Lee Kam Sheung, seorang pengusaha Tiongkok, mendirikan perusahaan Lee Kum Kee yang memproduksi beragam saus ala Tiongkok, termasuk saus tiram, saus hoisin, dan saus XO. 1890 Heinz memperkenalkan botol kaca ikonik yang sampai sekarang ditiru produsen-produsen saus. 1905 Richard Hellman, pengusaha kelahiran Jerman, bermigrasi dan membuka toko makanan di New York untuk menjual mayones siap pakai. Mayones merek Hellman kemudian mendunia. 1906 Undang-undang Makanan dan Obat Murni yang dikeluarkan pemerintah federal Amerika Serikat memaksa produsen makanan untuk menggantikan bahan pengawet berbahaya dengan cuka. 1950 Dokumen awal yang menyebut saus hoisin dalam The Joy of Chinese Cooking oleh Doreen Yen Hung Feng. 1968 Saus tomat dalam kemasan sachet dirilis. 1980 Sirup jagung tinggi fruktosa atau gula jagung menjadi pemanis populer digunakan dalam saus. 1983 Saus tomat dalam kemasan botol plastik diperkenalkan.* Majalah Historia Nomor 35, Tahun III, 2017

SETELAH Indonesia merdeka, keturunan Tionghoa banyak yang menjadi atlet olahraga. Mereka menyadari menjadi olahragawan seakan tidak punya masa depan; kalau pensiun paling jadi pelatih. Namun, mereka tetap menjalani karier sebagai olahragawan untuk menunjukkan identitas keindonesiaan. “Di masa kolonial, banyak Tionghoa yang berorientasi kepada Belanda dan itu menyusahkan posisi mereka pasca kemerdekaan. Tahun 1950-an, nation building mulai mengemuka, tapi kemudian belongingness (rasa memiliki) orang Tionghoa masih dipertanyakan. Ini yang kemudian menjadi penting kenapa orang Tionghoa di Indonesia ingin begitu menonjol dalam olahraga. Walau mereka tahu bahwa di masa itu hingga 1960-an atau mungkin sampai sekarang, olahraga tidak punya masa depan,” kata Taufiq Tanasaldy dalam diskusi “Nation Building and Sport: The Indonesia Chinese in the 1950s” di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 17 Juli 2017. Berbagai daerah pun mengandalkan atlet Tionghoa pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON). Begitu pula Indonesia juga mengandalkan mereka dalam ajang internasional. Taufiq meneliti PON III pada 20-27 September 1953 di Medan, Sumatra Utara, melalui media massa seperti Sin Po yang kemudian berubah jadi Warta Bhakti hingga tabloid Aneka, yang tersimpan di Arsip Nasional Beijing, Tiongkok. Dia menemukan nama-nama atlet Tionghoa dalam berbagai cabang olahraga. “Bicara atlet Tionghoa di era 1950-an, terlebih di media-media cetak, itu sangat mudah diidentifikasi. Namanya masih pakai nama Tionghoa, tidak seperti sekarang. Mereka yang terlibat dalam olahraga Indonesia, beyond bulutangkis dan sepakbola. Mungkin Anda akan terkejut atau terjatuh dari kursi Anda ketika mendengarnya,” ungkap Taufiq, peneliti dari University of Tasmania, Australia. Taufiq membeberkan bahwa “dari tahun 1950-an, 90 persen atlet binaraga adalah Tionghoa. Ada juga bola basket, tenis meja, tenis lapangan, renang, polo air. Belum lagi tinju. Zaman sekarang Anda mungkin tidak membayangkan banyak atlet Tionghoa yang dominan dalam tinju. Ditambah lagi cycling (balap sepeda), angkat besi, hingga atletik walau di cabang ini tidak banyak yang menonjol.” Pada PON III, dari cabang angkat berat yang diikuti 22 partisipan (kontingen daerah), hampir semuanya mengandalkan atlet-atlet Tionghoa. Di cabang ini, hampir semua medali juga dipetik para atlet Tionghoa. “Di cabang renang, dari 15 medali di nomor putra, sembilan medali emas direbut perenang Tionghoa. Di nomor putri dengan empat emas yang direbut, semuanya juga jatuh ke perenang Tionghoa. Di basket, semua tim yang ikut diisi para pemain Tionghoa, kecuali Sulawesi Selatan meski setengah dari timnya juga masih Tionghoa,” tambah Taufiq. Taufiq memandang keterlibatan atlet Tionghoa dalam olahraga bertujuan untuk menunjukkan identitas keindonesiaan mereka. “Bahwa mereka juga bagian dari satu entitas besar bangsa Indonesia,” tegas Taufiq. Taufiq menyatakan bahwa pemerintah dan penyelenggara (organisasi olahraga nasional) harus mendorong masyarakat agar bisa lebih menerima orang-orang Tionghoa lewat beragam bentuk apresiasi. Mulai dari penghargaan hingga mengemukakan sepak terjang mereka di media massa. “Seperti di tahun 1960, PSSI memberi pengakuan gold category untuk sembilan pemain timnas Indonesia, di mana lima di antaranya Tionghoa. Seperti Tan Liong Houw, Thio Him Chang, Kwee Kiat Sek. Setahun atau dua tahun setelahnya, mereka diberi medali Satya Lencana oleh pemerintah Sukarno,” kata Taufiq. “Pemerintah punya peran memperkuat penerimaan akan kaum minoritas. Masyarakat yang lain kemudian bisa melihat tindakan pemerintah. Kalau pemerintah sudah menerima pencapaian kelompok minoritas ini, masyarakat juga akan merasa, oh iya, pemerintah saja sudah memberi pengakuan. Kemudian nantinya lagi minoritas bisa lebih mudah menjadi bagian dari kehidupan berolahraga,” imbuhnya. Peran atlet Tionghoa berubah di era Orde Baru. Pasca peristiwa 1 Oktober 1965, tidak sedikit dari atlet Tionghoa memilih keluar dari Indonesia. “Tahun 1967 banyak dari mereka yang pergi dari Indonesia. Mereka kena persekusi (dikaitkan dengan komunisme). Meski masih ada di antara mereka yang kemudian berprestasi, tapi dalam olahraga selanjutnya hanya sebatas di cabang bulutangkis. Ini yang masih jadi bahan riset saya selanjutnya,” pungkas Taufiq.*

SEJARAWAN Takashi Shiraishi mengatakan, salah satu hal terpenting yang harus dilakukan sebuah negara adalah memberi pendidikan kepada warganya. Hal itu bisa dilakukan antara lain dengan cara membiayai putra-putra bangsa menempuh studi di negara luar guna meningkatkan sumberdaya manusia. Ketika para pelajar kembali, mereka menerapkan ilmu yang didapat di negaranya sendiri. Dia mencontohkan, Jepang sebagai negerinya bisa maju karena melakukan hal itu, dimulai pada masa Restorasi Meiji. Dalam pengamatannya, Indonesia semestinya bisa meniru Jepang. Toh, Indonesia pun awalnya berangkat dari cita-cita yang sama. “[Di antara mimpi orang-orang] ada mimpi Bung Karno untuk membentuk bangsa Indonesia dan menyejahterakan rakyatnya adalah yang paling dominan untuk diperjuangkan bersama. Sejarah adalah cara yang sangat baik untuk memahami perspektif sebuah bangsa akan perubahan yang diinginkan karena kita selalu membuat sejarah sesuai dengan kondisi yang diwariskan,” ujarnya dalam ceramah umum sejarah yang dihelat Masyarakat Sejarawan Indonesia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis, 9 November 2017. Kebijakan menyekolahkan putra-putri bangsa ke luar negeri sebenarnya juga telah dilakukan Indonesia pada masa Pemerintahan Sukarno. Negara mengirim ratusan pemuda dari berbagai daerah ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan di berbagai universitas sesuai bidang pilihannya. Selain melalui kerjasama dengan negara-negara tujuan, pemerintah melakukannya dengan memberi beasiswa kepada para mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) itu. Supardi dan Gatot Wilotikto merupakan dua dari sekian banyak Mahid itu. Bila Supardi mengenyam pendidikan tingginya di Moskow, Gatot melanjutkan pendidikan tingginya ke Jurusan Tenaga Listrik Institute Technology Kim Chaik, Pyongyang. “Mereka hanya memenangkan beasiswa pemerintah, seperti para anak muda yang pintar dikirim belajar ke Delft, Belanda, pada era Habibie,” tulis Tomi Lebang dalam Sahabat Lama, Era Baru: 60 Tahun Pasang-Surut Hubungan Indonesia-Rusia . Pemerintahan Sukarno lebih memilih mengeluarkan banyak biaya untuk menyekolahkan putra-putri bangsa ketimbang membuka lebar-lebar keran investasi asing guna membangun negeri. Menurutnya, dalam otobiografi berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis Cindy Adams, hal itu dilakukan agar kelak kekayaan berlimpah yang dikandung bumi pertiwi bisa sepenuhnya diolah dan dimanfaatkan oleh putra-putra bangsa untuk kemajuan negeri. Namun, belum lagi program itu mencapai panen, Prahara 1965 keburu membuyarkan semuanya. Sukarno terdepak dari kekuasaan. Hampir semua hal yang dilakukan semasa pemerintahannya digusur oleh program-program Jenderal Soeharto. Kepada para Mahid, penguasa baru memberi pilihan: mendukung pemerintahannya atau tidak. Banyak para Mahid awam politik sehingga mereka enggan mendukung penguasa baru. Akibatnya, paspor mereka dicabut sehingga stateless dan akses mereka ke instansi yang mengirim diputus. “Sejak itu kami menjadi orang-orang yang terhalang pulang karena Peristiwa 30 September 1965,” kata Supardi, sebagaimana dikutip Lebang. Sementara Gatot, baru bisa pulang setelah puluhan tahun “terdampar” di Korea Utara. “Saya pulang tanpa visa,” ujarnya kepada Historia . Kisah para Mahid yang kehilangan kewarganegaraan itu menginspirasi sineas Dwimas Sasongko membuat ] Surat Dari Praha . Film itu mengisahkan percintaan Jaya (Tio Pakusadewo) dengan Sulastri (Widyawati). Percintaan itu kandas karena Jaya, yang menjadi Mahid di Praha, kehilangan kewarganegaraan dan tak bisa pulang setelah Prahara 65 akibat menolak kemauan penguasa. Di situlah arti penting sejarah yang semestinya menjadi bahan pertimbangan bagi setiap pemerintah dalam membuat kebijakan, kata Takashi. “Saya tidak melihat bahwa sejarah bisa dipisahkan dari ilmu sosial. Di satu sisi kita bisa mengombinasikan sejarah dengan ilmu politik atau ekonomi politik,” ujarnya.

TAHUN 2015, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Mayor Isman atau akrab dipanggil Mas Isman. Gelar itu memang layak diberikan mengingat Mas Isman, lelaki asal Malang, adalah salah satu tokoh pendiri Tentara Pelajar di masa revolusi. Namun, tak banyak orang tahu jika Mas Isman menolak dirinya disebut pahlawan. Dia mengatakannya dalam suatu pidato saat merayakan kepergian tentara Belanda di alun-alun kota Malang tahun 1950. “Jangan sebut kami pahlawan atau kesuma bangsa... Kami bukan pahlawan! Yang menjadi pahlawan adalah rakyat jelata, petani-petani yang menghidupi kami,” ujar Isman. Pidato Isman dikisahkan kembali oleh budayawan (almarhum) Y.B. Mangunwijaya alias Romo Mangun dalam Penziarahan Panjang Humanisme Mangunwijaya . Romo Mangun kala itu hadir dalam perayaan itu mewakili Pemuda Katholik. Dia juga mantan anggota Tentara Pelajar. Bisa jadi para pahlawan yang benar-benar berjuang untuk negeri ini berpikir sama seperti Isman. Tapi banyak orang dan pemerintah daerah justru berlomba-lomba menyodorkan nama untuk dijadikan Pahlawan Nasional. Tak jarang ada kepentingan politik di dalamnya. Termasuk dari penguasa. Pro-kontra pun kerap mewarnai usulan dan penetapan Pahlawan Nasional. Saat ini, sebanyak 173 tokoh menghiasi album Pahlawan Nasional. Jumlahnya masih akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang. Sejarawan Rushdy Hoesein menyebut jumlah Pahlawan Nasional mengalami surplus. Sejak lama dia menyarankan agar seleksi diperketat dan melibatkan banyak pihak yang betul-betul kompeten. “Artinya, orang-orang ini tidak hanya sebagai ahli sejarah tapi juga harus paham betul siapa calon tokoh yang diajukan sebagai Pahlawan Nasional,” ujarnya. Menurut Hartono Laras, direktur jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial , penganugerahan gelar Pahlawan Nasional masih wajar-wajar saja. Soal jumlahnya yang dianggap sebagian orang terlalu banyak menurutnya relatif. “Kalau melihat posisi negara kita yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 261 juta penduduk, saya pikir jumlah itu belum seberapa,” ujarnya. A.B. Kusuma, sejarawan- cum -ahli tata negara dari Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan pemberian gelar Pahlawan Nasional masih diperlukan tapi jangan diumbar. Seorang Pahlawan Nasional harus dihasilkan dari suatu riset yang ketat dan komprehensif secara akademis. “Jangan sampai orang yang sebetulnya berjuang di sekitar wilayahnya saja mau disebut sebagai Pahlawan Nasional,” ujarnya. Persoalannya bukan soal jumlah tapi sosialisasi nilai kepahlawanan mereka kepada masyarakat. Asvi Warman Adam, sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), berkali-kali mengingatkan, dari ratusan nama itu, berapa yang dikenal masyarakat? “Yang ada saja belum sempat disosialisasikan, apa perlu ditambah terus dan dalam jumlah banyak?” Di luar kontroversi yang kerap muncul terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional, kita sepakat bahwa bangsa yang besar menghargai jasa para pahlawan, yang menyandang gelar Pahlawan Nasional maupun “tanpa tanda jasa”.

GELAR Pahlawan Nasional merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara Indonesia. Tahapan dari usulan hingga penetapannya memakan waktu lama dan biaya yang tak sedikit. Toh hal itu tak menghalangi anggota masyarakat, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berlomba-lomba mengajukan calon Pahlawan Nasional. Bagi anggota keluarga, gelar Pahlawan Nasional adalah sebuah prestise. Mereka juga berhak mendapatkan santunan berupa biaya hidup dan kesehatan, yang berlaku hingga generasi kedua. “Perawatan makam Pahlawan Nasional juga mendapat tanggungan dari pemerintah,” kata Hartono Laras, direktur jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial . Sebelum tahun 2015, tunjangan hidup sebesar Rp1,5 juta dan tunjangan kesehatan Rp3 juta per bulan. Besaran tunjangan itu kemudian diperbaharui. Seluruh tunjangan digabung dan dibayarkan per tahun sebesar Rp50 juta. “Sampai saat ini ada 86 keluarga pahlawan yang masih disantuni oleh negara,” ujar Hartono. Menurut Abdul Syukur, sejarawan dari Universitas Negeri Jakarta yang menjadi anggota Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), kalau dilihat nominalnya, santunan pemerintah untuk keluarga Pahlawan Nasional tidaklah seberapa. Tapi untuk kalangan tertentu gelar Pahlawan Nasional bisa dijadikan modal untuk mendongkrak perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat. “Tak jarang kan ada anak atau cucu tokoh penting di suatu daerah yang memerlukan itu sebagai atribusi historis untuk kepentingan politiknya,” ujar Abdul Syukur. Sementara bagi pemerintah daerah, Abdul Syukur menambahkan, gelar Pahlawan Nasional merupakan sebuah kebanggaan dan dijadikan ukuran berhasil tidaknya suatu daerah berbicara di pentas nasional. Mereka menganggap daerah mereka punya sumbangsih untuk negeri. “Pengakuan kultural itu penting,” ujar Abdul Syukur. Selain kultural, ada keuntungan politis terutama bagi politisi: calon-calon gubernur, bupati, hingga Dewan Perwakilan Daerah. “Kalau berhasil (jadi Pahlawan Nasional) berarti orang ini berhasil mengangkat nama daerah,” ujarnya. Untuk itu pemerintah daerah rela menggelontorkan dana besar dari kas daerah maupun via sponsor atau perusahaan-perusahaan swasta besar yang bercokol di daerahnya. “Besarannya bisa mencapai ratusan juta, bahkan milyaran,” ujar sejarawan Rushdy Hoesein. Biaya itu diperlukan untuk riset, seminar, hingga pembuatan biografi. Semakin tidak populer seorang tokoh semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan. Khusus untuk riset, biaya akan membengkak jika harus memburu data hingga ke luar negeri. “Kalau untuk keluarga para pahlawan yang sejahtera sih itu bukan persoalan, tapi bagaimana bagi yang tidak punya uang?” kata Rushdy. Karena harus melibatkan akademisi, pengajuan pahlawan dari daerah melibatkan sejumlah sejarawan atau ahli sejarah lokal. Mereka tergabung dalam Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Mereka bekerja dan diupah atas permintaan pemerintah setempat yang mengajukan pahlawannya. “Harganya harga pasar gelap. Tergantung penelitian, jauhnya, lamanya,” kata Abdul Syukur. Sejarawan Didi Kwartanada tidak menafikan adanya uang yang dikeluarkan untuk menyasar anugerah gelar Pahlawan Nasional. Itu ditujukan untuk membiayai sejumlah kegiatan seperti riset, penulisan dan pembuatan buku serta seminar. Kendati tidak bisa menyebut nominalnya, Didi memastikan jumlahnya pasti tidak sedikit. Terlebih beberapa seminar diadakan di beberapa kota. "Waktu kami (Yayasan Nabil) mengadakan seminar tentang John Lie dan A.R. Baswedan, kami mengadakannya beberapa kali di berbagai kota," ujar Didi. Salah satu yang berpengalaman “menelorkan” Pahlawan Nasional adalah Nina Lubis, sejarawan Universitas Padjajaran merangkap ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Barat. Dia antara lain berhasil meloloskan KH Noer Alie, kendati diwarnai polemik terkait plagiatisme. Disebut oleh Ali Anwar (sejarawan Bekasi), Nina menerima Rp25 juta dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Sayangnya, Nina belum bersedia diwawancarai Historia . Tapi Nina juga pernah gagal. Dilansir majalah Arsip edisi 64/Juli-Desember/2014, dia pernah mengajukan nama M. Toha, pejuang Jawa Barat, sebagai Pahlawan Nasional. Pengusulannya selalu kandas oleh TP2GP. Selain sejarah M. Toha masih sumir dan minim data pendukung, kepahlawanannya banyak terjadi di daerah lain. Menurut Abdul Syukur, sejarawan yang dibayar dalam proyek Pahlawan Nasional adalah lumrah. Selagi tak menyalahi integritas keilmuan, tak ada salahnya kemampuan sejarawan dihargai. Hal itu juga akan mendorong suatu penelitian. “Itu salah satu kontribusi sejarawan terhadap masyarakat, dibayar ataupun tidak. Tanggungjawab moral sejarawan juga untuk mengajukan pahlawan dengan cara membantu pemerintah daerah karena yang bisa mengusulkan ke pusat itu pemerintah daerah,” kata Abdul Syukur.*

SEJARAWAN Takashi Shiraishi mengingatkan kita akan pentingnya sejarah. Mempelajari sejarah bukan hanya bicara tentang peristiwa masa lalu. Sejarah sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial memiliki pertautan dengan politik dan ekonomi. “Sebenarnya, itu suatu keuntungan bahwa kita bisa mengkombinasikan politik dan ekonomi dalam studi sejarah. Saya mengambil apapun yang bisa berguna untuk riset saya,” kata Takashi dalam Ceramah Umum Kesejarahan Masyarakat Sejarawan Indonesia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis, 9 November 2017. Meski sejak awal tertarik pada sejarah dan politik Indonesia, akademikus kelahiran Ehime, Jepang, pada 1950 itu mulanya mendalami bidang hubungan internasional di University of Tokyo pada 1972. Dia lalu mengajar di sana sejak 1979-1987. Ketika menempuh program doktoral di Cornell University, fokusnya mengerucut pada politik kawasan. “Sejak awal saya telah tertarik pada sejarah dan politik Indonesia. Mengenai studi saya selama ini, pertanyaan penting yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana kedua bidang ini dipadukan,” kata Takashi. Karena itulah kemudian memilih untuk mendalami politik pergerakan nasional di Indonesia untuk disertasinya. Desertasinya yang pada 1990 diterbitkan dengan judul An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912-1926 itu membuat namanya dikenal luas di kalangan akademisi sejarah dan ilmu sosial di Indonesia. Tapi karya itu baru diterjemahkan di Indonesia tujuh tahun kemudian dengan judul Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 . Dalam Zaman Bergerak Takashi menjelaskan dinamika pergerakan rakyat di Surakarta pada kurun 1912-26 melalui eksplanasi potret beragam ekspresi rakyat yang dituangkan melalui berbagai medium: surat kabar, karya sastra, lagu-lagu, rapat umum, serikat buruh, hingga pemberontakan terbuka. Pergerakan itu menandai momen saat orang Indonesia mulai memandang dunia mereka dengan cara baru. Cikal bakal nasionalisme, Islamisme, dan komunisme sebagai gerakan politik dapat dirunut hingga periode ini. “Seabad lampau, pada 1910-an, orang-orang belum memiliki kata ‘Indonesia’. Tapi mereka mulai berpikir bahwa mereka satu bangsa, suatu bangsa yang saat itu belum punya nama. Itu adalah kemunculan politik modern di Indonesia,” ujarnya. Menurutnya, pengetahuan akan sejarah politik masa itu bisa menjadi pembelajaran bagi generasi Indonesia masa kini. Di masa itu orang-orang terpelajar mulai mewacanakan tentang suatu tatanan masyarakat baru yang berbeda dari tatanan kolonial. Bersamaan dengan lahirnya gerakan politik modern itu terbit pula berbagai ide tentang “Bangsa Indonesia”. Karena itulah sejarah jadi penting untuk dipelajari generasi kiwari untuk memahami perspektif itu. “Generasi masa kini bisa jadi memiliki ide-idenya sendiri yang berbeda dari generasi sebelumnya, tetapi itu tidak terlepas dari warisan sejarahnya. Maka itu, tentu Anda perlu mengetahui sejarah, kan...,” kata Takashi. Karya lain dari Takashi yang membahas sejarah Indonesia adalah Hantu Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial . Dengan memanfaatkan arsip dan beragam catatan yang berserak dari mereka yang pernah mengecap pembuangan di sana, lewat buku ini Takashi berupaya memotret Digoel sebagai kamp konsentrasi untuk para aktivis pergerakan yang dianggap radikal pada masa kolonial. Dia juga membahas apa yang disebutnya “politik pengamanan politik” dan represi yang diterapkan pemerintah kolonial pasca pemberontakan PKI 1926. Usai menyelesaikan pendidikan doktoralnya, Takashi kemudian mengajar di Cornell sejak 1987 hingga 1998. Ia juga tercatat menjadi pengajar di Kyoto University sejak 1996 dan pada 2005 bergabung dengan National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) yang berpusat di Tokyo. GRIPS, yang didirikan pada 1997 untuk mempromosikan riset kebijakan skala global, adalah lembaga kajian yang bertujuan memberikan kontribusi untuk kemajuan pemerintahan demokratis di seluruh dunia. GRIPS memberikan pendidikan interdisiplin bagi pengambil kebijakan sektor publik dan mengadakan riset-riset dalam isu kebijakan kontemporer untuk menghasilkan solusi-solusi inovatif. Fokus Takashi di GRIPS bergeser pada masalah-masalah kebijakan dan ekonomi. Selain itu, sejak 2007 hingga sekarang dia menjabat sebagai presiden Institute of Developing Economies-JETRO. Sebagai profesor politik, Takashi tetap melibatkan diri pada riset-riset soal hubungan internasional dan politik kawasan Asia Timur kendati nafas sejarah tetap berhembus di dalamnya.*

SALAH satu gebrakan Dedi Mulyadi semenjak menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, yakni menampilkan citra populis via laku filantropis, menjadi fenomena yang viral belakangan ini. Beberapa sumber menyebutkan, sosok yang acap disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) itu sudah sering terlibat kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan sejak aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai ketua cabang Purwakarta pada 1990-an. Sumber lain menyebutkan, ia sudah sering memunculkan citra merakyat semenjak menjadi wakil bupati Purwakarta pada 2003. “Dedi membawa kekuatan komunikasi yang persuasif, pendekatan langsung ke masyarakat, serta jaringan pemuda dan aktivis yang solid. Ia dikenal dekat dengan warga dan sering tampil dengan gaya bicara yang lugas dan merakyat. Sebuah pendekatan yang akan menjadi ciri khasnya di masa mendatang,” tulis Muhammad Afdan Rojabi dalam Dedi Mulyadi: Bapak Aing. Seiring kemajuan teknologi informasi, KDM pun memanfaatkan media sosial. Ia jadi lebih sering “menyapa” warga via akun Youtube-nya. Tak jarang ia mengambil video secara selfie ketika berinteraksi dengan masyarakat. Ketika kemudian jadi gubernur, KDM sudah punya tim konten sehingga acapkali dirinya dijuluki “Gubernur Konten”.

SEBUAH vas keramik tergeletak di balai bambu, seperti tak berharga. Sepintas dari penglihatannya, itu keramik antik yang cukup berharga peninggalan Dinasti Yuan (1271-1368) Tiongkok. “Barang berharga digeletakin gitu aja,” pikir Musa Mazmuri, biasa dipangginl Bang Abeng, berusia 56 tahun.