BAGI kebanyakan orang, membeli baju baru untuk menyambut lebaran menjadi kegiatan wajib di setiap tahunnya. Tak heran berbagai jenama fesyen, dalam maupun luar negeri, berlomba-lomba memamerkan koleksi busana muslim bertema Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri untuk menarik minat konsumen yang hendak tampil modis di momen tersebut. Perkembangan hari ini membuktikan, busana muslim terus menggeliat. Dari yang mulanya sebagai wujud resistensi, kini gaya pakaian Islami telah menjadi komoditi industri fesyen yang punya segmen pasar sendiri. Pada akhir Februari lalu, jelang memasuki bulan puasa, empat label mode modestwear  progresif (IKYK, RiaMiranda Signature, Artkea Stripes, dan Kami) menampilkan busana muslim dalam aneka balutan wastra tenun Nusantara. Fusi antara wastra tenun dan busana Muslim itu jadi sajian utama peragaan busana bertajuk “Cita Raya: Hikayat” di St. Regis Hotel, Jakarta (25/2). Kata “Hikayat” menjadi refleksi dari kedua aspek di balik kolaborasi mode ini, yaitu dinamika perjalanan agama Islam di Indonesia serta tenun di bumi Nusantara. “Kolaborasi ini merupakan titik temu antara modestwear  dengan tenun yang masih belum banyak dieksplor. Untuk itu, kami mencoba mengkolaborasikan dua konsep fesyen yang sudah punya komunitas masing-masing: tenun dan modestwear . Momennya juga pas, menyambut bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1446H,” kata Dita Konar, penyelenggara peragaan busana sekaligus pendiri ruang kreatif Lomma, dalam siaran pers yang diterima Historia.ID . Para desainer menggunakan bermacam jenis kain tenun dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari tenun songket Palembang, tenun ikat Garut, tenun sutra Garut, tenun lurik Solo, tenun ikat Jepara, tenun Lunggi (songket Sambas), tenun Cual (Ikat Sambas), tenun ikat Sumba, tenun songket Bali, tenun Endek Bali, tenun Sobi Muna, tenun Sobi Wajo, tenun songket Lombok, hingga tenun Pahikung Sumba. Kain-kain tenun tersebut memiliki keragaman teknik, corak, dan kombinasi warna yang mencerminkan ciri khas daerah masing-masing. IKYK mengusung konsep “TANA”, sebuah karya yang terinspirasi dari tanah warisan budaya heritage  asli Indonesia, yaitu kain tenun yang kaya variasi dan jenisnya. Kami tampil dengan konsep “MEGARA”, yang menghadirkan motif-motif tradisional dalam potongan modern dan urban. Artkea Stripes menampilkan tema “HAYA”, yang mengkreasikan kain tenun lurik dalam estetika modern dan berkelas. Sementara itu, RiaMiranda menampilkan “RONA”, sebuah cerita tentang guratan keindahan warna-warni dari kain tenun ikat Garut. “Kami terinpirasi oleh motif Kembang Cikurai dalam tenun ikat Garut, yang mencerminkan keindahan dan semangat masyarakat Garut. Kami menerjemahkannya dalam desain yang feminin, lembut, dan sentimental, cocok untuk perayaan Ramadhan dan Idul Fitri,” terang Ria Miranda, pendiri RiaMiranda Signature. Menurut Sjamsidar Isa, pengurus Cita Tenun Indonesia (CTI) Bidang Pengendali Mutu, interpretasi unik para label mode menunjukkan fleksibilitas kain tenun dalam medium desain yang kekinian. “Kami percaya kolaborasi seperti ini perlu lebih banyak diselenggarakan demi melestarikan tenun sebagai identitas bangsa, dan merawat relevansi tenun dengan perkembangan tren mode,” ujar Sjamsidar. Penggunaan kain tenun dalam busana muslim ternyata menambah nilai keindahan bagi pemakainya, baik dari aspek religiusitas maupun estetika modenya. Tentu ini memperkaya khazanah mode bagi para pengguna fesyen busana muslim maupun pecinta wastra. Kendati industri fesyen busana muslim kini tengah naik daun dan digandrungi berbagai kalangan, kebiasaan mengikuti tren fesyen busana muslim untuk menyambut bulan suci sesungguhnya masih terhitung baru di Indonesia. Musim Busana Muslim Menurut Eva F. Amrullah dalam “Indonesian Muslim Fashion Styles & Designs”, termuat di Isim Review 22, 2008 , sampai beberapa dekade lalu, busana muslim tidak terlalu umum di Indonesia. Minat terhadap gaya busana ini mulai meningkat pada tahun 1990 hingga 2000-an. Pada tahun-tahun sebelumnya, gaya berpakaian Islami, seperti mengenakan kerudung di depan umum, masih terbatas dan hanya di lingkungan tertentu saja. “Hingga tahun 1980-an, penutup kepala seperti kerudung maupun hijab hanya dikenakan oleh perempuan yang telah menunaikan ibadah haji. Di fase awal rezim Orde Baru, mengenakan pakaian Islami dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas negara. Pada tahun 1982, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahkan memutuskan untuk melarang siswa perempuan di lembaga pendidikan menengah mengenakan penutup kepala di sekolah, dengan alasan praktik ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan dasar seragam sekolah. Baru pada tahun 1991, negara, dalam upaya untuk mengkooptasi komunitas Muslim, mengizinkan wanita Muslim kembali mengenakan penutup kepala di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintah,” tulis Eva. Meningkatnya perhatian terhadap busana muslim berkaitan erat dengan berakhirnya rezim Orde Baru yang mendorong lahirnya reformasi. Sebab, kebebasan berekspresi memungkinkan tren fesyen busana muslim tumbuh di Indonesia. Dari yang tadinya merupakan fenomena yang sangat sederhana dan cukup langka pada awal 1990-an, busana muslim kini telah menjadi sangat beragam dan dapat ditemukan di manapun di kota-kota Indonesia. Merunut sejarahnya, penggunaan busana muslim sangat terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang turut memengaruhi gaya berpakaian penduduk di tanah air. Para ulama dan pedagang yang datang ke Indonesia tak hanya membawa gagasan dan barang-barang dagangan, tetapi juga gaya busana dari negara mereka. Eva mencatat gaya busana dari Arab Saudi dan Yaman menjadi populer, terutama ketika para pria dari negara-negara tersebut mulai menetap dan menikahi perempuan Indonesia. Meski begitu, penggunaan abaya  Arab, pakaian yang menutupi seluruh tubuh, di Indonesia pada masa awal tidak sepopuler penggunaan shalwar qamiz , tunik yang dikenakan di atas celana panjang, dari wilayah India. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Pertama , shalwar qamiz lebih menyerupai gaya lokal seperti baju kurung dari wilayah Sumatra, atau kebaya panjang dari Jawa Tengah dengan perbedaan bahwa shalwar qamiz dipadukan dengan celana, sementara baju kurung maupun kebaya biasanya dikombinasikan dengan rok atau sarung. Kedua , shalwar qamiz dengan kombinasi tunik dan celana panjang lebih disukai oleh perempuan Indonesia yang aktif di ruang publik. Dengan celana, mereka merasa lebih leluasa bergerak. “Terakhir, bagi para desainer baju Muslim awal, seperti Ida Royani dan Ida Leman, mereka merasa lebih mudah untuk memodifikasi shalwar qamiz daripada abaya,” jelas Eva. Meski tren fesyen busana muslim di Indonesia muncul karena beragam faktor, ada beberapa hal yang dipandang Carla Jones dalam “Images of desire: Creating virtue and value in an Indonesian Islamic lifestyle magazine”, termuat di Islam, Marketing and Consumption: Critical Perspective on the Intersection, sebagai faktor penentu yang membuat busana muslim semakin digemari masyarakat. Antara lain kemunculan berbagai majalah populer yang menargetkan pasar para perempuan muslim serta kehadiran sejumlah perancang busana atau desainer yang mengkhususkan diri pada fesyen busana muslim. “Ketika para perancang busana Indonesia, yang keberhasilannya terkait dengan politik budaya pembangunan nasional pada tahun 1980-an dan 1990-an telah menghindari busana Muslim karena kesederhanannya dan asosiasinya dengan kalangan non-elit, pada awal tahun 2000-an, mereka mulai memproduksi lini sekunder untuk pasar busana Muslim. Lini ini mengikuti siklus mode yang berbeda di setiap musimnya, dengan peragaan busana dan peluncuran koleksi busana yang biasanya dilakukan pada bulan sebelum Ramadan. Di sisi lain, majalah populer yang menargetkan pasar perempuan Muslim seperti NooR  telah menjadi pusat pertumbuhan industri mode Islam di Indonesia, dengan mensponsori peragaan busana para desainer, melaporkannya, dan yang paling penting, memotret dan mempublikasikan gaya mereka,” tulis Jones. Menjadi Industri Sementara itu menurut Eva, munculnya Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) di tahun 1993 yang menaruh perhatian besar pada gaya berpakaian Islami memungkinkan busana muslim untuk berkembang menjadi komoditas modern yang tak kalah populer dari mode busana lain. Terlebih, pada 1996 APPMI membentuk sebuah divisi yang mengkhususkan diri pada busana muslim sehinggga memberikan atmosfer yang kondusif bagi pertumbuhan industri busana muslim di Indonesia. Industri busana muslim Indonesia terus berkembang. Tak hanya menghadirkan koleksi busana dengan berbagai corak dan warna, tapi juga menghasilkan beragam inovasi. Salah satunya kerudung siap pakai yang dirancang sedemikian rupa agar pas sehingga penggunanya tidak memerlukan aksesoris seperti peniti maupun bandana untuk mengencangkan cengkeramannya. Di masyarakat, produk ini populer dengan sebutan kerudung instan. Para perancang busana muslim juga mengasah kreativitas mereka dengan menciptakan koleksi busana yang memiliki “sentuhan Indonesia”. Biasanya mereka memadukan rancangan busana dengan kain tradisional Indonesia seperti batik, tenun, songket, hingga ikat. Menurut Ratna Panggabean, ahli tekstil tradisi Indonesia, memadukan wastra ke dalam suatu rancangan busana muslim modern tak hanya menambah nilai estetika produk tersebut tetapi juga dapat menjadi upaya untuk mengenalkan dan melestarikan nilai budaya yang terkandung dalam kain tradisional itu. “Indonesia ini kaya raya (akan wastra, red. ). Setiap wilayah memiliki ciri khasnya masing-masing, dan ini sangat potensial untuk dikembangkan. Bisa dibayangkan, saat dipadukan ke dalam suatu busana Muslim, ada berapa banyak ragam yang dapat dikreasikan, mulai dari corak, warna, hingga bentuknya,” jelas Ratna ketika ditemui Historia.ID  di galeri dan sekretariat Cita Tenun Indonesia (CTI) di Jakarta pada Jumat (21/3/2025) lalu. Sejalan dengan meningkatnya perhatian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap wastra atau kain tradisional Indonesia, kolaborasi antara busana muslim dengan tenun memberikan warna baru dalam industri fesyen tanah air. Cut Kamaril Wardani, pengurus Bidang Penelitian dan Pengembangan CTI, memandang bahwa salah satu faktor yang membuat kolaborasi ini diminati banyak kalangan karena model busananya dirancang sesuai dengan tren atau mode terkini. “Model pakaian bisa sangat menentukan. Misalnya celana, kalau dirancangnya biasa-biasa saja mungkin akan terlihat standar. Tetapi jika dibentuk sedemikian rupa dan memiliki keunikan, bukan tidak mungkin akan membuat pemakainya menjadi lebih menarik,” ungkap Kamaril. Hal senada diutarakan Koestriastuti Basuki. Perempuan yang bertanggungjawab di Bidang Pelatihan dan Pembinaan Perajin yang dinaungi CTI itu juga beranggapan bahwa keanekaragaman motif tenun membuat kain tradisional ini dapat dipadupadankan dengan beragam busana maupun aksesoris sehingga cocok untuk tampilan formal ataupun non-formal. Pada akhirnya, pertumbuhan industri mode Islam di Indonesia yang terus merangkak naik tak hanya menyemarakkan dunia fesyen tanah air dengan gaya busana yang semakin bervariasi, tetapi juga menjadi wadah untuk mengenalkan serta melestarikan wastra atau kain tradisional melalui kolaborasi dengan para perancang busana dan pekerja kreatif di bidang ini.* * Ditulis oleh Amanda Rachmadita dan Martin Sitompul

ADA dua tokoh berbeda tetapi secara kebetulan bernama mirip. Raden Ario Setjo Negoro seorang korps militer Bangkalan, dengan Raden Ario Setjonegoro yang merupakan bupati Jombang pertama. Secara kebetulan nama mereka sama dan lahir atau berkarier di generasi yang hampir bersamaan pula. Raden Ario Setjo Negoro meniti kariernya di militer KNIL. Dia merupakan adik dari pangeran Keraton Sumenep Madura. Bangsal pertamanya ialah kesatuan militer De Barisan-Korpsen Op Madoera . Dia memang berbakat sebagai tentara dan kariernya cukup tokcer. Pangkat awalnya sersan, lalu selanjutnya naik menjadi 2de luit. van den barissan van Bangkalan  (setingkat letnan dua) pada 21 Juni 1877.   Dia menerima anugerah penghargaan Ridders van de vierde klasse (Ksatria kelas empat). Catatan penganugerahan tersebut tersimpan rapi dalam  Staats Almanak voor het Koningrijk der Nederlanden . Nama dan pangkat Raden Ario Setjo Negoro juga turut dimuat dalam  Bataviaasch Handelsblad  tanggal 25 November 1875. Dijelaskan dalam koran itu, dia tengah melakukan lawatan dengan kapal uap ke Semarang dan Surabaya. Pun warta  De Locomotief  tanggal 27 Agustus 1877 yang menulis pangkat Raden Ario Setjo Negoro sebagai de 2e luit (red: de tweede luitenant ). Petrik Matanasi dalam artikel berjudul  “Bupati Jombang Veteran Perang Aceh”  mengait-silangkan Raden Ario Setjo Negoro dengan “Raden Ario Setjonegoro” yang menjadi bupati pertama Jombang. Sebuah penyimpangan yang bermula dari salah tafsir nama. Bupati Jombang Pertama Raden Ario Setjonegoro tak pernah sekalipun menginjakkan kaki di barak militer–antitesis atas klaim Petrik Matanasi. Dia lahir sekitar tahun 1860-an dengan nama pupak puser (copot tali pusar) Bagus Badrun. Dari penuturan Fahrudin Nasrulloh dkk. dalam Biografi Bupati Jombang  (2010), Bagus Badrun kecil mengenyam pendidikan agama dan sempat memondok di Pesantren Giri. Dia juga turut melakoni pelatihan ilmu bela diri dengan masuk ke Perguruan Gilingwesi. Di dekat waktu inilah Bagus Badrun mengalami masa pendadaran. Dia mengubah namanya menjadi Raden Setjonegoro, marwah usia dewasanya. Waktu itu, dia gelar “Ario” belum terpampang di namanya. Pada 1883, dia bekerja magang di bawah naungan Assisten-Resident (AR) Jombang Ketting Olivier. Karier profesional awal Raden Setjonegoro pada mulanya ialah menjadi juru tulis tak digaji di Wedono Modjoredjo, “nama lama” Kecamatan Jombang, mulai 5 Maret 1883 sampai 8 Maret 1890. Kemudian lanjut menjadi juru tulis jaksa di Sidayu (8 Maret 1890–8 Juli 1891), dan naik jabatan sebagai ajun jaksa pada 8 Juli 1891. Hal ini tertampil pada biografinya yang termuat di De Indische Courant  dengan judul “Het jubileum van Djombang” tertanggal 3 Januari 1936. Sebulan setelah Jombang memperingati jubileum (hari jadi) ke-25. Di sana juga tertulis permintaan penambahan gelar Raden Setjonegoro kepada gubernur jenderal. Dia berhak menyandang gelar “Ario”, berdasar Bijblad No. 66. Kali ini gelarnya Raden Ario (RA) Setjonegoro. Gelar tersebut secara khusus diperolehnya ketika menjabat sebagai Bupati Sidayu (5 Maret 1894–1910). Jabatan yang diwariskan turun-temurun. Kakeknya adalah bupati Sidayu yang menjabat selama 39 tahun dari 1816 hingga 1855. Namanya Raden Adipati Ario (RAA) Soeroadiningrat III (lahir 1787 dan wafat di usia 68 tahun pada 8 Maret 1858). Menurut pemberitaan De Indische Courant  pada 6 April 1937, RAA Soeroadiningrat III pernah membantu Belanda menghadang Pasukan Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1827–1828. Diketahui, dia tergabung ke dalam pasukan pimpinan Raden Tumenggung Soerodilogo. Pasukan ini berhasil mengalahkan kombatan Diponegoro di dekat Desa Bedahan wilayah Babat. Mereka juga menaklukkan regentschap Radjegwesi (sekarang Kabupaten Bojonegoro) dan membebaskan Surabaya dari rundungan perang. Sedangkan ayah Raden Ario Setjonegoro, RAA Soeroadiningrat IV, mewarisi takhta kakeknya. Ayahnya menjabat sebagai bupati Sidayu selama 28 tahun. Sedari 1855 hingga akhir hayat 1884. Pada 1908, Raden Ario Setjonegoro dianugerahi gelar “Adipati” berdasar keputusan gubernur jenderal sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya. Setelah regentschap Sidayu dibubarkan, dia dimutasi dan dilantik sebagai bupati Jombang pertama pada 1 Desember 1910 dengan gelar RAA Soeroadiningrat V (menurun dari gelar kebangsawanan leluhurnya). Selama menjabat bupati Jombang, RAA Soeroadiningrat V memperoleh beberapa penghargaan bergengsi. Pada 31 Agustus 1913, dia beroleh besluit penghargaan Gele Songsong  (G. S.) atau gouden pajong (Payung Emas) dari gubernur jenderal. Namun dari laporan Java-Bode dalam De Expres , penganugerahan gouden pajong  baru dihelat pada 25 Oktober, dengan pesta perayaan selama tiga hari. Sebuah pasar malam dan hiburan rakyat di alun-alun turut menjadi pemeriah. Pada 5 Maret 1924, sang bupati mendapat penghargaan Officier der Orde van Oranje-Nassau. Kemudian pada 5 April 1930, dia mendapat penghargaan Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw . Lahirnya Jombang Pada mulanya Jombang adalah bagian dari regentschap Mojokerto. Jombang kemudian memisahkan diri dan menjadi afdeeling sendiri   berdasar besluit No. 553 tertanggal 21 Oktober 1910. Sekarang, tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Kabupaten Jombang. Namun, hari lahir tersebut menuai polemik di kalangan sejarawan lokal Jombang. Besluit No. 553 itu baru diterima oleh Raden Ario Setjonegoro pada November 1910. Lepas itu, dia dilantik menjadi bupati pertama pada 1 Desember 1910 dengan gelar RAA Soeroadiningrat V. Apabila mengacu pada artikel “Het jubileum van Djombang”, mestinya perayaan hari jadi Jombang dihelat saban 1 Desember (sesuai tanggal pelantikan RAA Soeroadiningrat V). Namun, saat Bupati Mundjidah Wahab menjabat, hari lahir ini berubah jadi 21 Oktober, mengacu pada tanggal dikeluarkannya besluit regentschap Jombang. Hari lahir ini termuat dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 63 Tahun 2019. Mewariskan Jabatan Bupati Masyarakat Jombang menjuluki bupati pertama mereka sebagai “Kanjeng Sepuh”. Hari ini, popularitas julukan itu lebih menonjol. Masyarakat lebih akrab dengan sebutan “Kanjeng Sepuh” untuk merujuk bupati pertama mereka. Simbol lokal yang lebih melekat dibanding nama aslinya. Raden Ario Setjonegoro alias RAA Soeroadiningrat V pensiun pada 8 April 1930 setelah 26 tahun menjabat bupati Jombang. Penggantinya adalah anak kandungnya, yakni RAA Setjoadiningrat (lahir 31-8-1897) alias RAA Soeroadiningrat VIII. Nama mudanya adalah Pangeran Sarwadji. Dia merupakan putra bungsu, satu-satunya laki-laki dari tiga bersaudara, berturut setelah Raden Ajoe Badarijah (wafat 10-7-1948) dan Raden Ajoe Asiah Aermoenah (wafat 15-12-1983). Semacam monarki, keluarga ini memiliki tradisi mewariskan jabatan bupati ke anak pinak. Itu pun kudu laki-laki. RAA Soeroadiningrat V meninggal dunia pada 20 April 1946. Sedangkan RAA Setjoadiningrat meninggal 9 Juni 1963. Kini, keduanya melakoni tidur panjang di kompleks makam keluarga Pesarean Pulo Sampurno, belakang Taman Makam Pahlawan Jombang.* Penulis kelahiran Jombang. Setelah lulus dari Ilmu Sejarah UNY melakoni aktivisme sebagai buruh lepas baca, tulis, dan melantur di mana saja. Artikel ini merupakan koreksi atas artikel berjudul “Bupati Jombang Veteran Perang Aceh” yang kemudian diperbaiki oleh redaksi Historia.ID menjadi  Orang Madura dalam Perang Aceh

SETELAH Belanda menguasai Kepulauan Maluku, banyak perubahan terjadi. Pertanian tak lagi menjadi satu-satunya mata pencaharian orang Ambon, profesi tentara atau pegawai sipil mulai dilakoni pemuda-pemuda Ambon. Salah satu akibatnya, hingga abad ke-19 orang Ambon tersebar di banyak daerah di Hindia Belanda. Itulah sebabnya mengapa Joseph Rakarias menjadi satu dari ribuan anak Ambon yang tidak lahir di Kepulauan Ambon Lease. Dia lahir di Indramayu, Jawa Barat, pada 25 Juni 1812. Lebih dari separuh usianya dihabiskan sebagai tentara kolonial yang setelah abad ke-20 dikenal sebagai Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL). Dia masuk militer sejak belia, tahun 1825, sebagai penabuh tambur di Batalyon Infanteri ke-4. Sedari 1827 hingga 1830, ketika Perang Jawa (1825-1830) masih berkecamuk, Joseph ditugaskan ke Jawa Tengah. Dari pangkat Fuselier, Joseph mendapat kenaikan pangkat menjadi kopral ketika usianya 20 tahun, saat bertugas di Patanahan. Tiga tahun kemudian, dia naik pangkat menjadi sersan. Sebagai sersan, yang biasanya memimpin regu berisi belasan orang, pada 1837 Joseph diikutkan dalam operasi militer di Sumatra Barat melawan kaum Padri. Di sanalah dia pada 1838 naik pangkat menjadi letnan dua. Dari Sumatra Barat, pada 1839 dia pindah tempat penugasan ke Sumatra Timur lalu tahun berikutnya ke berada Aceh (Singkil) dan Sumatra Utara (Barus). Sempat kembali ke Sumatra Barat (Batipuh) pada 1841, Joseph balik ke Sumatra Utara pada 1847 dan ditempatkan di sekitar Toba Kecil dan Sipirok. “Dataran tinggi Sipirok memang merupakan daerah perbukitan, yang sangat strategis untuk pertahanan. Zaman dahulu pun untuk merebut dataran tinggi Sipirok baru dapat diduduki tentara Belanda dengan pertempuran dahsyat pertama kali pada tahun 1847,” catat HMD Harahap dalam Perang Gerilya Tapanuli Selatan front Sipirok  (1986:57). Letnan Dua Joseph Rakarias ikut andil dalam merebut Sipirok. Tak hanya itu, pada 1850 dia juga berprestasi baik ketika dilibatkan dalam Ekspedisi Dalo-dalo di tanah Batak plus berhasil menangkap enam bajak laut di Benteng Bila bersama 15 anggotanya. Prestasi baik itu, menurut arsip “Register Ridder Willemsorde 4e nomor 3885”, membuatnya mendapat Bintang Perunggu Keberanian dan Kesetiaan. “Ia sangat tersinggung oleh hal ini dan menolak untuk mengenakan medali tersebut dan baru pada tahun 1865, 27 tahun setelah tindakan heroiknya yang gemilang di Bila (Pantai Barat Sumatera), ia menerima penghargaan yang layak untuknya,” catat Letnan Kolonel Bunning dalam De Nieuwe Courant  edisi 11 Januari 1905. Pada 1865, ada perubahan pada penghargaannya, bintang perunggu diubah menjadi Ridders Militaire Willemsorde 4e klaas. Bintang baru itulah yang didapat Joseph. Setelah 20 tahun menjadi letnan dua, pada 1858 Joseph naik pangkat menjadi letnan satu. Setahun kemudian dia kembali ikut ekspedisi militer, ke Bone, sebelum kembali ke Batavia. Menjelang pensiun, Joseph yang tak pernah bermasalah justru mengeluarkan protesnya. Perkaranya terkait gaji. Ketika dia ditempatkan di Batavia, gajinya rupanya hanya 100 gulden tiap bulan. Padahal, masa kerjanya setara dengan umur dari komandan kompinya dan jika dihitung kebutuhan hidupnya sebagai perwira, mencapai 132 gulden. Setelah mengadukan perkara itu ke pemerintah, penghasilannya dinaikkan menjadi 125 gulden. Surat pembaca di Algemeens Handelsblad  edisi 20 Desember 1901 menyebut, Joseph mengatasi kecilnya gaji sebagai letnan itu dengan, “kadang-kadang membayar seorang debitur hanya setengah dari tagihannya, dan menyerahkan sisanya kepada pemerintah.” Letnan Satu Joseph akhirnya pensiun pada 1865. Namun masa senjanya tak segemilang masa dinasnya, padahal pensiunan letnan itu punya anak yang masih kecil. Pada pertengahan tahun 1867, Joseph terbaring sakit di sebuah rumahsakit militer di Semarang. Menurut kawannya yang orang Belanda, Joseph tidak menerima penghargaan yang layak. “Saya sendiri yang mengisi ranjang terakhirnya, merawat putrinya yang berusia 6 tahun, Celestine, dan menyediakan rumah kos, saya sendiri memenuhi permintaannya untuk menulis sesuatu tentangnya,” kata Bunning, rekan Joseph yang orang Belanda itu. Letnan Satu Joseph Rakarias akhirnya tutup usia pada Jumat, 5 April 1867. Kecuali komandan militer setempat yang sedang sakit tenggorokan, seluruh pejabat militer menghadiri upacara pemakamannya.*

KANTOR redaksi Majalah Tempo kena teror lewat pengiriman paket berisi kepala babi. Secara khusus, si peneror mengirimkannya kepada Francisca Rosana alias Cica, salah satu jurnalis Tempo yang juga host siniar “Bocor Alus”. Teror tak berhenti di paket kepala babi. Keesokan harinya, kantor Tempo mendapat kiriman lagi yang tak kalah pesan terornya, yaitu bangkai tikus dengan kepala terpotong. Babi dan tikus sebenarnya kurang cocok ditujukan kepada jurnalis. Apalagi jurnalis kritis seperti awak media Tempo. Pakailah simbolis binatang yang lebih relevan, misalnya kancil yang terkenal cerdik dan nakal. Mengingat sifat babi yang rakus dan tikus yang suka menggerogoti, kedua binatang ini lebih tepat untuk menggambarkan karakter koruptor dan penjahat berkerah. Inilah yang menginspirasi seniman realis Semsar Siahaan pada dekade 1980-an dalam proses kreatif lukisannya bertajuk Manubilis, akronim dari manusia, binatang, dan iblis. “Manublis merupakan penyingkatan dari tiga kombinasi kata benda: Manusia, Binatang, Iblis. Manubilis menggambarkan tiga sifat yang merupakan satu kesatuan. Manusia sebagai badannya, binatang sebagai nafsunya, dan iblis sebagai kelicikannya,” terang Semsar dalam Katalog Pameran Tunggal Semsar Siahaan.

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disahkan oleh DPR RI pada Kamis, 20 Maret 2025. Kritik bermunculan terhadap beberapa pasal yang mengalami perubahan, terutama perubahan Pasal 47 yang mengatur tentang kementerian atau lembaga yang dapat diisi TNI. Dalam ayat (2) pasal tersebut tertulis: “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.”

PADA awal abad ke-20, wacana mempekerjakan orang pribumi sebagai perwira tentara kolonial Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL) kembali muncul. Ini bukan hal baru. Setengah abad sebelumnya, faktanya sudah ada perwira-perwira pribumi di dalam KNIL. Mengutip surat pembaca, Algemeen Handelsblad  tanggal 20 Desember 1901 memberitakan bahwa para letnan itu dulu dipilih dari para sersan terbaik. Adapun sersan terbaik ialah para sersan yang telah terbukti keberanian, kebijakan, dan kesetiaannya di lapangan. Mereka jenis personel yang dapat diandalkan sepenuhnya. Seperti Letnan Joseph Rakarias. “Mencari dalam stamboek  (buku anggota tentara), sekitar 1826 perwira pribumi direkrut dari korps bintara,” catat Benjamin Bouman dalam Van Driekleur tot Rood-Wit: De Indonesische Officieren uit het KNIL 1900-1950 . “Pada 1827 ada 30 orang yang masuk golongan ini.” Jumlah itu bertambah setelah 1830. Awalnya, KNIL punya perwira sekitar 900 orang. Kebanyakan perwira itu adalah orang Belanda atau bangsa-bangsa Eropa yang lain. Setelah Perang Aceh meletus, kebutuhan perwira tentu bertambah.   Sedari 1833 hingga 1834, terjadi perpindahan perwira dari Barisan Alie Bassa Prawiero Dirdjo –yang merupakan bekas pasukan Diponegoro dalam Perang Jawa (1825-1830)– ke militer Belanda. Menurut Bouman, dari barisan itu KNIL mendapat 25 perwira baru. Seturut aturan bahwa dalam sebuah kompi harus ada seorang perwira pribumi, maka dalam batalyon ada empat perwira pribumi. Dalam praktiknya, mereka sangat berguna. Kedekatan mereka dengan pasukan pribumi karena penguasaan bahasa Jawa atau Melayu, dengan karakter, adat istiadat, dan kebiasaan prajurit pribumi tidaklah diragukan. Para letnan pribumi itu besar jasanya di Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Meski berjasa, para letnan pribumi itu seolah tak dianggap. Lantaran mereka umumnya bukan produk sekolahan, kemampuan mereka dalam membaca, menulis, dan berhitung pun sangat terbatas sehingga mereka tak begitu cocok dalam pekerjaan administratif. Kekurangan dalam bidang administrasi itu lalu dijadikan alasan untuk membayar para letnan pribumi dengan hanya bayaran setengah dari yang dibayarkan kepada letnan Eropa. Tak peduli bahaya dan masalah yang meraka dihadapi di lapangan sama saja. Dalam menghadapi ketidakadilan itu, Joseph Rakarias disebut Algemeens Handelsblad , “kadang-kadang membayar seorang debitur hanya setengah dari tagihannya, dan menyerahkan sisanya kepada pemerintah.” Belum diketahui apakah jumlah gaji yang dikeluarkan untuk membayar perwira pribumi menguras kas pemerintah. Yang pasti, menurut Bouman, sempat muncul keinginan untuk menghilangkan orang pribumi dari jajaran perwira KNIL yang sebetulnya tak banyak. “Jumlah mereka tetap terbatas, sekitar 80 orang secara keseluruhan. Persentase tertinggi dicapai para tahun 1841-1842, 5 persen dari total jumlah perwira (KNIL),” catat Bouman. Namun rencana penghilangan itu mendapat penentangan. Salah satunya dari Fransen van de Putte. Maka eksistensi perwira pribumi tetap terjaga di KNIL. Pada 1907, usaha mencetak perwira pribumi diadakan di Meester Cornelis (kini Jatinegara) lewat lembaga yang disebut Militaire School. Sebelumnya, upaya serupa diadakan Batalyon Infanteri ke-7 di Waltevreden dengan membuat semacam sekolah perwira. Dalam pemerintahan yang amat kental rasialismenya, Militaire School hanya menerima orang-orang pribumi bergelar raden. Maka itulah Mas Soepardja, anak seorang Dokter Djawa, tak diterima dalam sekolah militer itu karena hanya bergelar “Mas” dan bukan “Raden”. Senasib dengannya, banyak Orang Ambon ditolak karena sulit menemukan calon siswa yang setara raden. Di Ambon, raja setara kepala kampung dan sulit menemukan bangsawan yang lebih tinggi darinya. Namun kendati tak ada gelar kebangsawanan macam “Raden” di Minahasa, realitanya anak seorang kepala distrik, yang disebut mayor, ada yang diterima. Golongan Raden bisa mengakses sekolah dasar berbahasa Belanda tujuh tahun yang disebut Europe Lager School (ELS). Dengan privilese ini, mereka dianggap bisa menyelesaikan pekerjaan administrasi seorang perwira yang sebelumnya menjadi masalah. Militaire  School itu lumayan berhasil mencetak perwira pribumi. Dari 1907 hingga 1914, sekolah tersebut mencetak 11 raden dan 2 anak mayor sebagai letnan dua. Di antaranya adalah Oerip Soemohardjo, yang kelak pendiri TNI. Sementara, di akhir abad ke-19 itu kebanyakan orang pribumi di KNIL berpangkat paling tinggi sersan. Menjadi perwira adalah hal langka.*

DEWASA ini, publik mencemaskan kembalinya supremasi militer dalam kehidupan sipil sebagaimana era Orde Baru. Sinyalemen tersebut menguat setelah DPR akhirnya ketuk palu untuk merevisi Undang-Undang (UU) TNI. Lewat undang-undang baru tersebut, anggota militer aktif secara legal boleh menempati sejumlah jabatan sipil dengan tugas dan wewenang yang diperluas. Sebelumnya, dalam UU TNI 2004, peran militer dibatasi pada fungsi profesionalnya sebagai alat pertahanan negara. TNI juga dilarang untuk berbisnis dan terlibat politik praktis.

HINGGA memasuki bulan ketiga tahun ini, “Klasemen Liga Korupsi Indonesia” masih “seru” seiring mencuatnya skandal dugaan Pertamax oplosan. Tak ayal Pertamina menyodok PT Timah di pucuk klasemen dengan perkiraan kerugian negara yang menyentuh angka Rp.968,5 triliun. Angka tersebut masih perkiraan dari pihak Kejaksaan Agung RI yang mulanya memeriksa kasus oplosan Pertamax atau bahan bakar minyak (BBM) dengan Research Octane Number (RON) 92 di tahun 2023 dengan nilai kerugian Rp193,7 triliun. Masalahnya, skandalnya terjadi kurun 2018-2023 sehingga jika dikalikan mencapai angka nyaris Rp1 kuadriliun. Dari penyidikan oleh Jampidsus Kejaksaan Agung RI, ditemukan adanya pengoplosan RON 92 dengan RON 88 untuk kemudian dipasarkan seharga RON 92 alias Pertamax. Akibatnya fatal, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak.

SUKATANI, band punk asal Purbalingga, sempat menjadi pemberitaan nasional beberapa waktu lalu. Lagu “Bayar Bayar Bayar”-nya yang mengkritik Kepolisian membuat band yang digawangi Alectroguy (gitaris dan produser) dan Twister Angel (Novi Chitra Indriyati) itu mesti berurusan dengan aparat keamanan hingga membuat video permintaan maaf. Hal itu memicu keprihatinan banyak kalangan. Kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang, dalam praktiknya ternyata belum benar-benar terwujud. Berkaca pada sejarah, ekspresi seni di negeri ini memang selalu ada batas. Dalam beberapa kasus, batas berkesenian itu kerap berdasarkan selera dan kebutuhan yang berkuasa. Di era 1960-an, Koes Bersaudara pernah ditahan setelah penampilan mereka membawakan lagu-lagu pop Barat di sebuah acara. Ketika itu pop Barat dilarang lantaran negara sedang berseberangan dengan negara-negara Barat. Mereka dipenjara selama tiga bulan, namun tak menaruh dendam kepada Presiden Sukarno yang melarang musik pop Barat. Di era kepresidenan Soeharto, tidak ada masalah dengan musik pop Barat. Bahkan, musik pop Barat berkembang pesat di era pemerintahan yang condong ke Barat itu. Koes Plus pun bisa menikmati masa jayanya di era ini. Meski sebagian golongan tak menyukai genre-genre musik asal Barat, pemerintah sama sekali tidak menjadikannya masalah. Namun, tidak dengan penampilan ataupun gaya hidup yang mengikutinya. Maka ada masa ketika musik rock diperbolehkan tapi rambut gondrong, yang merupakan ciri penampilan rocker, dilarang dan dirazia semasa awal Orde Baru. Di era itu pula kebebasan berkreasi –sebagaimana kebebasan berekspresi dan berpolitik– amat dibatasi. Maka banyak karya seni ataupun senimannya “dicekal”. Iwan Fals mungkin merupakan musisi yang paling diawasi penguasa. Lagu-lagunya yang lugas menggambarkan kondisi sosial, bahkan politik, kerap membuat merah telinga penguasa. Dua lagunya, “Bento” dan “Bongkar”, menjadi yang paling monumental tentang perlawanan terhadap ketidakadilan di masa itu. Lagu “Bento” yang merupakan kolaborasi bersama band Swami dari album Swami  (1989) itu amat populer. Buku Tidak Bebas Berekspresi, Kisah tentang Represi dan Kooptasi Kebebasan Berekspresi  (2008:40) terbitan Institut Studi Arus Informasi menyebut album itu laku satu juta copy  dan berada di posisi 8 dalam 150 album terbaik Indonesia versi majalah Rolling Stone Indonesia . “Bento” bukan bicara tentang makanan Jepang, namun merujuk pada segolongan orang kaya dan berbahaya yang berkuasa pula di bawah naungan Orde Baru. Ada yang menyebut “Bento” singkatan dari Benci Soeharto, Benny Soeharto, bahkan Benteng Soeharto. “Pada baris ketiga, disebutkan bahwa orang-orang memanggil Bento sebagai bos eksekutif. Eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang, seperti presiden dan perdana menteri. Oleh sebab itu dapat kita tafsirkan bahwa Bento merupakan seorang Presiden. Di baris terakhir bait pertama dinyatakan bahwa Bento merupakan tokoh papan atas, atas segalanya. Hal ini semakin menguatkan bahwa Bento adalah seorang penguasa, lebih tepatnya seorang presiden yang membawahi segalanya,” tulis Eti Setiawati dan Roosi Rusmawati dalam Analisis Wacana: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Apapun tafsiran orang soal singkatan itu, “Bento” tak disukai penguasa. Lagu tersebut dianggap mengkritisi golongan yang disebut Setiawan Djody sebagai Bento. Bento, kata Djody, berjumlah hanya 20 orang dan suka menebar dan mengarahkan kebencian kepada orang Tionghoa. “Padahal para Bento itulah yang menyelewengkan dana negara sampai triliunan rupiah,” terang Setiawan Djody dalam Reformasi & Elemen-Elemen Revolusi . Djody merupakan pengusaha sekaligus pemusik. Produser Swami dan pemimpin band Kantata Takwa yang setelah 1980-an kritis terhadap pemerintahan Soeharto itu juga beberapa kali berkolaborasi dengan Iwan Fals. Sebelum “Bento” dan “Bongkar, ada lagu yang membuat Iwan harus diperiksa aparat, yakni “Mbak Tini”. Lagu itu berkisah tentang seorang pelacur yang membuka warung kopi di pinggir jalan dan mempunyai suami seorang supir truk bernama Soeharyo. Dalam sebuah konser di Pekanbaru, Iwan pernah terpeleset lidah mengucapkan Soeharto untuk Soeharyo. Alhasil, Iwan mesti berurusan dengan aparat. Selain diinterogasi 12 hari oleh Korem 031, Iwan terpaksa mendekam dalam tahanan selama dua minggu dan setelah bebas, wajib lapor selama dua bulan. Lagun yang dianggap menghina Presiden Soeharto itu pun dilarang. Namun, bukan hanya Iwan yang –lirik lagu-lagunya lugas dan keras– pernah berurusan dengan aparat. Musisi-musisi kalem macam Bimbo pun pernah dicekal. Pada 1977, Bimbo merilis lagu “Tante Sun”, yang menggambarkan ibu-ibu pejabat yang doyan ke salon, arisan, rapat, dan berbisnis. Lagu kalem itu kemudian dipermasalahkan karena dianggap menyindir ibu-ibu pejabat Orde Baru. “Protes kami lain, karena kami tidak perlu kata-kata kotor,” terang Sam Bimbo, seperti dicatat  Anas Syahrul Alimi & Muhidin M. Dahlan dalam 100 Konser Musik Indonesia . Bimbo pun harus menanggung risiko akibat lagu “Tante Sun” –yang juga menjadi judul sebuah film yang dimainkan Bimbo dengan sutradara Budi Schwarzkrone. Menurut Tatang Sumarsono dalam Sajadah Panjang Bimbo: 30 Tahun Perjalanan Kelompok Musik Religius,  “Tante Sun”  dilarang muncul di TVRI. Larangan itu baru  dicabut pada awal Oktober 1977. Tante Sun. “Di era kekuasaan Orde Baru yang sangat represif terhadap kritik seni, lagu-lagu bernada kritik sosial tidak jarang dicekal, disensor tidak boleh ditayangkan di televisi atau dilarang dimainkan di panggung karena dianggap dapat mengganggu stabilitas politik,” terang Alex Palit dalam God Bless and You Rock Humanisme . Meski begitu, sikap represif Orde Baru tak berhasil membuat kapok para seniman. Toh, masalah tak semata datang dari lirik lagu-lagu yang mereka buat. Jangankan musisi yang mengkritik, musisi yang tidak mau ikut membantu Golkar saja bisa kena masalah juga. “Raja Dangdut” Rhoma Irama pernah mengalaminya. Dia dicekal setelah menjadi juru kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan enggan ikut membantu kampanye Golkar. “Pencekalan tersebut mengakibatkan izin konser Rhoma Irama bersama Soneta Group dipersulit, lagunya tidak boleh diperdengarkan di RRI dan tidak boleh tampil di TVRI,” tulis Anas Syahrul Alimi dan Muhidin M. Dahlan. Sepuluh tahun lebih Rhoma dicekal, dari 1977 hingga 1988. Akibatnya, di era itu dia hanya bisa membuat dan main film. Setelah Reformasi, kebebasan berekspresi dan berkreasi jauh lebih terjamin. Pencekalan terhadap sebuah karya musik maupun penyanyinya boleh dibilang tidak ada lagi. “Pencekalan” justru datang dari kalangan masyarakat tertentu, bukan lagi penguasa formal (pemerintah). Seperti yang terjadi pada saat kemunculan Inul Daratista dengan “Goyang Ngebor”-nya atau saat kemunculan “Black metal” alias “Satanic metal” di tanah air, akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Akankah Sukatani menjadi yang terakhir mengalaminya?*

Perjalanan Dwifungsi ABRI (1958–1998) menunjukkan peran militer di Indonesia sejak awal tidak terbatas pada urusan pertahanan semata. Bidang sosial-politik dan ekonomi juga dirambah. 

HOTEL Fairmont, penginapan bintang lima di bilangan Senayan, Jakarta Selatan, jadi tempat bagi Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR merapatkan revisi Undang-Undang (UU) TNI akhir pekan lalu. Karena publikasinya tidak masif, rapat ini terkesan dilakukan sembunyi-sembunyi dan tergesa-gesa. Aktivitas Panja Komisi I ini baru diketahui setelah digeruduk ormas dari Koalisi Masyarakat Sipil yang nekat masuk ke ruang rapat.