SEPERTI halnya di Indonesia, gejolak pandemi COVID-19 (virus corona) masih meningkat di Amerika Serikat. Menukil data WHO , per Minggu (4/10/2020), kasus positif sudah mencapai lebih dari 7,2 juta jiwa dengan 207 ribu di antaranya menginggal. Presiden Donald Trump turut masuk di daftar nama yang terjangkit. Trump dan istrinya, Melania Trump, dilaporkan positif COVID-19 pada Jumat, 2 Oktober, dua hari setelah melakoni debat Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika di Cleveland, Ohio. Kini, Trump masih menjalani perawatan dan karantina di fasilitas kesehatan militer, Walter Reed Army Medical Center, Washington DC. “Para dokter, perawat dan semua yang bertugas di Walter Reed Medical Center yang hebat dan orang-orang dari institusi-institusi lain yang bergabung, merupakan orang-orang yang luar biasa!!! Progres yang menakjubkan telah dilakukan selama enam bulan terakhir memerangi wabah ini. Dengan pertolongan mereka, saya merasakan kondisi yang baik!” kicau Trump di akun Twitter -nya @realDonaldTrump, Minggu (4/10/2020). Presiden Amerika Donald John Trump dan ibu negara, Melania Trump dilaporkan positif Covid-19. (Twitter @FLOTUS). Benarkah Trump dan ibu negara bakal baik-baik saja, seperti kicauan akun resminya di atas? Pasalnya dokter Sean Conley dari tim kesehatan Gedung Putih menyatakan Trump masih harus melewati masa kritis perkembangan virus SARS-CoV-2 di tubuhnya. “Saya mulai merasa optimis. Namun Anda takkan tahu apa yang akan terjadi dalam periode dua hari ke depan. Masa-masa itu akan jadi ujian sesungguhnya. Jadi kita lihat saja dua hari lagi untuk memastikannya,” tutur dokter Conley, disitat ABC News , Minggu (4/10/2020). Banyak warga Amerika, terutama para pendukung Partai Republik, berharap dan mendoakan Trump. Tentu akan jadi kehilangan yang besar jika Trump bernasib sama seperti kakeknya, Frederick Trump, 102 tahun silam yang tutup usia di tengah-tengah pandemi Flu Spanyol yang merajalela di Amerika Serikat. Kakek Trump Imigran Jerman Lahir dengan nama Friedrich Trump di Kallstadt, Bavaria, Jerman pada 14 Maret 1869, kakek Trump merupakan anak pasangan Christian Johannes Trump dan Katharina Kober. Mereka berasal dari minoritas Protestan di antara mayoritas Katolik di Bavaria. Demikian versi Gwenda Blair dalam The Trumps: Three Generations That Built an Empire. Namun versi Frederick Christ Trump Sr., putra Friedrich sekaligus ayah Donald Trump, lain lagi. Menurutnya, nenek moyang Trump berasal dari Karlstad, Swedia, bukan Kallstadt, Jerman. Klaim ini ditegaskan oleh Donald Trump sendiri lewat otobiografinya yang dituliskan bersama Tony Schwartz, The Art of the Deal . “Fred Trump lahir di New Jersey tahun 1905. Ayahnya yang datang ke sini (Amerika) dari Swedia sejak kecil, memiliki sebuah restoran yang lumayan sukses, namun dia juga seorang peminum berat, dan dia meninggal saat ayah saya berusia 11 tahun,” aku Trump di otobiografinya. Namun, Trump “meralatnya” lewat kicauan Twitter -nya tanggal 6 September 2015 kala bicara soal isu imigran. “Kakek saya tak datang jauh-jauh dari Jerman untuk melihatnya diambilalih oleh para imigran. Takkan pernah terjadi dalam pengawasan saya,” kata Trump. Terlepas dari soal itu, Friedrich kecil hidup dengan ekonomi pas-pasan. Sejak usia delapan tahun Friedrich sudah ditinggal mati sang ayah karena penyakit paru-paru kronis. Untuk membiayai ekonomi keluarga dan menutup utang biaya perawatan sang ayah, sang ibu dibantu lima dari enam anaknya menjadi buruh tani di sebuah ladang anggur. Friedrich Trump di tahun 1887 atau dua tahun setelah bertolak dari Jerman ke Amerika. (Repro Donald Trump The Rise of a Rule Breaker ). Di usia 14 tahun, Friedrich dikirim ibunya untuk meninggalkan pekerjaan buruh kasar menjadi pegawai magang di sebuah tempat pemangkas rambut. Dua tahun kemudian menjelang usia wajib militer, Friedrich mengepak koper dan merantau ke Amerika. “Alasan apa yang mendorong Friedrich Trump meninggalkan Jerman ke Amerika masih buram. Mungkin dia terkesan melihat banyaknya iklan tentang perusahaan-perusahaan Amerika yang tersebar di koran-koran lokal; atau mungkin karena ingin menyusul kakaknya yang bermigrasi ke New York setahun sebelumnya,” tulis Sidney Plotkin dalam Veblens America: The Conspicuous Case of Donald J. Trump. Friedrich bertolak ke Amerika membonceng kapal SS Eider pada 7 Oktober 1885. Setibanya di New York 12 hari kemudian, Friedrich menumpang di rumah kakak perempuannya, Katharina, dan suaminya Fred Schuster. Friedrich diterima bekerja sebagai pegawai pemangkas rambut milik sesama imigran Jerman. Namun pada 1891, ia pindah ke Seattle. Berbekal tabungan 600 dolar Amerika hasil enam tahun jadi pemangkas rambut dan bantuan dana dari keluarganya, Friedrich mencoba peruntungan di bisnis restoran dengan membuka “The Dairy Restaurant” di wilayah dengan sejumlah kasino dan rumah bordil. Catatan Imigrasi Amerika tahun 1885, terdapat nama Fried. Trumpf (Friedrich Trump) di urutan 133. ( usa.gov ). Restoran itu bukan restoran dengan sajian makanan biasa. Ia bak rumah bordil dengan suguhan beragam minuman keras plus ruangan-ruangan khusus untuk disewa para pekerja seks komersil (PSK) dan pelanggan-pelanggan mereka. Friedrich lalu mengubah namanya menjadi Fred, kependekan dari Frederick, untuk bisa lebih menyesuaikan diri dengan para pelanggannya. Setahun berselang, ia mengajukan kewarganegaraan Amerika lantaran status kewarganegaraan Jermannya dicabut gegara dianggap mangkir dari wajib militer. Perintis Kerajaan Properti Korban Pandemi Fred memulai bisnis propertinya setelah menjual The Dairy Restaurant yang merugi pada 14 Februari 1893. Ia melirik peluang bisnis properti di Monte Cristo, Washington seiring munculnya demam tambang emas. Fred ogah latah mencari emas, namun ia berambisi membuka restoran lagi dan hotel di dekatnya mengingat Monte Cristo bakal didatangi lebih banyak pemburu emas. Namun Fred kehabisan modal untuk membeli propertinya karena sebelum menuju Monte Cristo, ia menginvestasikan dana penjualan aset The Dairy Restaurant dan uang warisan ibunya dengan membeli 16 hektar lahan seharga 200 dolar di Dataran Tinggi Pine Lake, dekat kota Sammamish, Washington. Pembelian lahan pada 24 Februari 1893 itu menjadi titik nol kerajaan bisnis yang kelak dilanjutkan sang cucu Donald Trump. “Areanya sudah memancing banyak minat para spekulan lahan, di mana tersebar bocoran info bahwa karena lahannya berpotensi jadi lahan bisnis kayu hutan, atau lahannya kaya akan mineral atau karena akan jadi jalur keretaapi, lahan ini akan jadi sangat bernilai. Ini menjadi bab pembuka yang baru bagi kehiupan Frederick Trump,” ungkap Blair. “Sebelumnya lahan itu milik (perusahaan) Northern Pacific Railroad yang mengklaimnya setelah mendapat banyak subsidi dari pemerintah federal selama tiga dekade sebelumnya. Namun karena bangkrut, lahan-lahannya dijual dan Trump bisa membelinya dengan harga murah seharga 200 dolar atau lima dolar per ekarnya,” lanjutnya. Hotel Arctic yang didirikan Fred Trump di Bennett, Kanada pada 1898. (Royal BC Museum and Archives). Setelah itu, Fred melirik Monte Cristo karena tergiur dengan sebuah lahan dekat stasiun keretaapi. Sayangnya, ia kekurangan modal lantaran lahan itu dibanderol seribu dolar per ekarnya oleh Nicholas Rudebeck, pemiliknya yang juga imigran Jerman. Skenario licik pun dilancarkan Fred. Diungkapkan Plotkin, Fred mengajukan Gold Placer Claim atau Klaim Patok Tambang Emas, aturan dalam konstitusi federal Amerika yang memberikan hak mineral di atas sebuan lahan publik. Fred menskenariokan bahwa dia menemukan emas di bawah timbunan lahan milik Rudebeck itu sehingga diperbolehkan mengklaim lahan itu tanpa membayar sepeser pun. “Di masa itu ia bukan satu-satunya yang menipu. Monte Cristo adalah kota yang dipenuhi klaim-klaim lahan ilegal. Demi mendapatkan sesuatu tanpa modal apapun di Monte Cristo, banyak orang yang memanfaatkan klaim patok emas itu, tak peduli akan rasa kekhawatiran bakal dipersekusi,” imbuh Plotkin. Dengan memanfaatkan modal 125 dolar, ia memulai pembangunan properti di lahan yang ia klaim. Ia memulainya dengan membeli lima ribu kaki kubik kayu dari Monte Cristo Mining Company untuk membangun pondok penginapan yang potensial bagi para pemburu emas. “Dengan pundi-pundi keuntungan dari properti penginapan itu, akhirnya ia bisa memiliki lahan itu secara legal pada Desember 1894. Itulah batu pijakan Kerajaan Trump yang sudah didirikan pada 1893 dengan bisnis yang mulanya tidak 100 persen legal,” singkap Thomas Pentzek dalam King of Debt: Businessman Donald J. Trump . Fred Trump yang menikahi Elisabeth Christ pada 1902. (Archiv Roland Freund). Dari situ, gurita bisnisnya merambah ke Kanada. Ia membuka sebuah restoran di Klondike. Bermitra dengan Ernest Levin, ia kemudian mendirikan hotel besar The New Arctic di Bennett pada Mei 1898. Kota-kota itu  juga tengah demam perburuan emas. Fred menyempatkan diri mudik ke Jerman pada 1901. Di kampung halamannya, Fred melepas masa lajang dengan mempersunting Elisabeth Marie Christ, gadis tetangga adiknya, pada 1902. Elisabeth kemudian dibawanya ke Amerika. Tiga tahun berselang, Elisabeth melahirkan Frederick Christ Trump, ayah Donald Trump. Fred Trump terus memperluas kerajaan propertinya. Tak hanya di pesisir barat Amerika dan Kanada, kerajaan itu juga merambah New York. Real estate pertamanya ia bangun di Jamaica Avenue kawasan Woodhaven. Namun ketika Perang Dunia I berkecamuk, Fred terpaksa “tiarap” lantaran derasnya isu anti-Jerman di Amerika dan Kanada. “Pada 29 Mei 1918, saat tengah jalan-jalan dengan putranya di Jamaica Avenue, Fred Trump tiba-tiba sakit parah dan sepulangnya ia tak bisa lagi bangkit dari tempat tidur. Keesokannya (30 Mei 1918) ia meninggal. Diagnosa pertamanya ia mengalami pneumonia. Lima hari kemudian hal yang sama dialami kakak iparnya, Fred Schuster. Baru pada akhir musim panas penyebabnya menjadi jelas bahwa mereka berdua menjadi korban di awal pandemi Flu Spanyol,” sambung Blair. “Fred Trump mengingatnya: ‘Saat jalan-jalan, ayah tiba-tiba bilang merasa sakit. Kami pun pulang dan dia naik ke tempat tidur. Kemudian dia meninggal. Hanya seperti itu kejadiannya. Sangat tiba-tiba. Buat saya itu seperti mimpi. Saya sedih melihat ibu tak berhenti menangis’,” tambahnya. Fred Trump bersama keluarganya di tahun 1912, empat tahun sebelum kematiannya karena pandemi Flu Spanyol. (Archiv Roland Freund). Flu Spanyol di Amerika mulai muncul pada Maret 1918 di kalangan militer. Bulan-bulan berikutnya pandemi akibat virus H1N1 itu mulai menyebar di tengah masyarakat sipil. Presiden Woodrow Wilson pun tak luput dari terjangannya. Hingga 1919, total kematian di Amerika mencapai 657 ribu jiwa dan kakek Donald Trump salah satunya. Sepeninggalnya, Fred mewariskan harta senilai USD31.359 (USD588.207 kurs 2020) dalam bentuk uang, aset, maupun saham. Bisnis propertinya lantas dilanjutkan istri dan putranya dengan mendirikan Elizabeth Trump & Son pada 1923. Lima dekade berselang, tongkat estafet bisnisnya dilanjutkan Donald Trump dengan mengubah nama perusahaan menjadi The Trump Organization.

“KAWAN, engkau sudah pernah dengar nama kampungku, bukan? Kebun Jahe Kober –500 meter garis lurus dari istana. Dan engkau pun sudah tahu juga, bukan? Got-gotnya diselubungi tai penduduk kampung.” Itulah pembuka cerita pendek Pramoedya Ananta Toer berjudul “Kampungku” yang termuat dalam buku Cerita dari Jakarta. Melalui “Kampungku”, Pramoedya mengabarkan kepada pembacanya tentang kehidupan warga kota Jakarta di sebuah kampung pada 1950-an. Tingkat kematian di kampung ini sangat tinggi. Ada saja orang mati setelah mengidap berbagai macam penyakit seperti tetanus, TBC, dan penyakit kotor.

Widodo Cahyono Putro. Nama ini melegenda dalam dunia sepakbola Indonesia. Tendangan saltonya menyambut umpan Ronny Wabia berbuah gol dan membawa Indonesia unggul lebih dulu saat melawan tim kuat Kuwait pada Piala Asia 1996. Inilah kali pertama timnas Indonesia tampil di Piala Asia. Gol Widodo pun menyentak perhatian dunia. Widodo Cahyono Putro sang legenda hidup sepakbola Indonesia. (Fernando Randy/ Historia.id ). Widodo, lelaki kelahiran Cilacap, memulai perjalanan sebagai pemain sepakbola profesional bersama klub Warna Agung pada 1990. Dia striker langganan klub elite Indonesia dan sempat bermain untuk Petrokimia Putra. Setelah itu, dia membela Persija Jakarta dan berhasil membawa klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut meraih juara Liga Indonesia 2001. Widodo juga pemain langganan timnas. Debutnya bersama timnas di kejuaraan resmi berbuah manis: emas Sea Games Filipina pada 1991. Saat itu dia tampil bersama sejumlah pemain muda lainnya seperti Rochi Putiray dan Aji Santoso. Widodo kini melatih Persita Tangerang. (Fernando Randy/ Historia.id ). Para pemain Persita berlatih di Sport Center Kelapa Dua. (Fernando Randy/ Historia.id ). Setelah gantung sepatu, Widodo menjadi pelatih beberapa klub. Dari Petrokimia Putra, Persepam Madura Utama, Sriwijaya FC, Bali United, sampai Persita Tangerang. Dia juga menjadi asisten pelatih timnas Indonesia untuk Pra Olimpiade, kualifikasi Piala Asia 2011, dan Sea Games 2011. Prestasinya memang belum sementereng ketika menjadi pemain. Widodo terus membangun tim Persita Tangerang di tengah ketidakpastian kompetisi Liga Indonesia. (Fernando Randy/ Historia.id ). Belakangan kabar membanggakan datang untuk Widodo. Gol akrobatiknya ditetapkan sebagai gol terbaik sepanjang masa dalam sejarah gelaran Piala Asia. Dalam pemilihan yang diselenggarakan oleh AFC (Konfederasi Sepakbola Asia), gol itu mengungguli gol dari pemain Lebanon Abbas Chahrour ke gawang Irak.  Ketika dimintai komentarnya tentang penghargaan tersebut, Widodo menjawab simpel. "Gol itu sudah lama, 24 tahun. Sebetulnya tugas saya waktu mencetak gol sudah selesai. Gol itu bagi saya anugerah," ujarnya kepada Historia.id . Sampai sekarang dia masih tak percaya dirinya bisa membuat gol seindah itu. "Tidak percaya bisa bikin gol seperti itu. Semoga ini bisa dijadikan semangat baru dan inspirasi generasi mendatang," lanjut Widodo. Widodo saat memberikan masukan kepada para pemain Persita. (Fernando Randy/ Historia.id ). Para pemain Persita Tangerang berlatih di Sport Center. (Fernando Randy/ Historia.id ). Widodo berupaya mencetak penyerang tangguh bagi Persita dan Indonesia. (Fernando Randy/ Historia.id ). Tidak hanya pemain lokal, pemain asing pun menaruh hormat pada Widodo. (Fernando Randy/ Historia.id ). Widodo saat memimpin latihan Persita Tangerang. (Fernando Randy/ Historia.id ). Kini pria berusia 49 tahun tersebut disibukkan melatih Persita Tangerang. Dalam melatih, Widodo menerapkan etos filosofi sepakbola menyerang. Dia tentu saja berharap mampu mencetak penyerang-penyerang tangguh bagi Persita dan timnas Garuda. Usai melatih hampir dua jam, Widodo mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia perihal golnya. "Terima kasih kepada netizen , penggemar bola, dan yang memvoting kemarin. Gol ini jadi sejarah, jadi gol terbaik sepanjang Piala Asia," katanya. Widodo berterima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungannya sehingga golnya menjadi yang terbaik. (Fernando Randy/ Historia.id ). Stadion Sport Center kandang Persita tampak sunyi saat pendemi Covid-19 melanda. (Fernando Randy/ Historia.id ).

MESKI tampak barang sepele namun masker nyatanya punya efek besar di masa pandemi Covid-19 (virus corona). Ketika kewajiban bermasker menjamur di mana-mana, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru tak memedulikannya. Alhasil Trump pun akhirnya terpapar COVID-19. Kendati sudah 7,5 juta warganya (per 2 Oktober 2020) positif terpapar, di mana di antaranya sudah lebih dari 212 ribu jiwa melayang, Trump jadi sedikit dari sejumlah pemimpin dunia yang bersikap santai dan enggan memakai masker bahkan sedari awal merebaknya pandemi. Selain kerap menyampaikan bahwa mengenakan masker bukan hal wajib bagi warganya, Trump juga pernah meledek mantan wakil presiden Joe Biden, yang acap disiplin memakai masker. “Saya tak mengenakan masker seperti dia (Biden). Dia memakainya setiapkali Anda melihatnya. Dia bisa bicara dengan jarak 200 kaki…dan dia muncul dengan masker terbesar yang pernah saya lihat,” kata Trump mengejek, dikutip Business Insider , Jumat (2/10/2020). Trump meledek Biden dalam sebuah ajang debat presiden jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika pada Selasa malam, 29 September 2020. Namun, sial bagi Trump. Dua hari setelahnya, Kamis, 1 Oktober 2020 waktu setempat, Trump dan istrinya Melanie Trump dilaporkan positif COVID-19. Kemungkinan besar Trump tertular dari salah satu penasihatnya, Hope Hicks. “Malam ini, @FLOTUS (ibu negara) dan saya telah dites positif COVID-19. Kami akan memulai karantina dan akan segera memulai proses pemulihan. Kami akan melaluinya bersama!” kicau Trump di akun Twitter -nya, @realDonaldTrump , Jumat (2/10/2020). Flu Spanyol Menyerang Presiden Amerika Hal menarik dari kisah Trump adalah, sejarah bak berulang. Pendahulu Trump, Woodrow Wilson, 101 tahun lampau juga jadi korban pandemi Flu Spanyol. Trump seolah tak belajar dari masa lalu lantaran situasinya nyaris serupa. Jika Trump santai menanggapi pandemi dan sibuk dengan agenda debat Pilpres, Wilson pun kala itu tak responsif menanggapi Pandemi Flu Spanyol yang merebak di kalangan militer lantaran disibukkan oleh agenda-agenda konferensi pasca- Perang Dunia I . Mirip Trump, Wilson terpapar setelah salah satu sekretarisnya positif mengidap Flu Spanyol. Sejarawan John M. Barry dalam The Great Influenza: The Story of Deadliest Pandemic in History mengungkapkan, pandemi Flu Spanyol sudah merebak di Amerika sejak awal 1918, atau beberapa bulan sebelum Perang Dunia I berakhir (November 1918). Kasus pertama yang tercatat muncul di kalangan militer, di mana Albert Gitchell, seorang koki militer di basis militer Angkatan Darat (AD) Kamp Funston, Kansas, jadi korban pertama yang positif Flu Spanyol. Gitchell menularkan sekira 522 personel lain. Sampai Maret 1918, virus itu sudah mencapai New York dan Washington DC. “Gelombang pertama (pandemi Flu Spanyol) terjadi pada Maret 1918, di mana salah satu penasihat Presiden Wilson, Kolonel Edward House, dilaporkan sakit di kediamannya hingga dua pekan. Ia sempat kembali ke Gedung Putih dan menghabiskan waktu istirahat untuk pemulihan selama tiga pekan di Gedung Putih,” tulis Barry. Ratusan tentara Amerika terjangkit virus Flu Spanyol di Kamp Funston. (National Museum of Health and Medicine). Kolonel House sempat pulih dan bahkan turut bertemu Perdana Menteri Prancis Georges Clemenceau pasca-berakhirnya perang, 30 November 1918. “Hari ini hari pertama saya bisa bertugas lagi selama lebih dari sepekan. Saya tertular influenza selama 10 hari dan melewatinya dengan penuh derita,” ujar House dikutip Barry. Pada awal April 1919, Presiden Wilson berperjalanan menyeberangi Samudera Atlantik untuk menghadiri Konferensi Perdamaian Paris (1919-1920). Konferensi yang diikuti negara-negara pemenang Perang Dunia I itu kemudian membidani lahirnya Liga Bangsa-Bangsa (LBB), 10 Januari 2020. “Padahal Paris sejak Oktober (1918) berada di puncak pandemi dengan 4.574 oang meninggal karena flu. Bahkan Margaret, putri (Presiden) Wilson juga tertular pada Februari (1919) saat berada di Brussels, Belgia. Juga sejak Maret istri Wilson, sekretaris ibu negara, dilaporkan sudah jatuh sakit,” sambung Barry. Pada 2 April 1919, Presiden Wilson sudah berada di Paris untuk beradu gagasan tentang sejumlah perkara restorasi pasca-Perang Dunia I. Salah satunya terkait negara-negara yang kalah perang, seperti Jerman dan Turki. Walau konferensi itu sudah dibuka sejak 18 Januari 1919 dengan diwakili beberapa utusan Gedung Putih, pada April Presiden Wilson memerlukan datang sendiri karena alotnya negosiasi dengan dua koleganya, PM Clemenceau dan PM Inggris Lloyd George. Yang tak diketahui Wilson, sesampainya di Paris dia sebenarnya sudah tertular flu. Namun dokter pribadinya, Laksamana Muda Cary Travers Grayson, mengetahui gejala flunya baru tampak sehari setelahnya. “Pada kamis, 3 April 1919 – setelah menyambut kunjungan Raja Albert dari Belgia pada siang hari, Presiden (Wilson) undur diri dari rapat Dewan Empat Negara. Dengan jalan terhuyung-huyung ia menuju kamar tidurnya. Dokter pribadinya (Laksamana Grayson) menemukannya tengah menderita nyeri parah di punggung dan kepala, batuk-batuk, serta mengalami demam 103 derajat (Fahrenheit),” tulis Andrew Scott Berg dalam biografi sang presiden bertajuk Wilson. Presiden Amerika Thomas Woodrow Wilson (kanan) di Paris Peace Conference, April 1919. (Library of Congress). Tidak hanya mengalami batuk-batuk dan kesulitan bernapas selama malam itu, lanjut Berg, Presiden Wilson kemudian diketahui juga mengalami infeksi pada prostat dan kandung kemihnya. Kemungkinan besar virusnya juga menyebar hingga mengganggu otaknya. “Presiden Wilson tiba-tiba mengalami perubahan perilaku. Presiden Wilson mulai mengeluarkan perintah-perintah yang aneh dan tak masuk akal. Wilson juga seperti berhalusinasi karena sering menuduh para pekerja Prancis di kediamannya adalah para mata-mata pemerintah Prancis,” tambah Berg. Grayson awalnya mengira Presiden Wilson jatuh sakit karena diracun. Tetapi kemudian dalam diagnosa lanjutannya, terang sudah bahwa Presiden Wilson positif terpapar virus Flu Spanyol. “Presiden jatuh sakit karena flu berat semalam. Demamnya tinggi sampai 103 derajat (Fahrenheit/39 derajat Celcius) dan sempat mengalami diare. Itu gejala awal serangan flu. Malam itu yang terparah. Tetapi saya bisa mengendalikan batuk-batuknya yang parah walau kondisinya saat ini masih sangat serius,” tulis Grayson dalam telegram laporannya kepada Kepala Staf Gedung Putih Joseph Tumulty, dikutip Barry. Laksamana Muda Cary Travers Grayson (topi putih) dokter pribadi Presiden Wilson. (Library of Congress). Hingga empat hari Grayson merawat Presiden Wilson yang sempat kesulitan bangun dari tempat tidurnya, hingga bisa bangkit dan duduk di atas kasurnya di L’Hôtel du Prince Murat, Paris. Saat baru bisa bangkit dan duduk pun Presiden Wilson bahkan masih terus memikirkan “pertarungannya” di dewan rapat dengan PM Clemenceau dan PM George. “Lalu pada 8 April setelah suhu tubuhnya mereda, Wilson bersikeras untuk melanjutkan negosiasi. Tetapi karena belum bisa keluar (kamar hotel), Clemenceau dan Georgelah yang mendatanginya di kamar tidurnya. Walau kemudian pembicaraan ketiganya tak berjalan dengan baik,” tulis Barry lagi. Gedung Putih berupaya keras menutup rapat kabar Presiden Wilson sakit tertular Flu Spanyol di Paris dari pers. Laksamana Grayson saat meladeni pers di Paris sekadar menyatakan Presiden Wilson hanya sakit biasa karena cuaca hujan di Paris dan butuh istirahat semata. Sekembalinya ke Amerika, perlahan Presiden Wilson pulih dari Flu Spanyol kendati pada 25 September di tahun yang sama Wilson terserang stroke. Ia lebih beruntung jadi penyintas, tak seperti Presiden Brasil Rodrigues Alves, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Turki I bin Abdulaziz, dan PM Uni Afrika Selatan Louis Botha yang meninggal akibat Flu Spanyol. Dari sekitar 675 ribu warga Amerika yang meninggal karena pandemi Flu Spanyol sepanjang 1918-1919, salah satunya adalah Friedrich Trump, pebisnis kelahiran Bavaria, Jerman yang juga kakek Presiden Donald Trump.

Untuk memproses secara hukum orang-orang yang terlibat G30S, dibentuklah Tim Pemerika Pusat (Teperpu). Sekali waktu, Ketua Pelaksana Harian Teperpu Kolonel Ahmad Tahir mendatangi kediaman Wakil Perdana Menteri II Johannes Leimena. Tahir menyampaikan permintaan untuk menayakan kesediaan Oom Jo – panggilan akrab Leimena – untuk memberikan keterangan kepada Teperpu. Leimena, sebagaimana dicatat Aco Manafe dalam Teperpu,  rupanya bersikap amat responsif. Sebelum dijelaskan untuk apa dia dimintai keterangan, Leimena sudah menjawab langsung. “Tentu. Sekarang? Saya siap,” ujar pejabat negara yang dikenal jujur dan sederhana itu. Demikianlah, keduanya bergegas ke mobil yang diparkir dan tadinya dikemudikan Tahir. Namun, ketika akan masuk mobil, Leimena bertanya ragu. “Apakah saya cukup begini saja?” tanya Leimena. “Memangnya kenapa, Pak?” tanya Tahir. “Maksudnya saya, apakah saya tak diperkenankan membawa perlengkapan sehari-hari lainnya?” kata Leimena. Tahir terdiam sambil menahan haru. Di balik kepolosannya, Leimena menyangka bahwa dirinya akan ditangkap lalu ditahan oleh Teperpu. Tahir pun menerangkan kembali niatannya untuk “membawa” Leimena. “Bapak tidak ditangkap, Pak. Percayalah! Sama sekali tidak ada alasan untuk itu,” jawab Tahir. Kedatangan Tahir hari itu hanya sekadar menanyakan kesediaan. Kalau Leimena bersedia meluangkan waktu, maka Teperpu akan membuatkan surat permintaan. “Jadi saya tidak ditangkap?” tanya Leimena. “Tidak, Pak,” ujar Tahir. Meski mendapat jawaban yang aman bagi dirinya, antusiasme Leimena tidak berkurang sama sekali. Mereka pun berangkat dan Leimena menjanlankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

BANDUNG, 4 Juli 1927, delapan orang berkumpul di sebuah rumah Regentsweg No. 22. Tujuh orang di antaranya bersepakat mendirikan sebuah partai baru: Partai Nasional Indonesia (PNI). Seorang di antaranya, yang paling tua, menolak ikut masuk ke dalam susunan pendiri partai. Dia cemas kalau partai baru tersebut bakal dituduh sebagai partai komunis kelanjutan PKI dan akan kembali dibubarkan oleh pemerintah kolonial.

Kabar terbunuhnya enam perwira tinggi Angkatan Darat pada subuh 1 Oktober 1965 di Jakarta begitu menggemparkan. Seluruh daerah di Indonesia seketika memanas. Keadaan di Jawa Barat, yang secara geografis bersebelahan dengan Jakarta, tidak luput dari situasi tersebut. Tapi sedikit banyaknya keadaan di wilayah Pasundan masih bisa dikendalikan aparat dan pejabat setempat. Hampir tidak ada tindakan-tindakan agresif berskala masif seperti menimpa Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Namun rupanya ketika peristiwa 30 September itu terjadi, Gubernur Jawa Barat Mashudi sedang tidak bertugas. Dia diketahui tengah berada di Peking (Tiongkok) dalam rangka lawatan kenegaraan sebagai anggota MPRS. Mashudi bersama anggota MPRS lain, serta sejumlah perwira tinggi militer menghadiri undangan Perayaan Hari Nasional Tiongkok 1 Oktober di Lapangan Tiananmen. Kabar dari tanah air baru diterima Mashudi pada saat perayaan berlangsung. Perdana Menteri Chou En-Lai mengatakan kepada rombongan bahwa di Jakarta telah terjadi penggulingan pemerintah oleh kelompok yang menamakan diri Dewan Revolusi. Dewan yang menurut Victor M. Fic, dalam Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi , memiliki fungsi “pembersihan” atas unsur-unsur penghalang kekuasaan baru pasca peristiwa 30 September. Dikisahkan Nina H. Lubis dalam “Tatar Sunda di Guncang Konflik Sosial Politik” dimuat Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian II: Konflik Lokal , Mashudi dan rombongan, yang seharunya tiba di tanah air pada 2 Oktober, sempat tertahan di Tiongkok karena penerbangan ke Jakarta ditutup. Namun pada 4 Oktober, atas bantuan Raja Norodom Sihanouk, mereka bisa kembali ke Indonesia melalui Phnom Penh, Kamboja. Tiba di Kemayoran, rombongan langsung dibawa ke Markas Kostrad guna mendapat penjelasan. Malamnya, Mashudi segera berangkat ke Bandung. “Mashudi, sebagai perwira tinggi AD, merasa terpukul dengan kematian Jenderal Ahmad Yani, atasannya, yang juga sudah dianggap saudara dan teman seperjuangan,” tulis Nina. “Para jenderal korban Lubang Buaya lainnya, ternyata juga kakak dan adik kelas sewaktu Mashudi menempuh pendidikan di AMS-B Yogyakarta.” Pada 5 Oktober, Mashudi mengadakan rapat pimpinan. Panglima Siliwangi Mayjen Ibrahim Adjie turut hadir dan memberi penjelasan terkait peristiwa yang sebenarnya terjadi di Jakarta. Dia mendapat informasi langsung dari Mayor Ali Rachman dari Batalion 328 Kodam VI Siliwangi, yang sebelum malam 30 September telah berada di Jakarta untuk mengikuti parade perayaan Hari ABRI 5 Oktober. Sang gubernur, imbuh Nina, pun merasa bersyukur karena para pimpinan di Jawa Barat tidak mengeluarkan pernyataan terkait dukungan kepada Dewan Revolusi. Hanya daerah Kuningan yang diketahui mencoba membentuk Dewan Revolusi Daerah sehingga bupatinya diamankan demi mencegah kegaduhan di Jawa Barat. Di Kuningan dan sekitarnya, berdasar data dalam Politik Tanpa Dokumen karya Muhidin M. Dahlan, keberadaan simpatisan PKI memang cukup besar. “Selanjutnya Gubernur Jawa Barat Brigjen TNI Mashudi mengeluarkan serangkaian tindakan yang berkaitan dengan aparatur pemerintahan. Mashudi secara maraton mengadakan rapat-rapat dengan para bupati/kepada daerah dan walikota. Ia langsung pula membuat pernyataan: mendukung pemerintah dan mengutuk Dewan Revolusi,” ungkap Nina. Melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat No. 149/X/B.IV/HUK/PENG/65 tanggal 26 Oktober 1965, Mashudi memberhentikan sementar waktu delapan anggota PKI yang duduk dalam DPRD-GR. Mereka adalah Suharna Affandi, Abbas Usman, Akhmad Suganda, Enok Rokhayati, Mustofa, Cece Suryadi, Sukra Prawira Sentana, dan Suhlan Sujana. Pada 2 November 1965, Mashudi kembali mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepada Daerah Jawa Barat No. 211/Staf/T.U/65 tentang Pengamanan dan Pembersihan Aparatur Negara/Daerah dari unsur-unsur G30S. Di dalam instruksi itu gubernur menindak secara administratif aparatur daerah yang dicurigai terlibat PKI. Mereka dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, sesuai dengan keterlibatan di dalam G30S, yaitu: golongan yang aktif/pasif ikut terlibat PKI; golongan yang dicurigai terlibat peristiwa G30S; golongan yang mendapat hasutan sehubungan dengan peristiwa G30S; golongan yang menghilang setelah peristiwa G30S; dan golongan yang meski tidak terlibat G30S, instansinya terindikasi terlibat. Bagi aparatur yang terbukti terlibat dalam peristiwa G30S, Mashudi memerintahkan walikota/bupati, serta pimpinan daerah tingkat 2 seluruh Jawa Barat untuk melakukan penahanan. Kemudian selama di dalam tahanan mereka akan diberikan indoktrinasi mengenai ideologi negara, juga diberikan pekerjaan yang bermanfaat. “Selanjutnya, Pangdam Mayjen Ibrahim Adjie mengeluarkan surat keputusan atas usul Gubernur Mashudi bahwa PKI di Jawa Barat sudah bubar. Menurut Mashudi, pimpinan PKI di Jawa Barat menyadari bahaya yang mengancam mereka, yaitu kalau-kalau terjadi tindakan penghakiman yang dilakukan rakyat seperti yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga mereka membubarkan diri,” tulis Nina.

Tahun 1967 , NBC TV  menayangkan hasil liputan mereka di Indonesia pasca terjadinya Gerakan 30 September 1965. Menurut laporan salah satu jaringan televisi di Amerika Serikat (AS) tersebut, kurang lebih 300.000 orang yang diduga sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) telah terbunuh di Indonesia. Itu terjadi akibat aksi balas dendam kaum non komunis, menyusul gagalnya kudeta yang dilakukan oleh PKI. Salah satu tempat yang diliput oleh kru NBC TV  adalah Bali. Di sana sepanjang 1966, puluhan ribu manusia telah kehilangan nyawanya. Proses pembunuhan mereka berlangsung secara sadis dan dingin. Sebagian korban bahkan terkesan “pasrah” dengan nasibnya sendiri. “Mereka datang kepada Dewan Desa dan bertanya: kapan mereka akan dibunuh? Setelah diberitahu waktunya, mereka lantas minta izin untuk bersembahyang dulu di pura dan pamit kepada sanak keluarga. Besoknya mereka menyerahkan diri lalu digiring ke pemakaman desa dan langsung dipenggal dengan pedang,” ungkap Rata, seorang profesor muda yang juga ikut dalam operasi pembersihan orang-orang komunis di Bali. Dalam buku bertajuk Pengabdian Korps Baret Merah yang dikutip oleh Julius Pour dalam G30S: Fakta atau Rekayasa , disebutkan operasi penumpasan orang-orang komunis di Bali berawal pada 7 Desember 1965. Saat itu pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di bawah pimpinan Mayor (Inf) Djasmin baru mendarat di Pulau Dewata tersebut. “Seperti di daerah-daerah lain, Kolonel Sarwo Edhie Wibowo mendampingi tim RPKAD yang bertugas ke Kodam XVII/ Udajana…” ungkap Pour. Target pertama penumpasan dilakukan terhadap salah satu donatur Central Daerah Besar PKI Bali bernama I Gede Poeger. Pada 16 Desember 1965, ratusan mata warga Denpasar menyaksikan Poeger yang kedua tangannya terikat diseret oleh para prajurit RPKAD dan massa binaan tentara. Poeger yang berbadan gempal kemudian ditusuk dengan sebilah pisau komando hingga ususnya terburai, sebelum kemudian kepalanya ditembak sampai tewas seketika. “Saya menyaksikan bagaimana massa di Bali membunuh Poeger…” ungkap Ben Mboi dalam Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja . Menurut Mboi, dirinya sempat merasa aneh, bagaimana masyarakat Bali yang terkenal halus dan peramah, saat itu ternyata bisa berubah menjadi beringas dan sangat kejam. Dalam waktu yang lain, Mboi juga menyaksikan ada orang yang begitu saja dianggap komunis disiksa sampai mati bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Kegilaan di Bali sepanjang Desember 1965-Januari 1966 memunculkan protes keras berbagai pihak. Salah satunya dari Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa anti Sukarno dan salah satu sekutu Angkatan Darat. Dalam artikelnya di Mahasiswa Indonesia edisi Desember 1967, Gie menyebut peristiwa di Bali sebagai malapetaka yang mengerikan dan “suatu penyembelihan besar-besaran yang mungkin tiada taranya dalam zaman modern ini.” Pada awal tulisannya itu, Gie bilang bahwa dengan menyatakan protes bukan berarti dia membela Gestapu/PKI atau pun dapat membenarkan cara-cara mereka saat menghabisi lawan-lawannya. “Perlakuan mereka yang kejam dan biadab, tentunya harus kita lawan dan kutuk, tetapi tidak sekaku dan sebiadab mereka pula…” ujar Soe Hok Gie. Gie juga mengecam tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) Bali bernama Wedagama yang menyerukan orang-orang Bali untuk membunuh orang-orang PKI, karena menurutnya itu dibenarkan oleh Tuhan dan tidak akan disalahkan oleh hukum yang berlaku. Menurut Gie, apa yang diserukan oleh para elit Bali seperti Wedagama hanya akan membuat pembunuhan-pembunuhan, penyiksaan-penyiksaan dan pemerkosaan-pemerkosaan semakin menggila. Itu dibuktikan dengan jatuhnya kurang lebih 80.000 jiwa (menurut perkiraan yang paling konservatif). Guna menghentikan semua pembantaian tersebut, Gie menyerukan kepada Brigjen Sukertijo (Pangdam Udayana saat itu) untuk mengendalikan orang-orangnya dan memberlakukan aturan secara tegas dan tak pandang bulu. “Jika mereka bersalah, adililah mereka dan hukum. Tetapi yang tidak bersalah supaya dibebaskan. Mereka adalah manusia, punya istri, anak, orangtua dan sahabat yang mengharap-harapkannya…” tulis Gie.

Kusman merupakan guru muda di SDN Sidototo, Kebumen, ketika Peristiwa G30S terjadi tahun 1965. Ia tak tahu-menahu apa yang sedang terjadi. Ia bukan anggota partai politik manapun, apalagi PKI yang dituduh sebagai dalang peristiwa berdarah itu. Di luar aktivitasnya mengajar sekolah dasar, Kusman juga seorang dalang wayang kulit. Pada pertengahan dekade 1960-an itu, ia sering mendapat panggilan mendalang di berbagai daerah di Kebumen. Pada 1967, tanggul Waduk Sempor jebol. Peristiwa ini menjadi pengingat Supriyanto, anak Kusman, kapan ayahnya digelandang aparat. Kusman dibawa ke Komando Distrik Militer (Kodim) Kebumen dan ditahan selama tiga hari. Sementara dia ditahan, rumahnya digeledah aparat. “Digeledah, apa yang dicari saya juga nggak tahu. Ada genteng di atas diinjek-injek. Wah luar biasa,” kata Supriyanto yang kala itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Aparat akhirnya tak menemukan apa-apa. Tak ada bukti bahwa Kusman adalah anggota PKI apalagi terlibat dalam G30S. Menurut Supriyanto, ayahnya kemungkinan dituduh karena pernah mendalang pada satu acara yang digelar partai berlambang palu-arit itu. Terstigma Setelah dibebaskan dari Kodim dan hendak kembali mengajar, Kusman menerima kenyataan pahit. Kepala sekolah mengatakan padanya bahwa Kusman sudah tak perlu mengajar lagi. Ia dipecat tanpa kejelasan. “Nggak ada surat secuil, nggak ada proses, nggak ada ya namanya negara hukum harus pengadilan misalnya,” ujar Supriyanto kepada Historia . Beberapa bulan tanpa pekerjaan, Kusman akhirnya dipanggil mengajar kembali. Sekolah tempatnya bekerja kekurangan guru karena banyak guru yang diberhentikan. Namun, selama mengajar gajinya tak pernah turun. Kepala sekolah mengatakan gajinya sedang dipinjam untuk keperluan lain. Sembilan bulan mengajar tanpa gaji, Kusman akhirnya dipecat lagi. Pihak sekolah mengatakan sedang membenahi urusan kepegawaian. Jika sudah kelar, Kusman dijanjikan akan dipanggil lagi. Namun, kali ini ia ternyata berhenti mengajar selamanya. Pada 1969, datang surat dari Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda) Semarang. Isinya, pernyataan bahwa Kusman tak terlibat G30S. Namun, stigma kadung melekat sehingga Kusman tak pernah bisa kembali menjadi guru. Stigmatisasi seperti yang dialami Kusman itu pula yang menimpa Retno Budi Hastuti. Kendati baru lahir pada 1978 atau 13 tahun sebelum Retno dilahirkan, Peristiwa G30S cukup berdampak padanya. Pasalnya, ayahnya pernah ditahan karena tuduhan yang sama seperti Kusman. Untung Sucipto, ayah Retno, mengajar di sekolah yang sama dengan Kusman. Ia tak pernah tergabung dalam partai maupun terlibat dalam acara-acara yang digelar partai. Untung benar-benar bersih dari politik praktis apalagi kaitanya dengan PKI. Namun, suatu hari Untung ditangkap dan digelandang ke Kodim. Dia dituduh sebagai anggota PKI oleh tetangganya karena masalah pribadi. Aparat yang menggeledah rumah Untung tak menemukan apa-apa karena Untung memang bukan anggota PKI dan tak pernah berhubungan dengan PKI. Namun nasi telah menjadi bubur, ditangkapnya Untung telah melekatkan stigma pada dirinya dan keluarganya. Sama seperti Kusman, Untung tak bisa lagi menjadi guru. Ia akhirnya bekerja sebagai petugas pom bensin. Tak berhenti sampai di situ, anak-anaknya yang lahir jauh setelah G30S terjadi pun menjadi sulit mencari pekerjaan, terlebih ketika Orde Baru masih berkuasa. “Saya ngerasain sendiri ya nyari kerjaan tuh susah. Adiknya bapak saya kan kebetulan pada sukses, ibaratnya bawa saya untuk dimasukin kerja aja pada takut,” kata Retno kepada Historia . Kusman dan Untung hanya dua dari 298 guru dan penjaga sekolah di Kebumen yang diberhentikan pasca-Peristiwa 1965. Setelah reformasi, mereka mulai mencari keadilan untuk memulihkan nama baik. Menang Gugatan Pada 18 Mei 2006, mereka membentuk Koordinator Eks Guru dan Penjaga SD Se-Kabupaten Kebumen . Dengan badan hukum dan AD-ART yang jelas mereka memulai upaya-upaya untuk mendapat rehabilitasi. Awalnya, mereka dipingpong dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kabupaten ke bupati lalu ke DPRD. Setelah menghadap gubernur Jawa Tengah mereka kembali dilempar ke DPR, Sospol, dan kembali ke PDK. Mereka akhirnya menghadap langsung ke Sekjen Depdiknas RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Di sana, mereka diminta menunjukan surat asli Pepekuper (Pembantu Pelaksana Kuasa Perang). Tentu saja mereka tidak dapat menunjukkan karena ketika dilepas dari penahanan, mereka hanya diberi Surat Pembebasan. Mereka akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dari 298 orang, 188 di antaranya memenangi jalur peradilan ini. Mereka dinyatakan tidak bersalah dan harus mendapat rehabilitasi. Sekjen Kemdiknas kemudian menempuh banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, kasasi ditolak denganputusan No 69 K/TUN/2008. Meski telah memenangkan gugatan, para penyintas tak pernah direhabilitasi. Sementara itu, sejak 2008 satu persatu eks guru dan penjaga sekolah ini meninggal dunia. Kini setelah 12 tahun putusan menguap begitu saja, tinggal sekitar 20 orang dari penyintas yang masih hidup. “Saya sangat mengharapkan daripada pemerintah, dalam hal ini dinas dengan sekjennya, segera melaksanakan putusan MA. Dan sekarang sudah di ujung persoalan karena sudah selesai diaudit. Mbok iya segera dilaksanakan, kasian ini mbah-mbah sudah pada uzur. Ya pengen melihat lah, mungkin mewakili teman-teman dari yang sekian ratus itu. Yang masih hidup biar mewakili,” ungkap Supriyanto. Supriyanto merasa rehabilitasi sangat perlu dilaksanakan. Pasalnya stigma buruk terus membayangi anak-cucu para penyintas. Ia juga dipasrahi ayahnya yang meninggal pada 2011 dan rekan-rekan ayahnya untuk terus mengawal pelaksanaan putusan. “Saya nggak capek. Saya kepengen ‘sekolah’. Biar tahu orang-orang pinter di pemerintahan,” ujarnya.

Suasana yang ramai, tetiba berubah hening. Pertanyaan saya membuat Untung Maulana Sulaiman langsung terdiam. Dahinya mengerenyit. Dia mencoba mengingat suasana di malam 30 September 1965, dan hari-hari setelahnya. Hari di mana pria kelahiran 1957 itu melihat begitu banyak mobil tentara mondar-mandir di sekitar rumahnya di Jalan W.R. Supratman. Untung kecil hanya bisa menyaksikan, tanpa tahu sebab keramaian itu terjadi. Rasanya kejadian itu baru saja dia alami. Ingatan tentang hari itu samar-samar masih cukup tergambar dibenaknya. “Mungkin ada rasa trauma waktu saya kecil, makanya beberapa bagian masih saya ingat betul,” ungkapnya kepada Historia . Usianya kala itu masih 8 tahun, sekitar kelas satu atau dua sekolah dasar. Ayah Untung, Syarif Sulaiman, bekerja sebagai wartawan. Di dalam majalah Pers Indonesia No. 25, Januari 1981, diperoleh keterangan bahwa Syarif Sulaiman pernah menjabat ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Bandung. Dia juga tercatat pernah menjadi Anggota Presidium PWI Pusat periode 1952-1955. Menurut Untung, keluarganya menjadi salah satu yang paling terdampak peristiwa 65. Sebagai wartawan, ayahnya mendirikan surat kabar Warta Bandung yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Itulah mengapa ayahnya ditangkap sebagai tahanan politik. Peristiwa yang akhirnya mengubah kehidupan keluarganya. Pada awal Oktober, Untung melihat ada begitu banyak tentara di sekitar rumahnya. Kendaraan-kendaraan tentara juga berkeliaran di sana. Untung ingat betul ada beberapa tetangganya yang kala itu dijemput tentara. “Sebagai anak kecil saya ketakutan waktu itu, ini mau ada perang atau apa kok ada ribut-ribut,” kata Untung. Namun suasana di Bandung, kenang Untung, tidak terlalu ramai. Dia bahkan sempat bersiap pergi ke sekolah pada 1 Oktober. Namun karena dicegah, dia tidak jadi berangkat. Sekolah pun baru diliburkan awal bulan, sekira seminggu setelah berjalannya Oktober. Untung Maulana Sulaiman. (Fazil Pamungkas/ Historia.id ). Suasana di Bandung Sebagaimana diceritakan Nina H. Lubis dalam “Tatar Sunda di Goncang Konflik Sosial Politik” dimuat Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian II Konflik Lokal , suasana di Kota Bandung menjelang peristiwa besar di Jakarta tidak terlalu berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Tidak ada kehebohan yang menyebabkan kepanikan. Pemberitaan surat kabar pun umumnya berisi tentang situasi ekonomi yang kian memburuk, serta kenaikan harga-harga barang pokok di sejumlah tempat di Kota Bandung. Berdasar penelitian Nina, hingga 1 Oktober 1965, agaknya peristiwa berdarah yang terjadi di ibukota belum diketahui masyarakat Bandung. Bahkan rektor Universitas Padjadjaran, Sanusi Hardjadinata, yang merupakan tokoh Partai Nasional Indoesia (PNI) dan memiliki kedekatan dengan Sukarno, tidak mendapat informasi tersebut. Hanya dari kalangan militer saja yang langsung mendapat kabar peristiwa 30 September. Berita resmi tentang peristiwa di Jakarta baru muncul dua hari setelahnya. Diberitakan harian Pikiran Rakyat,  2 Oktober 1965, lewat Panglima Siliwangi Mayor Jenderal Ibrahim Adjie publik Bandung akrhinya menyadari adanya kegemparan di ibukota. Melalui pernyataan di surat kabar itu, Ibrahim Adjie meredam kepanikan yang mungkin akan melanda Kota Kembang tersebut. Ibrahim Adjie (Wikimedia Commons) “Sudara-sudara rakyat Jawa Barat pencinta Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, Tamtama, Bintara, dan Perwira Angkatan Bersenjata,” tulisnya. “Sampai sekarang belum ada kejelasan tentang kejadian-kejadian di Jakarta yang menyangkut penyelamatan dan pengamanan P.J.M. Presiden/Pangti ABRI/Pembesrev Bung Karno yang kita cintai.” Ibrahim Adjie meminta publik untuk tidak terlalu khawatir dengan kejadian di Jakarta. Dia meminta agar masyarakat menunggu pernyataan resmi dari Bung Karno sebelum melakukan tindakan apapun. Juga jangan sampai terprovokasi oleh pihak manapun. Ibrahim Adjie benar-benar menggantungkan keputusannya pada Bung Karno. “Pada awal meletusnya G30S/PKI, ketaatan Ibrahim Adjie kepada Bung Karno terlihat sekali. Pejabat sipil, militer, serta pimpinan partai politik dan organisasi massa dikumpulkan di aula Kodam untuk mengadakan briefing dengan satu kesimpulan: Rakyat Jawa Barat mendukung Bung Karno,” tulis Samsudin dalam Mengapa G30S/PKI Gagal? Suatu Analisis . Keadaan di Bandung, umumnya Jawa Barat, sempat memanas pasca informasi persitwa 30 September menyebar di kalangan masyarakat sipil. Gerakan-gerakan dalam skala kecil dilaporkan terjadi di sejumlah tempat. Upaya pencegahan segera dilakukan Gubernur Jawa Barat Mashudi. Dia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meredam kejadian yang tidak diinginkan. Meski memerlukan waktu yang cukup panjang, normalisasi di Bandung berhasil dilakukan Situasi Kampus Unpad Pada 1 Oktober 1965, sehari setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, Sanusi Hardjadinata menyampaikan pidato di depan para mahasiswa, dalam upacara penutupan Masa Prabhakti Mahasiswa (Mapram) Universitas Padjadjaran Tahun 1965. Dalam pidatonya, dikutip Tempo 1 Oktober 1965, rektor ke-3 Unpad itu berpesan agar “para mahasiswa memiliki jiwa bakti bagi perjuangan kita, bagi tanah air dan bangsa. Dalam tiap gerakan harus tetap berada dalam landasan Pancasila.” Lebih lanjut, Sanusi menyarankan agar para mahasiswa menyalurkan minatnya pada kegiatan-kegiatan intra dan ekstrauniversiter yang kelak membantu pembangunan bangsa. Ketika Sanusi menyampaikan pidato penutupan Mapram itu, para mahasiswa, umumnya rakyat Jawa Barat belum mengetahui berita tentang peristiwa 30 September di Jakarta. Hal itulah yang membuat acara Mapram berjalan dengan tenang dan lancar. Mereka tidak menyadari bahwa beberapa jam sebelumnya telah terjadi peristiwa berdarah di ibu kota. Sanusi Hardjadinata ( unpad.ac.id ). Sanusi ditunjuk langsung oleh Presiden Sukarno menjadi rektor Unpad. Ia baru saja kembali ke tanah air, setelah empat tahun menjadi duta besar di Mesir, ketika presiden pertama RI itu menunjuk dirinya. Sebelum menjadi rektor, Sanusi telah cukup kenyang berkarir di dunia perpolitikan Indonesia. Ia pernah menjabat Wakil Residen Priangan (1947-1948), Residen Madiun (1948-1949), Residen Priangan (1950-1951), dan Gubernur Jawa Barat (1951-1956). Beberapa pekan sebelumnya, para dosen dan mahasiswa di Unpad terlibat dalam politik praktis. Mereka menggaungkan keyakinan berpolitik mereka dengan berani dan terbuka. Sejumlah gerakan pun terjadi di dalam kota, tergabung di dalam aksi mahasiswa Bandung. Untuk menghadapi pengaruh ideologi-ideologi yang telah membanjiri dunia kampus ini, Sanusi bergerak cepat dan hati-hati. Diceritakan Guru Besar Sejarah Unpad Nina Herlina Lubis dalam Negarawan dari Desa Cinta: Biografi R.H. Moh. Sanusi Hardjadinata (1914-1995) , rektor Sanusi seringkali meminta bantuan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum, Sri Somantri, untuk mengatasinya. Mereka sama-sama melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan mahasiswa di dalam kampus. Sambil sesekali mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa untuk saling bertukar pandangan. Pembersihan pengaruh komunis semakin gencar dilakukan Sanusi pasca 1965. Ia mencoba menghilangkan seutuhnya pengaruh kiri, yang dianggap merusak moral mahasiswa, dari seluruh kegiatan di Unpad. “Dalam hal ini, Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Yuyun Wirasasmita, mendapat tugas berat karena harus melakukan interogasi terhadap sesama dosen dan para mahasiswa yang termasuk ‘kiri’,” tulis Nina. Bukan perkara mudah bagi Sanusi ketika harus menaruh curiga kepada rekan-rekan dan anak didik yang seharusnya menajdi tanggung jawab pihak kampus. Namun demi menjaga keamanan dan ketentraman, imbuh Nina, tindakan tersebut memang perlu dilakukan. Butuh waktu yang tidak sebentar bagi pihak Unapd menghilangkan pengaruh komunis di dalam kampusnya. Namun hingga akhir masa bakti Sanusi di Unpad pada 1966, tidak ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mengarah kepada penentangan kebijakan kampus dan pemerintah.

SAMBIL sesekali menyeruput teh di cangkir yang terletak di meja makan, Amelia Yani, putri pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani, dengan santai berkisah A-Z perihal Peristiwa 1965 kala ditemui Historia  di Museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani pada suatu hari di bulan Juni 2015. Meja makan yang digunakan merupakan meja yang pernah dipakai Yani semasa hidup. Ada satu kisah menarik yang terlontar dari mulut mantan Duta Besar RI untuk Bosnia-Herzegovina itu. Yakni, cerita tentang rekonsiliasi pribadi ibunya (istri Yani), Yayuk Ruliah Sutodiwirjo. Dituturkan Amelia, sejak peristiwa kelam 1 Oktober itu ia dan keluarganya tak pernah lagi meninggali rumah yang jadi tempat kejadian pembunuhan ayahnya yang terletak di Jalan Lembang D58, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah rumah itu dijadikan museum oleh Jenderal Soeharto pada 1966, keluarga memilih membeli rumah yang terletak berseberangan dengan rumah mereka. Suatu ketika, Yayuk, seperti dikisahkan Amelia, beberapakali melihat sejumlah tahanan PKI yang digiring dengan truk dari penjara ke rumahnya alias museum itu. Mereka acap dipekerjakan untuk pekerjaan bersih-bersih di seantero rumah. “Dulu itu para tahanan PKI setiap berapa hari sepekan datang ke rumah lama kita. Mereka membersihkan rumput, halaman sekitar. Ibu yang melihat itu mengambilkan banyak piring. Diambilnya nasi, lauk, dan teh manis. Para tahanan itu makan dengan lahap walau masih takut-takut sama penjaganya. Dari situ saya tahu bahwa ibu sebenarnya sudah memaafkan. Sudah menjalankan rekonsiliasi,” ujar Amelia. Amelia Yani kala berbincang di rumah lamanya yang kini menjadi Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Penggalan kisah itu menggambarkan bahwa beberapa pihak dari keluarga korban G30S ada yang sudah berekonsiliasi secara pribadi. Termasuk Amelia, yang masih menyempatkan diri untuk silaturahim dengan para anak atau keluarga tokoh-tokoh PKI, seperti Ilham Aidit, lewat Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB). Rekonsiliasi serupa juga ditemukan Grace Leksana, peneliti Peristiwa 1965 dari Universitas Leiden, di akar rumput kala menjalankan riset untuk disertasinya di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Disertasi bertajuk “Embedded Remembering: Memory Culture of 1965 Violance in East Java’s Agrarian Society” itu mengungkap memori kolektif tentang Peristiwa 1965 di pelosok desa di selatan Malang dengan pendekatan antropologis. “Ketika saya melakukan wawancara, ada seorang hansip yang di tahun-tahun itu dia diminta tentara untuk membantu operasi penggerudukan, pembersihan. Dia sendiri cerita kehilangan banyak orang di keluarganya. Tapi di sisi lain, dia bersikeras kalau tidak begitu, desa ini tidak akan aman, tidak akan pernah maju, tidak akan pernah modern. Jadi ada semacam narasi yang ditanamkan secara overlap . Itu salah satu contoh normalisasi (terhadap kekerasan 1965) di tingkat pedesaan,” tutur Grace dalam Dialog Sejarah bertajuk “1965: Sejarah yang Dikubur” via daring YoutubeHistoria , Selasa (29/9/2020). “Ada lagi yang saya wawancarai, ada lontaran semacam: ‘Iya, mereka bilang PKI itu yang salah tapi yang saya lihat yang ditangkapi bukan orang-orang PKI.’ Tetapi setelah itu mereka tetap hidup berdampingan. Padahal yang melakukan tetangganya sendiri, setelah tentara masuk ke desa itu. Jadi itu hanya persoalan bagaimana memahami rekonsiliasi dalam konteks-konteks masyarakat yang hidup berdampingan antara pelaku dan korban,” tambahnya. Contoh Rekonsiliasi Jerman, Guatemala dan Afsel Apa yang dialami keluarga Yani dan penduduk desa yang jadi objek riset Grace menunjukkan rekonsiliasi bisa berjalan tanpa hambatan di dalam lingkupspasial kecil seiring perjalanan waktu. Namun, situasinya sangat berbeda jika lingkup spasialnya lebih besar, apalagi nasional. Seperti halnya peneliti yang coba mengungkap kekerasan pasca-G30S, siapapun yang mengusung rekonsiliasi bisa dipersekusi dan dicap antek PKI. Fenomena tersebut disebabkan akar masalah, yakni kontestasi dua narasi perihal Peristiwa 1965, tidak kunjung menemukan titik temu. Padahal, wacana rekonsiliasi sempat diupayakan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) lewat Simposium Nasional bertajuk “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” (18-19 April 2016). Simposium Nasional terkait peristiwa 1965 yang digelar pemerintah pada April 2016 (Foto: Nugroho Sejati/HISTORIA) Namun, itikad baik pemerintah itu setelahnya justru dianggap isu kebangkitan PKI. Para penentangnya tak peduli simposium itu merupakan forum ilmiah. Mereka membuat pertemuan tandingan tak lama setelah itu meski bukan forum ilmiah. “Kalau kita lihat di dunia akademik, kebenaran itu kan secara keilmuan ada koridornya, ada metodologinya. Yang diherankan mengapa tetap tidak bisa mengimbangi narasi resmi (G30S versi pemerintah). Terlepas dari semua kegilaan itu, banyak orang yang percaya dan itu jadi suatu penghalang buat membuka diri,” kata Pemimpin Redaksi Historia Bonnie Triyana. “Kalau kita merujuk Pak (Gubernur Lemhanas Letjen) Agus Wijoyo, beliau juga korban. Ayahnya (Jenderal Sutoyo Siswomiharjo) dibunuh. Dia beriktikad baik tapi dia juga disebut jenderal PKI. Saya melihat ketidakseimbangannya (antara narasi G30S dan narasi kekerasan pasca-1965),” sambungnya. Senada dengannya, Sejarawan John Roosa minyatakan bahwa sejatinya digelarnya simposium terkait 1965 itu sudah jadi satu langkah lebih maju. Terlebih, menurutnya, Agus Wijoyo sudah punya pandangan yang lebih luas terkait peristiwa 1965. “Pandangannya sangat progresif. Dia bilang, ini sudah saatnya untuk bicara terbuka supaya kita tidak takut lagi pada masa lalu. Tapi kita lihat apa yang terjadi setelah simposium. Itu kegilaan. Itu dikatakan PKI punya beberapa juta anggota sekarang dan ketuanya Wahyu Setiaji. Saya ingin cari dia untuk wawancara kalau memang betul punya organisasi sebesar itu,” ujar sejarawan dari Universitas British of Columbia di Vancouver, Kanada itu. Sejarawan Bonnie Triyana, Grace Leksana & John Roosa dalam Dialog Sejarah "1965: Sejarah yang Dikubur" Tanpa rekonsiliasi, kontestasi dua narasi tentang G30S itu akan lestari. Kontestasi itu tak berimbang karena narasi versi resmi yang monotafsir diformalkan pemerintahan Orde Baru lewat sejumlah saluran, seperti pendidikan, film, dan memorabilia. Sementara, narasi kekerasan pasca-1965 sekalipun disampaikan dalam koridor ilmiah, dilarang penyebarannya. Siapapun yang berani menyebarkannya langsung dicap simpatisan PKI dan bakal berurusan secara hukum. Akibatnya, hanya segelintir orang yang bisa mengaksesnya. Upaya rekonsiliasi dengan demikian masih bakal memakan waktu lama. Fenomena tersebut mengakibatkan proses rekonsiliasi di Indonesia membutuhkan langkah berbeda dari sejumlah negara yang pernah melewati tahap rekonsiliasi. “Kalau kita lihat di Jerman tahun 1960-1970-an terjadi apa yang disebut historical stride . Para sejarawan bertarung di ruang publik dengan tulisan macam-macam, mempertahankan posisinya. Waktu itu kontestasinya terkait totalitarianisme dan fasisme. Di Indonesia, para sejarawan dari kampus, para peneliti melawan narasi yang sudah besar, awet, sehingga lagi-lagi enggak imbang,” sambung Bonnie. “Ada banyak penafsiran tentang rekonsiliasi. Salah satunya rekonsiliasi secara kultural, artinya sing wis yo wis (yang sudah biarlah berlalu). Lupakan, kita sama-sama melangkah ke depan. Kedua, rekonsiliasi secara formal, artinya negara ikut peran, merujuk Afrika Selatan,” tambahnya. Nelson Rolihlahla Mandela, menjadi Presiden Afsel selepas puluhan tahun dipenjara di Pulau Robben dan melakukan rekonsiliasi pasca-Apartheid (Foto: un.org ) Di Afrika Selatan (Afsel), Nelson Mandela yang keluar dari penjara setelah dibui 27 tahun, menjadi presiden lewat proses demokrasi empat tahun setelah bebas. Mandela lantas melakukan rekonsiliasi secara formal agar “hantu” Apartheid tak jadi penghalang buat kemajuan negerinya. Namun, proses rekonsiliasi Afsel terlalu ideal. Dalam arti, korban kemudian menjadi penguasa sehingga proses rekonsiliasi secara formal amat dimungkinkan. Sementara di Indonesia, jangankan berkuasa, korban hingga kini masih terus dipersekusi dan didiskriminasi. Contoh lain yang dirujuk Bonnie adalah Guatemala dengan La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (Komisi Klarifikasi Sejarah) yang didirikan pada 1994. Dalam komisi itu, pemerintah Guatemala turut berperan aktif menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM selama perang sipil tahun 1962. “Di Indonesia enggak. Kita biarkan perdebatan sejarah ini di publik sampai kita muntah. Atau sebenarnya kita masih bisa semangat untuk menyelesaikan menurut pengalaman negara-negara lain, seperti di Guatemala atau Afrika Selatan demi bisa move on ,” lanjut Bonnie. Para keluarga korban Perang Sipil Guatemala (1962-1996) yang menemukan kuburan massal dan memakamkannya dengan layak (Foto: icrc.org ) Satu faktor yang jadi penghambat untuk rekonsiliasi itu, sebut Grace, adalah wacana soal permintaan maaf dari negara. Padahal menurutnya, rekonsiliasi tahap pendahulu tak perlu adanya wacana permintaan maaf yang masih sensitif di khalayak publik. “Sebenarnya mungkin enggak usah muluk-muluk . Belum sampai pada permintaan maaf, atau belum pada membuat narasi-narasi (kekerasn 1965) yang informal menjadi formal, tapi sampai pada tahap membiarkan debat itu menjadi terbuka saja, itu sebenarnya hal paling mendasar yang harapannya di situ negara bisa berperan juga,” ujar Grace. “Setidaknya pertama , membiarkan riset-riset tentang (peristiwa) 1965 didukung oleh negara seperti pembukaan arsip. Itu jadi modal awal buat kita membicarakan (masalah) ini lebih terbuka. Kedua , perlindungan supaya enggak digeruduk terus. Sedikit-sedikit ngomong ini, digeruduk. Diskusi buku ada saja keributan. Di situlah peran-peran yang lebih konkret sebelum kita bicara permintaan maaf atau segala macam. Inilah tahap awal di mana negara bisa berperan,” katanya. Para penyintas 1965 di Simposium Nasional 2016 (Foto: Nugroho Sejati/HISTORIA) Lebih mendasar dari Grace, Roosa melontarkan solusi dengan berharap semua pihak berkenan membangun rasa kemanusiaannya lagi. Kekerasan, baik yang dialami para jenderal korban G30S maupun korban kekerasan 1965-1968, dalam perspektif kemanusiaan sama sekali tak bisa dibenarkan. “Di Indonesia hukum harus dihargai dan dengan itu setiap warga negara Indonesia punya hak. Mereka enggak boleh diculik, dihilangkan paksa. Banyak terjadi di Aceh sampai Flores agar keluarga korban tidak mengetahui,” sambung penulis yang baru menerbitkan buku Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965-1966 in Indonesia (2020) itu. “Kita bisa mulai dengan upaya membantu keluarga yang mencari jenazah-jenazah saudara mereka yang hilang. Banyak sekali orang hilang pada 1965 sampai 1968 di Jawa Timur. Banyak mereka enggak tahu apa yang terjadi. Apakah saudara mereka dibunuh atau sempat lari dan selamatkan diri. Saya kira itu salah satu upaya yang bisa menunjukkan ke generasi Indonesia yang baru, di mana harkat manusia lebih tinggi,” tandas Roosa.

SETIAP menjelang peralihan September ke Oktober pasca-Reformasi, isu PKI jadi isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Setiap kali itu pula dua narasi yang hadir menemui tembok tebal. Narasi pertama adalah tentang kebiadaban Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan perwira-perwira Angkatan Darat (AD) pada dini hari 1 Oktober 55 tahun lampau. Narasi kedua, kekerasan dan pembunuhan terhadap siapapun yang dicap PKI dari ujung barat hingga timur Indonesia. “Ada berbagai macam versi, tapi versi yang resmi, PKI ada di belakang ini semua. Diikuti dengan gelombang penangkapan, pembunuhan, pemenjaraan massal baik dengan atau tanpa pengadilan. Jadi menurut Bung Karno ada satu cerita prolog, nalog, ada epilog. Jadi ada tiga babak peristiwa dan yang lebih banyak diketahui orang, termasuk generasi kita, peristiwa ini berhenti di 1 Oktober, ketika para jenderal dibunuh,” ujar Pemimpin Redaksi Historia.id  Bonnie Triyana dalam dialog sejarah daring di Youtube  bertajuk “1965: Sejarah yang Dikubur”, Selasa (29/9/2020). Dialog Sejarah "1965: Sejarah yang Dikubur" secara daring di Youtube Historia.id . Penculikan dan pembunuhan para perwira AD serta dua korban dari eksesnya, Ade Irma Suryani (putri Jenderal AH. Nasution) dan Albert Naiborhu (kerabat Jenderal DI. Pandjaitan), tentu tak bisa dibenarkan. Namun, narasi lain tentang kekerasan yang terjadi setelahnya tidak hanya dikubur dalam-dalam sejak masa Orde Baru, namun juga dianggap semacam tindakan yang normal. Hal itu seperti yang ditemukan Grace Laksana, peneliti Peristiwa 1965 yang meraih gelar doktornya di Universitas Leiden, Belanda, dalam risetnya. Disertasinya yang bertajuk “Embedded Remembering: Memory Culture of 1965 Violance in East Java’s Agrarian Society” mengangkat tentang peristiwa kekerasan pasca-G30S di masyarakat Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. “Kasusnya di sini sebenarnya enggak jelas. Tentang bagaimana, siapa yang terlibat, siapa korbannya, siapa pelakunya, semua masih agak buram. Jadi sebelum saya bicara ingatan itu, saya terpaksa membicarakan dulu peristiwanya, mundur jauh sebelum 1965,” kata Grace dalam dialog daring itu. Dalam merekonstruksi peristiwa di Donomulyo, Grace berangkat dari meneliti kehidupan masyarakatnya sebelum peristiwa 1965 dan bagaimana perubahan yang terjadi setelahnya menggunakan pendekatan antropologis. Ia berupaya keluar dari narasi G30S pemerintah dan counter -narasinya yang muncul pasca-Reformasi dengan melihat konteks kekerasan yang terjadi dan ingatan yang terbangun. “Misalnya ingatan tentang apa yang terjadi di desa itu, bagaimana orang-orang yang dikatakan sebagai pelaku turut berperan membantu operasi pembersihan PKI. Penting sekali buat mereka mempertahankan narasi pemerintah Orde Baru karena berkaitan dengan posisi yang mereka dapatkan setelah kekerasan itu terjadi. Misalnya ada banyak dari mereka yang mendapat posisi menjadi sekretaris desa atau pamong desa yang sebelumnya posisi-posisi itu dikuasai (orang-orang) PKI di desa itu,” imbuhnya. Ilustrasi penangkapan orang-orang terduga PKI pasca peristiwa 1965. ( hrw.org ). Narasi resmi, menurut Grace, dipoles dengan begitu kuat dan terkesan overlap . Salah satu contohnya, dibangunnya sebuah monumen oleh kepolisian yang jadi korban Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. “Saya sulit memverifikasi peristiwa itu karena tak menemukan catatannya. Monumennya dibangun tahun 1972. Jadi sekian dekade sampai akhirnya monumennya dibangun di era Orde Baru, persis di masa-masa Pemilu pertama era Soeharto. Itu ilustrasi yang menunjukkan bagaimana Peristiwa 1948 selalu dikaitkan untuk meng- counter narasi-narasi tentang kekerasan 1965,” tambah Grace. Padahal, bagi Grace, Peristiwa 1948 dan 1965 berbeda dalam konteks dan skala peristiwanya. Peristiwa Madiun 1948 terjadi dalam situasi Perang Kemerdekaan, dua kubu yang bertarung sama-sama bersenjata. Lalu, skalanya tak sampai menjamah ke luar Pulau Jawa. Grace Leksana, peneliti peristiwa kekerasan 1965 dari Universitas Leiden. ( Historia.id ). Overlap soal isu 1965 juga disepakati sejarawan John Roosa. Namun sejarawan dari University of British Columbia, Vancouver, Kanada itu melihat setidaknya ada dua persamaan antara Peristiwa 1948 dan 1965. “Waktu 1948 orang-orang antikomunis di Indonesia, termasuk perwira-perwira tentara, mereka belajar sesuatu dari peristiwa itu. Kalau mereka menghajar PKI, membuktikan bahwa mereka antikomunis, mereka akan dapat imbalan dari Amerika Serikat. Misal, sesudah Peristiwa 1948 di Madiun, pemerintah Amerika mulai mendukung Republik supaya ada kemerdekaan dan tentara Belanda keluar dari Indonesia,” kata Roosa, penulis buku Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’état in Indonesia, menimpali. “Di peristiwa 1965, kelompoknya Soeharto tahu kalau mereka membunuh orang-orang PKI, Amerika akan membantu dengan investasi, bantuan luar negeri, dan segala macam. Jadi ada konteks isu global karena saat itu sedang Perang Dingin,” lanjut sejarawan yang baru menerbitkan buku Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965-1966 in Indonesia itu. Tuduhan PKI bagi Peneliti Kekerasan 1965 Hingga kini, banyak pihak tetap menjadikan kekerasan dalam pembersihan pasca-G30S baik berupa penahanan, penghilangan paksa, dan pembunuhan sebagai narasi pembenaran bahwa PKI di tahun 1948 juga melakukan pembunuhan. Pandangan tersebut bersumber pada propaganda Orde Baru. Padahal, di lapangan realitasnya tidak hitam-putih. Dari risetnya di Donomulyo, Grace menyingkap  bahwa masyarakat desa tersebut di masa itu tak banyak tahu tentang konflik yang terjadi pada 1948 dan 1965 lantaran separuhnya masih buta huruf. “Masyarakat di sana sebenarnya resilient juga. Artinya, seberapa jauh mereka termakan stigma atau seberapa jauh stigma itu bisa dikompori. Konflik agraria sebelum 1965 memang ada tapi tak setajam di daerah lain seperti di Kediri atau Jombang. Tapi mereka tak gampang termakan stigma itu karena separuh dari mereka buta huruf. Satu-satunya sumber berita mereka hanya tentara ketika masuk ke desa mereka,” sambung Grace. Penangkapan orang-orang yang diduga terlibat pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. ( nationaalarchief.nl ). Grace justru menemukan hal menarik bahwa meski stigmatisasi sudah digempurkan ke kepala masyarakat desa itu, mereka malah menyatakan informasi berbeda sesuai kenyataan yang mereka lihat. Dalam kasus penilaian terhadap penduduk desa yang ditangkap, misalnya, mereka menyatakan bahwa yang ditangkap bukan orang-orang PKI. Ketidakmudahan penduduk menerima kabar burung itulah yang meneyebabkan tidak terjadinya kekerasan dan pembunuhan di Donomulyo. “Jadi tidak ada pergerakan di masyarakat. Baru setelah tentara masuk, kekerasan itu terjadi. Antara pelaku dan korban banyak yang tetangga sendiri. Menariknya, setelah itu mereka tetap bisa hidup berdampingan,” tuturnya. Terkait propaganda, Roosa juga mengulasnya dalam bab “Operasi Mental” di buku barunya. Nama bab itu mengacu pada istilah militer Indonesia yang poluler saat itu. “Semua pers saat itu dikontrol pemerintah, tidak ada cerita lain yang bisa keluar. Bung Karno sendiri punya perspektif lain tapi perspektif dia sudah disaring oleh pers di bawah tangan tentara. Tapi kita harus ingat juga bahwa kalau orang baca koran, dengar radio, mereka tidak langsung ambil tindakan. Harus ada faktor lain yang mendorong pengorganisiran dan koordinasi supaya mereka siap dan bersedia melakukan kekerasan yang sangat keji,” sambung Roosa. Propaganda itulah yang jadi salah satu unsur yang membuat narasi resmi, yang hanya bicara soal pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober, menjadi awet. Keawetan itu diperkuat dengan pemaksaan, khususnya terhadap pelajar, menonton film Pengkhianatan G 30 S/PKI (1984) di masa Orde Baru. Profesor John Roosa, sejarawan University of British Columbia di Vancouver, Kanada. ( Historia.id ). Faktor penting lain yang membuat narasi resmi menjdi awet ialah formalisasi narasi tersebut lewat buku-buku pelajaran, museum-museum, hingga beragam hari peringatan. Ditambah dengan pembungkaman counter -narasi di sisi lain, maka hasilnya adalah ketidakberimbangan dalam kontestasi narasi  yang mestinya sudah bisa dibicarakan secara terbuka. “Saya membayangkan kalau dulu sudah ada media sosial, orang bisa cepat meng- counter narasi itu. Tapi dulu media hanya radio dan media cetak yang menyebabkan histeria. Terjadi semacam mewajarkan tindakan pembunuhan karena lagi-lagi memori 1948 yang diciptakan, serta narasi yang dibuat setelah pembunuhan para jenderal,” tutur Bonnie lagi. Akibatnya, siapapun yang  menyuarakan narasi kekerasan pasca-G30S di ruang publik, maka harus siap dipersekusi, dituduh PKI, atau minimal dicap sebagai simpatisan PKI. “Padahal, misalnya, kalau saya menulis tentang Masyumi, saya tidak serta-merta dituduh membela Masyumi. Atau menulis Buya Hamka, tidak serta-merta dituduh membela Hamka. Tapi ketika mencoba menulis tentang Peristiwa 1965 dari cara pandang lain, langsung dituduh. Pola itu masih terjadi sampai sekarang di beberapa tempat, di mana kekerasan terjadi atas nama negara, atas nama apapun, seperti di Papua, di mana mestinya kekerasan itu bisa distop. Polanya berulang terus,” kata Bonnie. “Kita melihat ketidakseimbangan narasi. Kalau di riset 1965, membicarakan peristiwa ada pembunuhan massal yang mengikuti setelah pembunuhan para jenderal, dibalikkannya ke memori tentang 1948. Kontestasinya selalu seperti itu. Ada (ingatan) tentang 1965, ada 1948,” imbuhnya. Grace mengamini posisi dua narasi dalam kontestasi itu sangat tidak balans. Padahal, dua narasi itu akan selalu mengiringi ke mana bangsa ini melangkah hingga di masa depan, hingga membentuk masyarakat Indonesia saat ini. “Enggak mungkin salah satu narasi itu akan hilang, walau posisinya tidak berimbang. Narasi tentang kekerasan itu jauh lebih sedikit dibicarakan daripada narasi tentang G30S. Karena narasi tentang G30S itu sudah masuk ke ranah-ranah formal. Sekarang bagaimana narasi tentang kekerasan 1965 itu bisa terus dibicarakan lewat ranah-ranah formal atau diformalisasikan,” sambung Grace. Oleh karena itu, Roosa mengemukakan cara untuk penyelesaiannya mesti dari dasar, yakni berpegang pada perspektif kemanusiaan. Dengan begitu maka akan muncul kesadaran bahwa tindak kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan itu harus diingatkan lagi agar tak mengulang siklus sejarahnya. “Kalau ada represi terhadap satu kelompok, saya bisa paham kalau ada represi terhadap PKI karena ada yang tidak senang dengan mereka. Saya bisa paham itu terjadi. Yang tidak saya pahami adalah perspektif yang membenarkan penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan massal dalam jangka panjang, itu semua enggak bisa ditolelir,” tandas Roosa.