POLISI Daerah (Polda) di seluruh Indonesia serentak menggelar Operasi Zebra selama 14 hari, dari 30 Oktober sampai 12 November 2018. Polisi meminta para pengendara bermotor melengkapi surat-surat kendaraannya dan mematuhi setiap peraturan lalu-lintas. Operasi Zebra bertujuan menertibkan perilaku berkendara dan menekan angka kecelakaan. Tujuan Operasi Zebra hari ini tak jauh beda ketika operasi ini kali pertama muncul pada 1978 di Irian Jaya (kini Papua). Gagasan Operasi Zebra berasal dari Brigadir Jenderal Soedarmadji, Kepala Daerah Polisi Irian Jaya. Soedarmadji melihat banyak pengendara bermotor di Irian Jaya sering mengabaikan peraturan dan rambu lalu-lintas. “Jumlah kendaraan pada waktu itu tercatat kurang lebih 20.000 buah, paling banyak sepeda motor,” tulis Redaksi Suara Pembaruan dalam Rekaman Peristiwa ’85. Jumlah kendaraan ini tidak banyak untuk wilayah seluas Irian Jaya. Tetapi angka pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan sangat tinggi.

LAPORAN Global Status Report on Road Safety 2013 dan 2015 garapan WHO menempatkan Indonesia dalam kelompok sepuluh besar negara dengan jumlah korban tewas kecelakaan kendaraan bermotor tertinggi di dunia. Sebagian besar korban tewas merupakan pemotor roda dua. Beberapa korban tewas setelah berbenturan keras dengan aspal. Mereka tak menggunakan helm. Padahal pemotor roda dua wajib menggunakannya. Gagasan mewajibkan penggunaan helm bermula dari peralihan kebiasaan orang Indonesia ketika keluar rumah. Mereka perlahan meninggalkan sepeda kayuh dan memilih sepeda motor pada dekade 1970-an awal.

NASIB tragis menimpa seorang tentara Inggris terkenal, Thomas Edward Lawrence. Dia tewas dalam sebuah kecelakaan motor tahun 1935. Hugh Crains, seorang ahli syaraf, meneliti sebab kematian pengendara motor yang meninggal akibat benturan di kepala itu. Hasil penelitiannya mendorong pentingnya penggunaan helm bagi pengendara motor dan kalangan militer. Penggunaan pelindung kepala atau helm telah dikenal bangsa-bangsa kuno di masa lalu. Mereka paham bahwa kepala merupakan bagian vital yang perlu perlindungan. Helm Kulit Buaya Dalam budaya Mesir kuno, buaya yang hidup di Sungai Nil memiliki tempat terhormat. Mereka percaya seorang prajurit akan mendapat kekuatan ekstra dan ditakuti musuh jika memakai atribut dari kulit buaya. Muncullah pakaian perang yang dibuat dari kulit bagian punggung buaya yang tebal dan helm dari kulit bagian perut sekira abad ke-3 SM.

PENGENDARA motor banyak yang ditilang karena tak memakai helm SNI. Padahal menggunakan helm untuk keselamatan mereka. Helm dapat melindungi bagian kepala dari benturan bila terjadi kecelakaan. Wajib memakai helm merupakan warisan dari Kapolri Hoegeng Iman Santoso. Di pengujung masa jabatannya, Hoegeng mengeluarkan maklumat Kapolri, yaitu para pengendara sepeda motor harus memakai topi helm dan penumpang yang membonceng harus duduk mengangkang. Peraturan itu menuai polemik. Mereka keberatan dengan alasan sudah biasa memakai topi atau peci, harus mengeluar biaya beli helm, hingga soal aturan hukumnya.

MARKAS komando Kopassus, Cijantung, 1985. Di ruang kerjanya, Komandan Kopassus Brigjen Sintong Panjaitan ditemani wakilnya Kolonel Kuntara berbincang santai dengan Panglima ABRI Jenderal TNI L.B. Moerdani, KSAD Jenderal TNI Try Sutrisno, dan Wakil KSAD Letjen TNI Edi Sudrajat. Mereka sedang menunggu tamu penting dari negeri seberang tiba. Meski semua akan melakukan upacara resmi, suasana di ruang itu santai. Obrolan mengalir begitu saja. Di tengah perbincangan itu, Sintong berjalan ke mejanya. Ditariknya laci mejanya dan kemudian diambilnya sebuah baret merah dari dalamnya. “Ini baret merah Bapak yang akan Bapak pakai dalam upacara nanti,” kata Sintong sambil memberikan baret itu kepada Moerdani, dikutip Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando.

SETELAH menolak tawaran menjadi wakil KSAD dari KSAD Mayjen AH Nasution, Kolonel Djatikusumo mendapat tugas khusus pada akhir 1957. Tugas tersebut terkait dengan kekisruhan di Sumatera menyusul perampasan jabatan gubernur Sumatera Tengah oleh Kolonel Ahmad Husein dari tangan Ruslan Muljohardjo pada Desember 1956. “Pada waktu itu saya adalah Direktur Zeni AD. Untuk mengatasi Sumatera, maka Nasution (sebagai KSAD, pen.) memerlukan seorang senior. Karena harus mengatasi Jamin Gintings, Simbolon, dan Ahmad Husein. Akhirnya saya dijadikan Koordinator Operasi-operasi militer di Sumatera. Jabatan ini tanpa besluit, karena resminya saya masih menjabat Direktur Zeni,” ujar Djatikusumo kepada Solichin Salam yang menuliskannya dalam biografi berjudul GPH Djatikusumo, Prajurit-Pejuang dari Kraton Surakarta. Selain mendapat tugas sebagai koordinator operasi militer di Sumatera, Djati juga mendapat tugas khusus lain. “Saya diberi tugas khusus membawa pasukan dari Medan ke Bukittinggi, mendampingi Mayor Raja Syahnan,” sambungnya.

HARI masih pagi ketika pasukan Kompi A RPKAD dan Yon 438 Diponegoro memulai perjalanan dari Alahan Panjang menuju Muaralabuh, Sumatera Barat. Perjalanan itu merupakan kelanjutan dari perintah yang diterima Dan Kie A RPKAD Letda Benny Moerdani dari Panglima Operasi 17 Agustus Kolonel Ahmad Yani hari sebelumnya. Perjalanan itu dimaksudkan untuk membungkam jantung pertahanan pasukan PRRI. Setelah menganggap bertempur frontal di Padang tidak menguntungkan secara taktis, pasukan PRRI memilih menyingkir ke pinggiran. “Manuver-manuver perang gerilya mulai dilaksanakan Zulkifli Lubis, yang bergerak sebagai koordinator militer di daerah Sijunjung bersama sekitar tiga sampai empat anak buahnya melatih sekitar dua regu pasukan rakyat,” tulis Mestika Zed dalam Sumatera Barat di Panggung Sejarah, 1945-1995. Melihat kondisi tersebut, Yani pun mengambil keputusan baru. “Maka Kolonel Akhmad Yani mengambil keputusan untuk mengabaikan obyek politisnya yaitu perebutan ‘Ibu kota PRRI’, akan tetapi menduduki Alahanpanjang untuk menghindari/mencegah pihak PRRI melarikan diri ke daerah lumbung beras Sumatera, yakni Kerinci,” tulis Dinas Sejarah Militer Kodam VII/Diponegoro dalam Sejarah Rumpun Diponegoro dan Pengabdiannya.

MAYOR Benny Moerdani bergerak cepat. Begitu mengetahui Menhan Malaysia Tun Abdul Razak akan singgah di Bangkok sepulang dari kunjungannya ke Burma (kini Myanmar) pada pertengahan Juli 1965, Benny bersama Letkol Ali Murtopo, atasannya di Opsus (Operasi Khusus), organ intelijen di bawah Kostrad, langsung ke Bangkok untuk mendapatkan kontak Razak. Upaya Benny itu merupakan kelanjutan dari upaya membuka pintu normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia yang sedang panas akibat Konfrontasi. Sebelumnya, Benny telah melakukan pertemuan penjajakan dengan wakil Malaysia Ghazali Shafie, kepala Intelijen Keamanan Nasional (kelak menjadi menteri dalam negeri dan menteri luar negeri Malaysia), dan Des Alwi, anak angkat Sutan Sjahrir yang tinggal di Malaysia selepas PRRI-Permesta. “Langkah mengakhiri konfrontasi sudah dimulai bahkan sejak konfrontasi itu muncul,” kata Mindra F. dalam “Normalisasi RI-Malaysia Tak Ada Yang Menang, Apalagi Kalah”, dimuat dalam Warisan [Daripada] Soeharto.

PONDOK Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur, kedatangan tamu penting hari itu. Pada Kamis, 8 November 1984, Panglima ABRI Jenderal Leonardus "Benny" Moerdani berkunjung memenuhi undangan pimpinan pesantren Kiai Haji Mahrus Ali. Suasana hangat sudah terjalin di ambang pintu pesantren. Ketika Benny mengucap “Assalamualaikum”, Kiai Mahrus Ali segera menyambutnya dengan rangkulan mesra. Saat hendak masuk pesantren, Benny hendak melepas sepatunya. Namun, tuan rumah mempersilakan sang jenderal langsung naik saja. Sambil menggandeng tangan Benny, Mahrus Ali berkelakar. “Wah kalau saya yang jadi Jenderal, belum tentu saja bisa kemari,” celetuk Mahrus Ali yang disambut gelak tawa para ulama, sebagaimana diwartakan Berita Yudha, 9 November 1984.

PADA 30 Maret 1981, Ambon dijadikan tempat perhelatan commanders call ABRI. Panglima ABRI (Pangab) Jenderal TNI M. Jusuf tentu hadir di sana. Begitu pula jenderal-jenderal lain yang menjadi asisten panglima. Namun, commanders call itu menjadi tidak lancar. Pada hari itu, kabar terjadinya pembajakan pesawat “Woyla” milik Garuda Indonesia, yang digiring pembajak ke Bangkok, sampai ke telinga para petinggi ABRI di Ambon. Semua pun dibuat khawatir, tak terkecuali Letnan Jenderal TNI Leonardus Benyamin Moerdani alias Benny Moerdani selaku As-Intel panglima ABRI. Letjen Benny sejatinya akan menyampaikan analisis dan evaluasi situasi keamanan nasional dalam acara itu. Namun, mau tak mau Benny tak bisa seharian berada di Ambon. Benny harus mengawasi penanganan kasus pembajakan tersebut.

PRESIDEN Prabowo Subianto resmi memekarkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Minggu, 10 Agustus 2025. Selain Komando Daerah Militer (Kodam) yang jumlahnya ditambah enam menjadi 21 Kodam, di antara yang dimekarkan adalah Komando Pasukan Khusus (Kopassus), pasukan elite Angkatan Darat. Jumlah grup di Kopassus yang sebelumnya tiga, dimekarkan menjadi enam grup. Masih sama, setiap grup dipimpin seorang kolonel. Jumlah grup di Kopassus dari masa ke masa memang sering berubah. Di masa LB “Benny” Moerdani menjadi orang nomor satu di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang disebut Pangab (panglima ABRI), langkah yang diambil demi efisiensi atau penghematan anggaran belanja adalah pengurangan personel di pasukan khusus. Waktu itu Kopassus masih bernama Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) –berganti nama menjadi Kopassus pada 26 Desember 1986. Rencana yang diambil Benny, menurut Hendro Subroto dalam biografi Sintong Panjaitan berjudul Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, “memperkecil jumlah angota pasukan baret merah dari 6.644 orang menjadi sekitar 3000 orang saja.”

NAMA Sintong Panjaitan melejit setelah sukses menumpas aksi teroris pembajak pesawat Garuda DC-9 “Woyla” di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand. Sintong yang waktu itu berpangkat letnan kolonel merupakan komandan Grup IV/Sandiyudha Kopassandha (kini Kopassus). Bersama 30 anak buahnya, Sintong memimpin operasi anti-teror untuk menyelamatkan para sandera pembajakan. “Kita datang di sini untuk menyelamatkan nyawa sandera. Jadi naywa sandera lebih berharga dibanding dengan nyawamu dan nyawaku, karena kita sudah menjadi tentara,” kata Sintong kepada anak buahnya sebagaimana dituturkan Hendro Subroto dalam biografi Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Penyerbuan pesawat Garuda Woyla pada dini hari 31 Maret 1981 itu berlangsung singkat. Seluruh penumpang yang disandera berhasil diselamatkan. Tiga pembajak ditewaskan seketika menyusul kemudian dua orang lagi. Di antara kelima pembajak, pemimpinnya diketahui bernama Mahrizal. Namun, di luar mereka, Imran bin Muhammad Zein disebut-sebut sebagai dalang di balik aksi pembajakan pesawat Garuda Woyla tersebut.