Hasil pencarian

WALTER Hunt (1796–1859), seorang insinyur dan penemu produktif. Pria kelahiran Martinsburg, Lewis County, New York, 29 Juli 1796, ini anak sulung Sherman Hunt dan Rachel Hunt. Dia cukup berpendidikan di zamannya. Sejak 1820-an, Hunt terkenal akan kemampuannya membuat alat-alat baru. Dia menciptakan gong trem, pemintal karung rami, pengasah pisau, bajak es, mesin penyapu jalan, mesin sortir surat, mesin jahit, dan lain-lain. “Walter Hunt dari Kota New York adalah penemu asli dan pertama dari mesin jahit di mana jarum runcing dan pesawat ulang-alik berhasil digunakan untuk membuat jahitan yang saling bertautan,” tulis William Conant Church dalam The Galaxy Volume 4 tahun1868. Hunt mengerjakan mesin jahit di bengkelnya di Amos Street, New York, dari tahun 1832 hingga 1834. Jadi, Hunt lebih dulu mengembangkan mesin jahit sebelum Elias Rowe.

Oknum kepolisian yang melakukan penganiayaan jadi sorotan pemberitaan belakangan ini. Bermula dari pengakuan Sarpan, seorang kuli bangunan yang digebuki polisi sampai mukanya bonyok di sel tahanan Polsek Percut Sei Tuan, Medan. Sarpan saat itu diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan kernetnya bernama Dodi. Karena dianggap memberikan keterangan berbelit-belit, polisi penyidik menganiaya Sarpan lewat cara memukul, menendang, sampai menyetrumnya. Kepolisian Daerah Sumatra Utara akhirnya mencopot sembilan anggotanya yang terbukti bersalah melakukan penganiayaan itu. Cara penyidikan polisi yang brutal memang kerap terjadi. Penganiayaan kadang dijadikan metode ampuh interogasi untuk mengorek keterangan dari saksi ataupun tersangka. Akan tetapi, praktik demikian tentu saja tidak sesuai dengan kemanusiaan bahkan bisa berujung nyawa melayang.

AIPDA Monang Parlindungan Ambarita, sosok polisi yang suka wara-wiri di televisi, kini jadi pemberitaan. Komandan tim Raimas Backbone Polres Metro Jakarta Timur ini terkenal dengan operasi penertiban masyakat yang digelarnya setiap malam. Sosok Ambarita yang sangar kerap mengundang perhatian. Selain langganan meringkus pelaku kriminal, Ambarita juga bikin ciut nyali ketika menginterogasi orang yang dicurigai. Aksi Ambarita dalam bertugas disuguhkan kepada pemirsa dalam program televisi swasta maupun akun Youtube Raimas Backbone Official. Sorotan media membuat nama Aipda Ambarita pun melejit bak selebritas. Namun, publisitas itu pula yang membuatnya tersandung kali ini. Dalam salah satu tayangan yang belakangan viral, Ambarita kedapatan memeriksa paksa ponsel milik seorang pemuda yang berkumpul di malam hari. Karena dinilai arogan dan tidak menghargai privasi, tindakan itu menuai kritik dari publik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengakui adanya kesalahan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan Ambarita. Akibatnya, Ambarita harus menjalani pemeriksaan oleh Propam Polri. Kabar terbaru menyebutkan Aipda Ambarita dimutasikan sebagai bintara Bidang Humas Polda Metro Jaya.

SEKALI waktu, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal M. Jusuf meninjau markas Komdak (kini Polda) Metro Jaya. Jusuf mendapat laporan mengenai kinerja kepolisian yang kurang memuaskan. Keluhan itu terutama ditujukan kepada aparat polisi yang bertugas di jalanan. Jusuf juga sekaligus hendak memeriksa kesiapsiagaan para polisi mengatasi keamanan di ibu kota. Inspeksi demikian lumrah sebab angkatan kepolisian masih berada di bawah ABRI. Jusuf sendiri baru saja menjabat Menhankam/Pangab. “Kalau polisi lalu lintas itu jaga, harus dia jaga betul-betul. Jangan duduk-duduk di bawah pohon, nongkrong di tempat jual cendol atau merokok di kios rokok. Belum tentu rokoknya bayar lagi,” kata Jusuf dikutip Kompas, 8 Mei 1979.

BHARADA E telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Tim Khusus dan Inspektorat Jenderal Khusus Polri juga telah memeriksa 25 anggota polisi. Tiga di antaranya jenderal polisi termasuk tokoh utamanya, Irjen Pol. Ferdy Sambo, yang telah ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob. Pemeriksaan untuk menentukan apakah mereka melanggar etik atau pidana. Dalam sejarah Kepolisian pernah jenderal polisi dimejahijaukan. Kasusnya korupsi, bukan pembunuhan. Kasus ini dibongkar oleh Panda Nababan, wartawan investigatif Sinar Harapan. Pada pertengahan 1978, Panda bertamu ke rumah mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Hoegeng Iman Santoso. Hoegeng menunjukkan kopi surat kepada Kapolri Jenderal Pol. Widodo Budidarmo. Isinya berbunyi: “Wid, sekarang ini polisi kaya-kaya. Ada yang membeli rumah mewah di Kemang dan membuat jalan pribadi beraspal. Dari mana duitnya itu?”

IRJEN Pol. Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dia dikenakan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Dalam sejarah Kepolisian, sudah pernah terjadi perwira tinggi Polri terancam hukuman mati, yaitu Brigadir Jenderal Pol. Raden Soegeng Soetarto. Soegeng Soetarto lahir di Jatilawang, Purwokerto, 11 Juni 1918. Pada masa perang kemerdekaan, dia menjadi anggota milisi Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), ketua Partai Buruh Kutoarjo, dan Wakil Kepala Polisi Kutoarjo. Dia kemudian memimpin Kepolisian di Semarang.

PADA suatu hari di bulan Agustus 1934, sepucuk surat datang dari Batavia. Si pengirim ialah Soegiarti, kawan Maria semasa kuliah di Leiden. Surat itu membawa kabar: mengajak Maria jadi guru sekolah Muhammadiyah di Batavia. Surat datang saat Maria berada di pengujung kontraknya sebagai pegawai honorer di Kabupaten Cirebon. “Soegiarti kirim surat kepada saya. Dia menawari saya jadi guru di sekolah Muhammadiyah. Dia sudah kenal saya, sudah tahu sifat-sifat saya,” kata Maria kepada Dewi Fortuna Anwar yang mewawancarainya. Soegiarti pernah satu kos dengan Maria di Witte Single 25. Dia belajar keguruan untuk meraih ijazah hoofdacte, semacam sertifikasi jadi Kepala Sekolah. Di Batavia, Soegiarti mengajar di sekolah menengah Muhammadiyah. Maria tak menampik tawaran Soegiarti itu. Gayung bersambut. Mohammad Achmad, ayah Maria yang saat itu bupati Kuningan, mengizinkannya pergi ke Batavia. “Ayah saya cukup progresif. Jadi, dia izinkan saja kemauan saya,” kata Maria.

ABDURRAHMAN Wahid atau Gus Dur pernah bikin anekdot begini: “Di Indonesia hanya ada tiga polisi jujur, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng.” Barangkali, kita bisa menambahkan satu lagi: SoekantoTjokrodiatmodjo. “Saat Soekanto meninggal dunia, dia tidak punya apa-apa. Orang ramai bicara Hoegeng. Tapi ingat, Hoegeng mengidolakan Soekanto,” ujar Awaloedin Djamin, mantan Kapolri 1978-1982, kepada Historia. Soekanto lahir di Bogor pada 7 Juni 1908. Dia adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Kapolri pertama sekaligus dengan masa jabatan paling lama (1945-1959). Soekanto berperan besar dalam meletakan dasar-dasar institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kendatidemikian, namanya tak banyak diperbincangkan dalam narasi sejarah.

MANTAN Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, yang tengah menjalani persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Nofriansyah Hutabarat, mengungkapkan adanya aliran dana dari tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur kepada anggota polisi hingga perwira tinggi Bareskrim Polri. Setoran itu berdasarkan pengakuan Ismail Bolong, mantan polisi yang menjalankan operasi tambang ilegal. Uang keamanan yang mencapai miliaran itu sebagai imbalan atas perlindungan kegiatan tambang ilegal. Sambo mengaku telah menyerahkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) kepada pimpinan Polri. Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto membantah tuduhan Sambo itu. Keterlibatan polisi dalam pertambangan telah terjadi sejak zaman Belanda. Polisi tambang ini masuk dalam kategori polisi teknis yang mempunyai kekuasaan penuh di wilayah perusahaan yang tidak dicampuri polisi umum.

GUBERNUR Jenderal Hindia Belanda Limburg van Stirum menyebut Van Rossen dari kepolisian Den Haag, Belanda, sebagai polisi yang sangat bersih. Ia pun diminta datang ke Batavia untuk menggantikan Komisaris Besar Polisi Boon pada 1918. Ternyata, penilaian gubernur jenderal keliru. Ia bukan polisi bersih, tetapi polisi kotor. Selama menjabat Komisaris Besar Polisi Batavia merangkap komandan wilayah polisi lapangan Batavia dan Banten, Van Rossen telah memperkaya diri dengan memainkan pos anggaran kepolisian. Caranya dengan mengalihkan sebagian uang yang tersedia karena kekosongan jabatan dan menyalahgunakan kebijakan kepegawaian dengan mengangkat pegawai untuk sementara dan segera memecatnya. Ia berhasil menggelapkan uang kepolisian dalam jumlah sangat besar, lebih kurang satu juta gulden. Sejarawan Belanda Marieke Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda dari Kepedulian dan Ketakutan mengungkapkan, penyelidikan terhadap Van Rossen dilakukan oleh Asisten Residen Batavia J.J. van Helsdingen. Setelah mendapatkan informasi dari dalam korps kepolisian, ia mengumpulkan cukup bukti. Van Rossen mengaku bersalah dan ditahan pada 8 September 1923.

DULU pendiri Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) eksis karena menentang kehadiran tentara Belanda di Jawa Barat. Namun seiring berjalannya waktu, DI/TII malah menerima orang-orang Belanda dengan masa lalu terkait dengan pendudukan tentara Belanda di Jawa. Salah satu yang diterima DI/TII adalah Kapten Schmidt atau Inspektur Polisi van Kleef. Bekas Inspektur Van Kleef bukan orang baru di Indonesia. Sebab, dia lahir di Hindia Belanda. Koran De Tijd edisi 19 Januari 1954 menyebut Van Kleef lahir di Malang, 15 April 1915. Ayahnya seorang Indo-Belgia dan ibunya seorang Indo-Jerman. Ketika kecil, Van Kleef bersekolah di Sekolah Dasar untuk anak Eropa Europe Lager School (ELS) di Salatiga. Masa remajanya dia masuk SMP kolonial Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Semarang. Tahun 1933 dia tamat, lalu melanjutkan ke sekolah pelatihan di Bandung.

MASSA Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI bergerak di sekitar Bundaran Hotel Indonesia dan Jl. M..H. Thamrin menuju Istana Negara, pada Sabtu pagi, 28 September 2019. Salah satu rombongan yang tertangkap kamera fotografer CNN Indonesia, Ramadhan Rizky Saputra, membawa spanduk besar bertuliskan: “Amanat TAP MPR RI No. 6 Tahun 2000 Presiden Tidak Dipercaya Rakyat Wajib Mundur.” Spanduk itu pun jadi bahan di twitter karena sepertinya massa tak mengetahui apa sebenarnya TAP MPR No. 6 Tahun 2000. Terlebih salah sambung dikaitkan dengan presiden yang harus mundur karena tidak dipercaya rakyat. TAP MPR itu lahir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai bagian dari reformasi TNI yang menjadi kekuatan penguasa Orde Baru. Gus Dur mereformasi tubuh militer di antaranya memisahkan jabatan Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI. Dia juga mengangkat pejabat sipil sebagai Menteri Pertahanan.