Hasil pencarian

CUACA kota Chicago, Illinois, Amerika Serikat (AS) pada akhir Juli 103 tahun silam panas terik. Puncak suhunya bisa mencapai 35 derajat Celcius. Bagi orang-orang yang ekonominya berlebih, itu bisa sedikit diatasi dengan membeli kipas angin. Barang yang masih tergolong mewah itu harganya masih tinggi di pasaran. Namun, orang-orang berekonomi pas-pasan apalagi kurang, yang menjadi mayoritas penduduk kota terbesar di Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat (AS) itu, jelas tidak mampu memilikinya. Untuk menyiasatinya, tiada yang lebih baik dari keluar rumah. Ada lebih dari 80 taman di sekitar pantai yang –bukan pesisir laut tapi pinggiran Danau Michigan yang luasnya lebih dari 50 ribu kilometer persegi– bisa disambangi untuk sekadar mendapat kesejukan di tengah suhu udara yang panas dan lembabnya amat tinggi itu.

DALAM sekejap, air muka Kolonel (Tek.) Susanto yang datar berubah tegang. Tak lama kemudian, membuncahkan gelak tawa. Begitu seterusnya kala sosok personil staf Dinas Aeronautika TNI AU itu mengenang masa tugas dadakan dalam tiga hari pertama Peristiwa Mei 1998 (13-15 Mei 1998). Tanpa mengurangi rasa hormat pada para korban sipil maupun aparat di periode mencekam itu, ia mengisahkan banyak kenangan yang membuatnya merinding bak beberapa adegan film sungguhan, lucu, dan bahkan bikin geleng-geleng kepala saking nyelenehnya. Ketika itu Susanto masih berpangkat letnan satu (lettu) teknik di Skadron 8 TNI AU yang berbasis di Pangkalan Udara Atang Sendjaja (Lanud ATS). “Dulu kita itu, begini ya, saat ramai dolar melejit (krisis ekonomi) terus ada ancaman mahasiswa yang mau demo segala macam, kita lagi ngumpul di ruang biliar. Biasa, lagi waktu rehat. Terus salah satu kawan menyetel TV, lihat ada pom bensin dibakar. ‘Eh, Jakarta ramai,’ katanya. Itu kira-kira sebelum sore, kita belum apel siang kok,” ujarnya kepada Historia.ID.

INDONESIA layaknya negara berkembang lainnya mengalami banyak gejolak dalam setiap perjalanannya. Gejolak yang sangat membekas dalam ingatan adalah kekerasan terorganisir pada 13—15 Mei 1998. Kekerasan ini membuat suasana berbagai sudut kota Jakarta mencekam. Kekerasan ini puncak dari peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti kala itu.

BEBERAPA hari lalu, kerusuhan meletus di rumah tahanan (rutan) cabang Salemba yang berada di lingkungan Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob), Kelapa Dua, Depok. Penyebabnya: urusan makanan. Lima polisi dan satu tahanan teroris tewas. Rutan di Mako Brimob adalah tempat penahanan para tersangka tindak pidana, termasuk terorisme. Sebelumnya ia dipakai untuk menghukum anggota polisi yang nakal. Sebuah kerusuhan terjadi di lingkungan yang seharusnya memiliki tingkat pengamanan tinggi dan penjagaan ketat adalah sebuah ironi. Kelebihan kapasitas daya tampung narapidana menjadi catatan tersendiri. Namun, hal serupa juga pernah terjadi di masa lalu. Pada 30 Januari 1973, kerusuhan terjadi di rutan Komando Daerah Kepolisian (Komdak) Metro Jaya.

PARMIN, kini berusia 53 tahun, masih ingat situasi ibukota Jakarta 20 tahun silam. Pagi hari, 13 Mei 1998, dia beraktivitas seperti biasa: membeli daging sapi dan menggilingnya untuk membuat bakso. Tanpa punya firasat apapun, dia pulang ke rumah dengan sekeranjang bahan lain untuk persiapan membuka lapak bakso di kawasan Jatibaru, Tanahabang, Jakarta Pusat. Lepas tengah hari, semua persiapannya selesai, tinggal menunggu waktu membuka lapak. Mendengar ribut-ribut di luar rumah, Parmin pun melangkah keluar. “Kita mau keluar dagang. Tahu-tahu ada orang rame-rame gitu. lama kemudian terjadilah bakar-bakaran. Ada bakar ban, ada bakar rumah. Saya balik lagi masuk rumah,” kata Parmin kepada Historia.

MINGGU, 11 Mei 1969, ribuan pendukung Parti Tindakan Demokratis (Democratic Action Party, DAP) dan Parti Gerakan Ra’yat Malaysia (Gerakan) turun ke jalanan ibukota. Pendukung kedua partai yang kebanyakan orang Tionghoa dan India ini tengah diliputi euforia. Partai mereka meraup banyak kursi parlemen dalam Pilihan Raya. Mereka berjalan kaki, bermotor, dan naik truk bak terbuka di jalanan Kuala Lumpur hingga menyasar wilayah di mana banyak bermukim orang Melayu. Bendera partai dikibarkan. Bel kendaraan bersahut-sahutan. Sayangnya ada laku mereka yang kurang simpatik. Tampak di antara mereka mengibaskan sapu, yang bisa dianggap sebagai “pembersihan” orang-orang Melayu. Di atas truk mereka juga memekikkan slogan-slogan tak bersahabat. “Melayu Sudah Jatuh!” “Kuala Lumpur sekarang China punya!” “Ini negeri bukan Melayu punya, kita mau halau semua Melayu!” Pawai itu berlangsung dua hari. Sadar tindakan pendukungnya di luar batas, Presiden Gerakan Yeoh Tech Chye buru-buru menyampaikan permintaan maaf kepada orang-orang Melayu. Tapi permintaan maaf itu ibarat angin lalu. United Malay National Organization (UMNO), partai terbesar orang Melayu, berniat membuat perayaan tandingan. Hari itu juga semua cabang UMNO di Selangor diminta mengumpulkan massa untuk ikut dalam pawai menuju Kuala Lumpur.

SEJAK lama Jakarta sudah dianggap tak layak sebagai pusat pemerintahan. Pilihan tempat sebagai pengganti pun ditetapkan. Inilah potret dua kota yang dipersiapkan sebagai ibukota di masa kolonial dan Orde Lama, yang karena sejumlah alasan gagal di tengah jalan. Bandung Gagasan ini bermula dari studi tentang kesehatan kota-kota pantai di Pulau Jawa oleh Hendrik Freek Tillema, seorang ahli kesehatan Belanda yang bertugas di Semarang. Tillema suka menyebut dirinya “insinyur kesehatan dan kebersihan”. Hasil studi itu menyimpulkan: “Kota-kota pelabuhan di pantai Jawa yang tak sehat menyebabkan orang tidak pernah memilih sebagai kedudukan kantor pemerintah, kantor pusat niaga dan industri, pusat pendidikan, dan sebagainya.” Umumnya kota-kota pelabuhan hawanya panas, tidak sehat, mudah terjangkit wabah. Hawa tak nyaman membuat orang cepat lelah, semangat kerja menurun. Tak terkecuali Batavia, kota pelabuhan itu kurang memenuhi syarat sebagai “pusat pemerintahan” ibukota Hindia Belanda, tulis H.F. Tillema, seperti dikutip Haryanto Kunto dalam Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Rekomendasinya: kota Bandung sebagai ibukota (pusat pemerintahan) yang baru.

BANJIR. Macet. Padat penduduk. Polutif... Itulah Jakarta. Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun lalu menempatkan Jakarta sebagai kota terjorok ketiga di dunia setelah Meksiko dan Thailand. Alamak! Sejak lama muncul wacana untuk memindahkan ibukota negara karena Jakarta dianggap sudah tak layak lagi. Negara lain sudah memindahkan ibukota negara dan sukses: Brazil, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Jerman, bahkan negara tetangga Malaysia sudah mulai mempersiapkan diri. Pada masa Orde Baru, tersiar rumor Presiden Soeharto berniat memindahkan ibukota negara ke Jonggol, Jawa Barat. Gara-garanya niat Bambang Trihatmodjo bersama rekan bisnisnya, Swie Teng alias Haryadi Kumala, membuat proyek kota terpadu di atas lahan seluas 30.000 hektar di kawasan Jonggol. Tapi Ginandjar Kartasasmita, ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kala itu, akhirnya menampik adanya rencana pemindahan ibukota negara.

KONSTITUSI punya andil dalam mencuatnya wacana pemindahan ibukota. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak mencantumkan secara definitif kedudukan ibukota negara. Pasal 2 ayat 2, yang mencantumkan kata “ibukota”, hanya menyebut: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Klausul itu bukan tanpa perdebatan, bahkan harus diputuskan melalui pemungutan suara. Dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 15 Juli 1945, yang diketuai Radjiman Wedyodiningrat, soal ibukota negara dibicarakan. Rapat membahas rancangan UUD yang disusun Panitia Perancang Hukum Dasar atau dikenal sebagai Panitia Kecil yang diketuai Supomo dan sudah dibagikan kepada anggota BPUPKI. Di antara beberapa hal yang dikritisi, Muhammad Yamin yang bukan anggota Panitia Kecil –diusulkan dan diupayakan Sukarno tapi gagal– menginginkan agar UUD menyebutkan ibukota Republik Indonesia yang pertama.

17 JULI 1957. Diiringi sejumlah perahu, Presiden Sukarno mengarungi Sungai Kahayan. Sepanjang perjalanan, orang-orang kampung keluar untuk menyambut dan memekikkan “Merdeka!” Setelah berjam-jam, rombongan presiden pun sampai tujuan, desa Pahandut. Setelah beristirahat sejenak, prosesi pun dimulai. Sukarno memotong kayu yang menghalangi pintu gerbang desa berupa gapura sederhana. Setelah upacara adat, dengan jip, dia diantar ke tempat upacara peletakan batu pertama ibukota provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan pada 7 Mei 1957 melalui UU Darurat No. 10/1957, yang akan dibangun dengan nama Palangkaraya. Dalam upacara itu hadir sejumlah menteri, Duta Besar Uni Soviet D.A. Zukov dan Duta Besar Amerika Serikat Hugh Cumming Jr. “Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model,” ujar Presiden Sukarno dalam pidatonya.

PRESIDEN Joko Widodo tampaknya serius dengan rencana memindahkan ibukota negara. Bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah melakukan kajian teknis. Kepada media, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro bilang hasil kajian ditargetkan selesai tahun 2018. Akhirnya, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibukota ke luar pulau Jawa. Sejak Indonesia merdeka, wacana memindahkan ibukota negara mencuat. Ketika pemerintah terpaksa pindah ke Yogyakarta, persoalan terkait kota mana yang akan menjadi ibukota negara sudah dibahas. Jakarta, yang dikuasai Belanda, belum diresmikan sebagai ibukota negara. Namun, sekalangan tokoh pemerintahan tak setuju jika Jakarta jadi ibukota. Mereka menginginkan sebuah kota baru yang mencerminkan “jiwa” kemerdekaan. Yogyakarta diperhitungkan untuk dibangun sesuai kebutuhan-kebutuhan sebagai ibukota baru.

SETIDAKNYA sudah seabad para ilmuwan dibuat pusing oleh Manuskrip Voynich, sebuah manuskrip misterius berisi gambar dan tulisan yang maknanya hingga kini belum bisa dipecahkan. Baru-baru ini para ilmuwan Amerika berhasil menentukan bahwa manuskrip itu dibuat pada abad ke-15. Proses penentuan umur manuskrip itu dimulai tahun lalu. Namun kepastian soal usia manuskrip baru diumumkan minggu kedua Februari lalu. Manuskrip itu ternyata seratus tahun lebih tua dari perkiraaan semula, sekaligus mematahkan sejumlah teori tentang asal-muasal manuskrip itu. Nama manuskrip itu diambil dari nama penjual buku asal Polandia, Wilfrid Voynich, yang menemukan manuskrip itu pada 1912 di Villa Mondragone dekat Roma. Kerumitan buku setebal 250 halaman itu membuat Da Vinci Code tak ada apa-apanya.