Hasil pencarian

KESULTANAN Aceh memiliki hubungan diplomatik dengan Turki Usmani terutama sejak abad ke-16. Aceh beberapa kali mengirim utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan militer. Mereka mengangkut komoditas dagang terutama lada untuk dipersembahkan kepada sultan Turki. Bahkan, ada bukti kalau Aceh pernah mengajukan diri menjadi vasal atau negeri di bawah perlindungan Turki yang ketika itu merupakan imperium terkuat di dunia.

Kemunculan film Jejak Khilafah di Nusantara menimbulkan perdebatan terkait keberadaan khilafah di Nusantara. Perbincangan mengenai khilafah di Nusantara kembali ramai. Benarkah ada khilafah di Nusantara? Apa itu khilafah dan hubungannya dengan Nusantara? Dalam Dialog Sejarah “Khilafah di Nusantara, Benarkah Ada Jejaknya?“ di Facebook  dan Youtube Historia.id , Selasa, 25 Agustus 2020, Filolog dan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Oman Fathurahman justru mempertanyakan kembali apa yang dimaksud sebagai jejak khilafah di Nusantara. Oman menyebut bahwa definisi jejak khilafah sendiri belum jelas. Jika yang dimaksud adalah bahwa kesultanan-kesultanan di Nusantara pernah menjadi bagian dari suatu sistem pemerintahan khilafah, menurutnya itu tidak benar. “Saya mengkaji sejumlah manuskrip dari Aceh, dari Palembang, dari Jawa juga, dari mana-mana, tidak mengindikasikan sama sekali bahwa kesultanan di Nusantara itu bagian dari Khilafah Utsmani pada saat itu kalau mau disebut khilafah,” kata Oman. Oman tidak meragukan adanya hubungan diplomatik maupun jaringan ulama Nusantara, terutama Aceh dengan Dinasti Utsmaniah. Namun sebelum masuk lebih jauh, menurutnya masih menjadi pertanyaan juga, apakah Utsmani adalah representasi dari khilafah itu sendiri. “Kalaupun ada hubungan itu, maka pertanyaannya apakah dinasti Utsmani itu, Ottoman Empire itu bisa dianggap merepresentasikan apa yang diyakini sebagai ideologi khilafah dalam Islam? Ini kan perdebatannya panjang,” terangnya. Menurutnya, dari Khulafaur Rasyidin atau empat kekhalifahan yang berdiri sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, hanya dua yang dianggap merepresentasikan nilai Syuro, yakni Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq dan Umar bin Khattab. Ketika memasuki kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib hingga Abassiyah muncul, pertanyaan apakah kepemimpinan mereka merepresentasikan nilai-nilai kekhilafahan. “Saya kira itu tuh pertanyaan, mungkin kita harus bertanya ke diri sendiri yang dimaksud jejak khilafah di Nusantara itu apa. Saya sudah menjawab, kalau yang dimaksud adalah dalam sistem pemerintahan dan kita adalah bagian dari sistem pemerintahan Dinasti Turki Utsmani, misalnya, saya kira tidak,” ungkapnya. Tapi, lanjutnya, “kalau mau menyebutnya itu bahwa Nusantara ini punya jejak-jejak peradaban Islam dari Turki, peradaban Islam dari Mesir, peradaban Islam dari Timur Tengah, itu sangat ada.” Nabi Muhammad SAW dan Islam sendiri, kata Oman, tidak menunjukkan bahwa khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan. Khilafah yang dimaksud menurutnya adalah serangkaian nilai-nilai, bukan sistem pemerintahan. Kembali ke tafsir soal bahwa kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara itu adalah bagian dari Khilafah Utsmani, Oman menyebut ada dua poin penting. Pertama , memang ada hubungan diplomatik antara kesultanan di Nusantara dengan Truki Utsmani. “Bahwa ada kontak diplomatik, misalnya, gitu ya dengan katakanlah Turki Utsmani pada masa itu saya kira itu, termasuk Jawa, mungkin saja. Kalau Melayu saya punya bukti yang banyak memang tentang adanya kontak, khusunya Aceh tentu saja,” jelasnya. Yang kedua , hubungan diplomatik tersebut tidak serta-merta menjadikan kesultanan-kesultanan itu sebagai bagian dari kekhalifahan. “Sekali lagi, kalau mengklaim bahwa Nusantara adalah bagian dari Khilafah Utsmaniah itu, persatuan Islam sedunia yang sudah dimusnahkan tahun 1924, lalu kita harus kembali ke zaman itu untuk keagungan Islam misalnya, saya kira itu terlalu mengglorifikasi ya,” tegasnya.

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia yang ke-75, di jagad maya beredar luas sejumlah foto tua yang menggambarkan suasana pembacaan proklamasi dari sudut yang lain. Padahal selama ini, foto bertajuk sejenis hanyalah berjumlah 3 lembar yang merupakan karya fotografer Indonesia Pers Photo Service (IPPHOS) Frans Soemarto Mendoer. Munculnya “foto lama tapi baru” itu mengundang sejumlah pertanyaan dari warganet: Berapa orangkah sebenarnya jurnalis yang meliput peristiwa bersejarah tersebut? Siapakah saja mereka? Dan dari media mana saja? Di buku otobiografi Sukarno ( Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia ) dan otobiografi Mohammad Hatta ( Memoir ) soal itu memang tak begitu banyak diceritakan. Informasi mengenai kehadiran jurnalis dalam pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, justru muncul dalam bukunya Sudiro (eks pembantu urusan umum-nya Sukarno) berjudul Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945 . Dikisahkan oleh Sudiro, beberapa menit menjelang upacara pembacaan proklamasi dimulai, dirinya menyaksikan seorang lelaki yang tak dikenal duduk di beranda depan rumah Bung Karno. Para anggota Barisan Pelopor (BP) bahkan sudah memantau gerak-geriknya sejak awal. Mereka mencurigai laki-laki itu sebagai mata-mata militer Jepang. “Ternyata kami keliru. Dia adalah wartawan Domei (menjadi Kantor Berita Antara di era Indonesia merdeka). Namanya Suroto…” ungkap Sudiro. Bisa jadi via Suroto inilah kemudian berita tentang proklamasi diteruskan ke redaksi Domei . Dalam Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, S idik Kertapati menyebut begitu mendapat berita dari lapangan, dua awak Domei lainnya yakni Sjahrudin dan Sundoro langsung menyiarkannya. Bak kebakaran jenggot, pemerintah militer Jepang langsung bereaksi atas pemberitaan itu. Mereka memerintahkan para awak Domei membuat kontra berita yang membantah berita proklamasi itu. Namun karena kegigihan para awak Domei yang sebagian besar pro terhadap kemerdekaan bangsanya, kontra berita itu berhasil ditunda-tunda hingga pada akhirnya sama sekali tidak jadi disiarkan. Selain reporter, Domei pun mengirimkan fotografernya untuk meliput momen proklamasi. Tak tanggung-tanggung mereka mengutus Alex Mendoer, kepala bagian fotonya.  Tapi Alex bukan satu-satunya fotografer yang hadir dalam peristiwa proklamasi tersebut. Diam-diam dia mengajak adiknya Frans Mendoer (fotografer harian Asia Raya) untuk ikut serta meliput. Menurut buku Alexius Impurung Mendur (Alex Mendur) karya Wiwi Kuswiah, dituturkan bahwa Alex sendiri kali pertama mengetahu berita rencana akan diadakan proklamasi berasal dari rekannya di Domei yang bernama Zahrudi. Alex tahu betul nilai berita proklamasi. Dia sangat yakin peristiwa tersebut akan menjadi sejarah penting bangsa Indonesia. Berbekal keyakinan itulah, di pagi buta 17 Agustus 1945, dia sudah keluar dari rumahnya di Jalan Batu Tulis No.42. Bersama Frans, mereka pergi ke Jalan Pegangsaan Timur sambil mengendap-endap supaya tak tertangkap serdadu Jepang. Sesampai di rumah bernomor 56, mereka menemukan situasi pagi itu sudah sangat ramai. Mayoritas yang hadir adalah para pemuda dan pemudi yang terlihat tak sabar lagi menantikan detik-detik pembacaan proklamasi oleh Sukarno dan Mohammad Hatta. Seiring persiapan teknis penyelenggaraan prokamasi dilakukan, Alex dan Frans secara cepat menyiapkan pula kamera Leica masing-masing. Mereka kemudian memilih sudut pengambilan sesuai selera. Begitu upacara pembacaan proklamasi dimulai, kedua fotografer itu pun langsung beraksi. Singkat cerita, pembacaan proklamasi berlangsung sukses. Begitu massa sudah mulai meninggalkan rumah Bung Karno, Alex pulang ke kantornya sedangkan Frans langsung pulang ke rumahnya. Di Kantor Berita Domei Alex langsung memproses pencetakan foto. Saat itulah serdadu Jepang datang lantas mengambil negatif film yang sedang dikeringkan, sementara Alex sendiri saat itu sedang tidak di tempat. “Padahal Alex Mendoer-lah sebenarnya yang paling banyak memotret detik-detik proklamasi sampai habis satu roll film penuh yang berisi 36,” ungkap Lexi Rudolp Mendur, anak ke-2 dari Alex Mendoer. Frans Mendur lebih beruntung dibanding kakaknya. Begitu sampai di rumah, tanpa banyak pikir dia langsung menyembunyikan roll film itu lewat cara menanamnya di halaman depan rumah. Sejarah kemudian mengisahkan foto-foto pembacaan proklamasi karya Frans-lah yang kemudian beredar dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Namun apakah hasil liputan tersebut hanya sebatas 3 lembar foto saja? Menurut Wiwi, sejatinya masih ada beberapa lembar negatif film yang berhasil disembunyikan oleh Frans itu. Tetapi hanya sedikit yang berhasil diamankan oleh Arsip Departemen Penerangan (saat itu masih ada) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sisanya raib tanpa jejak, entah diambil oleh siapa. Sejarawan Rushdy Hoesein memiliki pendapat yang menarik terkait dengan beredarnya foto-foto sekitar proklamasi (selain 3 foto karya Frans Mendoer) di jagad maya beberapa waktu lalu. Menurutnya ada dua kemungkinan, foto-foto tersebut berasal dari negatif film milik Frans Mendoer yang raib atau berasal dari negatif film milik Alex Mendoer yang sempat dirampas militer Jepang. “Bisa saja kan setelah jatuh ke tangan Jepang, lalu orang-orang Belanda ketika datang bersama Sekutu pada 1945 mengambilnya dan membawanya ke negeri mereka lalu mempublikasikannya sekarang,” ujar Rushdy.

SELURUH sultan di dunia Islam menyatakan baiat kepada Khilafah Abbasiyah semenjak gelombang badai Mongol dihentikan oleh Dinasti Mamluk. Pusat Dinasti Abbasiyah pun pindah ke Mesir dan menjadi magnet kaum muslimin global.

Letnan Dua Raja Sjahnan menyiagakan pasukannya. Komandan Kompi III Batalion XV itu mendapat perintah untuk menyerang pasukan Belanda di Tiga Binanga, Tanah Karo. Kabar baiknya, pasukan Republik itu akan mendapat tambahan pasukan sukarela yang berasal dari veteran Perang Aceh. Pada 20 Desember 1947, pasukan bantuan datang dari Blangkejeren, Aceh Tenggara. Mereka dipimpin oleh Kapten Maaris dengan jumlah pasukan sebanyak dua seksi (satu seksi sama dengan setengah peleton atau sekira 10—20 orang). Pasukan sukarela ini dinamakan “Pasukan Parang”. Anggotanya terdiri atas orang-orang yang sudah berumur agak lanjut. “Tapi katanya berani menghampiri musuh dengan parang atau pedangnya. Mereka bertekad akan membunuh orang Belanda, yang dianggapya tetap menjadi musuh sejak zaman Belanda dahulu,” tutur Raja Sjahnan dal am Dari Medan Area ke Pedalaman dan Kembali ke Kota Medan. Sebagai prajurit militan, reputasi pasukan parang dari Aceh ini bukan isapan jempol belaka. Mereka dikenal bernyali dengan bekal ilmu kelahi secara fisik. Di masa kolonial, Belanda cukup kewalahan menghadapi keganasan Pasukan Parang. Untuk meredam serangan pasukan Aceh yang ditakuti itu, yang sekali ayun dapat membelah bahu orang miring sampai ke jantungnya, “para prajurit Belanda mengenakan baju zirah primitif berupa lempengan kaleng rata pada tutup bahu seragamnya,” kata sejarawan militer Nino Oktorino dalam Seri Nusantara Membara: Perang Terang Terlama Belanda . Dalam perang kemerdekaan, pejuang Aceh terpanggil kembali untuk bertempur melawan Belanda. Apalagi ketika Belanda menduduki kota Medan, mereka datang menjemput lawan dengan berjalan kaki dari Aceh. Mereka turun ke berbagai front, mulai dari Tanah Karo hingga kawasan pinggiran kota Medan. Di Medan Area, mereka sohor dengan nama “Kompi Parang Berdarah”. Sebagai komandan kompi, Raja Sjahnan merasa gembira dengan kedatangan Pasukan Parang ke tengah frontnya di Tanah Karo. Raja Sjahnan sendiri sempat bertanya dalam hati, apakah pejuang gaek ini mengetahui sistem pertempuran modern yang tentu berbeda dengan zaman Perang Aceh. Meski demikian, dia yakin saja Kapten Maaris akan mampu mengarahkan Pasukan Parang. Uji coba pertama terjadi pada 24 Desember 1947. Pasukan Parang diminta mendahului penyerangan ke Tiga Binanga dan kampung Kuala dibantu satu seksi pasukan Kompi III. Penyerangan yang sedianya dilancarkan pada pukul 00.00 itu gagal lantaran terhadang oleh keadaan alam. Sungai yang akan diseberangi dalam keadaan banjir sehingga jalanan licin dan sulit untuk dilalui. Pukul 04.30, Pasukan Parang kembali ke basisnya di kampung Balang Dua karena hari mulai terang. Penyerangan kembali direncanakan pada 30 Desember 1947. Pasukan Belanda di Tiga Binanga berjumlah sekira satu kompi (150-200 orang). Sekitar pos mereka terdapat benteng-benteng yang dilengkapi senjata otomatis. Setelah mendapat informasi itu, pasukan Kompi III dan Pasukan Parang bersiap melancarkan serangan. Pukul 01.00 terjadilah tembak menembak dengan pasukan Belanda selama dua jam. Pasukan Parang bergerak dari sebelah utara. Sewaktu bergerak mendekati rumah sekolah, keberadaan Pasukan Parang digonggongi oleh anjing penjaga. Akibatnya, keberadaan mereka diketahui oleh pasukan Belanda yang segera memberondongnya dengan serentetan tembakan. Di tengah desing peluru, Pasukan Parang terpaksa mundur dan berlindung di jurang tepi sungai. Waktu menunjukkan pukul 03.45 dan hari mulai terang. Letnan Raja Sjahnan memutuskan untuk menghentikan penyerangan. Pukul 04.00 pasukan diperintahkan undur diri ke Kampung Gunung dan tiba di kampung Kemkem pukul 05.00. Pada penyerangan yang gagal itu, seorang Tentara Republik dan seorang Pasukan Parang terluka akibat serangan balik Belanda. Selain itu, 3 orang Pasukan Parang terluka akibat jatuh ke jurang. Menurut Raja Sjahnan, Pasukan Parang kesulitan bergerak di malam hari karena faktor usia. Keadaan tersebut dapat dipahami lantaran Pasukan Parang tidak berpengalaman dalam pertempuran jarak jauh maupun latihan perang modern. Semula Pasukan Parang menyangka cara berperang yang akan dilakoni sama seperti zaman dulu yakni perkelahian satu lawan satu. Ketika bersitirahat, Raja Sjahnan mendatangi Kapten Maaris beserta pasukannya. Mereka bertukar pikiran membahas kegagalan serangan Pasukan Parang. Salah seorang anggota Pasukan Parang itu angkat suara mengenai kelemahan pasukannya. “Bagaimanalah Nak, anggota Pasukan Parang ini umurnya sudah lanjut, sudah tua-tua, banyak yang sudah batuk-batuk. Bila kami bergerak, akan ribut, tentu ketahuan sama musuh lalu ditembaki dengan senapang mesin dari jauh. Bila kami bergerak pada siang hari, takut kapal terbang, malam hari tidak melihat dengan baik lagi. Oleh karena itu, Pasukan Parang ini lebih baik kembali saja ke kampung,” kata pejuang Aceh itu ditirukan Raja Sjahnan. Setelah berdiskusi dengan Kapten Maaris, akhirnya diputuskan bahwa Pasukan Parang boleh kembali ke Kota Cane dan terus ke Blangkejeren. “Mereka sebagai pejuang, patut dihargai walaupun usianya sudah lanjut, tapi mempunyai semangat juang yang tinggi,” kenang Raja Sjahnan.

KESULTANAN Aceh dibantu pasukan Turki berhasil mengalahkan Kerajaan Batak pada 1539 dan Kerajaan Aru pada 1540. Pasukan Turki itu diduga tentara bayaran karena diberi imbalan empat kapal lada dan didatangkan oleh para pedagang Turki di Aceh. Tidak lama kemudian, barangkali masih pada 1540, orang Aceh diusir dari Aru oleh kekuatan gabungan Melayu dari Johor, Riau, Siak, Perak, dan tempat lain di bawah pimpinan sultan Johor, yang mengawini janda dari penguasa Aru yang tewas. "Dalam pertempuran pada 1540 untuk merebut Aru sebagian besar pasukan elite Turki di pihak Aceh tampaknya dibabat habis," tulis Anthony Reid, sejarawan ahli sejarah Asia Tenggara, dalam Menuju Sejarah Sumatra, Antara Indonesia dan Dunia.

Pada 19 Agustus 1945, kabar kemerdekaan Indonesia sampai juga di Jepang. Perasaan senang, sedih, bingung, bercampur di benak semua warga Indonesia di sana. Mereka cukup sulit merespon kabar tersebut. Salah-salah mereka akan mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari warga Jepang. Sebagian kecil orang memilih diam. Seolah tidak pernah mendengar kabar tersebut. Kelompok itu umumnya hidup nyaman, dan telah membangun keluarga di Jepang. Seoarang alumni sekolah di Jepang, Sudibjo Tjokronolo, dimuat Suka Duka Pelajar Indonesia di Jepang , menyebut banyak mahasiswa yang terlanjur senang hidup di negeri para Samurai tersebut. Jepang yang berhasil memukul mundur Rusia dianggap sejajar dengan bangsa Eropa. Semangat nasionalisme mereka disebut menjadi contoh yang baik. Sementara bagi kelompok lain, Jepang tidak bisa begitu saja menggantikan Indonesia. Mereka tetap berhasrat untuk kembali ke keluarga di tanah air. Kelompok ini bersedia memakai segala cara untuk pulang. Meski harus dengan cara tercepat nan berbahaya: meminta bantuan pihak Sekutu. Sejarawan Aiko Kurasawa mencatat keberadaan mereka lebih besar dibanding kelompok yang ingin menetap. Dalam bukunya Sisi Gelap Perang Asia, Aiko menyebut repatriasi orang-orang Indonesia itu melalui proses yang tidak mudah. Mereka harus bisa meyakinkan pemerintah Belanda kalau Jepang tidak memengaruhi mereka untuk melawan pihak Sekutu.Pada 22 September 1945, Letjen Oyen dari KNIL mengirim sepucuk surat dari Manila, Filipina kepada General Head Quarter (Markas Besar) tentara Sekutu di Tokyo. “Banyak orang Indonesia pergi ke Jepang untuk belajar secara sukarela. Diharapkan bahwa pemerintah Hindia Belanda jangan memulangkan mereka bersama dengan tawanan perang dan orang sipil yang diinternir, tetapi menahan di Jepang sampai diadakan screening terhadap masing-masing orang,” demikian bunyi surat itu. Proses screening pada dasarnya dilakukan untuk melihat sejauh mana keterlibatan orang-orang Indonesia dengan pihak Jepang. Sekutu mencoba menjauhkan para mahasiswa itu dari propaganda Jepang. Di lain pihak, proses itu juga dilakukan untuk membatasi orang-orang yang pro-Indonesia, terutama bagi mereka yang sebelum ke Jepang telah terlibat di dalam gerakan politik tertentu. Berdasar hasil survei badan intelijen Sekutu di Jepang, diketahui ada dua orang Indonesia yang berbahaya karena anti-Belanda, yakni Majid Usman dan Mahjuddin Gaus. Menurut sejarawan Universitas Waseda Ken’ichi Goto dalam Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia , keduanya berasal dari Sumatera Barat. Usman belajar ilmu hukum di Universitas Meiji, sedangkan Gaus belajar kedokteran di Universitas Jikei. Mereka sangat vokal menyuarakan pandangan tentang orang-orang Belanda. Aktivitasnya membuat golongan anti-Belanda semakin besar di Jepang. “Mereka pasti dipengaruhi oleh fasisme anti-Belanda selama tinggal di Jepang. Mungkin tidak masalah kalau memulangkan kaum intelektual ini ke Jawa dan Sumatera. Lagi pula, kalau kaum yang dimobilisasi oleh musuh bisa pulang tanpa kesulitan, hal ini akan menimbulkan kejutan bagi pihak yang ditindas oleh penjajah dan menderita,” tulis Menteri Dalam Negeri Hindia Belanda seperti dikutip Aiko. Menjadi Warga Jajahan Satu syarat penting yang harus dipenuhi para mahasiswa Indonesia jika ingin keluar dari Jepang adalah memiliki paspor untuk urusan imigrasi. Sayangnya mereka yang datang ke Jepang selama perang tidak mempunyai paspor atau surat semacam itu. Kebanyakan dari mereka datang bersamaan dengan urusan pemerintah Jepang, sehingga di masa lalu syarat itu tidak wajib dipenuhi. Pemerintah Indonesia juga tidak bisa berbuat banyak. Tidak adanya kantor perwakilan di Jepang membuat pemerintah tidak bisa turun tangan mengatasi persoalan tersebut. Sadar akan kekurangan negara barunya, kata Aiko, warga Indonesia di Jepang telah lama mencari informasi melalui Kedutaan Besar Swedia yang mewakili kepentingan Belanda sebelum adanya Kantor Misi Militer Belanda di Jepang. “Mereka hanya bisa mohon untuk memperoleh paspor Belanda. Untuk itulah, mereka harus datang ke Kantor Misi Militer Belanda dan mengakukan diri sendiri sebagai onderdaan (baca: warga di bawah kuasa Belanda). Namun, ada kelompok yang menganggap hal itu tidak pantas. Keraguan pun menyebar di antara mahasiswa Indonesia,” kata Aiko. Tentang menjadi onderdaan Belanda, perwakilan Serikat Indonesia di Jepang pernah mengirimi Perdana Menteri Sutan Sjahrir surat pada September 1946. Dia menanyakan apakah jika status onderdaan diterima mereka dianggap melawan kesetiaan negara dan dicap sebagai pengkhianat negara atau tidak. Mengingat tidak ada lagi cara untuk mereka pulang ke Indonesia. Ironisnya, surat itu tidak pernah berbalas. Aiko menduga surat dari Serikat Indonesia itu sampai terlebih dahulu di tangan perwakilan Belanda, sehingga tidak pernah tersampaikan ke pemerintah Indonesia. Menumpang Kapal Belanda Pada November 1946, melalui Perjanjian Linggarjati, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera. Di sinilah kesempatan mahasiswa Indonesia untuk pulang. Belanda secara remsi memperbolehkan para mahasiswa di Jepang ke Tanah Airnya. Kesempatan ini menjadi yang terakhir dan satu-satunya. Jika terlewat, mereka harus tinggal di Jepang tanpa bantuan biaya apapun. Pemerintah Belanda menyiapkan kapal dari Java China Paketvaart Lijen, bernama Cibadak . Kapal itu direncanakan berangkat sebanyak empat kali dari wilayah Kobe sepanjang 1947 (Februari, Maret, Mei, dan Agustus). Kepulangan terbesar mahasiswa Indonesia, hampir 100 orang, terjadi di bulan Februari. Sementara sisanya tersebar di tiga kloter selanjutnya. “Di antara mahasiswa Indonesia, masih ada rasa keberatan untuk pulang dengan kapal Belanda, tetapi di lain pihak, juga ada yang berpendapat bahwa mereka wajib pulang secepat mungkin dengan paspor Belanda agar bisa menyumbang perjuangan kemerdekaan,” tulis Aiko. Berdasar hasil wawancara dengan mahasiswa yang menumpang kapal Cibadak, Aiko Kurasawa memperoleh informasi bahwa selama di kapal mahasiswa Indonesia ditempatkan di dek kapal. Nahkoda kapal mengira mereka adalah romusha . Setelah melakukan protes keras, akhirnya mereka dipindahkan ke kabin. Kapal Cibadak tiba di Tanjung Priok sekitar akhir 1947. Para penumpang asal Indonesia langsung diserahkan kepada Palang Merang Indonesia. Mereka dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Ken’ichi Goto mencatat sejumlah mahasiswa segera menyumbangkan diri ke pemerintah RI. Diketahui empat orang di antaranya menjadi anggota TNI. Menurutnya, hal itu membuktikan semangat patriotisme mahasiswa Indonesia dari Jepang. Lantas bagaimana nasib mahasiswa yang tidak ikut pulang pada 1947? Menurut Aiko Kurasawa kebanyakan dari mereka berhasil menamatkan pendidikan di Jepang sambil bekerja di kantor-kantor Sekutu. Sewaktu pulang ke Indonesia tahun 1950-an, setelah penyerahan kedaulatan, mereka mendapat sambutan baik dari pemerintah Indonesia. Juga memperoleh posisi baik di pemerintahan, karena pemilik gelar sarjana masih cukup langka. “Mereka mengambil peranan penting dalam hubungan dengan Jepang pada tahun 1950-an,” kata Aiko.

Selepas dari pengasingan di Bengkulu pada awal Maret 1942, Belanda mencoba untuk membawa Sukarno dan Inggit Garnasih ke Australia. Hal itu terpaksa dilakukan karena pihak Belanda khawatir jika pemimpin rakyat Indonesia tersebut akan digunakan sebagai propagandis oleh bala tentara Dai Nippon. Namun dalam kenyataannya kekuatan militer KNIL di Sumatra tak berdaya saat harus berhadapan dengan Tentara Ke-25 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Alih-alih menyelamatkan Sukarno dan membawanya ke Australia, mereka justru sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. “Mereka seperti pengecut: lari terpontang-panting…Dan membiarkanku tinggal. Ini adalah kesalahan besar dari mereka,” ungkap Sukarno dalam otobiografinya yang disusun oleh Cindy Adams, Bung Karno Pejambung Lidah Rakjat Indonesia. Sukarno dan seluruh keluarganya lantas terdampar di Padang. Untuk sementara mereka tinggal di rumah salah seorang kenalan baik Sukarno bernama Woworuntu. Dan seperti yang ditakutkan oleh pihak Belanda, militer Jepang ternyata benar-benar mendatangi Sukarno dan mengundangnya untuk datang ke markas besar mereka di Bukittinggi. Pimpinan tentara Jepang Kolonel Fujiyama mengajak Sukarno untuk membantu mereka selama bercokol di Hindia Belanda. Sebaliknya, Sukarno sendiri memiliki pemikiran jika dia pun  harus memanfaatkan Jepang demi kemerdekaan bangsanya. Maka terbentuklah kesepakatan antara Kolonel Fujiyama dengan Sukarno. Suatu hari Sukarno mendengar berita bahwa seorang kawan baiknya bernama Anwar Sutan Saidi telah ditangkap Kenpeitai (Polisi Militer Angkatan Darat Jepang) di Bukittinggi. Anwar dituduh telah bersekongkol akan melawan kekuasaan bala tentara Jepang. Demi menolong Anwar, Sukarno memutuskan untuk menghadap Kolonel Fujiyama. Begitu sampai di Bukittinggi, Sukarno lantas menuju rumah Munadji di Jalan Syekh Bantam. Di rumah salah seorang kawan Minang-nya itu, dia lantas menitipkan tas yang berisi kalung emas dan liontin berlian kepunyaan Inggit Garnasih. Sukarno sendiri lalu bergegas menemui para pembesar militer Jepang di markasnya dan berhasil membebaskan Anwar hari itu juga. Tetapi alangkah kagetnya Sukarno. Usai mengurus pembebasan Anwar, dia menemukan kenyataan tas miliknya raib digondol maling. Munadji dan Anwar yang merasa malu atas kejadian itu lantas meminta pertolongan kepada seorang ulama bernama Inyik Djambek, panggilan hormat orang Bukittinggi kepada Syekh Mohammad Djamil Djambek. Ajaib. Berkat bantuan sang ulama yang masih kerabat dekat dari Mohammad Hatta itu, tas milik Sukarno bisa kembali. Disebutkan, sang maling seorang laki-laki Tionghoa mengembalikan sendiri tas itu lewat cara menaruhnya di sudut suatu sawah. Tas itu kemudian diambil oleh Inyik Djambek dan diserahkan secara langsung olehnya kepada Sukarno. Benarkah pencuri tas itu adalah seorang Tionghoa? Hasjim Ning, salah satu keponakan Hatta meragukan cerita itu. Dalam otobiografinya yang disusun olehA.A. Navis , Pasang Surut Pengusaha Pejuang, Hasjim pernah mengonfirmasi cerita tersebut kepada orang-orang Bukittinggi yang tahu akan kejadian itu. Jawaban mereka sangat mengejutkan. “Ah yang mencurinya memang orang awak . Karena malu pada Bung Karno, dikatakanlah yang mencurinya orang Cina. Padahal mana berani Cina di sana menjadi pencuri. Apalagi mencuri milik Bung Karno, seorang pemimpin yang sangat dihormati rakyat…” ungkap salah seorang dari mereka. Menurut Hasjim, kejadian sebenarnya adalah begitu mendapat laporan tas milik Bung Karno digondol maling, Inyik Djambek berinsiatif memanggil pimpinan penjahat paling ditakuti di Bukittinggi. Dengan marah, Inyik Djambek menyuruh sang pemimpin dunia hitam itu untuk ikut bertanggungjawab. “Malu awak , tolonglah carikan!” katanya. Merasa segan kepada sang ulama dan Bung Karno, "sang bos" kemudian mencari “maling kelas teri” tersebut. Tidak perlu waktu berjam-jam, orang itu berhasil ditemukan. Persoalan baru datang: seluruh isi tas tersebut sudah terlanjur berpindah tangan kepada para penadah di pasar gelap. “(Baru) dua hari kemudian, kopor itu diserahkan kepada Inyik Djambek lengkap beserta isinya,” ungkap Hasjim. Rupanya keterlambatan itu terjadi karena sang maling harus ekstra keras mengambil kembali barang-barang hasil curiannya itu kepada para penadah.

Melalui siaran Radio Domei  oleh Jusuf Ronodipuro, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 berhasil mengudara hingga ke luar negeri. Namun, sebelum proklamasi dibacakan jam 10.00 hari itu, usaha-usaha menyiarkannya telah dilakukan pemuda-pemuda di Jakarta. Salah satunya oleh regu Dajal dari kelompok Prapatan 10. Kala itu, pemuda-pemuda di Jakarta tergabung dalam beberapa kelompok, seperti Menteng 31, Cikini 71, hingga Prapatan 10. Nama-nama kelompok ini diambil dari lokasi markas mereka. Prapatan 10 menjadi julukan untuk kelompok mahasiswa yang tinggal di Asrama Prapatan no. 10, dekat Stasiun Senen. Pentolannya antara lain Eri Sudewo, Sudarpo Sastrosatomo, dan Sudjatmoko. Menurut Aboe Bakar Lubis dalam Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku dan Saksi, Asrama Prapatan 10 telah dibuka sejak Oktober 1943 untuk mahasiswa kedokteran Ika Daigaku, sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba. Asrama ini dihuni oleh mayoritas mahasiswa asal luar Jakarta. Pada 17 Agustus pagi, di Prapatan 10 telah dibentuk regu-regu dengan pekerjaan masing-masing. Ada regu penggempur untuk mengamankan proklamasi, ada pula regu palang merah yang bersiap jika terjadi pertumpahan darah. “Tidaklah sukar mengatur mahasiswa-mahasiswa yang baru keluar dari latihan ketentaraan Peta. Tugas telah diberikan dan diterima. Sebagian yang masuk barisan penggempur sudah berangkat ke Pegangsaan Timur 56, tempat dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan,” tulis Sidik Kertapati dalam Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Selain regu penggempur dan palang merah, ada regu dengan nama yang menarik: Regu Dajal. Tak diketahui mengapa dinamai Regu Dajal, yang jelas tugasnya adalah melakukan propaganda dan menjaga asrama sebagai markas komando. Selain itu, ada tugas khusus untuk Regu Dajal, yakni merebut gedung radio Hosokyuku agar proklamasi dapat disiarkan secara langsung. Empat orang dari Regu Dajal yang diutus yakni Radja Tjut Rachman, Rahadi, Usman, dan Ridwan. Masing-masing dibekali sebuah pistol. “Kedatangan regu mahasiswa itu memang sudah diatur sebelumnya oleh buruh dan pegawai yang bekerja di tempat itu. Mereka masuk melalui jalan belakang dan seperempat jalan menjelang jam 10.00 sudah berada di gang depan kamar siaran,” tulis Sidik. Sayangnya, rencana penyerobotan radio ternyata telah bocor. Mereka diketahui petugas kemananan Jepang sehingga kemudian terjadi keributan. Mobil lapis baja dan sepasukan kempeitai datang tak lama kemudian. Usaha menyiarkan proklamasi secara langsung pun gagal. Menurut Soejono Martosewojo dalam Mahasiswa ’45 Prapatan-10: Pengabdian 1, kegagalan misi itu juga disebabkan oleh jatuhnya pistol Ridwan. Karena menimbulkan bunyi keras, mereka pun panik dan akhirnya mundur. “Kelompok mahasiswa ini lari meninggalkan studi radio, akhirnya pulang ke asrama dengan penuh rasa kecewa. Sesampainya di asrama para mahasiswa ini segera melaporkan kegagalan tugas yang dibebankan kepada mereka sehingga perlu diusahakan penyiarannya melalui cara lain,” tulis Soejono. Karena kegagalan itu, regu Dajal juga kehilangan satu mobil yang diparkirkan di dekat kantor radio. Beruntung mobil pengganti berhasil didapatkan dan kemudian dipakai untuk membawa Sukarno ke rapat besar di Lapangan Ikada. Tugas Regu Dajal selanjutnya adalah menyebarkan pamflet-pamflet propaganda kemerdekaan. Pamflet distensil di kantor Domei lalu disebarkan ke khalayak sambil berteriak, “Indonesia telah Medeka!” Malamnya, mereka juga mencorat-coret tembok dengan tulisan berbahasa Indonesia dan Inggris serta karikatur. Selain tembok, mereka menyasar trem kota, gerbong kereta api. “Merdeka atau mati!” Sekali merdeka tetap merdeka!”, “Indonesia never again the lifeblood of any nation,” begitu bunyi tulisan para pemuda itu.

Sepakterjang Sukarno di era pemerintah militer Jepang di Indonesia (1942-1945) ternyata sempat direkam oleh pihak Sekutu. Sejarah mencatat, bersama Mohammad Hatta dan sejumlah tokoh nasional lainnya, Sukarno pernah memilih jalur kooperatif kala bala tentara Dai Nippon menguasai Indonesia. “Pada waktu itu tidak ada yang mengetahui, apakah pengadilan penjahat perang mungkin melibatkan pemimpin utama Indonesia. Dalam hal ini, Sukarno dan Hatta jelas dalam bahaya…” ungkap sejarawan Rudolf Mrazek dalam Sjahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia.

Suatu sore di pesisir Tawau, Malaysia, pada 1961. Rasid, pemuda dari Suku Tidung yang mendiami Pulau Sebatik, sedang menjual panennya. Dia sudah biasa ke Tawau dan hafal keadaan sekitarnya. Tapi sore itu berbeda. Banyak tentara Malaysia berjaga di beberapa sudut. Setahun berikutnya, Rasid menjual panen di Pulau Nunukan, Indonesia. Kali ini dia melihat banyak tentara Indonesia. Sebelumnya tak pernah seperti ini. Tentara di mana-mana. Setahun berselang, Rasid baru tahu mengapa tentara muncul di dua pulau itu. Dia mendengar Indonesia mengumumkan konfrontasi dengan Malaysia setelah Inggris berencana membentuk Federasi Malaysia pada 20 Januari 1963. Rasid tinggal di Pulau Sebatik, gugus pulau terdepan di Kalimantan Utara. Pulau kecil ini terbagi dua. Satu masuk wilayah Indonesia, satu lagi bagian Malaysia. Dia tinggal di Pulau Sebatik wilayah Indonesia. Tempat tinggalnya diapit dua wilayah: Nunukan di barat dan Tawau di timur. Itu dua tempat di mana Rasid menjual panen. Sebab di dua tempat itu penduduknya lebih banyak dan pembangunannya lebih maju ketimbang di Sebatik. Rasid, sebagaimana orang-orang Tidung di Pulau Sebatik, menjalin hubungan erat dengan orang-orang di Nunukan dan Tawau. Sebagian kerabat dan rekan dagang mereka ada di Nunukan, Tawau, dan wilayah Sebatik yang masuk dalam kepemilikan Malaysia. Ini membuat Rasid dan orang Tidung lainnya berada dalam dilema. “Sebagai masyarakat perbatasan, mereka tidak menginginkan adanya konfrontasi,” kata Sugih Biantoro, peneliti sejarah di Puslitbang Kebudayaan, Kemdikbud, kepada historia.id . Sugih meneliti kehidupan Suku Tidung selama masa Konfrontasi. Dia sempat menemui sejumlah penyintas Konfrontasi dari Suku Tidung, termasuk Rasid. Sugih menuturkan, orang-orang Tidung seperti Rasid harus memilih: menegaskan identitasnya sebagai warga negara Indonesia atau sebagai masyarakat perbatasan yang bersaudara. Mereka memilih yang pertama. Tapi mereka menekankan, keterlibatannya dalam berperang bukanlah melawan saudaranya sesama orang Tidung di Malaysia, melainkan terhadap Inggris. “Konfrontasi itu awalnya berkenaan dengan Inggris, orang Malaysia itu bertetangga, kita mengusir Inggris dari Malaysia, kami membantu negara, kalau perang kami siap…” kata Kahar, orang Tidung lainnya penyintas Konfrontasi kepada Sugih dalam tesisnya “ Masyarakat Perbatasan di Sebatik Masa Konfrontasi 1963–1966” di Universitas Indonesia. Sejumlah pemuda Tidung kemudian bergabung ke barisan sukarelawan dan pasukan pembantu. Keduanya sama-sama bersifat sukarela. Perbedaannya terletak pada tanggung jawab. Barisan sukarelawan bertanggung jawab ikut membantu militer Indonesia memasuki wilayah musuh, sedangkan barisan pembantu tak wajib ikut masuk. Pemuda Tidung dalam barisan sukarelawan dan pasukan pembantu memperoleh latihan dari pasukan KKO (kini Marinir) TNI AL selama tiga bulan di Nunukan. Materinya dari baris-berbaris, menggunakan senjata api dan granat, pengetahuan berperang, sampai cara menyerang musuh di palagan. Setelah menuntaskan latihan tiga bulan, para pemuda Tidung kembali ke Sebatik. Di sini mereka berlatih lagi. Tapi tak sesering seperti di Nunukan. Seraya kepulangan mereka ke Sebatik, ribuan pasukan KKO mendarat di pulau itu. Pemuda Tidung dalam barisan sukarelawan dan pasukan pembantu memperoleh tugas sebagai penunjuk jalan. Mereka menuntun militer Indonesia mempelajari kondisi lapangan dan kekuatan lawan. “Sukarelawan dianggap sebagai pasukan yang paling mengetahui lokasi di lapangan. Hal itu dikarenakan banyak sukarelawan merupakan penduduk lokal,” catat Sugih. Menurut Muhammad Yamin Sani dan Rismawati Isbon dalam “Orang Tidung di Pulau Sebatik” termuat di jurnal Al-Qalam No. 24 Tahun 2018, orang Tidung telah mendiami pulau ini sejak abad ke-17. Sebatik kala itu hampir sepenuhnya tertutup hutan lebat. Tak mudah bagi luar Sebatik masuk ke sini. Hanya orang setempat yang tahu seluk-beluk wilayah ini. Atas tugasnya itu, para sukarelawan dan pasukan pembantu mendapat upah Rp2 uang lama dan Rp25.000 uang baru. Selain itu, ada juga uang makan, beras, dan rokok untuk mereka. Sepanjang bertugas dengan militer Indonesia, Kahar mengaku dua kali berkontak senjata dengan militer Malaysia. “Kita dihantam sama Gurkha. Kita tidak punya senjata. Hanya granat saja. Kami pun lari. Ada yang kena di kaki kena darah,” kenang Kahar. Gurkha adalah kesatuan tentara yang berasal dari Nepal dan berada di bawah militer Inggris. Mereka ikut bertugas di Sebatik selama masa Konfrontasi menghadapi Indonesia. Rombongan Kahar pernah juga dihantam mortir di dalam hutan. Dia dan rombongannya langsung tiarap. Tiga kali mortir menghantam mereka. Mereka semua selamat. Tak ada korban. Tapi setelah kejadian itu, Kahar menangis sendirian di hutan. Betapa dekatnya dia dengan kematian. Dia juga mengingat orang tua dan keluarganya di rumah. Sementara itu, Ibrahim, pemuda Tidung lainnya dalam barisan sukarelawan, mengatakan pernah menyerang pos jaga Malaysia di wilayah Simpang Tiga, Malaysia, bersama 14 orang temannya. “Waktu itu kita menyerang pos Gurkha, ada teman saya sersan Trisno dari KKO tewas. Ada juga yang luka kena tembak di kakinya,” terang Ibrahim. Penduduk Tidung lainnya yang tak bergabung dalam sukarelawan dan pasukan pembantu juga ikut membantu militer Indonesia selama Konfrontasi. Macam-macam bentuk bantuannya. Mereka memberikan lauk pauk dari hasil bumi setempat kepada militer Indonesia untuk ditukar dengan makanan kaleng. “Sayur kangkung ditukar dengan makanan kaleng,” kata Maswari, orang Tidung yang tak ikut dalam sukarelawan dan pasukan pembantu. Hubungan antara orang Tidung dan militer Indonesia cukup baik. Beberapa anggota KKO mempelajari bahasa Tidung sehingga pergaulan lebih lancar. Pasukan KKO juga sempat mendirikan sekolah rakyat. Pengajarnya dua orang. Dua puluh anak Tidung bersekolah di tempat itu. Salah satunya Maswari. Maswari mengatakan, ada kalanya juga orang Tidung agak takut dengan militer Indonesia. Ini sebenarnya berkaitan cerita dari anggota sukarelawan dan pasukan pembantu. Seorang di antara mereka menceritakan ke orang Tidung lainnya tentang hukuman dari anggota KKO jika mereka lalai dalam tugas. Ketika Konfrontasi berakhir pada 1966, pemuda Tidung dalam barisan sukarelawan dan pasukan pembantu kembali menjadi nelayan atau petani. KKO pun berangsur-angsur meninggalkan tanah Tidung. Kegiatan di sekolah buatan KKO tak berlanjut. “Sedih ketika KKO pulang, karena ada yang baik sudah seperti saudara… Anggota KKO masih muda-muda semua,” kenang Maswari. Para pemuda Tidung seperti Rasid, Kahar, dan Ibrahim mengatakan, mereka senang bisa bergabung dan membantu militer Indonesia selama Konfrontasi. Tapi setelah Konfrontasi berakhir, mereka cukup kecewa dengan sikap abai pemerintah terhadap pembangunan Pulau Sebatik. “Dirinya yang dulu ikut bersama-sama berjuang mempertahankan wilayah Indonesia dilepas begitu saja tidak diperhatikan oleh pemerintah,” kata Sugih menirukan pengakuan eks sukarelawan dan pasukan pembantu.

SELAIN menghadapi Portugis, Kesultanan Aceh di bawah Sultan Ala’ad-din Ri’ayat Shah al-Kahar, juga berambisi untuk menguasai Pulau Sumatra. Penentang utamanya adalah Kerajaan Batak yang luas dan memiliki jalur ke utara dan ke pantai barat Aceh, dengan pusat terletak di wilayah sungai Singkil yang masih dalam wilayah Batak, yakni Tapanuli.