Hasil pencarian

SEBAGAI salah satu jalan tertua di Amsterdam, Belanda, Warmoesstraat menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah, di antaranya kemunculan bursa saham pertama di dunia. Pada abad ke-16, Warmoesstraat tak hanya jalur transportasi penting, tetapi juga tempat tinggal para pedagang. Mereka hanya perlu ke luar rumah untuk bertemu pedagang lain atau melakukan transaksi jual beli. Seiring berjalannya waktu, makin banyak pedagang dari berbagai kota datang ke sana untuk berbisnis. Kawasan itu seakan tak pernah berhenti berdenyut, terlebih setelah Amsterdam menjadi pusat perdagangan di Eropa. Tak jarang para kuli angkut yang membawa gerobak kesulitan mencari jalan di antara kerumunan pengendara dan pedagang. Menyadari keadaan tersebut tidak dapat terus berlanjut, pada 1561 Dewan Kota menetapkan New Bridge sebagai tempat untuk berdagang. Di sana, selain melakukan transaksi, para penjual maupun pembeli juga bisa mengetahui berbagai informasi terkait pelayaran dan perdagangan berbagai perusahaan.

NAMA Warren Buffet, Ken Griffin, dan James Harris Simons alias Jim Simons sudah tak asing bagi mereka yang berkecimpung di dunia saham. Ketiga tokoh itu kerap menjadi perbincangan karena berhasil membangun kekayaan melalui investasi saham. Namun, pernahkah anda mendengar nama Jan Allertsz? Jan Allertsz merupakan orang pertama yang menjual saham tahun 1603. Setahun sebelumnya, ia membeli saham VOC yang baru didirikan pada 20 Maret 1602. Pria yang berasal dari keluarga pengusaha kapal tongkang yang beroperasi antara Amsterdam dan London itu menjual sahamsenilai 2.400 gulden kepada Maria van Egmont tanggal 3 Maret 1603.Masih di hari yang sama, Allertsz kembali menjual sahamnya seharga 600 gulden kepada Nyonya van Barssum di Den Haag.

SABTU malam, 31 Agustus 1602. Neeltgen Cornelis bimbang. Sejak beberapa waktu yang lalu kakinya tak berhenti bergerak, seakan hal itu dapat membantunya membuat keputusan penting. Sesekali melirik jam, namun alih-alih bergegas, Neeltgen justru kembali termenung. Diabimbang selama berhari-hari, pikirannya berputar pada kemungkinan-kemungkinan spekulatif. “Jika aku melakukannya, keuntungan yang besar sudah pasti di tangan. Namun, jika ini tidak berjalan sesuai rencana maka habislah aku,” kurang lebih itulah yang ada di pikiran asisten rumah tangga tersebut.

KANTOR Arsip Amstedam menemukan andil ( andeel , saham) unik VOC ( Vereenigde Oost-Indische Compagnie , Kumpeni) bertanggal 6 Oktober 1606. Inilah salah satu dari dua andil tertua VOC yang dikeluarkan di Amsterdam, demikian menurut peneliti Harmen Snel kepada harian Belanda de Volkskrant . Surat saham senilai 600 gulden ini dibeli pada tanggal 6 Oktober 1606 oleh Theunis Jansz, seorang penjual rempah-rempah yang kemudian menjual ikan haring dan menetap di Vrouwensteeg (gang kecil antara Damrak dan Nieuwendijk, Amsterdam pusat). Pada tahun-tahun pertama, dia memperoleh bunga sebesar 10 persen, demikian Harmen Snel. Sekarang saham itu akan berharga 10 ribu euro, sekitar Rp160 juta.

SAAT ini saham menjadi instrumen investasi yang banyak dipilih karena memberikan keuntungan yang menarik. Ternyata, sejarah saham terkait dengan pendirian Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Sejak akhir abad ke-16, perusahaan dagang bermunculan di Belanda dan melakukan pelayaran ke Asia. Persaingan yang ketat mengakibatkan harga-harga jatuh dan keuntungan rendah. Pemerintah Belanda menganggap jika masing-masing perusahaan berhenti bersaing maka perdagangan Belanda dengan Timur Jauh akan lebih menguntungkan. Perusahaan yang kuat dan bersatu juga dapat dikerahkan dalam perang melawan Spanyol dan Portugis.

SELAMA sembilan bulan Mohammad Hatta meringkuk di Penjara Glodok. Dia menjadi pesakitan karena tulisan-tulisannya dalam majalah Daulat Ra’jat   yang menyulut propaganda Indonesia merdeka. Tidak cukup di Penjara Glodok, pemerintah Hindia Belanda kemudian berniat mengasingkan Hatta ke Boven Digul, Papua. Hatta sendiri tidak peduli di manapun raganya berada. Yang bikin Hatta gundah adalah bagaimana cara membawa buku-bukunya ikut dalam pengasingan. Karena dengan buku, Hatta merasa bebas. Pikirannya bisa tetap sehat dengan melahap berbagai buku pengetahuan. Begitulah kiranya Hatta punya kecintaan terhadap literasi. Masalahnya, buku Hatta itu banyak sekali. “Dalam peti buku yang berukuran ¼ meter kubik satu, jumlahnya 16 buah. Jadi semuanya 4 m3. Mengepak semua buku itu akan memakan waktu paling sedikit 3 hari,” ujar Hatta dalam Memoir. Beruntunglah Hatta kerena pemerintah Hindia Belanda mengizinkan Hatta membawa buku-bukunya ke Digul. Syaratnya, dia hanya diberi waktu tiga hari berturut-turut pulang balik dari Penjara Glodok kerumahnya di Jalan Sawah Besar. Dengan bantuan kemenakan-kemenakannya, semua buku Hatta berhasil dikemas ke dalam 16 peti besi. Pada 28 Januari 1935, Hatta tiba bersama tahanan politik PNI Baru lainnya di Tanah Merah, Boven Digul. Beberapa diantara mereka seperti Sutan Sharir dan Mohammad Bondan. Setelah disambut oleh panitia penerimaan, Hatta mulai teringat lagi dengan barang-barangnya. Dia hanya membawa pakaian dalam 1 kopor sementara buku sebanyak 16 peti besi. Dari kantor pemerintah ke kampung interniran jaraknya sekira 1,5 km. Hatta putar akal karena tidak mungkin menggotongnya sendirian. Seorang anggota panitia penerimaan mengusulkan kepada Hatta agar memakai jasa orang Kaya-Kaya, suku lokal yang mendiami Boven Digul. Orang-orang Kaya yang terdidik memang kerap bekerja membantu kaum interniran. Hatta menerima tawaran tersebut. “Kami berunding dengan seorang Kaya-Kaya yang kira-kira menjadi pemimpin mereka. Ia meminta sebagai ongkosnya satu uang kelip untuk tiap-tiap peti,” kenang Hatta. Uang kelip waktu itu nilainya 5 sen, bentuknya bundar dan berlobang ditengahnya. Memasuki tengah hari, sampailah Hatta di rumah yang disiapkan untuknya. Tidak ketinggalan 16 peti buku yang diusung orang Kaya-Kaya. Berkat bantuan orang Kaya-Kaya itu, Hatta bebas mengisi hari-hari pengasingannya di Boven Digul dengan membaca buku. Pada waktu pagi hingga menjelang siang, Hatta leluasa belajar di ruang bacanya. Setiap dua kali sepekan, Hatta memberi kursus kepada rekan-rekannya sesama tahanan Digul pelajaran ekonomi dan filsafat, Hatta juga dapat menambah penghasilannya dengan menulis karangan untuk surat kabar Pemandangan . Karangan itu dikirim secara berkala tiap bulan. Dalam melakoni pekerjaan intelektual tersebut, tentu saja buku-buku yang diboyong Hatta dari Jakarta itu amat besar perannya.   Hingga pada Desember 1935, pemerintah memutuskan memindahkan Hatta ke Banda Neira, Kepulauan Maluku. Lagi-lagi orang Kaya-Kaya diperbantukan untuk menggotong buku-buku Hatta. Namun kali ini, mereka meminta bayaran sebesar 10 sen untuk tiap peti. Di Banda Neira, Hatta juga tidak lepas mengisi waktu dengan buku-bukunya. Belajar dan mengajar tetap menjadi rutinitas. Sekali waktu, buku-buku Hatta kena tumpahan air dari vas bunga oleh anak-anak angkat Sutan Sjahrir dari keluarga Baadilah yang bermain-main. Sjahrir memarahi anak-anak angkatnya itu dan Hatta pun turut meluapkan kegusarannya. Hatta menghardik mereka bahwa buku-buku itu alat pengetahuan yang harus dijaga betul. Rupanya Sjarir jadi merasa ikut bersalah. Pada akhir bulan sesudah kejadian itu, Sjahrir minta diri untuk pindah rumah. Sjahrir ingin menjaga ketenangan Hatta dari gangguan anak-anak angkatnya beserta saudara-saudara mereka yang nakal-nakal. “Ia kuatir nanti banyak buku-bukuku tersiram air, mungkin robek. Semacam itu jangan sampai terjadi,” demikian menurut Hatta.       Masa pengasingan di Banda Neira berakhir pada 1 Februari 1942. Dengan kapal terbang laut Catalina, Hatta, Sutan Sjahrir dan tiga orang anak angkatnya diangkut ke Jawa. Tidak banyak yang bisa dibawa karena kapasitas muatan dalam pesawat terbatas. Hatta pun harus rela berpisah dari buku-buku yang sudah seperti anak-anaknya sendiri. “Yang kusayangkan ialah bahwa buku-bukuku tidak dapat dibawa serta dan ditinggalkan di Neira. Hanya satu Atlas Bos yang dapat kupindahkan ke dalam kopor pakaianku yang terbuat dari kulit,” kenang Hatta. Perpisahan Hatta dengan buku-bukunya rupanya hanya untuk sementara. Hatta barangkali ditakdirkan untuk selalu hidup bersama dengan buku-bukunya. Semua buku-buku yang tertinggal di Banda Neira akhirnya kembali ke sisi Hatta setelah dia menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Buku-buku itu, kini masih tersimpan rapi di rumah peninggalan Bung Hatta di Jalan Diponegoro 57, Jakarta Pusat.*

TUMPUKAN kertas tua itu menyimpan memori apa yang pernah terjadi di penjuru Nusantara pada masa silam. Mulai dari catatan perdagangan, persaingan antar-kerajaan, peperangan, keputusan gubernur jenderal, hingga kehidupan sosial masyarakat bumiputra. Itulah sekelumit gambaran mengenai arsip kolonial berbahasa Belanda yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). “Kekayaan arsip nasional kita sesungguhnya khazanahnya sangat kaya. Hampir semua aspek (kehidupan) itu tersentuh. Dengan demikian, ini akan sangat membantu bagi para pengguna yang bukan hanya sejarawan,” kata sejarawan Universitas Indonesia Bondan Kanumoyoso dalam acara “Ekspose Guide Khazanah Arsip Berbahasa Belanda”, kemarin, 1 Desember 2022. Di masa kolonial, sudah ada beberapa lembaga kearsipan. Arsip dari masa VOC sebelumnya dikelola di bawah lembaga Algemeene Secretarie. Kemudian, pada 28 Januari 1892, dibentuklah Landsarchiev atau Lembaga Kearsipan Hindia Belanda. Lembaga ini pertama kali dikepalai oleh Mr. Anne Jacob van der Chrijs hingga 1905. Selanjutnya, tiga orang arsiparis memimpin lembaga ini sampai 1942. Mereka adalah Dr. F. de Haan, E.C. Godee Molsbergen, dan Dr. Frans Rijndert Johan Verhoeven. De Haan menjadi kepala dari tahun 1905 sampai 1922. Ia merupakan arsiparis yang menonjol. Karya-karyanya banyak menjadi rujukan bagi ahli-ahli sejarah Indonesia.   Memasuki era Republik Indonesia, arsip yang disimpan Landsarchiev dihibahkan kepada  ANRI. Jumlahnya sangat melimpah. Berdasarkan hasil identifikasi, semuanya terdiri dari 16.532 meter arsip kertas, 123.276 foto positif, 14.066 lembar peta, dan 11.904 roll mikrofilm. Saat ini, total khazanah arsip berbahasa Belanda berjumlah 15 khazanah untuk periode VOC, sedangkan periode Hindia Belanda berjumlah 150 khazanah. Hampir semua arsip-arsip ini sudah diolah dan dapat diakses publik.    Selain untuk penulisan sejarah, menurut Bondan, arsip-arsip itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Permasalahan yang berkaitan dengan otonomi daerah, misalnya, sangat memerlukan peran arsip. Kemudian, penelitian tentang penanggulangan bencana alam (mitigasi), penelitian mengenai karakteristik budaya masyarakat lokal, penelitian lingkungan hidup, hingga penelitian yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan perkebunan. “Dengan demikian, arsip akan dapat dimanfaatkan dan pemanfaatannya bisa dinikmati masyarakat Indonesia seluas-luasnya,” ujar Bondan. Sejarawan Bondan Kanumoyoso dan Peter Carey narasumber dalam “Ekspose Guide Khazanah Arsip Berbahasa Belanda”, di Aston Priority Simatupang & Conference Center, Jakarta Selatan, 1 Desember 2022. (Foto: Martin Sitompul/Historia.)  Hal senada diungkapkan sejarawan Peter Carey, sejarawan yang mendikasikan hidupnya untuk meneliti Pangeran Diponegoro. Arsip sangat membantunya dalam menyusun disertasi berjudul “Pangeran Dipanegara and The Making of the Java War, 1825-1830”. Disertasi yang dipertahankan di Oxford University itu kemudian dibukukan dalam Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 (2011) . Tapi, untuk merampungkan karya monumental itu, Peter melalui proses yang telaten. Pada kurun waktu 1976-1977, dia hampir setiap hari mengunjungi kantor ANRI yang saat itu masih berlokasi di Jl. Gajah Mada 111. Dia mengubek-ubek arsip Karesidenan Yogyakarta periode abad ke-17 dan ke-18. Peter mengakui arsip itu menjadi tulang punggung sumber sejarah dalam menyusun Kuasa Ramalan dan Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855 .  “Arsip Karesidenan tidak ada taranya,” ujar Peter Carey. “Seumpamanya kita mau menulis sejarah lokal, itu adalah suatu landasan yang krusial.” Dari arsip, Peter Carey memperoleh gambaran mengenai sosok Diponegoro. Disebutkan bahwa Diponegoro gemar bermain catur, mengunyah sirih, bahkan selera humornya sarkastik. Ilmu firasat Diponegoro juga dikatakan sangat tepat sekali. Peter tak pernah menduga sang pangeran adalah pribadi yang sangat menarik. Dan deskripsi yang pasti seperti itu hanya bisa datang dari arsip. “Semua yang saya tahu mengenai Diponegoro datang dari arsip. Baca dan membaca, mengunyahnya seperti Diponegoro mengunyah sirih,” tandas Peter Carey. Sementara itu, arsiparis ANRI Jajang Nurjaman, yang mengolah khazanah arsip statis berbahasa Belanda, berharap publik semakin mengetahui kekayaan harta karun informasi dalam arsip berbahasa Belanda koleksi ANRI. “Walaupun arsipnya berbahasa Belanda,” kata Jajang, “tetapi banyak informasi yang terkandung di dalamnya berbicara mengenai masyarakat Indonesia.”*

SELASA, 28 Januari 1947, ketika matahari pagi sudah setinggi tombak, penduduk dikumpulkan di sebuah lapangan Suppa, ada suara pistol meletus dan ratusan orang terkapar, lalu dimakamkan dalam tiga liang besar. Saat itu, Sikati berusia sekitar 25 tahun, bersama seorang bayinya tidur dengan pulas di rumahnya di Kampung Ujung, Desa Malongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Jaraknya sekitar 10 kilometer menuju Suppa. Ketika suara azan subuh dari surau-surau belum terdengar, tiba-tiba datang suara gaduh. Ada serdadu ramai teriak, memerintahkan semua penghuni rumah untuk keluar.

PEMERINTAH kolonial Belanda telah mengajukan rancangan ordonansi kopra kepada Dewan Rakyat di Manado. Tujuan ordonansi ini untuk melindungi kebun-kebun masyarakat dari para saudagar. Rancangan ordonansi memuat larangan saudagar-saudagar kopra membuat kontrak ilegal dengan para petani kopra. Pembuatan kontrak harus mendapat izin dari kepala pemerintahan setempat. Melalui surat izin tersebut, pembelian kopra hanya dapat dilakukan oleh saudagar yang terdaftar oleh Residen Manado. Saudagar yang tidak memperoleh surat izin namun tetap melakukan perjanjian ilegal, akan ditindak dengan hukuman setinggi-tingginya satu tahun penjara atau denda sepuluh ribu rupiah.  Ordonansi kopra dibuat dengan pengecualian. Jual beli atau gadai menggadaikan kopra tetap dapat dilakukan oleh masyarakat pribumi. Beberapa lembaga yang mendapat pengecualian seperti Algemeene Volkscredietbank serta badan-badan di bawahnya. Termasuk perkumpulan koperasi yang diakui oleh badan hukum menurut Staatsblad  1927 No. 91, seperti Volksbank Tonsea dan lembaga-lembaga pinjaman lain yang ditentukan oleh Residen Manado. Surat kabar Soeara Rakjat ,   28 Januari 1939 mewartakan, urgensi dibuatnya rancangan ordonansi kopra lantaran para pemilik kebun di Keresidenan Manado, khususnya Minahasa, tidak dapat menikmati hak-hak atas perniagaan kopra. Persoalan ini telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Mulanya perjanjian kopra yang dibuat tanpa izin resmi meminta petani kopra menyerahkan kebun kelapa, baik beserta tanahnya maupun tidak, untuk selamanya atau sementara waktu, yang kelak menjadi tanggungan petani kepada saudagar. Petani juga diharuskan menggadaikan kopranya kepada para saudagar pada waktu lebih dari tiga bulan setelah perjanjian dibuat. Hal ini tentu memberatkan para petani.   Skema yang berlaku saat itu para saudagar kopra memberikan uang muka untuk mengikat para petani atau pemilik kebun kelapa. Bagi para saudagar, mulanya uang muka tersebut sebagai kepastian memperoleh kopra. Namun, uang muka tersebut justru menjadi utang bagi para pemilik kebun kelapa sehingga terpaksa menggadaikan tanahnya. Perjanjian ilegal sangat memberatkan kehidupan para petani. Terlebih saat harga kopra turun hingga 20%, pemilik kebun kelapa kian merugi. Dari kenyataan itulah semakin banyak saudagar yang berkuasa, sementara para petani atau pemilik kebun kelapa tidak berhak lagi atas kebunnya. Keadaan tersebut diperparah dengan situasi malaise dan tidak ada lagi uang muka kepada pemilik kebun kelapa  Pada akhir 1937 misalnya, para petani terpaksa menggunakan sebagian besar pendapatan penjualan kopra untuk membayar utang kepada saudagar. Penurunan harga kopra kian membuat petani terperosok. Bahkan tak jarang keadaan mereka tak tertolong meski harga kopra kembali naik. Guna memperbaiki keadaan itu, pemerintah berusaha melarang saudagar membuat perjanjian atau mempersulit petani dengan berbagai aturan, serta mendidik mereka. Tujuannya agar para petani tidak tergiur oleh janji manis para saudagar. Sehingga para petani dapat memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Pemerintah telah memberikan pendidikan maupun penerangan kepada petani atau pemilik kebun.Bahkan, sejak tahun 1923 pemerintah telah mendirikan Dinas Penerangan Perkebunan. Melalui lembaga tersebut para petani dapat memperoleh bimbingan guna mendapatkan hasil perkebunan sebagaimana mestinya.  Tak hanya itu, pemerintah juga memajukan organisasi rakyat dan memberikan kredit murah. Bantuan tersebut diberikan melalui kerja sama antara pemerintah dan lembaga yang mengaturperkoperasian serta Algemeene Volkscredietbank.*

PADA Senin, 27 Januari 1997, tepat 30 tahun yang lalu, kerusuhan hebat melanda wilayah Tanah Abang. Pasar Tanah Abang yang biasanya disesaki pedagang dan pengunjung tampak mencekam. Api berkobar dari kendaraan-kendaran yang luluh-lantak. Hari itu, para pedagang Tanah Abang berada di puncak kemarahannya sebagai bentuk perlawanan terhadap pungli atau pungutan liar .  “Tanah Abang rusuh,” lansir Berita Yudha , 28 Januari 1997, “7 mobil, 1 sepeda motor, dan Kantor Kecamatan Tanah Abang dibakar dan dirusak.”  Dari tujuh mobil plat merah yang dibakar, enam milik Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) serta satu mobil milik wakil camat Tanah Abang. Sebagai pusat perputaran uang di Jakarta Pusat, kerusuhan di Pasar Tanah Abang menyebabkan roda ekonomi lumpuh. Ribuan toko di seluruh blok di Tanah Abang tutup seketika. Kantor camat Tanah Abang dirusak sehingga beberapa dokumen hilang dan terbakar. Selain itu, lalu lintas terpaksa ditutup dari arah Jl. KH Mas Mansyur, Jl. Jati Baru, dan Jl. Petamburan dari pagi hingga tengah hari. Kerugian materil diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.  Kerusuhan dipicu ulah petugas Trantib yang merazia pedagang. Bentorkan sempat terjadi karena petugas menagih sewa wajib sambil memukuli pedagang. Para pedagang lain tergerak untuk menolong rekannya lantas mengejar petugas Trantib yang kemudian kabur memacu mobil patrolinya. Di tengah pelarian, mobil Trantib itu menabrak seorang pedagang buah sehingga kakinya patah. Dalam beberapa jam, rombongan pedagang dan warga yang marah mendatangi kantor kecamatan tempat oknum Trantib bersembunyi. Mereka kemudian membakar kantor camat dan mobil-mobil dinas pemerintah.  Menurut penuturan para pedagang, mereka kesal lantaran pungutan yang kelewat mengisap kantong mereka. Para pedagang telah dikenai tagihan sewa keamanan ke pihak Trantib sebesar Rp500–Rp1.500 untuk pedagang lesehan dan minimal Rp1.500 bagi pedagang dengan meja. Di sisi lain, para pedagang juga harus menyetor jatah preman yang menguasai pasar Tanah Abang. Apalagi jatah preman yang dipalak semakin besar karena mendekati Lebaran.  “ Hansip datang minta uang kebersihan Rp500, kemudian preman sampai ada yang minta Rp30.000, belum lagi oknum ABRI dan polisinya. Lalu di mana keuntungan kami. Kan kami juga perlu untuk Lebaran,” ungkap seorang pedagang pakaian obral dikutip Bali Post, 27 Januari 1997.  Pedagang pun ditagih silih berganti oleh macam-macam oknum menjelang kerusuhan. Kerusuhan pecah juga sebagai akumulasi karena kegiatan di Pasar Tanah Abang sempat macet selama satu pekan gara-gara perkelahian antar kelompok preman . Lagi-lagi para pedagang yang paling dirugikan.  Kendati pedagang bersikukuh bahwa insiden dipicu Trantib yang kelewatan, pihak pemerintah segera menuding Hercules dan gengnya sebagai provokator. Kasie Trantib DKI Jakarta Toha Reno menyatakan, amuk pedagang bisa jadi akibat pihak ketiga yang menungganginya. Sementara itu, Walikota Jakarta Pusat Abdul Kahfi melihat kerusuhan di Tanah Abang berkait dengan perang antarpeman sebelumnya yang terjadi pada 9 Januari 1997.  “Itu berarti para preman masih membangun link up  (persekutuan) dengan para pedagang kaki lima. Dan, peristiwa ini wujud dari persekutuan tersebut,” kata Abdul Kahfi seperti dilansir Berita Yudha .  Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI R. Hartono ikut buka suara, menyatakan bahwa jelas ada pihak ketiga di balik insiden di Tanah Abang. Namun, Hartono masih menggolongkannya sebagai kasus kriminal biasa. Hercules yang disebut-sebut sebagai pihak ketiga membantah keras tudingan keterlibatan dirinya dalam kerusuhan. Hercules menegaskan dirinya tidak melakukan pungli dan pemerasan terhadap pedagang kaki lima di kawasan pasar Tanah Abang.  “Mana buktinya. Saya siap diperiksa jika memang itu benar,” kata Hercules dalam Kompas , 4 Februari 1997. Sebaliknya, Hercules mengaku pihaknya justru melindungi pedagang yang diperas.  Nama Hercules disangkutpautkan dalam kerusuhan, seperti diungkapkan sosiolog politik Ian Douglas Wilson, karena penutupan pasar utama oleh Trantib membuat Hercules dan gengnya tidak bisa menarik lagi uang perlindungan dari pedagang. “Dan memberi para petugas Trantib –yang sebagian dari mereka direkrut dari geng pesaing etnis Batak– sebuah kesempatan untuk memapankan pijakan,” catat Wilson dalam Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru . Sebelas orang ditangkap sebagai pelaku kerusuhan Tanah Abang. Tiga orang dari mereka divonis hukuman masing-masing setahun. Sementara itu, tak jelas tindakan apa yang dikenakan terhadap oknum Trantib yang berbuat ulah sehingga memicu kerusuhan.  Kerusuhan Tanah Abang, seperti disebut Ian Wilson, pecah sesudah kerusuhan di Tasikmalaya, Situbondo, dan kekerasan sektarian di Kalimantan. Insiden Tanah Abang ini mendapat banyak sorotan media. Para pengkritik rezim menyimpulkannya sebagai tanda kian gentingnya kekuasaan Orde Baru menuju titik nadir.*