Hasil pencarian

SELAMA menjalankan perjuangan diplomasi di Mesir pada 1947, Haji Agus Salim terlihat sering menggunakan sebuah jaket militer usang. Menurut diplomat senior M. Zein Hassan, kendati anggota delegasi Indonesia lainnya agak penasaran dengan kebiasaan orang tua tersebut, namun tak ada yang berani menanyakannya langsung kepadanya. Hingga suatu hari, dalam suasana yang sentimentil, Haji Agus Salim memberitahukan kepada Zein Hassan bahwa, “Baju inilah yang dipakai anakku ketika dia jatuh sebagai syahid karena dadanya ditembus pelor tentara Jepang,” kata Haji Agus Salim seperti dikutip Zein Hassan dalam Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri . Menurut Siti Asia Salim, yang lebih akrab dipanggil Bibsy Soenharjo, “anakku” yang dimaksud Haji Agus Salim adalah Achmad Sjawket, kakaknya nomor lima. Sjawket merupakan kadet Akademi Militer Tangerang (AMT) yang gugur dalam tragedi berdarah di Lengkong pada 25 Januari 1946. “Dia memang terbunuh oleh peluru tentara Jepang,” ungkap anak kedelapan Haji Agus Salim itu. Informasi Intelijen Tangerang, 23 Januari 1946. Informasi intelijen itu diterima Letnan Kolonel Singgih, Komandan Resimen IV TKR Tangerang, dengan perasaan was-was. Disebutkan dalam laporan itu bahwa tentara Belanda yang sudah menduduki Parung, Bogor akan bergerak ke Lengkong guna melucuti pasukan Jepang yang bermarkas di wilayah tersebut. “Pak Singgih berpikir jika Lengkong dikuasai Belanda maka jalan terbuka bagi mereka untuk menyerang kedudukan Resimen IV di Tangerang,” ujar Marzoeki Soelaiman, eks kadet AMT. Singgih sejatinya sudah beberapa kali meminta Kapten Abbe, komandan tentara Jepang di Lengkong, untuk menyerahkan seluruh senjata kompinya. Namun, selalu saat diminta, Abbe berkelit bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjata-senjata itu tanpa sepengetahuan pihak Sekutu. Maka, ditugaskanlah Mayor Daan Mogot, Wakil Direktur AMT, untuk memimpin operasi pelucutan tersebut. “Dipilihnya Daan Mogot karena dia secara pribadi kenal dengan Kapten Abbe,” ujar sejarawan Rushdy Hoesein kepada Historia . Jumat, 25 Januari 1946, pukul 14.00. Tiga truk bermuatan puluhan kadet, termasuk Achmad Sjawket, bergerak dari halaman gedung AMT. Ketiga truk itu diiringi dua jip berisi delapan pembelot India eks tentara Inggris , Mayor Daan Mogot, Mayor Wibowo Moekiman (Kantor Penghubung TKR); Letnan Satu Soebianto (Polisi Tentara Resimen IV), dan Letnan Satu Soetopo (Polisi Tentara Resimen IV). Kehadiran eks tentara Inggris yang berseragam resmi merupakan bagian dari strategi TKR agar pihak Jepang percaya bahwa pelucutan tersebut dilakukan sepengetahuan Sekutu. Senja Berdarah Dua jam lamanya mereka menempuh perjalanan dari pusat kota Tangerang. Senja baru saja jatuh, kala mereka tiba di Lengkong. Setelah memarkir kendaraan-kendaraan di simpang empat, sekira 400 meter dari markas tentara Jepang yang dikelilingi pohon-pohon karet, mereka semua turun lantas memasuki halaman markas dengan berjalan kaki tanpa memberlakukan formasi tempur. Mayor Daan Mogot didamping seorang penerjemah, Mayor Wibowo dan seorang serdadu India langsung masuk ke markas. Di sana mereka terlibat dalam suatu perundingan yang alot dan sedikit panas dengan Kapten Abbe beserta jajarannya. Sementara para pimpinan berunding, para kadet dengan dipimpin oleh Letnan Satu Soebianto dan Letnan Satu Soetopo, bergerak ke barak-barak para prajurit Jepang. Mereka melucuti sekaligus mengangkut senjata-senjata dan mengumpulkannya di tengah lapangan. “Ketika para kadet memasuki barak-barak, serdadu Jepang pada umumnya dijumpai sedang dalam keadaan santai: ada yang sedang tidur-tiduran atau bermain kartu…tidak ada perlawanan sama sekali,” ujar Bratawinata, salah seorang kadet AMT, seperti dikutip Moehkardi dalam Pendidikan Perwira TNI AD di Masa Revolusi (Bagian 1) . Setelah terkumpul dua tumpuk senjata, seorang kadet kemudian diperintahkan untuk memanggil masuk truk. Baru saja truk bergerak ke arah halaman markas, dor! Tetiba terdengar suara tembakan dari arah markas, disusul teriakan komando dari seorang perwira Jepang. “Gegara tembakan inilah, segala sesuatunya menjadi berbalik tidak menguntungkan buat rombongan para kadet dan tentara India,” ujar sejarawan Moehkardi kepada Historia . Para prajurit Jepang sontak balik menyerbu. Mereka yang tadinya sudah pasrah seolah menemukan kembali kekuatannya dan bergerak secara beringas. Para kadet yang hanya bersenjatakan senapan kuno buatan Italia Mannlicher Carcano kaliber 38, tentunya menjadi tak berdaya. Alih-alih bisa mengimbangi, mereka yang sebagian besar masih awam soal penggunaan senjata menjadi bulan-bulanan para prajurit Jepang yang disebut-sebut baru saja pulang dari palagan Pasifik. Menurut salah seorang pelaku sejarah eks kadet Ateng Yogasara, begitu komando pertama diteriakan oleh perwira Jepang, tanpa banyak bicara, prajurit-prajurit Jepang itu secara terkoordinasi menyerbu balik seraya melepaskan tembakan-tembakan gencar. Akibatnya, para kadet banyak yang langsung terkena tembakan: bergelimpangan di lapangan dan sela-sela pohon karet. Senja itu, Lengkong menjadi berdarah. “Kami bertempur betul-betul tanpa komando dan bergerak sendiri-sendiri,” ujar Ateng seperti dikutip sejarawan Moehkardi dalam bukunya.* Bersambung ke tulisan Pertempuran Lengkong, Pembantaian di Kebun Karet

SETIAP musim hujan tiba, Bandung selalu tidak baik-baik saja. Intensitas hujan yang tinggi selalu diiringi genangan air di setiap sudut kota. Salah satu penyebabnya adalah rusaknya daerah-daerah resapan air di kawasan Bandung Utara akibat alih-fungsi lahan. Dilansir Pikiran Rakyat  (online) edisi 16 April 2024, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat memperkirakan alih-fungsi lahan di kawasan Bandung Utara mencapai 200 hektar selama satu dekade terakhir, dengan kisaran 10 hingga 20 hektar per tahun. Pemerintah kota pun disorot terkait kewenangannya dalam pemberian izin pembangunan yang menyebabkan degradasi lahan di kawasan tersebut. Persoalan kawasan Bandung Utara nyatanya bukan hanya berkecamuk di masa kini. Deforestasi sudah terlihat sejak lebih dari 100 tahun lalu.

“ Anything less than US control of Greenland is unacceptable .” Pernyataan tegas itu meluncur dari bibir Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 15 Januari 2026. Pulau es terbesar di dunia, yang secara hukum masih milik Denmark, tiba-tiba menjadi pusat ketegangan diplomatik baru. Trump bahkan tidak menampik kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk merebut Greenland, sebagaimana dilaporkan The Guardian , 7 Januari 2026. Pernyataan Trump memicu kegemparan. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa rakyat Greenland ogah menjadi bagian dari Amerika Serikat dan ingin terus di bawah Kerajaan Denmark. Namun, Trump tetap ngotot. “Kita membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional,” ujarnya di Gedung Putih, dikutip CNN , 14 Januari 2026. Ini bukan kali pertama AS mengincar Greenland. Sejarah panjang tarik-ulur kekuasaan atas pulau beku itu telah berlangsung berabad-abad. Posisi geografisnya yang strategis dan kekayaan alamnya yang melimpah telah memikat kekuatan-kekuatan dunia untuk menancapkan kaki di sana.

PADA 1950-an, berbagai persiapan dilakukan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) nasional pertama di Indonesia. Selain membentuk dan melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) tahun 1953, pemerintah juga menyusun berbagai aturan terkait pelaksanaan pemilu yang dihelat pda September dan Desember 1955. Salah satu aturan berkaitan dengan syarat pengajuan nama dan tanda gambar partai politik maupun calon perseorangan yang ambil bagian dalam pemilu anggota DPR atau Konstituante. Partai dan kumpulan pemilih mengajukan nama dan tanda gambar kepada PPI mulai tanggal 1 Maret hingga 20 Mei 1954. Satu per satu partai dan kumpulan pemilih mengajukan nama dan tanda gambar yang akan digunakan dalam pemilu. Persoalan muncul ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) mengajukan nama “PKI dan orang tak berpartai”. PPI dalam Indonesia Memilih menyebut bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 7 tahun 1953 ayat 1 dan 2, PPI menganggap nama ini sebagai nama partai dalam pemilu. Namun, nama yang diajukan partai berlambang palu arit tersebut menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari anggota PPI, Surjaningprodjo, yang mengajukan surat catatan tidak setuju kepada pemerintah. Selain PKI, ternyata Partai Katolik juga pernah meminta izin mempergunakan keterangan “orang tak berpartai” di belakang nama partainya. Namun, permintaan Partai Katolik itu diterima PPI sesudah PPI memutuskan nama dan tanda gambar tanggal 31 Mei 1954. Oleh karena itu, permintaan Partai Katolik tidak dapat dipertimbangkan lagi. Tokoh Nahdlatul Ulama yang juga mantan Ketua MPR RI, Idham Chalid dalam Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid: Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah , mengungkapkan bahwa NU memandang penggunaan kata “PKI dan orang-orang tidak berpartai” merupakan siasat PKI untuk menarik pemilih. “Semua orang yang tidak berpartai masuk PKI, maunya demikian. Tentu hal itu mendapat tantangan keras dari kontestan yang lain,” kata Chalid. Sementara itu, ekonom Christianto Wibisono dalam Wawancara Imajiner dengan Bung Karno menganggap penggunaan keterangan “dan orang tak berpartai” seakan menunjukkan kemampuan PKI dalam berkampanye. “Kalau dengan istilah sekarang PKI mengklaim mewakili golput, golongan putih independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun agar ikut PKI sebagai wadah bukan hanya untuk orang komunis. Mereka yang bukan komunis dan merasa tidak terwakili oleh partai lain supaya mencoblos PKI saja,” tulis pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia itu. Semakin mendekati penyelenggaraan Pemilu1955, keterangan “dan orang tak berpartai” di belakang nama PKI menjadi perbincangan panas. Sejumlah surat kabar gencar memberitakan kontroversi ini. Misalnya, Het nieuwsblad voor Sumatra , 2 Februari 1955, melaporkan bahwa Mr. Amelz, politisi Masyumi, atas nama para penggerak mosi tentang simbol pemilu PKI, dalam sebuah surat kepada ketua parlemen, menyatakan keinginannya untuk membuat beberapa amandemen terhadap mosi ini yang intinya berbunyi, “mendesak pemerintah agar kata-kata ‘dan orang tak berpartai’ (dan partisan) setelah kata PKI dihapus dari dokumen, spanduk, papan nama, dan lainnya.” Para pengusul mosi mendasarkan pada pertimbangan bahwa pemilu sudah dekat dan reaksi keras dari masyarakat terhadap jaksa agung dan pemerintah, bahwa kata “PKI dan partisipan” adalah melanggar Peraturan Pemerintah No. 9/1954 (Pasal 23 ayat 2). Dalam majalah Basis Volume 4 tahun 1955 disebutkan bahwa mosi Amelz terkait tanda pemilihan PKI cukup membuat pusing pemerintah. “Telah kita catat di sini, bahwa mosi itu berat bagi menteri kehakiman, karena menerima mosi berarti berlawanan dengan PKI, menolak menghadapi NU, kedua-duanya partai pemerintah. Mosi itu begitu berat, sehingga soalnya dibicarakan dalam pertemuan semua partai pemerintah,” tulis majalah tersebut. PKI dan NU atas inisiatif bersama dengan pihak PPI mengadakan rapat bersama pada 24 Januari 1955, di mana PKI mengalah dan bersedia menghapus keterangan “dan orang tak berpartai”. Berdasarkan keputusan itu dikeluarkanlah pengumuman bersama oleh PKI dan NU. Putusan perundingan segitiga inilah yang menjadi tujuan dari mosi Amelz. Sayangnya, pembicaraan ini terjadi di luar parlemen, sementara di dalam parlemen sendiri mosi Amelz seakan jalan ditempat. Meski begitu, Amelz terus mencoba untuk mempertahankan agar pembicaraan mosi tersebut diteruskan karena putusan di luar parlemen dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Pembahasan mengenai mosi Amelz kemudian ditunda hingga waktu yang ditentukan oleh ketua parlemen. PKI menyatakan bahwa putusan perundingan segitiga bersama NU dan PPI hanya mengenai surat-surat resmi saja sehingga tidak berdampak pada alat peraga kampanye partai tersebut. Meski begitu, PPI akhirnya memerintahkan PKI untuk menghapus keterangan “dan orang tak berpartai” dari alat peraga kampanye mereka.*

DI bawah pimpinan Kapten Kraft, sepaasukan kecil tentara Hindia Belanda bergerak ke arah Semawang, tempat 500 orang pasukan Padri berada. Kubu kaum Padri itu sendiri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol.   Perang Padri bukan hal mudah bagi Belanda. Terlebih, Perang Jawa membuat fokus dan finansial pemerintah kolonial jadi bermasalah Hindia Belanda. Maka setelah Perang Jawa (1825-1830) selesai, Perang Padri kembali menjadi lebih fokus pemerintah lagi.   Pada 27 April 1835, Kapten Kraft menyerang benteng pertahanan orang Padri, namun gagal. Kemalangan Kapten Kraft berlanjut. Pada 3 Mei 1835, Kapten Kraft sedang bersana prajurit peniup terompet ( Hoornblazer ) bernama Valour. Mereka bertarung melawan tiga orang Padri. Salah satunya berhasil melukai Valour, namun Kapten Kraft berhasil membunuhnya. Begitulah Hendrik Merkus Lange mengisahkan tentang Kapten Kraft dan Valour dalam Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger ter westkust van Sumatra 1819-1845   dan Utrechtsche Courant  tanggal 30 November 1835.   Luka Voleur cukup mengerikan. Register Ridders Militaire Willemsorde 4e klasse nomor 2754 menyebut, jari kiri Kopral Voleur terluka oleh pedang lawan pada 4 Mei 1835. Dalam operasi militer tentara kolonial yang belakangan dikenal sebagai Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) di Pantai Barat Sumatra itu, Voleur dianggap menonjol. Maka berdasar Koninklijk Besluit 12 Agustus 1836 nomor 25, Voleur dianugerahi gelar ksatria dengan bintang jasa Ridders Militaire Willemsorde kelas empat.   Sebelum mendapatkan bintang itu, berdasarkan catatan militernya di stamboek-nya di Bronbeek, pada 26 Februari 1836 pangkatnya naik menjadi kopral. Pria Belanda ini lahir dengan nama François Napoleon Voleur pada 24 Januari 1810 di Tournai. Ia anak dari Ignace Amable Donat Joseph Voleur dan Marie Rose Joseph Turque.   Nama tengahnya, Napoleon, tampaknya diberikan dalam rangka menandakan bahwa ketika kopral ini berada di dalam kandungan ibunya lalu dilahirkan, Belanda sedang diduduki oleh Prancis. Adik Napoleon, Louis Bonaparte, sedang menjadi raja di Belanda. Sementara itu Oligarki Feodal alias bangsawan lama Eropa Barat merasa terganggu oleh sepak terjang Napoleon yang mendapat angin besar setelah Revolusi Perancis 1789. Sebalum Napoleon berlagak seperti kaisar di Eropa, Revolusi Perancis juga sudah menakutkan para bangsawan Eropa. François Napoleon Voleur mulai menjadi serdadu sejak  26 April 1826. Pertama sebagai peniup terompet pada kesatuan infanteri dan pada 23 Maret 1830 dia termasuk serdadu yang dipindahkan ke KNIL dengan naik kapal dagang Vlissingen . Setelah berapa bulan di Batavia, dia ditempatkan di Batalyon Infanteri Pertama. Sampai akhirnya dia ikut ke Sumatra Barat.   François Napoleon Voleur tidak setahun berada di daerah operasi militer nan sulit itu. Jika pada April 1835 saja dia sudah di Sumatra Barat, pada Mei 1837 dia juga masih berada di Sumatra Barat untuk melawan orang Padri. Hanya berpindah nagari saja.   Di negeri yang tak pernah dibayangkannya sebelumnya itu dia terluka dalam sebuah pertarungan bersama komandannya, Kapten Kraft. Meski mendapat perawatan di rumah sakit darurat di daerah Bonjol, akibat luka-lukanya yang parah, dia kemudian dinyatakan meninggal pada 2 Juni 1837. Umurnya baru menginjak 27 tahun ketika Napoleon meninggal dunia dalam operasi militer itu.*

PESAWAT Uni Soviet Ilyushin (IL)-14 mendarat mulus Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Cililitan. Pemerintah Uni Soviet menghibahkannya kepada Indonesia sebagai tanda persahabatan kedua negara. Itulah pesawat kepresiden Indonesia yang pertama. Ketika meninjaunya, Presiden Sukarno terlintas sebuah nama. Nama pesawat kepresidenan itu diumumkan sendiri oleh Presiden Sukarno dalam acara serah terima pada 24 Januari 1957. “Di Tapanuli terdapat daerah pegunungan yang menurut legenda selalu saling bertengkar. Dan Dolok Martimbanglah yang mampu menyatukan mereka kembali. Makanya aku beri nama pesawat ini: Dolok Martimbang,” kata Presiden Sukarno seperti diberitakan Preangerbode , 25 Januari 1957. Pada acara serah terima yang berlangsung di Pangkalan Halim itu, pemerintah Soviet diwakili oleh Duta Besar Zhukov. Dilansir Het nieuwsblad voor Sumatra , 25 Januari 1957, Dubes Zhukov menyatakan penyerahan pesawat itu sebagai hadiah dari pemerintahnya untuk mempererat tali persahabatan antara masyarakat Uni Soviet dan Indonesia. Pesawat tersebut disumbangkan secara pribadi oleh pemerintah Soviet kepada Presiden Sukarno sebagai penghargaan atas penguatan hubungan diplomatik Indonesia dan Uni Soviet. Meski orang Jawa, Sukarno menamai pesawat kepresidenan itu dengan mengambil toponimi dari Tapanuli Utara, yang identik dengan suku Batak. Penamaan ini tentu berasal dari pengamatan cermat. Situasi politik dan keamanan dalam negeri saat itu sedang kurang kondusif.   Sejak akhir 1956, beberapa daerah di Sumatra bergolak menuntut otonomi daerah. Pemutusan hubungan dengan pusat pertama kali berdentum di Sumatra Utara tatkala Kolonel Maludin Simbolon, panglima Teritorium II/Bukit Barisan, mendeklarasikan berdirinya Dewan Gajah pada 22 Desember 1956. Menyusul kemudian pembentukan dewan yang sama di Sumatra Barat dan Selatan oleh panglima daerah masing-masing. Keadaan itu mengilhami Sukarno akan simbol persatuan yang bisa bergerak atau menjangkau daerah bergolak. Maka dinamakannyalah pesawat kepresidenan itu Dolok Martimbang. Gunung Dolok Martimbang terletak di sisi timur jalan dari Tarutung menuju Sibolga. Di kaki gunung ini terdapat Rura (Lembah) Silindung yang subur dan dipenuhi sawah-sawah luas. Sudah sejak lama masyarakat Batak mendiami lembah ini. Menurut legenda, di sekitar Lembah Silindung banyak bukit dan gunung yang menurut legenda terus bertengkar satu sama lain. Dolok Martimbanglah yang bisa menyatukan mereka kembali. Selain itu, Dolok Martimbang kerap dijadikan tempat berunding atau mengikat janji antara para raja atau kepala huta (kampung) yang bertikai. “Dengan Dolok Martimbang ini saya berharap dapat memberikan kekuatan kepada saya untuk membuat reunifikasi dan penguatan rakyat lndonesia, tidak hanya untuk kemakmuran mereka sendiri, tetapi juga untuk kebahagiaan umat manusia,” kata Bung Karno dala Java Bode , 24 Januari 1957. Nama Dolok Martimbang, seturut penelusuran pemerhati sejarah Akhir Matua Harahap, sudah ada di benak Presiden Sukarno. Pada Maret 1953, Sukarno berkunjung ke Tapanuli. Di kesempatan itulah dia menatap langsung Dolok Martimbang serta mendengar cerita rakyat tentang tempat itu. Arti nama Dolok Martimbang bagi penduduk Tapanuli di Silindung sudah dipahami oleh Presiden Sukarno. “Oleh karena itulah Presiden Soekarno dengan spontan memberi nama pesawat kepresidenan yang baru mendarat dengan nama Dolok Martimbang,” terang Harahap dalam laman pribadinya . Dalam Sejarah Angkatan Udara 1950-1959, Dinas Penerangan Angkatan Udara (Dispenau) merinci spesifikasi pesawat Dolok Martimbang. Pesawat ini mempunyai panjang badan 21,31 meter dan lebar sayap 31,7 meter. Ketinggian terbangnya mencapai 2.400 meter dengan kecepatan maksimal 398 km/jam. Pesawat Dolok Martimbang diberi nomor register T-14 yang tercantum pada badan pesawat sementara perawatannya diserahkan kepada AURI (kini TNI AU). Sedianya pesawat Dolok Martimbang tidak dirancang sebagai pesawat kepresidenan. Itulah sebabnya, sejak serah terima, pesawat ini kembali harus direparasi kembali ke Moskow untuk penyempurnaan. Ia  baru bisa dioperasikan beberapa bulan kemudian untuk kegiatan perjalanan presiden.   Dengan Dolok Martimbang sebagai “tunggangannya”, Presiden Sukarno melaksanakan perjalanan dinas ke berbagai daerah di Indonesia. Kapten Udara Sri Mulyono Herlambang ditunjuk sebagai pilot penerbang Dolok Martimbang dengan kru antara lain: Letnan Udara I The Tjing Hoo, Letnan Udara II A. Carqua, Kapten Udara Soesanto, dan Letnan Udara I Basjir. Keberadaan Dolok Martimbang menjadi tonggak dalam perkembangan AURI sekaligus embrio lahirnya Skadron Angkut Khusus (Skadron Udara 17). Skadron ini mempunyai tugas pokok melayani penerbangan VIP/VVIP termasuk penerbangan kepresidenan dengan pesawat khusus. Selain menjalankan tugas kepresidenan, Presiden Sukarno juga merasakan pengalaman romantis di pesawat Dolok Martimbang. Di pesawat inilah Bung Karno menjalin hubungan dekat dengan salah satu pramugarinya bernama Kartini Manoppo. Sang pramugari kemudian dipersunting menjadi salah satu istri Sukarno. Pesawat Dolok Martimbang terbilang sebentar beroperasi sebagai pesawat kepresidenan. Pada 1962, dia tak lagi melayani penerbangan untuk Presiden Sukarno yang sudah digantikan dengan pesawat C-140 Jet Star. Pesawat ini resmi dipensiunkan pada 1976 dan menjadi bagian Monumen Pesawat IL-14 Avia di Lanud Abdulrachman Saleh. Atas prakarsa KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahyanto (kini Menkopolhukam), monumen tersebut direlokasi ke Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta sebagai koleksi museum.*

PADA 1973, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggelar lomba desain logo untuk Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Salah satu jurinya adalah pelukis sekaligus kritikus seni rupa, Koesnadi. Lomba ini sampai dihelat dua kali karena dewan juri belum juga mendapatkan logo yang cocok untuk Korpri yang baru berumur dua tahun. Korpri dibentuk Soeharto melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang pembentukan Korpri sebagai satu-satunya wadah organisasi pegawai negeri sipil (PNS). Tujuannya untuk menggiring PNS dan keluarganya agar memberikan suara bagi Golkar. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Amirmahmud merangkap sebagai Ketua Korpri. Pihak penyelenggara lomba logo frustrasi. Akhirnya, pihak Departemen Dalam Negeri meminta beberapa pelukis antara lain Aming Prayitno, Mujitha, Suharto PR, dan beberapa seniman lain dari Bandung dan Jakarta, untuk merancang logo Korpri. Rancangan karya Aming yang terpilih. Dia mendapatkan hadiah Rp50.000 dan piagam penghargaan Nomor Peng. 02/K.III/wan/73 tertanggal 6 Maret 1973. Menurut Pengajar Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Mikke Susanto, logo Korpri karya Aming merupakan sekumpulan tanda yang disatukan dalam sebuah desain. Dalam logo tersebut tercantum beberapa simbol: Pohon Hayat atau Kalpataru merupakan pohon pelindung dan penyeimbang alam. Dalam pohon tersebut terdapat 17 ranting, 8 cabang, dan 45 daun sebagai simbol Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon tersebut menaungi sebuah siluet rumah yang memiliki 5 buah tiang yang melambangkan dasar negara Pancasila. Di bawahnya terdapat sayap yang menyiratkan kebebasan. Logo Korpri tersebut berwarna emas (atau kuning) sebagai warna paling mulia dan tinggi. “Logo ini lalu di-batik-kan. Maksudnya bukan batik dalam arti sebenarnya, tetapi dibuat sebagai baju seragam batik printing . Pakaian batik printing ini dipakai sebagai pakaian wajib dalam melaksanakan tugas sehari-hari para PNS,” ujar Mikke. Anehnya, kata Mikke, setelah mendapatkan sertifikat dan uang jasa pembuatan logo, Aming yang juga PNS sebagai dosen di STSRI Yogyakarta, tidak lagi mendapat peran apa pun. Bahkan, sebagai desainer logo, dia tak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya maupun hak kekayaan intelektual atas desainnya. Aming Prayitno lahir di Surakarta 9 Juni 1943. Dia pernah belajar seni di Koninklijk Akademie voor Schonkunsten di Gent, Belgia pada 1976, dan menyelesaikan studinya di STSRI Yogyakarta pada 1977.  Menurut Mikke, Aming dinilai oleh beberapa ahli sebagai salah satu perupa yang beraliran Lirical Abstraction atau Lirisisme. Aliran ini mulai berkembang di akhir dekade 1960 hingga 1970-an, di antara ramainya perdebatan dan polemik Manifesto Kebudayaan (Universalisme) melawan Manifesto Kerakyatan (Realisme Sosial). Lirisisme, terang Mikke, merupakan karya-karya yang memiliki kualitas dan proses kreatif yang bersifat personal, melahirkan ungkapan-ungkapan yang menitikberatkan pada perasaan dan emosi (liris). Dalam beberapa ungkapan visual terlihat intuitif, imajinatif, dekoratif dan nonformal improvisatoris, serta memiliki dimensi abstrak yang cukup kuat. Batik logo Korpri zaman Orde Baru menjadi motif batik paling dikenal dibanding motif batik lain. Maklum, batik itu menjadi atribut wajib PNS yang berjumlah ratusan ribu. Batik Korpri sempat surut di era Reformasi. Namun, tak lama kemudian muncul kembali motif batik baru untuk PNS masih menggunakan logo Korpri karya Aming Prayitno.  Aming Prayitno, pelukis yang merancang logo Korpri, meninggal dunia pada 24 Januari 2023. *

KETIKA muda, Soedirman aktif berorganisasi di Muhammadiyah. Dia pernah menjadi pemimpin Hizbul Wathan, kepanduan Muhammadiyah daerah Banyumas. Selain itu, dia juga aktif di Pemuda Muhammadiyah. Bahkan, dia terpilih menjadi Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah cabang Banyumas, kemudian Jawa Tengah. Bagi Soedirman, berorganisasi adalah pengabdian, bukan tempat mencari penghidupan. Dia kadangkala mengutamakan kepentingan organisasi daripada keluarga. Karena itu, kendati menjadi pemimpin, rumah tangganya serba kekurangan. Orang pun heran. Namun, baginya itu wajar saja. “Bukankah yang besar itu adalah organisasi. Besarnya dan mekarnya organisasi bukan berarti harus besar dan mewahnya si pemimpin. Untuk mencukupi biaya hidupnya, dia aktif sebagai guru di HIS Muhammadiyah di Cilacap,” demikian tertulis dalam biografi Sudirman Prajurit TNI Teladan . HIS (Hollandsch Inlandsche School) adalah sekolah dasar dengan masa belajar tujuh tahun.  Sebagai guru, Soedirman mendapat gaji f.3 (tiga gulden Belanda) per bulan. Dia menjadi guru bukan semata karena kekurangan. Dia bisa saja mencari pekerjaan lain yang gajinya lebih besar, mengingat saat itu dia cukup populer sebagai pemimpin Pemuda Muhammadiyah. “Apakah artinya uang sebanyak itu (f.3) untuk hidup dalam jangka waktu satu bulan? Jelasnya bagi Soedirman pekerjaan sebagai pengajar didasarkan atas keikhlasan dan kesadaran serta rasa tanggung jawab akan pentingnya pendidikan bagi generasi muda,” demikian disebut dalam buku terbitan Dinas Sejarah TNI AD itu. Soedirman menyadari kekurangannya sebagai guru karena hanya lulusan sekolah menengah pertama, MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) Wiworotomo. Dia tak memiliki ijazah sekolah guru, HIK (Hollandsch Inlandsche Kweekschool). Untuk mengatasi kekurangannya, dia memilih les kepada guru-gurunya di MULO Wiworotomo. Dia juga mendapatkan pengetahuan keguruan dari R. Mokh. Kholil yang memimpin Muhammadiyah Cilacap dan Lembaga Pendidikan Muhammadiyah. Kendati tak berijazah guru, Soedirman memiliki bakat sebagai pendidik. Dia punya pengalaman dalam membimbing anak-anak pandu Hizbul Wathan. Bahkan, ketika di MULO Wiworotomo, dia dijuluki “guru kecil” karena diandalkan gurunya untuk membantu teman-temanya yang kesulitan dalam pelajaran. Tak hanya disukai murid-muridnya karena mengajarnya mudah dimengerti, Soedirman juga disenangi guru-guru lain. Bahkan, kepercayaan dari para pengajar membuat Soedirman terpilih menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah. Gajinya naik menjadi f.25,50. Baginya kenaikan gaji itu cukup membantu kekurangannya dalam rumah tangga. Namun, yang lebih penting adalah kepercayaan yang diberikan rekan-rekannya dan pimpinan Lembaga Pendidikan Muhammadiyah. Tentu saja, kenaikan pangkat menjadi kepala sekolah berkat ketekunan dan kesungguhannya sebagai pendidik. Ada pengalaman unik ketika Soedirman masih menjadi guru. Dia menceritakannya kepada Pak Kholil. Suatu hari, ketika sedang mengajar, dia didatangi seorang Tambi (orang Keling dari Bombay). Setelah becakap-cakap, orang beragama Hindu itu melihat telapak tangan Soedirman dan berkata: “kelak engkau menjadi orang yang besar, tabahlah.” Soedirman menganggap ramalan itu biasa saja. Jadi Panglima Besar Menjelang pendudukan Jepang, Soedirman terpaksa melepaskan pekerjaan yang dicintainya sebagai kepala sekolah HIS Muhammadiyah. Saat itu situasinya tak memungkinkan menjalankan pendidikan karena semua orang terpusat pada serangan Jepang. Dia bahkan menjadi ketua sektor LBD (Lucht Besherming Dienst) atau Dinas Perlindungan Bahaya Udara yang dibentuk Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Soedirman menjadi anggota Syu Sangikai (semacam dewan perwakilan), kemudian anggota Jawa Hokokai Karesidenan Banyumas. Setelah mengikuti pelatihan Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor, dia ditempatkan sebagai daidancho (komandan batalion) Daidan III di Kroya, Banyumas . Setelah Indonesia merdeka, Kolonel Soedirman menjabat komandan Divisi V TKR Purwokerto. Saat itulah, dia mengatur strategi melawan Sekutu di Ambarawa. Karier militernya mencapai puncak setelah dia terpilih menjadi panglima besar tentara Indonesia –inikah maksud "orang besar" yang diramalkan orang Tambi itu? Ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua, Soedirman dalam keadaan sakit melawan dengan bergerilya dari 19 Desember 1948 sampai 10 Juli 1949. Jenderal Soedirman, guru yang jadi panglima besar, meninggal dunia pada 29 Januari 1950.*

KISAH cinta ini bermula di Semarang tahun 1972. Ketika hendak mendaftar sekolah di SMA PGRI Semarang, Sri Suyati diperkenalkan seorang teman dengan Fredy S yang baru lulus SMA.  “Rambutnya gondrong. Seniman gembel,” ujar Yati, 59 tahun. Perkenalan itu berlanjut ke perjumpaan hati. Tiga bulan berpacaran, mereka naik ke pelaminan. Yati tak jadi masuk SMA. Saat menikah, Fredy S berusia 18 tahun, sedangkan Yati 17 tahun. “Kawin muda. Bandel sih.”

SETELAH membaca Senyummu Adalah Tangisku , Ny. Leonita Sutopo, juragan PT Inem Film, tertarik mengangkat novel itu ke layar lebar. Ia pun menyampaikan ketertarikannya ke si empunya karya. Fredy S senang novel perdananya, yang diterbitkan Mutiara pada 1978, difilmkan. Maka, ia mengangguk. Leonita serius menggarap film ini. Tak tanggung-tanggung, ia menggandeng sederet artis papan atas. Mulai Rano Karno sampai Sukarno M. Noor. Dari Anita Carolina hingga Farida Pasha. Bahkan, untuk menggubah cerita dari novel menjadi gambar hidup, ia mendapuk Dasri Yacob, seorang sutradara kawakan. Dasri Yacob pula, bersama Fredy S, yang bikin skenario film.

JUARIYAH tergopoh-gopoh membawa anak keduanya yang baru berusia tiga bulan ke sebuah rumah sakit di Kalisari, Semarang. Dokter mendiagnosis bayi itu sakit paru-paru basah sehingga harus dirawat di rumah sakit. Sementara Juariyah hidup pas-pasan. Tak ada lagi sandaran hidup setelah berpisah dari suaminya, M. Zein, seorang keturunan Arab, yang memutuskan kembali ke Jakarta. Dalam keputusasaan, ia bergumam: “Aku sudah capek di rumah sakit. Kalau ada yang mau anak ini, aku akan memberikannya.”

AYUNING Tias anak seorang juragan tembakau kaya dari Jenggawah, sebuah desa kecil di selatan Jember. Parasnya nan rupawan kesohor hingga kampung sebelah. Dari sekian banyak kumbang, Marlan berhasil mengisap madu sang kembang. Menjelang lulus sekolah, Ayu pun hamil. Namun Marlan justru mencampakkannya setelah mengeruk kekayaan orang tua Ayu. Dengan bantuan seorang dukun beranak, Ayu menggugurkan kandungannya. Trauma ini membuat Ayu mengambil jarak dengan laki-laki. Hingga suatu hari ia termakan rayuan Yudi Margono, pemuda tampan bermobil dan tinggal di rumah gedongan.