Hasil pencarian

SITUASI panas di Iran akibat aksi protes besar-besaran terhadap pemerintahan Republik Islam dikabarkan mulai mereda. Kendati begitu pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Tehran, tetap mengimbau ratusan warga negara Indonesia (WNI) di Iran tetap waspada. Demonstrasi besar itu bergulir sejak 28 Desember 2025. Nahasnya, aksi damai itu berubah jadi kerusuhan berdarah yang menewaskan lebih dari tiga ribu jiwa. Bahkan, beberapa sumber menyebut korban mencapai lima ribu jiwa. Pemerintah Iran menuding agen-agen asing dari Israel dan Amerika Serikat (AS) yang memprovokasi kerusuhan. Presiden AS Donald Trump bahkan pernah sesumbar akan membantu rakyat Iran. Meski demikian, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mike Waltz di forum Dewan Keamanan PBB pada Kamis (15/1/2026) membantah AS terlibat konspirasi asing dalam gejolak politik di Iran. Terlepas dari potensi konflik antara AS dan Iran, pemerintah Indonesia terus memantau warganya. Mengutip laman resmi Kemlu RI , ada sekitar 329 WNI di Iran yang terkonsentrasi di kota Qom. Belum ada rencana untuk mengevakuasi WNI dari Iran. Akan tetapi Kemlu RI mengimbau mereka untuk tetap waspada dan memantau perkembangan situasi demi mengantisipasi eskalasi situasi keamanan. Pun bagi WNI yang hendak berperjalanan ke Iran hendaknya ditunda dahulu. Hubungan Nusantara dan Persia Hubungan masyarakat Indonesia dan Iran sudah terjalin sebelum Islam tersebar di Nusantara. Pasalnya, di abad ke-7 sudah tercatat tentang suatu bani atau kumpulan orang yang ditengarai berasal dari Nusantara dan berdiam di Teluk Persia, yakni orang-orang Sayabiga. Dari sejumlah sumber, belum diketahui secara pasti dan detail sejak kapan dan dari mana orang-orang Sayabiga itu berasal. Tak sedikit yang menyebut orang-orang itu asalnya dari Pulau Jawa. Banyak pula yang menyebutnya dari Sumatra, khususnya dari Kerajaan Sriwijaya. Satu yang pasti, ini membuktikan bahwa nenek moyang orang Indonesia adalah pelaut. Salah satu catatan paling awal tentang orang-orang Sayabiga terdapat dalam catatan perjalanan saudagar dan penjelajah Persia, Sulaiman al-Tajir al-Sirafi berjudul Rihlah As-Sirafiy. Berisi kisah perjalanannya sekitar tahun 815 Masehi dari Persia ke India, China, dan Nusantara yang ia sebut sebagai Kerajaan Zabaj. Dalam beberapa sumber disebut Zabag atau Sabak. Al-Sirafi menceritakan, Kerajaan Zabaj berada di antara India dan China dan bisa dicapai dalam sebulan pelayaran. Penguasanya menyandang sebutan Maharaja yang menguasai banyak pulau seluas lebih dari 1.000 farsakh atau sebutan ukuran luas Persia kuno. Orang-orang dari Kerajaan Zabag itu lantas bermigrasi ke Sind, India (kini di Pakistan) hingga ke Teluk Persia. Sebutan Sayabiga atau Sayabija terbentuk dari lidah orang Persia terhadap para pendatang dari Zabag atau Sabak. Perpindahan orang-orang Sayabiga dari tanah India ke Teluk Persia tak lepas dari invasi Persia ke Lembah Indus. Penguasa Persia menjadikan orang-orang Sayabiga sebagai tambahan kekuatan pasukannya. “[Orang-orang] Sayabiga adalah para prajurit yang alami, berdisiplin, terbiasa dengan laut, pelayan yang setia, di mana kualitasnya sangat cocok untuk mengabdi di dalam pasukan darat maupun laut, untuk bertindak sebagai pengawal dan sebagai prajurit,” tulis Martijn Theodoor Houtsma dkk. dalam The Encylopaedia of Islam: A Dictionary of the Geography, Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples, Volume 4 . Sementara orang-orang Persia kemudian mulai banyak yang berdagang ke Sumatra. Bahkan, komunitasnya terdapat di Barus. “Hubungan antara Persia dan Nusantara telah berlangsung berabad-abad silam. Sejak lama terdapat komunitas Persia di Barus serta beberapa tempat di Pulau Sumatra. Karena pelayaran melalui Sri Lanka, maka mereka menggunakan jaringan maritim India yang sudah ada saat ini. Baru pada abad ke-8 jalur maritim antara Teluk Persia dengan Nusantara lebih berkembang. Pada situs arkeologi Majapahit di Trowulan ditemukan keramik Persia dari abad ke-15 dan 16,” tulis sejarawan Asvi Warman Adam dalam Pelurusan Sejarah Indonesia. Dari KAA ke Orde Baru Di era modern, Iran yang berada di bawah pemerintahan kekaisaran Shah Reza Pahlavi, memberi pengakuan kedaulatan dan menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia mulai tahun 1950. Lima tahun berselang, Shah Reza Pahlavi mengirim delegasi ke Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Robert Steele dalam Pahlavi Iran’s Relations with Africa: Cultural and Political Connections in the Cold War mencatat, ketika itu Iran memberangkatkan delegasi yang dipimpin Direktur Jenderal Seksi Politik Luar Negeri Kemlu Iran Jalal Abdoh dengan didampingi Amir Aslan Afshar. Nama terakhir ini disebutkan diplomat Iran yang pro-Belanda. Maklum, Dinasti Pahlavi saat itu sangat pro-Barat. “Dalam pidatonya di hadapan kongres [KAA], Abdoh menerangkan posisi Iran yang cenderung moderat. Ia mendorong para delegasi untuk menghindar dari subjek-subjek yang bisa menimbulkan perbedaan di antara bangsa-bangsa dan menyarankan tidak memanfaatkan konferensi itu untuk mempromosikan ideologi-ideologi politik,” tulis Steele. Di era Dinasti Pahlavi pula Presiden Soeharto mengadakan kunjungan kenegaraan pertama ke Iran. Ia datang untuk menghadiri perayaan 2.500 tahun Kekaisaran Iran pada 1971. Shah Reza Pahlavi membalas kunjungan ke Indonesia pada 1974. Dinasti Pahlavi tumbang pada 1979. Shah Reza Pahlavi mengungsi ke AS. Tak heran ia sangat menantikan pergantian rezim lagi demi bisa kembali berkuasa di Iran. Terlepas dari itu, pemerintahan Presiden Soeharto memilih waspada terhadap arus Revolusi Islam Iran yang bisa menular ke Indonesia. “[Kewaspadaan] itu terjadi dari tahun 1979 hingga 1987. Film revolusi 1979 dan Yaum Al-Quds dianggap upaya Teheran untuk mengekspor revolusi ke Indonesia,” tulis sejarawan dan pengamat politik Timur Tengah, M. Riza Sihbudi dalam Islam, Dunia Arab dan Iran: Bara Timur Tengah. Tak ayal pemerintah melalui Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin, kini Badan Intelijen Negara/BIN), memantau Kedutaan Iran di Jakarta dan orang-orang yang pernah ke Iran dan kembali ke Indonesia. Tiga Fase Hubungan Indonesia dan Iran Ketegangan antara Indonesia dan Iran perlahan mereda pada 1990. Bahkan, Presiden Soeharto mengadakan kunjungan kenegaraan lagi ke Iran pada 1993. Riza Sihbudi dalam kolom “Makna Kunjungan Presiden ke Iran” di harian Republika, 16 November 1993, menguraikan kembali perihal tiga fase relasi antara Indonesia dan Iran. Yang dimaksud adalah fase era 1979–1989, 1989–1991, dan 1992–1993. “Fase pertama (1979–1988) Indonesia berusaha ‘menjaga jarak’ dengan Iran. Ini sekurang­-kurangnya disebabkan adanya kekhawatiran terhadap pengaruh revolusi Islam Iran di Indonesia. Memang sulit dipungkiri, revolusi Iran membangkitkan kekaguman sebagian anak muda Indonesia. Waktu itu misalnya, tak sedikit kamar­-kamar kos mahasiswa Islam Indonesia dihiasi poster Ayatullah Khomeini,” tulis Riza Sihbudi. Faktor kedua menjaga jarak karena sikap Indonesia yang berusaha netral. Utamanya ketika terjadi Perang Iran-Irak (1980–1988) dan konflik Iran-Arab Saudi (1979–sekarang). Meski kemudian pemerintah Orde Baru cenderung pro-Saudi. “Fase Kedua (1989–1991) adalah masa transisi, dalam hubungan ekonomi politik kedua negara, di mana mulai positif perubahan sikap Jakarta terhadap Teheran pada fase ini tak terlepas dari terjadinya perubahan politik di Iran sendiri. Berakhirnya perang Irak-Iran, wafat Imam Khomeini, naiknya kaum ‘moderat’ di bawah [Presiden Akbar Hashemi] Rafsanjani ke panggung politik bersamaan dengan mulai menghilangnya slogan-slogan ‘ekspor revolusi’ merupakan faktor yang mempengaruhi arus ‘moderasi’, baik politik dalam maupun luar negeri,” tambah Riza Sihbudi. Di era inilah relasi Jakarta-Teheran mulai membaik. Baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. “Fase ketiga, dimulai sejak 1992, adalah ‘era baru’ hubungan Indonesia-Iran. Kedua negara tampak sudah benar-benar meninggalkan sikap saling curiga. Fase ini ditandai kunjungan Presiden Rafsanjani untuk menghadiri KTT GNB (Gerakan Non-Blok) ke-10 di Jakarta [September 1992]. Saat itu Rafsanjani juga mengadakan pertemuan khusus dengan Soeharto. Sejak itulah kedatangan pejabat tinggi Iran ke Indonesia, dan sebaliknya, seakan-akan sudah hal rutin,” tandasnya.*

DI Kebun Raya Bogor, ada nama jalan yang terdengar asing. Nama itu tidak diserap dari makna lokal, malah cenderung bernuansa Eropa. Jalan Astrid namanya. Nama ini merujuk kepada sosok Putri Astrid, putri Kerajaan Belgia yang pernah berkunjung ke Bogor pada masa kolonial. “Putri Astrid ini seorang botanis, pencinta tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Akhirnya namanya diabadikan sebagai salah satu jalan di Kebun Raya Bogor,” tutur Suryagung, arsiparis sekaligus ketua tim pameran ANRI ketika memandu Historia.ID dalam pomeran arsip 75 Tahun Hubungan Indonesia-Belgia, beberapa waktu silam.  Pada 1928, Putri Astrid berkunjung bersama suaminya, Pangeran Leopold, putra mahkota Kerajaan Belgia. Waktu itu mereka baru saja melangsungkan pernikahan. Jadi, perjalanan Astrid dan Leopold ke Kebun Raya Bogor masih dalam momen berbulan madu. Selain ke Bogor, pasangan ini juga mengunjungi Surakarta, Surabaya, dan Bali.   Ketika di Kebun Raya Bogor, Putri Astrid paling senang dengan bunga kana ( Canna hybrida ) atau disebut pula bunga tasbih. Setelah kunjungan itu, pengelola Kebun Raya Bogor kemudian membuat Jalan Astrid untuk menghormati Putri Astrid dan Pangeran Leopold. Di tengah ruas Jalan Astrid itu ditamani 29 petak bunga, yang merujuk tahun pembuatan jalan tersebut, 1929.  Menurut tim penulis LIPI dalam Kebun Raya Bogor: Dua Abad Menyemai Kekayaan Tumbuhan Bumi di Indonesia , bunga kana mengisi 29 petak bunga di Jalan Astrid. Bunga-bunga kana ini berwarna merah dan kuning serta daun yang berwarna gelap. Komposisi warna ini melambangkan warna bendera Belgia, yaitu merah, kuning, dan hitam. Bersamaan dengan itu, dibangun pula danau teratai raksasa yang diberi nama Danau Victoria.  Putri Astrid dari Swedia yang kemudian menjadi Ratu Belgia, permaisuri Raja Leopold III. (Repro Kronprinsessan Astrid /Wikimedia Commons). Pada 1932, Leopold dan Astrid kembali ke Hindia Belanda untuk memperluas kunjungan mereka ke Jawa (Sarangan), Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Leopold kelak naik takhta sebagai raja Belgia dengan gelar Leopold III pada 1934. Sayang, Astrid tak lama mendampingi Leopold sebagai ratu.  Ratu Astrid meninggal dunia pada 1935 akibat kecelakaan mobil dalam perjalanan hiking di Swiss. Leopold yang mengendarai mobil mengalami luka ringan. Rakyat Belgia berkabung atas wafatnya ratu mereka yang masih muda dan cantik jelita itu. Tidak hanya orang Belgia, rakyat Swedia juga ikut berduka, sebab Astrid berasal dari Swedia. Astrid yang lahir di Stockholm, Swedia pada 17 November 1905, merupakan cucu dari Raja Swedia Oscar II.  Putra sulung Leopold dan Astrid, Baudouin kelak menjadi raja Belgia menggantikan ayahnya. Baudoin naik takhta sebagai raja pada 1951. Sama seperti orangtuanya, Baudouin juga pernah berkunjung ke Indonesia.  Raja Baudouin bersama permaisurinya, Ratu Fabiola, tiba di Jakarta pada 21 Oktober 1974. Kedatangan mereka dalam rangka kunjungan balasan setelah Presiden Soeharto berkunjung ke Belgia dua tahun sebelumnya. Dari lamanya kunjungan, Baudoin dan Fabiola tampaknya menikmati hari-hari mereka selama di Indonesia.  “Raja Baudouin dan Ratu melakukan kunjungan ke Indonesia selama 13 hari. Betah juga ya mereka di sini,” ujar Suryagung berkelakar.  Raja Baudouin dan Ratu Fabiola dalam penyambutan saat tiba di Bali pada 1974. (Katalog Pameran Arsip 75 Tahun Hubungan Indonesia-Belgia/ANRI). Majalah Tempo , 16 November 1974, menyebut kunjungan Raja Baudouin dan Ratu Fabiola sebagai rekor jalan-jalan tamu kenegaraan di Indonesia yang paling lama. Mereka berkunjung dari tanggal 21 Oktober sampai 2 November 1974. Pasangan ini mengikuti tidak kurang dari 65 acara. Mulai dari Jakarta, Bogor, Padang, Medan, Magelang, Yogyakart, Sala, kembali Jakarta, kemudian Bali.  Kegiatan Raja Baodoin dan Ratu Fabiola mecakup tur budaya ke Candi Borobudur di Jawa Tengah, serta perjalanan ke Sumatra Utara untuk mengaggumi Air Terjun Sipiso-piso yang menghadap ke Danau Toba. Sejalan dengan kunjungan raja dan ratu Belgia ini, pemerintah Belgia menyumbangkan 300.000 tablet obat cacing kepada Indonesia. Maklumlah, penyakit cacingan saat itu masih marak diderita anak-anak Indonesia.  Pada 22 Oktober 1974, Ratu Fabiola mengunjungi Kebun Raya Bogor sekaligus menjejaki jalan bersejarah Jalan Astrid untuk menghormati ibu mertuanya, Ratu Astrid. Di sisi lain, sikap Baudouin yang begitu gentle  terhadap Fabiola juga menarik perhatian. Meskipun sudah ada protokol, Baudouin selalu mengantar istrinya ke depan pintu mobil yang dalam iring-iringan termasuk nomor dua. Turun tangga, jalan-jalan, lengan Fabiola selalu tak lepas dari genggamannya.  “Selalu mesra seperti orang pacaran saja,” kata Nelly Adam Malik, istri Menteri Luar Negeri Adam Malik, seperti dikutip Tempo .  Selain Baudouin, adiknya Pangeran Albert juga beberapa kali berkunjung ke Indonesia. Antara 1970–1985, Pangeran Albert melakukan tiga kali kunjungan ke Indonesia bersama delegasi ekonomi besar. Pangeran Albert kemudian naik takhta menggantikan Baudouin yang tidak memiliki anak.  Putri Astrid di Kebun Raya Bogor menunjuk palang nama "Jalan Astrid" yang tak merujuk pada neneknya, Ratu Astrid. (Katalog Pameran Arsip 75 Tahun Hubungan Indonesia-Belgia/ANRI). Albert II dinobatkan sebagai raja Belgia pada 1993 hingga 2013. Albert II kemudian digantikan oleh anak sulungnya Philipe. Raja Philipe menjadi raja Belgia yang masih berkuasa sampai saat ini.  Anak kedua Albert II, Putri Astrid pernah berkunjung ke Indonesia. Pada Maret 2016, Putri Astrid bersama delegasi besar dari kalangan bisnis dan akademisi, melakukan misi ekonomi ke Indonesia. Putri Astrid juga merupakan cucu dari Raja Leopold III dan Ratu Astrid. Kunjungannya ke Indonesia sekaligus untuk melihat rekam sejarah neneknya di Jalan Astrid Kebun Raya Bogor.  “Sangat indah... sangat indah. Saya senang berada di sini,” kesan Putri Astrid, dilansir Kompas , 17 Maret 2016, saat berkunjung ke Kebun Raya Bogor.  Putri Astrid mengabadikan dokumentasi dirinya ketika berada di Jalan Astrid. Dalam sebuah potret, Putri Astrid tampak menunjuk plang nama “Jalan Astrid”. Jejak sejarah kiranya mempertemukan cucu dan nenek dari kerajaan Belgia itu di Kebun Raya Bogor.*

PADA 3 November 1951, Hjalmar Schacht meninggalkan Jakarta setelah memberikan saran-saran mengenai ekonomi dan keuangan bagi pemerintah Indonesia. Di negeri asalnya, dia mencoba kembali menjalankan profesinya sebagai bankir. Sempat mendapat penolakan dari Senat, dia akhirnya membawa kasus ini ke pengadilan dan menang. Pada Januari 1953, dia mendirikan Bankhaus Schacht & Co. di Dusseldorf, Jerman. Tapi hubungan dengan Indonesia tak terputus. “Dalam tahun-tahun berikutnya menyusul kunjungannya ke Indonesia, Schacht dimintai pendapat mengenai hal-hal keuangan oleh pemerintah Indonesia,” tulis Horst H. Geerken dalam Hitler’s Asian Adventure.

KONSULTAN ekonomi pemerintah Indonesia, Hjalmar Schacht menyelesaikan laporan dalam bahasa Jerman pada 9 Oktober 1951. Laporan itu kemudian diterbitkan pemerintah Indonesia dalam bahasa Indonesia dan Jerman. Semua pejabat tinggi pemerintah mendapat salinan agar bisa mempelajarinya. Schacht membagi laporannya dalam tujuh bab. Bagian pertama menjelaskan latar belakang kedatangan dan tugasnya di Indonesia. Bagian kedua menyentuh keadaan umum seperti pemulihan keamanan, pembenahan birokrasi, bantuan luar negeri dan modal asing/swasta, serta peningkatan standar hidup dan prestasi kerja. Dan bab-bab berikutnya berturut-turut membahas dasar-dasar ekonomi, perdagangan dan perusahaan bank, keuangan negara, valuta, serta kesimpulan dan penutup. Laporannya kurang tersusun rapi. Pembahasannya tumpeng tindih dan kadang diulang-ulang. Tapi, kekurangan ini tentu tak mengurangi arti penting laporannya.

HJALMAR Horace Greeley Schacht lahir pada 22 Januari 1877, anak dari pasangan seorang baron Denmark dan guru sekolah Jerman. Setelah meraih gelar doktor dalam ilmu ekonomi, kariernya sebagai bankir melesat hingga menjabat presiden Reichsbank. Schacht dikenal dunia karena berhasil menjinakkan hiperinflasi yang melumpuhkan Jerman, menstabilkan mark (mata uang Jerman), dan memotong angka pengangguran. Pada 1930, Schacht mengundurkan diri dari Reichsbank karena berbeda pendapat dengan pemerintahan Republik Weimar mengenai perjanjian reparasi perang. Schacht kemudian melihat potensi Adolf Hitler, yang baru keluar dari penjara.

MESTINYA Garda Swiss menggelar upacara pengambilan sumpah para rekrutan anyarnya hari ini, Selasa (6/5/2025). Namun karena masih berlangsungnya masa duka wafatnya Paus Fransiskus pada 21 April 2025 silam dan menjelang pemilihan Bapa Suci baru dalam konklaf yang dimulai pada Rabu (7/5/2025), khusus tahun ini upacara pengambilan sumpah para rekrutan anyar pasukan Garda Swiss ditunda. Garda Swiss adalah pasukan elite pengawal Paus sang pemimpin Gereja Katolik dunia. Sebagai pasukan terkecil di dunia secara kuantitas, tentu wilayah yurisdiksinya hanya sebatas negara Takhta Suci Vatikan seluas 44 hektare. Lazimnya dalam banyak agenda besar yang mendatangkan wisatawan hingga umat Katolik dunia ke Vatikan, pengamanan dibantu aparat Angkatan Darat (AD) Italia atau Carabinieri (polisi militer).

21 Juli 1973, sekira pukul 10:30. Seusai menonton bioskop, seorang pria berkulit gelap, menggandeng tangan istrinya yang sedang hamil, menyusuri Jalan Porobakakan di Lillehammer, Norwegia. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di samping mereka. Dua pria keluar dan dengan pistol Beretta menembak sang calon ayah. Dia meninggal diiringi jeritan istrinya. Para pembunuh itu bekerja untuk dinas rahasia Israel, Mossad. Mereka yakin telah membunuh seorang Palestina Ali Hassan Salameh yang dijuluki “Pangeran Merah.” Menurut hasil penyelidikan Mossad, Ali Hassan Salameh adalah satu dari delapan orang Palestina yang menamakan diri Black September atau September Hitam dan menyandera atlet Israel dalam Olimpiade Munich, Jerman, tahun 1972. Dalam penyanderaan tersebut, sebelas atlet Israel, lima pelaku penyanderaan, dan seorang polisi Jerman tewas.

SETELAH menamatkan Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshogeschool) di Jakarta, pada Agustus 1924 Soepomo mendapatkan beasiswa ( studieopdracht ) untuk melanjutkan pendidikan hukum ke Universitas Leiden Belanda. Dengan kecerdasan dan ketekunan, pemuda kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, 22 Januari 1903 itu, berhasil menyelesaikan pendidikan master dan doktornya dalam waktu bersamaan. Soepomo memperoleh gelar Master in de Rechten (Mr) pada 14 Juni 1927 dengan predikat suma cumlaude . Dan pada 8 Juli 1927, dia mempertahankan disertasinya yang berjudul De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het gewest Surakarta (Reorganisasi Sistem Agraria di Daerah Surakarta).

PADA 9 Februari 1978, sunyi merambati Bandung malam itu. Suasana mencekam masih terasa usai pasukan bersenjata menduduki kampus ITB dan kampus Universitas Padjadjaran siang harinya. Begitu pun di Jalan Sulanjana, kawasan yang menjadi tempat tinggal Rektor ITB Iskandar Alisjahbana. Entah dari mana datangnya, tetiba terdengar suara tembakan beberapa kali. Seketika tembok di atas jendela kamar salah seorang putri Iskandar meninggalkan lubang-lubang cukup besar. Tentu saja kejadian yang serba cepat tersebut membuat keluarga Iskandar panik.

HARI-hari belakangan ini, publik diramaikan dengan wacana #2019GantiPresiden. Di sana-sini, kampanye gencar dilakukan. Bahkan, di tingkat akar rumput masyarakat ada yang berujung intimidasi. Era reformasi memang membuka keran kebebasan sebesar-besarnya dalam menyatakan pendapat.   Kontras dengan keadaan di masa lalu. Di zaman Orde Baru (Orba), menyatakan pendapat adalah kemewahan tak ternilai. Kritik bisa berujung bui hingga nyawa. Mahasiswa generasi tahun 1970-an pernah merasakan betapa ganasnya aparat Soeharto memperlakukan mereka.

Dari sekian jenderal Orde Baru, Letnan Jenderal (Purn.) Sayidiman Suryohadiprodjo barangkali mengalami nasib kurang beruntung. Dia mengenang hubungannya dengan Soeharto sebagai relasi atasan-bawahan yang rumit. “Jauh-jauh dekat,” begitu ungkapnya. Meski bukan bagian lingkaran dalam, sebagai pejabat teras TNI Sayidiman cukup dikenal oleh Soeharto. Hingga akhirnya, Sayidiman yang digadang-gadang bakal jadi panglima ABRI itu betul-betul terpental.  “Saya kan pernah difitnah oleh Ali Moertopo,” kata Sayidiman suatu ketika. Pada 1970, Sayidiman menjabat Ketua Gabungan-3 Hankam yang mengurusi bidang personalia. Dalam laman pribadinya , Sayidiman berkisah bahwa dirinya pernah didatangi Asisten Pribadi (Aspri) Presiden merangkap Deputi III (Penggalangan) Bakin Mayor Jenderal Ali Moertopo. Ali meminta Sayidiman menyiapkan perwira generasi muda untuk mendukungnya. Besar kemungkinan para perwira ini hendak digalang oleh Ali untuk menyokong proyek operasi khusus rancangannya. Sayidiman hanya menjawab sekedarnya, “Kita lihatlah nanti.” Baca juga:  Riwayat Tangan Kanan Ali Moertopo Keesokan harinya, Sayidiman bertemu dengan Kepala Bakin (kini BIN) Mayor Jenderal Sutopo Yuwono. Sutopo memperingatkan agar Sayidiman berhati-hati dengan Ali Moetopo. Menuruti kemauan Ali bisa menyebabkan para senior TNI yang lain marah. Di kalangan perwira senior, nama Ali Moertopo mentereng sebagai political operator rezim Soeharto. Sayidiman mengerti maksud Sutopo. “Saya kan bukan orang gila atau bodoh,” katanya. Pada 1973, Sayidiman menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Saat itu yang menjabat kepala staf adalah Jenderal Surono. Dengan kedudukannya itu, Ali mengharapkan Sayidiman segera memenuhi permintaannya. Sayidiman nyatanya mementahkan permintaan Ali karena merasa praktik-praktik politik Ali bertentangan dengan etika perwira TNI. Pun agenda Ali ini akan ditentang oleh Surono dan perwira senior lainnya. Setahun berselang, meletuslah peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974. Di situlah Ali memukul Sayidiman. “Rupanya ada sekelompok perwira generasi muda yang memelihara hubungan dengan kaum mahasiswa yang bergolak. Ali Murtopo memanfaatkan hal ini untuk ‘menghukum’ saya karena tidak memenuhi permintaannya,” tutur Sayidiman. Baca juga:  Soemitro dan Ali Moertopo, Kisah Duel Dua Jenderal Atas kerusuhan yang terjadi, Ali melapor kepada Presiden Soeharto bahwa Sayidimanlah yang berada di belakang kelompok perwira generasi muda dalam Malari. Soeharto goyah, termakan omongan Ali Moertopo. Sayidiman akhirnya dicopot dari kedudukannya mengikuti jejak Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro. Sayidiman memang kerap dikaitkan sebagai perwira kelompok Soemitro. Dia lantas dipinggirkan ke Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) sebagai gubernur. Ketika menghadap Soeharto untuk melaporkan dirinya telah menjadi gubernur Lemhanas, Sayidiman menangkap sesuatu yang ganjil. Soeharto menyambut Saydiman dan berpesan dalam nada datar, “Ya, lakukan tugas baru dengan baik. Dan kalau melakukan sesuatu bicarakan dengan teman.” Ucapan itu, menurut Sayidiman, jadi indikasi bahwa Soeharto menyangka dirinya telah melakukan sesuatu yang tak beres. Namun, Sayidiman enggan bereaksi. “Baik, Pak, tugas akan saya lakukan sebaik mungkin,” balasnya sembari pamit.    Meski karier militernya dihabisi seketika, Sayidiman sanggup untuk legowo . Tapi, tidak demikian dengan istrinya, Sri Suharyati. Sejak peristiwa itu, Sri Suharyati mengalami kemunduran fisik secara drastis. “Kemudian yang sakit istri saya. Sakit karena saya diperlakukan tidak adil,” ujar Sayidiman lirih. Baca juga:  Kekecewaan Istri Seorang Jenderal: Kisah Siti Rachma Moersjid Penyakit yang mendera Sri Suharyati terbilang aneh. Tubuhnya memproduksi butir sel darah merah (hemoglobin) dalam jumlah berlebihan. Celakanya, ia menggumpal di pusat syaraf sehingga mengakibatkan kelumpuhan di bagian tubuh sebelah kanan. Kemampuan berbicaranya pun hilang. Baru kemudian diketahui Sayidiman penyakit itu bernama polycythemia vera . Dalam otobiografinya, Mengabdi Negara sebagai Prajurit TNI , Sayidiman menyebut Tjiek –panggilan Sri Suharyati– sakit sejak April 1976 dan tidak pernah normal kembali seperti sediakala. Sekali waktu, Jenderal Soerono, mantan atasan Sayidiman, datang membesuk. Tak banyak kata-kata penghiburan yang disampaikan. Soerono hanya berujar, “Yik (panggilan Sayidiman) kamu memang kuat, tapi Tjiek tidak!” Setelah mencari pengobatan sana-sini dan tak kunjung berhasil, Sayidiman diangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Jepang pada 1978. Ketika menerima surat kepercayaan, Sayidiman merasakan sikap berbeda yang ditampilkan Soeharto. Sayidiman mendapati informasi bahwa penetapannya sebagai duta besar ditunjuk sendiri oleh Soeharto. Sayidiman diamanahkan tugas khusus melobi kelompok pengusaha Jepang menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, Soeharto mengatakan supaya istri Sayidiman boleh mendapatkan pengobatan yang lebih baik di Jepang. Soeharto menjanjikan pula, “Nanti pemerintah akan membantu dengan biaya pengobatan karena gajimu tentu tak cukup.” Baca juga:  Yang Seteguh Batu Karang: Kisah Grace Walandaow Hartono Di Jepang pula, Sayidiman pernah menerima kunjungan Ali Moertopo. Dia datang bersama rombongan dari lembaga CSIS yang dipimpinnya. Sayidiman mengenang Ali Moertopo sempat menggelar pesta ulang tahun di Tokyo. Ali bahkan sempat menumpahkan unek-unek dirinya telah diperlakukan dengan buruk oleh Presiden Soeharto. Waktu itu tahun 1982, Ali Moertopo menjabat sebagai menteri penerangan. Aksesnya terhadap perangkat intelijen negara –yang menjadi keahliannya– telah diputus total. Sayidiman tak menaruh dendam meski istrinya tak pernah sembuh lagi dari penyakit yang diderita. Pada 1 Juni 1994, Sri Suharyati meninggal dunia. Tidak lama setelah itu, Presiden Soeharto menganugrahkan Bintang Maha Putera Utama kepada Sayidiman. Barangkali untuk melipur lara Sayidiman yang kehilangan istri tercinta. Dua tahun kemudian, giliran Soeharto yang ditinggal mati oleh Ibu Tien pada 28 April 1996. Hingga Soeharto lengser pada 1998, Sayidiman tak pernah lagi berhubungan dengan Soeharto. Kendati demikian, Sayidiman menghormati Soeharto sebagai sosok yang amat interessant dalam hidupnya. Hubungan yang jauh tapi juga dekat. Baca juga:  Akhir Palagan Jenderal Sayidiman Suryohadiprodjo