Hasil pencarian

SEDARI usia 18 tahun, Johanna Laurentia Laurens sudah menjadi guru. Mula-mula dia mengajar di Bogor, lalu Batavia, Solo, Pontianak, Makassar, Batavia, Tangerang, dan terakhir Sukabumi. Dia pensiun pada 1923 di Sukabumi lalu kemudian tinggal di Depok.   Pada 1948, Johanna sudah berusia 80 tahun. Diperkirakan dia lahir sekitar 1868 di Depok. Johanna  dari keluarga guru. Kakeknya seorang guru terpandang. Tuan Laurens yang dikenal sebagai Masteeer Toea alias Tjang Mètèng, demikian orang-orang menyapanya.   Tjang Mètèng, disebut Jan-Karel Kwisthout dalam Drie eeuwen Depok , guru pertama pada Depoksche School yang dirintis misionaris Kristen di Depok. Koran Het Nieuws van den dag voor Ned. Indie  tanggal 1 Juli 1939 menyebut Tjang Mètèng pernah sekolah di Jakarta dan diajar pendeta Inggris EW King, yang melayani Gereja Rehoboth di Jatinegara. Riwayat Depok terkait dengan komunitas Kristen Protestan pribumi di selatan Jakarta –Depok dianggap singkatan dari De Eerste Protestantse Organisatie van Kristenen (artinya Organisasi Kristen Protestan Pertama). Dulunya, kawasan Depok adalah tanah milih pegawai tinggi bagian pembukuan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) kaya raya bernama Cornelis Chastelein (1657-1714). Yano Jonathan dalam Depok Tempo Doeloe  mencatat, pada 18 Mei 1696, Cornelis Chastelein membeli tanah-tanah itu dari VOC. Tanah itu lalu diberdayakan hingga menghasilkan tebu, lada, pala dan kopi. Chastelein yang punya banyak budak memberdayakan mereka untuk menggarap tanah-tanah itu. Tanah-tanah itu kemudian dibagikan kepada 12 keluarga budak-budaknya yang masuk Kristen. Marga-marga para budaknya itu adalah Bacas, Isakh, Jonathans, Jacob, Joseph, Leon, Laurens, Leander, Tholense, Soedira, Samuel, dan Zadokh. Para bekas budak Chastelein itu dianggap sebagai Kristen pribumi pertama di tanah itu.   Gereja tempat orang-orang Kristen Depok itu menjadi tujuan dari pelayanan pendeta-pendeta Eropa.  De Locomotief  tanggal 5 Juli 1939 menyebut Scheurkogel, Akersloot, W. Medhurst dan H. Wentink adalah misionaris yang melayani gereja Depok pada abad ke-19. Semasa Medhurst melayani di sana, terjadi hal penting: sebuah sekolah diadakan. Diperkirakan sekolah itu dimulai pada 1830. Empat tahun kemudian, Medhurst melaporkan sekolah itu punya 52 murid.   Tjang Mètèng diajak Medhurst mengajar di sekolah itu. Tjang Mètèng kemudian dibantu Meester Jacob, saudaranya. Dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantarnya, mata pelajaran yang diberikan adalah membaca, menulis dengan huruf Latin dan Arab, aritmatika, menyanyi, dan agama. Tambahan terjadi ketika Wentink melayani gereja di Depok, di mana kerajinan tangan juga diajarkan.   Mula-mula sekolah itu menempati gedung yang akan rusak. Kemudian pada 1837, kegiatan belajar-mengajar diadakan di gedung baru. Dari masa ke masa, gedungnya pun mengalami perbaikan dan perluasan. Gedung sekolah ini dulunya sering disebut sebagai Russische Gevangenis (Penjara Rusia) setelah diperluas. Sekolah ini dulunya dikenal sebagai sekolah Kristen dengan doa yang mengawali dan mengakhiri hari belajarnya. Beberapa bulan setelah Indonesia Merdeka, kerusuhan anti-Belanda yang membabibuta di Depok terjadi pada Oktober 1945. Gedoran Depok, demikian orang menyebutnya, membuat nyawa orang-orang Depok terancam amuk massa rakyat yang tak mengenyam pendidikan formal sekolah-sekolah kolonial dulu.   Nyawa Johanna Laurentia Laurens juga terancam. Namun, nyawa pensiunan guru ini tertolong berkat bantuan dua mantan muridnya yang tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mula-mula dia diamankan di Kamp Bogor sebelum dibawa ke Jakarta. Setelahnya, Johanna tinggal di Jalan Mampang.   Sementara itu, sekolah pertama di Depok tempat kakek Johanna bernama Tjang Mètèng mengajar dulu, tetap bertahan mesti telah berganti “wajah”. Gedung Ebenhaezer, demikian tempat itu disebut, sempat menjadi gedung pertemuan Komunitas Depok dan kendati tetap menghelat kegiatan belajar-mengajar.   “Kini, Ebenhaezer telah kembali pada fungsi semulanya sebagai gedung sekolah dengan nama SMA Kasih,” tulis Praswasti Pembangunan Dyah Kencana Wulan dalam Digitalisasi Depok Lama: Sejarah, Peristiwa, dan Tinggalan Materinya .*

PENULISAN kembali sejarah Indonesia yang jadi bagian dari perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, akhirnya tiba pada peluncurannya . Kendati sempat menimbulkan polemik, buku sebanyak 11 jilid itu diluncurkan pada Minggu (14/12/2025) petang di Plaza Intan Berprestasi, Kementerian Kebudayaan RI, Jakarta. Buku itu berjudul Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global.  Ditulis oleh 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 penulis dari lembaga non-perguruan tinggi se-Indonesia. Tak lupa diampu 20 editor jilid dan tiga editor umum: Prof. Dr. Susanto Zuhdi (Universitas Indonesia), Prof. Dr. Jajat Burhanudin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. Singgih Sulistiyono (Universitas Diponegoro). “Kita memfasilitasi para sejarawan menulis sejarah. Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lantas bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita?” ujar Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dalam agenda peluncuran buku tersebut. Ke-10 jilidnya meliputi sejarah panjang bangsa Indonesia sedari awal. Menurut editor umum Singgih, 10 jilid plus 1 jilid “Faktaneka dan Indeks” mencoba menarasikan proses “menjadi Indonesia” yang dimulai dari periode yang sangat awal, tepatnya di Jilid 1, Akar Peradaban Nusantara. Lalu Jilid 2, Nusantara dalam Jaringan Global: Perjumpaan dengan India, Tiongkok, dan Persia berkelindan ke Jilid 3, Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah. “Dari jilid satu terjadi komunikasi dan interelasi di antara berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Kemudian juga berinteraksi dengan dunia global yang kemudian akhirnya disusul juga karena kegiatan perdagangan, pelayaran. Akhirnya kita terlibat secara aktif di dalam perdagangan dan pelayaran internasional dengan India, dengan China, dengan Persia. Kemudian juga disusul dengan jejaring pelayaran dan maritim dengan Timur Tengah sehingga menghasilkan kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara yang sangat khas dan berbeda dengan kawasan lain,” jelas Singgih. Lantas disusul Jilid 4 Interaksi Awal dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi  (IV). Lalu Jilid 5 Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial 1800-1900 , hingga Jilid 6 Pergerakan Kebangsaan , serta Jilid 7 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan, dan Jilid 8 dengan tajuk Konsolidasi Negara Bangsa: Konflik, Integrasi dan Kepemimpinan Internasional (1950-1965). “Kita, ada satu jilid yang meneruskan jilid sebelumnya, yaitu bagaimana pemimpin kita pada waktu itu di bawah Bung Karno (Presiden Sukarno, red), melakukan konsolidasi negara bangsa dan mencoba menampilkan diri sebagai pemimpin dunia. Kemudian disusul dengan masa pemerintahan Orde Baru yang dipandang berfokus kepada stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan. Meskipun di balik itu ada banyak paradoks yang terjadi sehingga akhirnya nanti ditutup dengan jilid yang terakhir tentang konsolidasi demokrasi,” tambahnya. Yang dimaksud adalah Jilid 9 Pembangunan dan Stabilitas Nasional: Era Orde Baru, (1967-1998). Lantas ditutup dengan Jilid 10 Dari Reformasi ke Konsolidasi: Demokrasi (1998-2024) , serta Jilid 11 Faktaneka dan Indeks. Meski tentunya diakui pula oleh Menteri Fadli Zon bahwa ke-11 jilid buku Sejarah Indonesia  itu belumlah sempurna. Makanya ia hanya menegaskan bahwa buku itu seperti sekadar  highlight  atau pembuka jalan bagi sejarah-sejarah yang lebih detail lagi. “Saya kira ini  highlight. Kalau sejarah kita ditulis secara lengkap harusnya 100 jilid. Jadi ini adalah  highlight dari perjalanan soal akar peradaban Nusantara. Ada sejarah yang saya kira penting untuk kita tulis dari salah satu jilid ini tetapi harus kita pertajam, perluas karena kroniknya cukup lumayan banyak, dinamikanya banyak, yaitu sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1945-1950. Kita juga perlu menulis sejarah tentang Majapahit yang komprehensif, sejarah tentang Sriwijaya, sejarah tentang Pajajaran, tentang kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, maupun perjuangan-perjuangan lainnya,” terang Fadli. Menetapkan Hari Sejarah Selain peluncuran buku, Fadli Zon juga menetapkan tanggal 14 Desember sebagai Hari Sejarah lewat Surat Keputusan Menteri Kebudayan No. 206/M/2025 tentang Hari Sejarah tanggal 8 Desember 2025. “Ada usulan dari Masyarakat Sejarawan Indonesia tentang penetapan Hari Sejarah. Disesuaikan dengan satu peristiwa seminar sejarah pada tanggal 14 Desember 1957 di Universitas Gadjah Mada (UGM) karena waktu itu kita baru merdeka, lagi melakukan konsolidasi dan menuliskan sejarah dengan cara pandang Indonesia, Indonesia-sentris,” jelasnya. Sebagaimana diketahui, lanjut Fadli, Belanda punya versi berbeda ketika menulis jejak sejarahnya di Indonesia. Sehingga kemudian banyak menimbulkan terminologi-terminologi berbeda dalam sebuah peristiwa sejarah. “Belanda tidak merasa pernah menjajah Indonesia, mungkin, dan apa yang dilakukan merupakan bagian dari modernisasi. Bagi kita apa yang terjadi itu adalah penjajahan. Bagi Belanda Aksi Polisionil. Bagi kita Agresi Militer. Jadi banyak terminologi-terminologi yang berubah dan saya kira ini merupakan satu tuntutan zaman, bagaimana kita memandang sejarah dari perspektif Indonesia dari sisi Indonesia-sentris ini,” lanjutnya. Seperti disebutkan di atas, penetapan tanggal 14 Desember seolah turut memperingati bagaimana tokoh-tokoh sejarah, politikus, cendekiawan, hingga jurnalis berkumpul di UGM dalam Seminar Sejarah Nasional I, 14-18 Desember 1957. Seminar itu bak upaya lanjutan dari terbentuknya Panitia Sedjarah Nasional tahun 1951 yang anggota-anggotanya antara lain Mohammad Yamin, Husein Djajadiningrat, dan RM Ngabehi Poerbatjaraka. Seminar Sejarah Indonesia I di UGM pada 14-18 Desember 1957 disokong Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Dalam seminar itu, visi dan aspek Indonesia-sentris –sebagaimana digaungkan Fadli Zon– sejatinya sudah eksis sejak seminar itu. Soal visi dan aspek Indonesia-sentris hingga periodisasi sejarah, para hadirin sama-sama satu kata. Hanya saja ketika sudah menyangkut konsepsi filsafat, terjadi “pertempuran” argumentasi dan retorika panas antara Moh. Yamin dan Soedjatmoko. Yamin adalah eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1953-1955) dan sudah punya reputasi dengan karya historiografi 6000 Tahun Merah Putih (1951) yang kata pengantarnya diberikan langsung oleh Presiden Sukarno. Sedangkan Soedjatmoko berasal dari kalangan diplomat dan kaum intelektual Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ia hadir untuk mewakili Mohammad Hatta yang sakit dan berhalangan hadir. “Yang satu (Yamin) pacak dan lincah yang lain (Soedjatmoko) agak kaku bicaranya. Yang satu bertubuh lebar, sedangkan yang lain jangkung dan langsing. Yang satu orator, yang lain esais. Yang satu pandai mengucapkan kata-kata dan semboyan yang saban-saban memancing tepok tangan yang riuh dari pendengar yang berjumlah ratusan orang. Yang lain senantiasa berbicara dengan tenang; paling banyak reaksi di muka pendengarnya berupa senyuman,” tulis mingguan Star Weekly edisi 28 Desember 1957. Pada perdebatan itu, tampak panitia seminar cenderung mendukung Yamin. Akan tetapi tak sedikit komunitas sejarah yang terbatas condong mendukung Soedjatmoko. Hadir pula dalam seminar itu Sartono Kartodirdjo yang masih sejarawan muda. Ia mengakui meskipun seminar itu belum signifikan menghasilkan buku sejarah versi Indonesia-sentris, setidaknya sudah ada kesadaran menuju ke sana dan jadi tonggak penting penulisan sejarah di era berikutnya. “Meskipun seminar tidak memenuhi harapan peserta, tetapi tidak sedikit manfaatnya untuk memperdalam kesadaran akan peranan sejarah nasional sebagai sarana penting untuk pendidikan warga negara Indonesia, terutama untuk menimbulkan kesadaran nasionalnya dengan mengenal identitas bangsanya melalui sejarahnya,” tulis Sartono di kolom prakata buku Sejarah Nasional Indonesia (1975).*

PASCA Jepang menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, nasib para serdadu Jepang di Indonesia mengalami ketidakjelasan. Resminya, mereka harus menyerahkan diri kepada Sekutu sebagai pemenang perang. Namun nyatanya sebagian kecil memilih untuk membelot ke kubu pejuang Indonesia dan terlibat aktif dalam perlawanan terhadap Belanda pada 1946-1949. Mengacu kepada catatan arsip Yayasan Warga Persahabatan Indonesia-Jepang yang berkedudukan di Jakarta, usai Perang Dunia II terdapat 903 eks serdadu Jepang yang ikut andil dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Namun menurut peneliti sejarah asal Jepang Eiichi Hayashi, jumlah sebenarnya bisa jadi lebih banyak dari itu.

BERITA menyerahnya Jepang kepada Sekutu cukup mengejutkan sejumlah pemimpin Aceh, khususnya yang bekerja sama dengan Jepang. Tersiar pula kabar pasukan Sekutu akan tiba di Aceh untuk merampas senjata Jepang dan mengembalikan mereka ke negerinya.  Rakyat Aceh lebih dulu merampas senjata Jepang dengan penuh perjuangan. Jepang menolak menyerahkannya lantaran terikat kesepakatan dengan Sekutu. Amran Zamzami dalam Peranan Rakyat Aceh dalam Perang Kemerdekaan 1945–1949 menulis, perampasan senjata di sejumlah tempat meninggalkan korban jiwa dari pihak Aceh.

PETAKA terjadi di Laut Arafuru (Aru) pada 15 Januari 1962. Satu dari tiga kapal Motor Torpedo Boat (MTB) AL bernama KRI Matjan Tutul tenggelam kena sergapan kapal perang Belanda. Misi pendaratan di Pantai Selatan Papua itu berakhir dengan kegagalan sekaligus kekalahan telak. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, Deputi Kepala Staf AL Komodor Josaphat "Yos" Sudarso yang berada dalam KRI Matjan Tutul gugur. Pada 19 Januari 1962, Presiden Sukarno menggelar rapat Dewan Pertahanan Nasional di Istana Bogor. Sejumlah perwira tinggi hadir, termasuk Kepala Staf AD, Kepala Staf AU, Kepala Staf AL, dan Kepala Kepolisian RI. Dengar pendapat dalam pertemuan itu menimbulkan friksi antar matra. Angkatan Udara (AURI) dianggap tidak memberikan perlindungan yang memadai dalam operasi inflitrasi tersebut.

JAKARTA, 19 Januari 1962. Pukul 10 pagi, dua perwira Angkatan Udara menghadap Presiden Sukarno di Istana Merdeka. Yang pertama adalah orang nomor satu di jajaran AU, Laksamana Suryadi Suryadarma. Seorang lagi, perwira menengah, penerbang tulen berpangkat kolonel udara. Sosoknya tampan, jangkung, dan berkumis tipis. Omar Dani, namanya. “Mulai saat ini kamu yang bertanggung jawab atas AURI. Ada pertanyaan?” kata Presiden Sukarno kepada Omar Dani sebagaimana terkisah dalam biografinya Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku: Pledoi Omar Dani yang disusun Benedicta Surodjo dan J.M.V. Soeparno.

MEI 1940, kabar jatuhnya Belanda ke tangan Nazi Jerman menggemparkan seluruh negeri jajahan. Kota Rotterdam hancur lebur digempur pasukan Hitler. Perlawanan tentara Belanda berhasil dimatikan. Ratu Wilhelmina pun terpaksa kabur ke London, Inggris pada 15 Mei 1940. Jatuhnya Negeri Belanda itu menimbulkan keresahan di kalangan pejabat tinggi di seluruh wilayah jajahannya, terutama di Hindia Belanda yang memiliki kekayaan alam melimpah. Menurut Nino Oktorino dalam Nazi di Indonesia: Sebuah Sejarah yang Terlupakan , dalam keadaan seperti itu Gubernur Jenderal A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer langsung mengumumkan keadaan darurat di Hindia Belanda.

DI usia 18 tahun,  Tjo Peng An sudah berani mengawini Kho Misin Nio. Perkawinan pemuda-pemudi Tionghoa satu kampung itu terjadi atas perjodohan orangtua si gadis. Pesta pernikahan pun dihelat pada tahun 1918 itu juga. Hadir dalam pernikahan di Karanganyar itu para pemuka Tionghoa setempat.   Namun, setelah kawin dengan Kho Misin Nio, Tjo Peng An masuk ke dalam dunia pengangguran sehingga dia sulit membiayai hidup istrinya. Kondisi itulah yang membualatkan tekadnya untuk meninggalkan istrinya dengan orang tuanya, sementara Tjo Peng An pergi merantau ke Karangjambu. Kemungkinan, Karangjambu –juga Karanganyar–itu berada di Kabupaten Purbalingga.   Di Karangjambu, Tjo Peng An ditampung oleh seorang Jawa bernama Amatredjo. Induk semangnya itu punya seorang putri bernama Moertidjah. Tjo Peng An kepingcut pada putri induk semangnya itu. Gayung bersambut, Amatredjo bahkan tak keberatan putrinya dikawini Tjo Peng An yang ekonominya tidak meyakinkan itu. Tjo Peng An sendiri lalu ke Purworejo, di mana depot perekrutan tentara kolonial Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) berada. Tjo Peng An berjuang ingin keluar dari kesulitan ekonominya dengan cara umum yang dilakukan para pemuda Jawa di sekitar Banyumas dan Purworejo era itu, jadi serdadu. Dia pun mendaftarkan dirinya. Tjo Peng An tak pakai nama Tionghoa-nya kala mendaftar, tapi memakai nama Jawa: Kartopawiro.   Di ketentaraan, tulis Algemeen Handelsblad tanggal 9 Juli 1930, dirinya punya kelebihan. Alhasil dia bisa dapat pangkat hingga Hospitaalsoldaat  (prajurit kesehatan) kelas dua.   Tjo Peng An alias Kartopawiro kemudian masuk Islam demi bisa kawin dengan Moertidjah binti Amatredjo. Begitu semua persyaratan telah dipenuhi, pesta perkawinan mereka dihelat di Batavia. Setelah di Batavia, Hospitaalsoldaat  Kartopawiro ditugaskan ke luar daerah Jawa selama beberapa tahun. Moertidjah sebagai Nyonya Kartopawiro tentu harus mau ikut ke mana Kartopawiro bertugas. Namun, kemudian hubungan Kartopawiro dengan Moertidjah tidak awet. Kartopawiro menceraikan Moertidjah.   Usai bercerai, Kartopawiro pada 1925 mengambil cuti untuk menjenguk orangtuanya di Karanganyar. Di sana, dia bertemu lagi dengan Kho Misin Nio yang lama ditinggalkannya namun belum diceraikannya. Maka Kho Misin Nio dijadikannya lagi sebagai istrinya, dengan cara yang lebih resmi di mata hukum Belanda, Staatsblad  1924 No. 557, jo 558.   Setelah cuti, Kartopawiro ditugaskan ke Magelang. Sementara Kho Misin Nio tetap tinggal di kampungnya. Jauh dari istri sah, Kartopawiro di Magelang kepincut dengan perempuan setempat yang bernama Paryem. Kartopawiro ingin menikahinya tapi sengaja diam-diam saja soal perkawinan sahnya dengan Kho Misin Nio, yang tak dia ceraikan.   Paryem akhirnya dinikahi Kartopawiro. Kabar perkawinan Kartopawiro itu sampai juga ke telinga orangtua Kho Misin Nio. Maka keluarga Kho Misin Nio pun bergegas ke Magelang. Kartopawiro dilabrak. Kartopawiro kemudian memutuskan hubungan perkawinannya dengan Paryem.   Namun, itu belum bisa memuaskan hati Kho Misin Nio. Istri Kartopawiro itu lalu melaporkan ke pihak militer. Alhasil, Kartopawiro alias Tjo Peng An dihukum pengadilan militer dua bulan kurungan karena perkawinannya yang tumpang tindih. Begitulah yang dikisahkan koran Algemeen Handelsblad tanggal 9 Juli 1930 dan Deli Courant  edisi 1 Juli 1930.*

API Kartini, tokoh emansipasi perempuan Indonesia, menyala dalam dadanya. Sepanjang hidupnya, Surastri Karma (S.K.) Trimurti tak pernah mengesampingkan pentingnya pendidikan politik bagi perempuan. Sebuah lagu berjudul “Dialog Suami-Istri” bisa mewakili kekaguman sejumlah orang akan peran Trimurti, juga Kartini, dalam pendidikan. Lagu ini, dibawakan kakak-beradik Rita Ruby Hartland dan Yan Hartland, begitu akrab bagi pencinta musik country  era 1980-an. Liriknya menyiratkan kebahagiaan sepasang suami-istri karena putri mereka menjadi seorang guru, yang mengamalkan ilmu untuk perangi kebodohan hingga jauh ke ujung desa. Begini sepenggal liriknya: Pergilah anakku simpan doaku… songsonglah tugasmu dengan senyummu banyak saudaramu yang masih buta huruf ajarilah mereka… Jadilah Kartini atau S.K. Trimurti pintarkanlah bangsamu. Namun, Trimurti bukan sekadar seorang pendidik. Dia juga wartawan, pengarang, politisi, serta aktivis buruh dan perempuan tiga zaman yang menunjukkan diri sejajar dengan sejawatnya, kaum lelaki. Dia pejuang perempuan yang komplet, yang disegani kawan maupun lawan. “Trimurti dikenal keberaniannya, kelincahan otaknya dalam perdebatan politik dan ketajaman penanya,” tulis Achmad Subardjo Djojoadisuryo dalam Lahirlah Republik Indonesia . “Yu Tri adalah satu pribadi yang istimewa dan yang jarang terdapat di kalangan masyarakat Indonesia. Api yang tetap menyala dalam tubuhnya tak mungkin dapat dipadamkan,” tulis Adam Malik dalam otobiografinya, Mengabdi Republik . “Bagi saya pribadi Yu Tri tetap Yu Tri, seorang ‘wanita jantan’ tanpa takut dan tanpa pamrih telah mengabdikan dirinya untuk kemerdekaan bangsa dan negara dan seiring ditimpa percobaan namun sama sekali tidak menyebabkannya menyesal.”* Berikut ini laporan khusus S.K. Trimurti S.K. Trimurti Gadis Berlawan dari Sawahan S.K. Trimurti Bergerak S.K. Trimurti Bukan Tokoh Kelas Berat S.K. Trimurti di Tengah Perpecahan S.K. Trimurti Menteri Bersandal S.K. Trimurti di Tengah Tokoh Kiri S.K. Trimurti Murid Politik Bung Karno S.K. Trimurti Menyalakan Api Kartini S.K. Trimurti dan Sayuti Melik Pecah Kongsi Perkawinan S.K. Trimurti Biarkan Batin Melayang

DARI basis kekuasannya di Bakkara, Sisingamangaraja suatu kali melawat ke daerah Simalungun. Turut mendampinginya beberapa pengikut orang dari Aceh dan Toba. Namun, mendekati Pematang Raya, Tuan Rondahaim Saragih, penguasa Kerajaan Raya, enggan menyambut rombongan Sisingamangaraja. Tuan Rondahaim hanya bersedia menerima Sisingamangaraja di Dalig Raya, berjarak 5 km dari Pematang Raya, sebagai gerbang depan kerajaannya. “Dalig Raya adalah juga kampung saya, kesana saja Oppung  (Kakek), biar nanti saya yang menghadap kesana,” kata Rondahaim, sebagaimana dituturkan Pdt. Wismar Saragih dalam Barita Ni Tuan Rondahaim  atau Riwayat Hidup Tuan Rondahaim . Dinasti Sisingamangaraja kesohor sebagai raja-imam yang berkuasa di Tanah Batak. Pengaruhnya cukup diakui sampai ke wilayah kerajaan tetangga seperti Simalungun maupun Aceh. Tuan Rondahaim sendiri, dalam catatan Wismar Saragih, menaruh hormat pada Sisingamangaraja yang dipanggilnya “ Oppung ”. Namun, menurut hemat Rondahaim, jika Sisingamangaraja berkunjung ke Raya, tentulah banyak orang gentar, karena mengangapnya sebagai imam atau datu  agung yang diutus Allah. Penyambutan terhadap Sisingamangaraja dapat berakibat habisnya harta rakyat untuk dipersembahkan kepadanya. Itu sebabnya, Rondahaim lebih memilih untuk menyambutnya di Dalig Raya dan dia sendiri yang langsung memberikan persembahan bagi Sisingamangaraja. “Kemudian diperintahkanlah agar semua rakyat mengantarkan persembahan masing-masing kepada Sisingamangaraja. Tuan Rondahaim mempersembahkan ringgit sebanyak $120. Masyarakat Raya berikut penghulu masing-masing berbondong-bondong mengantarkan persembahan syukurnya karena negeri disinggahi Sisingamangaraja,” tutur Wismar. Setelah memberikan persembahan kepada Sisingamangaraja, Tuan Rondahaim meminta kepada Sisingamangaraja agar perkaranya dengan Tuan Dolok Kahean didamaikan. Menurut pengaduan Rondahaim, Tuan Dolok Kahean suka menyamun ke wilayah Raya. Selain itu, pengantar mesiu Tuan Rondahaim yang melintasi Dolok Kahean, kerap kali dihadang dan disita bawaannya. Mendengar masalah tersebut, Sisingamangaraja menyuruh orang menjemput Tuan Dolok Kahean. Tuan Rondahaim pun kembali ke Pematang Raya. Seperti dijelaskan dalam Barita Ni Tuan Rondahaim , Tuan Rondahaim sejatinya telah menyiapkan siasat agar “balik modal” dan tak kalah wibawa dengan Sisingamangaraja. Kepada salah satu panglimanya, Tuan Bulu Raya Jombit diperintahkan untuk mengepung dan mengacungkan bedil begitu Tuan Dolok Kahean datang. Untuk menebus kebebasannya, Tuan Dolok Kahean harus membayar $1000. Begitulah yang terjadi setibanya Tuan Dolok Kahean di Dalig Raya. Demi memadamkan huru-hara dan pertumpahan darah, Sisingamangaraja bersedia menebusnya. Sisingamangaraja pasang badan karena harus menjamin keselamatan Tuan Dolok Kahean yang diundang datang atas permintaannya. Sisingamangaraja pun tampaknya menyadari perbuatan orang Raya yang terkesan menjebak dirinya. Uang tebusan itu konon diserahkan dalam sepiring besar uang ringgit dan setelah dihitung berjumlah $700. Setelah perkara beres, uang tersebut diantarkan kepada Tuan Rondahaim. Tuan Dolok Kahean dibebaskan. Sementara itu, Sisingamangaraja kembali ke Toba melewati Dolok Saribu. Rombongan Sisingamangaraja membawa serta beberapa orang Dolok Kahean, karena sudah membayar hutang mereka. Rencananya mereka hendak dijual sebagai budak belian. Namun, ditengah jalan, orang-orang Dolok Kahean ini melarikan diri setelah “dikompori” utusan Tuan Rondahaim. “Mereka pun lari ke Sinondang. Ada 50 orang banyaknya. Sebagian mereka itu dijadikan menantu oleh Tuan Rondahaim dan tinggal di Sinondang,” catat Wismar Saragih, “Demikianlah usaha Tuan Rondahaim agar dimuntahkan kembali apa yang sempat dimakan Sisingamangaraja dari Simalungun.” Namun, Wismar Saragih tak menyebut titimangsa maupun Sisingamangaraja ke berapa yang bertemu dengan Tuan Rondahaim. Menurut Augustin Sibarani, pertemuan Sisingamangaraja dengan Tuan Rondahaim, terjadi pada 1871 sehingga dapat disimpulkan itu adalah Sisingamangaraja XI atau bernama asli Raja Ompu Sohahuaon. Penerusnya, Patuan Bosar yang kemudian bergelar Sisingamangaraja XII baru berkuasa pada 1875. “Pada 1871 Raja Sisingamangaraja XI telah mengadakan suatu pertemuan tingkat tinggi dengan Teuku Nangta Sati dari Aceh untuk menggariskan suatu dasar pertahanan antara Aceh dan Tanah Batak. Pada tahun itu juga Raja dari Bakkara ini telah berkunjung ke Pematang Raya di Simalungun untuk menemui Raja Rondahaim Saragih guna membicarakan suatu perjanjian pertahanan bersama,” sebut Sibarani dalam Perjuangan Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII . Sementara itu, Walter Bonar Sidjabat, sejarawan penulis biografi Sisingamangaraja XII , mengatakan Sisingamangaraja XI dan Sisingamangaraja XII berkenalan baik dengan Tuan Rondahaim. Sisingamangaraja XII juga pernah berkunjung ke Raya. Bersama Tuan Rondahaim, keduanya mengadakan kerja sama dalam mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Efeknya secara historis terjadi di daerah Deli dan Serdang. “Setelah kunjungan Sisingamangaraja XII ke Raya, maka para pendukung Tuan Rondahaim pun, segera membakari banyak gudang-gudang tembakau di daerah Deli Serdang. Pembakaran ini dilakukan dengan memberikan uang bagi kuli gintrokan  (kontrak) sebanyak 20 ringgit seorang, asalkan orang bersangkutan berhasil membakar bangsal atau gudang pengeringan daun tembakau di perkebunan di daerah Deli Serdang itu,” ungkap Sidjabat dalam Ahu Si Singamangaraja . Semasa Rondahaim berkuasa, Kerajaan Raya tak dapat ditaklukkan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perkebunan yang dikuasai Belanda di daerah Kerajaan Raya. Sebaliknya, Rondahaim bersama pasukannya kerap menebar ancaman terhadap basis-basis ekonomi Belanda di kawasan Sumatra Timur. Perlawanan Rondahaim terhadap Belanda mulai berlangsung sejak 1871 hingga 1890. Surat-surat kabar sezaman berbahasa Belanda kerap memberitakan aksi-aksi yang dilancarkan Rondahaim yang menyebabkan pemerintah kolonial kerepotan. “Tuan Rondahaim pada akhirnya berlebihan. Ia menyerbu Padang dan Bedagei, dan rakyatnya menderita akibatnya. Semua upaya damai untuk membujuknya agar mengakui supremasi Belanda gagal. Ia memproklamirkan kemerdekaannya ketika penguasa Batak lainnya telah menyerah,” demikian diwartakan Deli Courant , 27 Februari 1935. Perlawanan Rondahaim terhenti menyusul wafatnya pada 1892. Sementara itu, Sisingamangaraja XII terus menyalakan perlawanan lebih lama lagi terhadap Belanda. Sisingamangara XII berjuang hingga gugur di tangan anak buah Kapten Hans Christoffel pada 1907. Baik Sisingamangaraja XII maupun Tuan Rondahaim telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.*

CHARLES Olke van Der Plas, pemimpin Recomba (Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden) atau pemerintahan peralihan Belanda, merangkul kalangan bangsawan yang tergabung dalam Partai Rakyat Jawa Timur. Tujuan partai yang berdiri pada 14 Juni 1947 ini adalah menuntut hak menentukan nasibnya atas dasar demokrasi dan bekerja sama dengan golongan-golongan lain tanpa memandang kebangsaan, bahasa, dan agama. Menurut Marsudi, dosen Universitas Negeri Malang, partai itu didirikan oleh bangsawan lokal yang telah menikmati masa jaya bersama Belanda dan kemudian dikecewakan oleh pemerintah pendudukan Jepang maupun Republik. Munculnya partai ini tak lepas dari upaya Belanda untuk membangkitkan kembali bekas-bekas sekutunya di Jawa Timur demi memperoleh dukungan dalam pembentukan Negara Jawa Timur.

WALTER SPIES sedang frustrasi. Hubungan yang telah dia jalin selama beberapa tahun dengan Friedrich Murnau, sutradara film kenamaan asal Jerman, memburuk. Spies, pelukis berkebangsaan Jerman yang lahir di Moskow, Rusia, pada 1895, bertemu Murnau pada 1919 ketika dia berusia 24 tahun. Saat itu dia baru memulai karier sebagai pelukis dan mengadakan pameran perdana. Murnau kemudian menyediakan studio untuk Spies melukis, juga mempercayakan kerja artistik film-filmnya. Hubungan mereka retak. Spies akhirnya memutuskan bahwa, ”nyaris tak mungkin bagi dirinya untuk merasa nyaman di Eropa,” sebagaimana dikisahkan Robert F. Aldrich dalam Colonialism and Homosexuality .