KENDATI disebut-sebut oleh koran New York Times sebagai tragedi kemanusiaan (dengan jumlah korban terbanyak) setelah Perang Dunia II, selama ini genosida politik 1965–1966 terkesan mengundang sedikit saja reaksi dari negeri-negeri lain terhadap Indonesia. Kesan tersebut pudar ketika pada 2013 terbit buku G30S dan Dunia yang mengulas peran dan reaksi negara-negara di Eropa dan Australia pada kejadian 1 Oktober 1965 dan peristiwa genosida yang mengikutinya.

DI RUANG informasi Benteng Rotterdam, terpajangbeberapa foto masa lalu. Satu diantaranya memperlihatkan gerbang utama benteng yang memiliki tiga lapis. Di foto lain memperlihatkan sebuah gerbang kecil, dimana ada iring-iringanpasukan menyeberangi jembatan kecil. “Dulu memang ada dua gerbang di benteng (Rotterdam). Tapi yang satunya sudah tertutup,” kata Chalid AS, staf peneliti di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan. Gerbang kedua itu berada di bagian belakang, tidak begitu besar dan lebarnya hanya sekitar 3 meter. Langit-langitnya melengkung. Bagian atasnya adalah sebuah bangunan. Menelusurinya serupa masuk lorong kecil. Bekas gerbang itu dipenuhi barang rongsokan; ada lemari reot, meja rusak dan beberapa tumpukan kayu. Dari bagian depan lorong kecil menuju gerbang, tak ada papan informasi. Sering kali ketika berkunjung ke Benteng Rotterdam, terlihat beberapa pengunjung hanya meliriknyasepintas. Menoleh sedikit dan berlalu –jalannya gelap. Benteng Rotterdam sering pula disebut Benteng Ujung Pandang –ada juga yang menyebutnya Benteng Penyu dan sebutan lainnya Kota Tua. Penyebutan Benteng Penyu ( Panynyua ) bagi masyarakat Bugis dan Makassar karena benteng ini saat dilihat dari atas mirip penyu yang merayap menuju laut. Denah Benteng Rotterdam 1767 memperlihatkannya. Benteng ini rupanya memiliki enam bastion (pos penjagaan). Namun saat ini, hanya ada lima bastion yang bertahan. Bastion ke enam yang berada di belakang benteng telah runtuh, begitu pula gerbangnya yang sudah tetutup. Di batasi tembok rumah dan permukiman. MenurutDias Pradadimara,sejarawan Universitas Hasanuddin Makassar, dalam “Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar”yang disampaikan dalamInternational Conference on Urban History di Surabaya tahun 2004, Makassar adalah kota kolonial yang terbentuk dan tumbuh di sekitar Benteng Rotterdam mulai akhir abad ke-17. Tumbuhnya permukiman di sekitar Benteng Rotterdam, kata Dias, menandakan adanya keterputusan historis dengan Benteng Somba Opu yang terletak di sebelah selatannya –yang pernah menjadi pusat perdagangan di bawah kontrol kerajaan Gowa. “Dengan kata lain, kota Makassar adalah kota kolonial yang lahir bersamaan dengan hadirnya sumber kekuasaan baru,” tulisnya. Penguasaan dan pendudukan atas Benteng Rotterdam terjadi ketika persekutuan dua kerajaan Gowa-Tallo ditaklukkan oleh Belanda tahun 1667. Belanda melalui kongsi dagang VOC melahirkan Perjanjian Bongaya dimana semua benteng pertahanan harus dihancurkan, kecuali Benteng Ujung Pandang (Benteng Rotterdam). Perubahaan nama benteng ini dilakukan oleh Laksamana Cornelis Speelman yang memimpin ekspedisi penyerangan. Benteng Rotterdam disesuaikan dengan kota kelahiran sang laksamana. Benteng ini dibangun pertama kali tahun 1545 di masa Raja Gowa X, I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung dengan gelarnya Karaeng Tunipallangga Ulaweng. Struktur benteng pada awalnya berupa gundukan tanah dan kemudian menggunakan struktur batu bata. Pada masa lalu, kerajaan Gowa-Tallo menyiapkan beberapa pertahanan untuk mempertahankan pusat pemerintahan di Somba Opu. Benteng-benteng itu berderet di sepanjang pesisir pantai. Dari mulai pesisir utara, berturut-turut Benteng Tallo, Benteng Ujung Tana, Benteng Ujung Pandang (Benteng Rotterdam), Benteng Mariso, Benteng Somba Opu (sebagai pusat pemerintahan Gowa-Tallo), Benteng Garassi, Benteng Pana’kukang, Benteng Barombong, hingga Sanrobone. Iswadi Makkaraka, staf penelitiBadanBPCB Sulawesi Selatan mengatakan, keberadaan Benteng Rotterdam di lahan sekitar 2,9 ha tidak hanya melanggengkan sejarah pendudukan kolonialisme di Makassar. Tapi di sisi lain, benteng tersebut menjadi saksi dan cikal-bakal pertumbuhan kota Makassar yang dikenal saat ini. Ketika penaklukkan Gowa-Tallo tahun 1667, pemerintah kolonial membangun benteng dengan menggunakan struktur batu padas yang kuat. Konsepnya menjadi benteng pertahanan karena pada masa itu selalu terjadi riak dan pemberontakan. Selain itu, dalam kawasan benteng dibangun puluhan gedung (15 bangunan) termasuk gereja, kantor gubernur jenderal, hingga wisma prajurit. “Semua aktivitas pemerintahan berjalan dalam benteng ini. Saya kira inilah embrio kota,” kata Iswadi. Di samping benteng terdapat sebuah sungai ( Makassar river ) yang menghubungkannya ke Benteng Vredenburg –sekarang menjadi kantor BNI di Jalan Jenderal Sudirman. Di sisi sungai bersisihan dengan Benteng Rotterdam terdapat sebuah kanal yang mengelilinginya. Dari aliran kanal itulah –dalam sebuah foto tahun 1915– sebuah jembatan melintang di gerbang belakang benteng. Kapan gerbang dan jembatan itu menghilang? Tak ada catatan yang pasti. Namun, ketika Belanda meninggalkan Makassar, benteng kemudian menjadi Kantor Pusat Penelitian dan Bahasa di masa pendudukan Jepang. Kemudian menjadi markas Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) pascaproklamasi hingga 1950. Tahun berikutnya menjadi permukiman. Baru kemudian pada 1970 diserahkan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kini embrio kota Makassar itu semakin menyempit. Pemugaran yang dilakukan untuk menunjukkan kembali kanal di sebelah selatan benteng hanyalah sebagian. Bagian belakang yang menghubungkannya dengan pusat kotaterhalang permukiman, kantor pos, dan deretan kantor bank.

Gubraaak! Pintu dibanting. Mayor Jenderal Tahi Bonar Simatupang, Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) TNI berlalu meninggalkan Presiden Sukarno. Bertahun-tahun kemudian, Menteri Sekretaris Negara, AK Pringgodigdo memberitahu Simatupang, betapa terhinanya Sukarno hari itu. Umpatan bahkan terlontar dari presiden pertama RI tersebut. “ Hij poept op mij! ” yang artinya “Dia (Simatupang) memberaki saya!” sebagaimana dituturkan Pringgodigdo kepada Simatupang dalam Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos. Mengapa Simatupang berani berbuat lancang? Peristiwa itu terjadi pada pertengahan Juli 1952. Pangkalnya bermula dari laporan Bambang Supeno, Komandan Candradimuka, lembaga pendidikan mental bagi perwira, kepada Presiden Sukarno. Dia meminta kepada Sukarno agar mengganti Kolonel AH Nasution dari kedudukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Alasannya, banyak perwira kurang berkenan dengan Nasution yang melibatkan Misi Militer Belanda (MMB) dalam meningkatkan mutu tentara. Sukarno memberi restu. Syaratnya, para panglima di daerah pun setuju dengan mengumpulkan tanda tangan. Pengumpulan tanda tangan panglima-panglima divisi rampung. Bambang Supeno lantas menyampaikan surat permintaan pemberhentian Nasution kepada Simatupang. Dalam Ikhtisar Sejarah RI (1945-Sekarang), Nugroho Notosutanto menyebutkan, KSAP meminta penjelasan tentang maksud Bambang Supeno. Pertemuan keduanya berkembang menjadi perdebatan sengit. Beberapa hari kemudian, Bambang Supeno diberhentikan dari segala jabatannya. Simatupang langsung bergegas menemui Sukarno di Istana Negara, didampingi Menteri Pertahanan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan KSAD. Menurut Simatupang, terjadilah percakapan yang kemudian berjalan sangat dramatis antara dirinya dan presiden. Sukarno tak menampik campur tangannya. Dia membenarkan usul Bambang Supeno seraya mengemukakan tekad para panglima daerah yang menghendaki pergantian KSAD. Sebaliknya, Simatupang menentang. Menurutnya, jika dibiasakan hal ini akan terjadi kepada para panglima dengan mengumpulkan tanda tangan di antara para komandan resimen dan seterusnya. Dengan demikian, akan muncul pemimpin militer yang begitu takut akan kedudukannya, sehingga mereka akan melindungi diri dengan menunjukkan loyalitas mutlak kepada presiden. “Selama saya Kepala Staf Angkatan Perang, saya tidak akan biarkan itu terjadi,” ujar Simatupang. Sukarno menjawab uraian Simatupang dengan nada marah. “ Ik heb je al gesegd je hebt de specialiteit om iemand in de hoek te drukken ” (Saya sudah bilang kamu mempunyai kemampuan khusus untuk memojokkan seseorang). Pembicaraan itu berlangsung dalam suasana panas, sarat emosi, dan tak bersahabat. Pertemuan pun berakhir tanpa solusi. “Saya sendiri meninggalkan presiden tanpa berjabat tangan, saya hanya memberikan hormat militer belaka,” kenang Simatupang. Sementara itu, ketegangan di kalangan TNI AD terus bergolak. Muara konflik ini berujung pada Peristiwa 17 Oktober 1952 tatkala militer menuntut pembubaran parlemen. Akibatnya, Nasution dan Simatupang dicopot sebagai KSAD dan KSAP. Apabila Nasution dipulihkan kedudukannya pada 1955, tidak demikian halnya dengan Simatupang. Simatupang sempat dua kali ditawarkan untuk menjadi duta besar. Namun dia menolak karena tawaran itu tak lebih sebagai bentuk pengasingan dirinya. Dinas aktif militer Simatupang hanya dibatasi selaku penasihat militer di Departemen Pertahanan. Dari rekannya Friderich Silaban yang juga arsitektur untuk proyek mercusuar Sukarno, Simatupang mengetahui, Sukarno telah memupus kesempatan bagi Simatupang untuk memegang suatu jabatan penting dalam pemerintahan. Dalam otobiografinya, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat , yang dituturkan kepada Cindy Adams, tak sekalipun Sukarno menyebut nama Simatupang. Sedangkan Nasution, meski juga sempat berselisih, Sukarno menyanjungnya sebagai “pembantu yang baik dan loyal.” Pada 1959, Simatupang dipensiunkan. Selepas pensiun, Simatupang bergiat di dunia gereja dan aktif menerbitkan buku hasil pemikirannya baik dalam bidang militer maupun teologi. Beberapa di antaranya otobiografi di masa revolusi Laporan dari Banaran (1960), Pengantar Ilmu Perang di Indonesia (1969), Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai (1981), Iman Kristen dan Pancasila (1984). Simatupang wafat pada 1 Januari 1990. Namanya kemudian diabadikan menjadi salah satu jalan utama di Jakarta Selatan. Gambarnya juga terdapat dalam uang logam pecahan Rp500 tahun 2016.

ISU Komunisme yang mengemuka belakangan ini membuat Komisi III DPR RI akan menetapkannya sebagai tindak kejahatan terhadap keamanan dan ideologi negara. Komisi III memasukkan larangan penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam Rancangan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 219 dan 220. Pelanggarannya akan berbuah sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun (Pasal 219) dan 10 tahun (Pasal 220). Pasal 219 berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.” Sementara Pasal 220 berisi ancaman bagi orang yang (a) mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga keras menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dan (b) melakukan hubungan dengan organisasi yang berasaskan Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Pasal 219 menjadi sorotan. “Ini adalah pasal karet yang dapat merampas hak asasi manusia,” kata Supriyadi Widodo Eddyono, direktur eksekutif ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), dalam diskusi publik “Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara dalam RKUHP” di Bakoel Koffie Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat, Senin (22/8). Menurut Supriyadi, pasal tersebut masih multitafsir. Terdapat perumusan yang samar-samar mengenai perbuatan yang dilarang: dalil seperti apa yang dikatakan melanggar hukum. Batasan untuk tujuan ilmiah atau akademis juga tidak diterakan di dalamnya. Pasal ini, lanjutnya, sama dengan TAP MPRS Nomor XXV/1966 yang di masa Orde Baru cukup ampuh sebagai alat kuasa untuk menolak bahkan membabat hampir seluruh organisasi-organisasi yang dicap sebagai komunis atau “berbasis kiri.” Isu Komunisme terbukti sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Akademisi Universitas Indonesia, Mahmud Syaltout mencatat, sepanjang tahun ini, sebanyak 80 persen tindak pidana kebebasan berekspresi di Indonesia bertalian dengan isu Komunisme yang meliputi perbuatan: pemutaran film, diskusi/seminar, perkumpulan, penelitian, hingga kunjungan ke makam. Menurut Syaltout sanksi yang dikenakan maupun penindaknya, ilegal secara hukum. Dia merujuk pada aksi sepihak seperti intimidasi, pelarangan, pembubaran paksa, penangkapan, hingga perusakan. Kebanyakan dari tindakan tersebut dilakukan oleh kepolisian, TNI, ormas kekerasan, ormas kepemudaan, ormas agama, sampai warga biasa. “Ini gila. Sampai sekarang, Komunis masih bagaikan hantu yang membahayakan,” ujar Syaltout. Pembicara lain dalam diskusi, Ifdhal Kasim, mantan ketua Komnas HAM, mempertanyakan keperluan memperluas pasal kejahatan terhadap negara ( crime against state ) mencakup ideologi. Menurutnya, hukum pidana tidak memasuki alam pikiran orang lain, termasuk ideologi. Hal ini berlaku di hampir semua negara berpaham demokratis. Ifdhal menyatakan pasal pelarangan Komunisme yang sedang dirancang bertujuan untuk memastikan siapa musuh negara dan memformalisasi cara menghadapinya. “Kalau ini dirumuskan pada masa Perang Dingin masih masuk akal. Tapi kalau sekarang (pasal) ini dimasukan ke dalam KUHP rasanya mubajir, karena akan lebih banyak dampaknya terhadap pelanggaran hak asasi manusia daripada melindungi negara dari ancaman ideologi,” ujarnya. Senada dengan itu, menurut Wakil Ketua Komnas HAM, Roichawatul Aswidah, pemikiran dan keyakinan seseorang tidak bisa dipidana. Namun pembatasan tetap diperlukan apabila pemikiran dan ideologi mulai diungkapkan memasuki ruang publik. “Pembatasan hanya bisa dilakukan apabila keamanan publik terganggu. Itu pun tidak bisa sewenang-sewenang. Jika kebebasan berekspresi itu ditujukan untuk menghasut permusuhan, memprovokasi, dan menabur kebencian ( hate speech ), maka KUHP mengizinkan tindak pidana,” ujarnya. Roichawatul juga mengharapkan agar rancangan pasal tersebut disusun secara cermat dan hati-hati agar tidak menjadi pembenaran bagi negara untuk melanggar hak asasi manusia.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (2013-2014) Roy Suryo melaporkan Sekertaris Jenderal Sunda Empire, Rangga Sasana, ke Polda Metro Jaya pada 24 Januari 2020, atas tuduhan kejahatan cyber . Roy menyebut Sunda Empire telah mengubah informasi terkait PBB dan NATO di laman Wikipedia. “Saya tergerak untuk menyelamatkan masyarakat, terutama generasi sekarang yang memang bisa mengakses teknologi … Saya ingin menyelamatkan Indonesia dari kebohongan, dari kabar bohong yang ditulis di Wikipedia oleh Sunda Empire,” ucap Roy saat dihubungi tim berita iNews  24 Januari 2020. Mendengar  pernyataan Menpora masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, Rangga Sasana naik pitam. Ia menyebut Roy tidak mengerti urutan sejarah yang benar. Rangga juga menyebut pelaporan dirinya ke polisi sebagai sekretaris Sunda Empire itu telah keliru. Karena menurut Rangga bukan itu jabatan sesungguhnya. Ia mengaku sebagai Sekjen De Heeren Zeventien atau Dewan 17. “Tatanan De Heeren Zeventien itu dilakukan selama 75 tahun oleh Vatikan. Saya sendiri merangkap di De Heeren Zeventien baru dari bulan Maret 2019. Ini sebagai persiapan De Heeren Zeventien dari Vatikan pindah ke Bandung. Itulah alasan saya diangkat menjadi Sekjen,” kata Rangga. Apa sebenarnya De Heeren Zeventien yang banyak disebutkan itu? Memandu Kejayaan VOC Dalam sejarah Indonesia, kedatangan Vereenigde Oostindie Compagnie (VOC) dari Negeri Belanda merupakan awal kisah panjang penjajahan. Dorongan untuk menemukan sumber rempah-rempah memunculkan minat menjelejah dunia di kalangan orang Belanda. Kamar dagang yang terbentuk di berbagai kota di Belanda berlomba membiayai ekspedisi untuk mencari daerah penghasil bumbu dapur seharga emas tersebut. Sejarawan Arsip Nasional Republik Indonesia Mona Lohanda menyebut periode itu sebagai wilde vaart (pelayaran liar) yang tidak diatur dan seringkali menimbulkan persaingan di kalangan perusahaan dagang Belanda sendiri. Pada 23 Juni 1595, delegasi dagang Belanda pertama pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten. Keberhasilan itu menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan mereka. Tapi mereka tetap tidak bersatu. Tiap-tiap kongsi dagang malah semakin liar dalam perlombaannya menuju negeri di timur itu. Dalam keadaan terpecah belah demikian, Belanda disibukkan oleh perang melawan Spanyol dan Portugis yang sama-sama memiliki nafsu menguasai jalur rempah-rempah dunia. Menurut sejarawan Universitas Leiden Femme Simon Gaastra dalam De Geschiedenis van de VOC , kompeni-kompeni dagang Belanda yang tercerai berai itu tak mampu menghadapi dua kekuatan sekaligus. “Sebaliknya, kompeni yang bersatu dapat menjadi senjata ampuh di bidang militer dan ekonomi,” tulisnya. Maka dimulailah proses perundingan untuk menyatukan kongsi-kongsi dagang yang ada di Belanda. Enam di antaranya dari Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen. Awalnya, kata Gaastra, tidak semua sepakat dengan penyatuan tersebut, terutama wakil dari Zeeland. Mereka terlampau curiga atas dominasi Amsterdam. Namun berkat upaya keras Johan van Oldenbarneveldt dari pemerintahan Belanda, serta campur tangan Pangeran Maurits, kamar-kamar dagang ini bersedia bersatu di bawah kamar dagang pusat, yakni VOC. Pada 20 Maret 1602, VOC berhasil berdiri. CR Boxer dalam Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799 , mengatakan kalau kamar dagang pusat ini dipimpin oleh suatu dewan pengurus yang terdiri dari 17 utusan dari enam kamar dagang yang telah dilebur. Para pemimpin itu dikenal dengan sebutan Heeren Zeventien atau 17 Tuan. Penetapan 17 Tuan ini dilakukan berdasar atas besarnya pengaruh perusahaan tiap kamar dagang. Maka terbentuklah porsi sebagai berikut: delapan dari Amsterdam, empat dari Zeeland, dan satu dari setiap kamar dagang yang kecil, serta anggota ke-17 dipilih atas kesepakatan bersama. Heeren Zeventien biasanya mengadakan pertemuan dua kali dalam setahun, yakni saat musim semi dan musim gugur. Sebagai anggota inti, atau mereka menyebutnya “kamar kepresidenan”, pertemuan hanya dilakukan di Amsterdam dan Middleburg (Zeeland). “Dengan demikian terdapat kadar integrasi yang kian bertambah antara para pengurus dan kelas-wali atau oligarki perkotaan yang berkuasa,” kata Boxer. Tugas Heeren Zeventien Di bawah naungan Heeren Zeventien, VOC tumbuh menjadi kamar dagang yang kuat. Kejayaan mereka mampu menguasai perdagangan rempah dunia. Eksploitasi atas sumber rempah di Nusantara pun berjalan baik. Para pemimpin Heeren Zeventien dikatakan memainkan perannya dengan baik. Bahkan menurut Boxer cara pengaturan mereka lebih baik ketimbang kongsi dagang milik kerajaan Inggris, East India Company (EIC). Jika tiap-tiap kamar dagang yang tergabung di EIC harus mempertanggungjawabkan sendiri proses pengiriman barang dari kapalnya, Heeren Zeventienmengurus segala urusan pengapalan seluruh kongsi dagang di bawahnya. Mereka menentukan luas jumlah investasi tahunan sehingga tidak ada yang saling tumpang tindih. Bahkan ketika EIC tidak turut campur dalam soal barang-barang yang kembali, Heeren Zeventienmengatur distribusi barang-barang tersebut. “Di kantor pengurus pusat di Amsterdam, surat-surat dan semua dokumen VOC disimpan di lemari besar di ruang sidang Heeren Zeventien. Lemari tersebut mempunyai banyak kunci dan masing-masing kunci itu dipegang oleh para anggota dewan. Oleh sebab itu sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa membuka lemari tempat menyimpan dokumen dan surat-surat VOC,” tulis Mona Lohanda dalam Sejarah para Pembesar Mengatur Batavia . Namun secara manajemen kongsi, Boxer kiranya menyebut EIC dan VOC memiliki manajemen yang hampir serupa. Para anggota Heeren Zeventien tidak turun langsung mengurus masalah pencarian sumber daya alam. Sehingga pengetahuan mereka akan negeri jajahannya sangat terbatas. Mereka hanya mengandalkan laporan-laporan dan catatan perjalanan yang dibuat oleh perwakilannya di VOC. Meski hal itu disebut jauh dari cukup jika ingin membangun kekuatan yang solid. “Majelis komisi-komisi EIC yang berkedudukan di London dengan 24 orang anggota agaknya susunannya kira-kira sama dan berkembang menurut garis-garis yang serupa dalam hal ini, karena pengalaman pribadi tentang Asia tidak pernah dianggap sebagai syarat khsus yang diandalkan,” ucapnya. Dalam menjalankan bisnisnya di tanah jajahan, peran Gubernur Jenderal amat penting. Mereka menentukan jalannya pemerintahan di sana dan menjadi mata-telinga bagi Heeren Zeventien. Namun pemilihan pemimpin ini tidak mudah. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pejabat VOC untuk mendudukinya. Satu syarat yang sangat menentukan adalah persetujuan anggota Heeren Zeventien. Tugas Heeren Zeventien di sini adalah memilih calon-calon yang diajukan anggota Dewan Hindia. Tetapi mereka juga memiliki hak untuk menolak tawaran calon dari dewan tersebut. Seperti kasus Jacques Specx yang menjadi Gubernur Jenderal di Batavia tanpa persetujuan Heeren Zeventien. Sebenarnya ia dipilih oleh Dewan Hindia untuk menutupi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Jan Pieterzoon Coen saat menghadapi kepungan Mataram. Namun karena Heeren Zeventientidak menyutujuinya, Specx dipanggil pulang ke Belanda pada 1632. Tugas Heeren Zeventienlainnya adalah pengaturan urusan saham. Mereka melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap perputaran uang di tubuh VOC. Karena tiap kamar dagang memiliki porsi saham yang berbeda di VOC maka pengaturan dari Heeren Zeventiendianggap sangat membantu. Selain itu para pemberi saham di VOC juga datang dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari saudagar, bankir, pemilik lahan, sampai pegawai pemerintah. Memang terjadi kekurangan dalam tugas Heeren Zeventiendalam mengatur para investor ini. Seperti terlihat pada akhir abad ke-17, ketika saham mayoritas VOC dipegang oleh masyarakat Amsterdam. Bahkan jumlahnya terbilang fantastis. Dari 108 orang Amsterdam saja jumlah sahamnya setara dengan tiga perdelapan total modal saham milik kamar dagang Zeeland. “Para pemegang saham yang kecil segera juga diborong oleh mereka yang lebih besar,” tulis Boxer. Meski begitu usaha Heeren Zeventien itu semakin terasa manakala VOC berhasil mengembangkan bisnisnya dan merajai perdagangan di Eropa. Keberadaan Heeren Zeventien terekam jelas ketika para pegawai VOC selalu bertindak berdasarkan persetujuan 17 Tuan dalam dewan tertinggi perdagangan di negeri Belanda tersebut.

Gangguan pada satelit Telkom-1 mengakibatkan ribuan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank-bank nasional tidak bisa digunakan ( offline ). Masyarakat yang bergantung pada ATM kesulitan melakukan transaksi perbankan, seperti penarikan, pembayaran, atau transfer. Padahal, di awal ATM diperkenalkan, masyarakat tidak langsung mau menggunakannya. Siapa penemu ATM masih jadi perdebatan. Umumnya orang menyebut ATM pertama dibuat Luther George Simjian, ilmuwan kelahiran Turki dan besar di Amerika Serikat. Mesin bernama Bankograph ini dapat menerima uang tunai atau memeriksa setoran kapan saja. Mulanya banyak orang meragukan temuannya. Tapi, pada 1960, dia berhasil membujuk City Bank of New York –kini Citibank– untuk mencoba mesin pintarnya selama enam bulan. “Orang yang berminat menggunakan mesin ini adalah segelintir pelacur dan penjudi yang tidak mau berurusan langsung dengan teller bank,” ujar Simjian, dikutip History.com . Gagasan membuat mesin ATM lalu datang dari John Shepherd-Barron, direktur percetakan dokumen-dokumen keuangan De La Rue di Inggris. Gagasan ini muncul karena pengalaman buruknya dengan bank tahun 1965. Seperti dikutip telegraph.co.uk , Shepherd-Barron mendapatkan ide brilian: jika mesin penjual otomatis dapat mengeluarkan cokelat, mengapa ia tak bisa mengeluarkan uang tunai? Barclays Bank suka dengan gagasan Shepherd-Barron. Mesin ATM pertama bikinan Shepherd-Barron kemudian dipasang di Enfield, sebuah kawasan di utara London, Inggris. Setelah itu, tahun 1968, seorang ahli dari Docutel Corp Texas, Don Wetzel, mengembangkan ATM berjaringan pertama, yang dikenal sebagai Docuteller. Karyanya dipakai Chemical Bank of New York pada 1969. Bentuk dan cara kerja ATM yang masih sederhana itu kemudian terus dikembangkan. Yang diakui sebagai ATM modern pertama adalah IBM 2984. ATM meraih popularitas ketika pada 1977 Citibank meluncurkan ATM pertama di Queens, New York. Slogan “Citi Never Sleep” mengiringi peluncuran itu. Menyusul kemudian cabang-cabang Citibank di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, bank-bank terkemuka masih berpikir seribu kali untuk memasang ATM. Investasi untuk ATM dianggap sebagai pemborosan. Menariknya, yang memperkenalkan ATM bukan bank-bank besar di ibu kota tapi justru bank kecil di Denpasar, yakni Bank Dagang Bali (BDB), pada 1984/1985. BDB menjalin kerja sama dengan Chase Manhattan Bank. Untuk bisa mendapatkan layanan ATM ini, nasabah BDB harus memiliki kartu khusus yang disebut cash point card . I Gusti Made Oka, pendiri sekaligus direktur utama BDB, mengatakan tak sekadar ingin pamer melainkan demi meningkatkan pelayanan. Selain karyawannya belum mampu memberikan pelayanan cepat, tulis majalah Tempo , 1986, Made merasa kasihan dengan nasabahnya yang harus antre lama di depan kasir. “Pada saat ATM pertama kali diperkenalkan oleh dunia perbankan di Indonesia terhadap para nasabahnya, diperlukan waktu sangat lama untuk mampu mengubah pikiran konsumen untuk beralih dari cara tradisional (mengantre di loket) ke cara modern (menggunakan ATM),” tulis Alois A. Nugroho dan Ati Cahayani, dosen Unika Atmajaya, dalam Multikulturalisme dalam Bisnis. Menurut Soetanto Hadinoto, bankir yang berkarier di BRI selama 32 tahun, pertama kali ATM dikembangkan karena munculnya kebutuhan alternatif transaksi selain di kantor cabang bank. Namun, nasabah ragu-ragu menggunakannya. Sebab, tidak mudah membangkitkan kepercayaan nasabah pada ATM sebagai perwakilan bank dalam membantunya bertransaksi. Belum lagi soal pemakaian mesin ATM itu sendiri. “Aman atau tidak? bisa keluar dengan jumlah persis seperti yang diminta? uang di rekening berkurangkah tanpa diminta? Banyak pihak belum melirik keandalan mesin ini. Bahkan ada pula yang mencemooh,” tulis Soetanto dalam Bank Strategy on Funding and Liability Management. Setelah BDB, Citibank Indonesia mulai memasang ATM dan disusul Bank Niaga pada 1986. Bank Central Asia (BCA) baru memberikan layanan ATM pada 1988, disusul bank-bank lain. Meski bukan bank pertama di Indonesia yang menggunakan ATM, sejarah kemudian mencatat BCA sebagai bank paling inovatif dalam mengembangkan layanan produk perbankan melalui mesin ATM. “Nasabah baru terbiasa menggunakan ATM sekitar 10 tahun kemudian. Diperlukan edukasi nasabah yang terus menerus,” tulis Soetanto. Pada saat itulah ATM berkembang pesat. Mesin kasir otomatis ini dengan mudah dapat ditemui di mana-mana. Jaringannya semakin luas. Nasabah semakin akrab dengan ATM. Menurut pakar marketing Hermawan Kartajaya dalam Kompas 100 Corporate Marketing Cases , meski bukan yang pertama menawarkan layanan ATM dan internet banking di Indonesia, BCA adalah bank pertama yang melakukan proses edukasi sistematis dalam pemakaian kedua layanan electronic delivery channel tersebut. Proses edukasi tersebut diimbangi dengan penambahan keberadaan ATM dan fasilitas layanan ATM serta internet banking secara sistematis. “Dan karena BCA dibiarkan sendirian melakukan hal tersebut, maka bukan hal yang mengherankan kalau apa yang dilakukan BCA tersebut kemudian menciptakan kebiasaan baru bagi para penabung yang susah diubah, termasuk dalam pemilihan merek bank yang digunakan,” tulis Hermawan. Tulisan ini diperbarui pada 9 Oktober 2021 .

PADA 1974, Bung Hatta sempat menyatakan bahwa korupsi sudah jadi “budaya kita”, budaya bangsa Indonesia. Pernyataan itu terlontar saat Pertamina digoyang korupsi dahsyat yang dilakukan oleh direktur utamanya sendiri: Ibnu Sutowo. Barangkali komentar Bung Hatta itu bercampur luapan emosi karena geram menyaksikan korupsi yang tak ada habis-habisnya di negeri ini. Setelah Indonesia merdeka, ternyata persoalan korupsi ternyata kembali meruyak. Periode antara 1950-1959 bukan saja ditandai oleh meriahnya pelaksanaan demokrasi liberal melainkan juga dinodai oleh beberapa kasus korupsi yang mendera tokoh politik saat itu. Sebut saja semisal Mr. Djody Gondokusumo, Menteri Kehakiman pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang didakwa bersalah melakukan korupsi oleh Mahkamah Agung. Lantas Iskaq Tjokrohadisurjo, Menteri Perekonomian pada kabinet yang sama dengan Djody. Iskaq hanya memberikan izin lisensi impor kepada relasi dekatnya dan sebagai imbal balik, mereka mengucurkan duit ke Partai Nasional Indonesia (PNI). Jusuf Wibisono, Menteri Keuangan dari Partai Masyumi sempat dicokok Polisi Militer karena kasus penyalahgunaan wewenang pemberian lisensi kredit. Untuk mengatasi korupsi, pada Agustus 1959 pemerintah mendirikan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan). Badan yang diketuai oleh Sultan HB IX itu berhasil mengungkap praktik korupsi yang dilakukan mulai kelas pegawai sampai pejabat pemerintahan. Sejak didirikan sampai Juli 1960, Bapekan menerima 912 pengaduan masyarakat. Selain Bapekan, pemerintah juga mendirikan Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) yang dipimpin Jenderal Nasution. Sepak terjang Paran berhasil membongkar korupsi yang dilakukan beberapa pejabat tinggi pemerintahan. Tak berhenti di sana, pemerintah juga meluncurkan Operasi Budhi, yang sejak Februari sampau April 1961 berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp11 milyar. Sejak 1959 pemerintah melancarkan perang serius terhadap korupsi. Namun keseriusan itu mulai luntur ketika lembaga pemberantas korupsi justru saling menjatuhkan satu sama lain. Contoh persaingan tidak sehat itu adalah konflik Paran dengan Bapekan. Paran merasa bahwa Bapekan harus diperiksa, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Bapekan. Bapekan menilai Paran tak punya dasar kuat untuk memeriksa dan juga tak bisa menjelaskan apa alasannya. Kedua lembaga merasa sama-sama kuat dan sama-sama berwenang. Perseteruan semakin memanas sampai kemudian Presiden Sukarno turun tangan melerai dan menganjurkan agar Sultan Hamengkubuwono IX duduk semeja dengan AH Nasution. Pertikaian mereda. Tapi runyamnya, pemberantasan korupsi di masa itu pun berkelit kelindan dengan kepentingan politik. Pada 1962 Bapekan dibubarkan karena mulai menelisik dugaan korupsi pembangunan Istora Senayan yang melibatkan beberapa kolega presiden. Operasi Budhi juga dibubarkan karena dianggap jadi alat Nasution mempreteli kekuatan Sukarno. Sementara itu Paran tak jelas nasibnya. Sebagai gantinya, pada Mei 1964 Presiden Sukarno mendirikan Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (Kotrar) yang dipimpin Subandrio. Lembaga ini pun tak bertahan lama karena setahun kemudian terjadi peristiwa G30S yang menyudahi kekuasaan Sukarno. Di masa Soeharto kita semua tahu seperti apa, sehingga Bung Hatta pun sampai bilang korupsi menjadi budaya. Tapi masih saja orang banyak bilang, korupsi di masa itu tak sehebat sekarang. “Kalau dulu korupsi di bawah meja, kalau sekarang sampai mejanya pun digondol,” begitu katanya. Mungkin orang benar, korupsi di masa kini lebih banyak dibanding zaman Orba. Tapi barangkali orang lupa: sekarang orang (baca: pejabat korup) yang ditangkap pun jauh lebih banyak dari zaman Orba. Dan itu karena kehadiran KPK. Yang celaka adalah membiarkan kita menemui kembali masa-masa seperti konflik Bapekan dengan Paran, saat di mana lembaga pemberantas korupsi berseteru dengan lembaga penegak hukum lainnya.*

Sekali waktu pada 1936, Mudjair, seorang pegawai desa dari Desa Papungan, Kanigoro, Blitar, pergi ke Teluk Serang yang terletak di laut selatan. Di sana dia menemukan berbagai jenis ikan yang belum diketahui sebelumnya. Dia membawa pulang lima jenis ikan dan memeliharanya di kolam pekarangan rumah. Ternyata, satu jenis ikan berkembang cepat, bahkan bisa bertelur dengan cara menyimpannya di dalam mulut hingga masa menetas jadi anak ikan. Seiring waktu, ikan ini mendapat perhatian warga desa. Kabar itu sampai ke telinga Schuster, kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Dia berkunjung ke Papungan untuk melihat ikan temuan Mudjair. Ternyata ikan tersebut diidentifikasi sebagai Tilapia mossambica , yang berasal dari Afrika. Dengan cepat ikan temuan Mudjair dibudidayakan karena cepat bertelur, pertumbuhannya cepat, dan mudah beradaptasi dengan segala lingkungan air mulai kolam hingga rawa-rawa. Menurut K.F. Vaas dan A.E. Hofstede dalam Studies on Tilapia Mossambica Peters (ikan Mudjair) in Indonesia , ketika menghadiri Konferensi Ahli-ahli Perikanan Darat pada November 1939, Schuster mengemukakan mengenai ikan temuan Mudjair.  Atas temuan ini, Tilapia mossambica mendapat nama lokal: ikan mujair. Pemerintah Hindia Belanda, tulis harian Pedoman edisi 27 Agustus 1951, mengapresiasi usaha Mudjair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6,- per bulan. Saat pendudukan Jepang, ikan mujair kian populer. Pasukan Jepang, seperti tercatat dalam Tilapia: Biology, Culture, and Nutrition suntingan Carl D. Webster dan Chhorn Lim, membawanya ke seluruh daerah untuk dibudidayakan dalam tambak-tambak. Dan Mudjair diangkat sebagai pegawai negeri tanpa harus mendapatkan beban kerja. Enam tahun setelah Indonesia merdeka, Mudjair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair. Pada era Orde Baru, ikan mujair masih menjadi santapan favorit masyarakat. Sejak 1982, sebagaimana termuat dalam Laporan Pelita IV 1984-1989, program pengembangan aneka ikan dilaksanakan pemerintah dengan menyebarkan bibit ikan mujair dalam kolam pekarangan dan waduk-waduk.

Selama masa revolusi, bangsa Indonesia tidak berjuang sendiri. Sejarah mencatat, orang-orang asing dari berbagai negara juga turut mendukung, baik secara militer dan politik. Berikut ini orang-orang asing yang membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jerman Pasca berakhirnya Perang Dunia II, setidaknya ada dua prajurit Angkatan Laut Jerman (Kriegsmarine) dari Kapal Selam U-219 yang bergabung dengan gerilyawan Indonesia: Warner dan Losche. Keduanya lolos dari kamp konsentrasi Sekutu di Pulau Onrust (masuk wilayah Kepulauan Seribu). Mereka kemudian menjadi pelatih militer pada sebuah kesatuan tentara Indonesia di pulau Jawa, tepatnya di perkebunan kopi di Ambarawa. Losche malah gugur dalam suatu kecelakan saat melatih para gerilyawan Republik membuat sejenis pelontar api. Ukraina Ukraina, negara pertama yang mengusulkan soal Indonesia dibahas di Dewan Keamanan PBB. Adalah Dmitri Manuilsky, ketua utusan Republik Soviet Sosialis Ukraina di PBB yang mengawali pembicaraan mengenai pertikaian Indonesia dan Belanda pada 1946. Dalam setiap sidang, Manuilsky bersikukuh bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya. Berkat usulan Manuilsky, sengketa Indonesia-Belanda menjadi sengketa internasional sepenuhnya ( a full blown international dispute ). Amerika Serikat Bobby Earl Freeberg, mantan pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia. Salah satu misi penting yang pernah dilakukan Bob adalah mengirimkan pasukan penerjun ke Kalimantan yang diduduki NICA. Pesawat yang dikemudikan Bob diregistrasi dengan kode RI-002. Bob gugur setelah pesawatnya ditembak pesawat tempur Belanda pada 1 Oktober 1948 di Sumatra Selatan. Misinya saat itu membawa sejumlah uang dan emas untuk membantu gerilya di Sumatra. Selain Bob, ada seorang ahli matematika dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) Dirk Jan Struik. Dia adalah pemimpin Komite Amerika untuk Indonesia Merdeka. Di negaranya, Dirk menjadi aktivis antikolonialisme yang berpengaruh. Organisasinya menggerakkan serangkaian aksi demonstrasi yang mengecam agresi militer Belanda terhadap Indonesia pada 1947. Australia Perdana Menteri Joseph Benedict Chifley (menjabat 1945-49) adalah salah satu tokoh politik Australia yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini ditunjukkan dengan mendukung aksi boikot serikat buruh pelabuhan Australia terhadap kapal-kapal Belanda yang membawa senjata ke Indonesia pasca agresi militer pertama. Menteri Luar Negeri Australia HV. Evatt, memperlihatkan dukungan serupa. Evatt diam-diam membiarkan pemboikotan itu walaupun melanggar undang-undang yang pernah dilaksanakannya ketika menjabat Jaksa Agung. Di PBB, upaya diplomasi Indonesia didukung Thomas Kingston Critchley. Setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua, diplomat Australia itu melaporkan kepada PBB bahwa Republik Indonesia masih eksis dan sanggup melawan. Atas jasanya, Critchley menerima anugrah Bintang Dharma Putra dari pemerintah Indonesia pada 1992. Jepang Berpangkat laksamana, Tadashi Maeda menjadi tokoh militer tertinggi Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Peran terpentingnya ketika mempersilakan dan menjamin keamanan para pemimpin Indonesia merumuskan teks proklamasi di rumahnya. Rumah Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, kini menjadi Museum Naskah Proklamasi. Shigeru Ono, salah satu tentara Jepang yang memilih bertahan di Indonesia setelah Jepang menyerah terhadap sekutu. Ono bergerilya dari satu tempat ke tempat lain. Salah satunya, menyerang markas KNIL di Mojokerto pada Juni 1947. Ichiki Tatsuo alias Abdul Rachman. Nama Abdul Rachman diberikan oleh Haji Agus Salim ketika Tatsuo menjadi penasihat Divisi Pendidikan Pembela Tanah Air (Peta), sebagai bentuk penghargaan kepadanya. Pada masa perang kemerdekaan, dia memimpin Pasukan Gerilya Istimewa di Semeru, Jawa Timur. Dia gugur di desa Dampit dekat Malang, Jawa Timur, 9 Januari 1949, setelah menerobos desing peluru tentara Belanda untuk mendorong pasukan Indonesia agar menyerang. Seorang perwira intel Jepang, Tomegoro Yoshizumi, turut melibatkan diri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia dikenal dekat dengan Tan Malaka. Yoshizumi gugur pada 10 Agustus 1948 di Blitar, Jawa Timur saat bergerilya. India Tentara India Muslim dalam pasukan Sekutu bertugas melucuti Jepang. Namun, mereka membelot dan berjuang di pihak Indonesia karena mengetahui mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim. Umumnya, para tentara pembelot ini ditampung dalam unit pasukan TNI di Jawa dan Sumatra. Usai revolusi sebagian dari mereka memilih pulang ke India dan sebagian lagi menetap di Indonesia meneruskan berdinas di militer atau kepolisian. Korea Yang Chill Sung, tentara Korea yang direkrut militer Jepang sebagai gunsok (tentara pembantu) dalam Perang Asia Timur Raya. Dia memeluk agama Islam tatkala tertawan Pasukan Pangeran Papak (PPP) Garut pimpinan Mayor Saoed Moestafa Kosasih pada Maret 1946. Sung kemudian berganti nama: Komarrudin. Sebagai ahli peledak, dia berperan dalam operasi penghancuran jembatan Cimanuk pada 1947 yang menggagalkan upaya Belanda menguasai wilayah Wanaraja. Pada 9 Agustus 1948, Sung alias Komarrudin diringkus dan dieksekusi pasukan buru sergap Belanda. Sebelum peluru menembus kepalanya, dia masih sempat meneriakan pekik “merdeka”. Skotlandia Muriel Stuart Walker, wanita kebangsaan Skotlandia yang dikenal dengan nama Ktut Tantri. Dia merupakan penyiar Radio Pemberontakan yang dipimpin Bung Tomo. Pada saat terjadi serangan Inggris dia berada di palagan. Dari medan peperangan itu, dia menyiarkan jalannya perang ke seluruh Eropa melalui radio tersebut. Simpati dari negara asing pun berdatangan terhadap perjuangan rakyat Surabaya.

BEBERAPA tahun belakangan, banyak ajakan untuk kembali ke masa lalu. Di belakang bak truk, kaca angkot, spanduk dan kaos tertera kalimat “Enak zamanku, tho.” Seakan menegaskan kondisi kekinian tak mendatangkan apa-apa kecuali kesengsaraan dan penderitaan untuk banyak orang. Situasi seperti itu yang kemudian jadi sasaran kritik kaum pohon beringin. Sebagai salah satu pemilik masa lalu yang “gemilang”, mereka mengklaim zaman Orde Baru jauh lebih enak, nyaman dan membahagiakan rakyat. “Era Orde Baru adalah masa yang paling indah,” ujar Aburizal Bakrie dalam kampanyenya di Sukabumi, 30 Maret 2014. Bakrie juga menambahkan banyaknya spanduk dan kaos bertulisan “Enak zamanku” bukti kalau orang merindukan zaman Orde Baru. Fenomena tersebut direken seolah hasil referendum nasional ihwal perasaan rakyat tentang sebuah zaman. Orang Indonesia memang mudah terharu biru, melankolik. Saat Indonesia baru merdeka, revolusi fisik masih terjadi, seperti yang pernah dituturkan oleh Romo Mangunwijaya, banyak penduduk desa yang bertanya-tanya kapan gerangan “zaman kemerdekaan” akan berakhir? “Zaman kemerdekaan” yang dimaksud orang desa itu mengacu pada situasi revolusi yang penuh dengan ketegangan, pertempuran, pengungsian dan penderitaan. Banyak penduduk yang terkena imbas dari perubahan politik yang drastis itu. Kerinduan atas situasi yang tenang dan nyaman pun muncul. Mereka ingin kembali ke “zaman normal”, zaman di mana Belanda masih berkuasa dan semua berjalan baik-baik saja. Tentu ini soal kesadaran yang dibentuk sedemikian rupa oleh kekuasaan. Penguasa kolonial berhasil membangun Hindia Belanda menjadi sebuah negara polisi sekaligus negara kekerasan. Menurut sejarawan Belanda Marieke Bloembergen, negara kolonial membatasi kebebasan dan aktivitas politik orang Indonesia dan secara terus menerus menghalangi perwujudan kebebasan warganya. Teror negara dan ketakutan yang ditimbulkannya menciptakan sebuah situasi aman dan nyaman yang semu. Rakyat dibuat sama sekali tidak punya kesadaran kritis. Sementara penguasa kolonial secara leluasa mengeksploitasi mereka dengan perangkat hukum yang mereka ciptakan sendiri. Celakanya, situasi semu itulah yang dirindukan oleh sebagian penduduk desa di masa revolusi kemerdekaan. Apakah pemerintah kolonial Belanda tidak berkampanye mengatakan “enak zamanku”? Tentu saja mereka melakukannya dalam bentuknya yang lain. Pada 1947 Dubes Belanda untuk PBB Elco Van Kleffens mengumbar propaganda bahwa sepeninggal Belanda, situasi di Indonesia tak menentu dan hanya Belanda yang bisa mengembalikan keadaan itu. Setelah kemerdekaan, Indonesia sering disebut-sebut sebagai negara yang dipimpin bandit dan kolaborator fasis Jepang. Tak mampu memadamkan kekacauan dan menciptakan ketertiban, sebagaimana pernah dilakukan oleh Belanda saat masih berkuasa. Mereka pun punya media propagandanya sendiri, Het Uitzicht . Semua demi meyakinkan orang bahwa zaman Belanda jauh lebih baik. Kini cara yang sama digunakan. Mengembalikan ingatan orang kepada masa lalu. Pangkal soalnya cara Orde Baru berkuasa tak ubahnya negara kolonial. Bahkan mungkin jauh lebih tersistematis. Dengan meminjam konsep Antonio Gramsci, maka kita tahu bahwa Orde Baru tak hanya mendominasi masyarakat lewat pranata negara yang identik dengan kekerasan, tapi juga mengelola kekuasaan atas rakyat lewat perangkat hegemoni yang terwujud dalam kepemimpinan intelektual dan moral. Ingatan kolektif masyarakat atas sejarah dikontrol dan standar moralitas diatur berdasarkan apa yang benar menurut penguasa. Pada masa itu banyak orang merasa takut dan tabu mengkritik penguasa walaupun itu terjadi di dalam rumah. Dominasi dan hegemoni yang diberlakukan penguasa menunjukkan hasilnya. Saya curiga, semua sticker, spanduk dan kaos bertulisan “Enak zamanku, tho” dan semua ajakan untuk “kembali ke masa lalu” bentuk kampanye yang hegemonik. Ia seperti memutar ulang rekaman lama yang sekian lama mengendap dalam kepala orang. Tujuannya bukan murni untuk memperbaiki keadaan, tapi lebih kepada cara untuk kembali berkuasa. Lagipula, siapa sih yang bisa membuat harga bensin balik lagi Rp250/liter? Kalau begitu caranya, zaman Majapahit jauh lebih enak. Sayuran tinggal petik, plus tiada perlu beli BBM karena kuda gratis makan rumput. Mau?*

BANDAR narkoba Freddy Budiman menjadi yang pertama dieksekusi mati pada Jumat, 29 Juli 2016, pukul 00.45 WIB di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan Nusakambangan, Jawa Tengah. Namun, dalam sejarah Indonesia terpidana kasus narkoba pertama yang dieksekusi adalah warga negara Malaysia, yaitu Chan Ting Chong alias Steven Chan atas kepemilikan 420 gram heroin. Kasusnya bermula dari penangkapan Maniam Manusamy, seorang Malaysia, di Hotel City, Jakarta, pada 1985. Manusamy mengaku melakukannya karena dibayar Chan Ting Chong, seorang pengusaha Malaysia. Sekalipun menyangkal keterlibatannya, Chan ditangkap dan divonis hukuman mati pada Januari 1986. Sementara Manusamy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada Agustus 1986 Manusamy mengirim surat ke Mahkamah Agung, menyatakan bahwa dia memberikan keterangan palsu. Namun bukti baru ini tak mempengaruhi hukuman mati. Upaya banding Chan ditolak Mahkamah Agung pada 1990 dan grasinya ditolak pada 1991. Chan dieksekusi regu tembak pada 13 Januari 1995 di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Dia adalah orang pertama yang dihukum mati di Indonesia sejak UU Narkotika diperkenalkan pada 1976. Eksekusi mati Chan dilakukan setelah lima tahun eksekusi mati terhadap Basri Masse di Malaysia, atas kepemilikan 935 gram ganja kering . “Banyak orang Indonesia dan Malaysia percaya bahwa eksekusi Chan Tin Chong sebagai balasan atas eksekusi Basri Masse,” tulis Sidney Jones dalam Making Money off Migrants: The Indonesian Exodus to Malaysia. Menurut Poengky Indarti, direktur eksekutif Imparsial, lembaga nonpemerintah yang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dalam rilisnya 18 Januari 2015, sejak Chan Tien Chong, pemerintah Indonesia terus melakukan eksekusi mati dalam kasus narkoba. Namun Indonesia menerapkan standar ganda. Di dalam negeri pemerintah mempraktikkan hukuman mati, sedangkan di luar negeri mengajukan pengampunan jika ada warganya dihukum mati. “Ini justru merugikan Indonesia dalam diplomasi internasional untuk melindungi warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati,” ujar Poengky.

Perdana Menteri Inggris Winston Churchill merencanakan Operasi Culverin untuk menginvasi sejumlah titik penting di Pulau Sumatera.