Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang mengkaji pengadaan transportasi massal O-Bahn di kota-kota besar Indonesia. O-Bahn menyerupai moda Bus Rapid Transit (BRT). Ada lajur khusus untuknya di jalan umum beraspal. Ia juga bisa berjalan di atas rel seperti moda Light Rapid Transit (LRT). Itulah kenapa orang menganggapnya kemempelaian antara BRT dan LRT. O-Bahn atau Omnibus Bahnhoff kali pertama berkembang di kota Essen, Jerman, pada 1980. Panjang jalur sebermula 3 kilometer. Lalu bertambah menjadi 5 kilometer dan melewati terowongan. Bus racikan Daimler Benz itu berjalan menggunakan tenaga listrik dan mampu bergerak secara otomatis berkat teknologi terbaru. Tersemat ban khusus di samping ban utama. Ban khusus itu memandu bus tetap berada di jalurnya ketika berjalan di atas rel. Maka sering pula O-Bahn disebut sebagai bus terpandu ( guided bus ). O-Bahn memiliki keunggulan dibandingkan moda transportasi massal berbasis rel. Utamanya segi finansial dan keluwesan gerak. “Para insinyur Daimler Benz mengatakan biaya pengembangan O-Bahn tidak akan lebih mahal daripada moda kereta api,” tulis New Scientist , 12 Mei 1983.  Kepincut O-Bahn Maka O-Bahn segera menarik minat pemerintah kota lain seperti Birmingham, Inggris, pada 1984, dan Adelaide, Australia, pada 1986. Setahun berselang, Jakarta pun ikut-ikutan kepincut moda O-Bahn. Kala itu masa Gubernur Wiyogo Atmodarminto (1987—1992). Masanya penuh oleh diskusi rencana pembangunan beragam moda transportasi massal untuk Jakarta. Semua berbasis rel. Dari Mass Rapid Transit (MRT), LRT, sampai Kereta Rel Listrik. Diskusi itu melibatkan Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi, Bank Dunia, Japan International Cooperation Agency, Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta, dan Pemda Jawa Barat. Mereka merasa perlu cepat memecahkan petaka lalu lintas Jakarta demi keberlanjutan pembangunan. Selain transportasi massal berbasis rel, Wiyogo menginginkan moda transportasi lainnya. Pilihannya tersemat pada Bus Terpandu (BT). “Kami juga sedang memprogramkan bus terpandu dari Kebayoran menuju Kota, yang jalurnya sudah mulai direncanakan,” kata Wiyogo dalam Catatan Seorang Gubernur . Dia meminta investor swasta untuk mewujudkannya. Menteri Perhubungan Azwar Anas dan Menristek B.J. Habibie menyatakan setuju terhadap rencana Wiyogo membangun O-Bahn di Jakarta. Menurut Azwar dan Habibie, pembangunan O-Bahn sejalan dengan prinsip dan arahan pengembangan transportasi dari pemerintah pusat. Salah satu prinsipnya ialah penyediaan jasa transportasi berdasarkan permintaan dari penumpang. “Pendekatan ini diterapkan untuk daerah-daerah yang lebih maju dan berkembang serta secara komersial layak dioperasikan,” kata Azwar Anas dalam Clayperon , No. 31 Tahun 1992. Jakarta tergolong daerah maju dan berkembang. Para penumpang membutuhkan moda transportasi cepat dan luwes seperti O-Bahn. Dilihat dari pilihan masyarakat di kota-kota besar negara maju terhadap transportasi massal, O-Bahn menduduki peringkat ketiga di bawah LRT dan KRL. Ini menjadi dasar kuat keinginan pemerintah menghadirkan O-Bahn. Tetapi masalahnya, pemerintah belum bisa mewujudkan pembangunan O-Bahn tersebab cekak dana. “Sebenarnya merupakan permasalahan klasik,” kata Azwar Anas. Karena itulah Menhub dan Menristek sepemikiran dengan Wiyogo bahwa swasta harus memegang peran penting dalam menyediakan transportasi tersebut. Masalah Dana Kemudian pihak swasta menyongsong tantangan pemerintah. PT. Citra Summa, konsorsium patungan grup Bimantara dan Summa, menggelar seminar pada 26—27 Juni 1991 tentang peluang swasta dalam pengembangan sistem transportasi kota metropolitan di Indonesia. Ir. Sri Bintang Pamungkas mewakili PT Citra Summa tampil membawakan makalah tentang rencana pembangunan O-Bahn. Tajuknya “Rencana Angkutan Bus Cepat Massal Terpandu Pada Jalan Layang Sepanjang Blok M-Kota”. Makalah termaksud menjabarkan masalah kemacetan di Jakarta seperti perbandingan jumlah pengguna kendaraan pribadi dan angkutan umum, jalur-jalur padat, laju pertumbuhan jalan dan populasi kendaraan bermotor, perkiraan kenaikan jumlah penduduk, dan kerugian akibat lalu-lintas yang semrawut, solusi untuk petaka itu: Angkutan Cepat Massal Bus Terpandu (ACM BT). Bintang menjelaskan seperti apa wujud Bus Terpandu. “BT jelas memerlukan track khusus yang bisa dipilih pada permukaan tanah ( on ground ), di atas permukaan tanah (elevated, atau layang) ataupun di bawah tanah ( under ground ). Alternatif yang amat memungkinkan adalah kombinasi on ground dengan elevated ,” tulis Clayperon , mengutip makalah Bintang. Bintang memaparkan pula prinsip pembangunan BT. “Harus diperhatikan kepentingan umum yang di atas segalanya, tidak membongkar bangunan monumental yang ada, konstruksi estetis, memperhatikan instalasi yang ada di bawah serta di atas tanah.” Bintang meyakinkan bahwa tarif BT terjangkau oleh berbagai kalangan. Moda ini juga akan memberi pekerja kelas bawah beragam manfaat. “Bagi kelompok dengan status sosial menengah ke bawah, yang hampir bekerja selalu di tempat, ACM BT merupakan tawaran yang menarik.” Pemerintah antusias menanggapi makalah tersebut. Azwar Anas kemudian melapor kepada Presiden Soeharto. Dia memperoleh lampu hijau untuk memulai pembangunan O-Bahn. Pengerjaannya berada di pihak swasta sepenuhnya. Serupa dengan proyek MRT. Keduanya akan saling mendukung. “Sistem O-bahn direncanakan untuk mobilitas 10.800 penumpang per jam, dianggap sebagai transisi sebelum membangun KA bawah tanah,” tulis Kompas , 7 November 1991. Tetapi rencana pembangunan O-Bahn buyar. Tak pernah ada cukup dana untuk sekadar memulainya. Studi kelayakannya pun mandeg sehingga izin pembangunan O-Bahn tak kunjung keluar. Soerjadi Soedjirdja, pengganti Wiyogo, tak pernah lagi menyinggung O-Bahn. Sejak itu, rencana membangun O-Bahn pun terkubur.   Perlu menunggu 27 tahun agar rencana membangun O-Bahn bangkit kembali. Akankah kali ini rencana O-Bahn terwujud?

PADA 17 Juni 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia. Melalui peraturan tersebut, personil aktif TNI kembali diperbolehkan menduduki jabatan sipil.  Pejabat fungsional TNI, yang meliputi pejabat fungsional keahlian dan pejabatan fungsional keterampilan, menurut peraturan tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit kerja atau organisasi di mana yang bersangkutan ditugaskan. Prajurit yang menduduki jabatan fungsional dipindahkan dalam jabatan struktural, maka jabatan fungsionalnya diberhentikan. Namun, setelah prajurit itu diberhentikan dari jabatan fungsional TNI, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan fungsonal TNI terakhirnya berdasarkan perundang-undangan, apabila tersedia formasi jabatan. Penandatanganan perpres tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat yang memang sudah khawatir sejak perpres masih jadi wacana. “Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, dikutip kompas . com , 13/2/19. Terlepas dari pro-kontra yang ada, perpres tersebut merupakan langkah pemerintah dalam mengatasi kelebihan perwira di tubuh TNI yang ada sejak 2010. “Ini softlanding , bagian dari rencana yang dulu kita tolak, bagaimana tentara masuk wilayah sipil. Secara halus sih baik, tapi semangat di belakangnya, semangatnya bagi-bagi jatah, bagi-bagi jabatan karena banyak jenderal yang nganggur; surplus perwira,” kata Muhammad Isnur, ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dikutip cnnindonesia . com , 2 Juli 2019. Masalah kelebihan perwira bukan fenomena baru di Indonesia. Pada 1999, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto sampai menggulirkan rencana pemensiunan 4000 militer aktif yang dikaryakan di berbagai jabatan sipil. “Tentara yang dikaryakan itu diberi dua pilihan. Mereka dipersilakan untuk mengambil pensiun dengan tetap menjadi pejabat sipil atau kembali ke ABRI, tetapi kehilangan jabatan sipilnya,” tulis PanjiMasyarakat No. 48, 17 Maret 1999. Langkah tersebut diambil Wiranto sebagai upaya perlahan penghapusan dwifungsi ABRI sebagaimana diamanatkan Reformasi sekaligus mengatasi kelebihan jumlah perwira yang tak sebanding dengan ketersediaan jabatan di tubuh ABRI. “Mereka yang kembali ke Mabes ABRI tak dapat jabatan karena sudah berada di luar struktur. Dia harus ngantri lagi dan tidak tahu jabatannya apa. Mungkin dia juga kalah bersaing dengan rekan-rekan seangkatan yang masih berada di dalam struktur,” kata Wiranto, dikutip PanjiMasyarakat . Akibat kebijakan itu, banyak perwira lebih memilih pensiun dari militer. Letjen Sutiyoso, yang saat itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, salah satunya. “ Wong saya sudah di sini. Saya juga mulai mencintai pekerjaan atau tugas ini. Kalau memang harus memilih, saya akan memilih sebagai sipil saja,” kata Sutiyoso. Namun, masalah kelebihan perwira itu jelas belum separah pada masa revousi. Kelindan antara keterlambatan pemerintah membentuk institusi militer, kondisi institusi militer yang dibentuk masih jauh dari ideal, dan suasana revolusi menjadi pangkal persoalan itu. Siapapun orang bisa jadi jenderal, entah lewat penunjukan dari kelompoknya atau penunjukan diri sendiri. “Bayangkan saja, ada anak muda yang dapat pangkat jenderal, lalu bikin pasukan sendiri yang bisa diindoktrinasinya,” ujar panglima Komandemen Jawa Barat Jenderal Mayor Didi Kartasasmita dalam memoarnya, Pengabdian Bagi Kemerdekaan . Akibatnya, jenderal-jenderal bermunculan. Di ibukota Yogyakarta bahkan sampai muncul gurauan “Tidak mungkin kita kalah oleh tentara Belanda, sebab jumlah jenderal kita lebih banyak!” Didi yang ikut diminta membantu pengorganisasian militer secara profesional sampai heran bercampur kesal melihat realitas tersebut. “Ya, pada waktu itu di Yogya sudah polusi jenderal,” ujarnya.

PADA 1910, wabah pes menyerang Malang, Jawa Timur. Tak butuh lama bagi nestapa ini untuk menyebar ke daerah-daerah lain. Semarang dan Yogyakarta jadi korban berikutnya. Akibatnya, dari 1910-1939, pes memakan 39.254 korban jiwa di Jawa Timur, 76.354 di Jawa Tengah, dan 4.535 di Yogyakarta. Wabah pes terus merembet ke barat Jawa. Pada 1920-an, pes menyerang Cirebon, Priangan, dan Batavia dengan angka kematian yang terus meningkat. Dari 1933-1935, wabah pes mencapai puncaknya di Jawa Barat dengan kematian mencapai 69.775 jiwa. Untuk menanganinya, pemerintah Hindia Belanda memerintahkan Burgerlijke Geneeskundige Dienst (BGD, Dinas Kesehatan Publik) membentuk program pemberantasan pes. Ketika wabah pes makin menjadi dan menjalar ke berbagai daerah, pemberantasan pes tidak lagi dinaungi BGD yang berada di Batavia melainkan diurus daerah masing-masing. Pada 2 Januari 1915, persiapan pembentukan Dienst der Pestbestijding (DDP, Dinas Pemberantasan Pes) di tiap daerah terjangkit pes. Tiga minggu kemudian, 28 Januari 1915, Gubernur Jenderal Alexander Willem F Idenburg mengeluarkan surat keputusan No.2 yang menetapkan Dienst der Pestbestijding sebagai lembaga otonom untuk melayani distrik terjangkit pes. DDP, yang keberadarannya terlepas dari BGD, kewenangannya berada di masing-masing karesidenan. Petugas kesehatan, mulai dari mantri, perawat Eropa, hingga dokter Jawa, dikirim ke kampung-kampung untuk memeriksa penduduk pribumi. Tjipto Mangunkusumo, salah satunya, yang ikut memberantas pes di Malang. Di Surakarta, mantri pes dan pengawasnya datang ke rumah penduduk untuk memeriksa setiap Rabu. Kegiatan mereka menutupi ketiadaan dokter-dokter Eropa, yang jarang sekali mau berkunjung ke kampung. Selain karena akses yang suliit dijangkau dari kota, ketidakmauan dokter Eropa disebabkan adanya kesenjangan kelas dan sentimen rasial yang bikin dokter kulit putih enggan menyentuh pasien pribuminya. Diskriminasi itu tampak jelas jika dibandingkan dengan penanganan pes pada orang Eropa. Para kulit putih penderita pes umumnya langsung dilarikan ke rumah sakit secara cuma-cuma, dapat makanan bergizi gratis, dan pemeriksaan rutin setiap hari oleh dokter kulit putih. Sementara, orang yang tinggal serumah dengan pasien pes kulit putih harus menjalani isolasi selama dua minggu. Mereka menjalaninya dengan fasilitas amat layak, berupa bangunan barak observasi kokoh dan luas. Kondisi itu berbeda jauh dari yang diterima kaum terjajah. Jika satu warga terbukti menderita pes, satu kampung langsung diungsikan ke barak obsevasi. Barak untuk pribumi itu terbuat dari papan, beratap daun, dan terdapat tiang bambu. Hal ini jadi paradoks lantaran pemerintah memerintahkan penduduk pribumi untuk mengganti bahan baku rumah mereka dari bambu jadi bata dan kayu. Banyak penduduk menolak dipindahkan ke barak. “Kebanyakan orang pribumi menganggap ekses penerapan kebijakan pemerintah kolonial jauh lebih menakutkan dan menyengsarakan dibanding penyakit pes itu sendiri,” tulis Martina Safitri dalam tesisnya “Dukun dan Mantri Pes”. Penanganan pes pada pribumi pun bukan karena pemerintah kolonial peduli pada kesehatan warga jajahannya, melainkan semata tak ingin tertular penyakit nestapa itu. Terkadang, pemerintah tak bisa berbuat banyak menghadapi penolakan warga untuk diungsikan. Pasalnya, jumlah polisi dan pejabat desa yang mengamankan rumah tidak sebanding dengan jumlah rumah yang harus dijaga. Itu antara lain bisa dilihat di Desa Gandjar, Malang yang memiliki 150 keluarga yang harus dipindahkan sedangkan jumlah polisi hanya 2-3 orang. Banyak penduduk yang sudah dipindahkan pun nekat kembali ke desa pada malam hari untuk menjaga rumah masing-masing. Mereka kembali ke barak, yang letaknya di luar permukiman, menjelang pagi. Main kucing-kucingan itu disebabkan penduduk khawatir barang-barang di rumah mereka raib atau lebih buruk lagi, rumah mereka dibakar karena dianggap sarang tikus berkutu pembawa penyakit pes. “Pada abad ke-20, beberapa Layanan Pes membakar habis sebuah desa yang dijangkiti pes. Tindakan ini meningkatkan kecurigaan kaum nasionalis pada layanan medis Eropa,” tulis Peter Boomgard dalam “The Development of Colonial Health Care in Java”. Rumah-rumah yang sudah dibakar itu kemudian dibangun ulang dengan bata dan kayu. Namun, jumlah kompensasi dari pemerintah amat kecil sehingga sulit membangun ulang rumah yang sudah dibumihanguskan sekampung itu. Di Semarang, bila seseorang tidak bisa melakukan perbaikan rumah sesuai aturan, terpaksa menyerahkan tanahnya kepada gemeente. Aturan yang memberatkan penduduk itu masih ditambah lagi dengan kewajiban mengapur tembok rumah dan rutin menjemur semua perlengkapan, seperti kasur, bantal, pakaian dan lain-lain. Namun, tembok rumah siapa yang harus dikapuri jika tanahnya direbut?

JAKARTA, 16 November 2018. Pemakaman Tanah Kusir siang itu dilanda haru. Isak tangis dan sedu sedan mengiringi turunnya peti mati ke dalam liang lahat. Dengan khidmat, seorang pendeta perempuan mengumandangkan kidung pujian, diikuti oleh sebagian besar hadirin yang ada di sana.

SIANG bolong, 7 Juni 1908, tangisan bayi pecah. Kegembiraan menyelimuti pasangan Martomihardjo dan Kasmirah atas kelahiran putra pertama mereka setelah delapan tahun penantian. Martomihardjo seorang pamongpraja dari Purwerejo, Jawa Tengah, yang saat itu menjabat asisten wedana di Jasinga, Bogor –terakhir sebagai wedana di Tangerang dan kadang-kadang asisten wedana di Bogor. Sementara Kasmirah, juga dari keluarga priayi, asli Bogor. Kendati punya rumah dinas, pasangan ini sering menginap dan tinggal di rumah Oma Ermeling, kakak dari kakek Kasmirah. Oma Ermeling adalah istri dari Mayor Jenderal Philip Johann Ermeling, seorang perwira zeni KNIL yang kemudian memimpin pertambangan timah De Biliton Maatschappij. Di rumah keluarga Ermeling pula Kasmirah melahirkan. Pasangan Martomihardjo-Kasmirah memberi nama anak mereka: Said Soekanto. Kelak, setelah dewasa, sebagaimana kebiasaan masyarakat Jawa, Soekanto menambahkan “nama tua”: Tjokrodiatmodjo. Karena ayahnya punya gelar Raden Ngabehi, Soekanto meletakkan gelar Raden di depan namanya. Dia menyandang nama lengkap: Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

PERSIJADAY. Dua kata yang akan berlaku kala klub kebanggaan ibukota Persija Jakarta berlaga di kompetisi manapun. Di momen itu, kelak takkan hanya puluhan ribu Jakmania yang akan memerahkan seisi stadion, pun juga para PNS Pemprov DKI. Bentuk dukungan, begitu kata Gubernur Anies Baswedan kala mengorbitkan wacana mewajibkan para PNS mengenakan kostum Persija kala Persija Day . Wacana itu dilontarkannya usai menjamu Persija dan Jakmania ber-halal bihalal di rumah dinas gubernur, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 27 Juni lewat. “Kalau hari itu Persija tanding, kita akan dukung dengan cara menggunakan kostum Persija. Kostumya sendiri sedang dipersiapkan desainnya supaya kalau rapat-rapat juga tidak pakai kaos oblong,” kata Anies, dikutip Kumparan , Senin (1/7/2019). Wacana itu tak pelak mengundang pro-kontra. Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono mencibir bahwa Anies lebay. Sementara, Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali mengingatkan soal lebih penting menyelesaikan stadion untuk markas Persija terlebih dulu ketimbang gembar-gembor soal jersey. Gubernur DKI Anies Baswedan saat menggelar halal bihalal dengan Persija (Foto: Twitter @Persija_Jkt) Terlepas dari pro-kontra, jersey atau kostum merupakan atribut wajib fans sebagai bentuk dukungan. Saat Persija berlaga, Anies memang cukup sering nongol di stadion lengkap dengan atribut Persija. Jersey yang dipakainya kadang berwarna oranye cerah, kadang merah. Dua warna itu merupakan warna kostum tim Macan Kemayoran. Warna kebanggaan yang tentunya berkelindan dengan lahirnya Persija dengan nama Voetbalbond Boemipoetera (VBB) pada 28 November 1928. Nama klub berubah lagi seiring zaman menjadi Voetbalbond Indonesische Jacatra (VIJ) pada 30 Juni 1929, dan Persidja (EYD: Persija) pada Mei 1942, akibat peralihan penguasa negeri dari Hindia Belanda ke Jepang yang mengharuskan penghapusan nama-nama yang berbau Belanda. Merah, Oranye, Merah Lagi Saat halal bihalal dengan Persija dan Jakmania akhir Juni silam, Anies mengenakan jersey Persija berwarna merah. Warna jersey Anies itu berbeda dari yang dikenakannya saat menjamu iring-iringan pawai tim Persija usai juara Liga 1 2018 di Balai Kota, Desember 2018, yakni oranye. Dalam perjalanan sejarahnya, Persija memang pernah berganti warna kostum dari merah ke oranye, dan kini merah lagi. Di masa kolonial, Voetbalbond Indonesische Jacatra (VIJ) –nama resmi klub sebelum menjadi Persija, berdiri pada 30 Juni 1929– menggunakan warna jersey merah dikombinasi celana putih. Dwi warna “rasa” Indonesia itu, yang diprakarsai pendiri klub Soeri dan A. Alie Soebrata, dipilih sebagai bentuk dukungan klub terhadap pergerakan kemerdekaan. Saat masih bernama VIJ, Persija disebut menggunakan warna merah dan putih (Foto: persija.id) “Merah adalah kekoeatan dan Poetih adalah kehaloesan,” tulis artikel “Riwajat VIJ” di edisi khusus “Sepoeloeh Tahoen VIJ” yang dimuat suratkabar Pemandangan , 20 September 1938. Warna merah dan putih tetap dipertahankan melewati zaman pendudukan Jepang hingga Indonesia merdeka. Dwi warna sebagai penegas bahwa Persija turut dalam gerakan pemersatu bangsa baik di dalam maupun luar lapangan, antara lain dengan menyokong pendirian PSSI. “Warna merah dan putih tetap dipertahankan walau VIJ sudah mengindonesiakan namanya menjadi Persija. Di bawah Joesoef Jahja, Persija masih tetap sama seperti dulu yang menjadi pusat bertemunya pemain dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia,” ungkap Ario Yosia dalam Gue Persija. Warna merah-putih akhirnya diganti ketika Persija diasuh Gubernur DKI Sutiyoso pada 1997. Saat itu, Persija tengah terpuruk sampai berada di urutan ke-10 Divisi Barat Liga Indonesia musim 1996/1997. “Sutiyoso galau. Ia sudah berusaha mendongkrak prestasi Persija sejak 1997. Sutiyoso ingin warga ibukota disatukan oleh sebuah bahasa universal: sepakbola. Ia bikin gebrakan menjelang Liga Indonesia 1997/1998 yang bergulir tanpa sponsor. Ia merekrut manajer tim perempuan enerjetik Diza Rasyid Ali dan mulai mengganti warna jersey-nya dari merah menjadi oranye kemerahan,” sebut Hardy R. Hermawan dan Edy Budiyarso dalam biografi IGK Manila, Panglima Gajah, Manajer Juara. Warna oranye dianggap Sutiyoso sebagai warna yang megah. Selain itu, untuk membedakan dari tim-tim lain yang juga kerap pakai warna merah, seperti PSM Makassar, Persipura Jayapura, atau timnas Indonesia. Kostumnya juga disematkan gambar kepala macan sebagai penegasan julukan Macan Kemayoran. Jakmania turut mempopulerkan warna oranye sejak 1997 (Foto: Fernando Randy/Historia) Warna oranye lantas dipopulerkan Jakmania, organisasi pendukung Persija yang juga lahir pada 1997. Aura oranye itu terbukti mendongkrak prestasi. Di Liga Indonesia 1997/1998, Persija melonjak ke posisi dua klasemen Divisi Barat. Sialnya, Liga Indonesia dihentikan gara-gara huru-hara Mei 1998. Namun, tak lama setelah liga kembali digulirkan, Persija berhasil juara lagi di Liga Indonesia 2001. Lima belas tahun berselang, Persija kembali mengenakan kostum merah. Momen comeback itu tepatnya dimulai saat Indonesia Soccer Championship (ISC) 2016. Kostum merah didampingi warna putih, hitam, dan kuning –sebagai kostum kedua dan ketiga– ini masih dipertahankan sampai sekarang. “Warna merah jadi warna utama karena merupakan warna legendaris Persija. Juga karena ada permintaan dari warga Jakarta dan klub anggota Persija. Oranye dijadikan warna ketiga,” tandas Gede Widiade saat masih menjabat Direktur Utama Persija, dilansir Bolalob , 29 November 2017.

Media mempunyai kekuatan untuk merekonstruksi, membentuk, atau mengubah persepsi dan penilaian orang terhadap sejarah. Era keterbukaan dan kebebasan informasi sejak 1998 mendorong media merekacipta narasi tentang suatu peristiwa sejarah dan tokohnya. Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut berpengaruh terhadap penciptaan narasi lain.

“Poligami merupakan praktik yang merugikan penduduk dan menyebabkan kesengsaraan. Namun praktik ini diperbolehkan di Jawa, seperti di banyak negara Islam lainnya, baik secara hukum atau agama. Kendati tak banyak yang mempraktikannya.” Begitu Thomas Stamford Raffles menulis dalam  History of Java . Dia menyamakan praktik poligami yang berlaku di Jawa dengan praktik yang sama di negara Islam lainnya. Padahal, kata Justito Adiprasetio dalam  Sejarah Poligami,  praktik ini sebenarnya melanjutnya tradisi dari masa kerajaan Hindu-Buddha. Sejarawan Peter Carey dalam  Perempuan-Perempuan Jawa  menyebutnya sebagai politik penyambung dengan daerah bawahan. “Fungsi utama putri raja dan bangsawan keraton dalam tahun-tahun menjelang Perang Jawa, adalah sebagai pemelihara dinasti atau wangsa dan sebagai wadah untuk berprokreasi,” tulis Carey. Misalnya, pada abad ke-18, Sunan Surakarta menjadikan sejumlah perempuan dari Pulau Madura sebagai permaisuri. Pernikahan ini dilaksanakan untuk memastikan hubungan baik dengan para penguasa lokal Madura, terutama keluarga Cakraningratan, terkhusus keturunan Panembahan Cakraningrat II dari Madura Barat (Bangkalan). Keluarga mereka muncul sebagai kekuatan utama di Jawa Timur pada masa gejolak politik antara 1704-1745. “Lenyapnya sistem kasta dalam perkawinan tak lantas membuat perkawinan menjadi benar-benar terbuka mengingat perkawinan tetap digunakan sebagai strategi politik, antara warga nonkeraton, bangsawan, dan nonbangsawan,” catat Justito. Bahkan dalam memilih selir ada pertimbangan politiknya. Ini pun memecah selir-selir raja dalam tingkatan yang berbeda. Mereka yang tergolong selir utama adalah anak-anak perempuan priayi utama atau pangeran dan bangsawan berdarah biru. Sementara yang tergolong selir kelas dua biasanya terdiri dari kelompok yang lebih heterogen. Ada penari Serimpi dari keluarga bangsawan golongan atas, yang hampir semua adalah kerabat dekat raja. Banyak pula selir kelas dua yang dipilih sebagai istri tidak resmi karena kecantikan dan daya tarik seksualnya. Menurut Carey memiliki banyak macam perempuan di Keputren merupakan kebanggaan beberapa raja Jawa Tengah selatan pada abad ke-19 atas kekuatan seksual mereka. Raja Jawa Tengah bisa memiliki hingga empat istri resmi ( garwa padmi )dan sejumlah istri tak resmi, yaitu selir ( garwa ampeyan ). Di Surakarta, Pakubuwono IV memiliki 56 anak dari dua permaisuri, dua-duanya kelahiran Pamekasan (Madura), dan lebih dari 25 selir. Di Yogyakarta pada periode yang sama, Hamengku Buwono II memiliki setidaknya 80 anak dari tiga istri resmi dan sekira 30 selir. J.W. Winter, penerjemah resmi di Surakarta menceritakan bagaimana Sunan Pakubuwono V (1820-1823) biasanya tidur pada malam hari dengan para  istri resmi . Siang harinya, dia tidur dengan selir. Bukan cuma raja-raja Jawa bagian tengah. Di bagian barat juga.Bupati Sumedang Pangeran Suria Kusumah Adinata (1836-1882) yang dijuluki Pangeran Sugih mempunyai empat istri dan 27 selir. Bupati Sukapura Raden Adipati Wiradadaha (1764-1846) dikenal memiliki banyak istri dan selir sehingga anaknya berjumlah 30 orang. Bupati Bandung, Raden Adipati Wiranatakusumah II yang dijuluki Dalem Karanganyar juga memiliki banyak istri dan selir. Dalam salah satu lakon cerita pantun juga diceritakan, Prabu Siliwangi memiliki istri lebih dari 100 orang. Kendati membawa tradisi politik masa sebelumnya, Islam pada dasarnya permisif dengan praktik poligami. Kata Justito, Islam Jawa bisa membuat sultan atau bangsawan tinggi Kerajaan Mataram bisa memiliki istri empat seperti yang dibatasi oleh Islam. Walaupun mereka juga biasanya memiliki selir lebih dari empat. Pasalnya, menurut Justitio, Islam Jawa bisa jadi melampaui Islam itu sendiri. Bagi Islam Jawa kedudukan sultan sangat tinggi. Perintah sultan adalah bagian dari wahyu Tuhan.  “Akhirnya pembatasan yang muncul dalam Islam untuk memiliki istri lebih dari empat tak kemudian berlaku bagi diri mereka, yang merupakan representasi Tuhan,” tulis Justito. Dalam praktiknya status “istri” dan “selir” tetap dipisahkan. Istri akan tetap dibatasi empat jumlahnya, tetapi tidak dengan selir. Justito menulis, ketika masa kerajaan Islam, politik perkawinan dan praktik perseliran digunakan pula dalam hal penyebaran agama. Seperti Raden Patah yang memiliki tiga istri. Ketiga perkawinannya dapat dilihat memiliki posisi dalam politik kerajaan. Istri Raden Patah adalah putri Sunan Ampel, yang menjadi permaisuri utama. Istri kedua seorang putri dari Randu Sanga. Istri ketiga adalah putri Bupati Jipang.

PARA penggemar pebulutangkis tanah air akan kembali bisa menyaksikan atraksi pasangan ganda putra Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon pada 16-21 Juli nanti di Indonesia Open. Duo “The Minions” diharapkan bisa mempersembahkan prestasi. Pasangan Kevin/Marcus merupakan andalan ganda putra Indonesia saat ini. Keduanya merupakan penerus “estafet” daftar pasangan ganda putra tanah air yang dirintis Christian Hadinata/Ade Chandra dan Tjun Tjun/Johan Wahyudi di era 1970-an. Selain diharapkan mempersembahkan prestasi, Kevin/Marcus juga ditunggu atraksi-atraksinya, mulai dari pukulan akrobatik hingga trik-triknya. Gaya permainan freestyle “The Minions” amat menghibur. Menurut Kevin, gaya pukulan dan permainannya terinspirasi dari idolanya: Sigit Budiarto. “ Cah Jogja” yang satu itu harum namanya di nomor ganda putra baik tingkat nasional maupun internasional. Kutu Loncat Sigit lahir di Yogyakarta pada 24 November 1975 dari pasangan Sutoto dan Naniek Sriniati. Sebagaimana kebanyakan pebulutangkis nasional, dia dikenalkan raket dan shuttlecock oleh ayahnya. Sedari umur 6 tahun Sigit sudah ikut-ikutan ayah dan empat saudaranya latihan bulutangkis. “Saya tak pernah berpikir akan sampai sejauh itu (prestasinya). Dulu kecilnya ya sempat cita-cita pingin jadi pilot lah, dokter lah. Tapi dari kecil juga diajarin badminton sama orangtua, seminggu tiga kali di GOR. Lama-lama yang senang juga,” kenangnya saat ditemui Historia di sela-sela kesibukannya melatih di GOR PB Djarum Jakarta. Keseriusannya akan bulutangkis dimulai sejak dimasukkan ke klub PB Natura di Kecamatan Prambanan, tempat sang ayah melatih. Namun, Sigit bak kutu loncat alias berpindah dari satu klub ke klub lain. Setelah di PB Natura, ia hengkang ke PB Setia Kawan, lantas PB Pancing, dan akhirnya hinggap di PB Djarum pada 1988. “Mulanya saya di single (tunggal putra). Di Kudus (PB Djarum) juga belum terpikir untuk main ganda. Belum juga terpikir untuk jadi juara dunia. Apalagi bisa dikatakan saya kan orang kampung, wong ndeso . Ya pokoknya latihan saja. Untuk bisa juara di All England atau Thomas Cup tak pernah terbayangkan oleh saya,” lanjutnya. Sigit sempat tak betah di Kudus. Dua tahun di PB Djarum Kudus, ia hijrah ke salah satu klub di Solo, yang lebih dekat dengan kampung halamannya. Entah apa yang melecutnya, pada 1994 Sigit comeback ke PB Djarum namun di PB Djarum Jakarta. “Di PB Djarum Jakarta saya mulai dialihkan ke ganda oleh pelatih Mas Basri (Yusuf) dan Mas Hafid Yusuf. Partner pertama saya Ade Lukas. Lalu saya masuk Pelatnas (PBSI) tahun 1995. Saya dipasangkan dengan Dicky Purwosugiono. Baru setelah itu dipasangkan sama Candra (Wijaya),” tutur Sigit mengingat masa merintis kariernya. Sigit Budiarto dan Candra Wijaya (Foto: pbdjarum.org ) Hasil tak mengkhianati kerja keras Sigit. Bersama Dicky, Sigit menjuarai French Open 1995. Prestasinya kian melejit bersama Candra, di mana Sigit mendulang gelar juara dunia ganda putra pada 1997 di Skotlandia. Setahun kemudian, ia jadi bagian skuad Indonesia kala menjuarai Thomas Cup 1998 di Hong Kong. “Pada saat itu kita berangkat (dilepas) presiden yang lama (Soeharto), kemudian pulang disambut presiden yang baru (BJ Habibie). Semua anggota tim panik di tengah kompetisi. Khawatir akan keadaan keluarga masing-masing. Itu juga momen pertama ikut Thomas Cup. Alhamdulillah bisa kita pertahankan dan itu jadi kebanggaan tersendiri. Pada saat tanah air terjadi huru-hara, kami di sana berjuang dan kemudian menang,” sambungnya. Dalam laga-laga yang dimainkannya, Sigit acap bikin penonton kagum dengan pukulan-pukulan refleksnya yang akrobatik dan tak terduga. Saat mengembalikan pukulan lawan, Sigit sering berakrobatik dengan pukulan di antara dua kaki atau dari belakang punggungnya. Sigit lantas dikenal sebagai “Raja Freestyle ”. Gaya-gayanya itu lantas ditiru Kevin/Marcus. “Saya sendiri juga enggak ngerti. Kan itu (pukulan aneh) refleks saja sih. Spontan. Enggak ada yang dibikin atau dilatih khusus. Sebenarnya kan senior-senior saya juga banyak yang begitu. Intinya enggak ada niat ingin beratraksi saat main,” ujar Sigit. Skandal Doping dan Akhir Karier Nahas menimpa Sigit di tahun itu juga. Medio Desember 1998, karier Sigit yang tengah melambung tinggi, posisi 1 ganda putra dunia, mendadak menghujam tanah. BWF, induk organisasi bulutangkis internasional, memvonis Sigit menggunakan doping. Mengutip Bernd-Volker Brahms dalam Badminton Handbook: Training, Tactics, Competition , Sigit disebutkan mengonsumsi zat steroid nandrolone. Vonis BWF berangkat dari sampel A dan B hasil tes urine Sigit di Laboratorium Doping Komite Olimpiade Internasional. Hasil itu membawa BWF menghukum Sigit dengan larangan bertanding selama 13 bulan. Sigit, yang membantah sengaja menggunakan doping, akhirnya urung terjun di Olimpiade 2000. Chandra lantas “diceraikan” dari Sigit untuk dipasangkan dengan Tony Gunawan. Sigit hanya bisa gigit jari ketika Candra/Gunawan lantas memetik emas. Sigit Budiarto mengisahkan vonis doping BWF jadi momen terpahit dalam kariernya (Foto: Randy Wirayudha/Historia) “Momen itu (vonis doping) yang bikin paling nge- drop . Saya sendiri tidak tahu pasti dan saya tidak berani omong apapun karena saya tak merasa menggunakan doping. Itu ujian terberat buat saya,” papar Sigit. Sigit akhirnya bebas pada 1999 dan comeback . Absen selama 13 bulan tak membuat skill -nya kendor. Gelar demi gelar tetap mampu disabetnya hingga 2006. Selain beragam turnamen berlevel open yang dimenanginya hingga 2006, Sigit berhasil menjuarai Thomas Cup 2000 dan 2002, All England 2003 (bersama Candra), dan Kejuaraan Asia 2004 (bersama Tri Kusharyanto). Setahun berselang, Sigit gantung raket. “Keluar dari Pelatnas 2006 tapi sempat masih main untuk PB Djarum sampai 2007. Lalu di Djarum saya dikasih kesempatan karier melatih oleh Pak Hadibowo. Jadi pelatih, saya banyak belajar dari senior-senior seperti Koh Christian (Hadinata), juga Pak Tahir Djide. Ikut juga kalau ada kursus kepelatihan dari PBSI,” terangnya. Prestasi melatih Sigit terbilang bagus. Kevin adalah salah satu anak didiknya yang kini melanjutkan prestasi sang pelatih. “Kevin anaknya kurang mengeluh dan mau kerja keras. Memang anaknya bisa dikatakan tengil tapi itu hanya di lapangan. Tengil karena dasarnya punya rasa tak mau kalah di lapangan, kan bagus,” tandas Sigit mengomentari muridnya. Sigit sendiri tak memaksakan bulutangkis untuk menjadi karier ketiga anaknya dari hasil pernikahannya dengan dokter Hani Andreana pada 2009. “Anak saya sudah tiga dan tentu saya kenalkan dengan bulutangkis. Tapi saya biarkan mereka memilih. Salah satunya kelihatan lebih senang renang. Karena jarak dari rumah dan GOR jauh, ya jadi enggak bisa rutin melatih mereka bulutangkis. (Saya) Lebih fokus di Djarum saja sekarang.”

PADA Januari 1831, sesaat setelah tiba di Belanda. Raden Saleh diminta oleh SRP van de Kasteele, Direktur Kabinet Kerajaan untuk Barang Antik (Koninklijk Kabinet van Zaldzaamheden) di Den Haag, untuk mengidentifikasi sebuah keris Jawa. Sebelumnya, Sentot Alibasyah Prawirodirdjo, perwira perang Diponegoro yang menyeberang ke pihak Belanda, telah mengidentifikasi dan melengkapi dengan keterangan bahwa keris itu asli keris Pangeran Diponegoro. Namun, Kasteele menginginkan pendapat kedua dari Raden Saleh. “Tak dapat dibayangkan, bagaimana perasaan Saleh muda saat memegang keris Diponegoro yang agung itu? Perasaan menggigil seperti apa yang mengalir dalam tubuhnya? Sebagian keluarganya berjuang di pihak Diponegoro dan untuk itu mereka harus banyak berkorban. Tiba-tiba, keris itu, pusaka itu, inti kekuatan magis Diponegoro berada dalam genggamannya,” tulis Werner Kraus dalam Raden Saleh dan Karyanya.

Bukittinggi 1947. Sjoeib panik bukan kepalang. Hingga menjelang tengah malam, tiga kadet yang ditugaskannya untuk menyelusup ke kota Padang sejak pagi buta, belum juga kembali. Dia sudah menduga ketiganya tertangkap tentara Belanda dan gagal melaksanakan misi. “Saya sudah pasrah saja dan siap-siap melakukan rencana B, yakni memindahkan basis ke tempat lain,” kenang eks instruktur Sekolah Opsir Bukittinggi tersebut. Beruntunglah keesokan paginya, ketiga kadet itu muncul. Dalam laporannya, mereka menyatakan diburu tentara Belanda dan terdesak hingga diselamatkan seorang pemuda Tionghoa. Sang pemuda menyembunyikan mereka di atas para-para rumahnya. Ketika tentara Belanda datang, dia bersikeras tidak mengetahui keberadaan “tiga ekstrimis” buronan militer Belanda tersebut. Siapakah sebenarnya pemuda Tionghoa itu? Dia bernama Sho Bun Seng, gerilyawan TNI dari Kesatuan Singa Pasar Oesang. Bun Seng cukup populer di kalangan para Republiken. Selain mencari senjata, tugas lelaki kelahiran Kutaraja pada 1911 itu juga adalah menjalankan infiltrasi ke organisasi-organisasi masyarakat Tionghoa pro Belanda untuk kemudian melakukan “pembusukan” dari dalam. Sebagai mata-mata, peran Bun Seng memang mumpuni. Suatu hari dia bisa berlaku sebagai seorang pawang buaya, di lain kesempatan dia berperan sebagai guru sejarah. Bahkan dalam riwayat singkatnya yang dikisahkan Letnan Kolonel (Purn) Abdul Halim (eks pejuang di Sumatera Barat), Bun Seng pun pernah menjadi pemain sandiwara. “Zaman Jepang dia memang pernah menjadi penari di Dardanella, grup sandiwara terkemuka di Sumatera yang pernah melanglangbuana ke negara-negara Asia,” ujar Abdul Halim dalam Pengalaman Tak Terlupakan Pejuang Kemerdekaan Sumatera Barat-Riau. Sikap anti Belanda Bun Seng bermula dari pengalaman masa remajanya di Padang pada 1926. Dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan bagaimana polisi-polisi Hindia Belanda memperlakukan secara kejam orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan kaum komunis di Silungkang. “Peristiwa itu ikut membakar dia punya rasa keindonesiannya,”ungkap Abdul Halim. Kala api revolusi berkecamuk di Sumatera Barat, Bun Seng memutuskan untuk bergabung dengan gerilyawan Republik pimpinan Letnan Kolonel Ismail Lengah. Karena bakat telik sandinya, Ismail Lengah lantas menugaskan Bun Seng untuk bergabung dengan Kesatuan Singa Pasar Oesang pimpinan Mayor Kemal Mustafa. Sang komandan kemudian memberikan tugas kepada pemuda Tionghoa itu untuk menginfiltrasi Pao An Tui (PAT), milisi Tionghoa yang pro Sekutu dan Belanda, di Padang. Tanpa banyak cakap, Bun Seng melakukan tugas itu. Guna menarik perhatian orang-orang Tionghoa di Padang, dia kemudian membentuk sebuah organisasi pemuda Tionghoa bernama Pemoeda Baroe. Lambat laun, kepemimpinannya dikenal banyak orang Tionghoa hinga kemudia dia didapuk sebagai ketua PAT Padang. Oleh Bun Seng, PAT Padang disetir ke arah Republik. Sebagai pemimpin pemuda Tionghoa, alih-alih akrab dengan Sekutu dan Belanda, dia malah memiliki hubungan khusus dengan para pejuang Republik di pelosok dan terlibat aktif dalam penyelundupan senjata-senjata dari kota untuk para gerilyawan Republik. “Salah satu langganan Bun Seng, selain Kesatuan Singa Pasar Oesang, adalah Batalyon Harimau Koerandji pimpinan Mayor Achmad Hoesein,” ujar Sjoeib Pada Januari 1947, PAT Padang dibubarkan karena dianggap rawan digunakan untuk kepentingan Belanda. Tak hilang akal, dia kemudian bergabung dengan organisasi sipil orang-orang Tionghoa yakni Cu Hua Cung Hui. Di organisasi ini dia diangkat sebagai koordinator keamanan. Jabatan itu menjadikan Bun Seng leluasa bergerak kemana-mana. Dengan alasan mengurusi persoalan orang-orang Tionghoa di Sumatera Barat, dia secara bebas bisa menemui simpul-simpul Republiknya. Tak jarang, Bun Seng pun mendapat tugas yang sangat pelik dan berbahaya dari para komandannya. Seperti pada suatu hari di tahun 1948, beberapa bulan sebelum militer Belanda melakukan agresi-nya yang kedua. Seperti dicatat dalam buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945-1950 (Jilid I) karya Tim Penulisan Sejarah Revolusi Sumatera Barat, Bukittinggi menjadi salah satu wilayah yang dititipi “emas hitam” alias candu.  Barang tersebut dipelihara oleh pihak pemerintah Republik Indonesia sebagai modal revolusi melawan Belanda. Letnan Kolonel Abdul Halim termasuk salah satu gerilyawan Republik yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyalurkan “emas hitam” itu. Dia kemudian meminta kepada Bun Seng agar barang-barang itu bisa ditukar dengan senjata. Bagaimana pun caranya. Seperti biasa, Bun Seng menerima tugas itu. Bekerjasama dengan sebuah kesatuan TNI dari Kompi Bakapak dan suatu seksi Hizbullah pimpinan Letnan Samik Ibrahim, dia menjual puluhan kilogram candu itu ke pasaran gelap dan sukses menukarkannya dengan senjata-senjata berbagai jenis. Selain senjata, uang hasil penjualan itu pun dibelikan berbagai keperluan logistik para gerilyawan Republik. Aktifitas berbahaya itu terus dijalani Bun Seng hingga Indonesia mencapai kedaulatannya di mata Belanda pada 27 Desember 1949. Ketika pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) berkobar di Jawa Barat, Letnan Muda Sho Bun Seng sempat ikut dikirimkan oleh kesatuannya untuk ikut menumpas pemberontakan tersebut. Usai tugas selesai, Bun Seng tidak ikut pulang bersama pasukannya ke Sumatera Barat. Dia memutuskan untuk mengelola sebuah toko kecil di Muara Angke, Jakarta Utara dan membentuk sebuah keluarga. Umur Bun Seng cukup panjang hingga tahun 2000, dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam kondisi hidup yang sangat sederhana. “Malah bisa dikatakan kondisinya sangat memprihatinkan,” ujar Abdul Halim, kawannya saat berjuang di ranah Minang.

POSTER Kelas Poligami Nasional yang akan –memberikan tips “Cara Cepat Dapat Istri Empat”– diselenggarakan pada Juli dan Agustus 2019, beredar di masyarakat. Forum Poligami Indonesia selaku penyelenggara memungut biaya 3,5 juta bagi tiap peserta lelaki dan setengah harga untuk peserta perempuan. Forum macam ini sebenarnya sudah menjadi sorotan Kementerian Agama sejak 2017. “Dalam Islam, poligami memang diperbolehkan tapi dengan syarat ketat. Bukan lantas mengajak-ajak apalagi dengan membayar biaya yang mahal berjuta-juta,” kata Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Mastuki pada Historia. Praktik poligini (populer disebut poligami) memang jadi bahasan yang penuh pro-kontra antara pendukung dan penentangnya. Namun, praktiknya masih berjalan meski angkanya turun dari tahun ke tahun. Data terakhir dari Kementerian Agama menampilkan penurunan angka poligami. Pada 2012, angkanya mencapai 995. Jumlah itu berturut-turut menyusut jadi 794 pada 2013, 691 (2014), 689 (2015), dan 643 (2016). Angka tersebut adalah angka poligini tercatat yang didaftarkan, sementara poligini yang tidak terdaftar masih banyak ditemui di lapangan. “Laki-laki menyukai istri yang lebih muda dan yang lebih penurut ketimbang perempuan aktivis, yang mereka pandang lebih sebagai kawan dalam seperjuangan,” tulis Saskia Eleonora Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Dalam sejarah, keputusan poligini sempat jadi penyebab perceraian terbesar pasca-kemerdekaan. Pada 1951, angka perceraian mencapai 60 persen dan meningkat jadi 62 persen pada 1952. Hampir separuh dari angka perceraian pada 1950-an terjadi di Jawa dan Madura. Di era kolonial, angka poligini mencapai ribuan lantaran belum adanya peraturan. Cora Vreede de Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia menyebut, angka poligini di Jawa pada 1939 menjadi yang tertinggi di antara wilayah lain. Di Sumatera, total angka poligini mencapai 69.790, di Sulawesi mencapai 22.378, dan di Bali juga Lombok sebesar 14.061. Maluku menempati urutan terbawah, yakni 5.150 praktik poligini. Kebanyakan pelaku poligini datang dari kalangan aristokrat, pegawai sipil bumiputra, santri, dan pedagang besar (juragan). Istri-istri bangsawan yang jumlahnya teramat banyak itu biasanya ditempatkan di keputren. Kadang, saking banyaknya selir, si bangsawan (raja) bahkan sampai lupa siapa saja selirnya. Jamaknya praktik poligini ini sempat jadi bahasan dominan dalam gerakan perempuan era kolonial di samping upaya memperjuangkan pendidikan dan pergerakan nasional. Mayoritas pidato dalam Kongres Perempuan Indonesia (KPI) Pertama 1928 membahas tentang poligini. Untuk mewujudkan lingkungan rumah tangga yang adil dan aman untuk perempuan, para perempuan pejuang mengusulkan pencatatan pernikahan dan penyebutan taklik-talak (sebab-sebab kenapa istri bisa minta cerai). Konflik pun tak bisa dihindari. Beberapa sayap organisasi perempuan Islam menentang ide penolakan praktik poligini sementara organisasi perempuan lain terang-terangan mendukung penolakan itu. Dalam KPI II di Jakarta yang dikepalai Sri Wulandari (Sri Mangunsarkoro), kongres berlangsung ricuh. Duduk perkaranya, Sri Wulandari berhasil mengajak Suwarni Pringgodigdo, pemimpin Istri Sedar, untuk ikut KPI. Suwarni yang berhasil dibujuk akhirnya duduk sebagai wakil ketua kongres. Dalam kongres itu ada Ratna Sari, anggota Permi yang berpidato menerima praktik poligini. Sementara Istri Sedar fanatik menolaknya. Kongres pun ricuh. Dua kubu berdebat sengit. Wulandari mencoba menengahi tapi Suwarni kadung kukuh meninggalkan kongres. Secara pribadi, Wulandari menentang praktik poligini. Pendapatnya pernah dia sampaikan lewat tulisan di Majalah Poesara. Hasrat manusia, tulis Wulandari, ialah biang kerok poligami. Untuk memaparkan pendapatnya ini Wulandari mengutip buku Ahmadiyah De Leerstellingen in de Islam . Menurut Wulandari, Al-Quran hendak mengatur dari yang beristri tak terhingga dibatasi menjadi empat. Namun, pendukung poligami seringkali lupa bahwa anjuran poligami juga diikuti peringatan untuk berlaku adil pada semua istri. Bila tidak dapat berlaku adil, menikahlah dengan seorang saja meskipun ingin menikah dengan lebih dari satu. Syarat adil inilah yang sulit dipenuhi karena tidak semata adil secara fisik, tetapi juga psikis. “Jika agama sebagai tauladan ( richtsnoer ) manusia, mengizinkan atau melarang juga, sudah tentulah karena dengan cara itu agama hendak mengatur dan memperbaiki keadaan masyarakat,” kata Wulandari dalam tulisannya yang dimuat Poesara Juni 1934, “Soal Poligami”. Pendapat Wulandari ini masih berlaku hingga kini melihat maraknya ajakan untuk poligami. Dus , praktik poligini yang tidak didaftarkan membuat posisi istri kedua tidak jauh beda dengan era kolonial. Istri yang perkawinannya tidak didaftarkan tidak punya perlindungan hukum jika terjadi perselisihan.